Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Kapan Menulis 113 Bismillah pada 1 Muharram? Ini Keutamaan dan Tata Caranya

    Kapan Menulis 113 Bismillah pada 1 Muharram? Ini Keutamaan dan Tata Caranya

    PIKIRAN RAKYAT – Seiring jarum jam yang terus bergerak menuju Jumat, 27 Juni 2025, umat Muslim di seluruh dunia bersiap menyambut datangnya 1 Muharram 1447 Hijriah, menandai awal tahun baru Islam.

    Berbagai amalan dianjurkan untuk menyambut bulan mulia ini, dan salah satunya yang menarik perhatian adalah tradisi menulis lafaz “Bismillahirrahmanirrahim” (Basmalah) sebanyak 113 kali di malam pergantian tahun Hijriah.

    Meski tidak sepopuler puasa sunnah Muharram, menyimpan janji keutamaan yang luar biasa, perlindungan Allah SWT dari segala macam musibah dan keburukan seumur hidup. Lalu, bagaimana tata cara pelaksanaannya? Mengapa harus 113 kali? Dan kapan waktu yang tepat untuk mengerjakannya?

    Tradisi menulis basmalah sebanyak 113 kali pada malam 1 Muharram bukanlah sekadar ritual tanpa dasar. Keutamaan yang dijanjikan adalah mendapat perlindungan Allah SWT agar terhindar dari segala macam musibah dan keburukan seumur hidup.

    Ini adalah bentuk keyakinan dan tawakal kepada Allah melalui perantara lafaz mulia yang menjadi pembuka setiap surat dalam Al-Qur’an (kecuali satu).

    Dalam ajaran Islam, setiap amal kebaikan yang dilakukan dengan niat tulus dan mengikuti tuntunan syariat akan mendatangkan pahala dan keberkahan. Lafaz basmalah sendiri adalah kalimat yang sangat agung, mengandung nama-nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

    Dengan mengulang dan menghormatinya dalam jumlah tertentu di momen pergantian tahun, umat Muslim berharap dapat mengundang rahmat dan perlindungan-Nya sepanjang tahun yang baru.

    Agar amalan ini mendapatkan keberkahan yang optimal, ada beberapa tata cara penulisan yang dianjurkan. Ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga tentang penghayatan dan penghormatan terhadap ayat suci.

    – Penulisan basmalah harus dilakukan dengan menggunakan aksara Arab yang benar. Ini menekankan aspek keaslian dan kekhusyukan dalam beribadah.

    – Pada lafaz “بسم” (bismi), huruf ba’ dianjurkan untuk dipanjangkan. Pada lafaz “الله الرحمن الرحيم” (ar-Rahmanir-Rahim), bagian gerigi pada huruf sin (س) harus diperjelas. Pada lafaz “الرحيم” (ar-Rahim), huruf mim (م) hendaknya dibulatkan.

    Arahan ini disebutkan oleh Syekh Muhyiddin Zadah yang diriwayatkan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz RA. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap Al-Qur’an dan keindahan kaligrafinya.

    – Seorang Muslim yang menulis harus dalam keadaan rapi dan suci (berwudu). Ini adalah bentuk adab dalam berinteraksi dengan kalimat-kalimat Allah.

    – Disunnahkan untuk menghadap kiblat saat melakukan amalan ini, sama seperti saat salat, sebagai bentuk fokus dan kekhusyukan.

    – Hindari berbicara atau melakukan aktivitas lain yang mengganggu fokus saat menulis. Ketenangan dan konsentrasi akan meningkatkan kualitas ibadah.

    Ilustrasi Al Quran. Al Furqan ayat 63 bercerita tentang sikap yang harus dimiliki muslim.

    – Yang terpenting, niatkan penulisan ini untuk membentengi diri dari segala musibah dan untuk memperoleh keberkahan dari lafaz basmalah yang ditulis. Niat yang tulus adalah inti dari setiap ibadah.

    Waktu Pelaksanaan Amalan 113 Basmalah

    Waktu penulisan 113 bismillah di malam 1 Muharram ini boleh dilakukan sejak azan Maghrib setelah munculnya hilal hari pertama pergantian tahun hingga Maghrib keesokan harinya.

    Dengan demikian, bagi umat Muslim di Indonesia, Anda memiliki rentang waktu yang cukup panjang, yaitu mulai dari Kamis malam, 26 Juni 2025 (setelah Maghrib) hingga Jumat sore, 27 Juni 2025 (sebelum Maghrib). Waktu yang paling utama adalah di malam hari, setelah salat Maghrib atau Isya, dalam suasana yang tenang dan penuh kekhusyukan.

    Mengapa Harus 113 Kali?

    Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, penjelasan mengenai jumlah ini dijelaskan oleh Imam Muhammad as-Syarbiniy al-Khathib melalui kitab Tafsir as-Sirajul Munir. Ia menjelaskan bahwa:

    Jumlah surat dalam Al-Qur’an adalah 114 surat. Semua surat dalam Al-Qur’an diawali dengan lafaz basmalah, kecuali satu surat, yaitu Surat At-Taubah. Dengan demikian, secara harfiah, ada 113 basmalah yang menjadi pembuka surat dalam Al-Qur’an.

    Interpretasi ini memberikan landasan yang kuat mengapa jumlah 113 dipilih. Ini adalah bentuk penghormatan dan pengulangan terhadap jumlah basmalah yang secara nyata terdapat dalam mushaf Al-Qur’an sebagai pembuka surat.

