Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • PHK Massal Jadi Ancaman Buntut Kenaikan Tarif Impor AS, Satgas Khusus Segera Dibentuk

    PHK Massal Jadi Ancaman Buntut Kenaikan Tarif Impor AS, Satgas Khusus Segera Dibentuk

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto. Satgas PHK yang nantinya akan melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha dibentuk untuk mengantisipasi kebijakan tarif impor AS dimana Indonesia dikenakan 32 persen sehingga akan sangat berdampak.

    “Dampaknya akan sangat besar dan ancaman PHK di depan mata. Dengan bea masuk begitu besar sangat menyulitkan pasar dalam negeri, ekspor kita juga sangat signifikan ke AS,” jelasnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan pembentukan Satgas PHK sebagai respons terhadap ancaman efek domino kebijakan tarif baru yang ditetapkan Donald Trump.

    Said Iqbal menjelaskan, kebijakan Trump yang mengenakan tarif resiprokal 32 persen pada produk ekspor Indonesia, diprediksi berdampak pada gelombang PHK dalam waktu dekat. Ia bahkan menyebut sekitar 50 ribu buruh terancam kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan ke depan.

    “Kami sudah mengirim surat kepada American Federation of Labour (AFL) dan Congress of Industrial Organizations (CIO) agar membantu bahwa ada ancaman PHK di Indonesia bilamana Trump memaksakan kehendaknya mengenakan tarif,” kata Said Iqbal.

    Dia pun menekankan pentingnya Satgas PHK untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja secara terstruktur. “Di dalamnya ada Apindo Kadin, Kemnaker, Kemenko Perekonomiam, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap,” sambungnya.

    Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan buruh dengan pembentukan Satgas PHK. Dia menilai Satgas PHK penting untuk mengantisipasi PHK. “Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,” katanya.

    Hak buruh harus dibela

    Prabowo menekankan bahwa hak buruh harus dibela. Prabowo juga meminta agar Satgas dapat memetakan potensi PHK dan peluang lapangan kerja di setiap daerah. “Di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa link and match dan pemerintah akan bantu,” ujarnya.

    Prabowo mengingatkan jika ada PHK di Jawa, buruh harus siap jika mendapat peluang di wilayah lain. Hal ini dilakukan agar ada pemerataan. “Kalau ada perusahan yang PHK di Jawa, kita tawarkan yang PHK, saya bisa salurkan Anda bekerja tapi mungkin di Kalimantan, atau Halmahera, atau Waingapu, atau di Merauke,” jelasnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut usulan itu sejatinya bukan hal baru. “Realistis, itu sudah kita usulkan lama sebenarnya. Sudah jadi wacana lama, tapi baru dalam diskusi internal kita di kementerian ekonomi,” katanya.

    Dia menegaskan, jika Presiden telah memberi lampu hijau, maka pihaknya siap menindaklanjuti. “Tapi kalau Pak Presiden yang minta, ya artinya harus kita eksekusi,” ujar Yassierli yang juga mengungkapkan, kementeriannya sebenarnya telah menyiapkan fondasi pembentukan Satgas PHK sejak lama, terutama dalam hal pemetaan sektor dan kebutuhan tenaga kerja.

    “Secara tidak langsung kita sudah siapkan komponennya. Contoh, apa yang kami lakukan selama ini memetakan terkait pertumbuhan job creation sejauh mana di industri-industri,” ucapnya.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Enggak Mungkin Tanpa Melibatkan Orang Dalam

    Enggak Mungkin Tanpa Melibatkan Orang Dalam

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mencopot Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono dari jabatannya menyusul masalah dalam layanan Bank DKI tersebut dalam beberapa hari terakhir.

    “Jadi, untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” kata Pramono dalam sebuah video di akun Instagram resminya saat sedang melakukan rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota, dikutip Antara.

    Pramono menyebut bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Jakarta. Dia menyebut tindakan merugikan warga Jakarta harus diberikan konsekuensi atas perbuatan tersebut.

    Menurutnya kejadian yang terjadi tidak mungkin tanpa melibatkan orang dalam.

    “Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono.

    Jajarannya diminta tidak ikut campur soal masalah tersebut. Pramono ingin agar warga percaya bahwa mendapatkan pelayanan terbaik.

    “Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” kata Pramono.

    Pramono mengingatkan untuk kedepannya kejadian tersebut tak terulang kembali. Di sisi lain dia berharap Bank DKI bisa bisa masuk bursa saham.

