Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Bandara I Gusti Ngurah Rai Tutup saat Hari Raya Nyepi, Tak Ada Penerbangan dari dan ke Bali Selama 24 Jam

    Bandara I Gusti Ngurah Rai Tutup saat Hari Raya Nyepi, Tak Ada Penerbangan dari dan ke Bali Selama 24 Jam

    PIKIRAN RAKYAT – Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali, mengumumkan bahwa operasional penerbangan akan dihentikan sementara selama 24 jam dalam rangka Hari Suci Nyepi.

    General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ahmad Syaugi Shahab menyatakan bahwa penghentian ini akan berlangsung dari Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 06.00 WITA hingga Minggu, 30 Maret 2025 pukul 06.00 WITA.

    “Selama rentang waktu tersebut, semua aktivitas pelayanan penerbangan, baik domestik maupun internasional, untuk sementara kami hentikan, kecuali bagi penerbangan yang bersifat medis atau medical evacuation dan penerbangan darurat,” katanya.

    Untuk mengantisipasi permohonan medivac, emergency landing, atau technical landing, pihak bandara tetap menempatkan personel operasional, sekuriti, dan teknisi yang akan bersiaga di ruang pusat kontrol operasi bandara.

    Ahmad Syaugi Shahab menjelaskan bahwa penutupan ini merupakan bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang melaksanakan Nyepi.

    Kebijakan ini juga didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: B.16.100.3.4/865/LLJ/DISHUB Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Hari Raya Suci Nyepi Tahun Saka 1947 serta penerbitan NOTAMN (Notice to Airmen) Nomor A0131/25 yang telah dipublikasikan oleh Airnav Indonesia Cabang Denpasar sejak 14 Januari 2025.

    Dampak Penutupan Bandara

    Jika mengikuti jadwal normal, dari 54 maskapai yang beroperasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, terdapat 425 penerbangan yang terdampak, terdiri dari 207 penerbangan domestik dan 218 penerbangan internasional.

    Untuk memperlancar pemberangkatan pertama setelah Nyepi, sebanyak 19 pesawat akan terparkir di bandara hingga operasional kembali dibuka. Senada dengan makna Nyepi, yaitu amati lelungan atau tidak bepergian, momen ini juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas pelayanan bandara.

    “Kami juga memanfaatkan momen ini untuk mengistirahatkan fasilitas operasional yang selama setahun telah bekerja 24 jam penuh demi memenuhi standar pelayanan bandara,” ujar Ahmad Syaugi Shahab.

    Panduan Wisatawan Saat Nyepi di Bali

    Bagi wisatawan yang berada di Bali selama Nyepi, penting untuk memahami dan menaati aturan yang berlaku:

    Dilarang Bepergian
    Semua aktivitas di luar rumah dihentikan. Wisatawan diminta tetap berada di dalam akomodasi masing-masing. Menjaga Keheningan
    Suasana tenang harus dijaga, termasuk mengurangi volume suara TV dan musik. Lampu Tidak Boleh Dinyalakan
    Saat malam, semua lampu luar harus dipadamkan, sementara pencahayaan dalam ruangan harus minim. Tidak Ada Operasional Bandara
    Seluruh penerbangan dihentikan sementara, kecuali untuk keadaan darurat. Mesin ATM Tidak Berfungsi
    ATM akan dinonaktifkan sejak pukul 18.00 WITA sehari sebelum Nyepi. Disarankan mengambil uang tunai sebelumnya. Kegiatan Kuliner Terbatas
    Selama Nyepi, restoran tidak beroperasi, namun hotel biasanya tetap menyediakan makanan bagi tamu. Tidak Ada Check-in dan Check-out Hotel
    Tamu tidak bisa keluar masuk hotel selama Nyepi. Hotel menerapkan minimal menginap dua malam. Semua Aktivitas Pekerjaan Dihentikan
    Seluruh toko dan usaha tutup untuk menghormati Hari Raya Nyepi. Akses Internet Dihentikan
    Selama 24 jam, layanan internet, televisi, dan radio tidak akan berfungsi. Harus Mematuhi Aturan
    Petugas keamanan adat akan berpatroli untuk memastikan pelaksanaan Nyepi berjalan lancar.

    Hari Raya Nyepi di Bali bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat dan wisatawan untuk merasakan ketenangan yang mendalam.

    Penutupan sementara Bandara I Gusti Ngurah Rai merupakan bagian dari penghormatan terhadap tradisi ini. Dengan memahami dan menaati aturan yang berlaku, wisatawan dapat menikmati pengalaman unik ini dengan lebih baik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Layanan 24 Jam, Motoris dan Fasilitas Lengkap

    Layanan 24 Jam, Motoris dan Fasilitas Lengkap

     
    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang puncak arus mudik Lebaran, Pertamina memastikan bahwa kualitas BBM yang dijual telah teruji sesuai standar pemerintah serta menjamin ketersediaan stok selama masa mudik.
     