    Dengan menulisnya 113 kali, seorang Muslim secara simbolis meniru dan menghormati struktur ilahi Al-Qur’an, berharap mendapatkan keberkahan dari setiap basmalah yang tertulis.

    Setelah selesai menulis 113 basmalah dengan khusyuk dan tertib, disunnahkan untuk membaca doa. Doa ini adalah bentuk permohonan lanjutan kepada Allah SWT atas keberkahan dan perlindungan yang diharapkan dari amalan tersebut.

    Doa ini dikutip dari kitab Ittihaful Amajid Binafaisil Fawaid oleh Abu Munyah As-Syankujiy. Berikut adalah lafaz doanya:

    Lafaz Doa:

    اللهمّ انّى اسألك بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبحقّ بسم الله الرحمن الرحيم وبهيبة بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزلة
    بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدري ويسّرلى امري واشرح صدري يامن هو كهيــعص حمعسـق المّ المّص المر حـم الله
    لااله الاهو الحيّ القيّوم بسرّ الهيبة والقدرة وبسرّ الجبروت والعظمة اجعلنى من عبادك المتّقين واهل طاعتك المحـبّين
    وارزقنى علمانافعا ياربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنامحمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

    Terjemahan singkat: “Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu dengan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan kebenaran Bismillahirrahmanirrahim, dengan kewibawaan Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan kedudukan Bismillahirrahmanirrahim. Angkatlah derajatku, mudahkanlah urusanku, lapangkanlah dadaku, wahai Dzat yang Dia adalah Kaaf Haa Yaa ‘Ain Shaad, Haa Miim ‘Ain Siin Qaaf, Alif Laam Miim, Alif Laam Miim Shaad, Alif Laam Raa, Haa Miim. Allah, tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri. Dengan rahasia kewibawaan dan kekuasaan, dan dengan rahasia keperkasaan dan keagungan, jadikanlah aku termasuk hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan orang-orang yang taat lagi mencintai-Mu. Anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, wahai Tuhan semesta alam. Dan semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.”

    Doa ini adalah permohonan yang komprehensif, tidak hanya meminta perlindungan tetapi juga peningkatan derajat, kemudahan urusan, kelapangan dada, ketakwaan, kecintaan kepada Allah, dan ilmu yang bermanfaat.

    Amalan menulis 113 basmalah ini merupakan salah satu cara bagi umat Muslim untuk menyambut tahun baru Hijriah dengan penuh kesadaran spiritual dan pengharapan akan rahmat Allah.

    Ini adalah momen untuk introspeksi, memperbarui niat, dan berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang akan datang.

    Meskipun amalan ini bersifat sunnah, pelaksanaannya dengan penuh keyakinan dan penghayatan dapat membawa ketenangan batin dan optimisme.

    Mari kita manfaatkan malam dan hari pertama Muharram ini untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, memohon perlindungan dan keberkahan sepanjang tahun 1447 Hijriah. Selamat Tahun Baru Islam!***

  • Tekan Stunting di Daerah, Mendukbangga Wihaji Ungkap Dapat Masukan Agar Jangan Pakai Cara Jakarta

    Tekan Stunting di Daerah, Mendukbangga Wihaji Ungkap Dapat Masukan Agar Jangan Pakai Cara Jakarta

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Mendukbangga) Wihaji menyampaikan bahwa penyelesaian stunting di daerah perlu disesuaikan dengan wilayahnya dan tidak menggunakan cara Jakarta.

    Kemendukbangga/BKKBN menggelar kirab untuk menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2025. Dalam kesempatan itu, Wihaji menyampaikan masukan yang diterima terkait upaya menekan stunting di NTT di mana prevalensi stunting di wilayah tersebut masih tinggi yakni 37 persen.

    “Masing masing daerah punya problem yang berbeda, kemarin saya ke NTT salah satu masukannya adalah bagaimana penyelesaian itu jangan semua pakai cara cara Jakarta, harus menggunakan cara NTT,” kata Wihaji, Kamis, 26 Juni 2025.

    Dia menekankan soal pendekatan yang mesti dibalut dengan kebudayaan masyarakat setempat untuk mengedukasi orang tua turut memerangi stunting.

    “Memang ada pemahaman yang belum sampai ke mereka dan itu butuh kerja keras tim pendamping keluarga salah satunya adalah harus menggunakan cara cara lokal sehingga ada memang pendekatannya budaya mau pun lain lain,” ujarnya.

    “Jangan sampai cara Jakarta dibawa ke cara lokal nanti engga ketemu. Kurangi seminar, kurangi diskusi, kurangi lokakarya. Saya minta teman teman TPK untuk terjun ke lapangan, pastikan datanya, karena kekuatan salah satu problemnya adalah data, insyaallah yang kita intervensi tepat sasaran,” ucapnya.***

  • Bank Mandiri Dukung Kemenko Pangan dalam Penguatan Kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Bank Mandiri Dukung Kemenko Pangan dalam Penguatan Kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih


    PIKIRAN RAKYAT –
    Bank Mandiri berkomitmen mendukung agenda strategis pemerintah dalam mengakselerasi transformasi ekonomi kerakyatan, termasuk pada penguatan koperasi desa agar dapat menciptakan nilai tambah secara optimal dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Terbaru, Bank Mandiri mewujudkan dukungan tersebut pada kick-off pelatihan Capacity Building SDM dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar pada Rabu–Kamis, 25–26 Juni 2025. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) ini menjadi langkah awal penting dan menentukan dalam mendorong koperasi desa sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

    Terkait hal itu, Bank Mandiri menyediakan fasilitas pelatihan di Gedung Nawasena, Mandiri University, Kawasan Mandiri Wijayakusuma, Jakarta Barat bagi lebih dari 1.300 peserta yang merupakan pengurus dan perwakilan dari lebih 150 KDKMP yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 348 peserta hadir secara langsung (luring), sedangkan 1.000 peserta lainnya bergabung secara daring melalui platform digital.

