Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, Legislator PDIP: Apakah Masih Relevan?

    Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, Legislator PDIP: Apakah Masih Relevan?

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengungkapkan ada masukan jika Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta. Dia mengatakan, salah satu alasannya karena Solo memiliki sejarah perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

    Akan tetapi, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu melihat Solo sudah tidak ada relevansinya.

    “Ya, mulai ada keinginan, tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri,” kata Aria Bima di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

    “Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan,” ucapnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Aria Bima menyatakan bahwa sebetulnya Komisi II dengan dirinya sendiri tidak tertarik untuk membahas daerah istimewa ini.

    “Saya tidak terlalu tertarik atau Komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini, menjadi sesuatu hal yang penting dan urgent ” ujarnya.

    Kementerian Dalam Negeri menyebut ada 6 daerah yang mengajukan status jadi daerah khusus

    “Sampai dengan bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, ada 6 yang meminta daerah istimewa, juga ada 5 meminta daerah khusus,” kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik saat rapat dengan Komisi II di DPR RI, Senayan, Jakarta.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Heran Jokowi Diutus Presiden Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus, PDIP: Kenapa Enggak Wakil Presiden?

    Heran Jokowi Diutus Presiden Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus, PDIP: Kenapa Enggak Wakil Presiden?

    PIKIRAN RAKYAT – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima mempertanyakan utusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim sejumlah perwakilan guna menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Salah satu nama yang ditunjuk adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

    Dia heran mengapa tidak Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri delegasi ini.

    “Nah Saya mempertanyakan, kenapa enggak wakil presiden yang berangkat itu lho,” ucap Aria Bima di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 24 April 2025.

    Namun kendati demikian Aria Bima mengatakan keputusan itu sudah diambil Prabowo, maka ia tak bisa memberikan saran. “Saya tidak dalam bicara setuju dan tidak setuju karena sudah diputuskan oleh presiden. Kalau belum tak kasih saran,” ujarnya.

    Selain Jokowi, terdapat tiga tokoh lain yang akan turut serta, yakni Wakil Menteri Keuangan Tommy Djiwandono, Ignasius Jonan, dan aktivis hak asasi manusia Natalius Pigai.

    Pemerintah berharap delegasi ini bisa menyampaikan rasa simpati dan duka cita bangsa Indonesia secara langsung kepada Vatikan dan umat Katolik global.

    “Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu 23 April 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Saya Ingin Punya Masa Depan

    Saya Ingin Punya Masa Depan

    PIKIRAN RAKYAT – Windy Yunita Bastari Usman atau lebih dikenal Windy Idol, tak kuasa menahan air mata ketika keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 24 April 2024. Finalis Indonesian Idol 2014 itu baru saja menyelesaikan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan.

    Sambil menangis, Windy mengaku proses hukum kasus dugaan pencucian yang menjeratnya cukup menguras tenaga bahkan berdampak terhadap keluarga, merusak pekerjaan, dan masa depannya.

    “Saya pribadi sudah cukup menguras tenaga, saya punya keluarga juga, saya punya kerjaan yang rusak semua, saya punya masa depan, saya ingin punya masa depan,” kata Windy dengan suara bergetar di hadapan awak media.

    KPK sudah menetapkan Windy dan kakaknya, Rinaldo Septariando, sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Dalam sidang perkara Hasbi Hasan sebelumnya, jaksa membeberkan dugaan penerimaan fasilitas yang dinikmati Windy seperti penginapan hotel, tas mewah, paket liburan, hingga rumah senilai Rp10 miliar.

    Windy berharap proses penyidikan kasusnya bisa segera tuntas, karena ia sudah merasa lelah menjalaninya. Ia pun meminta maaf kepada awak media lantaran tidak banyak memberikan keterangan mengenai materi pemeriksaan hari ini.