    “Ini (gangguan layanan) yang terakhir. Enggak boleh lagi ada kejadian keempat,” kata dia.

    Sejumlah nasabah mengeluhkan tak bisa melakukan transaksi perbankan layanan Bank DKI sejak 30 Maret silam. Adapun Pramono dengan tegas meminta permasalahan ini dilaporkan ke Bareskrim untuk diproses secara hukum.

    Sementara itu, Bank DKI telah memulai proses pemulihan layanan secara bertahap setelah sempat mengalami gangguan selama beberapa hari terakhir. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 8 April 2025, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengatakan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank melalui ATM Bank DKI saat ini sudah bisa dilakukan.

    Adapun pemulihan layanan lainnya, akan segera menyusul sesuai dengan kesiapan sistem dan pengujian keamanan sistem yang saat ini sedang terus berlangsung.

    Agus juga memastikan bahwa seluruh data dan dana nasabah tetap aman dan tidak mengalami gangguan apa pun selama proses pemeliharaan layanan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gaza Telah Menjadi Ladang Pembantaian, Lingkaran Kematian yang Tak Berujung

    Gaza Telah Menjadi Ladang Pembantaian, Lingkaran Kematian yang Tak Berujung

    PIKIRAN RAKYAT – Kerusakan masif serta banyaknya jumlah korban genosida di Gaza telah menuai kecaman dunia. Namun, Israel tetaplah Israel yang bebal dan tak mengindahkan kecaman tersebut.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan setempat, sejak serangan Israel ke Gaza Oktober 2023 lalu, Israel telah menewaskan 50.810 warga Palestina yang sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai 115.688 lainnya.

    Banyaknya korban jiwa serta kerusakan masif yang semakin meluas, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengatakan Gaza telah menjadi “ladang pembantaian”.

    Selain itu, dia menyebut Gaza telah dibiarkan dengan kondisi yang mengenaskan tanpa setetes bantuan pun lebih dari sebulan. Situasi ini begitu mengerikan dan membuat penduduk Palestina di wilayah tersebut tersiksa.

    “Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes pun bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat-obatan. Tidak ada pasokan komersial,” katanya kepada wartawan di New York.

    “Ketika bantuan telah habis, pintu air kengerian telah terbuka kembali. Gaza adalah ladang pembantaian dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak berujung,” tuturnya dilaporkan WAFA.

    Tak hanya melakukan genosida, Israel juga tak mengizinkan bantuan internasional masuk ke kawasan tersebut. Padahal, bantuan sangat diperlukan oleh warga Palestina di Gaza yang kian hari berada dalam situasi sulit.

    “Tidak ada pasokan kemanusiaan yang dapat memasuki Gaza. Sementara itu, di titik-titik penyeberangan, pasokan makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung menumpuk, dan peralatan vital tertahan,” kata Guterres.

    “Saya tegaskan, kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, imparsialitas, independensi, dan netralitas. Akses kemanusiaan tanpa hambatan harus dijamin,” katanya.

    Guterres juga turut menanggapi usulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang ingin memindahkan warga Palestina ke berbagai negara.

    “Warga Palestina memiliki hak untuk hidup di Palestina, di negara Palestina, berdampingan dengan negara Israel. Dipaksa untuk dipindahkan adalah melanggar hukum internasional,” tuturnya.

    Setidaknya 58 warga Palestina tewas dan 213 lainnya terluka di Jalur Gaza selama 25 jam terakhir akibat genosida Israel yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, menurut laporan medis.

    Menurut sumber yang sama, layanan darurat masih belum dapat menjangkau banyak korban dan mayat yang terjebak di bawah reruntuhan atau berserakan di jalan.

    Di sisi lain pasukan pendudukan Israel terus menargetkan ambulans dan kru pertahanan sipil dalam genosida di Gaza.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadwal Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Jateng, Banten, Kepulauan Riau, dan Kalsel

    Jadwal Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Jateng, Banten, Kepulauan Riau, dan Kalsel

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar gembira bagi para pemilik kendaraan di berbagai daerah Indonesia! Pemerintah di beberapa provinsi telah mengumumkan program diskon dan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang akan berlangsung pada tahun 2025.

    Kebijakan ini memberikan kesempatan emas bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak tanpa beban denda, serta mendapatkan diskon menarik untuk pembayaran pajak kendaraan.

    Berikut adalah jadwal lengkap diskon dan pemutihan pajak kendaraan di 6 provinsi Indonesia:

    1. Jawa Barat

    Program: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

    Periode: 20 Maret – 30 Juni 2025

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kebijakan penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan.

