Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Viral Praktik Produksi Luxury Brand Barat Ternyata di China, Produsen Ungkap Biaya Pembuatan di TikTok

    Viral Praktik Produksi Luxury Brand Barat Ternyata di China, Produsen Ungkap Biaya Pembuatan di TikTok

    PIKIRAN RAKYAT – China dan Amerika Serikat sedang berada dalam ketegangan perdagangan dan kenaikan tarif. Di tengah kondisi ini, terungkap praktik produksi luxury brand barat ternyata di Tiongkok.

    Pabrik dan agen sumber daya China menggunakan TikTok guna mengungkap biaya produksi sebenarnya dari barang-barang mewah, mengklaim produk mereka dibuat di pabrik yang sama dengan merek-merek terkenal.

    Merek-merek seperti Louis Vuitton dan Lululemon menyangkal melakukan produksi di China. Saat batas waktu pengecualian tarif semakin dekat, para produsen Tiongkok berusaha memanfaatkan permintaan dari AS.

    Perang Dagang TikTok

    China memanfaatkan perang tarif untuk barang-barang mewah agar langsung dikirim dari pabrik. Mereka menemukan cara baru untuk menjangkau konsumen Amerika lewat TikTok.

    Alih-alih gerakan challenge viral, video-video ini difokuskan pada bagaimana barang-barang mewah dibuat, khususnya bagaimana pembeli AS bisa menghindari kenaikan harga eceran dan tarif dengan membeli langsung dari produsen China.

    Semakin banyak video yang mengklaim menjual barang-barang kelas atas seperti legging Lululemon, tas tangan Louis Vuitton serta tas Birkin dengan harga yang jauh lebih murah dari harga ecerannya.

    Video-video ini adalah bagian dari gelombang klip “Perang Dagang TikTok” yang membanjiri sejak kenaikan tarif Presiden Donald Trump.

    Beberapa bahkan berpendapat bahwa satu-satunya perbedaan antara produk bermerek dan produk sejenisnya yang lebih murah adalah labelnya.

    Klaim dalam video-video ini dengan cepat dibantah merek-merek mewah seperti Louis Vuitton yang sudah berulang kali menyatakan, tak ada satu pun barangnya yang dibuat di China.

    Seorang perwakilan dari Lululemon mengklarifikasi pada The Independent, hanya sekitar 3% dari produk akhirnya yang diproduksi di Tiongkok, perusahaan menyediakan daftar lengkap pemasok resmi di situs webnya.

    Strategi Penjualan

    Banyak pengguna TikTok masih tertarik dengan ide menurunkan harga eceran barang-barang mewah yang tinggi. Para ahli seperti Conrad Quilty-Harper, penulis Dark Luxury menyatakan banyak dari video ini tak menawarkan produk asli tapi palsu atau tiruan.

    Menurutnya mereka mencoba menyamakan produsen palsu di China dengan yang asli. Mereka sangat pintar dengan media sosial, dan sangat efektif dalam mendorong permintaan di Barat.

    Pengecualian tarif penting untuk barang di bawah akan berakhir pada Mei 2025, banyak yang percaya video dari pabrik ke konsumen ini mungkin bagian dari strategi yang lebih luas memanfaatkan perubahan kebijakan.

    Tenggat waktu yang semakin dekat mendorong produsen China dan kreator TikTok mempromosikan penjualan langsung menghindari kenaikan bea masuk yang akan datang.

    Keputusan Trump mengenakan tarif tinggi pada impor China mengguncang bisnis Amerika, perusahaan seperti Nike mempertimbangkan mengalihkan produksi kembali ke AS untuk menghindari komplikasi.

    Tarif khususnya pungutan sebesar 145% pada barang-barang China, tak hanya meningkatkan harga barang sehari-hari tapi juga menciptakan jalan baru produsen Tiongkok memasarkan barang-barang mereka langsung ke konsumen AS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 11 Teman Angkatan Bawa Skripsi,Ini Hasil Audiensi

    11 Teman Angkatan Bawa Skripsi,Ini Hasil Audiensi

    PIKIRAN RAKYAT – Universitas Gadjah Mada (UGM) didatangi puluhan orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke Fakultas Kehutanan guns meminta klarifikasi soal dugaan ijazah palsu Jokowi pada Selasa, 15 April 2025 pagi di Yogyakarta.

