Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Bank Mandiri Pacu Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon

    Bank Mandiri Pacu Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam rangka menumbuhkan budaya keberlanjutan di lingkungan Bank Mandiri, peringatan Hari Bumi yang jatuh pada 22 April menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

    Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bumi ini, Bank Mandiri mengimplementasikan program Drop Box Daur Ulang sebagai bentuk nyata kontribusi terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan. Inisiatif ini sejalan dengan semangat Mandiri Looping for Life, kampanye berkelanjutan yang diusung Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi sirkular di Indonesia.

    Drop Box ini tersedia di kantor pusat Bank Mandiri, tepatnya Plaza Mandiri & Menara Mandiri. Melalui Drop Box ini, karyawan dan seluruh pengunjung dapat menyumbangkan pakaian bekas (gently used), yang kemudian akan dipilah dan dikelola melalui sinergi Bank Mandiri dengan mitra sosial perseroan, Pable, untuk didaur ulang atau disalurkan kepada yang membutuhkan.

    Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk mengurangi limbah tekstil yang menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di sektor konsumsi rumah tangga. Selain itu, program ini turut melibatkan karyawan dan komunitas sekitar dalam siklus donasi dan daur ulang yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan secara langsung.

    “Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan, melalui inovasi dan peran aktif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna berbagai sumber daya, sebagai bagian dari tanggung jawab kami terhadap lingkungan dan masyarakat. Kami percaya melalui inisiatif ini, Bank Mandiri dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujar Ossy, sapaan akrab Ashidiq dalam keterangan resmi, Rabu (23/4).

    Melalui kehadiran Drop Box Daur Ulang, Bank Mandiri berharap dapat mendorong perubahan perilaku menuju konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau.

    Bank Mandiri juga telah memiliki sistem pelacakan karbon digital untuk memantau emisi operasional secara terukur dan transparan. Hingga akhir tahun 2024, inisiatif ini telah berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 33% sejak 2019, dari 359 tCO2e menjadi 239 tCO2e. Hal ini tentunya sejalan dengan target perusahaan untuk mencapai

    Net Zero Emission pada tahun 2030. Seluruh informasi terkait emisi ini tersedia dan dapat diakses publik melalui dashboard ESG di https://esg.bankmandiri.co.id.

    Dari sisi operasional, Bank Mandiri terus memperluas penerapan inisiatif karbon netral melalui peningkatan jumlah kendaraan operasional berupa listrik dan hybrid yang saat ini mencapai 404 unit, pembangunan 26 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Umum (SPKLU), dan instalasi 870 panel surya.

    Selain itu, Bank Mandiri juga mengembangkan jaringan gedung ramah lingkungan yang kini mencakup tiga gedung hijau dan sepuluh kantor berkonsep hijau.

    “Upaya digitalisasi juga menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan, salah satunya melalui optimalisasi penggunaan aplikasi Livin’ by Mandiri. SuperApp ini memungkinkan nasabah dan karyawan melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang, sehingga turut mengurangi emisi dari mobilitas dan konsumsi sumber daya seperti kertas dan energi listrik,” imbuh Ossy.

    Melalui beragam langkah tersebut, Bank Mandiri berharap dapat terus berkontribusi dalam mendorong perubahan perilaku menuju konsumsi yang lebih bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi II DPR Sebut Revisi RUU ASN Bertentangan dengan UUD 1945

    Komisi II DPR Sebut Revisi RUU ASN Bertentangan dengan UUD 1945

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse menilai revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN bertentangan dengan UUD 1945.

    “Itulah yang kita nilai tadi yang saya bilang itu oleh Komisi II, apakah itu tidak bertentangan dengan UUD tahun 1945?,” kata Zulfikar di DPR RI, Selasa 22 April 2025.

    “Karena kita negara kesatuan yang disentralisasikan, kita menjunjung tinggi semangat otonomi daerah, dan dalam Pasal 18 UUD tahun 1945 itu dinyatakan pelaksanaan otonomi itu seluas-luasnya,” lanjut ujarnya.

