Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

Cara Hitung Tunjangan Driver Grab dan Gojek, Benarkah Dapat Rp3 Juta hingga Rp5 Juta?

PIKIRAN RAKYAT – Besaran tunjangan hari raya (THR) pengemudi ojek online (driver ojol) masih menunggu kepastian lebih lanjut dari pemerintah.

Namun secara umum, perhitungan THR untuk pekerja biasanya didasarkan upah pokok dan tunjangan tetap yang mereka terima.

Driver Ojol dan kurir paket dikategorikan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga memenuhi syarat mendapat THR sesuai regulasi yang berlaku.

Berikut cara hitung THR Ojol 2025 untuk driver Grab dan Gojek mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024.

Cara Hitung THR Ojol 2025 Mengacu SE Kemnaker 2024

Pekerja yang sudah bekerja 12 bulan atau lebih secara terus-menerus berhak menerima THR sebesar 1 bulan upah menurut ketentuan yang diatur dalam SE tersebut.

Sementara pekerja kurang dari 12 bulan, perhitungan THR dilakukan secara proporsional menurut lama masa kerja yang sudah dijalani.

Bagi pekerja harian lepas, perhitungan upah 1 bulan dilakukan dengan 2 metode. Jika pekerja bekerja selama 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung menurut rata-rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir sebelum Idul Fitri 2025.

Sedangkan masa kerja kurang dari 12 bulan, rata-rata upah dihitung dari pendapatan bulanan selama periode kerja itu.

Untuk pekerja yang menerima upah menurut satuan hasil, perhitungan THR dilakukan dengan mengambil rata-rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir sebelum Idul Fitri 2025.

Pemerintah menegaskan, pemberi kerja wajib membayarkan THR secara penuh dan tak diperkenankan mencicil. Pencairannya harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Pendapatan Driver Grab dan Gojek

Survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2019 menunjukan pendapatan driver ojol di Indonesia cukup bervariasi.

Penghasilan mereka berada di kisaran Rp1 juta-Rp2 juta per bulan. Ada juga yang memperoleh pendapatan lebih tinggi Rp4 juta-Rp5 juta per bulan tergantung durasi kerja dan jumlah pesanan setiap harinya.

Driver Gojek misalnya rata-rata bisa mendapat lebih dari Rp100.000 per hari. Jika bekerja secara rutin tanpa banyak hari libur, mereka berpotensi mengumpulkan penghasilan lebih dari Rp3 juta dalam sebulan.

Sementara driver Grab umumnya memperoleh pendapatan harian Rp150.000-Rp200.000. Penghasilan mereka dalam sebulan bisa mencapai Rp4,5 juta dengan jam kerja yang konsisten setiap hari.

Perlu diingat, data ini menurut survei tahun 2019. Seiring berjalanya waktu, besaran pendapatan driver ojol bisa mengalami perubahan tergantung pada kebijakan perusahaan dan kondisi pasar yang terus berkembang.

Perkiraan THR Ojol 2025 Grab dan Gojek

Menurut ketentuan SE Kemnaker tahun 2024, perhitungan THR Ojol didasarkan rata-rata pendapatan bulanan mereka.

Berikut perkiraan THR Ojol 2025 yang dapat diterima driver, jika mengacu hasil survei Kemenhub tahun 2019.

THR Ojol Grab

• Rata-rata pendapatan bulanan: Rp4 juta hingga Rp4,5 juta
• Perkiraan THR: Rp4 juta sampai Rp4,5 juta

THR Ojol Gojek

• Rata-rata pendapatan bulanan: Rp3 juta atau lebih
• Perkiraan THR: Rp3 juta atau lebih

Driver yang bekerja kurang dari 12 bulan, perhitungan THR dilakukan secara proporsional sesuai lama masa kerja mereka. Angka ini masih bisa berubah tergantung kebijakan terbaru yang diterapkan aplikator.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/07/2005 14:57
Megawati Kumpulkan Kader PDIP, Ini Arahan yang Diberikan

PIKIRAN RAKYAT – Kader PDIP Perjuangan terpantau sudah mulai meninggalkan kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sekira pukul 16.34 WIB. Sebelumnya para kader yang mayoritas merupakan anggota Komisi III DPR menyambangi rumah Megawati di Teuku Umar, Jakarta Pusat pada siang ini.

