Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Israel Kena Tarif Donald Trump 17 Persen, Menteri Netanyahu Minta Kortingan ‘Harga Teman’

    Israel Kena Tarif Donald Trump 17 Persen, Menteri Netanyahu Minta Kortingan ‘Harga Teman’

    PIKIRAN RAKYAT – Israel termasuk salah satu negara yang kena dampak dari kebijakan tarif global oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Menteri Keuangan Israel mengaku sedang dalam upaya untuk minta ‘harga sekutu’ kepada AS.

    Dalam keterangan terakhir, ia mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan agar tarif itu dikurangi.

    Pekan ini, Trump mengenakan kenaikan tarif baik bagi teman maupun lawan. Kebijakan diumumkan hanya sehari setelah Israel menghapus seluruh bea masuk yang tersisa atas impor dari AS.

    Trump menetapkan sejumlah tarif yang paling berat untuk mitra dagang utama, sementara barang-barang dari Israel, yang merupakan penerima bantuan militer terbesar dari AS, dikenakan tarif sebesar 17 persen saja.

    “Menteri Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintahan AS dengan tujuan untuk mengurangi ruang lingkup tarif tersebut dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel,” kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X (dulu Twitter), pada Kamis, dilihat Sabtu, 5 April 2025.

    Smotrich sebelumnya telah bertemu dengan mitranya dari AS, Scott Bessent, di Washington pada Maret lalu.

    Kemudian hari Selasa lalu, ia mengumumkan bahwa Israel telah menghapus seluruh bea masuk yang tersisa atas impor dari AS, yang memengaruhi satu persen barang-barang AS yang masih dikenakan bea.

    Setelah Trump mengumumkan tarifnya, eksekutif Israel menghadapi kritik keras atas penghapusan bea masuk mereka sendiri.

    “Smotrich terburu-buru untuk menghapus semua tarif atas impor dari AS ke Israel, dan sebagai balasannya, ia menerima tarif 17 persen atas impor barang dari Israel ke AS. Jenius,” kata anggota legislatif Israel dari kalangan sentris, Vladimir Beliak, di X.

    Asosiasi Produsen Israel (MAI) juga mengatakan bahwa pengumuman tarif Trump benar-benar mengejutkan mereka.

    “Sepertinya penerapan bea masuk ini kemungkinan terkait dengan defisit perdagangan AS dengan Israel,” kata MAI dalam sebuah pernyataan.

    Dalam kesempatan terpisah, pada Kamis, MAI menyebutkan bahwa keputusan ini merupakan “tantangan besar” bagi perekonomian Israel.

    MAI juga mengatakan, “Kami telah berkomunikasi dengan otoritas AS dan Israel untuk memastikan pengecualian Israel dan/atau mengurangi pajak yang dikenakan.”

    Pada tahun 2024, Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan dengan Israel sebesar sekitar 7 miliar dolar AS, menurut data dari Departemen Perdagangan AS. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nasib Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan, Terancam Bui Seumur Hidup?

    Nasib Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan, Terancam Bui Seumur Hidup?

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol masih menghadapi tuduhan kriminal usai memimpin sebuah pemberontakan dengan cara memberlakukan darurat militer. Jika terbukti bersalah, Yoon terancam hukuman penjara seumur hidup.

    Karier politik Yoon Suk Yeol mungkin sudah berakhir, tetapi permasalahannya belum selesai.

    Mantan Presiden Yoon, yang juga seorang eks jaksa, dipecat dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Jumat, 4 April 2025. Namun, ia masih menghadapi tuduhan kriminal terkait dengan memimpin pemberontakan buntut penerapan darurat militer 3 Desember 2024.

    Proses persidangan terpisah terkait tuduhan tersebut dimulai pada bulan Februari dan masih berlangsung hingga kini.

    “Yoon melakukan pemberontakan ketika ia melarang semua kegiatan politik dan memerintahkan para komandan militer untuk membobol pintu-pintu Majelis Nasional ‘dengan kapak’ atau ‘dengan menembak, jika perlu’ dan ‘menarik keluar’ para legislator,” demikian pernyatan Jaksa.

    Yoon telah berulang kali membantah klaim dirinya mengatur pemberontakan. Menurutnya ia hanya memberlakukan darurat militer demi melindungi Korea Selatan dari “kekuatan anti-negara” yang telah menyusup ke dalam pemerintahan.