    Vice President Corporate Communication (VP Corcom) Pertamina, Fadjar Santoso, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh lini operasional perusahaan, mulai dari produksi hingga distribusi, telah disiapkan secara optimal.
     
    Dari hasil pengecekan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), angka oktan bahan bakar yang diuji menunjukkan hasil yang sesuai spesifikasi.
     
    “Angka oktan Pertalite diperoleh 90,4, Pertamax 92,37, Pertamax Green 97,42, dan Pertamax Turbo 98,33. Ini membuktikan bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai standar dan diuji oleh Lemigas, lembaga resmi yang bersertifikasi,” kata Fadjar di Kantor Pertamina, Jakarta, Kamis (27/3).
     
    Selain memastikan kualitas BBM, Pertamina juga telah mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri sejak 17 Maret 2025 hingga 13 April 2025 untuk menjaga ketahanan stok energi.
     
    “Kami pastikan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir saat perjalanan mudik,” tambahnya.
     
    Sebagai bentuk layanan tambahan, Pertamina juga menyiapkan motoris BBM bagi pemudik yang kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan. “Pemudik yang mengalami kendala dapat menghubungi call center 135, dan tim motoris akan datang langsung ke lokasi tanpa biaya tambahan, hanya membayar harga BBM yang digunakan,” tambahnya.
     
    Empat Pilar Layanan Satgas Ramadan dan Idulfitri
     
    Tim Juru Bicara Pertamina, Ratih Triutami Wijayanti, menjelaskan bahwa Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 menghadirkan empat jenis layanan utama bagi masyarakat, yaitu layanan energi, layanan wilayah atensi, layanan promosi, dan layanan tambahan.
     
    Pertama adalah layanan energi. Pertamina memastikan distribusi BBM dan LPG tetap berjalan untuk berbagai sektor, termasuk industri, rumah tangga, serta  transportasi darat, laut, dan udara. Perusahaan juga telah melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kelayakan sarana dan fasilitas BBM, mobil tangki, serta kesehatan awak mobil tangki untuk menjamin keamanan distribusi energi.
     
    Kemudian layanan wilayah atensi. Pertamina mengambil langkah khusus untuk mengantisipasi kendala suplai ke daerah kepulauan kecil yang berpotensi mengalami gangguan akibat cuaca ekstrem.
     
    “Kami telah melakukan build-up stok BBM sejak H-14 dan menambah tangki modular di SPBU yang berada di kepulauan kecil. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan bekerja sama dengan KRI untuk bantuan pengangkutan BBM atau LPG jika diperlukan,” kata Ratih.
     
    Ketiga, layanan promosi. Pertamina menawarkan berbagai promo menarik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan arus balik. Promo tersebut tersedia melalui aplikasi MyPertamina dan mencakup diskon pembelian pelumas, produk Bright Store, serta tiket pesawat melalui Pelita Air Service. Selain itu, ada juga promo menginap di hotel Patra Jasa serta harga khusus avtur di 37 bandara selama Ramadan dan Idulfitri.
     
    Terakhir adalah layanan tambahan. Untuk meningkatkan kenyamanan pemudik, Pertamina menyediakan Serambi MyPertamina di berbagai titik strategis, seperti rest area tol, bandara, pelabuhan, dan lokasi wisata. Fasilitas ini menawarkan berbagai layanan, termasuk pijat, barbershop, dan nursery.
     
    “Kami ingin memberikan kenyamanan ekstra bagi pemudik. Misalnya, jika ada yang ingin merapikan rambut sebelum bertemu keluarga, mereka bisa menggunakan layanan barbershop di Serambi MyPertamina,” ujar Ratih.
     
    Selain itu, Pertamina juga telah menyiapkan 1.832 SPBU yang beroperasi 24 jam, layanan BBM dan kios siaga di 57 titik, serta agen LPG siaga di 5.801 lokasi. Untuk kemudahan pengiriman, terdapat 211 unit mobil tangki standby dan 200 unit motoris BBM siap melayani masyarakat yang membutuhkan BBM di perjalanan.
     
    “Pertamina bukan hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga ingin menjadi sahabat perjalanan seluruh masyarakat,” kata Ratih.
     
    Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina berkomitmen untuk mendukung kelancaran arus mudik dan memastikan kenyamanan serta keamanan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 2025.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 8 Pasal RUU Polri yang Dinilai Berbahaya dan Kontroversial, Begini Dampaknya

    8 Pasal RUU Polri yang Dinilai Berbahaya dan Kontroversial, Begini Dampaknya

    PIKIRAN RAKYAT – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) tak kalah memicu polemik besar di kalangan masyarakat.

    Belum kering ‘luka’ pengesahan UU TNI dibuktikan dengan masih banyaknya aksi unjuk rasa, kini muncul polemik RUU TNI. Apa saja pasal yang dinilai berbahaya?

    Pada Selasa, 28 Mei 2024, rapat paripurna DPR RI resmi menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif DPR. Sebagaimana pola pengesahan UU TNI, proses pembentukan RUU Polri juga dinilai terburu-buru. Bahkan aturan ini tidak termasuk dalam Prolegnas 2020-2024.

