Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Menag Ajak Umat Islam Bertransformasi

    Menag Ajak Umat Islam Bertransformasi

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam rangka perayaan tahun baru 1 Muharam 1447 Hijriah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam untuk menjadikan momen ini sebagai kesempatan berharga bagi transformasi diri dalam aspek spiritual, intelektual, dan sosial.

    “Bagaimana kita menghayati apa hikmah di balik hijrahnya Rasulullah SAW? Ada hijrah fisik, hijrah intelektual, spiritual, hijrah dari segi waktu, hijrah dari prestasi,” ucapnya.

    Pernyataan Menag itu diungkapkan dalam perayaan 1 Muharam 1447 Hijriah tingkat kenegaraan yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Nasaruddin menjelaskan, hijrah bukan hanya peristiwa perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah, tetapi merupakan tonggak perubahan signifikan dalam sejarah kemanusiaan, berpindah dari kegelapan menuju peradaban yang lebih terang.

    “Apa artinya kita memperingati Muharam kalau terjadi penurunan, degradasi kualitas individu,” ujarnya.

    Momentum luar biasa

    Nasaruddin mengatakan bahwa keputusan para sahabat Nabi menjadikan hijrah sebagai dasar kalender Islam menunjukkan betapa luar biasanya momen tersebut dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW.

    “Banyak pilihan yang ditawarkan saat di masa pemerintahan Umar bin Khattab terkait kalender atau penanggalan umat Islam. Lalu Sayyidina Ali mengusulkan agar hijrahnya Rasulullah SAW. Para sahabat pun menyepakati,” kata dia.

    Nasaruddin menghubungkan relevansi hijrah dengan kehidupan modern, hijrah adalah ajakan untuk senantiasa meningkatkan diri dari waktu ke waktu, beranjak dari stagnasi menuju kemajuan yang bermakna.

    “Hijrah adalah meninggalkan segala keburukan,” ucapnya dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 27 Juni 2025.

    Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa hijrah membawa makna spiritual yang kaya sebagai perpindahan dari segala bentuk kemaksiatan menuju perilaku yang lebih mulia.

    “Hijrah berarti meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela menuju kepada perbuatan dan akhlak yang mulia,” ujarnya.

    Menurutnya, hijrah juga memiliki dimensi sosial, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup dan keadilan sosial, serta menjauhi perbuatan destruktif dan korupsi.

    “Saya mengutip dari Muhammad Asad dalam The Message of the Quran, beliau menerjemahkan jangan berbuat korupsi di muka bumi,” kata Abdul Mu’ti.

    Kementerian Agama mengadakan peringatan 1 Muharam 1447 Hijriah Tingkat Kenegaraan sebagai bagian dari program Peaceful Muharam 1447 H.

    Perayaan ini dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, beberapa duta besar negara sahabat, pemimpin organisasi Islam, pejabat Kementerian Agama, dan masyarakat umum.***

     

  • Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut saat Libur Sekolah, Ini Syaratnya

    Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut saat Libur Sekolah, Ini Syaratnya

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa alokasi Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap diberikan kepada anak-anak yang bersedia hadir langsung di sekolah selama masa libur.

    “Anak yang bersedia datang ke sekolah, ketika hadir ke sekolah, maka MBG untuk anak sekolah berlanjut,” ucap Kepala BGN, Dadan Hindayana.

    Maka dari itu, BGN mendesak semua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap sekolah untuk menginventarisasi jumlah anak yang mau datang ke sekolah saat libur.

    “Seluruh kepala SPPG sekarang harus mendata berapa banyak anak yang bersedia datang ke sekolah,” ujar Dadan dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 27 Juni 2025.

    Ambil di Posyandu

    Program MBG untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui akan dilanjutkan dengan mekanisme pengiriman langsung ke rumah dan posyandu di wilayah masing-masing.

    “Untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, itu dilanjutkan dikirim ke rumah dan posyandu masing-masing,” kata Dadan.

    BGN sebelumnya menyatakan bahwa program MBG besutan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian lokal.

    “Melihat besarnya manfaat program MBG itu, kami mengajak semua pihak dan lapisan masyarakat membantu menyukseskan program tersebut,” ucap Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana.

    Untuk memastikan keberhasilan program MBG, ia menerangkan bahwa BGN secara berkelanjutan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan UMKM di wilayah implementasi program, sebagai upaya penguatan ekonomi setempat.

