Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • DPR Soroti Kasus Pelecehan Seksual di KRL, Desak Jaminan Keamanan untuk Perempuan dan Anak

    DPR Soroti Kasus Pelecehan Seksual di KRL, Desak Jaminan Keamanan untuk Perempuan dan Anak

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri menyoroti kasus pelecehan seksual yang baru-baru ini terjadi di KRL Commuter Line relasi Tanah Abang-Rangkasbitung. Irine meminta jaminan keamanan bagi perempuan dan anak-anak di transportasi umum termasuk KRL.

    Apalagi, kata Irine, setiap harinya jutaan penumpang perempuan baik pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga mengandalkan moda transportasi umum seperti KRL.

    “Transportasi umum bukan hanya alat mobilitas, tetapi ruang publik yang harus aman. Fasilitas transportasi umum harus jadi ruang aman bagi setiap perempuan dan anak di Indonesia,” ujar Irine, Sabtu 19 April 2025.

    “Tidak boleh ada satu pun perempuan yang merasa terancam hanya karena sedang dalam perjalanan. Pelecehan bukan kesalahan korban, dan tidak boleh ditoleransi dengan alasan apapun,” lanjutnya.

    Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan perhubungan dan infrastruktur itu pun mengapresiasi langkah cepat PT KAI Commuter dalam mengidentifikasi pelaku lewat teknologi CCTV serta koordinasi yang sigap dengan aparat kepolisian. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa langkah reaktif harus dibarengi upaya preventif yang kuat.

    “Tidak cukup hanya mengejar pelaku. Yang lebih penting adalah mencegah agar kejadian seperti ini tidak terulang. Edukasi, pengawasan, dan sistem pelaporan yang responsif harus menjadi standar dalam setiap layanan publik,” katanya.

    Irine juga meminta Kementerian Perhubungan dan PT KAI Commuter memastikan tidak ada celah bagi pelecehan seksual terjadi di transportasi umum. Ia menekankan keamanan pengguna, terutama perempuan dan anak-anak, harus menjadi prioritas utama dalam layanan publik.

    “Pengawasan, edukasi, dan tindakan pencegahan adalah tanggung jawab bersama. Operator wajib membangun sistem keamanan yang proaktif dan tanggap. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi soal komitmen melindungi penumpang,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Irine menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindakan pelecehan seksual. Ia juga meminta pemerintah menjadikan keselamatan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam kebijakan publik.

    “Pemerintah harus menjadikan keselamatan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam setiap kebijakan publik,” ucapnya menegaskan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PSU Kabupaten Serang Ada Politik Uang hingga OTT? Bawaslu Awasi Langsung

    PSU Kabupaten Serang Ada Politik Uang hingga OTT? Bawaslu Awasi Langsung

    PIKIRAN RAKYAT – Tersiar kabar adanya dugaan politik uang hingga penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang.

    Menanggapi informasi tersebut, Anggota Bawaslu RI, Puadi mengatakan bahwa pihaknya mengawasi pelaksanaannya secara langsung, hari ini, Sabtu, 19 April 2025.

    Ia menjelaskan, Bawaslu sigap melakukan pengawasan melekat dalam pelaksanaan PSU guna merespons faktor pelanggaran di daerah tersebut.

    “Kebetulan ada informasi yang sudah kami dapatkan dari semalam sampai perkembangan pagi sudah menerima operasi tangkap tangan (OTT). Dan pada hari ini kami langsung turun ke TPS-TPS yang menjadi lokasi OTT,” katanya, di Serang, Sabtu, 19 April 2025.

    Puadi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memiliki sejumlah bukti dari hasil operasi tangkap tangan (OTT). Pengawasan secara langsung dilakukan sebagai langkah lanjutan atas dugaan tersebarnya praktik politik uang.

    “Untuk OTT sudah ada 12 orang di berbagai kecamatan. Kami juga koordinasi terus dengan Bawaslu Provinsi Banten dan Kabupaten Serang dan proses pemeriksaan sedang berjalan,” katanya.