    Koalisi Masyarakat Sipil menilai revisi RUU ini justru akan melanggengkan impunitas dan menjauhkan Polri dari prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

    RUU ini menimbulkan kekhawatiran akan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan Polri, serta kurangnya pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

    Kritik terhadap RUU ini semakin memperlihatkan adanya kebutuhan untuk desain yang lebih adil dan transparan dalam pengaturan institusi Polri.

    Intinya, keputusan tersebut menuai kritik sebab substansi RUU dianggap akan menjadikan Polri sebagai lembaga “superbody” dengan kewenangan yang berlebihan.

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, yang dipublikasikan oleh PSHK, mengungkapkan bahwa RUU ini gagal merancang perbaikan fundamental di institusi Polri dan justru memperluas kekuasaan Polri secara tidak proporsional.

    Berikut adalah rincian pasal-pasal dalam RUU yang menjadi kontroversi:

    1. Pengawasan Ruang Siber

    Sorotan: Pasal 14 Ayat 1 Huruf b dan Pasal 16 Ayat 1 Huruf q

    RUU ini memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengawasi dan mengamankan ruang siber, termasuk penindakan, pemblokiran, atau perlambatan akses.

    Hal ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan privasi warga di dunia digital.

    “Kewenangan atas Ruang Siber tersebut disertai dengan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan memperlambat akses Ruang Siber untuk tujuan keamanan dalam negeri,” demikian bunyi laporan PSHK, dikutip Jumat, 28 Maret 2025.

    2. Penggalangan Intelijen oleh Polri

    Sorotan: Pasal 16A dan 16B

    Polri diberi kewenangan untuk melakukan penggalangan intelijen, yang berpotensi disalahgunakan karena tidak ada definisi jelas mengenai “kepentingan nasional”.

    Selain itu, Polri juga dapat memeriksa aliran dana dan meminta bahan keterangan dari kementerian dan lembaga lain, yang bisa tumpang tindih dengan lembaga seperti BIN dan PPATK.

    3. Kewenangan Penyadapan Tanpa Izin

    Sorotan: Pasal 14 Ayat 1 Huruf o

    Pasal ini memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyadapan tanpa mekanisme perizinan yang jelas, berbeda dengan KPK yang wajib meminta izin dari Dewan Pengawas. Hal ini dikhawatirkan bisa membuka celah pelanggaran hak asasi manusia.

    4. Intervensi terhadap Penyidikan Lembaga Lain

    Sorotan: Pasal 14 Ayat 1 Huruf g dan Pasal 16 Ayat 1 Huruf n, o, dan p.

    Polri diberi kewenangan untuk membina teknis PPNS dan penyidik lembaga lain, termasuk KPK, serta memberikan petunjuk dan rekomendasi dalam penyidikan. Ini berpotensi melemahkan independensi lembaga seperti KPK.

    5. Penguatan Pam Swakarsa

    Sorotan: Pasal 14 Ayat 1 Huruf g

    RUU ini mengatur pembinaan pengamanan swakarsa oleh Polri, yang dikhawatirkan bisa membuka ruang bagi komersialisasi keamanan dan represifitas sipil, mengingat sejarah kelam Pam Swakarsa di masa lalu.

    6. Perpanjangan Usia Pensiun

    Sorotan: Pasal 30 Ayat 2 dan 3

    Pasal ini menetapkan usia pensiun anggota Polri hingga 60 tahun, dan 62 tahun bagi yang memiliki keahlian khusus, bahkan bisa mencapai 65 tahun untuk pejabat fungsional.

    Hal ini dinilai memperlambat regenerasi di internal Polri dan tidak menyelesaikan masalah penumpukan perwira tinggi.

    7. Kewenangan Hukum Nasional dan Smart City

    Sorotan: Pasal 14 Ayat 1 Huruf e dan Ayat 2 Huruf c

    Polri diberi tugas untuk turut serta dalam pembinaan hukum nasional, yang berpotensi tumpang tindih dengan tugas BPHN.

    Selain itu, Polri juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan smart city bersama pemerintah pusat dan daerah, yang dinilai lebih mengutamakan pendekatan keamanan.

    8. Minimnya Mekanisme Pengawasan

    Sorotan: Pasal 35 hingga Pasal 39

    RUU ini tidak secara tegas memperkuat mekanisme pengawasan eksternal terhadap Polri.

    Dalam Pasal 35 hingga Pasal 39, peran Komisi Kode Etik dan Kompolnas disebut namun tetap diatur lewat Peraturan Presiden atau Peraturan Kepolisian.

    Kedua dasar hukum itu dianggap tidak efektif dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ridwan Kamil Diperiksa KPK Usai Lebaran, Apakah Berstatus Tersangka?

    Ridwan Kamil Diperiksa KPK Usai Lebaran, Apakah Berstatus Tersangka?

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Agenda ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Bank BJB.

    KPK rencananya akan memanggil Ridwan Kamil setelah momentum perayaan hari raya lebaran Idul Fitri 2025.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengonfirmasi hal ini dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 27 Maret 2025.