    “Aku minta maaf kalau tidak banyak kasih jawaban, mohon doa saja ya, semua mohon doa saja semoga orang-orang bisa dilembutkan hatinya dan aku di sini mudah-mudahan cuma korban ya,“ ucapnya.

    Bagaimana Keterlibatan Windy dalam Kasus TPPU?

    Perlu diketahui, kasus dugaan pencucian uang ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap pengurusan perkara dan gratifikasi yang menjerat Hasbi Hasan. Dalam perkara tersebut, Hasbi telah divonis 6 tahun penjara

    Dalam persidangan, jaksa KPK mengungkap dugaan kedekatan Windy dengan Hasbi Hasan. Keduanya diketahui memiliki hubungan spesial dan saling memanggil “cayang”.

    Bukti lain yang diungkap jaksa adalah foto liburan mewah Windy dan Hasbi saat menerima fasilitas perjalanan wisata (flight heli tour) Bali, yang diduga dibiayai oleh Devi Herlina dengan kode pemesanan Free of Charge (FoC).

    Windy telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK sejak 21 Maret 2024. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi apakah masa pencegahan tersebut diperpanjang.

    “Kita ingin menelusuri aset-aset hasil korupsi, ke mana saja dana itu dialirkan dan siapa saja yang menerima manfaatnya,” ucap Asep.

    Windy Idol Jadi Tersangka Pencucian Uang

    Windy mengakui dirinya telah menyandang status tersangka dalam perkara dugaan pencucian uang. Hal tersebut disampaikan usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, pada Selasa, 26 Maret 2024, lalu.

    “Iya (tersangka) seperti yang dibicarakan saja,” kata Windy Idol.

    Windy juga mengakui sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK. Penyanyi jebolan Indonesia Idol tersebut menerima SPDP pada Januari 2024 lalu.

    “Sudah (terima SPDP). Januari (diterimanya)” ucap Windy.

    Akan tetapi, Windy tidak mengetahui persis soal alasan penyidik lembaga antirasuah menetapkannya sebagai tersangka. Dia hanya berharap proses hukum yang dijalaninya di KPK dapat segera rampung.

    “Saya enggak tahu, kita tunggu saja gimana beritanya. Mohon doanya ya. Ya semoga ini sih maksudnya bisa berjalan lancar baik-baik saja, terus cepat beres,” ucap Windy.

    Sebelumnya, KPK mengembangkan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) ke pasal TPPU dengan menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • ​​Mendikdasmen Respons Karut-marut Program MBG: Mudah-mudahan Disempurnakan

    ​​Mendikdasmen Respons Karut-marut Program MBG: Mudah-mudahan Disempurnakan

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, merespons karut-marut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

    Dalam keterangan terbaru, ia hanya meminta agar pelaksanaan MBG dievaluasi menyusul munculnya berbagai masalah, termasuk kasus keracunan massal di sejumlah sekolah.

    “Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi dari pihak-pihak yang terkait. Mudah-mudahan ke depan dapat tetap disempurnakan dan terlaksana sebaik-baiknya,” kata Abdul Mu’ti di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

    Mu’ti menegaskan, tanggung jawab pelaksanaan MBG ada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, kementeriannya tetap mendukung penuh karena program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis ini sebagai program prioritas Pak Presiden dan kalau ada masalah tentu itu bagian dari evaluasi kita bersama-sama,” ujarnya.

    Rentetan Masalah Program MBG

    Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan hampir empat bulan. Namun, sepanjang perjalanan itu, sejumlah masalah serius mulai bermunculan:

    1. Kasus Keracunan Massal Berulang

    Masalah paling menonjol adalah keracunan massal yang dialami para siswa penerima makanan MBG.

    Kasus pertama terjadi pada Januari 2025, hanya beberapa pekan setelah program diluncurkan. Sebanyak 40 siswa di SDN Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program tersebut.

