Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ini Alasannya

PIKIRAN RAKYAT – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin, 21 April 2025. Informasi ini disampaikan Hasan Nasbi di Instagram @totalpolitikcom

“Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan,” kata Hasan Nasbi dalam tayangan video @totalpolitikcom sebagaimana dikutip Selasa, 29 April 2025.

Dalam pernyataannya, Hasan menekankan pentingnya sikap introspektif saat menghadapi situasi yang berada di luar batas kemampuan. Ia menyatakan, tidak perlu menciptakan kegaduhan atau kehebohan ketika seseorang merasa sudah tidak mampu lagi menyelesaikan suatu persoalan.

“Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast. Bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi,” ucapnya.

Hasan menyatakan, surat pengunduran dirinya sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.

Hasan tidak menyampaikan secara spesifik alasannya mengundurkan diri, ia hanya merasa sudah waktunya “menepi ke luar lapangan” dan memberi ruang bagi figur lain yang lebih baik dalam mendukung komunikasi pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini diambil dalam suasana yang tenang, demi kebaikan komunikasi publik ke depan.

“Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang,” tutur Hasan.

Hasan juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Prabowo Subianto atas kepercayaan yang diberikan selama menjabat di Kabinet Merah Putih, seraya menyampaikan permohonan maaf apabila kinerjanya belum sesuai harapan.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Hasan menyatakan kesiapannya membantu proses transisi di Kantor Komunikasi Presiden jika memang dibutuhkan. Ia menutup pernyataannya dengan menyiratkan bahwa meski mundur dari jabatan, dirinya tidak sepenuhnya meninggalkan dunia politik dan pemerintahan.

“Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan,” ucapnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/04/2025 21:23
Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

PIKIRAN RAKYAT – Isu “matahari kembar” mencuat di ranah politik nasional, dipicu oleh serangkaian kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo selama momen Lebaran kemarin.

Fenomena ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya dua pusat kekuasaan yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kunjungan para menteri, termasuk nama-nama penting seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memicu pertanyaan tentang loyalitas dan dinamika hubungan antara pemerintahan saat ini dengan mantan presiden yang masih dianggap memiliki pengaruh signifikan.

Awal Mula Isu ‘Matahari Kembar’ dan Tanggapan

Isu “matahari kembar” pertama kali mencuat setelah serangkaian kunjungan para menteri ke kediaman Jokowi di Solo. Beberapa pihak menilai kunjungan tersebut sebagai manuver politik, terutama di tengah masa transisi dan konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, berusaha meredakan spekulasi dengan menyatakan bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa.

“Saya kira itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Presiden Prabowo Subianto sendiri dikabarkan telah menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan meminta para menterinya untuk merapatkan barisan.

Cak Imin mengungkapkan bahwa Prabowo menyampaikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus mengingatkan pentingnya soliditas antarkabinet.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut kunjungan para menteri sebagai silaturahmi Lebaran yang wajar, bukan manuver politik.

“Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya ‘kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar … jangan begitu,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, juga berpendapat bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam sebuah pemerintahan, pusat kekuasaan harus tetap satu, yaitu di tangan presiden.

Jokowi berfoto bersama Prabowo dan influencer.

“Siapa pun yang ada di republik ini kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu. Maka kembar-kembar itu enggak boleh ada. Kalau pun ada asumsi-asumsi saya kira segera harus diambil alih,” ujarnya.

Isu “matahari kembar” berpotensi memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika spekulasi ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan publik dan investor.

Selain itu, isu ini juga dapat memengaruhi dinamika hubungan antara partai-partai politik yang mendukung pemerintahan saat ini.

Jika ada persepsi bahwa mantan presiden memiliki pengaruh yang terlalu besar, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan persaingan di antara partai-partai tersebut.

Menghadapi isu “matahari kembar”, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah-langkah untuk merapatkan barisan dan membangun soliditas di dalam kabinetnya.

