Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Perang Dagang AS Vs China, Apa Dampaknya bagi Ekonomi Dunia?

    Perang Dagang AS Vs China, Apa Dampaknya bagi Ekonomi Dunia?

    PIKIRAN RAKYAT – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif lebih dari 100% terhadap seluruh impor barang dari China mulai Rabu, 9 April 2025. Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran luas tentang potensi pecahnya perang dagang berskala penuh antara dua raksasa ekonomi dunia.

    Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, pemerintah China menyatakan tidak akan mundur dan siap ‘berjuang sampai akhir’. Negeri Tirai Bambu ini juga meningkatkan hambatan perdagangannya terhadap produk-produk asal Amerika Serikat, menandakan bahwa kedua negara telah memasuki fase eskalasi baru dalam konflik dagang yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

    Implikasi Terhadap Ekonomi Global

    Konflik dagang antara AS dan Tiongkok tidak hanya berdampak pada kedua negara tersebut, tetapi juga berisiko mengguncang ekonomi global. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), kedua negara menyumbang sekitar 43% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Jika perang dagang benar-benar terjadi dan menyebabkan perlambatan ekonomi atau bahkan resesi di AS dan China, maka dampaknya akan menyebar ke seluruh dunia.

    Dampak yang paling nyata adalah perlambatan pertumbuhan global, penurunan investasi internasional, dan gangguan rantai pasok dunia yang saling terintegrasi. Ketidakpastian juga akan menekan pasar keuangan global dan memperbesar volatilitas di sektor-sektor penting seperti energi, teknologi, dan manufaktur.

    Pada tahun 2024, Amerika Serikat mengekspor berbagai komoditas utama ke China, di antaranya adalah kacang kedelai, produk farmasi, dan minyak bumi. Kacang kedelai menjadi komoditas penting karena digunakan sebagai pakan untuk sekitar 440 juta babi di China, mencerminkan pentingnya komoditas tersebut dalam sektor pertanian dan peternakan di negara tersebut.

    Sebaliknya, impor utama AS dari China mencakup barang-barang elektronik, komputer, mainan, dan baterai yang sangat penting untuk kendaraan listrik. Salah satu kategori terbesar adalah telepon pintar, yang menyumbang 9% dari total impor AS dari China. Banyak dari perangkat ini diproduksi di China untuk perusahaan teknologi Amerika seperti Apple.

    Kebijakan tarif yang diberlakukan Trump sebelumnya sudah menaikkan harga barang-barang tersebut sekitar 20%. Jika tarif dinaikkan hingga lebih dari 100%, dampaknya bisa meningkat hingga lima kali lipat, membebani konsumen AS dengan harga yang jauh lebih tinggi.

    Senjata Dagang Non-Tarif

    Selain tarif, kedua negara memiliki cara lain untuk menekan satu sama lain. China memiliki kontrol signifikan atas penyulingan logam langka yang vital bagi berbagai industri teknologi dan militer, seperti litium, tembaga, galium, dan germanium. China sebelumnya telah membatasi ekspor galium dan germanium, yang digunakan dalam radar dan pencitraan termal.

    Sementara itu, AS di bawah kepemimpinan sebelumnya, termasuk Presiden Joe Biden, telah memperketat pembatasan ekspor microchip canggih ke China, yang sangat penting untuk pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). Trump juga berencana menekan negara-negara lain seperti Meksiko, Vietnam, dan Kamboja agar tidak berdagang dengan China jika ingin mempertahankan akses pasar AS.

    Risiko Dumping dan Persaingan Tidak Sehat

    China dikenal sebagai negara manufaktur terbesar di dunia, dengan surplus perdagangan barang hampir 1 triliun dolar AS. Banyak barang produksinya disubsidi oleh pemerintah, sehingga dapat dijual di bawah harga pasar. Jika akses ke pasar AS dibatasi, ada kemungkinan besar bahwa produk-produk seperti baja akan “dibuang” ke pasar negara lain, termasuk Eropa dan Asia Tenggara.