    Menurutnya, meski barang buktinya sudah ada, paling tidak nanti ada beberapa hal yang bisa digali lebih lanjut setelah dimintai keterangan. Karena dikhawatirkan sudah ada masyarakat yang sudah menerima politik uang ini.

    “Sehingga harus melakukan proses pengawasan melekat melalui jajaran kami untuk memastikan hal tersebut. Karena dalam pemilihan, baik pemberi maupun penerima politik uang bisa dikenai sanksi,” imbuhnya.

    Sementara itu, barang bukti yang berhasil diamankan meliputi uang tunai, perangkat elektronik, serta sejumlah dokumen pendukung lainnya.

    “Tentunya ini baru OTT, barang bukti sudah ada, tinggal nanti kami menggunakan prosedur hukum acara yang berlaku,” katanya.

    Pihaknya menekankan bahwa upaya pencegahan dan penindakan terus dilakukan, serta mengimbau masyarakat di Kabupaten Serang agar segera melaporkan jika memiliki informasi terkait kepada jajaran Bawaslu. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Link Real Count KPU 8 Daerah yang Gelar PSU Serentak Hari Ini, Pantau Sekarang!

    Link Real Count KPU 8 Daerah yang Gelar PSU Serentak Hari Ini, Pantau Sekarang!

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 secara serentak di delapan daerah pada Sabtu, 19 April 2025.

    PSU digelar sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menemukan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam proses pemilihan sebelumnya.

    Sebagai bentuk transparansi, KPU kembali menyediakan layanan pemantauan hasil penghitungan suara melalui situs resmi mereka.

    Masyarakat dapat mengakses real count PSU secara langsung melalui laman pilkada2024.kpu.go.id. Adapun link untuk masing-masing daerah ada di akhir artikel.

    Di laman resmi KPU, pengunjung dapat melihat hasil penghitungan suara berdasarkan Form Model C Hasil untuk Pemilihan Bupati maupun Wali Kota.

    Proses penghitungan dilakukan langsung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan diperbarui secara berkala.

    Cara Cek Hasil Real Count PSU Pilkada Hari Ini

    Cara Mengecek Hasil Real Count PSU Pilkada 2024:

    Kunjungi laman pilkada2024.kpu.go.id Pilih jenis pemilihan (Gubernur atau Bupati/Wali Kota) Pilih provinsi tempat PSU berlangsung Pilih kabupaten atau kota (misalnya: Gorontalo Utara) Tentukan kecamatan, kelurahan, lalu TPS Hasil penghitungan akan ditampilkan dalam bentuk dokumentasi Form Model C atau D Hasil

    Perlu diketahui bahwa publikasi Form Model C/D Hasil ini dimaksudkan untuk memberikan akses informasi kepada publik secara cepat dan terbuka.

    Meski demikian, rekapitulasi resmi tetap dilakukan secara berjenjang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi melalui rapat pleno terbuka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Link Real Count 8 Daerah yang Gelar PSU

    Kedelapan link real count daerah-daerah tersebut antara lain:

    Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan): KLIK DI SINI. Kabupaten Serang (Banten): KLIK DI SINI. Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat): KLIK DI SINI. Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan): KLIK DI SINI. Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat): KLIK DI SINI. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur): KLIK DI SINI. Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo): KLIK DI SINI. Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu): KLIK DI SINI.

    Dengan dilaksanakannya PSU Pilkada 2024 secara serentak di delapan daerah, KPU menegaskan komitmennya terhadap proses demokrasi yang bersih, jujur, dan transparan.

    Masyarakat diimbau untuk aktif mengikuti perkembangan hasil penghitungan suara melalui kanal resmi, serta tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama tahapan PSU berlangsung.

    Proses ini menjadi langkah penting dalam memastikan hak pilih rakyat benar-benar dihormati dan dijaga sesuai amanat konstitusi. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 8 Daerah yang Gelar PSU, Tasikmalaya hingga Bengkulu Selatan

    8 Daerah yang Gelar PSU, Tasikmalaya hingga Bengkulu Selatan

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan kesiapan penuh dalam menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 fase ketiga yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Sabtu, 19 April 2025.

