Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

Israel Bunuh Hampir 2.000 Warga Gaza Sejak Langgar Gencatan Senjata Maret Lalu

PIKIRAN RAKYAT – Pasukan Israel Penjajah telah membunuh hampir 2.000 warga Palestina di Gaza sejak mereka melanggar kesepakatan gencatan senjata pada Maret 2025. Sebagian besar di antara korban adalah perempuan dan anak-anak.

Sejak genosida di Gaza dimulai 18 bulan lalu, total korban tewas warga Palestina telah mencapai lebih dari 61.700 orang.

Selain itu, sebanyak 117.248 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan Israel yang terus berlangsung.

Serangan terbaru terjadi sejak Kamis pagi, 23 April 2025 waktu setempat, dengan lebih dari 60 korban jiwa dilaporkan dalam waktu singkat. Serangan udara dini hari Israel menyebabkan jumlah korban terus bertambah.

Menurut laporan dari Layanan Pertahanan Sipil Palestina dan tim medis, 12 orang dari satu keluarga di Jabalia, wilayah utara Gaza, termasuk dalam daftar korban tewas akibat serangan tersebut.

Kondisi kemanusiaan di Gaza juga semakin memburuk. Direktur Medis Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, Khalil al-Daqran, memperingatkan bahwa Gaza telah memasuki tahap kelima kelaparan, tingkat paling kritis menurut definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akibat blokade Israel yang masih berlangsung, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Wafa.

Kementerian Kesehatan Gaza menyampaikan bahwa dari total 38 rumah sakit di Jalur Gaza, hanya satu yang masih berfungsi.

Rumah sakit anak Mohammed al-Durra yang terletak di sebelah timur Kota Gaza menjadi fasilitas medis terbaru yang tidak lagi beroperasi akibat kerusakan dan kekurangan sumber daya.

‘Krisis Kemanusiaan Terburuk’

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggambarkan situasi di Gaza, Palestina saat ini sebagai krisis kemanusiaan terburuk. Bayangkan saja, Israel terus melakukan serangan udara sekaligus memblokade bantuan internasional hampir dua bulan terakhir.

Saat ini warga Gaza menghadapi situasi sulit lantaran kekurangan makanan, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya. Padahal, dunia internasional telah mendesak Israel untuk menghentikan blokade juga serangan.

Pada Kamis, 24 April 2025 dini hari Israel kembali melakukan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 13 orang yang mayoritas anak-anak dan perempuan. Sejak serangan Oktober 2023 hingga saat ini, hampir 52.000 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 117.000 lainnya luka-luka.

“Jalur Gaza tengah menyaksikan eskalasi militer yang nyata dan krisis kemanusiaan yang meningkat,” lapor Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera dari Deir el-Balah di Gaza bagian tengah. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 16:52
5 Poin Hasil Negosiasi Sri Mulyani dan Menkeu AS, Proposal RI Diterima Trump Cs?

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah poin penting hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Scott Bessent, dalam Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington DC. Simak selengkapnya!

1. Komitmen AS dalam Lembaga Global

Dalam pertemuan tersebut, AS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi pemain utama dalam lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, menyampaikan bahwa posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Jumat, 24 April 2025.

2. Arah Kebijakan Baru AS: Perdagangan Resiprokal

Sri Mulyani menjelaskan bahwa AS tengah mendorong sistem perdagangan baru yang lebih bersifat resiprokal atau saling menguntungkan.

Hal ini menjadi penting karena bisa berdampak langsung pada kerja sama dagang dengan Indonesia.

“Di dalam konteks ini tentu kita juga harus terus mempelajari perkembangan ini (AS), karena di dalam pembahasan kami (negosiasi), Amerika juga menyoroti mengenai hubungan Amerika dengan China yang merupakan salah satu hal, yang tentu akan berpengaruh terhadap Indonesia maupun seluruh kawasan ekonomi di dunia,” ujarnya.

3. Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia

Untuk merespons arah kebijakan tersebut, Indonesia memperkuat pendekatan melalui diplomasi ekonomi.

Langkah ini dilakukan melalui jalur-jalur strategis seperti USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Kementerian Perdagangan AS, dan Departemen Keuangan AS.