    “Nanti kita tunggu waktunya ya kapan saudara RK akan dipanggil sebagai saksi, tentunya penyidik yang nanti akan memahami timeline-nya,” kata dia, dikutip Jumat, 28 Maret 2025.

    “Yang jelas setelah lebaran, tapi kapannya itu nanti kita akan menunggu,” ujarnya melanjutkan.

    Sebagaimana keterangan Tessa, RK akan dipanggil sebagai saksi dalam kapasitasnya selaku eks Gubernur Jabar saat berlangsungnya kasus.

    Rencana pemanggilan juga sempat disampaikan oleh Plh Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, pada Kamis minggu lalu.

    Budi menjelaskan bahwa dalam minggu ini, penyidik akan terlebih dahulu memeriksa pihak internal Bank BJB. Ia juga menyebutkan bahwa penyidik akan mulai menyelidiki pengadaan iklan yang diduga dilakukan secara ilegal.

    “Untuk Pak Ridwan Kamil tentunya akan kita jadwalkan sesegera mungkin setelah saksi-saksi dari internal BJB maupun pihak-pihak vendor yang memenangkan pengadaan tersebut kita selesai lakukan pemeriksaan,” ujarnya.

    5 Tersangka Dugaan Korupsi BJB

    Adapun, lima tersangka kasus korupsi Pengadaan Iklan di Bank BJB di antaranya:

    Yuddy Renaldi (YR) – Mantan Direktur Utama Bank BJB. Widi Hartoto (WH) – Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB. Kin Asikin Dulmanan – Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri. Suhendrik – Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE). Raden Sophan Jaya Kusuma – Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB).

    Dalam konstruksi perkara, Budi mengatakan, kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB ini mencapai Rp222 miliar. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Demo Tolak Revisi UU TNI Kian Meluas, Massa Memanas, Aparat Makin Beringas

    Demo Tolak Revisi UU TNI Kian Meluas, Massa Memanas, Aparat Makin Beringas

    PIKIRAN RAKYAT – Mahasiswa di berbagai kota bangkit menolak Revisi UU TNI yang telah disahkan DPR pada 20 Maret lalu. Aksi unjuk rasa tak hanya berlangsung di kota-kota besar semacam Jakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya, tetapi juga diadakan di Tasikmalaya, Sukabumi, Jember, Majalengka, Lumajang, Kupang, Ende, dan Blitar.

    Demonstrasi ini diwarnai intimidasi, kekerasan, dan penangkapan oleh aparat keamanan—yang kali ini melibatkan tentara.

    Demonstrasi di Karawang

    Di Karawang, Jawa Barat, demonstrasi yang dipusatkan di Gedung DPRD dihelat oleh Komite Rakyat Sipil Karawang pada Selasa 25 Maret 2025. Mereka tidak hanya menolak UU TNI tetapi juga menuntut pembatalan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan TNI.

    “Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, hingga ketahanan pangan dan mitigasi bencana,” katanya.

    Gelombang Demonstrasi di Berbagai Kota

    Di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat NTB menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi NTB. Aksi ini berlangsung di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian.

    Di Kediri, Jawa Timur, aksi demonstrasi dipusatkan di Taman Sekartaji dengan mengadakan mimbar rakyat. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, mahasiswa memusatkan aksi demonstrasi mereka di Taman Bekapai. Aksi dimulai pada pukul 12.00.

    Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang jurnalis mengalami intimidasi dari aparat keamanan saat meliput demonstrasi mahasiswa pada Senin 24 Maret 2025. Di Lumajang, Jawa Timur, aksi demonstrasi diwarnai pemukulan aparat terhadap seorang demonstran seperti yang terekam dalam video yang beredar di media sosial.

    Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sekitar 200 mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD. Mereka membakar kardus dan merangsek ke dalam gedung DPRD sekira pukul 13.00 WITA.

    Kericuhan terjadi akibat tidak adanya perwakilan anggota DPRD yang menemui massa aksi, mengakibatkan beberapa pintu kaca hancur dan meja lobi dirusak.

    “Saya dipukul pakai tempat sampah kemudian ditonjok,” kata mahasiswa bernama Melianus Maimau sembari menunjukkan pelipisnya yang lecet.

    Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan mahasiswa berdemonstasi di depan Gedung Negara Grahadi, membawa berbagai poster, membakar ban di tengah jalan, dan berorasi menolak revisi UU TNI. Polisi membalas dengan semburan meriam air ke arah demonstran. Selama aksi ini, 25 demonstran ditahan serta dua jurnalis mengalami kekerasan dan intimidasi aparat keamanan.

    Kekerasan terhadap Jurnalis dan Tenaga Medis

    Ketua AJI Surabaya, Andre Yuris, mengecam keras intimidasi dan kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis.

    “Tindakan polisi tersebut membuktikan bahwa polisi tidak paham tugas jurnalis. Apa yang dilakukan polisi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Andre Yuris, Senin 24 Maret 2025.