    Jika pengadilan memutuskan Yoon bersalah, ia bisa menghadapi hukuman penjara yang lama. Namun, banyak mantan presiden Korea Selatan yang pernah dipenjara, termasuk Park Geun-hye yang dihukum karena suap, akhirnya dibebaskan lebih awal. Park diampuni pada tahun 2021 oleh Presiden Moon Jae-in, kurang dari lima tahun setelah menjalani hukuman penjara 20 tahun.

    Kasus kriminal ini tidak akan langsung dipengaruhi oleh keputusan MK yang menguatkan pemecatannya.

    Masa jabatan Yoon penuh dengan masalah dan skandal. Setelah kemenangannya yang tipis dalam pemilihan 2022, ia segera menjadi pemimpin yang sangat tak disukai dan memecah belah masyarakat.

    Sebagai presiden, Yoon menggunakan gugatan hukum, regulator negara, dan penyelidikan kriminal untuk menanggulangi pidato yang ia sebut sebagai disinformasi, yang sebagian besar ditujukan pada organisasi berita. Polisi dan jaksa berkali-kali menggerebek rumah dan ruang redaksi jurnalis yang kantor presidennya tuduh menyebarkan “berita palsu.”

    Yoon juga dituduh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Ia dituduh menekan Kementerian Pertahanan untuk membersihkan penyelidikan atas kematian seorang marinir Korea Selatan pada 2023, dan memveto sebuah undang-undang yang didorong oleh oposisi di Parlemen yang menyerukan seorang jaksa khusus untuk menyelidiki klaim tersebut.

    Istri Yoon dan Huru-hara Korea Utara

    Istri Yoon, Kim Keon Hee, juga terlibat dalam skandal setelah terlihat menerima tas Dior senilai 2.200 dolar AS, yang mengguncang partai politiknya menjelang pemilu.

    Hubungan dengan Korea Utara memburuk setelah Yoon menjabat, dengan Korea Utara semakin agresif dan memutuskan dialog.

    Yoon mengadopsi pendekatan konfrontatif terhadap Korea Utara, memperluas latihan militer dengan AS dan Jepang.

    Yoon meninggalkan pemerintahan tanpa pemimpin terpilih dan menghadapi pemilu dalam 60 hari.

    Setelah dipecat, Yoon mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya dan meminta maaf atas kekurangannya, tanpa mengomentari keputusan Mahkamah Konstitusi.

    Yoon dan istrinya harus meninggalkan kediaman resmi dan kembali ke rumah pribadi mereka, namun tetap mendapatkan perlindungan dari keamanan presiden.

    Pada intinya, ada lima hal yang akan terjadi pada Yoon di masa mendatang:

    1. Yoon masih menghadapi persidangan terkait tuduhan pemberontakan yang bisa berujung pada hukuman penjara seumur hidup.

    2. Jika terbukti bersalah, Yoon bisa dipenjara, meskipun ada kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan lebih awal seperti mantan presiden lainnya.

    3. Yoon dan istrinya akan kembali ke rumah pribadi mereka, namun tetap mendapatkan perlindungan dari layanan keamanan presiden.

    4. Meskipun masa jabatannya selesai, Yoon masih bisa mempengaruhi politik Korea Selatan melalui pernyataan dan tindakannya.

    5. Skandal selama masa jabatan dapat mempengaruhi partai Yoon dalam pemilihan presiden yang akan datang. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nasib Indonesia usai Kebijakan Tarif Trump 32 Persen, Ini Daftar Barang yang Diekspor RI!

    Nasib Indonesia usai Kebijakan Tarif Trump 32 Persen, Ini Daftar Barang yang Diekspor RI!

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak kebijakan tarif impor baru Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Negara ini dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Pengenaan tarif tersebut berlaku untuk negara-negara yang memiliki surplus perdagangan besar dengan AS.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai bahwa kebijakan Trump kali ini bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    “Pengenaan tarif resiprokal AS ini tentunya akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ujar Airlangga, dilihat dari akun Instagram resminya, @airlanggahartarto_official, Sabtu, 4 April 2025.

    Apa Saja Komoditi yang Diekspor RI?