    Sehingga warga Jabar yang mempunyai Tunggakan Pajak hanya dibebankan Pajak hanya untuk tahun berjalan saja.

    2. Jawa Tengah

    Program: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

    Periode: 8 April – 30 Juni 2025

    Provinsi Jawa tengah juga ikut memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dengan periode yang hampir sama dengan provinsi Jawa barat.

    3. Banten

    Program: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

    Periode: 10 April – 30 Juni 2025

    Provinsi Banten juga ikut memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang berlaku mulai tanggal 10 April 2025.

    4. Aceh

    Program: Pembebasan Pajak Progresif

    Periode: Hingga 31 Desember 2025

    Pemerintah Provinsi Aceh melanjutkan program pembebasan pajak progresif hingga akhir tahun 2025.

    Kendaraan memenuhi Jalan Cimareme di depan Kantor Samsat Kabupaten Bandung Barat, Selasa (8/4/2025). Tingginya animo masyarakat mengikuti program pemutihan pajak kendaraan di Samsat KBB berdampak kemacetan parah kendaraan di jalan tersebut.

    Pajak progresif adalah pungutan yang berlaku bagi pemilik kendaraan lebih dari satu. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

    5. Kepulauan Riau

    Program: Diskon Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

    Periode: Januari – Juni 2025

    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan diskon PKB sebesar 13,94 persen dan diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 39,75 persen.

    Dengan kebijakan ini, masyarakat Kepulauan Riau hanya perlu membayar pajak kendaraan sesuai besaran tahun 2024.

    6. Kalimantan Selatan

    Program: Diskon Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

    Periode: 5 Januari – 28 Juni 2025

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan diskon PKB sebesar 25 persen dan pembebasan BBNKB.

    Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan.

    Tujuan dan Manfaat Program

    Program diskon dan pemutihan pajak kendaraan ini bertujuan untuk:

    – Meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

    – Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

    – Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

    Pemerintah di berbagai provinsi menghimbau kepada seluruh pemilik kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

    Jangan lewatkan kesempatan untuk melunasi tunggakan pajak dan mendapatkan diskon menarik. Mari bersama-sama membangun daerah yang lebih baik dengan menjadi warga negara yang taat pajak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gaza Jadi Medan Pembunuhan, Israel Penjajah Perketat Rezim Militer di Tepi Barat

    Gaza Jadi Medan Pembunuhan, Israel Penjajah Perketat Rezim Militer di Tepi Barat

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyampaikan kecaman keras terhadap agresi militer Israel penjajah di Jalur Gaza yang terus berlanjut tanpa jeda.

    Dia menyebut Gaza telah berubah menjadi “medan pembunuhan” akibat serangan brutal Israel penjajah yang menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina.

    “Gaza adalah medan pembunuhan – dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak ada habisnya,” kata Antonio Guterres dalam konferensi pers di New York, Selasa 8 April 2025.

    Gaza Tanpa Bantuan, Situasi Kemanusiaan Memburuk

    Guterres menyoroti kondisi kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan di Gaza. Selama lebih dari sebulan, tidak ada bantuan kemanusiaan yang berhasil masuk ke wilayah itu.

    “Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat. Tidak ada pasokan komersial,” ucapnya.

    Antonio Guterres juga menolak keras mekanisme baru yang diusulkan Israel penjajah untuk mengontrol masuknya bantuan, menyebutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

    “Kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, ketidakberpihakan, kemandirian dan netralitas,” tuturnya.

    Agresi Terus Berlanjut: Serangan Udara Tewaskan Anak-anak

    Serangan udara Israel penjajah pada Selasa 8 April 2025 malam menewaskan enam warga sipil, termasuk tiga anak-anak, di daerah pengungsian al-Mawasi, sebelah barat Khan Younes, Jalur Gaza bagian selatan. Jet-jet tempur dilaporkan menargetkan tenda pengungsi dan beberapa titik di lingkungan Zeitoun, Gaza.

    Menurut sumber medis, hanya dalam 24 jam terakhir, sedikitnya 58 jenazah warga Palestina ditemukan, dan 213 orang terluka di berbagai wilayah Gaza.

    Sejak Israel penjajah kembali melanjutkan serangan udara besar-besaran pada 18 Maret 2025, usai mengakhiri secara sepihak gencatan senjata, lebih dari 1.449 orang tewas dan 3.647 terluka dalam waktu kurang dari sebulan.