    Belakangan, kasus serupa terjadi lagi di Cianjur, Jawa Barat, menimpa 79 siswa dari dua sekolah, yaitu MAN I Cianjur dan SMP PGRI I Cianjur. Para korban sempat dirawat di RSUD Sayang dan RS Bhayangkara Cianjur.

    “Total 79 siswa terdiri atas siswa MAN I sebanyak 60 orang dan SMP PGRI I sebanyak 19 orang. Saat ini, seluruhnya sudah pulang ke rumah masing-masing dan tetap mendapat pengawasan dari tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur, Frida Laila Yahya.

    Menurut Frida, pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan. Kasus di Cianjur bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

    Selain di Jawa Tengah dan Jawa Barat, kasus serupa juga muncul di Bombana, Sulawesi Tenggara, di mana siswa mengalami muntah dan sakit perut diduga akibat menyantap ayam yang basi.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan semua insiden tersebut menjadi bahan evaluasi pihaknya.

    “Kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem (pelaksanaan MBG) ke depan,” katanya.

    2. Mitra Dapur Tak Dibayar, Gegas Somasi BGN

    Masalah lain muncul dari sisi mitra penyedia makanan. Salah satu mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku tidak dibayar oleh Yayasan MBG, hingga akhirnya tutup dan berhenti beroperasi.

    Kuasa hukum mitra dapur, Danna Harly, menyebut kliennya, Ira, telah mengeluarkan dana hampir Rp975 juta untuk memasak 65.025 porsi makanan pada Februari–Maret 2025, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

    “Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata,” ujar Danna.

    Ia menjelaskan bahwa dalam kontrak, harga per porsi ditetapkan Rp15.000, tapi kemudian diturunkan menjadi Rp13.000 dan masih dipotong lagi Rp2.500 per porsi. Merasa dirugikan, kliennya melapor ke polisi.

    “Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi,” katanya.

    Laporan ke Polda Metro Jaya sudah diterima dengan nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, pada Kamis, 10 April 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Blokir Terus Bantuan di Tengah Kiamat Sistemik di Gaza

    Blokir Terus Bantuan di Tengah Kiamat Sistemik di Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – ​​Israel telah mempertahankan blokade selama delapan minggu, halang-halangi akses makanan, obat-obatan, dan bantuan yang memasuki Gaza, sambil terus menjatuhkan bom terhadap rumah-rumah dan tenda-tenda perlindungan penduduk. 

    Perserikatan Bangsa-Bangsa menandainya sebagai ‘krisis kemanusiaan terburuk’. Kini kalimat itupun sudah terlalu landai untuk digunakan.

    Sepanjang malam dan Kamis dini hari, 24 April 2025, sedikitnya 13 orang tewas dalam serangan Israel, demikian menurut koresponden Al Jazeera.

    Di antara yang tewas adalah tiga anak di sebuah tenda dekat Nuseirat di Gaza tengah, dan seorang Wanita, dan empat anak di sebuah rumah di Kota Gaza.

    Wartawan lokal Saeed Abu Hassanein juga dilaporkan tewas dalam serangan baru-baru ini, yang kematiannya menambah jumlah wartawan tewas di Gaza selama genosida, menjadi sedikitnya 232 orang.

    “Jalur Gaza menyaksikan eskalasi militer yang jelas dan krisis kemanusiaan yang meningkat,” lapor Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera dari Deir el-Balah di Gaza tengah.

    Ia mencatat bahwa tim penyelamat semakin kesulitan untuk menjangkau korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Terutama karena sebagian besar peralatan mereka rusak atau hancur.

    “Tidak ada jeda, tidak ada belas kasihan, tidak ada kemanusiaan,” kata Pusat komunikasi Otoritas Palestina yang mengatur Tepi Barat, tentang serangan Israel.

    Pernyataan tersebut disertai rekaman video yang menunjukkan tank Israel bergerak melalui sisa-sisa kamp pengungsi Shaboura di Gaza selatan.

