Xcloud.id

Category: Sindonews.com

  • Soroti Potensi Konflik, Rahmat Saleh Ingatkan Anggaran Pengamanan PSU Pilkada

    Soroti Potensi Konflik, Rahmat Saleh Ingatkan Anggaran Pengamanan PSU Pilkada

    loading…

    Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Rahmat Saleh mengingatkan Kemendagri tak melupakan anggaran pengamanan melibatkan TNI-Polri untuk pelaksanaan PSU pilkada. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Rahmat Saleh menyoroti potensi dampak sosial dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada. Ia mengingatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak melupakan anggaran pengamanan melibatkan TNI-Polri.

    Rahmat Saleh menuturkan, stabilitas di daerah pelaksana PSU hingga keamanan para kandidat kepala daerah harus menjadi salah satu prioritas utama. Menurutnya, persoalan anggaran memang menjadi kendala utama pelaksanaan PSU sesuai putusan MK yang dibacakan beberapa hari lalu.

    Terlebih di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini diperkuat dengan paparan Wamendagri Ribka Haluk yang menyampaikan hanya delapan daerah yang menyatakan sanggup melaksanaan PSU Pilkada 2024 .

    Rahmat Saleh menegaskan persoalan anggaran PSU harus segera diselesaikan. Tujuannya agar kepastian pelaksanaan dapat ditentukan dan penyelenggara pemilu di wilayah tersebut dapat segera melakukan tugasnya dengan baik.

    “Daerah-daerah yang tadi tidak cukup (anggaran) untuk melaksanakan PSU, harus diclearkan siapa yang membiayai, kemudian mekanismenya harus disepakati batas waktunya, supaya teman-teman di bawah (KPUD, Bawaslu dan DKPP) bisa bekerja. Kalau mereka dibayang-bayangi ketidak adaan anggaran, maka konsentrasi kerja mereka nanti bisa terhambat,” katanya saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 2 DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Kamis (27/2/2025).

    Tak hanya anggaran operasional penyelenggara Pamilu, Rahmat Saleh mewanti-wanti pentingnya stabilitas sosial di daerah yang melaksanakan PSU. Termasuk keamanan pada kandidat kepala daerah. Menurutnya pemerintah perlu mengantisipasi potensi munculnya konflik akibat ketidakpuasan masyarakat atau kelompok tertentu dalam pelaksanaan PSU.

    “Tadi disampaikan dari Bawaslu dan KPU, tadi kita hitung-hitung kasar hampir Rp750 miliar ini kita butuhkan (PSU). Kalau seandainya ini tidak kita antisipasi dari awal, kemudian kita biarkan mereka (calon kepala daerah) berlaga di lapangan tanpa pengamanan atau ketidak adaan anggaran di TNI Polri, dikhawatirkan ini akan menimbulkan masalah baru,” tandas legilator asal Dapil Sumbar 1 ini.

    “Oleh karena itu kita merekomendasikan beberapa hal terkait ini. Tentu segera rapat koordinasi, siapa yang akan memimpin ini apakah mendagri kemudian mengkoordinasikan dengan kawan-kawan TNI/Polri, sehingga dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasan terkait dengan penganggaran kemudian pelaksanaannya,” tukasnya.

    Lebih jauh Rahmat Saleh menekankan KPU harus benar-benar melakukan evaluasi atas penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2024. KPU ujarnya, harus benar-benar bersikap hati-hati dalam melaksanakan tugasnya menyeleksi para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada.

    “Sehingga tidak terjadi permasalahan yang kemudian memunculkan putusan di MK (PSU) yang seperti ini. Sistem kedepan mudah-mudahan semakin rapih, termasuk seleksi penyelenggara pamilu yang berkualitas,” imbuhnya.

    (poe)

  • KPU Sebut Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah Butuh Anggaran Rp486 Miliar

    KPU Sebut Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah Butuh Anggaran Rp486 Miliar

    loading…

    Rapat kerja (raker) KPU bersama Komisi II DPR di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan Rp486 miliar untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    “Jadi secara total Bapak Ibu sekalian pimpinan dan anggota Komisi II yang kami hormati kebutuhan perkiraan-kebutuhan itu di Rp486.383.829.417,” kata Afifuddin dalam rapat.

    Afif menyampaikan, terdapat 26 satuan kerja KPU yang memerlukan pelaksanaan PSU. Dari jumlah itu, 6 Satker KPU tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih terdapat sisa.