    Dalam pelaksanaannya, PSU akan dilakukan secara serentak di delapan kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia, dengan total 8.763 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terlibat.

    Anggota KPU August Mellaz mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan pelaksanaan PSU Pilkada 2024 fase ketiga dengan saksama.

    “Delapan kabupaten/kota yang nanti akan menyelenggarakan PSU, pada hari Sabtu tanggal 19 April, ada 8.763 TPS,” ujar Mellaz kepada wartawan dikutip melalui siaran ulang jumpa pers di kanal Youtube KPU RI, pada Sabtu, 19 April 2025.

    Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU hari ini digelar serentak di delapan kabupaten/kota, sedangkan untuk wilayah Parigi Moutong, PSU sudah lebih dahulu dilaksanakan pada 17 April 2025.

    “Itu semuanya bisa kita pastikan. Kalau di Parigi Moutong sudah berlangsung dan semuanya berjalan dengan lancar,” ujar dia.

    8 Daerah yang Gelar PSU

    Berikut delapan daerah yang akan menyelenggarakan PSU secara bersamaan pada hari ini:

    Kota Banjarbaru Kabupaten Serang Kabupaten Pasaman Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Bengkulu Selatan

    Mellaz menegaskan bahwa seluruh perlengkapan logistik untuk PSU sudah siap dan akan dikirim ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

    “Tinggal kemudian nanti pimpinan di KPU RI bagaimana perintah dari MK untuk melakukan supervisi dan monitoring,” tutur Mellaz menandaskan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Cek Tagihan PDAM Online Jakarta, Telat Bayar Denda Berapa?

    Cara Cek Tagihan PDAM Online Jakarta, Telat Bayar Denda Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Mengelola kebutuhan rumah tangga kini semakin mudah, termasuk dalam hal memantau penggunaan air bersih. Bagi kamu yang tinggal di Jakarta dan menggunakan layanan PDAM, penting untuk rutin memeriksa tagihan air agar tidak ada kejutan saat jatuh tempo pembayaran. Untungnya, sekarang kamu bisa melakukan semua itu secara online, tanpa harus datang ke kantor pelayanan atau menunggu petugas datang.

    Layanan digital yang disediakan memungkinkan kamu mengecek jumlah tagihan air kapan saja dan di mana saja. Ini tentunya sangat membantu dalam mengatur anggaran bulanan, terutama jika kamu ingin mengontrol pemakaian air yang cenderung meningkat di musim-musim tertentu.

    Bagaimana cara cek tagihan PDAM online? Kamu busa mengunjungi situs resmi untuk melakukannya. Tidak butuh waktu lama, kamu hanya perlu memasukkan beberapa informasi dasar untuk mendapatkan rincian tagihan secara lengkap.

    Untuk mengetahui cara selengkapnya, kamu bisa cek penjelasan soal cara cek tagihan PDAM online Jakarta di bawah ini.

    Cara Cek Tagihan PDAM Online Jakarta

    Untuk cek tagihan PDAM Jakarta secara online, kamu tinggal mengunjungi laman resmi PAMJAYA dan memasukkan nomor pelanggan. Berikut langkahnya:

    Buka laman https://www.pamjaya.co.id/ Arahkan kursor ke bagian ‘Info Pelanggan’ Nantinya akan ada beberapa pilihan di bawah. Klik ‘Cek Tagihan’ Pilih wilayah layanan PAMJAYA yang sesuai dengan domisilimu. Bisa di Barat atau Timur. Masukkan nomor ID pelanggan Klik ‘Cek Tagihan’. Besarnya tagihan PDAM akan muncul di layar.

    Cek tagihan PDAM.

    Cek Nomor Pelanggan PDAM di Mana?