    Berikut adalah sejumlah produk ekspor utama Indonesia di pasar AS menurut Airlangga Hartarto:

    Elektronik Tekstil dan produk tekstil Alas kaki Minyak kelapa sawit (palm oil) Karet Furnitur Udang Produk-produk perikanan laut

    Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memberikan surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia.

    Pada Februari 2025, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar 1,57 miliar dolar AS dari AS.

    Surplus terbesar berasal dari mesin dan perlengkapan elektronik beserta bagiannya, dengan nilai 291,1 juta dolar AS.

    Selanjutnya, pakaian dan aksesoris rajutan menyumbang surplus sebesar 215 juta dolar AS, diikuti oleh alas kaki dengan surplus sebesar 207,7 juta dolar AS.

    Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengadakan rapat koordinasi terbatas secara daring pada Kamis, 3 April 2025.

    Dalam rapat itu, pemerintah akan menghitung dampak dari tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut.

    Pemerintah Indonesia juga berencana untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, pemerintah akan segera melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.

    Tim yang terdiri dari berbagai kementerian, perwakilan Indonesia di AS, serta pelaku usaha, telah bekerja sama secara intensif untuk mempersiapkan diri menghadapi kebijakan Presiden Trump ini.

    “Untuk itu, kita juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” ujar Airlangga.

    Dia juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kestabilan hasil Surat Berharga Negara (SBN) meskipun terjadi gejolak di pasar keuangan global setelah pengumuman tarif balasan dari AS.

    “Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” tutur dia. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tagihan Listrik Naik Pasca Subsidi 50 Persen, Sampai 2 Kali Lipat?

    Tagihan Listrik Naik Pasca Subsidi 50 Persen, Sampai 2 Kali Lipat?

    PIKIRAN RAKYAT – Gelombang keluhan membanjiri linimasa media sosial beberapa waktu terakhir, di mana sejumlah besar warganet mengungkapkan keterkejutan mereka atas lonjakan tagihan listrik yang signifikan.

    Fenomena ini terjadi pasca berakhirnya program subsidi tarif listrik sebesar 50 persen yang diberlakukan pada periode Januari hingga Februari lalu.

    Banyak pengguna media sosial yang mengaku harus membayar tagihan listrik hingga dua kali lipat dari jumlah yang biasanya mereka keluarkan, memicu perdebatan dan keresahan di dunia maya.

    Berdasarkan pantauan Pikiran-Rakyat.com di berbagai platform media sosial, terutama X (dahulu Twitter) dan Facebook, menunjukkan betapa masifnya keluhan yang dilayangkan oleh masyarakat.

    Akun X @lagigabutni menjadi salah satu yang pertama kali menyuarakan kejanggalan ini. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan apakah pengguna listrik lain juga mengalami lonjakan tagihan serupa setelah berakhirnya masa subsidi.

    “Disini apakah ad kelonjakan tagihan listrik jg stelah subsidi yg 50% itu? kaget bgt, stelah promo subsidi abis, tagihan bulan ini jadi 2x lipat pembayarannya,” tulisnya dalam sebuah cuitan yang kemudian menjadi viral dan memicu berbagai respons dari warganet lainnya.

    Dalam utas selanjutnya, akun tersebut melampirkan bukti pembayaran listriknya. Ia menunjukkan bahwa pada bulan sebelumnya, dengan adanya diskon 50 persen, total biaya listriknya sebelum diskon adalah Rp 254.324. Namun, tagihan untuk bulan berikutnya melonjak drastis menjadi Rp 608.508.

    “Ini bukti pembayaranku bln lalu dpt disc 50% (sebelum disc asli Rp.254.324) lalu mau bayar lg bulan ini tagihan Rp.608.508. jadi total kenaikan 139% atau 1.4x lipat.

    ternyata banyak yg senasib parah bgt scamming/fraud ini namanya? @pln_123 @prabowo kalau emang akhirnya gini, mending gausa subsidi???????? gila pic.twitter.com/ke529LoVqs— Kegabutan (@Lagigabutini) April 2, 2025

    “Pemakaian flat dari 2023-2024,” lanjutnya, menekankan bahwa pola pemakaian listriknya cenderung stabil dari tahun sebelumnya.