    “Sebanyak 19 satker KPU yang masih terdapat kekurangan anggaran dengan total kekurangan Rp373.718.5824.965,” katanya.

    Sementara Satker KPU di Kabupaten Jayapura, kata dia, tak memerlukan anggaran lantaran bersifat administrasi perbaikan SK.

    “Sedangkan, terdapat satu satuan kerja KPU yaitu KPU Kabupaten Jayapura tidak memerlukan biaya karena bersifat administrasi perbaikan SK,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan ada puluhan daerah yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Dari jumlah itu, ia mengaku, asa 16 daerah yang tak sanggup menggelar PSU lantaran keterbatasan anggaran.

    Hal itu diungkap Ribka saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2024). Ia mengungkapkan, ada 24 daerah yang telah mengoordinasikan pelaksanaan PSU ke Kemendagri.

    “Dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU dapat dikelompokkan sesuai dengan kesiapan dan kemampuan pendanaan sebagaimana yang sudah kami koordinasikan dari Kemendagri,” kata Ribka dalam forum raker.

    (abd)

  • Kasus Pengoplosan BBM di Pertamina Patra Niaga Cerminan Kegagalan Manajemen

    Kasus Pengoplosan BBM di Pertamina Patra Niaga Cerminan Kegagalan Manajemen

    loading…

    Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengaku prihatin terhadap kasus dugaan pengoplosan BBM yang melibatkan direksi PT Pertamina Patra Niaga. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mengaku prihatin terhadap kasus dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan direksi PT Pertamina Patra Niaga. Kasus ini dibongkar Kejaksaan Agung (Kejagung) apalagi telah merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

    Praktik pengoplosan BBM tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sebagai perusahaan energi milik negara.

    “Ini adalah bentuk nyata dari kegagalan manajemen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas,” ujar Haris, Kamis (27/2/2025).

    Selain itu, Haris mengkritik langkah Pertamina yang diduga menggunakan jasa influencer untuk meng-counter opini negatif terkait isu pengoplosan BBM.

    “Upaya tersebut menunjukkan ketidakseriusan manajemen dalam menangani permasalahan internal dan lebih fokus pada pencitraan daripada penyelesaian masalah. Alih-alih memperbaiki sistem dan memastikan kejadian serupa tidak terulang, dia menduga manajemen Pertamina justru sibuk mengendalikan opini publik dengan cara tidak etis,” katanya.

    Haris juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan milik negara.

    “Kami mendesak agar Pertamina segera melakukan pembersihan internal dan memastikan bahwa seluruh jajaran direksi dan karyawan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

    Dia mendorong Pertamina harus segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat.

    “Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance,” ucapnya.

    Haris mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda terus mengawasi kinerja BUMN dan memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

    (jon)

  • Hasto Kembali Diperiksa, Kali Ini sebagai Tersangka

    Hasto Kembali Diperiksa, Kali Ini sebagai Tersangka

    loading…

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/2/2025). FOTO/NUR KHABIBI

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/2/2025). Kali ini, ia mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

    “Jadi hari ini saya diperiksa berdasarkan informasi yang saya terima sebagai tersangka,” kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK.

    Pemeriksaan hari ini merupakan kali kedua Hasto diperiksa semenjak ditahan di Rutan KPK. Dalam pemeriksaan pertama yang dilakukan pada Rabu (26/2/2025), Hasto mengaku diperiksa sebagai saksi atas tersangka Donny Tri Istiqomah.

    Hasto menjelaskan, ia akan didampingi penasihat hukum dalam pemeriksaaan hari ini. “Ini juga menunjukkan bagaimana sebagai warga negara saya selalu menjunjung tinggi hukum,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Hasto kembali menyampaikan kondisinya selama menjalani proses penahanan. Menurutnya, ia baik-baik saja.

    “Kepada seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan saya tegaskan bahwa saya dalam kondisi yang sangat sehat, penuh semangat,” ujarnya.

    “Dan ini bagian dari kristalisasi perjuangan. Karena Indonesia dibangun dengan cita-cita keadilan,” sambungnya.

    Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. “Terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

    Sebelum menahan Hasto, Setyo mengungkapkan pihaknya telah meminta keterangan terhadap lebih dari 53 saksi dan enam orang ahli. “Juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya,” ujarnya.