I Wayan Sudirta yang merupakan anggota komisi III F-PDIP sempat mengungkap ihwal pembahasan di dalam bersama Ketum Megawati. Dia hanya mengatakan bahwa Megawati memberikan arahan untuk turun ke bawah.

Dia tidak menjelaskan lebih jauh maksud hal tersebut. “Turun ke bawah,” kata I Wayan.

Termasuk ketika ditanya menyangkut sidang kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Sudirta kembali mengulang pernyataan soal arahan Megawati untuk turun ke bawah.

“Pokoknya yang saya catat itu turun ke bawah, kerja maksimal,” ucapnya.

Anggota komisi III Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta.

Konsolidasi Kongres VI PDIP

Tidak lama berselang, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus keluar dari kediaman Megawati. Dia mengatakan bahwa pembahasan yang dimulai dari kader di Komisi III tadi untuk konsolidasi terkait rencana gelaran Kongres VI PDIP.

“Enggak ada, biasa konsolidasi nanti komisi yang lain semua karena kita mau kongres kan, jadi perlu banyak masukan untuk memperkaya nanti kongres kita. Itu aja,” katanya.

Mengenai sidang kasus Hasto, Deddy mengatakan,”Nanti pas di sidang saja, di sidang.”

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus usai bertemu dengan Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 13 Maret 2025.

Sebelumnya, sejumlah kader PDI Perjuangan berdatangan ke kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar Nomor 27, Jakarta Pusat. Mayoritas mereka adalah anggota Komisi III DPR RI.

Pantauan di lokasi, salah satu kader yang datang Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Kemudian Dewi Yulianto, Sudin yang juga Ketua DPD PDIP Lampung.

Lalu, Dede Indra Permana yang menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR fraksi PDIP.

Kader PDIP yang sudah tiba tersebut irit bicara ihwal kedatangan ke kediaman Megawati.

Selain mereka nama lain yang terlihat hadir di Teuku Umar yakni I Wayan Sudirta, Saparudin, Falah Amru, Gilang Dhiela Faraez, Pulung Agustanto, Arteria Dahlan.

Berdasarkan surat nomor 7327/IN/DPP/2025 DPP PDI Perjuangan menginstruksikan dan mengundang Sekretaris Fraksi dan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan untuk hadir di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta pada pukul 14.00 WIB.

Dalam surat itu tertulis “Mencermati dinamika politik hukum yang sedang berkembang dan sebagaimana arahan ketua umum PDI Perjuangan,” demikian keterangan awal surat tersebut.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/07/2005 14:57
Cara Daftar Bantuan Masjid dan Mushola Kemenag 2025: Dapatkan Dana Rp10-50 Juta!

PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka program bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi masjid serta musala pada tahun 2025. Program ini mencakup bantuan bagi masjid dan musala ramah lingkungan, sejalan dengan prioritas nasional dalam pengelolaan rumah ibadah yang lebih baik.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam mendukung sarana dan prasarana ibadah.

“Perawatan rumah ibadah menjadi program prioritas presiden dan wakil presiden. Bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu pembangunan fisik dan sarana prasarana masjid dan musala, tetapi juga memperkuat fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 6 Maret 2025.

Sebagai bagian dari implementasi konsep eco-theology yang diusung Menteri Agama, program ini juga menekankan aspek keberlanjutan lingkungan. Abu Rokhmad menegaskan pentingnya penanaman pohon serta perbaikan sistem sanitasi di masjid dan musala.

Bantuan yang disediakan Kemenag tahun ini terbagi dalam empat kategori nominal, yaitu Rp50 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi masjid, Rp35 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi musala, Rp15 juta untuk operasional rintisan masjid ramah, serta Rp10 juta untuk operasional rintisan musala ramah. Abu menekankan bahwa bantuan ini bersifat stimulan, bertujuan untuk mendorong partisipasi jemaah dan masyarakat dalam pembangunan masjid dan musala.

Sejak 2024, Kemenag telah menginisiasi konsep “Masjid Ramah”, yang menitikberatkan pada nilai inklusivitas bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Selain itu, konsep ini juga mengusung keberlanjutan lingkungan serta keberpihakan kepada kaum duafa.