    Di Malang, Jawa Timur, aksi mahasiswa pada Minggu 23 Maret 2025 berujung ricuh. Sebanyak enam mahasiswa sempat ditahan polisi dan 10 orang menjadi korban kekerasan aparat.

    Tim medis yang seharusnya memberikan pertolongan pertama juga mengalami pemukulan dan intimidasi aparat. Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang menyebutkan beberapa tenaga medis mengalami pelecehan seksual.

    Delta Nishfu dari Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Malang menjadi korban pemukulan aparat.

    “Dari teman-teman pers mahasiswa ada delapan anak yang kena pukul. Beberapa di antaranya sudah menunjukkan kartu pers. Ada juga yang sudah mau balik, tapi tetap dipukul,” ujarnya.

    Dia juga mengaku diseret, dipukuli, dan diinjak-injak oleh aparat yang bertameng dan berpentungan.

    Demonstrasi di Jakarta Berujung Bentrokan

    Di Jakarta, demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR pada Kamis 27 Maret 2025 berujung bentrokan. Polisi menggunakan mobil taktis untuk membubarkan massa. Satu sepeda motor milik anggota Polri dibakar oleh massa aksi.

    Di media sosial beredar video yang menunjukkan penggeledahan tas tim medis oleh aparat tanpa alasan jelas.

    “Ini tas medis, udah jelas-jelas tanda medis itu,” kata seorang perempuan dalam video tersebut.

    Ketua AJI Surabaya menegaskan bahwa tindakan polisi melanggar Undang-Undang Pers.

    Analisis: Mengapa Demonstrasi Menyebar?

    Redaktur Jurnal Prisma dan Senior Research Fellow LP3ES, Rahadi Wiratama menyebut bahwa aksi ini menyebar luas karena adanya kelompok kritis yang berkembang di berbagai kota.

    “Itu satu tanda bahwa kelompok atau kelas kritis itu relatif menyebar di Indonesia,” ucapnya.

    Rahadi Wiratama juga mengingatkan bahwa meskipun Reformasi telah berjalan 25 tahun, ada tanda-tanda kemunduran demokrasi.

    “Di tengah jalan kita menyaksikan kebalikannya. Alih-alih mengonsolidasi demokrasi, (kita malah seperti) menuju sistem politik yang gejalanya mirip dengan otoritarianisme Orba,” katanya.

    Rahadi Wiratama menilai bahwa kesadaran publik terhadap ancaman militerisme masih terbatas di kelompok-kelompok kritis.

    “Ada kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk mewacanakan ‘kita sudah tidak butuh kebebasan sipil, supremasi sipil, tapi butuh sandang pangan’,” ujarnya

    Akan tetapi, Rahadi Wiratama optimistis bahwa situasi saat ini tidak akan kembali seperti masa Orde Baru karena efek komunikasi dan media sosial yang sulit dibendung.

    “Efek komunikasi dan efek media sosial di masyarakat susah dibendung. Jadi, semua informasi publik yang terkait dengan UU TNI muncul bersamaan hari itu juga di Indonesia di seluruh dunia. Enggak terhalang,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    Aksi demonstrasi menolak revisi UU TNI tampaknya masih akan berlanjut, dengan semakin banyak kelompok masyarakat yang turut menyuarakan penolakannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profesionalisme BPKH Kelola Dana Haji Diganjar Most Trusted Financial Award 2025

    Profesionalisme BPKH Kelola Dana Haji Diganjar Most Trusted Financial Award 2025

     

    PIKIRAN RAKYAT – Berkat profesionalisme dan transparansi dalam mengelola dana haji, Badan Pengelolaan  Keuangan Haji (BPKH) diganjar penghargaan bergengsi “Most Trusted Financial Brand Awards 2025” kategori Badan Penyelenggara atau Pengelola Pemerintah yang diberikan oleh Investortrust.id dengan Infovesta.

    Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengucapkan rasa terima kasihnya dan menyebut penghargaan ini sebagai semangat baru bagi BPKH.

    “Award ini menjadi penyemangat bagi para insan BPKH dalam mengelola keuangan haji untuk bisa lebih optimal dan terpercaya dalam menghasilkan nilai manfaat bagi seluruh jamaah haji Indonesia,” ujar Fadlul dalam keterangannya di Jakarta.

    Ia pun berharap dengan adanya penghargaan ini, BPKH kedepannya dapat menjadi lembaga pemerintah yang tetap mempertahankan akuntabilitasnya serta dapat menjadi kepercayaan masyarakat khususnya jamaah haji dan umrah. Penghargaan ini memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang mengelola dana keumatan.

    “Kami berharap bahwa BPKH dengan diterimanya award ini akan menjadi lebih baik lagi dan tetap mempertahankan accountability dan reliability dari pengelolaan keuangan haji,” ujar dia.