    Di Sumatra Selatan (Sumsel), kegiatan sosialisasi ini telah menjangkau beberapa kabupaten/kota, dengan lokasi terbaru pada Juni 2025 di Desa Batu Gajah, Kabupaten Musirawas Utara (Muratara).

    Jumlah penerima MBG

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa hingga saat ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 5.560.648 penerima manfaat melalui 1.861 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

    “Sudah ada penerima manfaat 5.560.648 orang anggaran yang terserap baru Rp5 triliun sampai Juni,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa kementerian/lembaga terkait sedang membahas tata kelola percepatan penyaluran MBG, mengingat keinginan Presiden Prabowo untuk mempercepat dan memperluas distribusi program ini.

    Untuk target cakupan penerima manfaat MBG hingga akhir tahun, lanjut Menko Pangan, ditargetkan mampu menyasar 82,9 juta orang, dengan total anggaran mencapai Rp121 triliun.***

     

  • Kementerian PKP Gandeng Bank Mandiri dan BP Tapera untuk Akselerasi Pembiayaan Hunian Bersubsidi

    Kementerian PKP Gandeng Bank Mandiri dan BP Tapera untuk Akselerasi Pembiayaan Hunian Bersubsidi


    PIKIRAN RAKYAT –     Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penyediaan hunian yang terjangkau dan layak bagi masyarakat Indonesia. Komitmen tersebut diperkuat melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang diresmikan lewat penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Kamis (26/6).

    Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa keterlibatan sektor perbankan dalam pembiayaan rumah subsidi menjadi salah satu faktor penting kesuksesan program perumahan nasional.

    “Kami sangat mengapresiasi langkah konkret Bank Mandiri yang terus aktif bersinergi dengan pemerintah. Ini bukan hanya tentang pembiayaan, tapi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan masyarakat bisa memiliki hunian yang layak kepada masyarakat,” ungkap Maruarar di sela-sela acara.

    Adapun, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Turut hadir jajaran manajemen Bank Mandiri serta pimpinan anak perusahaan Mandiri Group, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap upaya memperluas akses pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Langkah strategis ini menjadi bagian dari kontribusi aktif Bank Mandiri dalam menyalurkan pembiayaan KPR bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga Mei 2025, bank berlogo pita emas ini telah berhasil menyalurkan 4.596 unit KPR FLPP, tumbuh signifikan sebesar 78,8% dibanding periode yang sama tahun lalu. Capaian ini juga setara dengan 100% kuota awal yang diberikan BP Tapera kepada Bank Mandiri, dan telah tercapai hanya dalam lima bulan pertama tahun ini.

    Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, menyampaikan, realisasi tersebut merupakan cerminan dari keseriusan perusahaan dalam mengambil peran strategis di sektor perumahan nasional.

    “Kami tidak hanya ingin menjadi penyalur, tapi juga akselerator sejalan dengan komitmen untuk mempercepat realisasi pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat. Dengan sinergi kuat bersama pemerintah dan BP Tapera, kami optimistis mampu menyalurkan hingga 25.000 unit KPR FLPP hingga akhir tahun ini,” kata Darmawan.

    Target tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yakni sebesar 484% dibandingkan realisasi penyaluran KPR FLPP Bank Mandiri pada tahun 2024 yang mencapai 4.284 unit. Menurut Darmawan, peningkatan ini didorong oleh sistem kerja terintegrasi, kesiapan operasional, dan pendekatan distribusi yang adaptif terhadap kebutuhan di lapangan.

    Sebagai wujud komitmen dari dalam, Bank Mandiri juga mengawali strategi penyaluran KPR FLPP tahun ini dengan menyasar segmen pegawai internal. Baik pegawai Bank Mandiri maupun karyawan dari seluruh anak perusahaan yang tergabung dalam Mandiri Group menjadi sasaran awal program ini. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan sumber daya manusia yang menjadi fondasi utama kinerja dan pertumbuhan institusi.

    Dengan jaringan anak perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia serta dukungan jaringan kantor cabang dan platform digital Bank Mandiri, pelaksanaan program ini diyakini dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Mandiri Group memiliki kapasitas untuk menjalankan strategi distribusi pembiayaan yang masif, tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada penerima manfaat.