“Tahun 2025, program ini tidak hanya melanjutkan skema yang sudah berjalan, tetapi juga memperkuat dukungan bagi pengelolaan masjid dan musala yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar,” pungkas Abu Rokhmad.

Cara Mendapatkan Bantuan Masjid dan Musala Kemenag 2025

Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka program bantuan untuk masjid dan musala pada tahun 2025. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah agar lebih nyaman bagi masyarakat. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

Persyaratan Dasar

Sebelum mengajukan permohonan, pengelola masjid atau musala harus memastikan telah memenuhi beberapa persyaratan berikut:

Terdaftar dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag. Memiliki rekening bank atas nama masjid atau musala. Mengajukan proposal bantuan secara online melalui aplikasi PUSAKA atau laman SIMAS di https://simas.kemenag.go.id. Dokumen Pendukung yang Diperlukan

Untuk memperlancar proses pendaftaran, pemohon wajib melengkapi sejumlah dokumen, antara lain:

Surat rekomendasi dari Kemenag setempat (KUA Kecamatan, Kemenag Kabupaten/Kota, atau Kanwil Kemenag Provinsi). Fotokopi SK pengurus masjid atau musala. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan atau rehabilitasi. Foto kondisi bangunan yang menunjukkan kebutuhan bantuan. Fotokopi surat keterangan status tanah tempat masjid atau musala berdiri. Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid atau musala. Surat pernyataan kebenaran dokumen, bermaterai Rp10.000 dan ditandatangani ketua pengurus.

Cara Mendaftar Secara Online

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui aplikasi PUSAKA yang tersedia di Google Play Store dan App Store, atau melalui laman SIMAS. Pastikan semua dokumen yang diminta telah lengkap sebelum diunggah.

Tahapan Seleksi Bantuan

Kemenag telah menetapkan tahapan seleksi untuk program bantuan ini, sebagai berikut:

8-19 Maret: Penerimaan permohonan bantuan secara online. 24 Maret: Penetapan calon penerima bantuan. 25 Maret: Proses verifikasi hingga pencairan dana secara bertahap. Referensi Dokumen Persyaratan

Bagi pengelola masjid dan musala yang membutuhkan contoh dokumen persyaratan, referensi dapat diakses melalui tautan berikut: bit.ly/Contoh-Dokumen-Persyaratan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masjid atau musala berkesempatan memperoleh bantuan untuk pembangunan atau rehabilitasi, guna meningkatkan kenyamanan ibadah bagi masyarakat.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/07/2005 14:57
RUU TNI Kenapa Ditolak? Tentara Urus Kasus Narkoba, 20 Organisasi Tak Terima

PIKIRAN RAKYAT – Alasan RUU TNI kenapa ditolak bisa diketahui di artikel ini. Sedang dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di hotel mewah Fairmont, Jakarta sejak Jumat 14 Maret 2025 sampai hari libur kerja Sabtu, 15 Maret 2025.

Rapat RUU TNI di hotel saat Presiden Prabowo menekankan efisiensi itu dikonfirmasi Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin. Anggota Dewan itu menjelaskan pihaknya belum mengetahui sampai kapan rapat tersebut akan tuntas.

“Kita mulai kemarin pada pukul 13.30 WIB setelah Salat Jumat. Kita mulai tadi malam sampai sekitar jam 22.00 WIB. Hari ini akan mulai lagi jam 10.00 WIB, sampai kapan nanti, jam berapa saya belum tahu. (Tentang alasan rapat diadakan tidak di Gedung MPR) itu tanya kepada Sekjen kenapa di sini, kenapa tidak di MPR atau misalnya di tempat lain. It’s not my business,” tuturnya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin,

RUU TNI kenapa ditolak?

Pembahasan RUU yang mengatur prajurit tentara ini ditolak 20 organisasi sekaligus. Alasan penolakannya adalah menganggap UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 masih dianggap relevan untuk membangun tentara ke arah militer yang profesional.

“Pemerintah dan DPR perlu mengubah aturan tentang peradilan militer yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 agar prajurit militer tunduk pada peradilan umum jika terlibat tindak pidana umum demi menegakkan asas persamaan di hadapan hukum yang ditegaskan dalam Konstitusi,” kata salah satu organisasi tersebut, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).