Permintaannya kepada para menteri untuk fokus pada tugas masing-masing dan mendukung kepemimpinannya menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Selain itu, komunikasi yang jelas dan transparan dari pihak istana juga penting untuk meredakan spekulasi dan membangun kepercayaan publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi telah menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dan bahwa semua menteri fokus pada tugas mereka masing-masing.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/04/2025 21:06
Pertamina Siapkan Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2025

PIKIRAN RAKYAT – Jelang musim haji 2025, Pertamina Patra Niaga memastikan stok Avtur dan sarana fasilitas (sarfas) dalam kondisi aman untuk mendukung kelancaran penerbangan Haji 2025 di 13 bandara embarkasi Haji seluruh Indonesia.

“Sebanyak 95.700 kiloliter (KL) avtur disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penerbangan haji selama dua fase operasional, yakni keberangkatan 2 Mei – 1 Juni dan kepulangan 10 Juni – 11 Juli 2025,” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari

Selain memastikan ketersediaan stok dan sarfas, Pertamina Patra Niaga juga akan bersiaga 24 jam selama masa pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci.

Lebih dari 150 armada pengisian dan ratusan tenaga kerja bersertifikasi telah dikerahkan untuk memastikan pelayanan maksimal selama periode operasional Haji. Seluruh proses juga didukung sistem after-sales 24/7 untuk memastikan kelancaran di setiap titik.

“Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jemaah haji tidak terkendala pada proses keberangkatan dan kepulangan sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang,” tambah Heppy.

Tahun ini, penerbangan Haji dilayani oleh Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air, melalui 13 bandara, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading, jamin ketersediaan energi terpenuhi untuk mendukung kelancaran pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci. Seluruh stok avtur dan sarfas kondisi aman.,” terang Fadjar. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/04/2025 20:56
Hardiknas 2025, Gubernur Terkaya Sherly Tjoanda Gratiskan Semua SMA dan SMK Negeri di Maluku Utara

PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos menyatakan semua SMA/SMK Negeri dan uang komite gratis mulai April 2025.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Malut dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025.

“Jika ada pihak sekolah yang masih menagih uang komite, siswa bisa segera melapor ke Diknas Pendidikan Malut,” ucap Sherly Tjoanda di Ternate pada Senin, 28 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

Hardiknas 2025

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut gelar beberapa kegiatan misalnya jalan santai dan senam sehat.

“Untuk sekolah swasta/madrasah akan dimulai pada bulan Juli mendatang dan yang belum mengetahui terkait dengan informasi ini, perlu disosialisasikan,” lanjut Sherly.

Ia didampingi Sekprov Samsuddin A. Kadir, Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bappeda, Karo PBJ, Karo Adpim dan beberapa pimpinan OPD lain melepas para peserta jalan santai pada Minggu, 27 April 2025.

Jalan santai diikuti siswa dan para guru SMA/SMK se-Kota Ternate yang dipusatkan di Landmark Ternate.

Semarak jalan santai dan senam sehat ini menawarkan beberapa hadiah yang diberikan Gubernur Maluku Utara pada siswa yang bisa menjawab kuis atau pertanyaan.

Sedangkan untuk penilaian jalan santai terbaik diketahui berhasil diraih SMA Negeri 10 Kota Ternate.

Sekolah Gratis

Sherly Tjoanda berharap para siswa terus berinvestasi pada diri sendiri, terutama dalam pendidikan karena akan menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik.

“Jangan cuma cerdas secara akademis, tetapi juga harus memiliki integritas yang baik dan hati nurani yang sensitif dan keinginan untuk berdampak atau berguna buat orang lain,” lanjutnya.

Ia memberi apresiasi guru dan para pendidik yang sudah mendidik siswa-siswi masa depan generasi emas Maluku Utara dan Indonesia dengan baik.

“Apresiasi juga kepada Sekprov, Kepala Dikbud Malut serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang turut bersama-sama dalam menyelenggarakan kegiatan semarak Hardiknas tahun 2025,” lanjutnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/04/2025 20:35
Gaji Besar atau Kecil Tak Menjamin, Kalau Rakus Korupsi Tetap Jalan

PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 28 April 2025. Dalam sambutannya, ia mengingatkan bahwa korupsi sudah jadi “penyakit lama” di negeri ini. Bahkan, sejak era Presiden Soekarno, praktik korupsi sudah membuat negara waspada.