    Sinergi antara Bank Mandiri, BP Tapera, dan Kementerian PKP juga menjadi refleksi atas pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam memperkuat sistem pembiayaan nasional. “Melalui inisiatif ini, Bank Mandiri tak hanya memperluas jangkauan layanan pembiayaan, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan,” pungkas Darmawan.

    Sebagai informasi, hingga Mei 2025 Bank Mandiri mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 66,97 triliun, tumbuh 14,21% secara tahunan (year on year/YoY). Capaian ini menjadi indikator positif atas konsistensi Bank Mandiri dalam memperluas akses pembiayaan perumahan, sekaligus menunjukkan efektivitas strategi ekspansi yang berkelanjutan dalam mendorong kepemilikan rumah di berbagai segmen masyarakat.***

     

  • Ribuan Korban Jiwa Setiap Tahun, Menhub Dudy Desak Konsistensi Implementasi Zero ODOL

    Ribuan Korban Jiwa Setiap Tahun, Menhub Dudy Desak Konsistensi Implementasi Zero ODOL

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perhubunngan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya percepatan penerapan kebijakan zero ODOL untuk menghindari terulangnya kecelakaan fatal. Ia menyoroti 6.000 korban jiwa akibat pelanggaran muatan sepanjang 2024.

    Dudi menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024, 27.337 kecelakaan melibatkan angkutan barang, yang merupakan sekitar 10 persen dari total kecelakaan lalu lintas nasional. Dari jumlah tersebut, 6.000 korban jiwa tercatat akibat pelanggaran muatan ODOL, berdasarkan data Jasa Raharja yang menunjukkan tingginya risiko kecelakaan.

    “Jumlah yang meninggal yang berkaitan dengan kecelakaan ODOL pada tahun 2024 dari Jasa Raharja sebanyak 6.000-an yang meninggal yang terkait dengan kecelakaan yang melibatkan angkutan barang,” kata Dudy.

    Ia juga menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas utama dalam logistik darat karena nyawa manusia tidak dapat dikompensasikan.

    “Sebanyak 6.000 itu bukan angka yang sedikit tentunya. Jadi, ini yang menyebabkan kita merasa sangat peduli terhadap aspek keselamatan. Dengan jumlah yang meninggal cukup banyak, kita harus peduli terhadap keselamatan,” ucapnya.

    Dampak kecelakaan

    Dudy kemudian menambahkan bahwa satu nyawa pun sudah terlalu banyak untuk dikorbankan, mengingat dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh kecelakaan ODOL. Ia mengakui kekhawatiran para pengemudi, tetapi ia menekankan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat luas dari risiko kelebihan muatan.

    “Jangan menguantifikasi nyawa. Satu nyawa itu terlalu banyak untuk kita korbankan,” ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 27 Juni 2025.

    Maka dari itu, Dudy berharap tidak ada lagi penundaan dalam pelaksanaan kebijakan zero ODOL yang ditargetkan akan diimplementasikan pada tahun 2026 sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keselamatan publik dan tanggung jawab negara.

    “Ada pihak yang mungkin ingin menyuarakan kepedulian atau concern-nya terhadap para pengemudi dan lainnya. Akan tetapi, 6.000 nyawa sudah tidak ada, inilah yang harus kita sama-sama pikirkan,” kata dia.

    Dudy juga mengungkapkan bahwa kebijakan zero ODOL sudah dicanangkan sejak 2017 namun belum berjalan optimal karena berbagai penundaan dan keberatan.

    Kebijakan masih ditunda

    Meskipun pemangku kepentingan sudah menyepakati penerapannya pada tahun 2023, kebijakan zero ODOL terus ditunda sejak 2017 atas permintaan relaksasi dari kalangan pengemudi dan pelaku usaha logistik nasional.

    Padahal, regulasi mengenai larangan kelebihan dimensi dan beban pada kendaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berarti sudah 16 tahun lalu.

    Penundaan yang berkepanjangan ini, menurutnya, berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, yang terlihat dari meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan ODOL dan menyebabkan ribuan korban jiwa setiap tahun.