4. Respons Positif AS terhadap Proposal Indonesia

Sri Mulyani menyebut bahwa proposal yang disampaikan tim Indonesia mendapat sambutan positif dari pemerintah AS. Proposal itu dinilai komprehensif dan visioner.

“Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” tutur Menkeu.

5. Tahap Awal Negosiasi dan Target Waktu

Indonesia resmi menandatangani perjanjian non-disclosure dengan USTR pada 23 April 2025, menandai dimulainya fase awal negosiasi tarif. Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara pertama yang masuk tahap ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah menargetkan negosiasi teknis dapat rampung dalam dua bulan.

“Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” kata Airlangga. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 15:48
8 Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI Salah Satunya Reshuffle Menteri, Prabowo Angkat Bicara

PIKIRAN RAKYAT – Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengaku Presiden RI Prabowo Subianto menghormati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.

Menurut Wiranto, Presiden Prabowo Subianto menghormati dan memahami berbagai pendapat yang dinilai sangat wajar jika terjadi di masyarakat.

Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan tak dapat secara spontan menjawab usulan yang sudah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif serta yudikatif.

“Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai,” ucap Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 24 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI

Pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

“Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja,” lanjutnya.

Sikap Presiden yang disampaikan lewat Wiranto, tak ingin perbedaan mengeruhkan suasana kebangsaan yang saat ini tengah menghadapi banyak tantangan.

Menurutnya, Prabowo sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi TNI memiliki kekuasaan yang tak terbatas.

Namun, tak dapat saling mencampuri tatanan negara yang menganut trias politika eksekutif, legislatif, serta yudikatif.

“Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” lanjut Wiranto.

Masyarakat Tidak Ikut Berpolemik

Prabowo Subianto mendengarkan tak hanya dari 1 sumber dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan.

Keputusan tersebut tak hanya berfokus pada 1 bidang, sehingga tidak dapat juga dikatakan Presiden tidak merespons soal usulan yang ditujukan padanya.

Presiden berpesan, masyarakat tak ikut berpolemik masalah ini dan tidak menyikapi pro atau kontra.

Hal ini karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kebersamaan, serta keharmonisan bangsa.

“Tentu ada penjelasan-penjelasan resmi yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat,” lanjutnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 14:43
Sekecil Apa pun Akan Kami Tindak

PIKIRAN RAKYAT – Isu dugaan kecurangan dan kebocoran soal dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2025 ramai jadi sorotan sejak hari pertama pelaksanaan.

Untuk merespons keresahan publik, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) menggelar konferensi pers pada Jumat, 25 April 2025 pukul 10.00 WIB.

Juru bicara SNPMB, Ismaini Zain, mengatakan klarifikasi ini penting karena maraknya laporan dari masyarakat.

“Hari ini kami informasikan adalah hari ketiga UTBK. Namun, seperti yang kita ketahui, di media sosial ada berbagai laporan dari netizen tentang dugaan kecurangan maupun soal yang disebut-sebut bocor sejak hari pertama. Kami memahami kekhawatiran peserta dan penting untuk menjernihkan situasi,” ucapnya.

Ketua Umum SNPMB, Eduart Wolok, menegaskan bahwa sistem seleksi nasional sudah dirancang sedemikian rupa agar tidak bisa ditembus.

“Tidak ada satu pun set soal yang sama antara sesi satu dan lainnya. Untuk 23 sesi pelaksanaan UTBK tahun ini, kami telah menyiapkan lebih dari 23 set soal yang berbeda. Maka, kebocoran soal secara teknis tidak mungkin terjadi,” ujarnya.

Soal yang terlihat mirip antar sesi, kata Prof. Eduart, memang sengaja dibuat sama untuk keperluan standarisasi nilai. Namun, sistem penilaiannya sudah diatur agar tetap adil dan tidak merugikan peserta.

Panitia juga membantah soal bocor berasal dari sistem. Dugaan tersebut kemungkinan besar berasal dari peserta yang merekam soal menggunakan alat bantu terlarang.

Bahkan, ditemukan penggunaan teknologi curang seperti kamera tersembunyi yang disamarkan di behel gigi, kuku, kancing baju, hingga ikat pinggang. Semua ini sedang dalam proses investigasi.