    Tidak hanya di X, keluhan serupa juga membanjiri platform Facebook. Akun Facebook dengan nama Halimi menulis, “Gokil emang PLN diskon 2 bulan naiknya seumur hidup, mana gede bener naiknya.”

    Ungkapan kekecewaan ini mencerminkan sentimen banyak pengguna yang merasa kenaikan tarif setelah subsidi justru memberatkan.

    Selain masalah kenaikan tarif, beberapa netizen juga mengeluhkan kualitas layanan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Akun Facebook Dyah Safitri misalnya, mengungkapkan kekesalannya atas pemadaman listrik yang terjadi di wilayahnya.

    “Udah hampir 2 jam listrik di Desa Bulung Kulon RT 5 RW 5 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah padam, itu karyawanmu pada ketiduran apa gimana sih,” tulisnya.

    Lebih lanjut, akun Facebook Laely Novella juga turut berbagi pengalamannya, “Listrik saya mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat, padahal pemakaian sangat sederhana.”

    Testimoni ini memperkuat dugaan bahwa kenaikan tarif tidak hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki konsumsi listrik tinggi.

    Namun, adapula netizen yang memaklumi kenaikan tarif listrik tersebut, sebab penggunaan listrik yang melonjak di bulan puasa Ramadhan.

    Maklum para saudara, bulan maret sebulan kita puasa, yang biasanya lampu, penerangan, tv, alat elektronik istirahat di tengah malam hingga dini hari di bulan ramadan hidup di jam jam istirahat, otomatis penggunaan Kwh meningkat dan tagihanpun meningkat— Odiq Kertodanuri (@OdiqKertodanuri) April 4, 2025

    “Maklum para saudara, bulan maret sebulan kita puasa, yang biasanya lampu, penerangan, tv, alat elektronik istirahat di tengah malam hingga dini hari di bulan ramadan hidup di jam jam istirahat, otomatis penggunaan Kwh meningkat dan tagihanpun meningkat,” tulis akun @odiqkertodanuri.

    “Bulan puasa itu pemakaian listrik naik. Bisa jadi pemakaian AC bertambah di jam siang. Lampu, tv dll pada saat sahur,” tulis akun @basyiitth.

    “Aku naik 100rb, tapi ku pikir wajar, karena puasa kemarin konsumsi listrik pasti lebih banyak daripada hari-hari biasa,” tulis akun @kitnacanon.

    Menanggapi ramainya keluhan ini, Pikiran-Rakyat.com mencoba menganalisis beberapa kemungkinan penyebab lonjakan tarif listrik pasca berakhirnya subsidi.

    1. Berakhirnya Program Subsidi

    Penyebab paling jelas dari kenaikan tagihan adalah berakhirnya program subsidi tarif listrik sebesar 50 persen. Program ini tentu memberikan keringanan yang signifikan bagi pelanggan selama dua bulan.

    Ketika subsidi dicabut, tarif kembali ke harga normal, yang secara otomatis akan membuat tagihan terlihat lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya saat subsidi masih berlaku.

    2. Perhitungan Tarif Progresif

    Perlu dipahami bahwa PLN menerapkan sistem tarif progresif untuk pelanggan rumah tangga dengan daya tertentu. Dalam sistem ini, semakin besar konsumsi listrik, semakin tinggi pula tarif per kWh yang dikenakan.

    Meskipun pola pemakaian bulanan terlihat “flat” atau stabil, akumulasi pemakaian selama beberapa bulan (termasuk saat subsidi) bisa saja mempengaruhi perhitungan tarif pada bulan berikutnya jika terjadi pergeseran ke golongan tarif yang lebih tinggi.

    3. Faktor Musiman dan Perubahan Perilaku Konsumsi

    Sebagian netizen mencoba memberikan perspektif lain terkait lonjakan tagihan ini. Beberapa di antaranya mengaitkannya dengan perubahan pola konsumsi listrik selama bulan Ramadan yang jatuh pada bulan Maret.

    Peningkatan penggunaan perangkat elektronik seperti pendingin ruangan (AC) pada siang hari karena cuaca panas, serta penggunaan lampu dan peralatan masak saat sahur dan berbuka, memang berpotensi meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga.