    Jika kamu bingung mengisi nomor pelanggannya, kamu bisa melakukan pengecekan dengan cara di bawah ini:

    1. Cek Nomor Pelanggan Lewat Meteran Air

    Biasanya di setiap meteran air milik pelanggan PDAM terdapat stiker yang mencantumkan nomor pelanggan. Stiker ini biasanya ditempel di bagian kaca meteran, meskipun letaknya bisa berbeda-beda tergantung kebijakan PDAM setempat. Jika stiker tidak terbaca atau hilang, kamu bisa meminta petugas untuk memasang ulang.

    2. Lihat di Struk Tagihan Sebelumnya

    Struk tagihan air yang kamu terima setiap bulan umumnya mencantumkan informasi seperti nama, alamat, dan nomor pelanggan PDAM. Nomor ini biasanya berada di bagian atas dokumen. Jadi, kamu cukup mengecek tagihan bulan lalu tanpa perlu repot ke kantor PDAM.

    3. Datangi Kantor PDAM Terdekat

    Kalau kamu tidak punya akses ke struk dan tidak menemukan nomor di meteran, kamu bisa langsung datang ke kantor PDAM terdekat. Petugas bisa membantu mencarikan nomor pelanggan berdasarkan nama atau alamat rumahmu.

    4. Akses Situs Resmi PDAM

    Beberapa PDAM menyediakan layanan pencarian nomor pelanggan lewat situs resmi mereka. Cukup masukkan nama dan alamat lengkap, dan data pelanggan termasuk nomor akan ditampilkan. Layanan ini tidak tersedia di semua daerah, tergantung fasilitas digital masing-masing PDAM.

    5. Cek Melalui Media Sosial PDAM

    Kamu juga bisa menghubungi PDAM melalui akun media sosial resminya. Biasanya admin akan meminta informasi dasar seperti nama dan alamat, lalu memberikan bantuan untuk menginformasikan nomor pelanggan yang kamu butuhkan.

    6. Hubungi Call Center PDAM

    Jika semua cara sebelumnya belum berhasil, kamu bisa menelepon langsung ke call center PDAM. Petugas akan membantu mencarikan nomor pelanggan setelah melakukan verifikasi data yang kamu berikan.

    Bagaimana Perhitungan Denda PDAM?

    Besarnya denda keterlambatan pembayaran tagihan PDAM dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti total tagihan yang belum dilunasi, durasi keterlambatan sejak jatuh tempo, serta kebijakan masing-masing daerah. Setiap perusahaan PDAM memiliki aturan yang berbeda dalam menghitung denda; ada yang menggunakan sistem persentase dari tagihan tertunggak, sementara lainnya memberlakukan tarif tetap setiap bulan keterlambatan.

    Sebagai contoh, beberapa PDAM di Indonesia menetapkan denda sebesar 2% per bulan dari total tagihan yang belum dibayar. Jika seorang pelanggan menunggak pembayaran sebesar Rp100.000 selama dua bulan, maka ia akan dikenakan denda sebesar Rp4.000, yang merupakan hasil dari perhitungan 2% dikalikan jumlah tagihan dan lamanya tunggakan.

    Dengan melakukan pengecekan secara berkala, kamu bisa lebih bijak dalam mengatur pemakaian air dan menghindari risiko tunggakan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Kena Tarif AS 47 Persen Bukan 32 Persen, Airlangga Ungkap Kejutan Negosiasi

    Indonesia Kena Tarif AS 47 Persen Bukan 32 Persen, Airlangga Ungkap Kejutan Negosiasi

    PIKIRAN RAKYAT – Bukan 32 persen, produk buatan Indonesia bisa dikenakan bea masuk hingga 47 persen saat diekspor ke Amerika Serikat (AS). Nominal tarif AS terbaru ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    Sebelumnya, ramai dalam pemberitaan, Presiden Donald Trump telah menetapkan tarif sebesar 32 persen terhadap Indonesia sebagai bagian dari kebijakan tarif resiprokal AS.

    Namun, Airlangga menegaskan masih ada beban tarif lain yang diberlakukan Amerika terhadap sejumlah produk Indonesia selain jumlah yang sudah diumumkan. Dengan demikian, total bea masuk bisa jauh lebih tinggi.