    Untuk itu dia menyarankan agar Badan Keahlian DPR (BKD) untuk mendalami ulang, berdiskusi dengan banyak stakeholder, praktisi, akademisi, lalu profesional.

    “(Diskusi) untuk mendapatkan pijakan yang kuat baik dari sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis terkait kenapa UU ASN harus dirubah kembali,” ujarnya.

    Lebih lanjut Zulfikar menyebutkan ada beberapa poin yang mungkin akan ada perubahan di dalam UU ASN terkait dengan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian ASN.

    “Dalam hal ini ASN yang menduduki jabatan struktural ya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terutama, selain Jabatan Pimpinan Tinggi madya, boleh atau bisa dilakukan oleh Presiden,” tuturnya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kronologi Dugaan Penggelapan Dana MBG, Presiden Prabowo Subianto Angkat Bicara

    Kronologi Dugaan Penggelapan Dana MBG, Presiden Prabowo Subianto Angkat Bicara

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal ini disampaikannya merespons polemik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian soal dugaan penggelapan dana Rp975.375.000.

    “Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” ucap Presiden Prabowo Subianto usai bertemu Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 22 April 2025.

    Laporan Dugaan Penggelapan Dana MBG

    Presiden Prabowo sempat menanyakan secara detail laporan kasus pada salah satu wartawan yang melontarkan pertanyaan itu.

    “Saya belum tahu soal itu. Nanti saya cek ya,” lanjut Prabowo Subianto.

    Kasus dugaan penggelapan dana ini mencuat usai Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    Kuasa hukum Ira, Danna Harly mengaku pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum pada indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden.

    Menurutnya proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tak melakukan hal yang sama.

    Pihaknya sudah menyerahkan bukti-bukti kuat dan menjawab puluhan pertanyaan dari penyidik dalam pemeriksaan pekan lalu.

    Ira diperiksa 28 pertanyaan dan kuasa hukumnya menjawab 21 pertanyaan. Rencananya pelapor akan menghadirkan 5 saksi dan 1 ahli pidana guna memperkuat laporan pekan ini.

    Kronologi Dugaan Penggelapan Dana MBG

    Mitra Dapur bekerja sama dengan Yayasan MBG dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025 menyuplai sekitar 65.025 porsi makanan.

    Harga awalnya Rp15 ribu per porsi sesuai kontrak. Belakangan berubah sepihak jadi Rp13 ribu yang memicu konflik dan berujung pada pemutusan kemitraan.

    Namun, dapur MBG di Kalibata sudah kembali beroperasi secara terbatas menggunakan dana pribadi sejak 17 April 2025.

    Pihak Mitra Dapur berharap program bisa kembali berjalan normal pekan depan, sambil menunggu perkembangan penyidikan dugaan penggelapan dana itu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kenapa Jokowi yang Diutus ke Vatikan oleh Prabowo? Wakilkan Presiden Layat Paus Frasiskus

    Kenapa Jokowi yang Diutus ke Vatikan oleh Prabowo? Wakilkan Presiden Layat Paus Frasiskus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus sejumlah tokoh negara, mewakili Indonesia menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yang akan digelar di Vatikan, Roma, pada Sabtu, 26 April 2025 mendatang.

    Menarik perhatian publik, salah satu tokoh yang ditunjuk Presiden Prabowo adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Keputusan Prabowo untuk mengirim utusan alih-alih hadir langsung dijelaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Ia menegaskan jika Prabowo punya perihal lain yang harus diurus pada waktu yang bersamaan.

    “Oleh karena sesuatu dan lain hal, bapak presiden kemungkinan tidak bisa hadir langsung dalam acara pemakaman Paus,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

    Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk beberapa tokoh untuk mewakili Indonesia dalam momen penting tersebut, antara lain:

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Wakil Menteri Keuangan Tommy Djiwandono Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan Menteri HAM Natalius Pigai

    Keberangkatan rombongan dijadwalkan pada Kamis, 24 April atau Jumat, 25 April 2025.