14 Kasus Kecurangan, Sanksi Tegas Menanti

Dalam dua hari pertama pelaksanaan UTBK, panitia mencatat 14 kasus kecurangan: sembilan pada Rabu, 23 April, dan lima pada Kamis, 24 April 2025.

Jumlah itu memang kecil dibanding total peserta 196.328 orang, yaitu hanya sekitar 0,0071 persen. Namun, panitia tetap memproses semuanya secara serius.

“Memang jumlahnya sangat kecil, namun kami tidak akan menutup mata. Bahkan ada yang menggunakan perangkat teknologi seperti remote desktop, ponsel, software tertentu, hingga metode konvensional,” ungkap Prof. Eduart.

Ia menambahkan, “Kami mengutuk keras cara-cara seperti ini. Jika terus berlanjut, kami siap melibatkan aparat penegak hukum agar bisa menjadi pembelajaran bersama.”

Untuk mencegah kejadian serupa, pengawasan di ruang ujian diperketat, termasuk pemeriksaan fisik peserta dan pemantauan melalui rekaman CCTV serta log sistem komputer.

Akun-akun peserta yang dicurigai curang sedang dianalisis, dan sejumlah pihak internal maupun eksternal juga dipanggil untuk klarifikasi.

Panitia menegaskan, peserta yang terbukti curang akan langsung dikenai sanksi berat berupa pembatalan hasil UTBK, diskualifikasi permanen dari seluruh jalur SNPMB, serta pelaporan ke sekolah asal. Bila ada oknum internal yang terlibat, hukuman tegas juga akan dijatuhkan.

“Jangan resah dengan isu yang belum tentu benar. Kami hadir di sini untuk menjaga integritas UTBK. Kecurangan sekecil apapun akan kami tindak,” ucap Prof. Eduart tegas di akhir penjelasannya. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 13:39
Eks Presiden Korsel, Moon Jae In Didakwa Suap Usai ‘Titip’ Menantu untuk Dapat Pekerjaan

PIKIRAN RAKYAT – Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae In secara resmi dakwa tanpa penahanan oleh Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju pada Kamis 18 April 2025 lalu. Dia dituduh menerima suap secara tidak langsung melalui penempatan kerja mantan menantunya di maskapai penerbangan Thai Eastar Jet.

Dugaan Suap melalui Menantu dan Maskapai

Kasus ini mencuat setelah kelompok sipil Justice People yang berbasis di Seoul melayangkan pengaduan pada Desember 2021. Mereka menuding adanya hubungan timbal balik yang melibatkan Moon Jae In, mantan menantunya Seo, dan Lee Sang-jik selaku pendiri Eastar Jet dan mantan anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea.

Jaksa menyebut bahwa hampir 220 juta won atau sekitar 154.000 dolar AS (Rp2,5 miliar) diberikan kepada Seo dalam bentuk gaji bulanan dan biaya relokasi ke Thailand antara Juli 2018 hingga April 2020. Uang ini dinilai sebagai bentuk suap de facto kepada Moon Jae In, yang kala itu menjabat sebagai Presiden.

Penunjukan Seo sebagai direktur eksekutif Thai Eastar Jet dipertanyakan karena minimnya pengalaman di industri penerbangan dan kondisi keuangan perusahaan yang sedang kesulitan. Menurut jaksa, proses rekrutmen itu juga melibatkan tim urusan sipil di kantor kepresidenan Moon, yang seharusnya bersifat netral.

Kinerja Seo Dipertanyakan, Gaji Dua Kali Lipat CEO

Kejaksaan menyampaikan bahwa Seo sering absen dalam tugasnya, kerap terbang ke Korea atau bekerja dari jarak jauh. Padahal, gaji yang diterimanya jauh melebihi standar.

“Seo sering meninggalkan jabatannya untuk waktu yang lama, terbang ke Korea Selatan atau bekerja dari jarak jauh. Dia tidak menyediakan tenaga kerja yang layak sesuai dengan posisinya sebagai direktur eksekutif. Tapi Seo menerima gaji bulanan 8 juta won, hampir dua kali lipat gaji CEO maskapai,” kata Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju dalam pernyataan resmi.