KontraS dan 19 organisasi lainnya menolak karena terdapat pasal-pasal bermasalah dalam draf yang diserahkan pada DPR, Selasa 11 Maret 2025. Pasal itu dianggap akan mengembalikan dwifungsi TNI yang diterapkan Presiden Soeharto, mertua Prabowo. Soeharto sebelumnya berkuasa 32 tahun di era Orde Baru dan ia diturunkan saat reformasi tahun 1998.

Pasal-pasal bermasalah dalam RUU TNI

TNI akan menjabat di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Alasannya adalah TNI yang kini dipimpin Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto harusnya bertugas sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Kejaksaan adalah aparat penegak hukum. Sedangkan tentara di KKP tidak tepat karena itu adalah lembaga sipil.

TNI menangani kasus narkoba

Hal ini juga dianggap tidak tepat karena penanganan kasus narkotika harusnya oleh penegak hukum, bukan pihak yang bertugas sebagai alat pertahanan negara. Penanganannya pun harusnya pada aspek medis, bukan represeif atau operasi militer selain perang yang melibatkan tentara.

TNI operasi militer tanpa pertimbangan DPR

UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 sudah mengatur bahwa DPR melalui kebijakan politik negara lewat presiden akan mempertimbangkan situasi operasi militer. Draf baru meniadakan peran DPR sebagai legislatif dan wakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Konflik kewenangan berpotensi timbul.

“Koalisi menolak DIM RUU TNI yang disampaikan pemerintah ke DPR karena masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang tetap akan mengembalikan dwi fungsi TNI dan militerisme di Indonesia. Pernyataan kepala komunikasi presiden yang menilai tidak ada dwi fungsi dalam RUU TNI adalah keliru, tidak tepat dan tidak memahami permasalahan yang ada dalam RUU TNI,” kata KontraS dan lembaga lainnya.

Panglima TNI Ingin Perwira Cepat Naik Pangkat, Ada Apa?

Revisi UU TNI Dibahas Tertutup di Hotel Mewah, Usia Pensiun Perwira Tinggi Diperpanjang?

20 organisasi yang menolak RUU TNI

Berikut selengkapnya:

Imparsial YLBHI KontraS PBHI Nasional Amnesty International Indonesia ELSAM Human Right Working Group (HRWG) WALHI SETARA Institute Centra Initiative Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP) Public Virtue Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) BEM SI

Demikian alasan RUU TNI ditolak 20 organisasi. Salah satunya menganggap tidak tepat jika tentara ikut mengurusi kasus narkoba.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/07/2005 14:57
Jambi Bikin Retret Ketua RT, Kendari Gelar Retret Buat OPD-Camat: Pakai Uang Rakyat

PIKIRAN RAKYAT – Kegiatan retret atau pembekalan ternyata tidak hanya digelar untuk anggota Kabinet hingga Kepala Daerah. Kini, sejumlah kepala daerah membuat ‘gebrakan’ sendiri dengan menggelar retret bagi anak buahnya.

Sebut saja Jambi dengan ide program retret bagi ketua Rukun Tetangga (RT). Kemudian, ada Kendari yang juga menyiapkan program retret untuk OPD dan Camat di wilayah mereka.

Meski diklaim tidak memakan banyak anggaran, tetapi tetap saja penggunaan uang rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu menjadi sorotan. Sebab, rupiah yang digelontorkan harus memberikan dampak yang nyata bagi rakyat.

Retret Ketua RT di Jambi

Wali Kota Jambi Maulana mempersiapkan program retret bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) daerah setempat sebagai salah satu upaya sinkronisasi program pemerintah.

“Retret tersebut direncanakan akan digelar setelah lebaran dan dihadiri oleh 1.652 ketua RT yang akan dikukuhkan secara serentak di lapangan Kantor Wali Kota Jambi,” ujar Wali Kota Jambi Maulana di Jambi, Kamis 6 Maret 2025.

Program ini diklaim menjadi ajang untuk memberikan berbagai materi penting yang akan membantu para ketua RT dalam menjalankan tugas mereka. Selama retret, akan ada materi yang disampaikan oleh berbagai pihak terkait, termasuk anggota DPRD Kota Jambi serta dinas-dinas yang berkaitan dengan pembangunan di Kota Jambi.

Salah satu materi utama yang akan disosialisasikan adalah peraturan Wali Kota mengenai program Rp100 juta per RT, yang merupakan program strategis untuk meningkatkan pembangunan di tingkat RT.