    Hal ini dapat mengancam industri dalam negeri negara-negara tujuan ekspor, yang pada akhirnya berdampak pada lapangan kerja dan upah pekerja lokal. Di Inggris, kelompok industri UK Steel telah memperingatkan potensi membanjirnya baja murah dari China sebagai dampak lanjutan dari konflik dagang ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertemuan Prabowo-Megawati Singgung Masalah Strategis Nasional dan Global, PDIP: Menyangkut Keselamatan Rakyat

    Pertemuan Prabowo-Megawati Singgung Masalah Strategis Nasional dan Global, PDIP: Menyangkut Keselamatan Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli menyebut, pertemuan Presiden Prabowo ke kediaman Megawati Soekarnoputri hanya berlangsung empat mata.

    Dia mengatakan, banyak membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi sebagai dua tokoh bangsa yang sudah bersahabat baik sejak dahulu hingga saat ini.

    “Ibu Megawati dan Presiden Prabowo melangsungkan pembicaraan empat mata selama sekira 1,5 jam,” ujar Guntur dikutip dalam keterangannya, Rabu, 9 April 2025.

    Guntur mengatakan, pembicaraan lain antara dua orang yang juga sama-sama memimpin partai politik besar di Indonesia tersebut, tentu juga membahas masalah-masalah strategis nasional.

    “Terutama hal-hal yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara hukum Pancasila,” katanya.

    Selain itu, tambah Guntur, dalam pembicaraan yang lain, Presiden ke-5 dan ke-8 RI tersebut juga mendiskusikan masalah-masalah global seperti Perang Dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, konflik Israel dengan negara-negara Arab, Perang Rusia-Ukraina, Ketegangan di Laut China Selatan dan global warming serta dampaknya bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

    “Terutama jika menyangkut kepentingan-kepentingan strategis nasional dan internasional yang akan berdampak kepada nasib rakyat dan masa depan bangsa serta negara Indonesia,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Uni Eropa Perluas Pasar Akibat Tarif Impor AS, Produk Ini Mungkin Masuk ke Indonesia

    Uni Eropa Perluas Pasar Akibat Tarif Impor AS, Produk Ini Mungkin Masuk ke Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Akibat dampak tarif impor AS, Uni Eropa (UE) dikabarkan akan menjajaki kerja sama perdagangan dengan sejumlah negara. Salah satunya dengan Indonesia.

    Selain dengan Indonesia, organisasi regional ini akan juga menjajaki kerja sama perdagangan dengan sejumlah negara mitra dagang baru. Mereka adalah India, Thailand, Filipina, dan negara-negara Teluk.

    Uni Eropa pun dikabarkan juga akan mengupayakan perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang yang baru. Karenanya, tak ada hambatan termasuk adanya tarif dalam perdagangan.

    Komisaris EU, Maros Sefcovic untuk Keamanan Perdagangan dan Ekonomi, mengutarakan hubungan perdagangan dengan AS sangat tak baik. “Situasi perdagangan dengan AS, mitra terpenting kami, saat ini berada pada titik kritis,” ujarnya.

    Situasi buruk tersebut tak lain disebabkan kebijakan tarif impor AS terhadap produk Uni Eropa. Tarif yang ditetapkan oleh Trump sebesar 20 persen hingga 25 persen. Organisasi kawasan di Benua Eropa ini mencatatkan 13 persen dari total perdagangan dunia.

    Produk-produk Uni Eropa

    Sepuluh kategori produk terbesar yang diekspor Uni Eropa ke AS, dilansir dari Eurostat, mencakup aneka obat-obatan, peralatan kesehatan, kendaraan bermotor, alat berat, aneka mesin, produk organik, minyak mentah, alat ukur, dan minuman beralkohol.

    Seiring dengan penetapan tarif impor AS, harga komoditas tersebut akan lebih mahal di negara adidaya tersebut. Karenanya, bisa saja dijual ke beberapa mitra dagang baru. Termasuk juga Indonesia.

    Saat ini, Uni Eropa mengupayakan bernegosiasi dengan AS dengan mengajukan sejumlah tawaran strategis. Salah satunya tawaran kerja sama menghadapi tantangan yang sama, yaitu kebutuhan terhadap semikonduktor dan barang tambang.

    Akan tetapi, bila AS lama tak meresponsnya, kemungkinan akan mengambil tindakan membalas tarif tersebut. Maros Sefcovic menegaskan bahwa UE tak bisa menunggu terlalu lama.