    “Bank Mandiri percaya bahwa koperasi desa memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat membantu Kemenko Pangan memperkuat fondasi kelembagaan koperasi dan mengakselerasi kapasitas SDM-nya agar lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi di sela kick-off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Jakarta, Rabu (25/6) yang dihadiri Menko Pangan sekaligus Ketua Satgas KDKMP Zulkifli Hasan, menteri dan wakil menteri terkait, serta beberapa Direktur BUMN.

    Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa Bank Mandiri tidak hanya menyediakan fasilitas dan dukungan logistik, tetapi juga berkontribusi dalam pengisian materi pelatihan. Materi yang disampaikan mengenai pemahaman keuangan serta sharing session agar kehadiran KDKMP memberikan dampak yang lebih optimal dalam memperkuat ekonomi desa dan kemandirian bangsa.

    Pada sharing session tersebut, Bank Mandiri menggandeng Goris Mustaqim, salah satu tokoh penggerak sosial dan mentor nasional dalam program Wirausaha Muda Mandiri (WMM), untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada peserta. Kehadiran Goris diharapkan mampu memberikan perspektif praktis dalam membangun ekosistem wirausaha berbasis desa yang kolaboratif dan berdampak luas.

    Melalui pelatihan ini, Bank Mandiri optimis para pengurus koperasi dapat lebih siap dalam mengimplementasikan peran strategis KDKMP di desa masing-masing, terutama dalam memperluas inklusi keuangan, mendorong wirausaha lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa.

    Komitmen Bank Mandiri ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam menciptakan pekerjaan layak, mengurangi kesenjangan, dan memperluas akses terhadap layanan keuangan formal. Dengan sinergi yang kuat antara lembaga keuangan, pemerintah, dan komunitas desa, koperasi dapat menjadi simpul penting dalam membangun ekonomi Indonesia dari desa. ***

  • Jadi Salah Satu Sebab Stunting, Tokoh Agama Akan Dilibatkan untuk Ingatkan Tidak Lakukan Pernikahan Dini

    Jadi Salah Satu Sebab Stunting, Tokoh Agama Akan Dilibatkan untuk Ingatkan Tidak Lakukan Pernikahan Dini

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji mengatakan bahwa pernikahan dini menjadi salah satu penyebab stunting di Indonesia. Dia mengatakan akan melakukan pendekatan bersama tokoh daerah untuk mengingatkan kesadaran untuk tidak melakukan pernikahan dini.

    “Selain air bersih, asupan gizi, sanitasi, juga pernikahan dini ini yang mesti kita seriuskan,” kata Wihaji usai acara Kirab Bangga Kencana di Kantor Kemendukbangga, Jakarta Timur, Kamis, 26 Juni 2025.

    Anak yang melakukan pernikahan dini bisa memberikan dampak terhadap psikologis. Kata Wihaji, pendidikan anak bisa terganggu yang bisa mengarah pada masalah ekonomi kedepannya kemudian reproduksinya juga tidak baik.

    Di beberapa daerah menurut Wihaji, untuk mengingatkan hal ini keterlibatan tokoh agama dianggap perlu.

    “Tapi urusan urusan kayak begini butuh tokoh tokoh lokal butuh kiai, romo, pendeta yang mungkin setiap hari melakukan pendekatan secara psikologis tentang pentingnya ‘kamu masih muda jangan lakukan pernikahan dini, nanti bisa stunting,” kata Wihaji.

    “Dan hal itu salah satunya yang hari ini kita lakukan adalah bagaimana membangun kolaborasi tidak hanya lembaga tetapi juga tokoh masyarakat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Kemendukbangga/BKKBN menggelar Kirab Bangga Kencana sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka Hari keluarga Nasional ke-32 tahun 2025 dan diikuti peserta kegiatan kirab tersebut diikuti oleh perwakilan dari 32 provinsi di Indonesia.

    Dalam paparannya, salah satu yang disinggung Wihaji mengenai target penurunan stunting pada 2029 mendatang adalah 14 persen, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari SSGI (Survei Status Gizi Indonesia), prevalensi kita 19,7 persen , artinya sudah turun dari 21,5 persen. Target presiden melalui RPJMN untuk 2025 ini adalah 18 persen, kemudian sampai 2029 adalah 14 persen,” kata Wihaji.***

  • Wapres Gibran Umumkan Pemerintah Buka Pintu Blockchain untuk UMKM dan Warga Desa

    Wapres Gibran Umumkan Pemerintah Buka Pintu Blockchain untuk UMKM dan Warga Desa

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia secara resmi memperluas akses teknologi Blockchain bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), komunitas digital, serta masyarakat desa. Tujuannya adalah agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini dalam beragam kegiatan ekonomi dan sosial.