    “Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa,” kata Prasetyo.

    Penunjukan Jokowi, mantan presiden yang kini tidak menjabat, menuai sorotan.

    Kendati pernah menjalin diplomatik dengan Vatikan dan pemimpin-pemimpin keagamaan dunia selama masa kepemimpinannya, status sebagai mantan kepala negara tetap menimbulkan tanya bagi masyarakat. Apa urgensi Jokowi?

    Sampai berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Istana terkait alasan spesifik di balik pemilihan Jokowi dan tokoh-tokoh lainnya.

    Namun, kehadiran mereka adalah bentuk upaya negara dalam menjaga hubungan diplomatik dan penghormatan tinggi dari Indonesia terhadap umat Katolik global. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kenangan Berkesan Ceu Popong saat Promosikan Bajigur ke PM Mesir, Saksi Sejarah KAA 1955

    Kenangan Berkesan Ceu Popong saat Promosikan Bajigur ke PM Mesir, Saksi Sejarah KAA 1955

    PIKIRAN RAKYAT – Tahun 2025 ini genap 70 tahun sejak diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Namun, Popong Otje Djunjunan atau yang lebih dikenal dengan Ceu Popong masih ingat betul betapa berbedanya wajah Bandung, dan Indonesia secara keseluruhan, pada tahun 1955 ketika pertemuan tingkat tinggi bersejarah itu diadakan dengan saat ini.

    Saat itu, Ceu Popong yang masih berusia 17 tahun dan duduk di bangku SMA menjadi salah satu pemandu muda yang menyambut para pemimpin dunia di Hotel Savoy Homann, Bandung.

    Bandung menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pertama pada 1955 yang mempertemukan para presiden, perdana menteri, dan pemimpin dari 29 negara kawasan dalam semangat bersama untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme.

    Menurut Popong, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan selama tujuh dekade terakhir melalui kemajuan di bidang pendidikan, ekonomi, dan transportasi, khususnya sejak hadirnya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), hasil kerja sama Indonesia-China, telah mempersingkat waktu tempuh antara kedua kota dari empat jam menjadi hanya 30 menit.

    “Begitu pula Bandung, yang kini sudah dikenal secara global, menarik banyak sekali wisatawan mancanegara,” kata Popong kepada Xinhua baru-baru ini di rumahnya di Bandung.

    Dalam konferensi tahun 1955, Popong dan sembilan remaja lainnya mengenakan kebaya tradisional dengan rambut disanggul.

    Mereka ditugaskan untuk memperkenalkan masakan Sunda, salah satu makanan paling populer di Indonesia, termasuk minuman khas Sunda kepada para pemimpin negara dalam bahasa Inggris. Sajian yang diberikan termasuk rangginang, colenak, opak, dan minuman seperti bandrek dan bajigur.

    “Kami bertindak sebagai pemandu di hotel, menyambut para tamu,” kenang Popong. Dia dengan gembira menceritakan kembali pertemuannya dengan perdana menteri Mesir saat itu, Gamal Abdel Nasser, yang bertanya tentang apa itu bajigur.

    Para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika menghadiri upacara penandatanganan Monumen Solidaritas Asia Afrika sebagai bagian dari Peringatan Konferensi Asia Afrika 2015 di Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada 24 April 2015.

    “Dengan tinggi badan yang hanya 150 sentimeter, saya harus menjulurkan leher selama beberapa menit untuk berbicara dengannya,” tutur Popong sambil tersenyum. Kala itu, dia pun menjelaskan resep minuman yang terbuat dari santan, jahe, dan gula aren tersebut.

    Ceu Popong menyampaikan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang telah berubah sejak saat itu. “Kolonialisme telah memudar dan kini negara-negara Asia dan Afrika sedang membangun kembali diri mereka secara ekonomi dan politik,” katanya.

    Dia menyoroti bahwa pembangunan global bergantung pada hubungan antarmanusia, khususnya hubungan lintas perbatasan. “Kerja sama internasional harus terus berlanjut, tanpa diskriminasi,” sambung sosok legendaris asal Bandung tersebut.