    “Selama 16 tahun ini kita tunda pelaksanaannya dampaknya apa? Dampaknya adalah yang paling utama yang menjadi concern adalah keselamatan, banyak akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia,” ucap Dudy.***

     

  • Iran Serukan Timur Tengah Bebas Senjata Nuklir, Tekankan Israel Harus Ikut Berkomitmen

    Iran Serukan Timur Tengah Bebas Senjata Nuklir, Tekankan Israel Harus Ikut Berkomitmen

    PIKIRAN RAKYAT — Iran kembali menegaskan dukungannya terhadap inisiatif pembentukan kawasan Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir.

    Namun, dukungan tersebut disertai dengan syarat utama, yakni Israel harus turut serta dan menghentikan kepemilikan serta pengembangan senjata nuklirnya.

    Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, dalam forum Majelis Umum PBB baru-baru ini. Iravani menekankan bahwa Iran sepenuhnya mendukung upaya internasional untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah massal di kawasan, tetapi hal itu hanya bisa tercapai jika seluruh negara di Timur Tengah, termasuk Israel, berkomitmen secara transparan dan setara.

    “Iran menyambut baik semua upaya yang bertujuan membentuk kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah. Namun, pendekatan ini tidak akan efektif tanpa partisipasi Israel,” ujar Iravani pada Kamis, 26 Juni 2025.

    Israel selama ini tidak pernah secara resmi mengakui memiliki senjata nuklir, namun berbagai laporan dan pengamatan internasional menyebut negara tersebut memiliki persenjataan nuklir yang signifikan.

    Selain itu, Israel bukan pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), berbeda dengan Iran yang menjadi anggota dan telah berulang kali menghadapi pengawasan ketat dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

    Iran menilai ketimpangan ini sebagai bentuk standar ganda yang merusak kredibilitas upaya global dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan.

    “Selama Israel terus menghindar dari kewajiban internasional, tidak akan ada keadilan atau keamanan sejati di Timur Tengah,” ungkap Iravani.

    Lebih lanjut, Iran juga menyerukan agar masyarakat internasional, khususnya negara-negara besar dan Dewan Keamanan PBB, mengambil langkah nyata untuk menekan Israel agar bergabung dalam NPT dan membuka fasilitas nuklirnya untuk inspeksi internasional.

    Seruan Iran ini mencerminkan dinamika politik yang terus memanas di kawasan, terutama di tengah konflik dan ketegangan yang melibatkan berbagai kekuatan regional.

    Namun, di sisi lain, usulan kawasan bebas senjata nuklir tetap menjadi harapan bersama bagi banyak negara di Timur Tengah yang mendambakan stabilitas jangka panjang.***

  • Setelah Perintahkan Hancurkan Fasilitas Nuklir Iran, Benarkah Donald Trump Berdamai dengan Iran?

    Setelah Perintahkan Hancurkan Fasilitas Nuklir Iran, Benarkah Donald Trump Berdamai dengan Iran?

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Rabu, 25 Juni 2025 lalu, Donald Trump mengungkapkan bahwa kemungkinan akan bertemu Iran minggu depan. Sebelumnya, ia memerintahkan untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran.

    “Kami akan berbicara dengan mereka minggu depan, dengan Iran,” ujarnya dalam pertemuan puncak NATO.

    Trump lalu mengatakan bahwa pertemuan ini bisa saja melahirkan perjanjian untuk ditandatangani. Namun, ia menilai perjanjian tersebut tidak dibutuhkan.

    “Kami mungkin menandatangani kesepakatan. Saya tidak tahu. Bagi saya, saya rasa itu tidak perlu,” ujarnya. 

    Presiden AS ini kembali menegaskan bahwa Teheran sedang mengembangkan senjata nuklir. Sementara itu, Teheran membantah tuduhan tersebut mentah-mentah.

    Ia pun optimis bahwa negara Timur Tengah ini bersedia menempuh jalur perundingan. Terkait jadwal dan lokasi pertemuan tersebut, belum ada pengumuman resmi saat ini. Bila musuh bebuyutan Israel tetap mengembangkannya, ia menegaskan tak akan tinggal diam.

    Serangan dengan 60.000 Kilogram Bom

    Terkait serangan yang mengerahkan bom sebesar 60.000 kilogram tersebut, Trump menyebut dampak kehancurannya luar biasa.

    “(Dampaknya) Itu sangat parah. Itu adalah kehancuran,” katanya.

    Direktur Badan Intelijen Pusat AS John Ratcliffe mengutarakan hal yang sama. Namun, ia tak menyebut program di fasilitas tersebut akan berhenti seutuhnya.