    Pengumuman penting ini disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming melalui pernyataan virtual dari Jakarta pada Kamis, 26 Juni 2025. Langkah proaktif ini diambil menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang secara khusus mengatur pemanfaatan dan pengembangan teknologi pencatatan digital berbasis Blockchain.

    “Bayangkan saja jika UMKM di desa-desa bisa menciptakan platform keuangan mikro dengan pencatatan transaksi yang tak bisa diubah dan mudah dilacak. Atau, para petani yang mampu mencatat distribusi pupuk dan hasil panen secara real-time,” ujar Gibran, seperti yang dikutip dari Antara melalui Pikiran-Rakyat.com.

    Blockchain: Solusi untuk Transparansi dan Kepercayaan

    Wakil Presiden meyakini bahwa dengan sistem pencatatan yang bersifat permanen, tidak dapat dihapus, dan sangat transparan, teknologi Blockchain akan mampu menjawab berbagai tantangan di tingkat akar rumput. Ini mencakup isu-isu di bidang keuangan mikro, rantai distribusi pupuk dan hasil pertanian, hingga proses penyaluran bantuan sosial.

    Gibran lebih lanjut menegaskan bahwa Blockchain adalah solusi strategis untuk membangun kepercayaan dan keamanan di era digital.

    Ia menjelaskan, di tengah ketergantungan data yang tinggi dalam layanan publik dan aktivitas ekonomi, sebuah sistem pencatatan yang tidak hanya efisien tetapi juga kebal dari manipulasi sangatlah dibutuhkan.

    “Blockchain itu seperti sebuah buku kas bersama. Setiap transaksi yang terjadi langsung tercatat, tak bisa dihapus, tak bisa diubah, dan bisa diawasi bersama-sama,” katanya.

    Dengan karakteristiknya yang transparan, terdesentralisasi, dan tidak terikat pada satu kendali tunggal, Blockchain diyakini Wapres mampu menjamin keaslian data dan mencegah penyalahgunaan informasi.

    “Tidak ada satu pun pihak yang bisa bersembunyi atau memanipulasi data; semuanya transparan, tercatat, dan dijaga bersama,” tambahnya.

    Wakil Presiden menggambarkan Blockchain sebagai sistem pencatatan masa depan yang akan menggaransi keamanan dan kepercayaan publik secara menyeluruh.

    Ia juga menyoroti bagaimana teknologi ini, yang sebelumnya seringkali dianggap eksklusif bagi sektor teknologi tinggi, kini secara sengaja diarahkan untuk menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.

    Perlu diketahui, PP Nomor 28 Tahun 2025 yang berfokus pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025 di Jakarta.***

  • Hasto Tak Restui Cara Kotor dalam PAW Harun Masiku, Saeful Bahri Pernah Ditegur Keras

    Hasto Tak Restui Cara Kotor dalam PAW Harun Masiku, Saeful Bahri Pernah Ditegur Keras

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya tidak pernah merestui adanya praktik kotor dalam proses Pergantian Antawaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.

    Hal itu disampaikan Hasto saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus dugaan suap PAW DPR RI periode 2019–2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

    “Saya menerima laporan bahwa saudara Saeful meminta dana kepada Harun Masiku. Maka tindakan saya adalah memberikan teguran keras kepada saudara Saeful Bahri,” ujar Hasto dalam persidangan.

    Menurut Hasto, ia juga secara langsung memperingatkan Harun Masiku agar tidak memberikan uang dalam bentuk apapun kepada Saeful Bahri. Sebagai informasi, Saeful Bahri adalah mantan terpidana kasus suap Harun Masiku yang telah menjalani kurungan penjara selama 1 tahun 8 bulan.

    Setelah mendapat informasi adanya permintaan dana, Hasto kemudian memanggil Saeful ke Rumah Aspirasi PDI Perjuangan di Jalan Sultan Syahrir, Jakarta Pusat, untuk memberikan teguran langsung.

    “Saya sampaikan, ‘kamu kenapa minta-minta dana ke Harun Masiku, sejak awal saya sudah menegaskan dilarang meminta-minta dana’. Kemudian Saeful meminta maaf,” tutur Hasto, menirukan kembali ucapannya saat itu.

    Lebih lanjut, Hasto juga membantah adanya pembicaraan ataupun lobi-lobi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses PAW tersebut.

    “Tidak ada perbincangan pembahasan terkait dengan KPU termasuk lobi-lobi dengan KPU,” ucap Hasto.

    Sebagai bentuk sanksi, Hasto menyebut Saeful Bahri tidak lagi diundang dalam kegiatan-kegiatan internal, termasuk acara yang digelar di Rumah Aspirasi setelah insiden tersebut. 

    “Setelah itu saya mengadakan acara di Rumah Aspirasi. (Saeful) tidak saya undang karena saya memberikan teguran keras kepada Saeful,” kata Hasto.

    Dakwaan Hasto

    Dalam kasus ini, jaksa mendakwa Hasto Kristiyanto menyuap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta. Suap diberikan dengan tujuan memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku. 

    Jaksa dalam surat dakwaannya menyebut, Hastomenyuap Wahyu bersama-sama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku pada Juni 2019 hingga Januari 2020.

    “Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan PAW Caleg Terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025.