    Popong, yang kini berusia 87 tahun, telah mengabdi selama 25 tahun di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan spesialisasi di bidang pendidikan dan kebudayaan sebelum pensiun pada 2019.

    Dia mengajak generasi muda untuk menjunjung tinggi semangat Konferensi Asia Afrika guna berkontribusi bagi kemajuan dunia.

    “Di dunia yang mengglobal ini, kita harus belajar dari orang lain, baik itu semangat, etos kerja, maupun disiplin mereka,” kata Popong, seraya menyebut China sebagai contoh.

    “Ada pepatah berbunyi, ‘Carilah ilmu sampai ke negeri China’,” ucap perempuan yang pernah kehilangan palunya saat sidang perdana di DPR/MPR.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RUU Polri Akan Dibahas Setelah RUU KUHAP, Ini 8 Poin yang Dinilai Berbahaya

    RUU Polri Akan Dibahas Setelah RUU KUHAP, Ini 8 Poin yang Dinilai Berbahaya

    PIKIRAN RAKYAT – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) akan dibahas usai RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Sebelumnya RUU Polri menuai banyak kritik, sebab revisi ini disebut-sebut berpotensi memberikan kekuasaan berlebihan kepada Polri dan mengancam prinsip demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

    Pada Selasa, 28 Mei 2024, rapat paripurna DPR resmi menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif DPR. Namun, prosesnya dinilai terburu-buru dan tidak transparan. RUU Polri bahkan tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020–2024.

    Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengatakan bahwa RUU Polri kemungkinan baru akan dibahas setelah selesai. Menurutnya, RUU KUHAP saat ini menjadi prioritas karena harus selesai pada 2025 untuk mendampingi penerapan KUHP baru pada 2026.

    “Saya belum bisa kasih tanggapan soal itu (RUU Polri dan RUU Kejaksaan). Kami pertegas saat ini fokus penyelesaian RUU KUHAP,” ujar Rudianto di Jakarta, Selasa, 22 April 2025.

    Ia juga menyebut bahwa UU KUHAP yang berlaku saat ini sudah sangat tua karena dibuat pada tahun 1981, dan banyak pasalnya telah dibatalkan Mahkamah Agung.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah tetap menjadwalkan pengajuan RUU Polri dan Kejaksaan pada tahun ini.

    “Sesuai dengan agenda seperti itu,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 April 2025, sambil menambahkan bahwa isi kedua RUU masih akan dibahas lebih lanjut.

    8 Poin RUU Polri yang Dinilai Bermasalah

    Berikut ini adalah poin-poin kontroversial dalam RUU Polri yang menuai kritik dari publik dan lembaga masyarakat sipil:

    Pengawasan Ruang Siber: Memberi kewenangan Polri untuk memblokir atau memperlambat akses internet, yang berisiko membatasi kebebasan berekspresi dan privasi warga. Penggalangan Intelijen: Polri dapat melakukan penggalangan dan meminta informasi dari lembaga lain tanpa kejelasan batas wewenang, berisiko tumpang tindih dengan BIN dan PPATK. Penyadapan Tanpa Izin: Polri diberi hak menyadap tanpa mekanisme izin seperti KPK, membuka peluang pelanggaran HAM. Intervensi Lembaga Penyidikan Lain: Polri bisa memberi arahan teknis ke penyidik lembaga lain, termasuk KPK, yang dinilai bisa melemahkan independensi. Penguatan Pam Swakarsa: Membuka jalan bagi kebangkitan Pam Swakarsa, yang memiliki catatan historis terkait represi terhadap masyarakat sipil. Perpanjangan Usia Pensiun: Usia pensiun anggota Polri diperpanjang hingga 65 tahun, yang dikhawatirkan menghambat regenerasi. Wewenang di Hukum Nasional dan Smart City: Polri terlibat dalam pembinaan hukum dan proyek smart city, menimbulkan tumpang tindih tugas dengan lembaga lain. Minimnya Mekanisme Pengawasan: Tidak ada penguatan signifikan terhadap pengawasan eksternal Polri. Kompolnas dan Komisi Etik masih diatur melalui peraturan internal, bukan undang-undang.