    Agar lebih mudah dipahami, contoh perhitungannya antara lain, meskipun tarif 32 persen itu sempat diturunkan sementara menjadi 10 persen untuk jangka waktu tiga bulan, barang-barang seperti tekstil dan pakaian dari Indonesia tetap dikenakan tarif tambahan antara 10 hingga 37 persen karena kebijakan proteksionis AS.

    Maka, ketika semua beban tarif itu digabungkan, produk Indonesia bisa menghadapi total biaya masuk ke pasar AS dalam kisaran 20 hingga 47 persen.

    Menko Airlangga mengumumkan demikian usai memimpin tim Indonesia dalam negosiasi tarif dagang dengan pemerintah AS, dalam konferensi pers virtual, Jumat kemarin, 18 April 2025.

    “Meski saat ini tarif 10 persen untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10-37 persen maka 10 persen tambahan bisa 10+10 atau 37+10. ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” ujar Airlangga.

    ‘AS Berlaku Tak Adil pada RI’

    Airlangga menyebut bahwa tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia tergolong jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang diberlakukan untuk negara-negara pesaing lainnya.

    Menurutnya, kondisi ini tidak mencerminkan prinsip keadilan. Sebab, akibat tingginya tarif tersebut, produk-produk Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk dari negara lain di kawasan Asia Tenggara, Asia, hingga negara-negara lain di dunia.

    Sementara itu, banyak negara lain justru menikmati tarif yang lebih ringan. Oleh karena itu, Indonesia berharap adanya perlakuan yang setara atau bahkan lebih menguntungkan agar dapat bersaing secara adil di pasar global.

    “Kami tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field diterapkan AS, termasuk dengan negara pesaing kita di ASEAN bisa diberikan adil, dan kita ingin diberikan tarif yang tidak lebih tinggi,” ucap Airlangga. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Xi Jinping Tur Asia Tenggara demi Lawan Tarif Trump, Kenapa Indonesia Tak Diajak?

    Xi Jinping Tur Asia Tenggara demi Lawan Tarif Trump, Kenapa Indonesia Tak Diajak?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menyelesaikan kunjungan singkatnya ke Asia Tenggara, menggalang dukungan di tengah serangan perang dagang dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Meskipun ada beberapa yang kemudian dibatalkan, tarif besar-besaran diberlakukan Donald Trump terhadap puluhan negara dan kawasan awal bulan April.

    Trump telah mengguncang pasar global dan menimbulkan kembali ketidakpastian terhadap kebijakan perdagangan AS.

    Presiden terpilih itu bertujuan untuk mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke negaranya dan memaksa mitra dagang untuk menurunkan tarif yang menurutnya ‘tidak adil’, yaitu pajak atas barang impor.

    Tiongkok menjadi mitra dagang utama bagi hampir semua anggota ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

    Namun, negara-negara tetangga Tiongkok seperti Vietnam tetap berhati-hati terhadap ekspansi teritorial kekuatan besar itu di Laut Cina Selatan, dan berusaha menyeimbangkan ketergantungan ekonomi mereka dengan hubungan keamanan bersama AS.

    Yang Perlu Diketahui

    Selama lima hari kunjungan Presiden Xi, termasuk ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, ia bertemu dengan para pemimpin negara dan menandatangani sejumlah nota kesepahaman yang mencakup berbagai bidang, mulai dari transportasi, kepabeanan, hingga kecerdasan buatan (AI).

    Tidak dilibatkan nama Indonesia dalam laporan tersebut, baik dari pernyataan resmi pejabat pemerintah Tiongkok maupun kabar tipis media global. Belum diketahui apa alasan di balik pengecualian tersebut.

    Adapun, ketiga negara yang terlibat di atas awalnya ikut terdampak kebijakan tarif “resiprokal” dari Trump, sebelum Presiden AS tiba-tiba mengumumkan penundaan selama 90 hari pada Rabu lalu.