    Pimpinan UGM sudah menerima 3 orang perwakilan TPAU yaitu Roy Suryo, Tifauzia serta Rismon Hasiholan guna beraudiensi soal ijazah Jokowi.

    Menurut Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof. Wening Udasmoro, pihaknya mempunyai semua dokumen pendukung yang menunjukkan Jokowi mahasiswa sah dan lulus secara resmi.

    “Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridarma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan,” kata Wening saat konferensi pers di UGM pada Selasa, 15 April 2025 seperti dilansir dari Antara.

    Kronologi

    Menurut Wening, pihaknya sudah menunjukkan langsung dokumen akademik milik Jokowi termasuk skripsi asli yang tersimpan di perpustakaan fakultas dan foto-foto ketika wisuda di pertemuan dengan perwakilan TPUA.

    Ia mengatakan, Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan lulus pada 5 November 1985. Sebelas orang yang mengaku teman satu angkatan mantan presiden itu tampak membawa skripsi masing-masing.

    “Yang hadir tadi ada 11 orang teman satu angkatan Pak Jokowi. Mereka datang atas inisiatif sendiri,” lanjut Wening.

    Ia mengaku tak semua orang berhak mengakses data pribadi mahasiswa atau alumni terkait permintaan TPUA agar UGM menunjukkan semua dokumen secara terbuka.

    “Kalau ada keinginan agar data kami dibuka secara telanjang, kami harus tahu siapa yang berhak,” lanjutnya.

    Sekretaris UGM Andi Sandi mengaku pihak kampus akan membuka data yang bersifat publik seperti skripsi yang memang tersedia di perpustakaan. Data pribadi seperti ijazah hanya bisa dibuka jika diminta secara resmi pengadilan atau aparat penegak hukum.

    “Kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami. Jadi, ini tidak hanya spesifik orang tertentu, tidak. Akan tetapi, kami menjaga itu,” ujar Andi.

    Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta mengatakan Jokowi tercatat mengikuti semua tahapan akademik dari registrasi, perkuliahan, KKN sampai menyelesaikan serta mempertahankan skripsinya di hadapan penguji.

    UGM hanya menyimpan salinan ijazah serta dokumen akademik lainnya, sedangkan ijazah asli dipegang langsung Presiden ke-7 RI tersebut sebagai lulusan.

    “Nanti kalau ada proses lanjutan, terutama di pengadilan, kami akan bawa ke pengadilan. Kami tidak bisa melayani satu per satu,” ucap Sigit.

    Hasil Audiensi

    Tifauzia, salah satu perwakilan TPUA memahami ijazah asli Jokowi memang tak berada di UGM tapi di tangan yang bersangkutan.

    Ia menilai UGM seharusnya bisa menunjukkan dokumen pendukung lain seperti transkrip nilai atau KHS yang belum mereka peroleh dalam audiensi.

    “Saya tadi bersama teman-teman ini mengajak UGM untuk bersikap netral. Jadi, UGM harus juga melihat bahwa kami ini para peneliti itu ingin menjaga muruah UGM dan menjaga muruah Indonesia,” kata Tifa.

    UGM mempersilakan pihak-pihak yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi guna menempuh jalur hukum. Jika bergulir ke pengadilan, pihak kampus siap hadir dan menunjukkan dokumen secara terbuka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Eks Orang Kepercayaan Jokowi Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di LPEI

    Eks Orang Kepercayaan Jokowi Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di LPEI

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Staf Khusus Bidang Ekonomi era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta, terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pada Senin, 14 April 2025.

    Pemeriksaan tersebut berlangsung selama sekira 10 jam. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan bahwa Arif Budimanta diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk mendalami perkara yang tengah diusut lembaganya.