Manfaat Finansial Langsung kepada Moon Jae In

Jaksa juga menyoroti fakta bahwa Moon Jae In sempat membiayai hidup keluarga putrinya, termasuk mantan menantu dan cucunya, sebelum Seo dipekerjakan oleh Thai Eastar Jet. Setelah Seo mendapat pekerjaan, dukungan finansial dari Moon dihentikan.

Jaksa menilai hal ini sebagai manfaat langsung bagi Moon, yang seharusnya tidak diperoleh lewat fasilitas jabatan.

“Inti dari kasus ini adalah bahwa presiden menerima perlakuan istimewa dengan menggunakan wewenangnya, memungkinkan migrasi luar negeri putrinya dan suaminya melalui perusahaan penerbangan yang dikelola oleh mantan anggota parlemen dan pengusaha Lee,” tutur Jaksa.

Mereka merujuk pada putusan Mahkamah Agung Korea Selatan tahun 2018 yang menyatakan bahwa jika pejabat publik dan non-publik merencanakan kejahatan bersama, maka keduanya dapat dijerat pidana atas dasar penyuapan, meskipun uang suap diterima oleh pihak ketiga.

Moon Bantah, Tim Hukum Sebut Jaksa Salahgunakan Wewenang

Pihak Moon Jae-in membantah seluruh tuduhan. Tim hukum mantan presiden menyatakan bahwa jaksa telah menyalahgunakan kekuasaan karena mendakwa Moon tanpa memberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan terlebih dahulu.

Putrinya Juga Terseret Kasus Hukum Lain

Meskipun Moon Da-hye (putri Moon Jae-in) dan Seo dianggap terlibat sebagai kaki tangan, jaksa memutuskan untuk menangguhkan dakwaan terhadap mereka. Mereka menilai cukup dengan menuntut Moon Jae-in dan Lee Sang-jik demi kepentingan keadilan negara.

Namun, Moon Da-hye sendiri baru-baru ini juga dijatuhi sanksi hukum lain. Pada 17 April 2025, Pengadilan Distrik Barat Seoul menjatuhkan denda sebesar 15 juta won atas kasus mengemudi dalam keadaan mabuk dan menyewakan properti tanpa izin.

Ia diketahui mengemudi dengan kadar alkohol tinggi di kawasan Itaewon pada Oktober 2024, dan menjalankan bisnis sewa jangka pendek di Seoul dan Pulau Jeju melalui Airbnb tanpa pendaftaran resmi, yang melanggar Undang-Undang Pengendalian Kesehatan Masyarakat.

Persidangan Dilakukan di Seoul

Kasus Moon Jae In akan disidangkan di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Perhatian publik kini tertuju pada proses hukum terhadap mantan presiden yang sebelumnya dikenal dengan citra bersih dan reformis selama masa jabatannya dari 2017 hingga 2022.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 13:38
Kementerian Hukum Tuntaskan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Soal Perumahan Rakyat

PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Hukum (Kemenkum) telah menuntaskan proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan Kemenkum menerima surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PKP pada tanggal 16 April lalu. Kemudian tahap harmonisasi diselesaikan dalam waktu satu hari, dan peraturan tersebut telah berlaku mulai tanggal 22 April 2025.

“Telah terbit surat selesai harmonisasi nomor: PPE.PP.01.05-1374 tanggal 17 April 2025 dan per 22 April kemarin sudah berlaku,” ujar Supratman, Kamis, 24 April 2025 di Gedung Kemenkum, Jakarta sebagaimana keterangan tertulis, Jumat, 25 April 2025.

Ia menyebut tim kerja harmonisasi terdiri dari perwakilan Kemenkum, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik, BP Tapera, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Bank Tabungan Negara.

Dalam rapat tim kerja, terdapat tiga poin penting yang dibahas. Pertama, pencantuman “besaran penghasilan” ke dalam judul RPermen tersebut. Kemudian, pemisahan pengaturan mengenai besaran penghasilan MBR ke dalam bab tersendiri. Dan poin ketiga yaitu perubahan rincian mengenai zonasi wilayah dan besaran nilai penghasilan orang perseorangan.