    Israel pun mengungkapkan juga hal yang sama. Otoritas nuklir negara ini menilai serangan tersebut menghambat Iran untuk mengembangkan senjata nuklir dalam waktu yang lama.

    Serangan ini mengakibatkan hubungan Teheran dengan Washington memanas. Teheran membalasnya dengan serangan rudal ke Pangkalan Militer Amerika Serikat Al Udeid yang terletak di Qatar.

    Namun, serangan rudal berhasil ditangkis oleh sistem pertahanan negara tersebut. Hanya satu rudal yang mendarat ke pangkalan militer tersebut.

    Perundingan Dimulai?

    Sementara itu, dalam situasi gencatan senjata dengan Israel sejak awal pekan ini, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut Teheran siap berdialog terkait fasilitas nuklir Iran di perundingan internasional.****

  • Bapanas Tegaskan Pelaku Usaha Beras Harus Patuhi Aturan Label dan Mutu Demi Perlindungan Konsumen

    Bapanas Tegaskan Pelaku Usaha Beras Harus Patuhi Aturan Label dan Mutu Demi Perlindungan Konsumen

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mendesak seluruh pelaku usaha beras untuk mematuhi standar label dan kelas mutu sebagai langkah krusial dalam menata ulang ekosistem perberasan nasional dan melindungi konsumen.

    “Mohon agar isi dari kemasan beras benar-benar sesuai dengan labelnya. Jika label menyatakan berat 5 kilogram, maka isinya harus 5 kilogram. Begitu juga jika 10 kilogram, harus 10 kilogram,” tegas Arief dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.

    Pernyataan Arief ini menanggapi temuan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras. Praktik ini ditengarai merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi.

    Hasil temuan menunjukkan bahwa mayoritas beras yang beredar di pasaran, baik kategori premium maupun medium, tidak sesuai volume, melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET), tidak teregistrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), serta tidak memenuhi standar mutu yang diatur dalam Permentan No. 31 Tahun 2017.

    Oleh karena itu, Arief meminta pelaku usaha perberasan nasional untuk lebih disiplin dalam mentaati ketentuan yang berlaku.

    Pentingnya Registrasi dan Standar Mutu

    Selain terkait kepatuhan label, Ia juga mendorong para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan izin edar PSAT mereka ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) terdekat.

    “Jadi label harus sesuai dengan isinya. Jangan sama-sama beras, tapi mutunya berbeda. Ini sudah diatur dalam Peraturan Badan dan Peraturan Menteri Pertanian,” ujarnya, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Arif lalu menuturkan bahwa Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar, termasuk juga beras.

    Katanya, jika ditemukan beras yang tidak sesuai label dan mutu, hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 12, yang mencakup ketidaksesuaian dengan persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan segar.

    “Kedua, mengenai PSAT. Tolong merek-merek beras yang belum terdaftar, segera daftarkan mereknya ke OKKPD di daerah masing-masing,” tambahnya.

    Rincian Kelas Mutu Beras dan Sanksi Pelanggaran

    Arief selanjutnya merinci Persyaratan Mutu dan Label Beras yang tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023. Yakni, di Pasal 4 ayat 1 beleid tersebut mengklasifikasikan bahwa mutu beras menjadi: beras premium, beras medium, beras submedium, dan beras pecah.

    Arief menjelaskan, bahwa untuk beras premium, kadar pecahnya maksimal 15 persen, dan ada ketentuan lainnya. Dan itu sudah tertulis dalam regulasi.

    Tambahnya, kepada para penggiling padi dan pabrik, supaya menera metrologi. Katanya lagi, untuk menerakan timbangan, hal itu supaya berasnya sesuai dengan aturan.

    Ia lalu menerangkan bahwa secara spesifik kelas mutu beras premium ditetapkan dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, butir menir maksimal 0,5%, butir patah maksimal 15%, total butir beras lain (rusak, kapur, merah/hitam) maksimal 1%, serta tidak ada butir gabah dan benda lain.

    Sedangkan untuk kelas mutu beras medium antara lain memiliki derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, butir menir maksimal 2,0%, butir patah maksimal 25%, total butir beras lain maksimal 4%, butir gabah maksimal 1 butir per 100 gram, dan benda lain maksimal 0,05%.