    Dalam konferensi pers rutin esoknya, Kamis, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, memuji nilai-nilai Asia berupa perdamaian, kerja sama, keterbukaan, dan inklusivitas, sebagai jalan masa depan bagi kawasan ini.

    “Presiden Xi Jinping siap menandatangani protokol peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN dengan negara-negara di kawasan sesegera mungkin, menolak pemisahan dan rantai pasokan yang terputus; halaman kecil dan tembok tinggi; serta tarif sembarangan, dengan semangat keterbukaan, inklusivitas, solidaritas, dan kerja sama,” ujarnya, dikutip dari Newsweek.

    “Negara-negara itu berusaha untuk memikirkan bagaimana cara menipu Amerika Serikat,” kata Trump, menanggapi pembicaraan Xi dengan pejabat Vietnam sebelumnya.

    Apa Kata Para Petinggi?

    Direktur Jenderal Institut Hubungan Internasional Kamboja, Kin Phea kepada media pemerintah Tiongkok Global Times: “(Kunjungan ini) menjadi pendorong kuat untuk meningkatkan hubungan erat yang telah ada, demi memastikan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, dan persahabatan jangka panjang bagi kedua negara dan kawasan secara lebih luas.”

    Peneliti senior tetap di Australian Strategic Policy Institute, Raji Pillai Rajagopalan, kepada ABC (Australian Broadcasting Corporation):

    “Menarik melihat bagaimana Xi Jinping mencoba menampilkan Tiongkok sebagai kekuatan stabilitas, kepastian, dan prediktabilitas. Tapi kita perlu lihat bagaimana ini akan berjalan.

    Tiongkok selama ini justru cukup mengganggu di kawasan—baik dalam hal perdagangan maupun keamanan. Kita masih melihat itu terus terjadi, jadi Xi punya banyak pekerjaan untuk memastikan tindakannya sejalan dengan ucapannya.”

    Bagaimana Selanjutnya?

    Baik Washington maupun Beijing belum menunjukkan tanda-tanda akan mengalah dalam waktu dekat.

    Para analis menilai Asia Tenggara dapat menjadi kawasan yang berperan dalam meredam dampak tarif dengan meningkatkan perdagangan bersama Tiongkok, serta menjadi jalur alternatif bagi barang-barang Tiongkok yang ditujukan ke AS. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemacetan di Tanjung Priok, Pramono Minta Maaf: Tak Boleh Terjadi Lagi

    Kemacetan di Tanjung Priok, Pramono Minta Maaf: Tak Boleh Terjadi Lagi

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta maaf atas terjadinya kemacetan parah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sebelumnya terjadi pada Kamis, 17 April silam.

    “Saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu, secara khusus, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya,” kata Pramono di Balai Kota DKI, Sabtu, 19 April 2025.

    Pramono mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara pemerintah provinsi dan kemacetan tersebut. Namun, sebagai pimpinan di Jakarta dia mengaku tetap bertanggung jawab dan meminta maaf kepada masyarakat.

    Pengelola tidak profesional

    Politisi PDIP itu menyampaikan kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok karena muatan truk Pelindo melebihi muatan, yang seharusnya 2.500 per hari tetapi dipaksakan hingga 4.000 truk.

    “Sehingga mengalami kemacetan lalu lintas dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan. Bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok,” katanya.

    Dia mengatakan bahwa pihak Pelindo menyampaikan bahwa kelebihan truk muatan itu karena adanya libur panjang selama tiga hari dan idul fitri.

    Pramono memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memberikan teguran kepada Pelindo atas kejadian tersebut imbas kemacetan parah yang sudah berlangsung sejak 17 April silam.

    “Karena sudah tiga hari kemacetan ini, tak boleh terjadi kembali. Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut, maupun kepada masyarakat,” kata Pramono dikutip dari Antara.

    Pelindo mengatakan bahwa kemacetan yang meluas di daerah Tanjung Priok itu disebabkan tiga kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat di luar jadwal di terminal NPCT 1. Executive Director Regional 2 PT Pelindo, Drajat Sulistyo mengatakan ketiga kapal itu MSC Adu V, Ever Balmy, dan satu lagi Starship Venus.