“Dari hasil harmonisasi maka terdapat tiga ruang lingkup di rancangan permen ini, yaitu besaran penghasilan MBR, kriteria MBR, persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR,” katanya.

Supratman berharap, terbitnya peraturan tersebut dapat mendukung terwujudnya program Presiden Prabowo membangun tiga juta rumah.

“Saya berharap dengan peraturan ini bisa membuat gairah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana program Presiden Prabowo bisa lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.

Harmonisasi merupakan salah satu fungsi Kemenkum yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Harmonisasi menjadi salah satu tahapan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi juga dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 12:34
Imbas Serangan Kashmir, India dan Pakistan Saling Cabut Perjanjian Bilateral

PIKIRAN RAKYAT – Ketegangan antara India dan Pakistan kembali terasa setelah serangan mematikan di wilayah Pahalgam, Jammu, dan Kashmir. Insiden yang terjadi pada Selasa itu menelan korban jiwa sebanyak 25 wisatawan asal India dan satu warga lokal. Pelaku penyerangan hingga kini belum teridentifikasi, tetapi dampaknya telah memicu reaksi keras dari kedua negara bertetangga yang memiliki sejarah konflik panjang.

Sebagai respons atas insiden tersebut, India mengambil serangkaian langkah drastis, termasuk menangguhkan Indus Waters Treaty (Perjanjian Air Indus), yang telah berlaku sejak tahun 1960. Perjanjian yang dimediasi oleh Bank Dunia tersebut mengatur pembagian air dari enam sungai utama di Cekungan Sungai Indus antara India dan Pakistan. Langkah ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah, di mana India secara sepihak menangguhkan perjanjian tersebut.

Perdana Menteri India, Narendra Modi, memimpin rapat darurat Komite Keamanan Kabinet sebelum mengumumkan penangguhan perjanjian tersebut. Tak hanya itu, India juga mengusir penasihat militer Pakistan dari kedutaan Islamabad di New Delhi, mengurangi jumlah staf diplomatik Pakistan, dan menghentikan sementara layanan visa bagi warga negara Pakistan, termasuk visa dalam kerangka kerja Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC).

Pemerintah India bahkan meminta seluruh warganya yang sedang berada di Pakistan untuk segera pulang dan menutup satu-satunya perlintasan darat legal di perbatasan Wagah-Attari.

Di sisi lain, Pakistan merespons cepat dengan langkah serupa. Pemerintah di Islamabad menyatakan bahwa tidak ada klausul dalam Perjanjian Air Indus yang memungkinkan penangguhan sepihak, dan menyebut tindakan India sebagai “ceroboh” serta memperingatkan bahwa setiap upaya pengalihan atau pemblokiran aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai ‘tindakan perang’.

Langkah yang tak kalah signifikan adalah keputusan Pakistan untuk menangguhkan Perjanjian Simla tahun 1972, yang selama ini menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa secara bilateral dan menjaga penghormatan terhadap Garis Kontrol (Line of Control) di wilayah Kashmir yang disengketakan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komite Keamanan Nasional Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan dihadiri oleh seluruh pimpinan militer.

Selain mengusir atase pertahanan India dan mengurangi staf diplomatik di kedutaan India di Islamabad, Pakistan juga menutup perlintasan di sisi perbatasan Attari-Wagah, menangguhkan seluruh perdagangan bilateral dan bisnis pihak ketiga melalui wilayahnya.

Islamabad juga menghentikan layanan visa bagi seluruh warga negara India di bawah Skema Pengecualian Visa SAARC, kecuali bagi peziarah Sikh, serta menutup wilayah udara Pakistan bagi semua pesawat milik atau dioperasikan oleh India.

Ketegangan antara kedua negara nuklir ini semakin memperburuk situasi di kawasan Asia Selatan, yang selama bertahun-tahun telah diwarnai oleh konflik berkepanjangan terkait wilayah Kashmir. Sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, India dan Pakistan telah berperang sebanyak tiga kali, dan dua diantaranya terkait Kashmir.

