Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Daftar 16 Produk Skincare dan Komestik Berbahaya Terbaru Dirilis BPOM, Ada Merek Terkenal

    Daftar 16 Produk Skincare dan Komestik Berbahaya Terbaru Dirilis BPOM, Ada Merek Terkenal

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih produk skincare dan kosmetik. Pada triwulan I tahun 2025, BPOM menemukan 16 produk kecantikan yang mengandung bahan berbahaya dan dilarang, termasuk merkuri, timbal, hingga pewarna tekstil.

    Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menyebutkan bahwa temuan ini merupakan hasil pengawasan rutin selama periode Januari hingga Maret 2025. Dari 16 produk yang terbukti berbahaya, 10 di antaranya merupakan produk lokal yang diproduksi melalui kontrak produksi, sementara 6 sisanya merupakan produk impor.

    “Dari temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang tersebut, kami telah mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin edar dan penghentian sementara kegiatan (PSK),” ujar Taruna dalam pernyataan resminya.

    Produk-produk tersebut mengandung bahan seperti merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, timbal, dan pewarna merah K10—semuanya dilarang karena dapat memicu dampak serius bagi kesehatan. Penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan gangguan seperti iritasi kulit, bintik-bintik hitam, reaksi alergi, hingga kerusakan hati dan ginjal.

    BPOM juga merinci daftar 16 produk yang perlu diwaspadai, termasuk beberapa merek yang cukup dikenal di kalangan konsumen. Berikut daftar lengkap produk yang dinyatakan berbahaya:

    Bogota Night Cream Hello Bright, mengandung asam retinoat dan hidrokuinon Maxie Brightening Series Premium Night Cream, mengandung asam retinoat Saniye Long Lasting Capsule Lip Gloss L1135 14#, mengandung pewarna merah K10 Saniye Non-stick Lip Gloss L1181 4#, mengandung pewarna merah K10 Saniye 5 Colours Multi Functions Concealer Pallete R1179, mengandung pewarna merah K10 Saniye Fashion Lady Non-stick Lip Gloss L1180 #07, mengandung pewarna merah K10 Saniye 12 Colours Multi Function Eyeshadow Pallete E225 #1, mengandung timbal Peach Eyeshadow 10 Colours No. 1, mengandung pewarna merah K10 Saraskin Cosmetic Day Cream, mengandung merkuri Saraskin Cosmetic Night Cream Booster, mengandung merkuri F&A Skin Glow Night Cream Exclusive, mengandung merkuri Helenalizer Glow Night Cream, mengandung merkuri Mantulita All in One Cream, mengandung merkuri Fly Glow Cosmetics Night Cream, mengandung merkuri Firfin Glowing Krim Malam Normal, mengandung merkuri Firfin Glowing Krim Siang Normal, mengandung merkuri

    Masyarakat diimbau untuk lebih cermat memilih produk kecantikan dengan selalu memeriksa izin edar resmi di situs atau aplikasi Cek BPOM. BPOM juga mengingatkan agar tidak mudah tergiur dengan klaim instan dari produk-produk yang tidak jelas keamanannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dahnil Anzar soal Kriteria Pengganti Hasan Nasbi: Harus Tahu Kebutuhan Prabowo

    Dahnil Anzar soal Kriteria Pengganti Hasan Nasbi: Harus Tahu Kebutuhan Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin, 21 April 2025.

    Keputusan ini sontak menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai arah komunikasi kepresidenan ke depan serta siapa figur yang akan mengisi posisi strategis tersebut.

    Dalam pernyataan publiknya, Hasan Nasbi menyampaikan alasan pengunduran dirinya.
    Ia menekankan pentingnya kesadaran diri dan mengambil keputusan untuk “menepi” ketika menghadapi tugas atau persoalan yang dirasa melampaui batas kemampuannya.

    “Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast. Bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Kendati tidak menyebutkan alasan spesifik, Hasan mengisyaratkan bahwa ini adalah waktu yang tepat baginya untuk memberikan kesempatan kepada figur lain yang dinilai lebih kompeten dalam mendukung komunikasi pemerintah ke depan.