    4. Kemungkinan Kesalahan Pembacaan Meter atau Sistem

    Meskipun jarang terjadi, tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam pembacaan meteran listrik atau gangguan pada sistem penagihan PLN. Hal ini bisa menyebabkan tagihan yang tidak sesuai dengan pemakaian sebenarnya.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PLN terkait ramainya keluhan netizen mengenai lonjakan tarif listrik pasca subsidi.

    Namun, penting bagi masyarakat untuk memahami beberapa hal dan mengambil langkah yang tepat jika merasa tagihan listriknya tidak sesuai.

    Lonjakan tarif listrik, terutama jika terjadi secara signifikan dan tidak terduga, dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

    Beban pengeluaran rumah tangga akan meningkat, yang berpotensi mengurangi daya beli masyarakat untuk kebutuhan lainnya. Hal ini juga dapat memicu keresahan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan publik seperti PLN.

    Keluhan netizen terkait lonjakan tarif listrik pasca subsidi menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait, terutama PLN.

    Transparansi dalam perhitungan tarif dan sosialisasi mengenai potensi perubahan tagihan setelah program subsidi berakhir sangatlah penting.

    Selain itu, PLN juga perlu memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan responsif terhadap keluhan pelanggan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Impor AS 32 Persen Jadi Alarm Serius, Pemerintah Harus Tegas

    Tarif Impor AS 32 Persen Jadi Alarm Serius, Pemerintah Harus Tegas

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika serikat (AS) Donald Trump dalam kebijakan terbarunya mengenakan tarif impor sebesar 32 persen kepada Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, kebijakan ini menjadi alarm serius bagi ekonomi nasional. Ia meminta pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Jumat, 4 April 2025.

    Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra pada 2 April 2025.

    Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen untuk sejumlah produk, sedangkan Vietnam 46 persen dan China 34 persen. Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang serta akses pasar.

    Kebijakan Trump Pukul Komoditas Ekspor Unggulan

    Hanif menyebut kebijakan Trump dapat memukul komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China. Menurut Hanif, jika pemerintah tidak bergerak cepat dampaknya bakal fatal.

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tutur Hanif.

    Hanif menuturkan, nilai tukar rupiah telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia (BI) sudah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar tetapi langkah tersebut belum cukup tanpa penguatan sektor riil dan fiskal.

    “Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PKB ini mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu perlu dilakukan penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas serta lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan harus maju dan menembus pasar baru,” kata Hanif.

    Pentingnya Investasi SDM

    Hanif menyebut investasi pada sumber daya manusia (SDM) menjadi langkah yang penting, termasuk pada pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

    “Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” tuturnya.

    Mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional. Menurutnya, saat ini momentum tepat untuk melangkah lebih berani.

    “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” ucap Hanif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mau Merantau ke Jakarta? Ini Hal yang Harus Diperhatikan bagi Pendatang Baru

    Mau Merantau ke Jakarta? Ini Hal yang Harus Diperhatikan bagi Pendatang Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyebut, pada 2025 jumlah pendatang baru ke Jakarta diperkirakan akan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

    Berdasarkan perhitungan Disdukcapil DKI Jakarta, diperkirakan sekira 10.000 hingga 15.000 pendatang baru akan datang ke Jakarta usai Lebaran 2025.

    “Sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 jiwa pendatang baru akan datang ke Jakarta pada musim pascahari raya tahun ini,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat, 4 April 2025.

    Budi menjelaskan, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencatatkan 16.207 jiwa pendatang, turun sekira 37,47 persen dari tahun 2023 yaitu sebanyak 25.918 jiwa.

    Faktor Penyebab Penurunan Pendatang ke Jakarta

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan, menurunnya jumlah pendatang ke Jakarta pada 2025 diprediksi terkait dengan beberapa faktor seperti:

    Sosialisasi atas program penataan administrasi kependudukan sesuai domisili Persaingan di Jakarta yang semakin ketat Jakarta bukan satu-satu kota besar di Indonesia dan itu jadi opsi atau pilihan bagi para urban untuk menjadi kota tujuan baru. Regulasi dan Prosedur Pendatang Baru

    Budi mengimbau para pendatang sudah memiliki kepastian tempat bekerja atau setidaknya memiliki ketrampilan dan jaminan tempat tinggal.