    Secara keseluruhan, sejak awal agresi Oktober 2023, Israel penjajah telah menewaskan 50.810 warga Palestina dan melukai 115.688 lainnya, mayoritas adalah wanita dan anak-anak. Selain itu, sekitar 10.000 orang masih dinyatakan hilang dan diduga tewas tertimbun di bawah reruntuhan.

    Tepi Barat: Pengetatan Militer dan Penutupan Sekolah UNRWA

    Sementara itu, Israel penjajah juga terus memperketat kontrol di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pada Selasa malam, tentara Israel penjajah meningkatkan pembatasan di pos pemeriksaan Beit Furik, timur kota Nablus.

    Warga dilaporkan dipaksa turun dari kendaraan dengan tangan terangkat, mengalami kekerasan fisik, dan ditahan dalam waktu lama hingga menyebabkan kemacetan parah.

    Sejak dimulainya gencatan senjata awal tahun ini, militer Israel penjajah justru memperluas blokade dan membangun penghalang baru. Setidaknya 898 titik penghalang kini mengisolasi wilayah Tepi Barat, termasuk 18 gerbang militer baru yang dibangun sejak awal 2025.

    Pengetatan ini bertepatan dengan penutupan enam sekolah yang berafiliasi dengan UNRWA di Yerusalem Timur. Penutupan dilakukan oleh aparat Israel penjajah dengan dalih keamanan, meski dikecam luas sebagai bentuk pembungkaman hak pendidikan warga Palestina.

    Pengusiran Sistematis dan Serangan terhadap Komunitas Badui

    Di wilayah Jericho, komunitas Arab al-Mlaihat menjadi sasaran serangan brutal kolonis Israel penjajah. Penjajah bersenjata dan bertopeng dilaporkan menyerbu pemukiman Badui, menggeledah lumbung ternak, dan mencoba menabrak seorang guru perempuan.

    “Serangan ini adalah bagian dari upaya sistematis pendudukan untuk menggusur komunitas Badui dan mencuri tanah mereka demi perluasan permukiman ilegal,” kata Hasan Mlaihat, pengawas dari Organisasi al-Baidar.

    Sekitar satu juta warga Israel penjajah saat ini tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang menurut hukum internasional merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.

    Guterres: Pemindahan Paksa adalah Kejahatan

    Menanggapi usulan dari mantan Presiden AS Donald Trump untuk “memindahkan warga Palestina ke negara-negara lain”, Guterres dengan tegas menolaknya.

    “Palestina memiliki hak untuk tinggal di Palestina, di negara Palestina, berdampingan dengan negara Israel. Dipaksa untuk dipindahkan bertentangan dengan hukum internasional,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari WAFA News.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dokter Peserta PPDS Unpad Diduga Pelaku Pelecehan Seksual di RSHS Bandung, Kemenkes Angkat Bicara

    Dokter Peserta PPDS Unpad Diduga Pelaku Pelecehan Seksual di RSHS Bandung, Kemenkes Angkat Bicara

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran (Unpad) diduga melakukan pelecehan seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

    Kementerian Kesehatan (Kemenses) angkat bicara soal dugaan pelecehan seksual di RSHS Bandung pada korban yang merupakan penunggu seorang pasien.

    Kasus ini ditanggapi Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya di Jakarta pada Rabu, 9 April 2025.

    “Kita sudah berikan sanksi tegas berupa melarang PPDS tersebut untuk melanjutkan residen seumur hidup di RSHS dan kami kembalikan ke FK Unpad,” ucap Azhar seperti dikutip dari Antara.

    Hukuman Wewenang FK Unpad)

    Menurutnya, Unpad dan RSHS Bandung menerima laporan kekerasan seksual pada seorang anggota keluarga pasien, yang terjadi pertengahan Maret 2025 di area rumah sakit.

    “Soal hukuman selanjutnya menjadi wewenang Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran,” lanjut Azhar.

    Ia mengaku, Unpad dan RSHS Bandung mengecam keras segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pelayanan kesehatan dan akademik serta mengambil sejumlah langkah.

    Beberapa langkah tersebut menurutnya yakni pendampingan korban dalam proses pelaporan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

    Selain itu, komitmen melindungi privasi korban dan keluarga, serta pemberhentian terduga pelaku dari PPDS.

    Pelaku Sudah Ditangkap Polisi

    Sebelumnya, media massa memberitakan Polda Jabar sudah menangkap pelaku pelecehan seksual di RSHS Bandung sebelum Lebaran 2025.