    Keputusan ini, menurutnya, diambil dalam suasana yang tenang dan semata-mata demi perbaikan komunikasi publik di masa mendatang.

    Kriteria Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

    Menanggapi pengunduran diri Hasan Nasbi, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan pandangannya.

    Dahnil mengaku tidak mengetahui secara pasti pertimbangan Hasan Nasbi, namun ia menghormati keputusan tersebut.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya reshuffle kabinet secara lebih luas, Dahnil mengaku belum mendapatkan informasi terbaru dari Presiden Prabowo.

    Fokus kemudian beralih pada kriteria ideal untuk pengganti Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO. Dahnil Anzar memberikan beberapa poin kunci yang menurutnya akan menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dalam menunjuk figur baru.

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan selamat kepada Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak (kiri) usai upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Presiden Prabowo melantik Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Badan, Gubernur Lemhanas, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih 2024-2029. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/aww. ANTARA FOTO

    “Tentu pertama yang sesuai kebutuhan presiden dan, pak presiden yang paling tahu pola komunikasi yang ingin dibangun oleh presiden,” ujar Dahnil.

    Lebih lanjut, Dahnil menyinggung bahwa Presiden Prabowo telah melakukan “self correction” terkait isu komunikasi publik.

    “Yang jelas presiden akan menentukan kebijakan terbaru terkait pola komunikasi. Bahkan kemarin ketika kami dipanggil semua anggota kabinet harus menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik jangan sampai ada komunikasi yang multitafsir jadi sense of sentisivitasnya kurang. Jadi harus simpati dan empati. Itu yang kira kira disampaikan oleh presiden,” jelas Dahnil.

    Dari pernyataan Dahnil Anzar, dapat disimpulkan bahwa kriteria utama pengganti Hasan Nasbi adalah pemahaman mendalam mengenai kebutuhan komunikasi Presiden Prabowo, kemampuan untuk menerjemahkan visi dan kebijakan presiden ke publik secara efektif, serta memiliki sense of sensitivity, empati, dan kemampuan menghindari komunikasi yang multitafsir.

    Ketika ditanya apakah figur pengganti Hasan Nasbi kemungkinan berasal dari internal kabinet atau dari luar, Dahnil Anzar mengaku belum mengetahuinya.

    Ia juga tidak dapat memastikan apakah posisi Kepala PCO akan segera diisi atau mungkin dirangkap oleh pejabat lain, seperti Mensesneg yang secara historis memang memiliki otoritas untuk menjelaskan beberapa hal terkait kebijakan pemerintah.

    Dahnil mencontohkan peran penting Mensesneg di masa lalu, seperti sosok Murdiono yang dikenal sebagai juru bicara presiden pada masanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 65 Persen Korban Merupakan Perempuan, Anak-Anak, dan Lansia

    65 Persen Korban Merupakan Perempuan, Anak-Anak, dan Lansia

    PIKIRAN RAKYAT – Pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza telah menewaskan 52.314 orang dan 117.792 lainnya terluka. Hal ini dilaporkan otoritas kesehatan setempat sejak serangan Oktober 2023 hingga saat ini.

    Kantor Media Pemerintah yang berpusat di Gaza melaporkan 65% korban serangan Israel di Gaza adalah perempuan, anak-anak, dan lansia.

    Sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 18.000 anak-anak, 12.400 wanita. Israel telah membantai 2.180 keluarga secara keseluruhan

    Tak hanya itu, ada sekitar 5.070 keluarga lainnya kini selamat namun hanya satu anggota keluarga yang tersisa. Lebih dari itu, Israel juga menewaskan 1.400 personel medis, 212 jurnalis, dan 750 pekerja kemanusiaan. 

    “Serangan sistematis telah menghancurkan sistem perawatan kesehatan Gaza dan berusaha membungkam kebenaran,” demikian pernyataan tersebut.

    Data tersebut juga ditambah dengan fakta di lapangan berdasarkan kesaksian dari pilot Israel dan kebocoran militer, diakui bahwa pengeboman sengaja dilakukan terhadap rumah dan lingkungan warga sipil.