    Dia menjelaskan seharusnya dua kapal datang minggu lalu, sementara satu kapal seharusnya datang 24 jam sebelumnya. Menurut dia, ketiga kapal itu sandar di luar jadwal yang sudah ditentukan. Akibatnya dengan kehadiran tiga kapal tersebut menambah volume bongkar muat di Pelabuhan NPCT 1.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah melalui serangkaian sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga penjaga konstitusi tersebut memutuskan untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.

    Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan yang dinilai dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilihan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah menyusun jadwal simulasi PSU berdasarkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, dengan pembagian pelaksanaan dalam beberapa klaster waktu yang berbeda.

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi hari krusial bagi salah satu daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, yang dijadwalkan menggelar PSU seluruh wilayah.

    Berikut ini jadwal lengkap PSU di 24 daerah tersebut, implikasi hukum dan politiknya, serta persiapan yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah daerah terkait.

    Pembagian Klaster Waktu PSU

    Menindaklanjuti putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat untuk menyusun jadwal pelaksanaan PSU di 24 daerah yang diperintahkan.

    Mengingat tenggat waktu yang berbeda-beda yang diberikan oleh MK untuk setiap kasus, KPU menerapkan strategi pembagian pelaksanaan PSU dalam beberapa klaster waktu.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses PSU dapat diselenggarakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan tidak mengganggu tahapan pilkada di daerah lain yang tidak mengalami sengketa.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengumumkan secara resmi daftar 24 daerah yang akan menggelar PSU, yang terdiri dari 1 provinsi, 20 kabupaten, dan 3 kota.

    Pembagian jadwal PSU berdasarkan tenggat waktu dari putusan MK adalah sebagai berikut:

    Tenggat Waktu 30 Hari (Batas Akhir 22 Maret 2025)

    Klaster pertama ini meliputi daerah-daerah yang mendapatkan tenggat waktu paling singkat dari MK, yaitu 30 hari sejak putusan dibacakan. Daerah-daerah yang termasuk dalam klaster ini dan melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Barito Utara

    Kabupaten Magetan

    Kabupaten Bangka Barat

    Kabupaten Siak Selain itu, Kabupaten Puncak Jaya juga masuk dalam klaster ini dengan agenda rekapitulasi ulang hasil suara.

    Tenggat Waktu 45 Hari (Batas Akhir 5 April 2025)

    Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di TPS 5 Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/12/2024).* Herlan Heryadie/PR

    Klaster kedua memiliki waktu persiapan yang sedikit lebih panjang, yaitu 45 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Bengkulu Selatan

    Sementara itu, daerah-daerah yang melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Buru

    Kota Sabang

    Kabupaten Kepulauan Talaud

    Kabupaten Banggai

    Kabupaten Bungo

    Kabupaten Pulau Taliabu

    Tenggat Waktu 60 Hari (Batas Akhir 19 April 2025)

    Klaster ketiga memiliki waktu persiapan 60 hari, dan hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi tanggal penting bagi daerah-daerah dalam klaster ini yang melaksanakan PSU seluruh wilayah:

    Kota Banjarbaru

    Kabupaten Pasaman

    Kabupaten Tasikmalaya

    Kabupaten Empat Lawang

    Kabupaten Serang

    Kabupaten Kutai Kartanegara

    Kabupaten Gorontalo Utara

    Kabupaten Parigi Moutong

    Tenggat Waktu 90 Hari (Batas Akhir 25 Mei 2025)

    Klaster keempat memiliki waktu persiapan yang lebih lama, yaitu 90 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Mahakam Ulu

    Kabupaten Pesawaran

    Kota Palopo

    Tenggat Waktu 180 Hari (Batas Akhir 6 Agustus 2025)

    Klaster terakhir memiliki waktu persiapan paling lama, yaitu 180 hari. Daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Boven Digoel

    Provinsi Papua (PSU seluruh provinsi menunjukkan skala pelanggaran yang sangat signifikan)

    Menjelang pelaksanaan PSU, KPU di tingkat daerah yang bersangkutan melakukan berbagai persiapan teknis dan logistik.