    Jaksa juga mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel ke dalam air setelah mendapat kabar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.

    “Sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,” kata jaksa.

    “Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian Terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masikuagar merendam telepon genggam miliknya kedalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK,” ucap jaksa melanjutkan.

    Kemudian bertempat di sekitar salah satu hotel di Jakarta Pusat, Harun Masiku bertemu Nurhasan. Menindaklanjuti perintah Hasto atas bantuan Nurhasan, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak.

    Perbuatan merintangi penyidikan lainnya yakni, Hasto sempat dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada 6 Juni 2024, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK. Kusnadi pun menuruti perintah Hasto.

    “Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi, namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam,” ucap jaksa. 

    Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, kata Jaksa, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan kepada Kusnadi sehingga penyidik menyita ponsel Hasto dan Kusnadi. Akan tetapi, penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku.***

  • Dokter Forensik Tak Ada, Autopsi Jenazah Pendaki Asal Brasil di Rinjani Dialihkan ke Bali

    Dokter Forensik Tak Ada, Autopsi Jenazah Pendaki Asal Brasil di Rinjani Dialihkan ke Bali

    PIKIRAN RAKYAT – Jenazah Juliana Marins pendaki asal Brasil yang terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani batal diautopsi di Rumah sakit Bhayangkara Mataram, Nusa Tenggara Barat.

    “Autopsi direncanakan dilaksanakan di Bali, ucap Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri.

    Alasannya tidak dilaksanakan autopsi di Mataram adalah karena dokter forensik yang punya keahlian bidang autopsi tersebut sedang berada di Semarang.

    “Dokter autopsi di luar daerah, cuma satu di NTB. Jadi, kami cari opsi terdekat di Bali, dan Kapolda NTB sudah berkoordinasi dengan Kapolda Bali,” tambahnya.

    Lalu, ia juga mengatakan bahwa rumah sakit ini sedang menyelesaikan administrasi kebutuhan jenazah untuk dibawa ke Bali.

    Ia juga menambahkan setelah administrasi selesai jenazah akan diberangkatkan dengan ambulans dari RS Bhayangkara Mataram.

    Indah menegaskan bahwa perihal biaya penanganan jenazah selama di NTB telah masuk tanggungan pemerintah daerah.

    ia menyampaikan terkait penanganan dari korban kecelakaan di kawasan wisata NTB ini, pihak pemerintah Provini NTB sudah membangun koordinasi dengans eluruh pihak, termasuk dengan pihak keduataan Brasil.

    “Jadi, kedukaan ini bukan hanya milik keluarga, tetapi juga milik masyarakat NTB, karena korban datang sebagai wisatawan di NTB, kita semua sampaikan duka yang mendalam,” ucapnya.

    Diketahui, Juliana terjatuh di lereng Gunung Rinjani pada Sabtu, 21 Juni 2025, pencarian pun dilakukan hingga akhirnya jenazahnya ditemukan oleh tim SAR pada Selasa 24 Juni 2025 lalu pada kedalaman 600 meter menuju Lost Know Position (LKP).

    Tim SAR gabungan berhasil melakukan evakuasi jenazah Juliana yang pada akhirnya mengurungkan niat menggunakan helikopter karena kondisi cuaca yang kurang baik.

    Akhirnya Jenazah Juliana ditandu Balai taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) yang berada di dekat pintu masuk jalur pendakian. ***

  • Keluarga Jenazah Pendaki Rinjani Asal Brazil Juliana Marins Minta Autopsi, Ini Alasannya

    Keluarga Jenazah Pendaki Rinjani Asal Brazil Juliana Marins Minta Autopsi, Ini Alasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Keluarga mendiang pendaki asal Brasil, Juliana Marins, yang tewas saat mendaki Gunung Rinjani, meminta dilakukan autopsi terhadap jenazah korban.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, Kamis, 26 Juni 2025.

    “Pihak keluarga mau tahu proses kematian karena apa. Mereka hanya ingin tahu kapan kematiannya,” ujar Indah, usai meninjau kondisi jenazah bersama sejumlah pejabat daerah.

    Menurut Indah, informasi dari autopsi nantinya dibutuhkan sebagai bagian dari kelengkapan dokumen administrasi untuk proses pemakaman Juliana di negara asalnya, Brasil.

    Permintaan itu disampaikan sebab keluarga ingin memperoleh kejelasan mengenai penyebab dan waktu kematian Juliana.

    Autopsi Dipindah ke Bali

    Rencana awal, autopsi akan dilakukan di RS Bhayangkara Mataram. Namun karena dokter forensik yang bertugas sedang berada di Semarang, tindakan medis tersebut tidak dapat dilakukan di lokasi tersebut.

    Oleh karena itu, jenazah Juliana akan dibawa ke Denpasar, Bali, untuk menjalani autopsi.

    “Setelah administrasi selesai, maka akan diberangkatkan dengan ambulans dari RS Bhayangkara Mataram,” ujar Indah.

    Jenazah akan dibawa ke Bali melalui jalur darat menggunakan ambulans milik RS Bhayangkara.

    Kronologi Kejadian

    Juliana Marins mengalami kecelakaan saat melakukan pendakian di jalur Gunung Rinjani pada Sabtu, 21 Juni 2025. Ia dilaporkan terjatuh di lereng gunung dan dinyatakan hilang.