    “Fakta-fakta tersebut tidak menyisakan keraguan bahwa menargetkan warga sipil di Gaza merupakan kebijakan sistematis Israel dalam rencananya untuk melakukan kejahatan genosida dan pembersihan etnis,” kata pernyataan tersebut.

    Tentara Israel melanjutkan serangannya di Gaza pada 18 Maret, yang menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan pada 19 Januari.

    Negara-negara tak berdaya

    Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard mengatakan pasukan pendudukan Israel telah terbukti melakukan genosida di Gaza.

    “Amnesty International telah mendokumentasikan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza,” katanya dalam pernyataan Selasa, 29 April 2025 yang disiarkan langsung televisi.

    “Negara-negara telah menyaksikan, tanpa daya, ketika Israel telah membunuh ribuan warga Palestina, membantai seluruh keluarga, dan menghancurkan rumah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia meminta semua negara harus melakukan segala hal dalam mewujudkan keadilan internasional serta mendukung upaya Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dalam menegakkan keadilan.

    “Semua pemerintah harus melakukan segala hal yang mereka mampu untuk mendukung keadilan internasional, meminta pertanggungjawaban para pelaku, dan melindungi ICC beserta stafnya dari sanksi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemprov DKI Jakarta Berencana Tambah 6 Rute Baru Transjabodetabek

    Pemprov DKI Jakarta Berencana Tambah 6 Rute Baru Transjabodetabek

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah 6 rute baru Transjabodetabek. Penambahan rute ini untuk memberikan layanan memadai untuk masyarakat menggunakan transportasi umum.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rute baru tersebut diharapkan dapat diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang.

    “Saya sudah memutuskan sebelum bulan mudah-mudahan September atau Agustus, 6 trayek baru akan kita luncurkan,” kata Pramono di Balaikota DKI Jakarta, Selasa 29 April 2025.

    Adapun rute baru itu salah satunya akan melayani kawasan padat kendaraan pribadi seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) menuju Blok M, yang selama ini banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi.

    Diharapkan hal ini sebagai upaya masyarakat juga bisa datang ke PIK dengan kendaraan transportasi umum.

    “Termasuk trayek-trayek padat yang tertutup misalnya selama ini kan orang kalau ke PIK pasti kendaraan pribadi. Nanti akan kami buka PIK sampai dengan Blok M,” kata dia.

    “Artinya siapa saja bisa pergi ke sana, jangan sampai kemudian ada eksklusivitas dari sebuah area atau tempat. Jadi dengan demikian akan kami buka,” ujarnya.

    Di sisi lain Pramono mengatakan peresmian rute baru Transjabodetabek Alam Sutera – Blok M mendapatkan sambutan luar biasa oleh publik. Respons tersebut, dia menilai bahwa transportasi yang lebih baik dibutuhkan Jakarta dan daerah penyangganya saat ini.

    Selain itu, Pramono juga merespons mengenai usulan penyesuaian tarif Transjakarta. Dia mengatakan sampai saat ini hal tersebut masih dikaji.

    “Jadi sampai hari ini hal yang berkaitan dengan usulan Transjakarta belum diusulkan, masih dalam bentuk kajian,” katanya.

    Sebelumnya Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun kembali menyampaikan rekomendasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terkait penyesuaian tarif moda transportasi Transjakarta.

    Ia menyampaikan, tarif Transjakarta belum mengalami kenaikan sejak lama. Karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian tarif. Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif yang lebih tinggi dinilai sudah ada.

    “Artinya memang dari 2003-2004 itu kan gak naik-naik ya atau gak disesuaikan. Nah sebetulnya ATP-WTPnya (Ability To Pay dan Willingness To Pay) kan sudah,” ujarnya.

    Haris menambahkan, DTKJ akan bekerja sama dengan tim Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk mengkaji hal ini secara teknis.

    “Ini juga nanti akan dikaji secara teknikal oleh tim Pak Kadisub dengan DTKJ. Kita akan bersama-sama menajamkan itu,” ucapnya.

    Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini sudah tidak mengalami perubahan sejak 2005 atau selama 20 tahun terakhir. Rencana penyesuaian tarif Transjakarta pun sudah dilakukan sejak lama, namun masih perlu kajian yang lebih mendalam.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Negara-Negara Tak Berdaya, Israel Telah Membantai Ribuan Warga Palestina

    Negara-Negara Tak Berdaya, Israel Telah Membantai Ribuan Warga Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – Israel penjajah tak henti melakukan genosida ke warga Palestina di Gaza. Berdasarkan data otoritas kesehatan yang dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA, Israel telah menewaskan 52.314 orang dan 117.792 lainnya terluka.

    Tak hanya melakukan serangan menggunakan senjata, Israel juga melakukan blokade bantuan sejak dua bulan terakhir. Hal ini menyebabkan bantuan-bantuan internasional yang hendak memasuki Gaza tidak bisa lewat.

    Akibat blokade bantuan ini, warga Palestina di Jalur Gaza berada dalam situasi sulit lantaran kekurangan makanan, air, hingga bahan bakar. Atas hal ini, Israel telah dikecam dunia internasional lantaran dianggap menggunakan blokade bantuan sebagai senjata yang mematikan secara perlahan.

    Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard mengatakan pasukan pendudukan Israel telah terbukti melakukan genosida di Gaza.

    “Amnesty International telah mendokumentasikan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza,” katanya dalam pernyataan Selasa, 29 April 2025 yang disiarkan langsung televisi.

    “Negara-negara telah menyaksikan, tanpa daya, ketika Israel telah membunuh ribuan warga Palestina, membantai seluruh keluarga, dan menghancurkan rumah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia meminta semua negara harus melakukan segala hal dalam mewujudkan keadilan internasional serta mendukung upaya Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dalam menegakkan keadilan.

    “Semua pemerintah harus melakukan segala hal yang mereka mampu untuk mendukung keadilan internasional, meminta pertanggungjawaban para pelaku, dan melindungi ICC beserta stafnya dari sanksi,” ujarnya.

    Keruntuhan ekonomi dahsyat

    Blokade yang dilakukan hampir dua bulan telah menyebabkan kelangkaan kebutuhan dasar warga di Gaza.

    Hal ini turut berdampak pada meroketnya harga barang-barang pokok yang telah mencapai 527%. Hal ini diungkapkan Kamar Dagang dan Industri Gaza.

    “Pendudukan (Israel) terus mencegah masuknya truk-truk dari sektor swasta, yang menyebabkan kelumpuhan (ekonomi) yang hampir menyeluruh,” kata majelis tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Bahkan, disebutkan bahwa kondisi ini telah menyebabkan keruntuhan sistem ekonomi yang dahsyat di Gaza. 

    Israel telah melakukan penutupan penyeberangan di Gaza yang menyebabkan bantuan makanan, medis, dan bantuan lainnya tidak bisa memasuki wilayah yang telah dikepung Israel sejak 2007 tersebut.

    Berbagai negara dan organisasi internasional telah mengecam apa yang dilakukan Israel saat ini. Pasalnya, krisis kemanusiaan yang terjadi telah berada di titik yang paling kritis.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemda dan DPRD Diminta Benahi Integritas

    Pemda dan DPRD Diminta Benahi Integritas

    PIKIRAN RAKYAT – Korupsi di daerah masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar, termasuk di Sumatra Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sepanjang 2023 hingga Desember 2024, sudah ada 170 perkara korupsi di Sumut yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH), berdasarkan data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

    Yang cukup mengejutkan, dari total kasus itu, 44 persen melibatkan penyalahgunaan anggaran, 42 persen terkait pengadaan barang dan jasa, 7 persen sektor perbankan, 3 persen pemerasan atau pungutan liar (pungli), dan 4 persen modus lainnya. Artinya, sebagian besar korupsi di daerah ini masih berkutat di area klasik: uang rakyat yang dipakai bukan untuk rakyat.

    Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, menuturkan potensi-potensi rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan anggaran yang tidak akuntabel, kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, lemahnya pengawasan, hingga praktik jual beli jabatan dan pelayanan publik yang berbelit.

    Oleh karena itu, KPK mendorong Pemda dan DPRD untuk bersama-sama menginventarisasi potensi korupsi pada setiap area tata kelola serta menutup celah korupsi agar tidak ada lagi kebocoran.