“Sejak masa awal kemerdekaan, Bung Karno sudah menyoroti maraknya korupsi di tubuh pemerintah dan dunia usaha. Bahkan, beliau sampai menetapkan negara dalam keadaan darurat pada 1957 karena situasi tersebut,” kata Johanis Tanak dalam keterangannya, Selasa, 29 April 2025.

Tanak menegaskan, pemberantasan korupsi bukan sekadar soal regulasi atau besar kecilnya gaji pejabat, melainkan tentang integritas hati dan pikiran.

“Gaji besar atau kecil tidak menjadi jaminan. Kalau hati dan pikiran tetap rakus, korupsi akan tetap terjadi,” ucapnya.

Korupsi adalah Pengkhianatan

Ia mengingatkan bahwa korupsi sejatinya adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, karena uang negara berasal dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat.

“Saya berpesan, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ingatlah, uang yang didapatkan dari korupsi adalah uang haram. Jangan sekali-kali membanggakan uang itu kepada keluarga,” ujar Tanak.

Tanak menambahkan, membangun pemerintahan bersih itu sebetulnya sederhana. Menurutnya, cukup lakukan dua hal yakni jangan salahgunakan jabatan dan jaga integritas hati.

“Bicara korupsi itu sederhana: jangan manfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, jaga intergitas, dan moralitas. Dan peran Pemda dan DPRD yang bersih serta jujur juga menjadi penting dalam hal ini,” tuturnya.

KPK menegaskan, kunci utama dalam perjalanan pemberantasan korupsi di daerah berada di tangan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, Pemda dan DPRD merupakan aktor yang berperan dalam proses pengambil kebijakan di daerah.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/04/2025 20:21
Syarat Pengajuan Pemutihan Ijazah di DKI Jakarta, Cukup Lengkapi Berkas Ini

PIKIRAN RAKYAT – Diketahui saat ini bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan pemutihan ijazah, untuk warganya yang mengalami kendala dalam pengambilan ijazah.

Namun terkait hal ini, perlu untuk dipahami bahwa ada beberapa persyaratan hingga dokumen yang perlu dipersiapkan, untuk mengajukan pemutihan ijazah tersebut.

Kepala Disdik DKI Jakarta, Sarjoko mengungkapkan bahwa setiap masyarakat yang ingin melakukan pengajuan pemutihan ijazah, memang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dilansir dari Antara, ia menegaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus warga yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta

2. Lulusan dari satuan pendidikan swasta di DKI Jakarta

3. Bersedia melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

4. Berasal dari keluarga tidak mampu dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kelurahan

5. Tidak bekerja formal

6. Jika pendaftar adalah peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dapat melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah

Itulah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat yang ingin melakukan pemutihan ijazah, sesuai dengan ketentuan dari Pemprov DKI Jakarta.

Sedangkan untuk dokumen yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan kepada Kepala Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi sesuai domisili satuan pendidikan

2. Fotokopi KTP (untuk yang berusia dibawah 17 tahun bisa melampirkan KTP orang tua/wali)

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

4. SKTM dari PTSP Kelurahan khusus untuk yang tidak terdaftar di DTKS

5. Surat keterangan tunggakan dari satuan pendidik

Berkas di atas tentunya harus segera dipersiapkan, jika ingin segera mendapatkan kesempatan dalam pemutihan ijazah sesuai dengan edaran yang dibagikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta.

Terkait hal ini, Pramono menjelaskan bahwa ijazah yang ditebus ini bisa dilakukan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

Sehingga dengan adanya bantuan pemutihan ijazah tersebut, bisa membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam melanjutkan pendidikan maupun dunia kerja yang lebih baik lagi.