    Menurutnya, hal tersebut penting agar dapat berkontribusi membangun Jakarta menuju global city. Terdapat dua kategori pendatang yang perlu diperhatikan:

    Pendatang yang membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asalnya untuk menetap di DKI Jakarta. Pendatang yang tidak berniat pindah (akan menjadi penduduk nonpermanen di DKI Jakarta).

    Mekanisme/prosedur pelaporannya sebagai berikut:

    1. Pendatang yang membawa SKP dari daerah asalnya:

    Melapor ke Kelurahan dengan membawa persyaratan yaitu: Surat Keterangan Pindah, Surat Penjamin, KTP, KIA Asli dan KK daerah asal. Setelah perpindahan divalidasi oleh petugas Dukcapil Kelurahan dan terbit KK serta KTP, KIA di DKI, agar melapor ke RT terkait kedatangannya. Dokumen lama diserahkan dan ditarik di Dukcapil tujuan Dalam proses validasi, petugas akan memastikan tentang kebenaran surat penjamin benar-benar dari pemilik rumah/rumah milik sendiri.

    2. Pendatang Yang Tidak Membawa Surat Pindah/Penduduk Non Permanen:

    Melapor secara mandiri pada link yang disediakan Ditjen Dukcapil Kemendagri dan berlaku nasional yaitu melalui tautan https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id Dari proses pendaftaran mandiri ini, penduduk akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan dari link tsb bahwa “telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen” Melapor ke petugas kelurahan untuk didaftarkan di SIAK sebagai penduduk non permanen. Dihimbau melapor kedatangannya ke RT setempat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban, agar RT bisa menginput di Aplikasi Data Warga. Batas waktu menetap bagi penduduk Non Permanen adalah kurang dari 1 (satu) tahun.

    “Disdukcapil DKI Jakarta memiliki layanan Adminduk dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, sudin/tingkat Kota hingga di Provinsi/ Dinas. Kami akan melayani seluruh pemohon yang datang ke loket secara tulus, adil, gratis,” ujar Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Buntut Kebijakan Donald Trump, Indonesia Harus Percepat Hilirisasi dan Reindustrialisasi

    Buntut Kebijakan Donald Trump, Indonesia Harus Percepat Hilirisasi dan Reindustrialisasi

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily meyakini jika pemerintah sudah mempersiapkan langkah antisipatif untuk menyikapi kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Ace mengatakan, bahwa Pemerintah harus memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain yang selama ini telah dijalin dengan baik.

    “Misalnya, kerjasama yang dirintis dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, South Afrika) harus ditingkatkan menjadi kerja sama ekonomi dan perdagangan dan menjadi bagian dari perluasan mitra dagang Indonesia,” kata Ace dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat 4 April 2025.

    “Demikian juga dengan upaya membangun kerja sama ekonomi melalui OECD,” katanya.

    Genjot kebijakan hilirisasi

    Politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa Indonesia juga harus segera menggenjot kebijakan hilirisasi dan reindustrialisasi yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hilirisasi ini menjadi bagian dari memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang berbasis pada sumber kekayaaan alam Indonesia yang melimpah,” katanya.

    Selain itu lanjut Ace, Pemerintah beserta otoritas keuangan harus terus mewaspadai dampak dari kebijakan Presiden Trump ini terhadap kondisi moneter dan fiskal Indonesia.

    “Kebijakan tarif Presiden Trump ini pasti akan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi nasional kita dan menegaskan fenomena ketidakpastian global yang tidak hanya dialami Indonesia,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hancurkan Kota, Tenggelamkan Ribuan Rumah, dan Tewaskan 298.000 Orang

    Hancurkan Kota, Tenggelamkan Ribuan Rumah, dan Tewaskan 298.000 Orang

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Jepang baru-baru ini merilis laporan terbaru mengenai potensi gempa bumi berkekuatan 9 magnitudo yang berisiko menewaskan hingga 298.000 orang. Prediksi ini didasarkan pada pemodelan terbaru dari Kantor Kabinet Jepang, yang memperbarui data seismik dan geologi di wilayah rawan gempa.

    Zona Risiko dan Penyebab Gempa

    Gempa dahsyat ini diperkirakan akan terjadi di sepanjang Palung Nankai, yang membentang sekitar 900 km dari Shizuoka di barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Palung ini merupakan tempat pertemuan Lempeng Laut Filipina yang menyusup ke bawah Lempeng Eurasia.