    “Sebagai aktor utama di daerah, Pemda dan DPRD harus mengambil peran besar dalam memastikan pelayanan publik semakin baik, perekonomian daerah meningkat, serta demokrasi lokal tumbuh sehat,” ujar Agung dalam keterangannya, Selasa, 29 April 2025.

    KPK memastikan bahwa kehadirannya di daerah bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membantu daerah menemukan jalan terbaik membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

    “Untuk itu, Pemda-DPRD harus melibatkan dan memanfaatkan KPK untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah,” ucap Agung.

    Lebih lanjut, Agung menjelaskan, Pemda dan DPRD adalah dua aktor kunci yang menentukan hitam atau putih tata kelola daerah, apakah bebas dari korupsi atau justru terjerumus dalam praktik koruptif.

    “Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu,” tuturnya.

    Agung menegaskan, KPK akan terus berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi serta mendukung berbagai langkah strategis di daerah untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi. Namun, ia mengingatkan KPK tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan kolaborasi erat antara KPK, eksekutif, dan legislatif, agar upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif.

    “Kami tidak hanya sebatas melakukan sosialisasi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk membahas persoalan nyata yang terjadi di daerah,” ujar Agung.

    Berdasarkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2024, Provinsi Sumatra Utara mencatatkan skor rata-rata sebesar 75,02. Namun, pada area perencanaan, skor yang diperoleh masih tergolong rendah, yakni 63.

    Sementara itu, tujuh area lainnya yakni penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak berhasil mencatatkan skor di atas 80.

    Respons Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution

    Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, mengapresiasi kegiatan Rakor Pemberantasan Korupsi ini. Ia menilai, ruang dialog yang diberikan menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk menyampaikan pandangan dan tantangan nyata dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK yang hari ini tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membuka ruang diskusi. Ini penting, agar kami bisa menyampaikan pandangan langsung tentang persoalan korupsi di daerah masing-masing,” ucapnya.

    Kendati demikian, Bobby menuturkan, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada integritas kepala daerah, tetapi juga harus diperkuat dengan pembenahan sistem politik dan tata kelola pemerintahan di daerah. Selama hampir dua bulan menjadi gubernur, ia menyebut ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami yang sedang diperiksa.

    “Saya hampir dua bulan menjadi Gubernur. Saat ini, ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami yang sedang diperiksa. Sehingga integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya,” tuturnya.

    Bobby meminta KPK memperkuat kehadirannya di daerah, tidak hanya dalam konteks pencegahan, tetapi juga sebagai penengah dalam membangun kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif di daerah.

    “Kami harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak rusak dari awal, karena jika kita masuk ke dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih apakah kita ingin ikut rusak atau tetap menjaga diri kita tetap bersih,” kata Bobby.

    “Oleh karena itu, kami sangat berharap peran KPK di daerah bisa lebih kuat dan lebih sering. KPK harus menjadi tempat pengaduan bagi kami, agar sistem ini bisa diperbaiki dengan lebih baik,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemprov DKI Berangkatkan 7.926 Calhaj dan 120 Petugas Haji Mulai 1 Mei 2025, Pramono Tekankan Layanan Terbaik

    Pemprov DKI Berangkatkan 7.926 Calhaj dan 120 Petugas Haji Mulai 1 Mei 2025, Pramono Tekankan Layanan Terbaik

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberangkatkan kurang lebih 7.926 calon haji pada ibadah haji 2025. Pemprov juga akan mengirim sejumlah 120 orang petugas haji.

    “Hari ini DKI Jakarta secara resmi mengukuhkan petugas haji dan akan memberangkatkan kurang lebih 7.926 haji dengan petugas haji sejumlah 120 orang, kloternya 19,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balairung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 29 April 2025.

    Pramono secara khusus saya berpesan kepada para petugas haji untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah calon haji selama ibadah di Tanah Suci. Dia berharap agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan baik.

    Di sisi lain, Pramono juga mengingatkan agar petugas haji juga dapat memperhatikan kesehatan masing-masing ketika melakukan tugasnya.