    Namun, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan belum menjelaskan detail soal kasus ini, tapi akan merilis secara lebih lanjut.

    Pihaknya mengaku seluruh proses telah berlangsung secara lengkap serta menemukan sejumlah barang bukti seperti obat bius dan kondom.

    Sebagai informasi, kasus ini ramai usai terdapat korban yang menceritakan peristiwa yang dialaminya di media sosial.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gaza Jadi Medan Pembunuhan, Israel Penjajah Perketat Rezim Militer di Tepi Barat

    Organisasi Israel Ungkap Kesaksian Tentara-Tentara Zionis, Gaza Diratakan seperti Hiroshima

    PIKIRAN RAKYAT – Organisasi non-pemerintah yang berasal dari Israel yaitu Israel Breaking The Silence merilis laporan soal kebiadaban Israel di Gaza, Palestina. Laporan tersebut berisi kesaksian dari para prajurit Israel yang tidak disebutkan namanya.

    Para prajurit menggambarkan penghancuran serta pembunuhan besar-besaran yang terjadi di Gaza. Dalam laporan itu diungkap bahwa Israel melakukan upaya untuk menciptakan zona penyangga di Gaza.

    “Salah satu misi ini adalah untuk menciptakan ‘zona penyangga’ di dalam Jalur Gaza, yang dalam praktiknya berarti meratakan area tersebut dengan tanah. Melalui penghancuran yang luas dan disengaja, militer meletakkan dasar bagi kendali Israel di masa mendatang atas area tersebut,” demikian laporan itu.

    Dilaporkan zona penyangga ini membentang dari pantai utara Gaza hingga perbatasan selatan dengan Mesir. Lokasinya berada di dalam Gaza, yang berarti di luar perbatasan Israel yang diakui internasional.

    Organisasi itu melaporkan zona penyangga sebelumnya meluas sekitar 300 meter (984 kaki) ke dalam Gaza. Zona baru tersebut berkisar antara 800m hingga 1.500m (2.624-4.921 kaki) lebarnya, yang memengaruhi area seluas sekitar 55-58 kilometer persegi (21-22 mil persegi) sekitar 16% dari lahan kantong tersebut, termasuk 35% dari area pertaniannya.

    Pengakuan tentara zionis

    Berikut adalah pengakuan demi pengakuan dari prajurit Israel yang tercantum dalam laporan Israel Breaking the Silence.

    “Apa yang mereka (komandan) katakan di ruang operasi pada bulan November (2023) adalah bahwa perang tersebut diperkirakan akan berlangsung selama satu tahun, kami akan menaklukkan area yang akan dibersihkan dari segalanya,” kata seorang mayor di Divisi Gaza Utara Angkatan Darat 

    Pada operasi Januari dan Februari 2024, pasukan Israel diberi tahu bahwa di area tersebut tidak ada warga sipil dan semuanya dianggap teroris.

    “Tidak ada penduduk sipil. Mereka teroris, semuanya. Tidak ada orang yang tidak bersalah,” ujar seorang perwira bintara dari Korps Lapis Baja.

    “Kami masuk dan jika kami mengidentifikasi tersangka, kami menembak mereka,” tuturnya lagi.

    “‘Beruang’, D9 (buldoser lapis baja), melaju dan merobohkan semua yang ada di jalurnya. Intinya, semua dirobohkan, semua yang dibangun, kebun buah, kandang sapi, kandang ayam,” ucapnya.

    Bahkan, menurutnya setelah bangunan-bangunan dirobohkan kondisi wilayah tersebut seperti Hiroshima, Jepang setelah dibom Amerika Serikat.

    “Hiroshima. Itulah yang saya katakan, Hiroshima,” katanya.

    Seorang prajurit lain juga mengungkap pengakuan serupa. Dia adalah sersan pertama di Batalyon Cadangan 5, mengatakan tugas utama mereka di Khuza’ah, Khan Younis, antara Desember 2023 dan Januari 2024.

    “Saya berbicara tentang ratusan unit bangunan, kehancurannya total,” ujarnya.

    Dalam operasi penghancuran tersebut, Divisi Gaza memetakan zona kehancuran menggunakan warna: 

    “Hijau berarti lebih dari 80% bangunan dirobohkan, bangunan tempat tinggal, rumah kaca, gudang, pabrik, harus datar,” ucapnya.