    (abd)

  • Rampai Nusantara Ajak Semua Pihak Jaga Ketenangan selama Ramadan

    Rampai Nusantara Ajak Semua Pihak Jaga Ketenangan selama Ramadan

    loading…

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengajak semua pihak untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama Ramadan. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan , organisasi masyarakat Rampai Nusantara menggelar silaturahmiyang dihadiri lintas aktivis di kantornya, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengajak semua pihak untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama Ramadan.

    Tujuannya, supaya masyarakat yang menjalankan ibadah puasa lebih khidmat dalam melaksanakannya. “Silaturahmi Nusantara ini merupakan ajang untuk menyambung nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan dengan seluruh teman-teman aktivis dan jejaring Rampai Nusantara menjelang bulan suci Ramadan, momentum ini juga kami jadikan ajang diskusi banyak hal termasuk situasi nasional saat ini,” kata Semar.

    Semar menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi nasional yang sedang berkembang saat ini. Dia menuturkan, Pemerintah Prabowo-Gibran sangat serius dalam pemberantasan korupsi.

    “Di awal pemerintahan kasus-kasus besar terungkap dan tidak pandang bulu, ini merupakan tren positif saya kira yang bisa mengembalikan kepercayaan publik dalam hal pemberantasan korupsi,” kata aktivis 98 ini.

    Menurut dia, pemberantasan korupsi mutlak harus dilakukan agar pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah saat ini bisa tercapai. Dia melanjutkan, penegakan hukum yang baik dan political will dari pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi menjadi salah satu modal untuk mendorong sektor ekonomi.

    “Itu yang kami lihat saat ini dan semoga selama kepemimpinan beliau (Presiden Prabowo Subianto, red) akan terus konsisten dilakukan ke depannya. Rampai Nusantara mendukung penuh dan akan ikut mengawal kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kepentingan rakyat yang sesungguhnya,” ujarnya.

    Semar menyinggung pihak-pihak yang tidak terima dengan upaya pemberantasan korupsi gencar dilakukan pemerintah saat ini sebagai pihak yang selama ini merasa kebal hukum karena memiliki akses kekuasaan dan jabatan tertentu.

    “Lho di negara kita ini sudah pernah juga ketua umum partai ditangkap dalam kasus korupsi, diadili, dan terbukti secara hukum ternyata bersalah, kalau menteri tentu lebih banyak lagi, apalagi sekjen partai juga pernah beberapa kali tersangkut masalah korupsi,” imbuhnya.

    “Jadi, kalau ramai dikaitkan seolah-olah penegakan hukum dijadikan sebagai alat politik ya mungkin karena lagi terkejut saja atas status barunya, jadi kurang jernih dalam berpikir, lagipula enggak usahlah didramatisir seolah ini peristiwa yang sangat luar biasa karena ini sesungguhnya biasa saja seperti sebelumnya,” tambahnya.

    Maka itu, dia menyarankan jalani saja proses hukumnya dengan baik. “Enggak usah bikin gaduh yang tidak penting apalagi menjelang Ramadan, masyarakat butuh kondusifitas dan ketenangan,” ujar Semar.

    Ia mengingatkan semua pihak harus mendukung Pemerintahan Prabowo karena yang dilakukan merupakan kerja-kerja untuk Indonesia lebih maju ke depan, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik.

    “Harus fair yang baik seperti pembentukan Danantara, Bank Emas, makan bergizi gratis ya harus diapresiasi sebagai langkah tepat Pak Prabowo dalam mendongkrak perbaikan kualitas SDM, serta meningkatkan perekonomian negara yang diharapkan berdampak pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

    (rca)

  • Wamendagri Ungkap 16 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU karena Anggaran Kurang

    Wamendagri Ungkap 16 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU karena Anggaran Kurang

    loading…

    Wamendagri Ribka Haluk mengungkapkan 16 daerah tak sanggup menggelar PSU saat raker bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2024). Foto: Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan ada puluhan daerah yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Dari jumlah itu, terdapat 16 daerah yang tak sanggup menggelar PSU lantaran keterbatasan anggaran.

    Hal itu diungkap Ribka saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2024).

    Sebanyak 24 daerah telah mengoordinasikan pelaksanaan PSU ke Kemendagri. “Dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU dapat dikelompokan sesuai dengan kesiapan dan kemampuan pendanaan sebagaimana yang sudah kami koordinasikan dari Kemendagri,” ujar Ribka.

    Dari jumlah itu, ada 8 daerah yang siap menggelontorkan dana untuk melaksanakan PSU. Delapan daerah itu yakni Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Banggai.