    “Di kamp pengungsi Shaboura, sebagaimana tiap sudut lain di Gaza, kehancuran tidak pernah berakhir,” kata pusat tersebut.

    Membongkar kehidupan Palestina

    Krisis kemanusiaan di Gaza diperparah oleh blokade bantuan Israel yang terus berlanjut.

    “Jalur Gaza kini kemungkinan menghadapi krisis kemanusiaan terburuk dalam 18 bulan sejak meningkatnya permusuhan pada Oktober 2023,” kata Pejabat kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dalanm keterangan 23 April 2025.

    Kementerian Kesehatan Gaza menyoroti dampak “berbahaya dan dahsyat” pada perempuan dan anak-anak yang menghadapi kekurangan gizi, dengan banyak yang kekurangan makanan, air minum, dan susu formula bayi yang memadai.

    Penolakan Israel yang terus berlanjut bertentangan dengan perintah Pengadilan Dunia yang dikeluarkan sejak Mei 2024, untuk segera memfasilitasi bantuan ke daerah kantong itu guna mencegah kelaparan dan kelangkaan. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tanggal Merah, Libur Nasional, dan Cuti Bersama Bulan Mei 2025: Ada Long Weekend

    Tanggal Merah, Libur Nasional, dan Cuti Bersama Bulan Mei 2025: Ada Long Weekend

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang akhir bulan April 2025, topik yang paling dicari selanjutnya adalah tanggal merah, libur nasional dan cuti bersama di bulan Mei yang akan datang. Hal tersebut selalu jadi topik yang populer karena untuk persiapan kegiatan liburan bersama teman atau keluarga.

    Biasanya tangga merah hingga cuti bersama akan menjadi momen yang paling dinantikan oleh masyarakat terutama oleh mereka para pekerja atau karyawan.

    Diketahui, di bulan Mei 2025 yang akan datang akan ada tanggal merah atau libur nasional karena perayaan keagamaan hingga hari yang besar.

    Tanggal merah dan libur nasional tersebut sudah tercantum di dalam kalender berdasarkan Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.

    Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Bulan Mei 2025

    1 Mei 2025, Peringatan Hari buruh Internasional menjadi hari penghormatan untuk para pejuang dan kontribusi para pekerja.

    12 Mei 2025, Hari raya Waisak 2569 BE menjadi hari suci bagi umat Buddha diperingati untuk tiga peristiwa agung dalam kehidupan Siddharta Gautama.

    29 Mei 2025, Kenaikan Isa Almasih menjadi hari besar untuk umat Kristiani memperingati peristiwa naiknya Yesus Kristus ke surga.

    Tanggal merah di bulan Mei 2025

    Selain itu, sisanya tanggal merah di bulan Mei 2025 yang jatuh pada hari Minggu. Berikut tanggal-tanggalnya:

    4 Mei 2025 11 Mei 2025 18 Mei 2025 25 Mei 2025 Jadwal Cuti Bersama Mei 2025 13 Mei 2025, cuti bersama dalam rangka hari Raya Waisak 2569 BE 30 Mei 2025, cuti bersama dalam rangka Kenaikan Isa Almasih

    Kedua hari tersebut bisa masyarakat manfaatkan untuk diisi oleh liburan atau keperluan lainnya yang mendesak.

    Itulah tanggal merah, libur nasional dan cuti bersama di bulan Mei 2025 yang harus diketahui, untuk menentukan kegiatan atau liburan bersama keluarga. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Soeharto Masuk Daftar Usulan Gelar Pahlawan Nasional 2025 Jadi Polemik, Ini 9 Nama Calon Lainnya

    Soeharto Masuk Daftar Usulan Gelar Pahlawan Nasional 2025 Jadi Polemik, Ini 9 Nama Calon Lainnya

    PIKIRAN RAKYAT – Polemik kepahlawanan Presiden ke-2 RI Soeharto muncul usai masuk daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

    Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, polemik pengusulan gelar Pahlawan Nasional ini perlu diurai lewat dialog kebangsaan yang terbuka dan menyeluruh.