“Kami akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pelaksanaan program tersebut,” ucap Maulana.

Dia menekankan agar ketua RT dapat memahami dengan baik skema penggunaan dana tersebut untuk pembangunan di RT. Melalui program itu, para ketua RT juga akan mendapatkan pemahaman mengenai berbagai kebijakan dan program yang sedang berjalan di Pemerintah Kota Jambi.

Pada Mei 2025, Pemkot Jambi menyusun rencana uji coba program Rp100 juta per RT. Uji coba ini akan diberlakukan untuk 67 RT di wilayah itu.

Anggaran Rp100 juta per RT ini, kata dia, masuk bagian program prioritas Kampung Bahagia yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi untuk peningkatan infrastruktur dan pengembangan RT.

Retret OPD dan Camat di Kendari

Tak hanya di Jambi, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran juga menyiapkan agenda retret bagi Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), setelah lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah (H)/2024 Masehi (M).

Dia mengatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan retret, yang diwajibkan untuk seluruh OPD, termasuk camat di Kota Kendari.

“Nanti juga kita akan lakukan retret di lingkup Pemerintah Kota Kendari, jadi bukan hanya saya saja, seluruh OPD dan camat wajib mengikuti retret,” tutur Siska Karina Imran.

Dia menyebutkan bahwa pelaksanaan retret untuk OPD tersebut dilakukan untuk melihat langsung potensi dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah.

“Kita mau lihat, mana lebih kuat ini OPD nya atau jangan sampai pimpinannya lebih kuat,” ucap Siska Karina Imran.

Dia pun memastikan dana agenda retret bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), tidak akan mempengaruhi APBD di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah.

Siska Karina Imran mengatakan bahwa agenda retret tersebut merupakan agenda penting dilaksanakan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk kepala OPD dan camat se-Kota Kendari.

“Menurut saya kegiatan ini penting, dan juga tidak mengeluarkan banyak biaya, kalau memungkinkan untuk dilaksanakan, kita lakukan itu,” ujarnya.

Siska Karina Imran menjelaskan bahwa retret tersebut juga bertujuan untuk membekali pengetahuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memaksimalkan penggunaan APBD di Kota Kendari.

“Ini juga merujuk pada program Astacita Presiden Indonesia Prabowo Subianto tentang peningkatan SDM dari sisi pemerintahan hingga kesehatan,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menegaskan bahwa retret yang akan dilaksanakan itu sama sekali tidak mempengaruhi porsi anggaran APBD di Kota Kendari, sebab retret tersebut tidak mengeluarkan anggaran yang besar.

“Retret yang akan dilakukan di Kota Kendari tidak memerlukan biaya transportasi yang besar, lokasi kegiatan, konsumsi, dan juga tempat sudah tersedia,” ucapnya.

Sudirman menyebutkan bahwa kegiatan tersebut juga akan memberikan pengalaman yang luar biasa guna meningkatkan kedisiplinan para OPD dan camat lingkup Kota Kendari dalam menjalankan tugas dengan baik. Dia menuturkan, pihaknya akan memberikan materi yang bagus dan berkualitas.

“Jadi, pada prinsipnya apa yang akan kami lakukan nanti ini untuk perpanjangan tangan agar OPD dan camat kita tau dalam menjalankan tugas dengan baik,” tuturnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/07/2005 14:57
Jadwal, Syarat, hingga Link Daftar Penukaran Uang Baru untuk Lebaran 2025, Jangan Sampai Ketinggalan Info

PIKIRAN RAKYAT – Penukaran uang baru memang sudah menjadi salah satu tradisi yang sering dilakukan oleh setiap masyarakat, terutama menjelang lebaran Idul Fitri sebagai salah satu bentuk untuk berbagi THR kepada sanak keluarga.

Saat ini, diketahui juga bahwa Bank Indonesia (BI) telah merilis jadwal penukaran uang baru yang bisa didapatkan oleh masyarakat, dengan memenuhi beberapa persyaratan.

Dilansir dari laman Antara, dikatakan bahwa penukaran uang baru ini memang telah dibuka semenjak Senin, 3 Maret lalu dan akan berlangsung hingga Kamis, 27 Maret 2025 mendatang.