    “EU tetap terbuka dan lebih memilih negosiasi, tetapi kami tak akan menunggu selamanya tanpa adanya kemajuan yang berarti,” ujarnya menegaskan. Tanggal 9 April menjadi hari pengambilan keputusan apalah UE akan melakukan pembalasan tarif impor AS.

    Bila disetujui oleh negara anggota, maka pembalasan akan diterapkan dua tahap, yaitu pada tanggal 15 April dan 15 Mei.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kronologi Pemecatan Direktur IT Bank DKI, Pramono Anung Jengkel Ultimatum Jajaran

    Kronologi Pemecatan Direktur IT Bank DKI, Pramono Anung Jengkel Ultimatum Jajaran

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memecat Direktur Teknologi dan Operasional (IT) Bank DKI Amirul Wicaksono, demi membereskan masalah gangguan sistem yang menggelisahkan nasabah.

    Terungkap dalam rapat bersama direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa, 8 April 2025, Pramono menindak tegas hingga mengultimatum jajaran bank tersebut.

    “Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya, segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ucap Pramono, dilihat dari video rapat yang diunggahnya, di akun instagram pribadinya, @pramonoanungw, Rabu, 9 April 2025.

    Tak hanya itu, Pramono juga meminta Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo segera melaporkan kasus kepada aparat kepolisian. Pasalya, diduga kuat Amirul turut terlibat dalam kasus gangguan layanan Bank DKI sejak 29 Maret lalu tersebut.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam, enggak mungkin,” ujarnya.

    Kronologi Pemecatan Direktur IT

    Kronologi pemecatan Amirul dimulai ketika mencuat dugaan serangan siber Bank DKI. Demikian pernyataan Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana.

    Justin mengungkapkan, ia menerima aduan mengenai gangguan layanan Bank DKI sejak 29 Maret 2025, ketika nasabah kesulitan transfer antarbank.

    Gangguan ini terus berlanjut sehingga nasabah terpaksa menarik uang melalui ATM atau kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual. Justin lalu meminta pimpinan Bank DKI untuk mengambil langkah jelas.

    “Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya, via pernyataan tertulis, Kamis, 3 April 2025 pekan lalu.

    Justin menjelaskan, pihaknya belum memiliki kesempatan untuk menyelidiki aduan tersebut lebih lanjut, namun ia meminta Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada aparat penegak hukum jika hal itu terbukti terjadi.

    “Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarny.

    Justin menyatakan bahwa Bank DKI seharusnya tidak menghadapi serangan siber sendirian, karena ada berbagai lembaga yang siap membantu, seperti Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan, untuk mengungkap dan menindak pihak-pihak yang terlibat.

    Ia juga mengingatkan pimpinan Bank DKI akan pentingnya menjaga kepercayaan nasabah, yang merupakan kunci keberhasilan dan kelangsungan bisnis perbankan.

    Justin mengutip data tahun 2023, yang menunjukkan bahwa 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI.

    Ia khawatir, jika gangguan yang dialami nasabah tidak segera ditangani, hal tersebut bisa menurunkan kepercayaan nasabah dan berisiko memicu bank rush, di mana nasabah menarik uang mereka secara bersamaan, yang bisa merugikan Bank DKI.

    Setelahnya, DKI 1, Pramono Anung langsung memberhentikan Direktur IT bersangkutan, dan meminta seluruh jajarannya supaya tak ikut campur dalam kasus ini. Pramono bahkan mengaku tak segan bertindak tegas bagi siapa saja yang intervensi.

    “Enggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan,” tuturnya.

    ”Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” kata dia lagi.

    Politikus senior PDIP ini mengingatkan direksi Bank DKI agar kasus serupa tidak terulang, sambil mendorong bank membuka saham terbuka untuk publik atau initial public offering (IPO).

    “(Gangguan layanan) ini yang terakhir, enggak boleh lagi ada kejadian keempat. Kalau bisa, Bank DKI ini IPO, enggak mungkin diselesaikan satu setengah tahun, maksimal enam bulan,” tutur Pramono. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Alasan Mufti Besar Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel Penjajah: Bukan Untuk Agenda Sembrono

    Alasan Mufti Besar Mesir Tolak Fatwa Jihad Melawan Israel Penjajah: Bukan Untuk Agenda Sembrono

    PIKIRAN RAKYAT – Mufti Agung Mesir, Nazir Ayyad dengan tegas menolak fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) terkait genosida di Gaza. Dia menyebut fatwa tersebut tidak sah secara syar’i dan berpotensi membahayakan keamanan masyarakat dan stabilitas kawasan.