    “Lempeng ini tersangkut saat bergerak dan menyimpan energi super besar. Jika terlepas, pastinya mengakibatkan gempa bumi berskala masif,” ujar laporan tersebut.

    Jepang sendiri merupakan salah satu negara paling rawan gempa di dunia, dengan probabilitas sekitar 80% bahwa gempa berkekuatan 8 hingga 9 dapat terjadi dalam beberapa dekade mendatang.

    Dampak Kemanusiaan dan Infrastruktur

    Jika gempa bumi 9 magnitudo benar-benar terjadi, dampaknya diprediksi sangat besar:

    Korban Jiwa: Sekitar 298.000 orang berpotensi meninggal, dengan 215.000 di antaranya akibat tsunami. Kerusakan Bangunan: Sekitar 73.000 bangunan diperkirakan akan hancur akibat guncangan, sementara 9.000 bangunan lainnya akan terbakar. Pengungsi: Diperkirakan sebanyak 1,23 juta orang harus dievakuasi ke tempat aman. Kerugian Ekonomi: Total kerugian ekonomi diprediksi mencapai 270,3 triliun yen (sekitar Rp30.699 triliun), atau hampir setengah dari produk domestik bruto (PDB) Jepang. Pelajaran dari Gempa 2011

    Jepang masih memiliki trauma mendalam dari gempa dan tsunami dahsyat yang terjadi pada tahun 2011. Gempa berkekuatan 9,1 yang terjadi saat itu menewaskan lebih dari 15.000 orang dan menyebabkan kehancuran tiga reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima.

    Peristiwa ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan terhadap bencana serupa di masa depan.

    Pemerintah Jepang pun menegaskan pentingnya langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi potensi bencana ini:

    Pembangunan Infrastruktur Tahan Gempa: Jepang terus memperkuat struktur bangunan dengan teknologi tahan gempa terbaru. Sistem Peringatan Dini: Sistem ini memungkinkan warga mendapatkan peringatan beberapa detik sebelum gempa terjadi, memberi mereka waktu untuk berlindung. Simulasi dan Latihan Darurat: Penduduk Jepang secara rutin melakukan latihan evakuasi guna mempersiapkan diri menghadapi bencana besar. Strategi Evakuasi dan Bantuan Darurat: Pemerintah telah menyiapkan skenario darurat untuk memastikan evakuasi berjalan lancar dan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Kolaborasi Internasional: Jepang juga bekerja sama dengan negara lain dalam penelitian seismik untuk meningkatkan prediksi dan penanganan gempa bumi.

    Meskipun prediksi ini hanya berupa simulasi dan bukan ramalan pasti, Jepang menanggapinya dengan serius.

    “Harap diingat, ini adalah prediksi dan permodelan, bukan ramalan kejadian di masa depan. Namun, Jepang merasa penting untuk membuat proyeksi ini sebagai strategi tanggap bencana di masa depan,” tutur laporan Kantor Kabinet Jepang, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.

    Dengan kesiapan dan mitigasi yang matang, Jepang berharap dapat meminimalkan dampak dari gempa bumi besar yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Perencanaan yang baik dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi risiko bencana ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Impor AS 32 Persen Jadi Alarm Serius, Pemerintah Harus Tegas

    Buntut Kenaikan Tarif Impor, Legislator PDIP Usulkan Reformasi WTO

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil inisiatif melalui forum World Trade Organization (WTO), kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.

    Hal itu dikatakan menanggapi kebijakan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terkait tarif impor.

    “Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan,” kata Said dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat 4 April 2025.

    Lebih lanjut politikus PDIP itu memandang Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesain sengketa perdagangan internasional.

    Langkah-langkah yang Perlu di Dalam Negeri

    Dia menghimbau agar produk produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dijaga, mencari pasar pengganti, jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.

    “Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” ujarnya.

    Kemudian memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor, hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.

    “Perkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir,” tuturnya.

    Bahkan Said menyarankan agar diperluas dan memperadalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.

    Lalu, lanjut Said, menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat.

    “Memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional,” katanya.