    Pengelolaan Dana Haji Diawasi Lembaga Lain

    Ia menjelaskan hingga saat ini BPKH terus berusaha menjalankan pengelolaan keuangan haji secara transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan dengan kerja sama dan pengawasan dari sejumlah lembaga dan instansi pemerintahan. Secara pengawasan, lembaga ini juga diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Pengawas Syariah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Setiap tahun, laporan keuangan kami diaudit secara independen dan terbuka untuk umum. Ini adalah bentuk akuntabilitas kami dalam menjaga dana haji,” kata Fadlul.

    “Sehingga tentu saja selain nilai manfaat yang optimal kami tetap ingin menjaga amanah ini agar dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Muslim Indonesia,” kata Fadlul.

    Selain itu, BPKH juga telah mengembangkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan dana sehingga calon jamaah dapat dengan mudah memantau perkembangan dana mereka. “Melalui platform digital, masyarakat bisa melihat bagaimana dana haji mereka dikelola dan dimanfaatkan,” jelasnya.

    Dampak Besar Hadirnya BPKH

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengapresiasi keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang fokus menghimpun, mengelola, mendayagunakan, dan menyalurkan dana haji untuk kepentingan umat.

    Menag mengatakan kontribusi BPKH yang tidak hanya bermanfaat bagi jamaah calon haji, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas melalui berbagai program kemaslahatan, termasuk program Berkah Ramadhan 1446 H yang digagas BPKH.

    Ia menyoroti perubahan signifikan yang terjadi setelah terbentuknya BPKH. Sebelumnya, pengelolaan dana haji belum terstruktur dan profesional. Namun dengan kehadiran BPKH, potensi keuangan haji kini dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Potensi Rp327 T, Penerimaan Tahun Ini Baru Rp41 T

    Potensi Rp327 T, Penerimaan Tahun Ini Baru Rp41 T

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menargetkan dana yang dikumpulkan rakyat via zakat untuk mengentaskan persoalan kemiskinan di Indonesia. Namun, ia mengatakan bahwa penerimaan tahun ini masih jauh dari potensi optimalnya.

    Saat memberikan sambutan di Istana Negara, Kamis, 27 Maret 2025, Prabowo mengungkapkan, potensi penerimaan zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun, namun realisasinya kemungkinan hanya Rp41 triliun.

    Menurutnya, jika potensi zakat terealisasi semua, uang sejumlah itu bahkan bisa mengatasi kemiskinan di dalam negeri.  

    “Saudara-saudara sekalian, tadi dilaporkan (Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad) bahwa potensi kita masih banyak sangat besar yaitu Rp327 Triliun, penerimaan tahun ini Rp41 Triliun,” kata Prabowo.

    “Dalam perhitungan kita, kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar Rp30 triliun,” ucapnya lagi.

    Prabowo melanjutkan, peran Baznas bagi negara dalam hal ini begitu penting, terutama dalam penghapusan kemiskinan ekstrem Tanah Air.

    “Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terimakasih kita kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Dengan berzakat kita dapat berbagi dengan sesama, kita dapat menolong kaum dhuafa, meringankan beban hidup mereka, dan juga menghindarkan hidup dari sifat kikir,” ujar Prabowo.

    Realisasi zakat di Indonesia

    Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Noor Achmad, menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai penerimaan zakat. Ia menjelaskan bahwa setiap tahun, penerimaan zakat mengalami kenaikan sebesar 30 hingga 40 persen.

    “Baznas setiap tahun itu rata-rata naik 30 persen – 40 persen se-Indonesia, bahkan di Papua kemarin kami mendapatkan laporan ada satu daerah yang naiknya 60 persen,” katanya.

    Ia juga menjelaskan bahwa Baznas Pusat di Jakarta berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp1,2 triliun.

    Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari Rp500 miliar pada tahun 2021, kemudian Rp634 miliar di 2022, Rp882 miliar pada 2023, dan mencapai Rp1,2 triliun pada 2024.

    “Insya Allah di tahun 2025 ini kami targetkan Rp1,35 triliun,” katanya. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina Dukung ‘Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025”

    Pertamina Dukung ‘Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025”


    PIKIRAN RAKYAT –     PT Pertamina (Persero), kembali ambil bagian dalam mendukung kegiatan “Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025”, yang  diinisiasi  oleh Kementerian BUMN. Digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, pada 27 Maret 2025. Rombongan pemudik dilepas langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, didampingi jajaran Komisaris dan  Direksi BUMN yang terlibat, termasuk Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.
     
    “Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025” digelar dengan tujuan memberikan fasilitas transportasi bagi masyarakat yang ingin merayakan hari raya Idulfitri di kampung halaman dengan aman, nyaman dan tetap mengutamakan keselamatan. Didukung sebanyak 83 perusahaan BUMN, di bawah Kementerian BUMN termasuk Pertamina, diikuti  sebanyak 105.900  peserta mudik.
     
    Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan terselenggaranya kegiatan “Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025” ini, sesuai  dengan arahan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, dimana BUMN sebagai korporasi diharapkan terus harus meningkatkan performa, tetapi juga  tidak lupa untuk tetap meningkatkan pelayanan kepada publik.