    “Semua harus ada dialog dan titik temu. Perspektif kita menghargai tokoh-tokoh bangsa yang memang punya sisi-sisi yang tidak baik, tetapi juga ada banyak sisi-sisi baiknya,” kata Haedar Nashir di Yogyakarta pada Selasa, 22 April 2025.

    Gelar Pahlawan

    Menurutnya, sejarah bangsa Indonesia sering diwarnai tarik ulur pemberian gelar pahlawan, karena belum tercapainya titik temu memandang tokoh secara utuh.

    Haedar mencontohkan Presiden pertama RI, Soekarno yang sempat tertunda mendapat gelar Pahlawan Nasional karena perdebatan semacam ini.

    “Dulu kita kontroversi soal Bung Karno. Padahal beliau adalah tokoh sentral, proklamator, dan lain sebagainya,” lanjut Haedar.

    Ia mengaku hal serupa juga pernah terjadi pada tokoh-tokoh dari kekuatan masyarakat seperti Muhammad Natsir dan Buya Hamka.

    Keduanya sempat mengalami kesulitan dalam proses pengusulan gelar pahlawan, tapi akhirnya mendapat pengakuan negara.

    Pihaknya berharap bangsa Indonesia tidak lagi mengulang pola ini. Ia mengajak seluruh pihak melihat tokoh bangsa secara lebih utuh, menjadikan proses penilaian kepahlawanan sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional.

    “Ke depan, coba bangun dialog untuk rekonsiliasi. Lalu, dampak dari kebijakan-kebijakan yang dulu berakibat buruk pada hak asasi manusia (HAM) dan lain sebagainya itu diselesaikan dengan mekanisme ketatanegaraan yang tentu sesuai koridornya,” lanjutnya.

    Ia juga berharap proses pembahasan gelar kepahlawanan menjadi pembelajaran kolektif agar bangsa ke depan tak terjebak dalam konflik yang kontradiktif.

    “Saya selalu berpesan bahwa jatuhnya setiap tokoh bangsa yang besar itu karena godaan kekuasaan yang tak berkesudahan. Nah, di sinilah semua harus belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan bahwa tokoh bangsa saat ini dan ke depan harus sudah selesai dengan dirinya,” lanjut Haedar.

    14 Usulan Calon Gelar Pahlawan Nasional 2025

    Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasi mengungkap 10 nama yang masuk daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025 padavSelasa, 18 Maret 2025.

    Sejumlah tokoh yang kembali diusulkan yakni Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh) serta Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

    Empat nama baru diusulkan tahun ini yakni Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara) serta Yusuf Hasim (Jawa Timur).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peti Paus Fransiskus Disegel Jumat Malam, Umat Katolik Masih Bisa Beri Penghormatan Terakhir?

    Peti Paus Fransiskus Disegel Jumat Malam, Umat Katolik Masih Bisa Beri Penghormatan Terakhir?

    PIKIRAN RAKYAT – Upacara penyegelan peti jenazah Paus Fransiskus akan dilakukan dalam sebuah ritus liturgi di Basilika Santo Petrus, Vatikan, pada Jumat, 25 April 2025 pukul 20.00 waktu setempat.

    Upacara ini akan dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell, yang menjabat sebagai Camerlengo Gereja Roma Suci, menjelang misa pemakaman Paus yang dijadwalkan berlangsung keesokan harinya, Sabtu pagi.

    Sejumlah Kardinal serta pejabat Takhta Suci Vatikan akan hadir dalam upacara tersebut.

    Ritus ini sekaligus menandai berakhirnya masa penghormatan publik terhadap jenazah Paus Fransiskus yang telah disemayamkan di depan umum sejak Rabu.

