Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Rekaman Bocor! Putri Diana Ungkap Sakit Hati pada Raja Charles Soal Kelahiran Harry

    Rekaman Bocor! Putri Diana Ungkap Sakit Hati pada Raja Charles Soal Kelahiran Harry

    PIKIRAN RAKYAT – Rekaman audio yang baru saja bocor ke publik mengungkap rasa sakit hati mendalam yang dialami mendiang Putri Diana terhadap suaminya saat itu, Pangeran Charles—yang kini menjadi Raja Inggris. Salah satu peristiwa yang paling menyakitkan bagi Diana adalah komentar Charles mengenai kelahiran anak kedua mereka, Pangeran Harry.

    Dalam rekaman yang sebelumnya tidak pernah terungkap, terdengar suara Charles berkomentar, “Ya Tuhan. Anak laki-laki, dan dia bahkan berambut merah!” Pernyataan ini memperlihatkan ketidakpuasan Charles yang ternyata menginginkan seorang anak perempuan.

    Rekaman tersebut diberikan Diana kepada Andrew Morton, yang kemudian digunakan untuk menulis biografi tentang mantan Putri Wales itu. Selain itu, penulis Kerajaan Inggris, Christopher Andersen, yang juga mendengar rekaman tersebut, mengungkapkan bahwa isinya memperlihatkan perjuangan emosional Diana selama pernikahannya dengan Charles.

    Tekanan dari Kerajaan Inggris

    Menurut Andersen, Diana mengalami tekanan luar biasa selama menjadi bagian dari keluarga Kerajaan Inggris. Ia harus menghadapi sebuah institusi yang disebutnya selalu berusaha menggagalkan setiap langkahnya.

    “Diana mengalami sakit hati yang luar biasa. Dia berhadapan dengan institusi berusia seribu tahun yang bertekad untuk menggagalkan setiap langkahnya, dan tekanan yang dirasakannya benar-benar dapat didengar dalam suaranya,” ujar Andersen dalam wawancara dengan Fox News.

    Selama kehamilan keduanya, hubungan Diana dan Charles disebut lebih sopan dibanding sebelumnya. Hal ini terjadi karena Charles yakin bahwa sang istri sedang mengandung seorang anak perempuan—sesuatu yang sangat ia idamkan untuk melengkapi keluarga setelah kelahiran Pangeran William.

    “Dia (Charles) menginginkan seorang anak perempuan untuk melengkapi keluarga,” ungkap Andersen.

    Namun, meskipun Charles sangat menginginkan anak perempuan, ia menolak untuk melihat hasil USG. Diana yang melihat hasil tersebut memilih untuk merahasiakannya dari suaminya demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

    Komentar Pedas Charles dan Perasaan Diana

    Setelah Pangeran Harry lahir, Charles dikabarkan mengeluhkan jenis kelamin anaknya serta warna rambutnya yang merah. “Calon Raja itu mengeluh bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali bahwa Harry tidak hanya ‘anak laki-laki biasa’ tetapi juga memiliki rambut yang ‘berkarat’ (warna merah),” ujar Andersen.

    Komentar ini menghancurkan hati Diana, yang merasa pernikahannya semakin rapuh akibat sikap dingin suaminya. Andersen menyebutkan bahwa momen tersebut juga membawa Diana kembali pada masa kecilnya, di mana ia merasakan ketidakbahagiaan orang tuanya atas kelahirannya karena ia bukan anak laki-laki yang mereka harapkan.

    “Dia tumbuh dengan mengetahui bahwa orang tuanya sangat kecewa padanya. Hal itu membuat Diana merasa tidak diinginkan dan tidak dicintai sejak awal,” jelas Andersen.

    Perasaan tidak dicintai inilah yang membuat Diana merasa hancur dengan sikap Charles terhadap Harry. Ia merasa seolah-olah sejarah berulang, di mana anak yang tidak sesuai harapan tidak mendapatkan kasih sayang sepenuhnya.

    Dampak Bocornya Rekaman Ini

    Rekaman yang baru diungkap ini semakin memperjelas ketegangan dalam pernikahan Diana dan Charles sebelum mereka akhirnya bercerai pada tahun 1996. Meski Diana sudah tiada sejak 1997, ingatan tentang perjalanannya sebagai anggota kerajaan masih terus menarik perhatian publik.

    Banyak pihak menilai bahwa komentar Charles tersebut menunjukkan betapa sulitnya kehidupan Diana dalam lingkup kerajaan. Ia harus berjuang tidak hanya melawan ekspektasi yang tinggi, tetapi juga menghadapi suaminya sendiri yang tidak selalu menunjukkan dukungan emosional.

    Di sisi lain, rekaman ini juga semakin menambah kontroversi terkait hubungan Pangeran Harry dengan keluarga kerajaan. Sebagaimana diketahui, Harry dan istrinya, Meghan Markle, memutuskan untuk keluar dari tugas kerajaan dan kini menetap di Amerika Serikat.