    “Untuk itu mudah-mudahan penanganan Jakarta yang sudah berulang kali menyelenggarakan acara yang seperti ini berjalan lancar dan haji semuanya bisa berjalan baik dan mabrur,” kata dia.

    Pramono mengatakan untuk pemberangkatan jemaah calon haji dan petugas haji akan mulai dilakukan mulai 1 Mei mendatang yang akan terbagi dalam sembilan belas kloter.

    “Pesan saya sederhana. sebagai petugas haji, saudara-saudara harus melayani seluruh jemaah dengan sebaik-baiknya,” kata Pramono.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menguatkan Diplomasi Budaya dari Bandung

    Menguatkan Diplomasi Budaya dari Bandung

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam rangka memperingati 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) sekaligus memperingati Hari Warisan Dunia yang diselenggarakan setiap 18 April, Kota Bandung kembali mengukuhkan dirinya sebagai simbol solidaritas dan perjuangan global.

    Rangkaian kegiatan resmi diselenggarakan di Gedung Merdeka pada 28 April 2025, dengan penampilan pembuka yang menampilan pencak silat dari Panglipur Pamager Sari sebagai warisan budaya tak benda. Selain itu, peringatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Kebudayaan, serta diisi dengan kegiatan lainnya, termasuk seminar yang membahas pentingnya pelestarian warisan budaya dan semangat solidaritas antarbangsa.

    Endah Tjahjani Dwirini Retno Astuti sebagai Direktur Jenderal Diplomasi Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan dalam sambutannya menyampaikan tentang pentingnya menjaga keberpihakan kepada keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian, dan nilai itu tetap menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia.

    “Konferensi Asia-Afrika bukan sekadar pertemuan politik, melainkan pertemuan identitas dan budaya. Tema Disaster and Conflict Resilient Heritage sejalan dengan semangat KAA dalam menjaga perdamaian dan kerja sama antarbangsa, serta mengingatkan bahwa konflik dapat menghancurkan warisan alam dan budaya. Kita juga menegaskan tentang komitmen bahwa Indonesia tidak tinggal diam terhadap situasi dunia, sebagaimana dukungan terhadap kemerdekaan Palestina,” ujarnya dalam sambutan di Gedung Merdeka.

    Peringatan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) sekaligus memperingati Hari Warisan Dunia yang diselenggarakan setiap 18 April di Gedung Merdeka, Bandung pada 28 April 2025.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Lendra Sofyan, ST., M.Si menyampaikan sambutannya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Konferensi Asia-Afrika, yaitu memperjuangkan keadilan, menghormati hak asasi, serta memperkuat kerja sama antarbangsa.

    “Konferensi ini merupakan tonggak sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan ketidakadilan global. Gedung Merdeka tidak hanya memiliki sejarah nasional tapi juga universal sebagai simbol perjuangan, hak asasi, kesetaraaan dan kedaulatan bangsa–bangsa,” tuturnya.

    Menteri Kebudayaan,

    Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., sebagai memberikan sambutannya, dia menegaskan bahwa dalam menghadapi dinamika global, bangsa Indonesia harus terus menghidupkan keberagaman budayanya.

    “Bahwa kemerdekaan tidak semata meraih kedaulatan politik tapi juga perjuangan mempertahankan identitas budaya, memperkukuh narasi sejarah dan menjaga warisan peradaban,” kata Fadli Zon.

    “Sebagai bangsa kita harus memajukan keragaman budaya di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dan memelihara dan menerapkan nilai–nilai kebudayaannya,” ujarnya.

    “Ini menjadi momen terbentuknya identitas dimana perjuangan kedaulatan negara dan identitas kebangsaan menjadi penyanggaan perlawanan terhadap kolonialisme dan penjajahan,” ucapnya kemudian.

    “Gedung Merdeka dan Museum Asia-Afrika menjadi saksi lahirnya solidaritas Asia-Afrika juga menyimpan nilai sejarah, pengetahuan dan dengan itu saya mendukung prakarsa Kota Bandung mengajukan cagar budaya nasional Gedung Merdeka sebagai warisan dunia UNESCO serta memperkuat posisi Bandung sebagai Kota Diplomasi,” tuturnya.