    Belum lama ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menyebut bahwa RUU ini justru memperluas kewenangan Polri secara tidak proporsional, alih-alih melakukan perbaikan mendasar terhadap institusi tersebut.

    Dikhawatirkan, Polri akan menjadi lembaga “superbody” dengan kekuasaan besar namun minim pengawasan.

    Belum reda kritik terhadap revisi UU TNI, kini muncul kekhawatiran serupa terhadap RUU Polri.

    Banyak pihak mendesak agar pembahasannya ditunda dan dilakukan secara lebih terbuka serta melibatkan partisipasi publik. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan Paus Baru Dipilih? Catat Tanggal Penobatan Pengganti Mendiang Paus Fransiskus

    Kapan Paus Baru Dipilih? Catat Tanggal Penobatan Pengganti Mendiang Paus Fransiskus

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah wafatnya Paus Fransiskus pada Senin, 21 April 2025, Gereja Katolik kini memasuki masa berkabung selama sembilan hari. Lalu kapan dinobatkan Paus baru kepada umat Katolik dunia?

    Selama periode berkabung, jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus, Vatikan, dan umat diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir.

    Dalam beberapa hari ke depan, para kardinal dari seluruh dunia akan datang ke Italia dan berkumpul di Vatikan untuk mengikuti proses konklaf, tradisi rahasia yang digunakan Gereja Katolik untuk memilih pemimpin spiritual baru bagi umat sedunia.

    Kata “konklaf” sendiri berasal dari bahasa Latin cum clave yang berarti “dengan kunci”, menandakan betapa tertutup dan rahasianya proses ini.

    Konklaf terakhir terjadi pada 2013, saat Paus Fransiskus terpilih menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri.

    Paus Fransiskus adalah Paus ke-266, sekaligus yang pertama berasal dari benua Amerika dan dari luar Eropa dalam lebih dari seribu tahun.

    Tanggal Berapa Konklaf Digelar?

    Pemilihan Paus baru atau konklaf akan dimulai setelah masa berkabung selesai, biasanya antara 15 hingga 20 hari setelah jabatan Paus kosong.

    Dengan demikian, konklaf kali ini diperkirakan berlangsung antara tanggal 6 hingga 12 Mei 2025.

    Proses Pemilihan Paus Baru: Tanda Asap Hitam

    Begitu konklaf dimulai, para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun akan berkumpul di Kapel Sistina. Sebelum pemungutan suara dimulai, mereka akan mengucapkan sumpah untuk menjaga kerahasiaan proses. Per April 2025, ada 252 kardinal, dan 135 di antaranya memiliki hak suara.

    Setiap hari akan diadakan empat putaran pemungutan suara. Seorang kandidat harus memperoleh dua pertiga suara untuk bisa terpilih sebagai Paus.

    Jika belum ada yang memenuhi syarat, surat suara akan dibakar dengan campuran bahan kimia sehingga menghasilkan asap hitam, tanda bagi umat di luar bahwa belum ada Paus baru yang terpilih.

    Namun, jika seorang kardinal berhasil mendapat dua pertiga suara dan menerima pemilihan tersebut, surat suara akan dibakar dengan bahan kimia yang menghasilkan asap putih.

    Ini menjadi tanda bagi seluruh dunia bahwa pemimpin baru Gereja Katolik telah terpilih.

    Tak lama setelah itu, Paus baru akan diperkenalkan kepada publik dari balkon Basilika Santo Petrus dengan pengumuman tradisional: Habemus Papam! (Kita punya Paus!).

    Tradisi konklaf ini sudah berjalan lebih dari 800 tahun dan aturannya hampir tidak pernah berubah.