    “Membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha. Demikian, kiranya bisa menjadi pertimbangan pemerintah,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bangun, Anak-anak Dibunuh dengan Darah Dingin di Sini

    Bangun, Anak-anak Dibunuh dengan Darah Dingin di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang juru bicara dari pekerja penyelamat darurat Gaza menyeru masyarakat internasional agar seluruhnya segera turun tangan menghentikan pasukan Israel yang kian bengis membunuh warga Palestina.

    Kepada Al Jazeera, ia menegaskan bahwa perang ini sejatinya adalah momentum pembantaian bagi utamanya kaum perempuan dan anak-anak. Mereka dibunuh tanpa ampun dan rasa bersalah.

    “Apa yang terjadi di sini adalah panggilan bangun untuk seluruh dunia. Perang ini dan pembantaian terhadap perempuan dan anak-anak harus dihentikan segera. Anak-anak dibunuh dengan darah dingin di sini, di Gaza,” katanya, dikutip Jumat,4 April 2025.

    Sumber medis mengungkapkan, setidaknya 112 orang telah tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza sejak Kamis pagi, 3 April 2025. 71 orang di antaranya tewas di Kota Gaza dan sejumlah lainnya tewas di kota Khan Younis di selatan.

    Di Kota Gaza, 21 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Arab al-Ahli, termasuk tujuh jenazah anak-anak.

    Pejabat di Khan Younis mengatakan bahwa jenazah 14 orang telah dibawa ke Rumah Sakit Nasser, sembilan di antaranya berasal satu keluarga yang sama. Di antara mereka yang tewas terdapat lima anak-anak dan empat perempuan.

    Jenazah 19 orang lainnya, termasuk lima anak-anak berusia satu hingga tujuh tahun dan seorang wanita hamil, dibawa ke Rumah Sakit Gaza Eropa di dekat Khan Younis. Demikian laporan pejabat rumah sakit.

    Kantor Media Pemerintah memperingatkan bahwa tim Pertahanan Sipil semakin kesulitan untuk mengangkat orang-orang dari bawah reruntuhan tanpa peralatan dan kendaraan yang memadai, sementara sektor kesehatan sedang runtuh.

    Israel telah memberlakukan pengepungan total selama sebulan di Gaza, menutup akses lintasan vital dan melarang masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, bahan bakar, dan pasokan medis, meninggalkan warga Palestina di Gaza dengan kelaparan akut dan memperburuk bencana kemanusiaan yang makin hari makin tak manusiawi.

    Warga Setiap Jam Harus Berpindah Tempat Mengungsi

    Ratusan ribu keluarga yang melarikan diri mencari tempat penampungan dalam salah satu pengungsian terbesar di Gaza, Kamis, 3 April 2025. Tepatnya saat pasukan Israel maju ke reruntuhan kota Gaza paling selatan, Rafah, yakni “zona aman” baru yang lagi-lagi palsu.

    Serangan Israel guna merebut Rafah adalah eskalasi besar dalam perang, setelah Zionis melanggar gencatan senjata dengan Hamas pada 18 Maret 2025, dan melanjutkan serangan terhadap Gaza.

    Pasukan Israel pada Kamis maju ke kota tersebut, yang telah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi sipil pengungsi dari daerah lain sejak 2023 silam.

    “Rafah sudah hancur. Itu sedang dibinasakan. Mereka merobohkan sisa-sisa rumah dan properti yang masih berdiri,” kata seorang ayah dengan tujuh anak kepada Reuters.

    Ia termasuk di antara ratusan ribu orang yang telah melarikan diri dari Rafah ke Khan Younis terdekat.

    Secara terpisah, militer Israel pada Kamis mengeluarkan perintah baru kepada warga di bagian tengah Gaza, meminta mereka untuk bergerak ke barat menuju Kota Gaza sebab mereka akan mengeluarkan ‘kekuatan ektreme’ di sana.

    Banyak warga Palestina yang meninggalkan area sasaran itu, berjalan kaki sambil membawa barang-barang mereka di punggung dan atau via kereta keledai.

    “Saya dan istri sudah berjalan selama tiga jam, hanya menempuh jarak 1 km. Saya sekarang mencari tempat penampungan setiap jam, bukan setiap hari,” kata Mohammad Ermana (72) kepada agen berita The Associated Press.

    Ia dan istrinya, yang saling berpegangan tangan, masing-masing berjalan menggunakan tongkat. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News