    “Didukung oleh 83 BUMN yang berkolaborasi, diharapkan pelayanan publik kepada masyarakat yang akan mudik, dalam rangka merayakan hari raya, bisa berjalan dengan baik dengan tetap mengutamakan keselamatan. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada jajaran Komisaris dan Direksi BUMN yang terlibat dalam kegiatan ini”, ujarnya.
     
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, mengapresiasi upaya kolaborasi yang dilakukan para BUMN, melalui kegiatan ini, diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para pemudik, mulai dari keberangkatan hingga ketibaan di tempat tujuan.

    “Dukungan BUMN sangat kami apresiasi,dari tahun ke tahun,saya juga melihat ada peningkatan animo masyarakat mengikuti program mudik gratis ini, sehingga diharapkan kedepannya akan semakin lebih baik dan lebih banyak lagi masyarakat yang akan dilayani mudik gratis ini.”, tutur Dudy.
     
    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, pada hari ini Pertamina memberangkatkan 1 bus, berisi 40 pemudik dengan tujuan Kota Cirebon. Setelah sebelumnya Pertamina juga telah melakukan program tahunan Mudik Bareng Pertamina dengan memberangkatkan 5.000 pemudik dari TMII pada 25 Maret 2025.
     
    “Peserta mudik Pertamina juga dilindungi oleh asuransi jiwa dari PertaLife dan asuransi mudik dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) yang merupakan anak usaha Pertamina. Selain itu, untuk menjamin keselamatan selama perjalanan, seluruh armada dan pengemudi telah melalui pemeriksaan kelayakan dan kesehatan. Hal ini menjadi bentuk komitmen Pertamina dalam memastikan perjalanan mudik berlangsung aman, selamat, dan terlindungi hingga tiba di tujuan,” jelas Fadjar.
     
    Kehadiran Pertamina, juga sangat diapresiasi oleh para pemudik,yang pertama adalah Putut, pemudik Asal Pulogebang Jakarta Timur, dirinya merasa bahagia bisa mengikuti kegiatan ini, setelah sebelumnya gagal war ticket bus.

    “Jujur ini pertama kali saya ikut mudik gratis dan kemarin sempat war tiket cuma gak dapat. Saya senang sekali berkesempatan mengikuti  mudik gratis BUMN lewat Pertamina”, ujarnya.

    Dirinya juga mengapresiasi pelayanan dan fasilitas yang dihadirkan Pertamina, “Diluar dugaan secara pelayanan benar-benar Pertamina support banget tidak hanya tiket bus gratis, saya juga mendapat banyak sekali goodie bag, benar-benar diluar prediksi, isinya lengkap ada bantal, sajadah selimut,mukena,obat-obatan, snack juga makanan berat untuk berbuka puasa”, tambahnya. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ratusan Tentara Israel Frustrasi Perang Makin Tak Jelas, 17.000 Anggota Daftar Psikolog

    Ratusan Tentara Israel Frustrasi Perang Makin Tak Jelas, 17.000 Anggota Daftar Psikolog

    PIKIRAN RAKYAT – Ratusan perwira dan prajurit Israel Penjajah merasa frustrasi atas bergejolaknya kembali peperangan di jalur Gaza, tanpa adanya kejelasan alasan.

    Mereka menyampaikan hal itu dalam surat yang dikirimkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir, pada Kamis, 27 Maret 2025.

    Di dalam surat tersebut, ratusan perwira dan prajurit cadangan Israel mengatakan, “pasukan telah kembali bergejolak di Jalur Gaza, tanpa tujuan yang jelas.”

    Untuk itu, mereka mendesak Zamir agar gegas menentukan tujuan dimulainya kembali perang di Gaza, dan menetapkan tenggat waktu yang jelas untuk mencapai tujuan misi kali ini.

    Otoritas Penyiaran Publik Israel, KAN melaporkan, mereka menilai surat itu sebagai surat yang tidak biasa. Belum jelas apa maksud tak biasa, namun hingga saat ini tak ada balasan atau pembaharuan informasi mengenai ini.

    170.000 Prajurit Daftar Psikolog

    Media Israel, Yedioth Ahronoth sebelumnya melaporkan bahwa pada tanggal 19 Februari lalu, hampir 170.000 prajurit, termasuk ribuan prajurit cadangan yang kembali dari pertempuran, telah terdaftar untuk program perawatan psikologis yang diluncurkan oleh Kementerian Pertahanan.

    Tentara Israel melancarkan operasi udara mendadak di Jalur Gaza pada tanggal 18 Maret, menewaskan 855 orang, melukai hampir 1.900 lainnya.

    Secara otomatis, Israel telah menghancurkan gencatan senjata serta perjanjian pertukaran tahanan dengan kelompok Palestina Hamas yang berlaku pada bulan Januari.

    Lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 113.900 orang terluka dalam serangan militer brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah tersebut. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lebaran Fix Senin 31 Maret 2025? Begini Kata Kemenag soal Tanggal Pasti Idul Fitri 2025

    Lebaran Fix Senin 31 Maret 2025? Begini Kata Kemenag soal Tanggal Pasti Idul Fitri 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, memprediksi bahwa Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 Masehi akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

    “Kalau menurut hitung-hitungannya hisab, kemungkinan insya Allah (Idul Fitri) kita akan sama, yaitu di tanggal 31 Maret,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Jumat 21 Maret 2025.