    “Semua keterangan yang dibutuhkan akan ditanyakan oleh penyidik. Tentunya 10 jam itu bukan waktu yang sedikit, berarti banyak materi yang perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan,” kata Tessa kepada wartawan, dikutip Rabu, 16 April 2025. 

    Menurut Tessa, pemeriksaan dilakukan dalam koridor hukum dan memperhatikan hak saksi untuk beristirahat. Saat ditanya lebih lanjut mengenai keterkaitan pemeriksaan dengan kasus LPEI, Tessa membenarkan pemeriksaan Arif Budimanta dilakukan dalam rangka penanganan perkara yang melibatkan lembaga pembiayaan milik negara tersebut. 

    “Clue-nya tentunya pasti dimintakan keterangan untuk perkara yang saat ini sedang ditangani, Itu sudah pasti,” ucap Tessa.

    Tessa belum mengungkap secara spesifik apakah ada bukti baru yang tengah digali dari keterangan Arif Budimanta. Namun ia menyatakan bahwa penyidik dapat saja meminta keterangan tambahan untuk memperkuat alat bukti yang ada.

    “Apakah ada tambahan lagi keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik dalam rangka alat bukti tambahan bisa jadi tetapi tidak bisa dikonfirmasi saat ini,” ujar Tessa.

    KPK Tetapkan 5 Tersangka 

    KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dua tersangka adalah pihak LPEI sedangkan tiga lainnya merupakan debitur, tetapi lembaga antirasuah belum menahan seluruh tersangka.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, identitas lima tersangka adalah Dwi wahyudi (Direktur pelaksana I LPEI), Arif Setiawan (Direktur Pelaksana 4 LPEI), Jimmy Masrin (Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy), Newin Nugroho (Direktur Utama PT Petro Energy), dan Susy mira dewi sugiarta (Direktur PT Petro Energy).

    “Saat ini, KPK belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. KPK masih terus melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan perkara ini,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 3 Maret 2025. 

    Budi mengatakan, LPEI memberikan fasilitas kredit kepada 11 debitur yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp11,7 triliun. Lembaga antirasuah mencium adanya konflik kepentingan antara Direktur LPEI dengan debitur PT PE karena mudahnya proses pemberian kredit. 

    “Siduga telah terjadi benturan kepentingan antara Direktur LPEI dengan Debitur (PT PE) dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit,” ucap Budi. 

    Budi mengungkapkan, direktur LPEI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP. Selain itu, direktur LPEI juga memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan.

    “PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlaying pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. PT PE Melakukan window dressing terhadap Laporan Keuangan (LK)” ucap Budi. 

    Fasilitas Kredit Tidak Digunakan Sesuai Peruntukan 

    Lebih lanjut Budi menuturkan, PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI. Akibat praktik kotor ini, kerugian negara dalam pemberian kredit ke PT PE mencapai 60 juta Dolar Amerika Serikat atau Rp900 miliar. 

    “Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPEI khusus kepada PT PE ini, diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar $ USD 60 juta,” ujar Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Terungkap! Ini Alasan KPK Geledah Rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya

    Terungkap! Ini Alasan KPK Geledah Rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah milik mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti yang berada di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 14 April 2025.

    Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan kasus suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2021–2022.

    Penggeledahan ini ternyata berkaitan dengan jabatan La Nyalla yang pernah menjabat Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2010–2019. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto pun membenarkan bahwa proses penyidikan yang tengah dilakukan lembaganya memiliki kaitan dengan jabatan La Nyalla di KONI Jatim.

    “Terkait dengan penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan sebagai ketua KONI,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025.

    KPK Geledah Kantor KONI Jawa Timur

    Setelah menggeledah rumah La Nyalla, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di Kota Surabaya. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut, namun ia belum menyebut lokasinya. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik menggeledah Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jatim.

    “Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa, 15 April 2025.

    Tessa juga belum membeberkan secara terperinci mengenai temuan barang bukti di lokasi penggeledahan. Ia menyatakan, informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh proses penggeledahan rampung.

    “Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” ucap Tessa.

    Sita Aset Legislator Gerindra Anwar Sadad Senilai Rp8,1 Miliar

    Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK menyita tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar, pada 8 Januari 2025.

    Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, aset-aset bernilai miliaran rupiah itu disita penyidik dari tangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Anwar Sadad (AS).

    Dalam kasus ini, Anwar Sadad yang kini menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra sudah berstatus tersangka tapi belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

    “Info dari satgas itu dari pak AS,” kata Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 14 Januari 2025.

    Sementara itu, Tessa menjelaskan, penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dugaan suap pengurusan dana hibah. Menurutnya, lembaga antirasuah akan terus mengembangkan pengusutan perkara tersebut.

    “KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” tutur Tessa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penghapusan Utang UMKM Mandek Gegara Urusan Administrasi, Dana Padahal Sudah Siap

    Penghapusan Utang UMKM Mandek Gegara Urusan Administrasi, Dana Padahal Sudah Siap

    PIKIRAN RAKYAT – Rencana penghapusan kredit macet bagi sekitar satu juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga kini belum terealisasi sepenuhnya. Sebab utamanya adalah menunggu restu dari jajaran direksi baru bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, pendanaan untuk program ini sebenarnya sudah tidak ada masalah. Anggaran penghapusan utang telah disepakati di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing bank milik negara.

    “Alhamdulillah di dalam RUPS Bank Himbara sudah dialokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM yang total kurang lebih 1 juta pengusaha UMKM. Khusus untuk Bank BRI estimasinya kurang lebih sekitar Rp15,5 triliun, itu sudah diketok di RUPS. Artinya dalam konteks isu anggaran untuk penghapusan piutang sudah no issue,” ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Belum ada persetujuan OJK

    Meski anggaran sudah tersedia, proses administrasi masih jadi penghambat. Dijelaskan, sejumlah direksi baru di bank Himbara belum bisa menandatangani keputusan penting karena belum mendapatkan persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Jadi, kita tunggu fit and proper administrasi di OJK. Artinya apa? Direksi-direksi di Bank Himbara kita belum memiliki otorisasi untuk menandatangani terkait keuangan, menunggu approval dari OJK. Jadi tinggal tunggu saja,” ujarnya.

    Ketika ditanya soal berapa banyak pelaku UMKM yang sudah mendapatkan penghapusan utang, Maman tidak merinci. Namun dipastikan bahwa prosesnya tetap berjalan meski belum sepenuhnya rampung.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada 5 November 2024.

    Kebijakan penghapusan piutang macet ini berlaku dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak PP tersebut disahkan.

    Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM pada tiga sektor, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Sektor-sektor ini dinilai sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.

    Namun, tidak semua pelaku UMKM berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Sebab, kebijakan ini hanya berlaku pada UMKM yang telah masuk dalam daftar penghapusbukuan bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) atau bank Himbara.

    Jika sudah masuk dalam kategori hapus buku maka bank-bank BUMN bisa menghapus tagih kredit para pelaku UMKM

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih telah berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis.

    Beberapa di antaranya yakni peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan di awal tahun 2025, kenaikan UMP sebesar 6,5%, penghapusan utang macet bagi UMKM, perpanjangan penyimpanan DHE Sumber Daya Alam di dalam negeri, serta upaya menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10% saat libur Nataru dan program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale di akhir tahun 2024.

    “Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, pemerintah optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2028, seiring dengan peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Skandal Suap Penanganan Perkara CPO, Pejabat Wilmar Group Ditetapkan Tersangka oleh Kejagung

    Skandal Suap Penanganan Perkara CPO, Pejabat Wilmar Group Ditetapkan Tersangka oleh Kejagung

    PIKIRAN RAKYAT – Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skandal kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah mulai terungkap. Kali ini, giliran seorang pejabat dari salah satu raksasa industri kelapa sawit di Indonesia, Wilmar Group, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    Tersangka dimaksud adalah Muhammad Syafei (MSY) yang menjabat sebagai Social Security Legal di Wilmar Group. Penetapan ini diumumkan langsung oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 April 2025, malam. 