    Pengakuan lain datang dari seorang sersan pertama di Korps Teknik Tempur yang bertugas di Gaza utara pada November 2023. Dia menyebut hari-harinya saat ditugaskan di Gaza adalah melakukan penghancuran.

    “Anda bangun pagi-pagi, mencari lokasi, setiap hari, kecuali jika kami kehabisan bahan peledak,” ujarnya.

    Tak hanya melakukan penghancuran masif di Gaza, sejak Oktober 2023 lalu, Israel telah menewaskan 50.810 warga Palestina yang sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai 115.688 lainnya berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan setempat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ini Sanksi Berat Dokter Residen Anestesi Unpad, Pelaku Pemerkosa Penunggu Pasien

    Ini Sanksi Berat Dokter Residen Anestesi Unpad, Pelaku Pemerkosa Penunggu Pasien

    PIKIRAN RAKYAT – Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan seorang dokter residen anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) terhadap seorang pendamping pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung terus bergulir.

    Perkembangan signifikan terjadi dengan penahanan terduga pelaku, pemecatan dari program studi, hingga respons tegas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, dugaan tindak pidana asusila ini mencuat melalui viralnya informasi di media sosial dan pesan berantai, yang mengindikasikan adanya kekerasan seksual dengan menggunakan obat bius terhadap seorang wanita, anak dari pasien yang tengah dirawat di ICU RSHS.

    Kronologi yang terungkap menggambarkan rangkaian kejadian yang bermula dari tawaran cross match darah hingga dugaan pemberian obat penenang dan pemerkosaan di area sepi lantai 7 Gedung MCHC RSHS.

    Penahanan Terduga Pelaku

    Kabar terbaru mengkonfirmasi langkah tegas dari aparat kepolisian. Polda Jawa Barat (Polda Jabar) telah resmi menahan peserta PPDS FK Unpad berinisial PAP (31) terkait dugaan kekerasan seksual ini.

    Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, membenarkan penahanan tersebut, yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2025.

    “Iya kita tangani kasusnya, sudah ditahan tanggal 23 Maret tersangkanya,” ujar Kombes Pol Surawan dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Ia menjelaskan bahwa pelaku, seorang spesialis anestesi, diduga melakukan tindakan tersebut pada pertengahan Maret 2025 di lingkungan RSHS Bandung. Penahanan ini menjadi langkah awal dalam proses hukum untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban.

    Diberhentikan dan Dikeluarkan

    Tidak hanya dari pihak kepolisian, tindakan tegas juga datang dari almamater terduga pelaku, Universitas Padjadjaran (Unpad).

    Dekan Fakultas Kedokteran Unpad, Yudi Mulyana Hidayat, sebelumnya telah menyatakan pemberhentian PAP dari program PPDS.

    Kini, Rektor Unpad, Prof Arief S. Kartasasmita, menegaskan bahwa institusinya telah mengambil keputusan lebih lanjut berupa pemutusan studi terhadap dokter residen tersebut.

    “Tentu Unpad dalam hal ini sangat prihatin terhadap kasus ini. Secara umum Unpad tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum maupun pelanggaran norma yang berlaku,” tegas Prof Arief.

    Meskipun proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Unpad merasa memiliki indikasi dan dasar yang kuat untuk menjatuhkan sanksi akademik berupa pemutusan studi.

    Prof Arief menjelaskan bahwa aturan internal universitas dengan jelas menyatakan bahwa mahasiswa, dosen, maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Dengan keputusan ini, Unpad memastikan bahwa PAP tidak lagi memiliki status sebagai peserta didik dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun di lingkungan kampus maupun rumah sakit pendidikan.

    Langkah ini menunjukkan komitmen Unpad untuk menjaga integritas institusi dan memberikan sinyal yang jelas bahwa tindakan pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi.

    Lebih lanjut, Rektor Unpad menyampaikan keprihatinan mendalam dan penyesalan kepada korban serta keluarganya.

    Pihaknya juga memastikan akan memberikan pendampingan kepada korban dan terus berkoordinasi dengan RSHS serta kepolisian untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.

    “Kami turut prihatin dan menyampaikan penyesalan mendalam kepada korban dan keluarganya. Semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi pada masa mendatang,” ujar Prof Arief.

    Respons Kementerian Kesehatan

    Kasus ini juga mendapat perhatian serius dari tingkat kementerian. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut memberikan respons tegas terkait dugaan kekerasan seksual di RSHS Bandung ini.

    Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi tegas kepada dokter residen yang bersangkutan.