Sehingga dengan hal ini, masyarakat yang ingin melakukan penukaran lebih awal tentunya bisa mendaftarkan diri secara online, di platform resmi yang telah dibagikan.

Untuk pendaftaran online, masyarakat dapat mengakses link https://pintar.bi.go.id/ ini, dengan nantinya dapat memilih lokasi hingga jadwal penukaran yang telah diberikan.

Sedangkan untuk syarat yang harus dipenuhi saat hendak melakukan penukaran tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang melakukan penukaran hanya bisa dilakukan di lokasi dan waktu yang telah dipilih (dibuktikan dengan bukti pemesanan saat melakukan pendaftaran online).

2. Pastikan jumlah uang yang ditukarkan sesuai, agar nantinya tidak mengalami kendala.

3. Jangan lupa untuk membawa bukti pemesanan, yang boleh diperlihatkan secara digital maupun telah dicetak.

4. Khusus untuk uang yang akan ditukarkan, jangan lupa untuk memisahkan sesuai dengan pecahan dan tahun emisinya, serta disusun searah.

5. Jangan rekatkan uang dengan lem, selotip, staples, ataupun bahan lainnya.

6. Uang bisa ditukarkan jika petugas dapat mengidentifikasi keasliannya.

7. Masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan penukaran uang, harus berada dalam kondisi yang sehat saat melakukan transaksi.

8. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa dipakai untuk melakukan penukaran di hari lain, jika tidak sesuai dengan tanggal yang terdapat dalam tanda bukti pemesanan.

Itulah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, bagi masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang baru menjelang lebaran Idul Fitri 2025 ini.

Terkait hal ini, jangan lupa untuk memastikan lokasi dan waktu yang dipilih sesuai dengan kondisi Sobat PR, agar nantinya tidak mengalami kendala saat hendak melakukan penukaran.

Selain itu, diharapkan agar masyarakat tidak percaya dengan iming-iming apapun terkait penukaran uang ataupun pendaftaran, agar nantinya tidak mengalami kerugian.

Apalagi perlu untuk diketahui juga bahwa, pendaftaran penukaran uang baru ini hanya bisa dilakukan pada link resmi yang telah ditetapkan, sehingga jika mendapatkan link lainnya diharapkan tidak membukanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/07/2005 14:57
Sampai Kapan Musim Hujan 2025 Mengguyur Indonesia? Ini Kata BMKG

PIKIRAN RAKYAT – Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, musim hujan adalah tantangan tersendiri. Namun, kapan musim hujan 1446 H/2025 M ini akan berakhir?

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan prediksi bahwa musim hujan masih akan berlangsung hingga akhir Maret 2025.

Puncak Musim Hujan, Waspada Cuaca Ekstrem

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi pada bulan Januari dan Februari.

Meskipun saat ini sudah memasuki bulan Maret, potensi cuaca ekstrem masih tinggi dan dapat terjadi secara berulang di berbagai daerah.

“Musim hujan diprediksi akan berakhir sampai bulan Maret, akhir Maret 2025, dan April itu transisi dari musim hujan ke musim kemarau,” kata Dwikorita dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

“Nah, kemudian puncak musim hujan itu di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi di bulan Januari hingga Februari, sehingga saat ini masih menghadapi puncak musim hujan,” sambungnya.

Pergeseran Cuaca Ekstrem

Pengendara roda empat menerobos banjir di bawah Jembatan Layang Cimindi, Kota Cimahi, Jumat (7/3/2025). Hujan dengan intensitas tinggi dan sistem drainase yang kurang baik menyebabkan banjir di sejumlah titik di Cimahi.

Dwikorita juga mengingatkan bahwa cuaca ekstrem dapat terjadi di berbagai wilayah Indonesia, meskipun lokasinya terus bergeser.

“Hanya tempatnya itu bergeser-geser, misalnya dari Sumatera, dari Jakarta, lalu ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, lalu nanti ke Sulawesi, nanti balik lagi ke Jakarta, jadi akan berpindah-pindah tempatnya,” ujarnya.

Pantau Informasi BMKG

Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dari situs resmi BMKG.

“Jadi masih tetap harus waspada siaga dengan cara terus memonitor perkembangan informasi BMKG, ini karena dinamika cuaca yang sangat cepat berubah, jadi mohon dimonitor agar bisa beradaptasi dalam menyusun rencana kegiatan sehari-hari,” ucap Dwikorita.