    Fatwa yang dikeluarkan IUMS pada Jumat 4 April 2025 lalu menyerukan seluruh umat Muslim yang mampu untuk melancarkan jihad terhadap Israel penjajah, sebagai respon terhadap apa yang mereka sebut sebagai “genosida” dan “kehancuran menyeluruh” yang dilakukan Israel penjajah di Jalur Gaza.

    “Kegagalan pemerintah Arab dan Islam untuk mendukung Gaza saat sedang dihancurkan dianggap oleh hukum Islam sebagai kejahatan besar terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza,” kata Ali al-Qaradaghi, Sekretaris Jenderal IUMS.

    IUMS juga menyerukan negara-negara Muslim untuk segera melakukan intervensi militer, politik, dan ekonomi terhadap Israel penjajah serta memberlakukan pengepungan terhadap negara tersebut.

    Mufti Ayyad: Jihad Bukan Keputusan Sembarang Entitas

    Menanggapi seruan tersebut, Nazir Ayyad selaku otoritas tertinggi dalam urusan fatwa di Mesir menegaskan bahwa fatwa semacam itu melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah.

    “Tidak ada kelompok atau entitas individu yang memiliki hak untuk mengeluarkan fatwa tentang hal-hal yang rumit dan kritis yang melanggar prinsip-prinsip Syariah dan tujuannya yang lebih tinggi,” tuturnya dalam pernyataan resmi, Selasa 8 April 2025.

    Menurut Ayyad, deklarasi jihad dalam Islam hanya dapat diumumkan oleh otoritas sah yang diakui, yakni pemerintah dan kepemimpinan politik yang berwenang, bukan oleh serikat atau organisasi yang tidak memiliki legitimasi negara.

    “Di era kita saat ini, otoritas ini terkandung dalam kepemimpinan negara dan politik yang diakui, bukan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh entitas atau serikat pekerja yang tidak memiliki otoritas hukum dan tidak mewakili Muslim baik secara agama maupun dalam praktik,” ujar Nazir Ayyad. 

    Dia juga menekankan bahwa jihad tidak bisa diserukan tanpa mempertimbangkan kondisi riil suatu negara, baik secara politik, militer, maupun ekonomi.

    “Menyerukan jihad tanpa memperhatikan kemampuan negara dan realitas politik, militer dan ekonominya adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, yang menyerukan kesiapsiagaan, kehati-hatian, dan pertimbangan konsekuensi,” kata Nazir Ayyad.

    Dukung Palestina dengan Cara yang Bijak

    Meski menolak fatwa jihad, Nazir Ayyad menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Namun, menurutnya, dukungan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan rakyat Palestina itu sendiri.

    “Mendukung rakyat Palestina dalam hak-hak sah mereka adalah kewajiban agama, kemanusiaan dan moral. Namun, dukungan ini harus diberikan dengan cara yang benar-benar melayani kepentingan rakyat Palestina, dan bukan untuk memajukan agenda spesifik atau usaha sembrono yang dapat menyebabkan kehancuran, pengungsian, dan bencana lebih lanjut bagi Palestina sendiri,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Middle East Eye.

    Penolakan dari Ulama Salafi Pro-Pemerintah

    Penolakan terhadap fatwa IUMS juga datang dari kalangan ulama Salafi di Mesir. Yasser Burhami, tokoh Salafi terkemuka dan pendukung Presiden Abdel Fattah el-Sisi, mengatakan bahwa fatwa tersebut tidak realistis dan bertentangan dengan perjanjian damai Mesir-Israel penjajah tahun 1979.

    Burhami, yang juga pimpinan Gerakan Salafi Mesir, mengatakan seruan jihad seperti itu hanya akan memperburuk situasi dan memicu ketegangan regional.