    Upaya pencarian pun dilakukan oleh tim SAR gabungan. Setelah tiga hari pencarian, jenazah Juliana akhirnya ditemukan pada Selasa, 24 Juni 2025, di kedalaman sekitar 600 meter dari titik Lost Know Position (LKP) atau titik terakhir keberadaan yang diketahui.

    Evakuasi jenazah sempat direncanakan menggunakan helikopter, namun batal dilakukan karena cuaca di kawasan pegunungan tidak memungkinkan. Tim SAR kemudian mengevakuasi jenazah secara manual.

    Dari Pos Pelawangan, jenazah ditandu menuruni jalur menuju Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), dekat pintu masuk pendakian. ***

  • Hasto Kristiyanto Bantah Talangi Dana Suap PAW Harun Masiku, Begini Penjelasannya

    Hasto Kristiyanto Bantah Talangi Dana Suap PAW Harun Masiku, Begini Penjelasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membantah keras tuduhan dirinya menalangi dana suap untuk pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku. Hasto menyatakan istilah “dana talangan” muncul karena kebohongan mantan kader PDIP, Saeful Bahri, kepada istrinya.

    Pernyataan itu disampaikan Hasto saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan terhadap buronan KPK, Harun Masiku, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

    Pernyataan Hasto menjawab pertanyaan Jaksa yang menyinggung soal percakapan antara Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah yang menyebut Hasto akan menalangi dana sebesar Rp1,5 miliar untuk kepentingan Harun Masiku.

    “Mengenai ada percakapan Saeful dan Donny yang mengatakan bahwa nanti saudara terdakwa lah yang akan melakukan talangan, dana talangan untuk pengurusan Harun Masiku sebesar Rp 1,5 miliar itu benar ada?” ucap jaksa.

    “Tidak benar. Yang jelas dari pengakuan saudara Saeful dan juga dalam fakta persidangan yang lalu, itu bahwa munculnya istilah ‘dana talangan’ itu pertama kali karena Saeful berbohong sama istri,” kata Hasto.

    Hasto menegaskan tidak pernah menyetujui atau mengetahui adanya dana operasional untuk pengurusan PAW Harun Masiku. Ia juga membantah adanya komunikasi dengan Saeful, Donny, atau Harun terkait dana talangan tersebut.

    “Tidak ada percakapan dari saya ke Saeful atau dari saya ke donny atau saya ke Harun Masiku untuk mengatakan persetujuan saya dana talangan karena saya nggak tahu sama sekali adanya dana operasional itu,” tutur Hasto.

    Jaksa juga mengonfirmasi pernyataan saksi Donny Tri Istiqomah yang mengaku menerima uang Rp400 juta dari staf Hasto di DPP PDIP, Kusnadi, atas perintah Hasto. Namun Hasto membantah tuduhan itu.

    “Di tanggal 16 Desember 2019 itu di DPP, Kusnadi menemui saksi Donny Tri Istiqomah. Pada saat itu Kusnadi menyerahkan dana talangan dari saudara sebesar Rp400 juta yang dibungkus dalam amplop warna coklat di dalam ransel warna hitam, dengan mengatakan, ‘mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional Rp400 juta ke Pak Saeful, yang Rp600 juta Harun Masiku’, bagaimana tanggapan saudara?” kata jaksa.

    “Iya betul, saya memanggil di rumah aspirasi,” ujar Hasto.

    “Apa penjelasan dari Saeful Bahri pada waktu itu?” ucap jaksa.

    “Jadi karena saya memberikan teguran keras, saudara Saeful minta maaf,” tutur Hasto.

    “Artinya saudara mengonfirmasi pemyampaian dari Harun Masiku bahwasanya ada dana operasional yang dibutuhkan untuk pengurusan di KPU?” ucap jaksa.

    “Tidak. Saya menyampaikan seperti ini ‘kamu kenapa minta-minta dana ke Harun Masiku, sejak awal saya sudah menegaskan dilarang meminta-minta dana’ dan kemudian saudara Saeful meminta maaf. Tidak ada perbincangan pembahasan terkait dengan KPU termasuk lobi-lobi yang dilakukan oleh Saeful,” kata Hasto.

    Tegur Saeful karena Minta Dana ke Harun Masiku

    Hasto mengaku pernah menegur Saeful Bahri karena mendapat laporan bahwa yang bersangkutan meminta uang ke Harun Masiku. Namun ia menegaskan, tidak ada perbincangan terkait pengurusan PAW ke KPU.

    “Saya menerima informasi saudara Saeful Bahri meminta, saya langsung memberikan teguran kepada saudara Saeful Bahri,” tutur Hasto.

    “Kemudian dia langsung meminta maaf. Saya mengadakan acara di rumah aspirasi, Saeful tidak saya undang karena saya memberikan teguran keras kepada Saeful,” ucapnya melanjutkan. 

    Dakwaan Hasto 

    Dalam kasus ini, jaksa mendakwa Hasto Kristiyanto menyuap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta. Suap diberikan dengan tujuan memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Jaksa dalam surat dakwaannya menyebut, Hastomenyuap Wahyu bersama-sama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku pada Juni 2019 hingga Januari 2020.

    “Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan PAW Caleg Terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025. 

    Jaksa juga mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel ke dalam air setelah mendapat kabar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. 

    “Sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,” kata jaksa.  