    Setelah suatu beras ditetapkan kelas mutunya, harga jual di pasar harus mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras.

    “Bagi pelaku usaha pangan yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutup Arief.***

  • KJRI Johor Bahru Pulangkan 3 ABK Karimun dari Malaysia, Berikut Kronologi Lengkapnya

    KJRI Johor Bahru Pulangkan 3 ABK Karimun dari Malaysia, Berikut Kronologi Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – Tiga anak buah kapal (ABK) asal Pulau Buru, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, yang ditangkap Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) Johor karena tidak sengaja masuk perairan Malaysia tanpa izin, telah difasilitasi pemulangannya oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru.

    Berdasarkan keterangan tertulis Pensosbud KJRI Johor Bahru, ketiga WNI tersebut, Ahmad, Haryanto, dan Muhammad Faizal, telah dipulangkan beserta kapal mereka, KM Tambisan Agensi, pada Kamis 26 Juni 2025.

    Kronologi

    Para ABK yang berprofesi sebagai pedagang sembako perairan itu ditangkap APMM Johor pada 26 Mei 2025 setelah tanpa sengaja memasuki perairan Malaysia.

    Setelah penyelidikan selama 11 hari, otoritas Malaysia tidak menemukan unsur kesengajaan, sehingga pada 5 Juni 2025 mereka dipindahkan ke Tempat Tinggal Sementara (TSS) KJRI Johor Bahru sambil menantikan proses repatriasi.

    Pada Kamis 26 Juni 2025, ketiga ABK beserta kapal mereka secara resmi diserahkan oleh Pelaksana Fungsi Konsuler 2 KJRI Johor Bahru, Leni Marliani, kepada Kepala Zona Bakamla Barat, Laksamana Pertama Bambang Trijanto.

    Serah terima berlangsung di atas kapal KN Tanjung Datu 301, yang tengah berlabuh di perbatasan laut Indonesia-Malaysia, disaksikan oleh Komander Maritim APMM Negeri Johor, Mohd Najib bin Sam. Perwakilan dari pemerintah Kabupaten Karimun dan instansi terkait lainnya juga turut hadir.

    Leny Marliani, selaku Pelaksana Fungsi Konsuler 2, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2025, KJRI Johor Bahru telah memfasilitasi pemulangan enam nelayan dengan kasus serupa. Ia mengimbau para ABK Indonesia untuk memahami batas perairan Indonesia dan Malaysia dengan jelas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    KJRI Johor Bahru menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik dari APMM Negeri Johor, Bakamla RI, dan pemerintah Kabupaten Karimun, yang memastikan pemulangan ketiga ABK berjalan lancar.

    Gunakan jalur resmi jika ingin bekerja di LN

    Untuk menghindari deportasi, KJRI Johor Bahru mengimbau warga negara Indonesia yang berencana bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia, agar memastikan kebenaran informasi dan menggunakan jalur keberangkatan yang resmi.

    “Kalau dari KJRI kami menyarankan bagi mereka yang ingin bekerja di Malaysia harus tahu prosedur bekerja di Malaysia atau di negara manapun, dan bisa memperoleh informasi yang baik dan benar. Baik itu dari disnaker atau agen-agen yang bisa memberangkatkan pekerja secara legal,” ucap Leny Marliani.***

  • Tahun Baru Islam 2025 Berapa Hijriah? Berikut Kumpulan Ucapan Menyambut Tahun Baru Islam

    Tahun Baru Islam 2025 Berapa Hijriah? Berikut Kumpulan Ucapan Menyambut Tahun Baru Islam

    PIKIRAN RAKYAT – Tahun Baru Islam 2025 berapa Hijriah? Cek informasi lengkapnya berikut ini, lengkap dengan kumpulan ucapan memperingati Tahun Baru Islam 2025.

    Diketahui bahwa Tahun Baru Islam 2025 bertepatan dengan 1447 Hijriah.

    Tahun Baru Islam 2025 atau 1447 Hijriah ini jatuh pada hari ini, 27 Juni 2025. Oleh karena itu, berikut ini kumpulan ucapan selamat Tahun baru Islam 2025.

    Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 2025/1447 Hijriah

    Selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Semoga di tahun yang baru ini, kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT.

    Pergantian tahun adalah momentum untuk introspeksi. Mari kita tinggalkan yang buruk dan memulai lembaran baru dengan semangat hijrah. Selamat Tahun Baru 1447 H.