Prediksi Cuaca Terbaru

BMKG terus memperbarui prakiraan cuaca setiap jam, sehingga masyarakat dapat merencanakan kegiatan dengan lebih baik.

“Dengan terus melihat prakiraan cuaca, kita akan tahu enam hari ke depan cuacanya seperti apa setiap hari. Itu setiap tiga jam seperti apa, cuacanya bisa diketahui,” tutur Dwikorita.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cuaca

Dwikorita menjelaskan bahwa beberapa faktor mempengaruhi kondisi cuaca saat ini, antara lain:

– Penguatan angin muson dari Asia.

– Pengaruh La Nina lemah yang diperkirakan berlangsung hingga Maret-April.

– Pengaruh Madden-Julian Oscillation (MJO).

– Pengaruh seruakan udara dingin dari dataran tinggi Asia atau Siberia.

Disclaimer: Prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti informasi dari sumber terpercaya.

Pantau terus informasi cuaca dari BMKG. Siapkan diri menghadapi potensi cuaca ekstrem. Jaga kesehatan dan keselamatan selama musim hujan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/07/2005 14:57
KPK Usut Korupsi Iklan BJB, Ini Status Hukum Ridwan Kamil

PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki apakah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

KPK sebelumnya mengungkap bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi pada 2021 hingga 2023. Sementara itu, Ridwan Kamil, yang rumahnya telah digeledah penyidik KPK, menjabat sebagai gubernur Jawa Barat pada 2018–2023.

Gedung KPK.

“Nanti pasti akan didalami ada keterlibatan atau tidak, atau hanya saksi, atau hanya internal BJB sendiri yang melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, tapi kepada yang lain mereka menutupi dengan berbagai macam alasan,” kata Setyo kepada wartawan, Rabu, 12 Maret 2025.

Terkait jadwal pemeriksaan Ridwan Kamil, Setyo menegaskan bahwa hal itu akan ditentukan oleh penyidik sesuai kebutuhan penyidikan.

“Nanti pasti saya kembalikan kepada penyidik itu urusan teknis seperti itu. Penyidik, Direktur Penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Setyo.

Dalam kasus ini, Ridwan Kamil masih berstatus sebagai saksi. Setyo juga mengonfirmasi bahwa modus dalam kasus ini melibatkan penggunaan agensi untuk menempatkan iklan dengan dugaan mark-up.

“Diduga seperti itu. Nanti pada saat konferensi pers akan didetailkan,” ucap Setyo.

Kerugian Negara

KPK sedang menghitung nilai kerugian negara dalam kasus ini. Menurut Setyo, indikasi kerugian bisa mencapai setengah dari total anggaran yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

“Lumayan cukup banyak juga, dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi potensi kerugiannya bisa dikatakan mungkin sekitar setengahnya,” kata Setyo.

Setyo mengungkapkan, penyidik menyita dokumen dan beberapa barang saat menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Barang bukti tersebut saat ini sedang dikaji oleh penyidik.

Menurut Setyo, jumlah barang bukti yang disita tidak banyak, tetapi memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

“Memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini ditangani,” kata Setyo.

Saat ditanya lebih lanjut, Setyo tidak merinci dokumen dan barang yang disita. Ia menyatakan bahwa rincian barang bukti akan diumumkan secara resmi kepada publik.

“Macam-macam ada beberapa. Nanti detailnya silakan sama jubir,” ujar Setyo.

Ia menambahkan bahwa barang yang relevan akan digunakan dalam penyidikan, sedangkan yang tidak terkait akan dikembalikan kepada Ridwan Kamil.

“Sementara pasti dikaji segala sesuatunya itu tidak serta merta. Diteliti, dilihat, nanti kalau memang enggak ada relevansinya, pasti dikembalikan,” ucapnya.

Lima Tersangka

KPK mengumumkan bahwa penyidikan kasus ini telah memasuki tahap baru, dengan lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, meskipun belum ada yang ditahan.

“Sekitar lima orang (tersangka),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin, 10 Maret 2025.

Namun, Tessa belum mengungkap identitas para tersangka. Nama-nama mereka akan diumumkan secara resmi dalam pekan ini.