    “Lebih dari 50.000 umat telah datang untuk memberikan penghormatan terakhir di depan Altar Pengakuan dalam Basilika Santo Petrus dalam kurun waktu 24 jam setelah dibuka untuk umum,” demikian dilansir dari laman resmi Vatikan, Kamis, 24 April 2025.

    Basilika tersebut tetap dibuka sepanjang malam hingga pukul 05.30 pada Kamis pagi, kemudian ditutup sebentar selama satu setengah jam dan dibuka kembali pukul 07.00.

    Menurut Kantor Perayaan Liturgi Kepausan, sejumlah Kardinal dijadwalkan hadir dalam upacara penyegelan peti, antara lain:

    Kardinal Giovanni Battista Re Kardinal Pietro Parolin Kardinal Roger Mahony Kardinal Dominique Mamberti Kardinal Mauro Gambetti Kardinal Baldassare Reina Kardinal Konrad Krajewski

    Selain mereka, pejabat gereja lainnya yang akan ikut membantu upacara ini antara lain:

    Uskup Agung Edgar Peña Parra Uskup Agung Ilson de Jesus Montanari Monsinyur Leonardo Sapienza Para Kanon Basilika Vatikan Para imam Penitensi Minor Para sekretaris pribadi mendiang Paus

    Dan beberapa pejabat lain yang ditunjuk oleh Uskup Agung Diego Ravelli, selaku Master Perayaan Liturgi Kepausan.

    Misa Pemakaman dan Masa Berkabung 9 Hari

    Misa pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu, 26 April 2025 pukul 10.00 pagi di Lapangan Santo Petrus.

    Misa ini juga menjadi awal dari Novemdiales, tradisi kuno Gereja Katolik berupa sembilan hari masa berkabung dan misa yang didedikasikan bagi arwah Paus yang wafat.

    Selama masa Novemdiales, misa akan diadakan setiap hari pukul 17.00 waktu setempat (GMT+2) di Basilika Santo Petrus.

    Namun khusus pada Hari Minggu Kerahiman Ilahi, 27 April, misa akan berlangsung pukul 10.30 di Lapangan Santo Petrus. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lebih dari 20 Orang Wisatawan Tewas dalam Serangan Teroris di Kashmir, India Perketat Keamanan

    Lebih dari 20 Orang Wisatawan Tewas dalam Serangan Teroris di Kashmir, India Perketat Keamanan

    PIKIRAN RAKYAT – Sedikitnya 26 orang, termasuk wisatawan asing, tewas dalam serangan teroris di kawasan wisata Pahalgam, Jammu dan Kashmir, Selasa, 22 April 2025. Serangan ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah yang selama puluhan tahun menjadi pusat konflik geopolitik antara India, Pakistan, dan China.

    Menurut laporan surat kabar The Hindustan, sekelompok orang bersenjata melepaskan tembakan membabi buta ke arah rombongan wisatawan yang sedang menunggang kuda. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut menjelang musim ziarah Amarnath, salah satu ritual suci umat Hindu yang berlangsung selama 38 hari dan dijadwalkan dimulai pada 3 Juli.

    Kelompok The Resistance Front (TRF), yang berafiliasi dengan organisasi militan terlarang Lashkar-e-Taiba, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kelompok ini diketahui aktif dalam beberapa tahun terakhir dan sering dituding sebagai dalang di balik berbagai serangan di wilayah sengketa tersebut.

    Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menyampaikan bahwa ia telah memberi laporan langsung kepada Perdana Menteri Narendra Modi dan segera mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat keamanan tinggi.

    “Kami tidak akan membiarkan tindakan teroris ini lolos. Mereka yang bertanggung jawab akan diadili,” ujarnya. Shah juga dijadwalkan mengunjungi wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    Hanya sehari setelah insiden di Pahalgam, pasukan keamanan India kembali terlibat dalam baku tembak di distrik Baramulla, dekat Garis Kontrol (LoC) yang memisahkan wilayah India dan Pakistan. Dua orang teroris dilaporkan tewas dalam upaya penyusupan ke wilayah India. Korps Chinar dari Angkatan Darat India menyatakan bahwa sejumlah besar senjata dan amunisi berhasil disita dalam operasi tersebut.