    “Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang diperoleh. Penyidik menyimpulkan telah ditemukan dua alat bukti yang cukup sehingga menetapkan satu orang tersangka atas nama MSY yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group,” kata Abdul Qohar. 

    Begitu statusnya menjadi tersangka, Syafei pun langsung digiring ke Rumah Tahanan Cabang Kejaksaan Agung untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 16 April 2025. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

    “Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejasaan Agung Republik Indonesia Berdasarkan Surat Penahanan Nomor 28 Tanggal 15 April 2025,” tutur Abdul Qohar. 

    Siapa Saja yang Diduga Terlibat?

    Syafei bukan satu-satunya yang tersangkut dalam pusaran kasus ini. Kejagung sebelumnya telah menetapkan tujuh tersangka yang diduga terlinat praktik suap demi memuluskan vonis lepas atas kasus ekspor CPO. Praktik ini diduga melibatkan tiga perusahaan besar yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

    Para tersangka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan; Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara; Wahyu Gunawan, dan dua pengacara Marcella Santoso serta Ariyanto Bakri. 

    Yang mengejutkan, tiga hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO juga masuk dalam daftar. Mereka adalah Djuyamto sebagai ketua majelis, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom sebagai anggota. Ketiganya diduga menerima suap senilai Rp22,5 miliar untuk memberikan putusan vonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging 

    Apa Itu Vonis Lepas?

    Vonis lepas merupakan keputusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak tergolong sebagai tindak pidana.

    Dalam kasus ini, Muhammad Syafei (MSY) disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf A Junto Pasal 5 Ayat 1 Junto Pasal 13 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bikin Kegiatan Bersepeda Lintasi JLNT Casablanca, Pramono Anung Dikritik Banyak Pihak

    Bikin Kegiatan Bersepeda Lintasi JLNT Casablanca, Pramono Anung Dikritik Banyak Pihak

    PIKIRAN RAKYAT – Agenda bersepeda Silaturahride with Mas Pram yang akan diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuai kritik dari Koalisi Mobilitas Berkelanjutan yang terdiri dari
    B2W Indonesia, Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal menyoroti soal acara bersepeda itu yang direncanakan akan melalui jalur layang non tol (JLNT) Casablanca. Padahal secara regulasi jalur tersebut tidak boleh dilintasi sepeda.

    Koalisi Mobilitas Berkelanjutan (KMB) menyampaikan sikap penolakan terkait rute bersepeda melintasi JLNT Casablanca, ketika memenuhi undangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 10 April lalu. Namun, alih-alih ruang diskusi, pertemuan berlangsung satu arah dan politis.

    “Bukannya berdiskusi, kami justru menjadi penonton presentasi konsep yang telah matang dan siap saji. Apalagi yang disajikan membuat kami kaget, acara bersepeda itu akan melalui jalan JLNT Casablanca, bahkan dua kali putaran. Saat itu juga, kami menyampaikan penolakan keras terhadap penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute sepeda dalam acara ini,” demikian pernyataan Koalisi dalam keterangan resmi yang diterima.

    Adapun penolakan ini bukan tanpa dasar, pasalnya secara regulasi yang ada sudah jelas melarang sepeda melintas di JLNT. Hal ini bukan karena sepeda tak penting, melainkan keselamatan harus didahulukan.

    Sebagai informasi, Silaturahride with Mas Pram dijadwalkan pada 19 April 2025 dan rencananya akan diikuti oleh komunitas dengan total 400 orang lebih pesepeda untuk bersepada menggelilingi Jakarta. Selama acara, jalan akan sepenuhnya ditutup dan hanya untuk rombongan sepeda peserta.

    KMB berpandangan, kegiatan tersebut seolah menghidupkan kembali stigma lama bahwa bersepeda hanya untuk kaum tertentu, dengan gaya tertentu, dan pada momentum seremonial.

    “Kami berorientasi kepada keselamatan jalan secara keseluruhan dan jangka panjang, apabila acara ini diberlakukan, maka akan menjadi preseden buruk dalam konsistensi keselamatan jalan, masyarakat pengguna sepeda motor dan pesepeda akan menganggap bahwa melewati JLNT itu adalah boleh,” kata Founder Road Safety Association Rio Oktaviano.