    Meski di masa lalu proses ini bisa berlangsung hingga bertahun-tahun, seperti pada abad ke-13 saat pemilihan Paus Gregorius X memakan waktu tiga tahun, konklaf di era modern umumnya berlangsung jauh lebih singkat.

    Bahkan, Paus Fransiskus sendiri terpilih hanya satu hari setelah konklaf dibuka. Dengan konklaf yang segera dimulai, umat Katolik di seluruh dunia kini menantikan siapa yang akan menjadi penerus Tahta Suci berikutnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi IX Bakal Panggil BGN Buntut Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan MBG

    Komisi IX Bakal Panggil BGN Buntut Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan MBG

    PIKIRANRAKYAT – Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang menimpa puluhan siswa MAN 1 di Cianjur yang mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Nurhadi, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

    “Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting,” kata Nurhadi, Rabu 23April 2025.

    Nurhadi menuturkan kejadian keracunan siswa usai menyantap MBG yang terjadi secara terus menerus justru menyebabkan gangguan kesehatan.

    “Tentu ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama Badan Pangan Nasional (BGN) dan seluruh instansi yang terlibat,” tuturnya.

    “Apalagi kejadian ini juga bukan yang pertama, dan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan,” lanjutnya.

    Kejadian ini bukan insiden tunggal. Dalam kurun waktu empat bulan sejak program MBG diluncurkan secara nasional, tercatat setidaknya telah terjadi tiga masalah serupa di wilayah yang berbeda.

    Di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa SDN Dukuh 03 keracunan setelah mengonsumsi ayam krispi dari MBG. Kasus keracunan dari MBG juga terjadi di Nunukan Selatan, Kalimantan Utara. Lalu di Batang, Jawa Tengah.

    Dia menilai serangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa keracunan bukanlah kasus insidental, melainkan gejala sistemik dari persoalan mendasar dalam tata kelola program.

    Oleh karena itu, Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan itu akan segera meminta penjelasan resmi dari pihak terkait, terutama kepada BGN yang merupakan mitra kerja Komisi IX.

    “Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan,” katanya.

    Nurhadi menambahkan, Komiai IX pun mendorong agar pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat lebih aktif dalam melakukan pengawasan berkala serta pelatihan bagi para penyedia makanan di sekolah-sekolah.

    “Kami di Komisi IX tetap berkomitmen agar program-program peningkatan gizi tetap berjalan, namun harus dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung jawab,” ujarnya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Militer Penjajah Israel Palsukan Penemuan Terowongan di Philadelphi untuk Cegah Gencatan Senjata

    Militer Penjajah Israel Palsukan Penemuan Terowongan di Philadelphi untuk Cegah Gencatan Senjata

    PIKIRAN RAKYAT – Militer penjajah Israel telah memalsukan penemuan sebuah terowongan di Koridor Philadephi di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza Palestina dengan tujuan untuk mencegah atau menunda kesepakatan pembebasan sandera.

    Diketahui, keberadaan terowongan ini pertama kali dibuka ke publik lewat foto-foto yang disiarkan di militer penjajah Israel pada Agustus tahun lalu.

    Akan tetapi, menurut penyelidikan apa yang disebut-sebut oleh mereka (militer Israel) sebagai sebuah terowongan itu ternyata hanya sebuah kanal dangkal.

    “Tidak ada terowongan, yang ada hanya sebuah kanal terselimuti debu,” ucap media Israel KAN.

    Menurut petinggi media KAN yakni Yoav Gallant ia pun mengiyakan temuan mereka. “Memang bukan terowongan, karena itu adalah upaya mencegah tercapainya kesepakatan gencatan senjata,” ucapnya.

    Ia juga mengatakan struktur tersebut hanya memiliki kedalaman satu meter tetapi yang disampaikan kepada publik adalah sebuah terowongan yang dalam.

    “Struktur tersebut dilaporkan kepada publik sebagai sebuah terowongan yang dalam supaya kesepakatan dengan Hamas gagal tercapai,” tambahnya.