Pengamat hubungan internasional menilai bahwa penangguhan perjanjian-perjanjian bilateral yang telah lama menjadi pilar kerja sama terbatas antara kedua negara dapat memperburuk instabilitas regional dan memicu reaksi dari komunitas internasional. Terutama, penangguhan Indus Waters Treaty dikhawatirkan akan berdampak langsung pada sektor pertanian dan ketersediaan air di Pakistan, yang sangat bergantung pada aliran sungai dari wilayah India.

Sejauh ini, belum ada klaim tanggung jawab atas serangan di Pahalgam. Namun, India menuduh kelompok militan yang berbasis di Pakistan sebagai dalang di balik serangan tersebut—klaim yang kerap dilontarkan dalam insiden serupa sebelumnya. Sementara itu, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menyerukan penyelidikan independen.

Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyerukan agar kedua negara menahan diri dan kembali ke meja perundingan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun dengan ditangguhkannya perjanjian-perjanjian penting dan saling pengusiran diplomat, jalan menuju deeskalasi tampaknya masih panjang.

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 12:33
Pramono Wajibkan ASN DKI Jakarta Naik Transportasi Umum Setiap Rabu

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru saja diteken.

“Dan kami sudah menandatangani Pergub bahwa setiap hari Rabu kami akan “setengah memaksa” semua ASN di Jakarta, mereka harus naik angkutan umum,” kata Pramono, dikutip pada Jumat, 25 April 2025.

Pemprov DKI Jakarta menggratiskan layanan naik transportasi umum untuk mendukung kebijakan tersebut.

Di sisi lain, Pramono menyampaikan bahwa sekira 91 persen wilayah Jakarta saat ini telah terkoneksi dengan fasilitas angkutan umum. Meski begitu, pihaknya akan berupaya memperluas jangkauan layanan seperti JakLingko menjangkau ke wilayah penyangga Jakarta dan dilengkapi dengan fasilitas parkir. Sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beralih memakai transportasi umum.

“Di Jakarta ini sebenarnya sudah 91 persen terkoneksi. Problemnya adalah yang mau memanfaatkan itu belum seperti kapasitas yang ada, terutama untuk daerah pendukung,” katanya.

“Nanti jaklingko yang utamanya sekarang ini operasinya ada di dalam Jakarta, kami akan menyiapkan juga di luar Jakarta supaya siapapun orang keluar dari rumah jalan sebentar ada fasilitas publik yang bisa dinaiki,” ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 11:30
Serangan Tiada Ampun dari Israel Sebabkan Krisis di Gaza Terus Meningkat

PIKIRAN RAKYAT – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggambarkan situasi di Gaza, Palestina saat ini sebagai krisis kemanusiaan terburuk. Bayangkan saja, Israel terus melakukan serangan udara sekaligus memblokade bantuan internasional hampir dua bulan terakhir.

Saat ini warga Gaza menghadapi situasi sulit lantaran kekurangan makanan, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya. Padahal, dunia internasional telah mendesak Israel untuk menghentikan blokade juga serangan.

Pada Kamis, 24 April 2025 dini hari Israel kembali melakukan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 13 orang yang mayoritas anak-anak dan perempuan. Sejak serangan Oktober 2023 hingga saat ini, hampir 52.000 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 117.000 lainnya luka-luka.

“Jalur Gaza tengah menyaksikan eskalasi militer yang nyata dan krisis kemanusiaan yang meningkat,” lapor Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera dari Deir el-Balah di Gaza bagian tengah.

Tareq melaporkan bahwa tim penyelamat, dengan sebagian besar peralatan mereka rusak atau hancur, semakin kesulitan untuk menjangkau korban yang terjebak di bawah reruntuhan.

Otoritas Palestina (PA) yang memerintah Tepi Barat yang juga diduduki menyebut serangan Israel tanpa jeda. Selain itu, tidak ada belas kasihan dari Israel saat melakukan serangan-serangan.

“Di kamp pengungsi Shaboura, seperti di setiap sudut lain di Gaza, kehancuran tidak pernah berakhir,” kata PA dalam pernyataan tersebut.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menggambarkan apa yang dilakukan Israel sebagai penghancuran kehidupan Palestina secara sengaja.