    Maka dari itu, Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menyampaikan pernyataan sikap antara lain menolak keras penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute bersepeda, mengecam normalisasi pelanggaran hukum oleh pejabat publik yang semestinya menjadi teladan.

    Menyesalkan proses perencanaan kegiatan yang tidak partisipatif dan tidak menghargai masukan komunitas, serta menyerukan agar Pemprov DKI kembali kepada arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

    “Kami mendorong Mas Pram untuk tidak terjebak dalam euforia pencitraan, tapi kembali meneguhkan komitmen terhadap transportasi berkelanjutan yang taat hukum dan berpihak pada rakyat,” katanya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong melakukan beberapa hal guna meneguhkan kembali komitmen transportasi berkelanjutan dan taat hukum.

    1.Evaluasi total arah kebijakan kota ramah sepeda.

    2.Tingkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalur sepeda yang aman dan terkoneksi.

    3.Memprioritaskan integrasi pembangunan lajur sepeda seluruh kota.

    4.Lakukan edukasi dan kampanye keselamatan sepeda secara berkala. 

    5.Libatkan komunitas dan warga dalam setiap perencanaan transportasi.

    6. Berpartisipasi aktif dalam peringatan United Nations Global Road Safety Week 2025.

    “Kami bukan menentang kegiatan bersepeda. Kami menentang segala bentuk pelanggaran hukum yang dibungkus dalam gimmick populis. Karena ketika hukum bisa dinegosiasikan untuk kepentingan simbolik, maka yang rusak bukan hanya marka jalan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemimpinnya,” tambah Alfred Sitorus aktifis Koalisi Pejalan Kaki.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPKH Distribusikan 152,4 Juta Saudi Arabian Riyal untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

    BPKH Distribusikan 152,4 Juta Saudi Arabian Riyal untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara resmi menyerahkan banknotes atau uang tunai dalam mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR) sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan living cost bagi jemaah haji reguler 1446 Hijriah atau 2025. Langkah itu merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta kesimpulan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII DPR RI yang menetapkan bahwa living cost harus dikembalikan dalam bentuk mata uang SAR.

    BPKH menyerahkan sebanyak SAR 152.490.000, disiapkan untuk memenuhi kebutuhan 203.320 jemaah haji reguler, beroleh SAR 750 atau Rp3.187.500 -per 1 SAR setara Rp4.240- masing-masing. Tiap-tiap jemaah akan menerima dalam pecahan SAR 500 (1 lembar), SAR 100 (2 lembar), dan SAR 50 (1 lembar).

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf mengatakan, penyediaan banknotes itu merupakan bentuk nyata komitmen BPKH dalam memastikan kenyamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah di Tanah Suci.

    “Dana living cost menjadi cadangan ketika terjadi kondisi darurat, bukan hanya untuk kebutuhan harian jemaah. Selain itu membantu pembayaran maupun kurban,” ucap Amri Yusuf melalui siaran pers, Selasa, 15 April 2025.

    Amri Yusuf pun menyampaikan, pengadaan banknotes itu merupakan bagian dari misi besar BPKH dalam memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang terus meningkat setiap tahun.

    “Misi pertama kami, yakni memastikan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, termasuk dalam menyiapkan segala kebutuhan jemaah di Tanah Suci,” tutur Amri.

    Amri pun menekankan, efisiensi biaya menjadi fokus utama BPKH bersama Kementerian Agama dalam merumuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Tahun ini, total biaya haji berhasil ditekan menjadi Rp89,4 juta per jemaah, turun dari Rp93,4 juta pada tahun sebelumnya.

    “Hanya Rp55,4 juta yang dibebankan kepada jemaah. Sisanya, sebesar Rp33,9 juta, ditanggung oleh BPKH sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan haji. Bahkan, dari Rp55,4 juta itu, jemaah masih menerima kembali dana dalam bentuk living cost sebesar SAR750 atau setara dengan sekitar Rp3 juta,” ucap Amri.