    Lalu, sementara itu pihak Hamas telah menegaskan bahwa gencatans enjata penuh dan penarikan pasukan militer penjajah Israel Gaza merupakan syarat utama dalam kesepakatan pertukaran sandera.

    Militer penjajah Israel diketahui, telah kembali melancarkan serangan besar-besaran di Jalur Gaza pada 18 Maret 2025 sehingga membuat kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan berakhir kesepakatan tersebut berlaku sejak 19 Januari 2025.

    Akibatnya lebih dari 51.200 warga Palestina kebanyakan wanita dan anak-anak tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu.

    Atas dugaan kejahatan perang dan kemanuiaan di Jalur Gaza Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah resmi mengeluarkan perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant pada bulan November lalu.

    Pihak Israel juga mendapatkan gugatan di Mahkamah Internasional (ICC) terkait dugaan tindak genosida di Jalur Gaza Palestina.

    Kemudian, menurut informasi terbaru Otoritas Gaza pun memperingatkan bahwa blokade penjaja Israel terhadap masuknya kebutuhan pokom memuat dampak buruk kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza dan secara perlahan membunuh lebih dari dua juta orang di daerah tersebut.

    “Sekitar 2,4 warga Palestina menderita kerawanan pangan yang parah dan dahsyat,”ucap Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza Ismail Thawabteh. Ia juga mengatakan lebih dari 90 persen penduduk Gaza bergantung pada bantuan pangan.

    “Bantuan pangan tidak lagi datang karena Israel menutup penyebrangan Gaza dan mencegah masuknya bantuan,” tambahnya.

    Thawabteh juga mengatakan bahwa puluhan toko roti telah berhenti beroperasi karena kekurangan tepung dan bahan bakar. **

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sejauh Apa Kemajuan Negosiasi Tarif Impor AS? Presiden Prabowo Belum Mengetahuinya

    Sejauh Apa Kemajuan Negosiasi Tarif Impor AS? Presiden Prabowo Belum Mengetahuinya

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengutarakan belum mengetahui perkembangan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait tarif impor AS.

    Beliau mengutarakan akan meminta laporan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. “Ini saya belum ketemu Pak Airlangga. Saya enggak tahu jam berapa dia datang. Saya nunggu laporan beliau,” ujarnya, Selasa 22 April 2025.

    Tanggal 16 April 2025, Pemerintah Indonesia memulai negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait tarif impor AS. Pertemuan bilateral ini berlangsung Washington DC. Negosiasi ini dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 23 April 2025.

    Airlangga Hartato ditunjuk sebagai pemimpin delegasi negosiasi Indonesia. Sedangkan Delegasi AS diwakilo oleh Jamieson Greer yang menjabat perwakilan United State Trade Representative.

    Perkembangan Terakhir

    Kabar terakhir, Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri AS Howard Lutnick tanggal 20 April 2025. Dalam pertemuan ini, Pemerintah Indonesia menawarkan sejumlah paket negosiasi.

    Sejumlah penawaran tersebut antara lain peningkatan impor berbagai produk energi dan aneka produk pertanian. Lutnick mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia untuk bernegosiasi dengan AS.

    Lutnick pun menyetujui penyelesaian negosiasi ini akan berlangsung selama 60 hari. Ia pun menyarankan agar membahas hal-hal teknis bersama Departement of Commerce dan United State Trade Representative.

    Departement of Commerce bertugas mendorong produk-produk AS bersaing di pasar global dan mempromosikan perdagangan internasional yang adil. Termasuk juga penetapan seputar tarif.

    Sedangkan United State Trade Representative bertugas bernegosiasi seputar hal yang sama. Termasuk bernegosiasi dengan Pemerintah Indonesia.

    Kabar sebelumnya, tawaran kesepakatan ini akan diselesaikan selama 60 hari. Hal ini diungkapkan Airlangga Hartarto pada konferensi pers di Washington DC tanggal 18 April lalu.

    Patut ditunggu hasil lengkap negosiasi bilateral yang membahas tarif impor AS ini. Tentu saja, karena hasilnya sangat berdampak kepada perekonomian nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News