    Dia juga menyampaikan tentang keadaan masyarakat Palestina yang banyak kehilangan warisan budayanya

    “Dalam proteks ini kita tidak boleh menutup mata terhadap tragedi yang ada di Palestina, UNESCO mencatat ada ratusan situs warisan budaya di Gaza telah hancur akibat agresi militer Israel, mulai dari Masjid, perpustakaan, museum, rumah sakit dan ruang–ruang publik lainnya,” ujarnya.

    Seminar Hari Warisan Dunia dalam rangka 70 tahun Konferensi Asia-Afrika membahas pentingnya Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 sebagai bagian dari Memory of the World (MoW) UNESCO. Komite Nasional Memory of the World Indonesia bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memaparkan bahwa arsip KAA, sebagai dokumen penting yang merekam semangat kemerdekaan, perdamaian, dan kerja sama antarbangsa, telah diajukan untuk tercatat dalam daftar warisan dokumenter dunia. Proses registrasi ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai luhur yang lahir dari KAA, sekaligus memperluas promosi nilai-nilai tersebut di tingkat internasional.

    Selain itu, Daud Aris Tanudirjo, penggiat pelestarian warisan budaya, mengkaji peluang jejak tinggalan fisik KAA untuk diusulkan menjadi Warisan Dunia UNESCO. Ia menjelaskan bahwa situs seperti Gedung Merdeka harus memenuhi syarat nilai universal luar biasa (Outstanding Universal Value), keaslian (authenticity), keutuhan (integrity), dan memiliki sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan memenuhi kriteria tersebut, tinggalan KAA dapat diakui tidak hanya karena nilai sejarah nasionalnya, tetapi juga pentingnya bagi sejarah dunia, khususnya semangat solidaritas negara-negara Asia-Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian global.

    Selanjutnya, pemateri terakhir, yaitu Yunus Arbi dari ICOMOS Indonesia kemudian menyoroti lebih jauh pentingnya pengusulan kawasan bersejarah Konferensi Asia-Afrika ke dalam Tentative List Warisan Dunia UNESCO. Ia menekankan bahwa warisan seperti Jalan Asia-Afrika dan Gedung Merdeka bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan juga site of memory yang merepresentasikan nilai perjuangan dan persatuan bangsa-bangsa. Untuk itu, diperlukan kajian mendalam, partisipasi aktif berbagai pihak, serta strategi konservasi yang memperhatikan baik aspek fisik maupun nilai-nilai immaterial agar warisan ini tetap relevan dan hidup di tengah generasi masa kini dan mendatang.

    Dengan adanya seminar ini, diharapkan semakin kuat kesadaran bersama tentang pentingnya melestarikan warisan sejarah Konferensi Asia-Afrika, baik dalam bentuk fisik maupun nilai-nilai yang ada di dalamnya. Upaya mengusulkan KAA sebagai Warisan Dunia UNESCO bukan hanya soal pengakuan internasional, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjaga semangat Bandung tetap hidup sebagai inspirasi solidaritas, perdamaian, dan perjuangan bangsa-bangsa.*** (Puput Siti Aisyah dan Riva Siti Rahmadani – Universitas Inaba)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sekarang Tahu Saat Itu Tak Tahu?

    Sekarang Tahu Saat Itu Tak Tahu?

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mencecar eks Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Dayu Padmara Rengganis, dalam sidang kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2025.

    Dalam siding lanjutan kemarin, Dayu dihadirkan sebagai saksi. Kepada Dayu, Tom mempertanyakan pengetahuannya terkait keberadaan gula kristal putih (GKP) di pasar internasional.

    Adapun GKP merupakan jenis gula yang umum dikonsumsi masyarakat Indonesia dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 117.

    “Ibu Dayu tidak tahu bahwa GKP itu tidak lazim diperdagangkan di luar negeri? Tidak ada di luar negeri?” tanya Tom Lembong dengan nada tinggi.

    Dayu mengakui bahwa pada saat itu dirinya belum memahami industri gula secara mendalam.

    “Saya waktu itu belum sepaham itu, Pak, mengenai industri gula,” ujarnya menjawab.