    Dia turut menyampaikan misi ketiga BPKH, yakni menyentuh aspek kemaslahatan umat, terutama bagi jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji dalam bentuk pelayanan langsung maupun dukungan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Selain itu, BPKH menyampaikan perlunya dukungan dari regulator dan pihak perbankan dalam memberikan relaksasi kebijakan operasional. Hal tersebut lantaran proses distribusi banknotes belum termasuk dalam pembahasan anggaran bersama DPR, kemudian menimbulkan beban operasional tambahan bagi BPKH.

    Sejak tahun 2019, BPKH telah empat kali melaksanakan pengadaan banknotes SAR, yakni pada 2019, 2022, 2024, dan 2025. Sementara itu, pada tahun 2023, living cost diberikan dalam bentuk rupiah. Dengan langkah ini, BPKH menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan haji secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

    Acara serah terima banknotes kepada jemaah haji berlangsung di Auditorium Brilian Center, Gedung BRI, Jakarta Pusat, belum lama ini. Acara itu dihadiri anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, M Arfi Hatim, Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin, Direktur Operational BRI Hakim Putratama.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Dapat Kembangkan Produk Turunan Sawit Jadi Biodiesel hingga Suplemen MBG

    Indonesia Dapat Kembangkan Produk Turunan Sawit Jadi Biodiesel hingga Suplemen MBG

    PIKIRAN RAKYAT – Ekspor sawit Indonesia ke Eropa, terutama ke Uni Eropa, menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kebijakan anti-deforestasi yang baru diberlakukan. Uni Eropa menjadi salah satu pasar utama minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia. Namun, kebijakan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive (RED) II, yang membatasi penggunaan biofuel sawit, telah memengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ekspor CPO saat ini hanya tinggal 7 persen dari sebelumnya hampir menyentuh 80 persen. Adapun selebihnya, sudah diolah menjadi menjadi turunan sawit itu sendiri.

    Ia menambahkan, publik mengenal produk turunan sawit selama ini hanya untuk minyak goreng, deterjen, dan sebagainya. Padahal, sawit dapat menjadi turunan dalam bentuk biodiesel untuk memenuhi kebutuhan BBM.

    “Sehingga, (hal itu dapat memenuhi kebutuhan energi) di tengah-tengah defisitnya kebutuhan BBM kita atau energi kita yang selama ini kita impor ya,” jelas Lamhot kepada Parlementaria usai Komisi VII melakukan pertemuan dengan mitra kerja dan stakeholder terkait sawit, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2025).

    Ia menjelaskan kebutuhan energi, khususnya BBM, per hari ini adalah kurang lebih sekitar 2 juta barel per hari (barel per day/bpd). Sementara, lifting migas nasional hanya mampu penuhi di angka sekitar 600 ribu bpd, sehingga Indonesia harus impor antara 1,4-1,6 juta bpd.

    “Nah, karena itu kita ingin mendorong industri sawit untuk memproduksi industri turunan untuk biodiesel untuk menutupi defisitnya BBM kita atau mengurangi angka importasi BBM kita. Kalau kemudian nanti semua industri sawit kita ini bisa memproduksi biodiesel sebagai hasil turunan daripada industri sawit, maka kemudian otomatis importasi kita terhadap BBM yang saat ini membebani APBN kita, itu tentu akan menurun jauh drastis,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

    Diketahui, saat ini Indonesia harus mengeluarkan anggaran untuk subsidi BBM per tahun sekitar 300-400 triliun. Karena itu, jika sawit dapat menjadi produk turunan berupa biodiesel, maka subsidi yang besar tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih urgen.

    Selain untuk kebutuhan biodiesel, produk turunan sawit yang juga tidak kalah penting adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Menurutnya, di beberapa negara Eropa, produk turunan sawit dapat digunakan sebagai suplemen nutrisi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Sehingga, hal ini dapat pula untuk menjadi suplemen makanan tambahan yang selaras dengan Program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG.