    Abu menjelaskan bahwa secara astronomis (hisab), pada 29 Ramadan 1446 Hijriah, belum terjadi ijtimak (konjungsi). Posisi hilal masih berada di bawah ufuk antara -3 hingga -1 derajat. Dengan demikian, secara teori hilal tidak mungkin bisa diamati.

    Selain itu, posisi hilal juga belum memenuhi kriteria Imkanur Rukyat yang disepakati oleh Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yaitu ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

    Tetap Dilakukan Rukyatul Hilal

    Meski hilal diprediksi tidak terlihat, pemerintah tetap akan melakukan pemantauan hilal di 30 titik di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk verifikasi atas perhitungan hisab.

    “Meskipun tidak dapat diamati, rukyatul hilal tetap kami lakukan karena merupakan ajaran Islam. Yang kedua, saya kira ini juga sebagai syiar Islam, ketiga, juga merupakan bagian dari layanan keagamaan dari pemerintah,” tutur Abu Rokhmad.

    Hasil rukyatul hilal ini akan menjadi pedoman bagi Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam mengumumkan hasil Sidang Isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah.

    Sidang Isbat 29 Maret 2025

    Sidang Isbat penetapan awal Syawal 1446 Hijriah atau Idul Fitri 2025 akan digelar pada Sabtu, 29 Maret 2025.

    “Kami akan menggelar Sidang Isbat awal Syawal pada 29 Maret 2025. Sebagaimana biasanya, Sidang Isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan dan 29 Ramadan untuk menetapkan awal Syawal,” ujar Abu Rokhmad.

    Proses Sidang Isbat akan diawali dengan Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB hingga menjelang Magrib. Kemenag akan mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan organisasi Islam seperti BMKG, BRIN, LAPAN, serta lembaga terkait lainnya.

    Sidang Isbat akan digelar secara tertutup pada pukul 18.45 WIB. Hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat melalui konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada pukul 19.00 WIB.

    Prediksi dari Kemenag Aceh

    Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh juga memperkirakan bahwa Idul Fitri 1446 Hijriah akan jatuh serentak pada Senin, 31 Maret 2025, karena hilal diprediksi tidak akan terlihat pada 29 Ramadan 1446 H.

    “Untuk penetapan awal Syawal akan dilakukan pada hari Sabtu, 29 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 29 Maret 2025 Masehi pada saat Magrib,” kata Kepala Kemenag Aceh, Azhari, di Banda Aceh, Rabu 26 Maret 2025.

    Azhari menjelaskan bahwa rukyatul hilal biasanya dilakukan setiap tanggal 29 bulan hijriah. Namun, dalam kondisi ini, posisi hilal masih berada di bawah horizon (minus). Oleh karena itu, Kanwil Kemenag Aceh hanya akan melakukan edukasi dan pemaparan mengenai keadaan hilal, yang akan dipusatkan di Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang, Lhoknga, Aceh Besar.

    Ahli Falak: Hilal Dipastikan Tidak Terlihat

    Ahli Falakiyah Kanwil Kemenag Aceh, Alfirdaus Putra, mengonfirmasi bahwa berdasarkan berbagai metode, hilal dipastikan tidak akan terlihat di Aceh pada 29 Ramadan 1446 Hijriah. Akibatnya, ibadah puasa Ramadan kemungkinan besar akan disempurnakan menjadi 30 hari.

    “Baik menggunakan konsep rukyatul hilal, imkanur rukyat (kemungkinan melihat hilal), maupun konsep hisab, dapat dipastikan hilal masih berada di bawah ufuk saat magrib pada 29 Ramadan,” katanya.

    Menurutnya, ijtima (posisi bulan dan matahari pada satu garis lurus) terjadi pada Sabtu, 29 Maret 2025, pukul 17:57.38 WIB. Posisi hilal saat magrib diperkirakan berada pada -1,07 derajat di bawah ufuk dengan elongasi geosentris 1,2 derajat dan elongasi toposentris 1,5 derajat.

    “Dengan keadaan hilal masih minus di bawah ufuk pada hari ijtimak (29 Ramadan), maka hilal dipastikan tidak akan terlihat dan bilangan bulan Ramadan akan disempurnakan menjadi 30 hari,” ucap Alfirdaus Putra.

    Dengan demikian, berdasarkan perhitungan ini, Idul Fitri 2025 diprediksi jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Namun, penetapan resmi tetap menunggu pengumuman dari Menteri Agama dalam Sidang Isbat pada 29 Maret 2025 pukul 19.00 WIB.

    “Meski demikian, penetapan 1 Syawal tetap menunggu pengumuman Menteri Agama pada tanggal 29 Maret 2025 pukul 19.00 WIB nanti,” kata Alfirdaus Putra.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News