Oleh karena itu, diharapkan untuk masyarakat DKI Jakarta yang memiliki kesulitan dalam pengambilan ijazah, bisa segera mendaftarkan diri hingga melengkapi persyaratan yang telah diberikan.

Diketahui juga sebelumnya bahwa, pada tahap pertama Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan pemutihan ijazah sebanyak 117 orang, dengan biaya mencapai Rp596.422.200 yang juga bekerja sama dengan Baznas DKI Jakarta.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/04/2025 19:52
Harta Kekayaan Sherly Tjoanda, Gubernur Terkaya yang Gratiskan Uang Komite SMA/SMK Negeri di Maluku Utara

PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos menyatakan semua sekolah SMA/SMK Negeri dan uang komite tak perlu dibayar lagi alias gratis terhitung mulai April 2025.

Hal ini disampaikan Gubernur Malut dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara gelar beberapa kegiatan seperti jalan santai dan senam sehat.

“Jika ada pihak sekolah yang masih menagih uang komite, siswa bisa segera melapor ke Diknas Pendidikan Malut,” kata Sherly Tjoanda di Ternate pada Senin, 28 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

Hardiknas 2025

Ia berharap para siswa terus berinvestasi pada diri sendiri terutama dalam pendidikan, karena menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik.

“Untuk sekolah swasta/madrasah akan dimulai pada bulan Juli mendatang dan yang belum mengetahui terkait dengan informasi ini, perlu disosialisasikan,” ujarnya melanjutkan.

Pihaknya mengapresiasi guru dan para pendidik yang sudah mendidik anak-anak untuk masa depan generasi emas Maluku Utara dan Indonesia dengan baik.

“Jangan cuma cerdas secara akademis, tetapi juga harus memiliki integritas yang baik dan hati nurani yang sensitif dan keinginan untuk berdampak atau berguna buat orang lain,” ucapnya.

Harta Kekayaan Gubernur Maluku Utara

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 15 Oktober 2024, harta kekayaan Sherly Tjoanda Rp709.760.235.594, menjadikannya gubernur terkaya di Indonesia periode 2025-2030.

Sherly adalah istri dari mendiang Benny Laos, calon Gubernur Malut yang meninggal dalam kecelakaan speedboat di Pulau Taliabu pada 12 Oktober 2024.

Ia memutuskan melanjutkan perjuangan politik Benny dengan mencalonkan diri sebagai gubernur dan berhasil memenangkan pemilihan bersama wakilnya, Sarbin Sehe.

A. Tanah dan bangunan: Rp201.133.967.263

Tanah dan bangunan 757 m² / 1.200 m²) – Kota Manado hasil sendiri – Rp410.000.000 Tanah (379 m²) – Kota Manado Hasil Sendiri – Rp180.000.000 Tanah (371 m²) – Kota Ambon hasil sendiri – Rp150.000.000 Tanah (12.000 m²) – Kota Pulau Morotai hasil sendiri – Rp120.000.000 Tanah (21.992 m²) – Pulau Morotai hasil sendiri – Rp186.932.000 Tanah (6,7 m²) – Kota Pulau Morotai hasil sendiri – Rp67.000.000 Bangunan – Kota Pulau Morotai hasil sendiri – Rp200.020.035.263

B. Alat transportasi dan mesin: Rp7.063.315.200

Mobil Land Rover Range Rover (2019) hasil sendiri – Rp3.000.000.000 Mobil Lexus (2023) hasil sendiri – Rp2.557.000.000 Mobil Toyota Alphard (Tahun Tidak Diketahui) hasil sendiri – Rp241.315.200 Motor Kawasaki (Tahun Tidak Diketahui) hasil sendiri – Rp115.000.000 Mobil Hummer Jeep (Tahun Tidak Diketahui) hasil sendiri – Rp1.150.000.000.

C. Harta bergerak lainnya: Rp37.575.000.000
D. Surat berharga: Rp245.324.000.000
E. Kas dan setara kas: Rp146.173.849.119
F. Harta lainnya: Rp96.968.144.090
G. Sub Total: Rp734.238.275.672
H. Utang: Rp24.478.040.078
I. Total harta kekayaan: Rp709.760.235.594.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/04/2025 18:54
Jadwal Lengkap Haji 2025, Gelombang I dan II Kapan Mulai Berangkat?

PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) secara resmi mengumumkan jadwal lengkap pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.

Pengumuman ini menjadi angin segar bagi ratusan ribu calon jemaah yang telah mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Berdasarkan informasi resmi dari Kemenag, embarkasi jemaah haji Indonesia akan dimulai pada awal Mei 2025, menandai dimulainya perjalanan spiritual yang akan membawa mereka ke kota suci Makkah dan Madinah.

Jadwal keberangkatan dan pemulangan jemaah haji tahun ini dibagi menjadi dua gelombang, dengan rincian waktu yang telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran proses ibadah.

Gelombang I: Madinah Al-Munawwarah Sebagai Tujuan Awal

Gelombang pertama keberangkatan jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan dimulai pada 2 Mei 2025 (4 Zulkaidah 1446 H).

Pada tanggal ini, para calon jemaah akan mulai diterbangkan dari berbagai embarkasi di Tanah Air menuju Kota Madinah Al-Munawwarah.

Madinah menjadi tujuan awal bagi jemaah gelombang pertama untuk melaksanakan ibadah Arbain, yaitu salat berjamaah sebanyak 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi, serta berziarah ke makam Rasulullah SAW dan tempat-tempat bersejarah lainnya.

Proses pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama dari Tanah Air ke Madinah akan berlangsung hingga 16 Mei 2025 (18 Zulkaidah 1446 H).

Setelah menyelesaikan ibadah di Madinah, jemaah gelombang pertama akan mulai diberangkatkan menuju Makkah Al-Mukarramah pada 11 Mei 2025 (13 Zulkaidah 1446 H).

Perpindahan jemaah dari Madinah ke Makkah ini akan terus berlangsung hingga 25 Mei 2025 (27 Zulkaidah 1446 H), menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua akan dimulai pada 17 Mei 2025 (19 Zulkaidah 1446 H).

Berbeda dengan gelombang pertama, jemaah pada gelombang kedua akan langsung diterbangkan menuju Bandara Internasional King Abdulaziz (KAAIA) di Jeddah, yang merupakan pintu gerbang utama menuju Kota Makkah.

Pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dari Tanah Air ke Jeddah akan berlangsung hingga 31 Mei 2025 (4 Zulhijjah 1446 H).

Tanggal 31 Mei 2025 juga menjadi batas akhir (closing date) bagi kedatangan seluruh jemaah haji di Jeddah, yaitu pukul 24.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

Jemaah haji asal Kabupaten Bandung mengikuti pembukaan bimbingan manasik haji massal II tingkat Kabupaten Bandung 2025 di Masjid Al Fathu Soreang, Sabtu (19/4/2025).

Setelah tiba di Makkah, jemaah gelombang kedua akan langsung mempersiapkan diri untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji.

Puncak Ibadah Haji: Arafah, Muzdalifah, dan Mina

Setelah seluruh jemaah haji dari berbagai belahan dunia berkumpul di Makkah, puncak ibadah haji akan dimulai dengan pemberangkatan jemaah dari Makkah menuju Arafah pada 4 Juni 2025 (8 Zulhijjah 1446 H).

Di Padang Arafah, seluruh jemaah akan melaksanakan wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa, yang merupakan rukun inti dari ibadah haji.

Wukuf di Arafah akan dilaksanakan pada 5 Juni 2025 (9 Zulhijjah 1446 H), yang juga bertepatan dengan Hari Arafah.

Setelah matahari terbenam, jemaah akan bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit (bermalam) dan mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah di Mina.

Pada 6 Juni 2025 (10 Zulhijjah 1446 H), yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, jemaah akan bergerak menuju Mina untuk melaksanakan lempar jumrah Aqabah, menyembelih hewan kurban (bagi yang wajib), dan bertahalul (mencukur rambut sebagai tanda berakhirnya ihram awal).