“Jalur Gaza kini kemungkinan menghadapi krisis kemanusiaan terburuk dalam 18 bulan sejak meningkatnya permusuhan pada Oktober 2023,” kata OCHA dalam pembaruan situasi terbarunya pada 23 April 2025.

Krisis besar

Israel dilaporkan bakal terus melakukan blokade total terhadap bantuan internasional yang hendak masuk ke Jalur Gaza, Palestina. Militer Israel memperkirakan, dalam dua minggu ke depan akan terjadi krisis besar di daerah tersebut.

Situs berita Israel, Walla menyebut militer Israel tidak khawatir dengan krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Warga Palestina di Gaza telah hidup tanpa bantuan selama 51 hari terakhir sejak blokade total Israel.

“Dalam dua minggu, krisis besar akan dimulai di Jalur Gaza terkait makanan, peralatan medis, dan obat-obatan,” kata sumber di Komando Selatan Israel, yang berbicara kepada Walla.

Menurut sumber tersebut, warga Palestina di Gaza akan beradaptasi dalam beberapa bulan mendatang. Syaratnya, warga di Gaza harus memiliki tepung, air, dan tempat berlindung yang layak.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 11:29
Gerakan Wisata Bersih Jadi Langkah untuk Menjawab Tantangan Besar Destinasi Wisata

PIKIRAN RAKYAT – Kebersihan dalam pariwisata merupakan salah satu aspek terpenting yang sangat mempengaruhi dalam pengalaman wisatawan dan juga citra destinasi wisata.

Kementerian Pariwisata menilai bahwa Gerakan Wisata Bersih (GWB) dapat memperkuat aspek kebersihan dan keberlanjutan destinasi wisata yang ada di Indonesia.

Kebersihan tidak hanya mencakup kebersihan lingkungan tempat wisata, tetapi juga kebersihan fasilitas pendukung, seperti toilet, akomodasi, dan juga tempat makan.

“Saya percaya, Gerakan Wisata Bersih dapat menjadi sebuah langkah untuk menjawab tantangan besar dalam menjaga kebersihan, kelestarian, dan keberlanjutan destinasi wisata kita,” ujar Widiyanti Putri Wardhana selaku Menteri Pariwisata pada Kamis, 24 April 2025.

GWB merupakan aksi konkret yang lahir dari kesadaran kolektif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi wisata Indonesia.

Contohnya dari gerakan ini adalah melalui pelaksanaan GWB di Pantai Kuta Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 24 April 2025. Widiyanti mengatakan bahwa sektor pariwisata di Lombok telah menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, dengan pencapaian wisatawan sebesar 1,2 juta kunjungan, atau hampir setengah dari total kunjungan di NTB yang mencapai 2,5 juta wisatawan pada tahun 2024.

“Harapannya, program ini akan membantu semakin mendorong pencapaian tersebut, memperkuat citra daerah, serta menjadi contoh yang dapat menginspirasi daerah lainnya di Indonesia,” kata Widiyanti lebih lanjut.

Dirinya mengapresiasi kepada Pemprov Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, dan juga kepada seluruh masyarakat atas komitmen dan konsistensinya membangun budaya kebersihan di kawasan destinasi pariwisata yang ada.

Melalui program yang terlaksana tersebut akan terbangun kebiasaan dan kesadaran jangka panjang bersama dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

Troy Reza Warokka selaku Direktur Komersial Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) memberikan pernyataan bahwa dengan terselenggaranya acara ini akan semakin memperkuat sinergi dalam berkontribusi meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia, khususnya Mandalika.

Program GWB selain di Pantai Mandalika, akan dilakukan di Pantai Gili Air pada Jumat, (25/4). Acara GWB juga sudah dilaksanakan di sejumlah destinasi wisata, seperti Pantai Parangtritis, Yogyakarta; Kota Tua Jakarta serta Marina Waterfront City dan Pantai Pede, Labuan Bajo.

GWB di Nusa Tenggara Barat didukung oleh sejumlah mitra strategis seperti; GoTo Impact Foundation, ITDC, RedDoorz, dan Poltekpar Lombok.

Kebersihan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Hal ini berakibat jika tempat wisata yang bersih dan terawat akan lebih menarik untuk dikunjungi dan memberikan kesan positif.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 10:25