    “Sedangkan daerah yang tidak sanggup atau masih membutuhkan kebutuhan atau bantuan dana baik dari provinsi maupun APBN terdapat 16 daerah,” ucapnya.

    Sebanyak 16 daerah yang tak sanggup menggelar PSU yakni Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang.

    Kemudian Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Parigi Moutoung, Kota Banjarbaru, Kota Palopo, serta Kota Sabang.

    (jon)

  • Anies Baswedan Saksikan Sahrin Hamid Deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, Ini Susunan Pengurusnya

    Anies Baswedan Saksikan Sahrin Hamid Deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, Ini Susunan Pengurusnya

    loading…

    Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyaksikan langsung deklarasi organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat di Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025) siang. Foto/Refi Sandi

    JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyaksikan langsung deklarasi organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat di Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025) siang. Pantauan SindoNews di lokasi, Anies mengenakan jaket oranye bertuliskan ‘Gerakan Rakyat’ di punggung.

    Sedangkan pengurus ormas Gerakan Rakyat mengenakan kemeja berwarna oranye. Acara diawali menyanyikan Indonesia Raya, dilanjutkan deklarasi pembentukan ormas Gerakan Rakyat yang dipimpin Sahrin Hamid, pria yang dikenal sebagai juru bicara Anies.

    Selanjutnya dilakukan proses pengukuhan pengurus ormas Gerakan Rakyat disaksikan Anies Baswedan. “Indonesia yang Adil dan Makmur, maka dibutuhkan alat perjuangan, rumah pembelajar dan penyala semangat yang terus bergerak di atas kepentingan rakyat,” ujar Sahrin diikuti pengurus ormas Gerakan Rakyat.

    “Atas dasar yang luhur dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka dengan ini kami nyatakan berdirinya Gerakan Rakyat sebagai organisasi masyarakat dengan semangat gotong royong untuk Indonesia,” tambahnya.

    Berikut struktur organisasi masyarakat Gerakan Rakyat:

    – Ketua Umum: Sahrin Hamid
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen): Muhammad Ridwan
    – Bendahara Umum: Prita Subono
    – Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Iwan Roberto
    – Wakil Ketua Umum Bidang Wilayah dan Teritori: Winston Herlanjaya
    – Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Politik dan Keamanan: Yusuf Lakaseng
    – Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat: Tri Bagus.

    (rca)

  • Insiden Mapolres Tarakan, Kapolri Tegaskan Tindak Anggota yang Melanggar

    Insiden Mapolres Tarakan, Kapolri Tegaskan Tindak Anggota yang Melanggar

    loading…

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan keterangan pers. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi perihal insiden penyerangan Mapolres Tarakan oleh oknum anggota TNI. Jenderal Sigit menyebutkan, Div Propam Polri berkoordinasi dengan Danpuspom TNI untuk mengusut insiden tersebut.

    “Saya kira kemarin Pangdam (Mulawarman, red) sudah sampaikan bersama Kapolda yang mendalami. Saya minta untuk Kadiv Propam juga berkoordinasi dengan Danpuspom TNI dan Danpuspomad,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

    Jenderal Sigit menuturkan, saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan. Ia menuturkan, jika ada anggotanya terbukti bersalah dalam insiden itu akan dikenakan sanksi tegas.

    “Saya kira progresnya sedang berjalan. Nanti yang paling utama kita sudah sama-sama sepakat kita tindak yang melanggar,” ujar dia.

    Meski begitu, Kapolri menegaskan sinergitas antara TNI-Polri tetap terjaga dan terus ditingkatkan “Tapi soliditas dan sinergitas TNI-Polri terus harus kita jaga dan kita tingkatkan, yang paling utama itu,” jelasnya.

    Sebagai informasi, puluhan oknum anggota TNI dari Bantuan Penugasan (BP) Satgas Yonif 614/RJP diduga melakukan penyerangan dan perusakan di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa penyerangan dan perusakan tersebut terjadi pada Senin (24/2/2025) malam.

    Adapun kejadian berawal saat sekelompok oknum TNI tiba di lokasi menggunakan truk berwarna hijau pada pukul 22.45 WITA. Mereka kemudian turun dan berjalan menuju Polres Tarakan dengan membawa batu, kayu, dan besi.

    Terpisah, Kapendam IV Mulawarman Kolonel Kav Kristiyanto menegaskan kejadian ini bukan merupakan peristiwa yang disengaja ataupun bersifat institusional.