Rangkaian ibadah di Mina akan dilanjutkan dengan Hari Tasyrik, yaitu tanggal 7, 8, dan 9 Juni 2025 (11, 12, dan 13 Zulhijjah 1446 H). Pada hari-hari tersebut, jemaah akan melaksanakan lempar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah.

Jemaah yang mengambil Nafar Awal (meninggalkan Mina lebih awal) akan kembali ke Makkah pada tanggal 8 Juni setelah melempar jumrah pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah.

Sementara itu, jemaah yang mengambil Nafar Tsani (meninggalkan Mina lebih lambat) akan tetap di Mina hingga tanggal 9 Juni untuk melempar seluruh jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah.

Masa Pemulangan Jemaah Haji ke Tanah Air

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Makkah dan sekitarnya, jemaah haji Indonesia akan mulai dipulangkan ke Tanah Air.

Pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah akan dimulai pada 11 Juni 2025 (15 Zulhijjah 1446 H). Kedatangan jemaah haji gelombang pertama di Tanah Air juga akan dimulai pada tanggal yang sama.

Akhir pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Makkah melalui Jeddah dijadwalkan pada 25 Juni 2025 (29 Zulhijjah 1446 H).

Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua akan mulai diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah pada 18 Juni 2025 (22 Zulhijjah 1446 H).

Di Madinah, jemaah gelombang kedua akan melaksanakan ibadah Arbain sebelum akhirnya dipulangkan ke Tanah Air melalui Bandara Madinah.

Calon jemaah haji asal tiga kabupaten Sumedang, Subang dan Majalengka tengah mengikuti pelatihan dan pengarahan dari Menteri Agama RI melaluo daring di Bandara Kertajati, Sabtu (19/4/2025).

Awal pemulangan jemaah haji gelombang kedua dari Madinah ke Tanah Air dijadwalkan pada 26 Juni 2025 (1 Muharram 1447 H), yang juga bertepatan dengan Tahun Baru 1447 Hijriah.

Akhir pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah ke Madinah adalah pada 2 Juli 2025 (7 Muharram 1447 H), dan akhir pemulangan jemaah haji gelombang kedua dari Madinah ke Tanah Air adalah pada 10 Juli 2025 (15 Muharram 1447 H).

Kedatangan terakhir jemaah haji gelombang kedua di Tanah Air dijadwalkan pada 11 Juli 2025 (16 Muharram 1447 H).

Persiapan dan Imbauan bagi Calon Jemaah Haji

Dengan diumumkannya jadwal lengkap ibadah haji 2025, Kemenag mengimbau kepada seluruh calon jemaah haji untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

Persiapan tidak hanya meliputi aspek fisik dan finansial, tetapi juga pemahaman tentang manasik haji serta menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci.

Calon jemaah juga diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Kemenag dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) terkait perkembangan informasi haji dan mengikuti bimbingan manasik yang diselenggarakan.

Kesiapan yang matang akan membantu jemaah dalam melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk.

Antisipasi dan Peningkatan Layanan Haji 2025

Belajar dari pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya, Kemenag terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.

Koordinasi dengan berbagai pihak terkait di Arab Saudi terus dilakukan untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan bagi jemaah.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu fokus dalam peningkatan layanan haji, mulai dari sistem pendaftaran, informasi keberangkatan, hingga pendampingan ibadah melalui aplikasi.

Diharapkan, dengan persiapan yang matang dan peningkatan layanan yang berkelanjutan, pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 dapat berjalan lebih baik dan memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi seluruh jemaah.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/04/2025 18:46
Taman Safari Layangkan Ultimatum Hukum, Tegaskan Tak Punya Hubungan dengan Sirkus OCI

PIKIRAN RAKYAT – PT Taman Safari Indonesia (TSI), salah satu lembaga konservasi terkemuka di Indonesia, mengambil sikap tegas terhadap maraknya penyebaran informasi yang keliru dan tendensius di media sosial.

Melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Dr. Bambang Widjojanto dari Widjojanto & Sonhaji Law Firm, TSI menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang secara sengaja dan sistematis menghubungkannya dengan Oriental Circus Indonesia (OCI), sebuah pertunjukan sirkus yang kerap menuai kontroversi terkait penggunaan hewan dalam atraksinya.

Penegasan keras ini disampaikan TSI menyusul masifnya konten dan berita yang beredar di berbagai platform media sosial, yang secara tidak berdasar menyebutkan bahwa OCI merupakan bagian dari entitas PT Taman Safari Indonesia.

TSI dengan tegas membantah segala bentuk afiliasi struktural, finansial, maupun operasional dengan OCI atau pihak lain yang disebutkan dalam informasi menyesatkan tersebut.

“Kami menyesalkan adanya pihak-pihak yang dengan sengaja, sistematis, dan tanpa dasar hukum menyebarkan informasi menyesatkan yang tidak hanya merugikan reputasi TSI, tetapi juga mengganggu keberadaan karyawan TSI,” ujar Dr. Bambang Widjojanto dalam pernyataan resmi yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Selasa, 29 April 2025.

Tim kuasa hukum TSI menekankan bahwa Taman Safari adalah badan hukum Indonesia yang berdiri sendiri dan memiliki visi serta misi yang berbeda dengan praktik pertunjukan sirkus hewan.

TSI memandang serius tindakan penyebaran berita bohong dan tuduhan sepihak ini, yang dinilai telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Langkah hukum dianggap perlu diambil untuk melindungi nama baik lembaga konservasi yang telah lama berkiprah dalam upaya pelestarian satwa liar dan edukasi masyarakat.

Lebih lanjut, TSI menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang dengan tendensius dan insinuatif (tuduhan tak berdasar) menyebutkan OCI sebagai bagian dari perusahaan TSI secara sengaja, sistematis, dan terang-terangan di berbagai platform media sosial dan digital tanpa pijakan argumentasi yang didasarkan pada bukti hukum yang sah.

“TSI menghormati kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin konstitusi, namun kebebasan itu tidak boleh digunakan untuk menyebarkan disinformasi yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain,” lanjut Bambang.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kebebasan berpendapat memiliki batasan, terutama ketika menyangkut penyebaran informasi yang tidak benar dan merugikan reputasi pihak lain.

Sebagai penutup, TSI mengimbau masyarakat untuk tetap bijak, cerdas, dan mengedepankan prinsip klarifikasi (tabayyun) dalam menerima serta menyebarkan informasi, terutama yang beredar di media sosial.

Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan penyebaran hoaks yang dapat merugikan berbagai pihak.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/04/2025 17:41
4 Uang Rupiah yang Sudah Tidak Berlaku Bisa Ditukar, Ini Batas Tanggal Penukaraan dan Pecahannya

PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) mengingatkan masyarakat yang mempunyai 4 pecahan uang rupiah yang sudah tidak berlaku bisa ditukar.

Sebanyak empat pecahan uang kertas rupiah yang dapat ditukar yaitu tahun emisi (TE) 1979, 1980 serta 1982.

Masyarakat bisa melakukan penukaran tersebut di Kantor Pusat Bank Indonesia sampai dengan 30 April 2025.

Pecahan Uang Rupiah yang Bisa Ditukar

1. Uang kertas pecahan Rp10.000 tahun Emisi 1979.
2. Uang kertas pecahan Rp5.000 Tanda Tahun 1980
3. Uang kertas rupiah pecahan Rp1.000 Emisi 1980
4. Uang kertas pecahan Rp500 Tanda Tahun 1982.

Penarikan Uang Rupiah

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, bank sentral Indonesia secara rutin melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan masa edar uang dan ada uang emisi baru dengan perkembangan teknologi unsur pengaman (security features) di uang kertas.

Empat pecahan uang kertas ini sudah dicabut dan ditarik dari peredaran sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/105/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1992.

Masyarakat juga bisa memeriksa kembali daftar lengkap uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran lewat situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id).***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/04/2025 17:40