    “Kita sudah berikan sanksi tegas berupa melarang PPDS tersebut untuk melanjutkan residen seumur hidup di RSHS dan kami kembalikan ke FK Unpad. Soal hukuman selanjutnya menjadi wewenang Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran,” kata Azhar Jaya.

    Azhar Jaya juga menjelaskan bahwa Kemenkes telah menerima laporan mengenai kejadian kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh peserta PPDS FK Unpad terhadap anggota keluarga pasien di RSHS Bandung pada pertengahan Maret 2025.

    Pihaknya mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Unpad dan RSHS Bandung dalam menangani kasus ini.

    Langkah-langkah yang telah diambil oleh Unpad dan RSHS Bandung, seperti pendampingan korban, komitmen melindungi privasi, dan pemberhentian terduga pelaku dari program PPDS, juga mendapatkan perhatian positif dari Kemenkes.

    Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pemerintah dalam menangani kasus sensitif ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • China Tuding Donald Trump Tak Serius Berunding Soal Tarif Impor AS

    China Tuding Donald Trump Tak Serius Berunding Soal Tarif Impor AS

    PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian menyebut bahwa Donald Trump tak serius berdiskusi seputar tarif impor Amerika Serikat (AS). Bila serius, pemerintah negara adidaya ini seharusnya menunjukkan sikap hormat.

    “Jika AS benar-benar ingin berunding, mereka harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap memperlakukan pihak lain dengan setara, hormat dan saling menguntungkan,” katanya.

    Sementara itu, Trump menegaskan bersedia berunding dengan China. Namun, dengan catatan negara ini tak menaikkan tarif impor. Hal ini disampaikan olehnya setelah Negeri Tirai Bambu ini menetapkan tarif impor produk negara adidaya ini sebesar 34 persen.

    Sementara itu, Menkeu AS Scott Bessent menyarankan agar negara yang terdampak sebaiknya diam. Bila membalas, ia menegaskan akan terjadi eskalasi.

    Karena China tak mencabutnya, Trump mengancam akan menambah tarif impor sebesar 50 persen. Bila ditetapkan harga produk China naik sebesar 104 persen. Lin Jian menegaskan bahwa negaranya tak gentar dengan ancaman tersebut.

    Ia menegaskan tak akan membiarkan siapa pun mengambil hak rakyatnya. “Kami tidak akan membiarkan siapa pun merampas hak sah rakyat China untuk membangun,” ujarnya.

    Lin Jian pun mengutarakan bahwa kebijakan AS tersebut ditentang masyarakat dunia. “Ini adalah langkah khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi, yang ditentang luas oleh masyarakat internasional,” ujarnya.

    Lin Jian lalu menegaskan bahwa negara dan seluruh dunia siap melawan kebijakan tersebut. China tercatat sebagai eksportir terbesar ke AS. Nilai total impor sebesar 439 miliar dolar AS (sekira Rp7,4 kuadriliun).

    Saat Trump mengumumkan tarif impor AS pekan kemarin, China menempati peringkat pertama. Produk asal negara berpenduduk terbesar di dunia ini dikenai tarif 54 persen.

    Respons PBB

    PBB merespons perang dagang antara AS dengan China. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa perang dagang takkan ada pemenangnya dan merugikan dunia. “Perang dagang sangat negatif. Tidak ada pemenang, semua orang cenderung kalah,” katanya.

    Setelah Trump resmi mengumumkan tarif impor AS pekan kemarin, ada negara yang membalas dan ada juga mengupayakan negosiasi. Indonesia menempuh langkah yang kedua.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Ungkap Rencana Pemanggilan Ridwan Kamil Terkait Kasus Bank BJB, Kapan Tepatnya?

    KPK Ungkap Rencana Pemanggilan Ridwan Kamil Terkait Kasus Bank BJB, Kapan Tepatnya?

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicara Tessa Mahardhika menyampaikan informasi terkini mengenai rencana pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Tessa menegaskan, hingga saat ini belum ada kepastian terkait waktu pemanggilan Ridwan Kamil.

    “Sejauh informasi yang saya dapat, belum ada info pasti kapan RK akan dipanggil,” kata Tessa dalam keterangannya, Rabu, 9 April 2025.

    Tessa menegaskan, meski belum ada kejelasan terkait waktu pemanggilan, KPK memastikan bahwa penyidik akan memanggil setiap pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

    “Saya kira penyidik memiliki strategi terkait kebijakan pemanggilan seseorang menjadi saksi. Tapi bisa saya pastikan setiap pihak yang rumah atau lokasinya telah digeledah, maka penyidik akan meminta konfirmasi dari yang bersangkutan,” ujar Tessa.