    “MBG tujuannya adalah untuk anak-anak kita sekarang ini supaya mendapat asupan gizi yang cukup, sehingga mereka nanti menjadi sumber daya manusia yang unggul di tahun-tahun yang akan datang, ternyata sawit ini juga kan adalah sumber nutrisi sebagai pengganti suplemen dan ini sudah umum digunakan di negara-negara lain,” tambahnya. 

    Bahkan, Lamhot menilai, negara di Eropa seperti Belanda telah menggunakan suplemen turunan produk sawit tersebut sebagai pemenuhan nutrisi sehari-hari. “Hanya itu saja yang dia pakai dan memang sudah terbukti bahwa ketika itu dikonsumsi itu long life-nya lebih tinggi karena udah tercukupi dengan gizinya,” pungkasnya.

     Hadir dalam pertemuan itu, perwakilan Kemenperin RI, PTPN IV, TVRI, RRI Pusat, RRI Medan, BPDPK, Palm Co (PTPN IV), PT. KINRA (KI Nusantara), PPKS/PT RPN Sumut, Pimpinan dan jajaran PKS Adolina, Pimpinan PalmCo dan Koperasi Gerak Nusantara, GAPKI, GAPKI Cabang Sumut, RSI (Rumah Sawit Indonesia) Cab Sumut, GIMNI, APOLIN, APROBI, AIMMI, AEMJI, APMJI, GAPULIMGI, dan GAPPKES MIKEMINDO.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Harus Terus Berbenah Demi Kemajuan Bangsa

    DPR Harus Terus Berbenah Demi Kemajuan Bangsa


    PIKIRAN RAKYAT –     Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan pentingnya semangat gotong-royong dan introspeksi diri bagi seluruh elemen di lingkungan DPR RI demi memperkuat kinerja lembaga perwakilan rakyat. Hal itu disampaikannya dalam momen halal bihalal bersama keluarga besar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    “Rakyat melihat apa yang akan kita hasilkan untuk bangsa dan negara. Saya meyakini kita tidak akan berhasil kalau kita sendirian. Kita hanya berhasil kalau kita bergotong royong bersama-sama sebagai satu keluarga besar,” ujar Puan.

    Ia menyampaikan bahwa keberhasilan DPR tidak hanya bergantung pada para anggota dewan dan pimpinan, tetapi juga merupakan hasil sinergi dengan Kesetjenan DPR dan seluruh pegawai di lingkungan parlemen.

    “Pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan seluruh anggota dewan tidak akan berhasil tanpa dukungan Kesetjenan dan pegawai lainnya. Begitu juga sebaliknya,” katanya. “Kita semua ini adalah satu keluarga besar. Satu keluarga besar rumah parlemen.”

    Dalam semangat Idulfitri 1446 Hijriah, Puan mengajak keluarga besar DPR menjadikan momen halalbihalal sebagai titik awal untuk memperbaiki diri dan meningkatkan profesionalitas, transparansi, serta kepekaan terhadap aspirasi masyarakat.

    “Kita harus menunjukkan bahwa DPR RI adalah lembaga yang hadir, peduli, dan mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan bangsa,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Puan pun mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan sinergi dan kebersamaan, DPR RI bisa menjadi lembaga modern, inklusif, dan berintegritas tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat adalah aset utama yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

    “Jangan sampai itu tergerus oleh kelalaian atau sikap abai. Mari kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Cucu Proklamator RI Bung Karno ini juga mengajak seluruh anggota DPR dan pegawai untuk memanfaatkan momen halalbihalal sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat komunikasi serta sinergi antarbagian.

    “Manfaatkanlah halalbihalal ini untuk mempererat tali silaturahmi kita, untuk mempererat komunikasi kita, dan sinergi kita,” ajaknya.

    Menutup sambutannya, Puan meminta seluruh keluarga besar DPR untuk terus mengabdi dengan hati yang bersih dan semangat yang baru.

    “Sekali lagi atas nama pimpinan DPR saya ucapkan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah acara ini hati kita bergembira, bersih kembali dalam menjalankan tugas-tugas kita di hari-hari yang akan datang,” tutupnya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News