    Selamat menyambut 1 Muharram 1447 H. Semoga tahun ini membawa cahaya baru, harapan baru, dan kekuatan iman yang lebih kokoh untuk kita semua.

    Di fajar 1 Muharram ini, mari kita panjatkan doa. Semoga langkah kita di tahun 1447 Hijriah ini selalu dibimbing menuju kebaikan dan keridaan-Nya. Selamat Tahun Baru Islam.

    Bulan sabit menandai dimulainya tahun yang baru. Semoga hati kita disucikan, amal kita diterima, dan doa kita diijabah. Selamat Tahun Baru Islam 1447 H.

    Kullu ‘aam wa antum bikhair. Selamat Tahun Baru Islam 2025. Semoga setiap hari di tahun mendatang menjadi lebih baik dari hari-hari yang telah berlalu.

    Selamat Tahun Baru 1447 Hijriah. Jadikan semangat hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat bagi sesama, dan lebih dekat kepada-Nya.

    Semoga di tahun 1447 Hijriah ini, Allah SWT melimpahkan rahmat, mengampuni dosa-dosa kita, dan membukakan pintu rezeki yang berkah. Selamat Tahun Baru Islam.

    Tahun berganti, harapan bersemi. Mari kita perbarui niat dan tekad untuk menjadi insan yang lebih bertakwa. Selamat 1 Muharram 1447 H.

    Untuk keluarga dan sahabat terkasih, Selamat Tahun Baru Islam 1447 H. Semoga kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian senantiasa menyertai kita semua.

    Hijrah bukan hanya tentang berpindah tempat, tetapi juga tentang berpindah dari kegelapan menuju cahaya iman. Selamat Tahun Baru Islam 2025.

    Selamat Tahun Baru Hijriah 1447. Semoga lembaran baru ini kita isi dengan amalan-amalan saleh dan hati yang selalu bersyukur.

    Dengan kerendahan hati, mari kita sambut Tahun Baru Islam 1447 H. Semoga Allah menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur dan sabar.

    Selamat 1 Muharram 1447 H. Tahun baru, semangat baru. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan pererat tali persaudaraan.

    Semoga fajar pertama di Tahun Baru Islam ini membawa berkah yang melimpah dan menjadi awal dari segala kebaikan yang akan datang. Selamat Tahun Baru 1447 Hijriah. ***

  • BSU Kemnaker 2025 Belum Cair? Ini Cara Cek Status Pencairannya!

    BSU Kemnaker 2025 Belum Cair? Ini Cara Cek Status Pencairannya!

    PIKIRAN RAKYAT – Catat informasi pencairan BSU Kemnaker 2025 dalam artikel ini, lengkap dengan cara mengecek status pencairan dananya ke rekening.

    Seperti yang diketahui, BSU Kemnaker 2025 telah cair ke sejumlah pekerja atau buruh yang terverifikasi sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah.

    Berdasarkan data yang diunggah oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 25 Juni 2025, BSU 2025 telah mencapai tahap 1 yang cair ke 2.450.068 pekerja atau buruh.

    Untuk mengetahui BSU Kemnaker 2025 sudah cair atau belum ada dua cara mudah yang bisa dilakukan. Berikut informasinya.

    Cara Cek BSU Kemnaker 2025

    1. Cek Rekening Bank

    Jika BSU Kemnaker 2025 telah cair, uang bantuan langsung di transfer ke rekening penerima.

    Pekerja bisa mengecek secara berkala kondisi rekening bank yang terdaftar. Biasanya akan ada status dimana Bantuan Subsidi Upah atau BSU sudah cair dengan nominal Rp600.000.

    2. Akses Web bsu.kemnaker.go.id

    Cara cek pencairan BSU Kemnaker 2025 bisa dilakukan secara online dengan langkah-langkah ini:

    Buka web  bsu.kemnaker.go.id secara online di HP atau komputer

    Pilih cek NIK penerima

    Input NIK untuk pengecekan BSU

    Input kode keamanan

    Pilih tombol Cek Status

    Apabila pencairan telah dilakukan, maka akan muncul ucapan selamat dana BSU sudah tersalurkan ke rekening Bank yang dituju.

    Itulah dia informasi seputar pencairan dana BSU Kemnaker 2025. ***