    “Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian Terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masikuagar merendam telepon genggam miliknya kedalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK,” ucap jaksa melanjutkan.

    Kemudian bertempat di sekitar salah satu hotel di Jakarta Pusat, Harun Masiku bertemu Nurhasan. Menindaklanjuti perintah Hasto atas bantuan Nurhasan, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. 

    Perbuatan merintangi penyidikan lainnya yakni, Hasto sempat dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada 6 Juni 2024, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK. Kusnadi pun menuruti perintah Hasto. 

    “Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi, namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam,” ucap jaksa.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, kata Jaksa, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan kepada Kusnadi sehingga penyidik menyita ponsel Hasto dan Kusnadi. Akan tetapi, penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku.***

  • Mengapa Banyak Orang di Dunia Ingin Punya Anak Tapi Takut Punya Anak?

    Mengapa Banyak Orang di Dunia Ingin Punya Anak Tapi Takut Punya Anak?

    PIKIRAN RAKYAT Orang-orang di seluruh dunia semakin sedikit yang memiliki anak, dan ini bukan semata-mata karena mereka tidak menginginkannya.

    Menurut temuan PBB, rata-rata tingkat kesuburan global kini turun hingga kurang dari setengah dari tingkatnya pada tahun 1960. Angka ini telah berada di bawah “tingkat pengganti” yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan jumlah penduduk di sebagian besar negara.

    Di tengah penurunan bersejarah tersebut, hampir 20% orang dewasa usia reproduksi dari 14 negara di seluruh dunia menyatakan bahwa mereka kemungkinan tidak akan bisa memiliki jumlah anak yang mereka inginkan, hal ini disampaikan dalam laporan yang dirilis minggu ini oleh United Nations Population Fund (UNFPA), badan PBB yang menangani kesehatan dan hak reproduksi. Namun, bagi sebagian besar dari mereka, penyebabnya bukan karena kemandulan yang menghalangi mereka untuk melakukan hal tersebut. Mereka menyebut berbagai faktor seperti keterbatasan finansial, hambatan dalam akses pelayanan kesehatan terkait kesuburan atau kehamilan, dan kekhawatiran terhadap kondisi dunia saat ini yang menjadi penghalang mereka dalam mewujudkan keputusan mereka sendiri terkait kesuburan dan reproduksi.

    Seperti dilansir TIME, “Ada banyak orang di luar sana yang bersedia memiliki anak —bahkan lebih banyak dari yang mereka miliki saat ini— jika kondisinya memungkinkan. Dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan kesejahteraan dan jaminan sosial yang memungkinkan terciptanya keseimbangan kerja dan kehidupan, pekerjaan yang aman, pengurangan hambatan hukum, serta layanan kesehatan yang lebih baik,” kata Shalini Randeria, Presiden Central European University di Wina sekaligus penasihat eksternal senior dalam laporan UNFPA tersebut. Namun, menurut Randeria, kebijakan yang diterapkan sebagian pemerintah—seperti pemangkasan layanan Medicaid di AS atau pembatasan hak atas kesehatan dan otonomi reproduksi—merupakan langkah mundur bagi hak individu, sekaligus “kontraproduktif dari sudut pandang demografis.”

    Dalam laporan tersebut, UNFPA bekerja sama dengan YouGov melakukan survei terhadap responden dari 14 negara di Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika—wilayah yang secara keseluruhan mewakili lebih dari sepertiga populasi dunia.

    “Ada kesenjangan antara jumlah anak yang ingin dimiliki seseorang dan jumlah anak yang benar-benar mereka miliki,” kata Randeria. “Bagi kami, penting untuk mencari tahu—dengan bertanya langsung pada mereka—apa yang menyebabkan kesenjangan itu.”

    Faktor Finansial Jadi Hambatan Utama

    Ilustrasi Seorang Pria Tidak Memiliki Uang freepik.com

    Hambatan paling signifikan yang diidentifikasi para responden survei sebagai alasan mereka tidak memiliki jumlah anak yang diinginkan adalah faktor ekonomi: 39% menyebutkan keterbatasan finansial, 19% keterbatasan dalam ketersediaan perumahan, 12% kurangnya layanan pengasuhan anak yang memadai atau berkualitas, dan 21% pengangguran atau ketidakamanan kerja.

    Harga semua jenis barang dan pelayanan telah naik dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Inflasi global mencapai tingkat tertinggi sejak pertengahan tahun 1990-an pada Juli 2022, menurut World Bank Group. Meskipun kini sudah menurun, level inflasi saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

    Meningkatnya biaya hidup telah berdampak besar pada perumahan dan pengasuhan anak. Di Amerika Serikat, contohnya, Departemen Keuangan menemukan bahwa harga rumah telah meningkat lebih cepat daripada pendapatan selama dua dekade terakhir, melonjak sekitar 65% sejak tahun 2000 jika disesuaikan dengan inflasi. Riset juga menunjukkan bahwa biaya pengasuhan anak di AS dalam beberapa tahun terakhir bahkan melampaui biaya perumahan atau kuliah bagi banyak keluarga.

    Krisis perumahan saat ini berdampak luas di “semua wilayah dan negara,” menurut laporan Program Pemukiman Manusia PBB (UN-Habitat) tahun lalu, yang memperkirakan bahwa antara 1,6 miliar hingga 3 miliar orang di seluruh dunia tanpa akses perumahan yang layak.   