    Hal ini meliputi pemutakhiran data pemilih, pencetakan surat suara baru, penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), serta pelatihan kembali bagi petugas penyelenggara pemilu di tingkat TPS.

    KPU juga harus memastikan bahwa seluruh tahapan PSU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

    Pemungutan suara ulang dan lanjutan akan digelar di Cimahi.

    Pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi perhatian khusus karena Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam klaster PSU dengan tenggat waktu 60 hari dan melaksanakan PSU seluruh wilayah.

    Pelaksanaan PSU di Tasikmalaya akan menjadi barometer bagi daerah-daerah lain yang juga akan menggelar PSU dalam waktu dekat.

    Kesiapan KPU Kabupaten Tasikmalaya, partisipasi aktif dari masyarakat, serta pengamanan dari aparat keamanan akan menjadi faktor penentu keberhasilan PSU di daerah ini.

    Hasil PSU di Tasikmalaya juga akan memberikan gambaran mengenai dinamika politik pasca putusan MK dan preferensi pemilih setelah adanya temuan pelanggaran pada pemilihan sebelumnya.

    Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia.

    PSU menjadi momentum koreksi terhadap proses pemilihan yang dinilai cacat hukum, dengan tujuan untuk mengembalikan legitimasi hasil pemilihan dan memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

    Dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, diharapkan seluruh proses PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepala daerah yang benar-benar mendapatkan mandat yang sah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Potongan Ojol 30 Persen Dinilai Mencekik, DPR Minta Aplikator Segera Evaluasi

    Potongan Ojol 30 Persen Dinilai Mencekik, DPR Minta Aplikator Segera Evaluasi

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, terus memperjuangkan agar aplikator ojek online (ojol) mengevaluasi potongan tarif mencapai 30% yang sangat memberatkan driver atau mitra.

    Hal tersebut terlihat dalam audiensi antara Edi dengan sejumlah driver ojol di Jambi saat reses beberapa waktu lalu.

    Pada momen itu, Edi juga menjelaskan bahwa dirinya dalam beberapa kesempatan rapat di DPR terus terus meminta agar potongan aplikator dievaluasi.

    Kepada Edi, pengemudi ojol meminta agar Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 itu terus menyuarakan keresahan mereka terhadap potongan yang mencapai lebih dari 30 persen dari setiap transaksi.

    “Saya terus berkomitmen dan memperjuangkan agar potongan aplikator ini dievaluasi, karena selama ini potongan aplikator mencapai 30 persen bahkan lebih. Ini sangat memberatkan pengemudi ojol, aspirasi ini yang terus kita tampung dan kita sampaikan dalam rapat nanti,” kata Edi Purwanto, Kamis 17 April 2025.

    Potongan 30 persen tidak masuk akal

    Edi mengatakan potongan aplikator hingga di atas 30 persen tidak masuk akal. “Idealnya, potongan dari aplikator cukup 10 hingga 15 persen saja,” katanya.

    Selain soal potongan tarif transaksi ojol, Edi diketahui di DPR juga tengah memperjuangkan agar ada undang-undang khusus yang mengatur transportasi online.

    “Selain potongan 30 persen yang kita dorong menjadi 10 atau 15 persen, menurut saya ini penting kaitan undang-undang yang mengatur transportasi online, sehingga ada proteksi baik pengusaha, pengemudi maupun penumpang ojol ini punya payung hukum yang jelas,” katanya.

    Edi kembali mengingatkan agar pengusaha atau penyedia layanan ojek online untuk tidak berpikir ekonomi kapitalis. Namun juga perlu memikirkan kesejahteraan masyarakat, pengemudi ojol lewat potongan yang memberatkan mereka.

    “Pengemudi ojol adalah pahlawan ekonomi keluarga. Jangan sampai mereka bekerja keras, tapi hasilnya habis untuk potongan yang tidak proporsional,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News