    Konteks Situasi di Gaza: Tuduhan Genosida dan Krisis Kemanusiaan

    Fatwa jihad IUMS muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel. Sejak agresi militer Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas, mayoritas wanita dan anak-anak. Selain itu, jutaan lainnya mengalami pengungsian paksa akibat kehancuran luas di Jalur Gaza.

    Saat ini, Jalur Gaza berada dalam kondisi pengepungan total, tanpa akses makanan, obat-obatan, atau bantuan kemanusiaan. PBB dan organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan akan krisis kemanusiaan besar-besaran jika situasi tidak segera berubah.

    Di sisi hukum internasional, Afrika Selatan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Sementara itu, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertemuan Prabowo dan Megawati, PDIP Akan Merapat Kabinet Merah Putih?

    Pertemuan Prabowo dan Megawati, PDIP Akan Merapat Kabinet Merah Putih?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta pada Senin, 7 April 2025.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum memastikan PDIP akan masuk Kabinet Merah Putih, usai pertemuan di kediaman Megawati itu.

    “Saya nggak tahu, karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata ya,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta pada Selasa, 8 April 2025 malam seperti dikutip dari Antara.

    Silaturahim

    Ia mengaku belum mengetahui secara persis perbincangan yang dilakukan Prabowo Subianto dan mantan Presiden ke-5 tersebut.

    Akan tetapi, Sufmi Dasco Ahmad yakin 2 tokoh nasional tersebut berbincang tentang pembangunan bangsa.

    “Ya kalau menyatukan visi tapi saya nggak tahu persis, tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia, itu pasti,” ujarnya melanjutkan.

    Pihaknya mengaku pertemuan dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Hubungan Baik

    Selama ini, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hubungan Prabowo dan Megawati bersahabat baik.

    “Pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lama semalam dan banyak dibahas oleh kedua tokoh ini,” ucapnya.

    Prabowo dan Megawati terlihat duduk bersama di sofa, dalam foto yang diunggah media sosial milik Dasco.

    Saat itu, Prabowo mengenakan kemeja safari khasnya dengan lencana kepresidenan. Sementara Megawati menggunakan kemeja dengan motif bunga-bunga.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jokowi Respons Pertemuan Empat Mata Prabowo-Megawati: Demi Kebaikan Negara

    Jokowi Respons Pertemuan Empat Mata Prabowo-Megawati: Demi Kebaikan Negara

    PIKIRAN RAKYAT – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin, 7 April malam, di Jakarta, salah satunya mendapat perhatian dari Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 RI.

    Jokowi menilai, pertemuan silaturahim antartokoh bangsa sangat baik untuk kedamaian Indonesia. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan pers di kediamannya, di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 8 April 2025.

    “Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega sangat baik, untuk kebaikan negara. Kalau bisa berkumpul akan jauh lebih baik dibandingkan tidak berkumpul,” kata Jokowi.

    “Ini masih dalam suasana Lebaran, silaturahim antarpemimpin, antartokoh dengan baik,” ujarnya lagi.

    Dalam kesempatan serupa, Jokowi sedang menerima kunjungan silaturahim Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Sejalan dengan itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Dahadalia menyatakan bahwa Indonesia memerlukan suasana yang harmonis dan kondusif, sehingga pertemuan antar tokoh bangsa sangat penting untuk dilakukan.

    “Kami semua menghargai, termasuk apa yang telah dilakukan Pak Prabowo, Ibu Mega. Pak Prabowo tidak hanya ke Bu Mega, tapi juga ke Pak Jokowi, Pak SBY, semua diperlakukan sama,” kata Bahlil.

    Ia menjelaskan, “Kita harus kompak membangun negara.”

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin, 7 April malam.

    Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu Prabowo dan Megawati bersilaturahim dan membahas kondisi global.

    Momen Jokowi Bukber dengan Prabowo

    Presiden RI Prabowo Subianto membagikan momen kebersamaan lagi bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pasalnya, Rabu, 26 Maret 2025, Prabowo berbuka puasa bersama Jokowi, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Momentum tersebut dibagikan melalui keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, dalam siaran resminya di Jakarta, Rabu, 26 Maret 2025.

    Dijelaskan bahwa Presiden Prabowo langsung yang mengundang Jokowi untuk berbuka puasa bersama petang kemarin.