    Serangan terhadap wisatawan jarang terjadi di Kashmir, meskipun wilayah itu telah lama menjadi pusat pemberontakan anti-India sejak 1989. Umumnya, kekerasan terfokus pada bentrokan antara pasukan keamanan India dan kelompok militan. Namun, insiden ini menandai peningkatan eskalasi yang mengkhawatirkan, apalagi menjelang ziarah besar-besaran ke Gua Amarnath.

    Situasi keamanan di Jammu dan Kashmir telah mengalami perubahan signifikan sejak pemerintah India pada tahun 2019 mencabut status otonomi khusus wilayah tersebut dengan menghapus Pasal 370 Konstitusi India. Langkah ini membuat Jammu dan Kashmir kehilangan hak legislatifnya sendiri dan dibagi menjadi dua wilayah persatuan, Jammu dan Kashmir serta Ladakh, yang kini dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat di New Delhi.

    Keputusan tersebut memicu kecaman dari Pakistan, yang mengklaim seluruh wilayah Kashmir, serta dari sebagian besar penduduk Muslim lokal yang menganggap pencabutan status khusus sebagai langkah penindasan. Selain itu, India juga menghadapi ketegangan perbatasan dengan China, terutama di wilayah Ladakh dan Arunachal Pradesh, karena belum adanya garis batas resmi yang diakui kedua negara. Ketegangan ini pernah memuncak dalam bentrokan militer pada tahun 2020 di Lembah Galwan.

    Para analis menilai bahwa serangan terbaru ini bisa memperburuk stabilitas keamanan di wilayah tersebut dan mengganggu agenda diplomatik serta pembangunan ekonomi yang sedang diupayakan pemerintah India di kawasan yang sensitif ini.

    Pihak berwenang telah meningkatkan keamanan di seluruh wilayah dan memperketat pengawasan menjelang ziarah Amarnath. Namun, kekhawatiran tetap tinggi bahwa kelompok bersenjata mungkin kembali melancarkan serangan serupa dalam waktu dekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ridwan Kamil ‘Pasti’ Dipanggil KPK, Apa Status Hukum Terbaru RK di Kasus Korupsi BJB?

    Ridwan Kamil ‘Pasti’ Dipanggil KPK, Apa Status Hukum Terbaru RK di Kasus Korupsi BJB?

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dipastikan akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB.

    Ketegasan itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto. Ia menekankan bahwa dirinya menyerahkan penuh proses pemanggilan itu kepada tim penyidik.

    “Kalau soal pemanggilan, saya menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada penyidik,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

    Pernyataa ini berkenaan dengan jadwal. Setyo menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik akan menentukan siapa saksi yang diprioritaskan untuk diperiksa terlebih dahulu.

    Namun, ia kembali memastikan, pemanggilan RK bakal terselenggara, apalagi sudah ada penggeledahan sebelumnya terkait kasus ini.

    “Akan tetapi, pastinya ya akan dilakukan. Karena konteksnya sudah dilakukan penggeledahan, maka harus dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan klarifikasi,” ujarnya.

    Dugaan Korupsi Iklan BJB Rugikan Negara Rp222 Miliar

    Kasus yang tengah diselidiki ini adalah dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan di Bank BJB (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten) periode 2021–2023. KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, antara lain:

    Yuddy Renaldi (YR) – Direktur Utama Bank BJB Widi Hartoto (WH) – Kepala Divisi Corsec merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ikin Asikin Dulmanan (IAD) – Pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Suhendrik (S) – Pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Sophan Jaya Kusuma (SJK) – Pengendali Cipta Karya Sukses Bersama

    Mereka dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana karena diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp222 miliar. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News