    Tantangan Akses Reproduksi dan Layanan Kesehatan

    Ilustrasi Wanita Menatap Tes Kehamilan Negatif freepik.com

    Orang-orang mengutip bahwa faktor lain yang menghalangi mereka untuk memiliki jumlah anak yang diinginkan, termasuk hambatan dalam akses terhadap teknologi reproduksi berbantu (seperti IVF, In Vitro Fertilization) dan ibu pengganti (surrogacy)

    Sejumlah negara—termasuk Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia— telah melarang praktik ibu pengganti. Laporan UNFPA juga menunjukkan bahwa banyak negara membatasi atau bahkan melarang akses terhadap reproduksi berbantu dan ibu pengganti bagi pasangan sesama jenis. Di Eropa, contohnya, hanya 17 dari 49 negara yang memperbolehkan inseminasi medis bagi individu, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka, menurut laporan tersebut.  

    UNFPA mencatat bahwa, di tengah menurunnya angka fertilitas global, beberapa pemerintah mengambil “langkah-langkah drastis untuk mendorong kaum muda mengambil keputusan fertilitas yang sejalan dengan target nasional.” Namun, laporan tersebut menekankan bahwa “krisis yang sebenarnya” adalah “krisis dalam lembaga reproduksi—yaitu kemampuan individu untuk membuat pilihan bebas, terinformasi, dan tidak terkekang dalam segala hal mulai dari berhubungan seks, menggunakan kontrasepsi, hingga memulai sebuah keluarga.”

    Menurut Center for Reproductive Rights, 40% perempuan di usia reproduksi di dunia hidup di bawah hukum aborsi yang ketat. Banyak negara—termasuk Brazil, Filipina, dan Polandia, di antara yang lainnya— memberlakukan pembatasan aborsi. Pada 2022, Mahkamah Agung Amerika Serikat mencabut putusan penting Roe v. Wade, yang menghapuskan hak konstitusional atas aborsi. Sejak saat itu, lebih dari selusin negara bagian di AS telah menerapkan larangan total atau pembatasan aborsi. Ada banyak laporan menyebutkan bahwa perempuan hamil ditolak mendapatkan perawatan kritis karena undang-undang tersebut, dan banyak perempuan mengaku tidak merasa aman untuk hamil di negara bagian yang melarang aborsi.

    Meski semakin banyak perempuan di dunia yang kebutuhan perencanaan keluarganya telah terpenuhi, PBB menemukan bahwa sekitar 164 juta perempuan masih belum mendapatkan akses tersebut hingga tahun 2021, menurut laporan yang dirilis tahun 2022.

    Selain menganggap akses terhadap perencanaan keluarga sebagai hak asasi manusia, PBB juga menekankan bahwa hal ini merupakan kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan.

    Ketakutan akan Masa Depan yang Tak Pasti

    Ilustrasi Pasangan Menatap Cakrawala freepik.com

    Sekitar 14% responden dalam laporan UNFPA mengatakan kekhawatiran mereka tentang situasi politik atau sosial, seperti perang dan pandemi, telah atau akan menyebabkan mereka memiliki anak lebih sedikit dari yang diinginkan. Sekitar 9% responden juga menyatakan bahwa kekhawatiran terhadap perubahan iklim atau kerusakan lingkungan telah atau akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memiliki lebih sedikit anak dari yang direncanakan.

    Kekerasan dan konflik global meningkat dalam beberapa tahun terakhir.  Periode antara tahun 2021 dan 2023 tercatat sebagai masa paling penuh kekerasan sejak berakhirnya Perang Dingin, menurut World Bank Group. Jumlah korban tewas dalam konflik bersenjata dan jumlah konflik itu sendiri meningkat dalam satu dekade terakhir.

    Kekerasan tersebut turut memicu pada meningkatnya pengungsian global selama bertahun-tahun: Lebih dari 122 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi, menurut laporan badan pengungsi PBB pada hari kamis, jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari jumlah yang tercatat satu dekade lalu.

    Dampak pandemi global ini semakin terasa, bahkan belum menunjukkan tanda-tanda mereda karena Covid-19 terus menyebar, menghasilkan varian baru, dan berdampak pada jutaan orang dengan masa pemulihan yang bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Di luar Covid-19, wabah penyakit menular menjadi semakin umum terjadi—dan para ahli memperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang risiko wabah meningkat menjadi epidemi dan pandemi akan semakin meningkat.

    Dalam survei Program Pembangunan PBB tahun 2024, yang secara statistik mewakili sekitar 87% populasi global, sekitar 56% responden mengatakan mereka memikirkan tentang perubahan iklim harian atau mingguan. Sekitar 53% dari responden juga mengatakan mereka lebih khawatir tentang perubahan iklim sekarang dari tahun sebelumnya. 1/3 dari responden mengatakan bahwa perubahan iklim secara signifikan mempengaruhi keputusan-keputusan besar dalam hidup mereka.

    “Saya ingin punya anak, tapi makin lama makin sulit,” kata seorang perempuan berusia 29 tahun dari Meksiko dalam laporan tersebut. “Hampir mustahil membeli atau menyewa tempat tinggal dengan harga terjangkau di kota saya. Saya juga tidak ingin melahirkan anak di masa perang dan kondisi planet yang memburuk jika itu berarti si anak harus menderita karenanya.” (Naomi Dongoran/PKL Polban) ***