    “Presiden ke-7 RI tiba di Istana melalui gerbang utama. Enam anggota Paspampres, yang berbaju biru, menyambut kedatangan Joko Widodo,” demikian siaran resmi Sekretariat Presiden, dikutip Kamis, 27 Maret 2025.

    Masih dari siaran resmi serupa, Presiden Prabowo disebutkan menyambut sendiri kedatangan Jokowi di Istana.

    Keduanya terlihat berjabat tangan, kemudian berjalan bersama-sama menuju Presidential Lounge untuk mulai menyantap sajian buka puasa yang sudah disiapkan.

    Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Jokowi berbincang-bincang sambil menikmati hidangan buka puasa.

    “Acara ini mencerminkan pentingnya dialog antarpemimpin dalam menjaga kesatuan bangsa. Acara buka puasa itu juga menjadi kesempatan untuk berbincang lebih santai, saling bertukar cerita, dan menikmati kebersamaan di tengah rutinitas keduanya,” begitu bunyi siaran resmi Sekretariat Presiden.

    Setelah acara berbuka puasa bersama, Jokowi meninggalkan Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo mengantar Jokowi hingga ke depan kendaraannya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PDIP OTW Gabung Pemerintah? Penggabungan Visi Misi ‘MegaPro’

    PDIP OTW Gabung Pemerintah? Penggabungan Visi Misi ‘MegaPro’

    PIKIRAN RAKYAT – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, Senin, 7 April 2025 malam, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat menuai sejumlah perhatian. Apakah artinya PDIP resmi bergabung dengan pemerintah?

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, setelah pertemuan, menanggapi ada tidaknya penggabungan visi misi MegaPro, slogan lawas saat Megawati dan Prabowo mencalonkan jadai pasangan Capres-Cawapres di pemilihan lampau.

    Dia mengaku tak tahu menahu perihal itu sebab obrolan kebanyakan dilakukan berdua saja tanpa pihak lain, termasuk Dasco.

    “Saya nggak tahu. Karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata (berdua saja),” ujar Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.

    “Ya kalau menyatukan visi saya gatau persis. Tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia itu pasti. Dan pertemuan penuh keakraban saya lihat kita dengar lebih banyak ketawa-ketawanya juga sih sebenarnya,” kata dia menegaskan.

    Luruskan Isu Pertemuan ‘Rahasia’

    Rombongan Kepala Negara RI itu datang ke kediaman Megawati tanpa transparansi kepada media massa. Namun, menurut Dasco, agenda memang tidak direncanakan secara formal padahal tidak ada maksud merahasiakan dari publik.

    “Ya kan kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan nggak usah kasih-kasih tahu kan. Kita juga datang enggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame kok semalem,” ujar Dasco, dikutip pada Rabu, 9 April 2025.

    Walaupun dihadiri sejumlah menteri, Dasco kemudian membantah saat ditanya apakah pertemuan itu terkait penyusunan Kabinet Merah Putih.

    “Enggak. Kebetulan aja itu abis rapat kemarin itu, saya juga tiba-tiba kok diajak,” tuturnya.

    Siapa Saja yang Ikut?

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco juga menyebut sejumlah tokoh turut hadir bersama Prabowo pada momen pertemuan itu.

    Di antaranya, Menteri Luar Negeri, Sugiono, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, serta Menko Polkam, Budi Gunawan dan lain-lain. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo dan Megawati Akhirnya Bertemu, Terbongkar Isi Obrolannya

    Prabowo dan Megawati Akhirnya Bertemu, Terbongkar Isi Obrolannya

    PIKIRAN RAKYAT – Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, akhirnya berlangsung pada Senin, 7 April 2025 malam.

    Pertemuan terjadi di rumah Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Hal ini diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

    “Semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teuku Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri,” ujar Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.

    Pertemuan Megawati dan Prabowo di Teuku Umar

    Lantas, apa yang dibahas kedua tokoh besar tersebut?

    Dasco menambahkan, keduanya akan lanjut bertemu seperti ini di masa depan. Baginya lumrah pertemuan macam begini di tengah kondisi global dan negara saat ini.