    KPK Sita Bukti Fantastis

    Penyidik KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti penting dalam rangkaian penggeledahan yang dilakukan selama tiga hari di kota Bandung mulai 10 Maret hingga 12 Maret 2025. Penggeledahan menyasar lebih dari 12 lokasi, termasuk rumah Ridwan Kamil dan kantor Bank BJB.

    Barang bukti yang disita yakni uang dalam bentuk deposito sekira Rp70 miliar dan beberapa kendaraan roda dua maupun roda empat. Kemudian, aset tanah rumah dan bangunan yang diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB tahun 2021-2023.

    “Ini secara overall ya, semua tempatnya saya tidak mendetailkan karena banyak tempat yang kami geledah selama 3 hari kurang lebih 12 tempat. Jadi saya tidak bisa mendetailkan, nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan pada rilis berikutnya,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025.

    Budi mengatakan, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti terkait dengan dugaan pengeluaran dana non-budgeter. Ia menyebut, pihaknya telah memetakan siapa saja pihak-pihak yang menikmati aliran dana non-budgeter tersebut.

    Budi kembali menekankan bahwa penggeledahan dilakukan di berbagai tempat, ia enggan memberikan perincian mengenai barang bukti yang ditemukan di setiap lokasi. Pada intinya banyak barang bukti yang didapatkan KPK selama penggeledahan.

    “Saya bukan ngomong di satu tempat. Selama tiga hari saya melaksanakan penggeledahan banyak yang kami dapatkan,” ucap Budi.

    Kenapa Rumah Ridwan Kamil yang Pertama Digeledah?

    KPK mengakui tempat yang pertama kali digeledah adalah rumah Ridwan Kamil yang berlokasi di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Budi menjelaskan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil dilakukan bukan tanpa alasan karena langkah tersebut diambil berdasarkan petunjuk yang diperoleh dalam proses penyidikan.

    “KPK dalam melaksanakan upaya penggeledahan paksa tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan sehingga kami melakukan penggeledahan,” kata Budi.

    Akan tetapi, Budi tidak dapat membeberkan secara detail mengenai alasan konkret kenapa rumah Ridwan Kamil yang pertama kali digeledah. Karena, kata dia, hal itu menyangkut teknis penyidikan yang tidak bisa diungkap secara terperinci.

    “Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut siapa prioritas pertama saya geledah memang rumahnya RK,” ujar Budi.

    Lima Orang Jadi Tersangka

    KPK dalam kasus ini menetapkan lima tersangka, dengan rincian dua orang dari unsur Bank BJB dan tiga lainnya merupakan pihak swasta. Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka.

    “KPK per tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan 5 buah Sprindik. Tersangka dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian tiga orang dari swasta,” kata Budi.

    Secara terperinci lima tersangka adalah Direktur Utama nonaktif Bank BJB; Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corsec Bank BJB; Widi Hartono, pemilik agensi Arteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Ikin Asikin Dulmanan, pemilik agensi PSJ dan USPA; Suhendrik, dan pemilik agensi CKMB dan CKSB; Sophan Jaya Kusuma.

    Budi menjelaskan, pada 2021, 2022, dan Semester 1 2023, Bank BJB merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk Bank yang dikelola Divisi Corsec sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online melalui kerja sama dengan enam agensi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun enam agensi adalah PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB), PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), PT Antedja Muliatama (AM), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), dan PT BSC Advertising.

    Dengan rincian PT Cipta Karya Mandiri Bersama menerima dana iklan Rp41 miliar, PT Cipta Karya Sukses Bersama Rp105 miliar, PT Antedja Muliatama Rp99 miliar, PT Cakrawala Kreasi Mandiri Rp81 miliar, PT BSC Advertising Rp33 miliar, dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres Rp49 miliar.

    “Ditemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan Iklan sesuai permintaan BJB serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan PBJ (pengadaan barang dan jasa)” ucap Budi.

    Budi menyebut, terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media yaitu sebesar Rp222 miliar. Menurutnya, uang Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh BJB.

    “Yang sejak awal disetujui oleh YR selaku Dirut bersama-sama dengan WH untuk bekerjasama dengan 6 Agensi tersebut di atas untuk menyiapkan dana guna kebutuhan non-budgeter BJB,” ujar Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News