PIKIRAN RAKYAT – Sudah hampir dua tahun Indonesia tidak memiliki duta besar (Dubes) di Amerika Serikat (AS), sebuah negara mitra dagang strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global.
Posisi Dubes di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC kosong sejak Rosan Roeslani menyelesaikan masa tugasnya pada 17 Juli 2023. Kekosongan ini menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya posisi diplomatik dan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Sejarah Kekosongan: Dari Wamen hingga Menteri
Rosan Roeslani, yang sebelumnya menjabat sebagai Dubes RI untuk AS sejak Oktober 2021, ditarik ke tanah air untuk mengisi posisi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Presiden Joko Widodo.
Akan tetapi, hingga akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi tidak menunjuk pengganti Rosan, dan kekosongan posisi ini terus berlanjut bahkan setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Saat ini, Rosan telah dipercaya kembali dalam Kabinet Indonesia Maju jilid dua sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Padahal, posisi Dubes RI untuk AS merupakan jabatan strategis yang pernah diisi oleh tokoh-tokoh penting sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga kini. Total sudah 21 tokoh Indonesia pernah menduduki posisi tersebut, termasuk Ali Sastroamidjojo, Soedjatmoko, Arifin Siregar, Dino Patti Djalal, hingga Muhammad Lutfi.
Risiko Ketidakhadiran: Representasi dan Diplomasi Lemah
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, menyebut kekosongan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan nasional, terutama karena AS merupakan mitra dagang strategis Indonesia.
“Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal Amerika Serikat mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” kata Andry.
Dia menilai, tanpa kehadiran Dubes, Indonesia kehilangan daya tawar dalam menghadapi kebijakan dagang AS yang semakin proteksionis, seperti tarif impor tambahan yang baru diumumkan oleh Presiden Donald Trump.
“Setiap hari tanpa perwakilan di Amerika Serikat adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” ujarnya.
Andry juga menyoroti alasan Trump yang menyebut Indonesia mengenakan tarif tinggi terhadap produk AS. Menurutnya, alasan itu sangat menyesatkan.
“Metode ini cacat, tapi dijadikan alasan untuk menekan kita secara sepihak. Ini bentuk proteksionisme terang-terangan yang merugikan Indonesia,” ucapnya.
Dia menambahkan bahwa ekspor Indonesia ke AS, khususnya dari industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki, sangat terancam oleh kebijakan tarif baru ini.
“Dalam tiga tahun terakhir, sudah lebih dari 30 pabrik di sektor tekstil dan turunannya tutup. Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar,” tuturnya.
Desakan dari DPR: Pemerintah Harus Segera Tunjuk Nama
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, meminta Presiden Prabowo segera mengisi posisi Dubes RI untuk AS yang sudah kosong terlalu lama.
“Ada sejumlah posisi Dubes yang harus diisi atau diganti. Jadi semua itu telah berproses. Nanti pemerintah yang akan mengirim ke DPR untuk kita lakukan fit and proper test,” ujar Dave kepada wartawan, Minggu 6 April 2025.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin. Ia menilai pemerintah seharusnya tidak menarik Rosan dari posisinya di tengah masa transisi jika belum siap menunjuk pengganti.
“Iya (harus segera ditunjuk), jangan sampai begini ya. Atau kalau mau, dulu jangan ditarik dulu di masa peralihan, ya kan? Gitu. Kalau seperti ini kan jadi ngambang, tidak bagus. Dan image terhadap negeri kita jadi tidak bagus, kan?” ujarnya.
Hasanuddin mengungkap bahwa sebenarnya DPR sempat menerima 11 nama calon Dubes dari pemerintah pada akhir periode sebelumnya, termasuk untuk AS. Namun, proses uji kelayakan tidak jadi digelar karena ada arahan penundaan dari Istana.
“Waktu itu ada petunjuk dari istana bahwa ditunda dulu. Oke, ya ditunda dulu. Kemudian, ya kami tidak melaksanakan fit and proper test kalau tidak ada amanat dari Presiden, baik Presiden lama maupun Presiden baru. Nah, akhirnya sampai sekarang itu dubes kita ya tidak ada,” tuturnya.
Dia menduga bahwa penundaan itu terjadi karena sedang berlangsung pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo terkait masa transisi kekuasaan.
“Mungkin ada pembicaraan antara Presiden yang lama dan Presiden yang baru. Pembicaraannya seperti apa sampai kemudian di-cancel, saya tidak tahu lah, ya,” katanya.
Dubes Bukan Jabatan Simbolik
Andry dari Indef menegaskan bahwa posisi Dubes, khususnya di negara besar seperti Amerika Serikat, bukanlah jabatan simbolik. Seorang Dubes harus mampu melakukan diplomasi ekonomi aktif, lobi perdagangan, serta menjalin hubungan erat dengan pelaku bisnis dan pemerintahan AS.
Diperlukan figur yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memahami lanskap ekonomi global serta mampu menavigasi isu-isu proteksionisme dengan efektif.
Tanpa sosok seperti ini, Indonesia dinilai berada dalam posisi yang lemah di panggung perdagangan global, terutama menghadapi negara-negara yang agresif dalam melindungi pasar domestik mereka seperti Amerika Serikat.
Urgensi Diplomasi Ekonomi di Tengah Ketegangan Dagang
Dalam situasi seperti ini, ketidakhadiran duta besar di Washington DC berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia. AS adalah salah satu pasar terbesar bagi ekspor nonmigas Indonesia. Produk seperti pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki menyumbang hampir 27,5% dari total ekspor ke AS.
Di tengah gejolak tarif baru dari AS, Indonesia membutuhkan figur Dubes yang andal untuk menjembatani negosiasi dan menjaga stabilitas hubungan ekonomi bilateral.
“Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik, ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” kata Andry.
Ketidakhadiran Dubes RI untuk AS selama hampir dua tahun mencerminkan lemahnya prioritas diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia belakangan ini. Padahal, dengan meningkatnya tensi dagang global dan semakin proteksionisnya kebijakan ekonomi negara-negara besar, Indonesia harus memperkuat posisinya dengan menunjuk diplomat-diplomat yang kompeten di pos strategis seperti Washington DC.
Kebijakan tarif AS terhadap produk Indonesia adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak bisa diam. Pemerintah harus segera mengambil langkah taktis, mulai dari menunjuk duta besar yang tepat, hingga melakukan diplomasi aktif untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran kebijakan internasional yang merugikan.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