    Tom Lembong lalu menanggapi dengan respons tajam, mempertanyakan bagaimana Dayu bisa mengetahuinya saat ini sedangkan dulu tidak, padahal saat itu ia tengah menjabat sebagai pimpinan PPI.

    “Oh, sekarang tahu, pada saat itu tidak tahu?” cecarnya lagi.

    Dayu kembali menjawab, “Belum, belum. Kompetensi saya belum sampai ke sana pada saat itu.”

    Tom lantas menjelaskan bahwa di pasar internasional, hanya dikenal dua jenis gula, yakni, gula mentah dan gula rafinasi.

    Sementara itu, GKP yang digunakan di Indonesia, atau disebut juga plantation white sugar, tidak diproduksi secara umum di luar negeri karena memiliki standar ICUMSA 75–200 yang tidak lazim.

    “Sehingga kalau kita mau beli harus special order. Harus dibikin khusus untuk Indonesia yang akan makan waktu lama dan biaya lebih tinggi. Ibu tidak tahu?” tanya Tom lagi.

    “Tidak tahu,” jawab Dayu.

    Dalam perkara ini, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa menilai kebijakan impor gula yang dia buat telah merugikan negara sebesar Rp578 miliar, serta memperkaya pihak lain.

    Jaksa juga mempersoalkan langkah Tom yang menunjuk koperasi milik TNI dan Polri sebagai pengendali harga gula, alih-alih melibatkan perusahaan BUMN, serta membuat kebijakan impor tanpa koordinasi antarkementerian. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Memohon AS hingga Bentuk Satgas

    Memohon AS hingga Bentuk Satgas

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap isi arahan penting dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang disampaikannya setelah melaporkan hasil negosiasi perdagangan dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).

    Prabowo menekankan bahwa tawaran Indonesia harus menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

    Ia juga menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak bersifat istimewa hanya untuk Amerika, melainkan berlaku setara bagi negara-negara lain.

    Berikut empat langkah utama yang diambil Indonesia berdasarkan laporan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto:

    1. Usulkan Win-win Solution ke AS

    Presiden Terpilih Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua tawaran dari Indonesia bersifat adil dan menguntungkan kedua belah pihak, tanpa perlakuan khusus untuk Amerika Serikat.

    “Presiden arahkan apa yang kita tawarkan adalah win-win solution dan kita tidak bedakan satu negara dengan negara lain. Artinya relatif yang kita tawarkan adalah apa yang sedang dilakukan di dalam negeri, salah satunya melakukan deregulasi melalui Satgas yang dibentuk,” ujar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa, 29 April 2025. 

    2. Ajukan Perbaikan Neraca Perdagangan

    Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Airlangga melaporkan bahwa Indonesia berkomitmen memperbaiki neraca perdagangan dari yang sebelumnya defisit sebesar US$ 19 miliar menjadi transaksi langsung senilai US$ 19,5 miliar.

    “Mereka kan neraca perdagangannya sekitar US$ 19 miliar, kita berikan lebih dari US$ 19,5 miliar. Jual beli langsung US$ 19,5 miliar tapi kita ada proyek yang akan dibeli dari AS,” kata Airlangga.

    3. Mohon Keadilan AS untuk Produk Ekspor Indonesia

    Indonesia juga mengajukan permintaan kepada AS agar tarif ekspor Indonesia diperlakukan setara dengan negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh.

    “Kita juga mengajukan permintaan untuk tarif yang sifatnya resiprokal artinya untuk komoditas utama Indonesia yang ekspor ke AS. Kami minta tarif kita setara dengan negara lain. Apakah ke Vietnam, Bangladesh, sehingga dengan yang lain kita ada equal level playing field,” ujar Airlangga.

    4. Prabowo Siapkan Tiga Satgas Khusus Ekonomi

    Tiga Satgas yang akan dibentuk adalah:

    Satgas Negosiasi Perdagangan Internasional Satgas Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK Satgas Deregulasi Kebijakan

    “Dan ketiga Satgas Deregulasi Kebijakan. Tentu ini yang berkaitan dengan peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan berusaha,” papar Airlangga. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News