    “Ini murni kesalahpahaman antarindividu, bukan masalah antarinstitusi. TNI dan Polri tetap solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Utara, termasuk Kota Tarakan,” kata dia dalam keterangannya yang diterima, Selasa (25/2/2025).

    (rca)

  • Momen Menhut Raja Juli Mandikan Gajah di Tangkahan Sumut

    Momen Menhut Raja Juli Mandikan Gajah di Tangkahan Sumut

    loading…

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memandikan Gajah saat kunjungan ke Tangkahan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Foto/Istimewa

    TANGKAHAN – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memandikan Gajah saat kunjungan ke Tangkahan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Adapun Tangkahan adalah kawasan ekowisata dan konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

    Menhut sempat berbincang bersama pihak terkait dan masyarakat di lokasi terkait berbagai kebutuhan untuk ekowisata di wilayah TNGL. Raja Juli bersama rombongan juga berinteraksi dan memandikan gajah.

    Diketahui, terdapat 11 Gajah di Tangkahan yang terdiri dari 2 jantan dan 9 betina. “Luar biasa kita bisa memandikan gajah berkeliling bersama gajah, ini menjadi inisiatif yang luar biasa dari masyarakat untuk menjaga alam,” ujarnya, Selasa (25/2/2025).

    Menhut mengatakan dulunya wilayah Tangkahan merupakan wilayah yang terdampak illegal logging. Bahkan, dulunya masyarakat ikut memotong pepohonan.

    “Hari ini saya sedang berada di Tangkahan di Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Dulu Tangkahan ini adalah korban dari illegal logging, masyarakatnya dulu juga memotong pepohonan yang ada di kaki Gunung Leuser ini,” ujar Raja Antoni.

    Akan tetapi, dengan kesadaran bersama masyarakat kembali menanam dan menjaga alam. Sehingga saat ini, Tangkahan menjadi destinasi ekowisata. “Tapi dengan kesadaran bersama akhirnya masyarakat menanam dan menjaga alam sehingga sekarang menjadi salah satu ekowisata,” imbuhnya.

    Menhut dalam kesempatan itu didampingi Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan (Gakum) Kemenhut Dwi Januarto Nugroho, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kemenhut Nunu Anugrah. Turut pula hadir mendampingi, Komisaris Faunalad Dokter Irene dan Owner Fauna Indonesia Danny Gunalen.

    (rca)

  • Puluhan Prajurit TNI Serang Mapolres Tarakan, Jenderal Agus Subiyanto: Kita Tindak yang Salah

    Puluhan Prajurit TNI Serang Mapolres Tarakan, Jenderal Agus Subiyanto: Kita Tindak yang Salah

    loading…

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan keterangan pers. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons perihal insiden penyerangan Mapolres Tarakan oleh puluhan oknum prajurit TNI. Jenderal Agus mengatakan saat ini persoalan itu sudah selesai ditangani perwakilan daerah.

    “Sudah enggak masalah. Pangdam dengan pimpinan dari Polri sudah membuat langkah-langkah dan semuannya sudah selesai,” kata Panglima TNI kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

    Panglima TNI menuturkan, oknum anggota yang terlibat sudah dilakukan pemeriksaan. Meski tidak merinci berapa jumlahnya, dia menegaskan akan menindak tegas oknum anggota yang terbukti bersalah.

    “Nanti kita lihat kesalahan, karena memang kejadiannyakan di tempat hiburan malam, pasti akan kita tindak kalau yang salah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, puluhan oknum anggota TNI dari Bantuan Penugasan (BP) Satgas Yonif 614/RJP diduga melakukan penyerangan dan perusakan di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa penyerangan dan perusakan tersebut terjadi pada Senin (24/2/2025) malam.

    Adapun kejadian berawal saat sekelompok oknum TNI tiba di lokasi menggunakan truk berwarna hijau pada pukul 22.45 WITA. Mereka kemudian turun dan berjalan menuju Polres Tarakan dengan membawa batu, kayu, dan besi.

    Terpisah, Kapendam IV Mulawarman Kolonel Kav Kristiyanto menegaskan kejadian ini bukan merupakan peristiwa yang disengaja ataupun bersifat institusional.

    “Ini murni kesalahpahaman antarindividu, bukan masalah antarinstitusi. TNI dan Polri tetap solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Utara, termasuk Kota Tarakan,” kata dia dalam keterangannya yang diterima, Selasa (25/2/2025).

    (rca)