    “Ya saya rasa pertemuan silaturahmi antara kedua tokoh bangsa atau dengan sesama tokoh bangsa itu saya pikir hal yang wajar dan harus dilakukan di masa-masa pada saat sekarang ini. Semua tokoh bangsa kemudian harus bersatu bagaimana memikirkan bangsa dan negara pada saat situasi global saat ini,” ucapnya.

    Isi Obrolan Prabowo dan Megawati

    Terkait isi pembicaraan Prabowo-Megawati, Dasco hanya menekankan bahwa pertemuan itu bersifat kekeluargaan dan hangat.

    “Ya kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja. Dan bersahabat. Sehingga ya pertemuan semalam itu pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas kedua tokoh ini,” tutur dia.

    Namun, Wakil Ketua DPR RI ini mengaku tidak mengetahui dengan detail pembahasan yang terjadi antara kedua tokoh penting dalam politik nasional tersebut.

    “Saya enggak tahu persis tapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan,” kata dia.

    Pesan Megawati untuk Prabowo Tempo Lalu

    Pertemuan tiga presiden dan Ketua DPR tersebut menjadi momen bagi Presiden Prabowo dan para pemimpin lainnya untuk menjalin silaturahmi secara santai serta bertukar gagasan demi pembangunan Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi tiga presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

    Puan juga menyampaikan pesan ibunya, Megawati Soekarnoputri, untuk Presiden Prabowo. Megawati yang merupakan Presiden ke-5 RI tersebut diundang pula untuk menghadiri parade senja. Akan tetapi, ia dikonfirmasi tidak dapat hadir.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Puan menyampaikan pesan ibunya. *** 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Impor Naik, Komisi VI Desak Pemerintah Tempuh Jalur WTO

    Tarif Impor Naik, Komisi VI Desak Pemerintah Tempuh Jalur WTO

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo menyoroti keputusan Amerika Serikat (AS) yang secara sepihak mengenakan tarif hingga 32 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar langkah dagang biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori hambatan perdagangan yang tidak adil.

    Diketahui, pihak Pemerintah AS, berdalih bahwa tarif tinggi ini diberlakukan sebagai respons atas ketidakseimbangan akses pasar, terutama pada produk-produk seperti etanol dan sejumlah hambatan non-tarif lainnya.

    “Ini jelas menjadi tekanan yang tidak ringan bagi pelaku usaha kita. Apalagi dilakukan tanpa dialog terbuka dengan pemerintah Indonesia,” ujar Eko melalui keterangan tertulis yang diterima Pikiran-rakyat.com, Selasa, 8 April 2025.

    Lebih lanjut, Eko menegaskan, apapun alasannya, kebijakan itu sangat merugikan dan menciptakan ketidakpastian bagi eksportir Indonesia. Maka dari itu, ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang mengirimkan delegasi ke Washington untuk membuka ruang dialog dan menawarkan peningkatan impor produk dari AS sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan.

    Walaupun begitu, ia juga mengingatkan diplomasi saja tidak cukup. “Kalau negosiasi tidak membuahkan hasil yang adil, kami di Komisi VI mendorong agar persoalan ini dibawa ke WTO. Kita tidak boleh membiarkan negara lain bertindak semena-mena tanpa dasar yang kuat,” tegasnya.

    Politisi Fraksi Partai PAN itu turut menyoroti ketergantungan Indonesia pada pasar ekspor tertentu, terutama AS, yang menurutnya sudah berulang kali memberlakukan kebijakan dagang yang merugikan. Hal ini, menurutnya, menjadi peringatan keras agar Indonesia segera mempercepat diversifikasi pasar ekspor.

    “Pasar-pasar alternatif di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika harus segera dioptimalkan. Jangan sampai kita terus berada dalam posisi yang mudah ditekan oleh mitra dagang besar,” ujarnya.

    Komisi VI, tegas Eko, berkomitmen untuk terus mengawal isu ini secara intensif. Ia memastikan pihaknya akan terus meminta laporan perkembangan dari pemerintah, mendorong solusi konkret, dan memperkuat kebijakan nasional agar pelaku usaha tetap tangguh di tengah tantangan global yang kian kompleks.

    “Ini bukan hanya soal tarif. Ini tentang kedaulatan ekonomi kita dan keadilan dalam perdagangan internasional,” tandas Eko.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News