“Nanti pastinya rekan-rekan akan tahu pada saat perkara ini dirilis di hari Kamis atau hari Jumat nanti,” ujar Tessa.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/07/2005 14:57
Link Daftar Bantuan Masjid dan Musala 2025, Ada Bantuan Hingga Rp50 Juta

PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka program bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi masjid serta musala di tahun 2025.

Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mendukung rintisan masjid dan musala ramah, serta masjid ramah lingkungan.

Ini adalah kesempatan emas bagi pengurus masjid dan musala di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah.

Prioritas Nasional

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari prioritas nasional untuk mendukung pengelolaan masjid dan musala yang lebih baik.

Bantuan ini diharapkan dapat menciptakan fasilitas ibadah yang lebih nyaman, inklusif, dan berkelanjutan.

Langkah-langkah Pengajuan Bantuan

Berikut adalah panduan lengkap cara mendaftarkan masjid atau musala Anda:

– Terdaftar di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag.

– Memiliki rekening bank atas nama masjid atau musholla.

– Mengajukan proposal bantuan secara online melalui aplikasi PUSAKA atau laman SIMAS (https://simas.kemenag.go.id).

Teks Khutbah Jumat Akhir Sya’ban Tema Menyertakan Dimensi Iman, Islam dan Ihsan dalam Ibadah Puasa Ramadhan. Foto: Ilustrasi Musholla Roxy, Situbondo, Jawa Timur Jurnal Medan

2. Menyiapkan Dokumen Pendukung

– Surat rekomendasi dari Kemenag setempat (KUA Kecamatan, Kemenag kabupaten/kota, atau Kanwil Kemenag provinsi).

– Fotokopi SK Pengurus masjid atau musholla.

– Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan atau rehabilitasi.

– Foto kondisi bangunan yang menunjukkan kebutuhan bantuan.

– Fotokopi surat keterangan status tanah tempat masjid atau musholla berdiri.

– Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid atau musholla.

– Surat pernyataan kebenaran dokumen, bermaterai Rp10.000 dan ditandatangani ketua pengurus.

3. Mengajukan Permohonan Secara Online

– Pendaftaran dilakukan secara daring melalui aplikasi PUSAKA (tersedia di Google Play Store dan App Store) atau laman SIMAS (https://simas.kemenag.go.id).

– Pastikan semua dokumen lengkap sebelum diunggah.

4. Mengikuti Tahapan Seleksi

– 8-19 Maret 2025: Penerimaan permohonan bantuan secara online.

– 24 Maret 2025: Penetapan calon penerima bantuan.

– 25 Maret 2025: Proses verifikasi hingga pencairan dana (bertahap).

5. Mengakses Referensi Dokumen

Contoh dokumen persyaratan dapat diakses melalui tautan: bit.ly/Contoh-Dokumen-Persyaratan.

Informasi Tambahan

Kemenag menyediakan bantuan dalam empat kategori nominal:

– Rp50 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi masjid.

– Rp35 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi musala.

– Rp15 juta untuk operasional rintisan masjid ramah.

– Rp10 juta untuk operasional rintisan musala ramah.

Segera daftarkan masjid atau musala Anda dan wujudkan sarana ibadah yang lebih baik. Bagikan informasi ini kepada pengurus masjid dan musala lainnya.

Disclaimer: Informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu, selalu ikuti informasi resmi dari Kemenag. Pastikan dokumen yang diunggah adalah dokumen yang valid dan benar.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/07/2005 14:57
KPK OTT di OKU Sumsel, Segini Jumlah Orang yang Ditangkap

PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, hari ini Sabtu, 15 Maret 2025.

Tim penindakan KPK mengamankan delapan orang dalam operasi senyap tersebut. Kabar OTT ini telah dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

“Benar KPK telah mengamankan 8 orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan,” kata Tessa dalam keterangannya, Sabtu, 15 Maret 2025.

Kasus apa?

Akan tetapi, Tessa belum mengungkap mengenai perkara yang sedang ditangani KPK sehingga menangkap delapan orang di daerah tersebut.

Menurutnya, status hukum pihak yang tertangkap tangan beserta konstruksi perkara akan disampaikan dalam konferensi pers.

“Untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat Konpers resmi terkait kegiatan tersebut,” ucap Tessa.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/07/2005 14:57