    Pihak Istana Buckingham belum memberikan tanggapan terkait rekaman ini, tetapi kebocoran informasi ini semakin memperkuat narasi tentang tantangan yang dihadapi Diana selama pernikahannya dengan Charles. Bagi banyak orang, rekaman ini menjadi bukti nyata bahwa Diana benar-benar mengalami penderitaan dalam kehidupan pribadinya, yang selama ini hanya bisa diduga dari kisah-kisah yang beredar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadwal Fiks Pengangkatan CPNS-PPPK 2024 Dirilis, Instansi Diminta Menyesuaikan

    Jadwal Fiks Pengangkatan CPNS-PPPK 2024 Dirilis, Instansi Diminta Menyesuaikan

    PIKIRAN RAKYAT – Seluruh instansi yang menetapkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selain terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) selain TMT 1 Maret 2026 harus melakukan penyesuaian.

    Hal ini ditegaskan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Instruksi hadir lewat surat resmi BKN bernomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025B, dengan ditandatangani Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu, 8 Maret 2025.

    Instruksi rilis usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyanti mengirim surat kepada BKN agar menindak lanjuti penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 pada Jumat, 7 Maret 2025.

    Zudan dalam surat itu mengatakan, proses pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan.

    Dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan/pengunduran TMT pengangkatan CPNS dan/atau PPPK.

    Untuk itu, ia memastikan perlu dilakukannya penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS dan PPPK.

    Isi Penyesuaian CPNS dan PPPK

    – Penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi CPNS:

    Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus, diangkat menjadi CPNS dengan TMT 1 Oktober 2025, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2025. Usul penetapan nomor induk CPNS paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 1 September 2025.

    – Penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi PPPK:

    Peserta seleksi PPPK yang mengisi alokasi kebutuhan (formasi) diangkat menjadi PPPK dan melaksanakan perjanjian kerja dengan TMT 1 Maret 2026. Usul penetapan nomor induk PPPK paling lambat tanggal 30 November 2025. Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Keputusan Pengangkatan PPPK paling lambat tanggal 1 Februari 2026.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh juga mengungkapkan, pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian menjadi TMT 1 Oktober 2025.

    Sementara, pertimbangan teknis penetapan nomor induk PPPK yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian masa perjanjian kerja menjadi TMT 1 Maret 2026.

    “Bagi Instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS selain TMT 1 Oktober 2025 dan PPPK selain TMT 1 Maret 2026 agar melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan teknis BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5,” demikian bunyi beleid nomor 6, dikutip Minggu, 9 Maret 2025.

    Ia pun meminta Pejabat Pembina Kepegawaian agar memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan surat ini. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harga Minyakita Naik tapi Isinya Menyusut, Ini yang Akan Dilakukan DPR

    Harga Minyakita Naik tapi Isinya Menyusut, Ini yang Akan Dilakukan DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR Puan Maharani berjanji akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait, soal temuan takaran Minyakita yang seharusnya 1 liter, tetapi hanya 800 mililiter. Minyakita adalah minyak goreng yang diluncurkan pemerintah dengan harga relatif terjangkau, khususnya untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

    “Ya, terkait dengah hal tersebut (takaran Minyakita kurang dari 1 liter) nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan, bahkan kemudian bisa meninjau langsung,” katanya seetelah menjamu Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, Selasa, 11 Maret 2025.

    Ilustrasi produk minyak goreng subsidi, MinyaKita. Antara/Akbar Nugroho Gumay

    Puan berjanji mengupayakan pasokan Minyakita selama Ramadhan dan menjelang Lebaran tetap stabil. “Jangan sampai pasokannya terganggu,” ujarnya.

    Selain itu, kata Puan, DPR juga bisa melakukan sidak langsung ke lapangan untuk meninjau ketersediaan Minyakita. “Meninjau bukan cuma ketersediaan Minyakita saja, tetapi juga minyak goreng lainnya,” katanya.

    Permainan harga

    Selain kurangnya takaran dan kelangkaan, isu lain yang muncul soal Minyakita adalah permainan harga. Hal ini diungkap oleh Anggota Komisi IV DPR, Rieke Diah Pitaloka.

    Dia bilang, ada dugaan permainan harga di pasar terkait Minyakita. “Kenyataannya bukan hanya 1 L (liter), tapi ada kasus kemarin saya cek di Pasar Johar Karawang, ternyata harga jualnya ke masyarakat sampai adanya Rp18.000-19.000,” kata Rieke di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.

    “Di agennya juga di pedagang itu ada kenaikan harga kurang lebih naiknya sampai Rp2.000 per liter jadi indikasi permainan stok minyakita dan permainan harganya,” ujarnya lagi.

    Rieke meminta kepada Pemerintah agar kasus MinyaKita diusut kembali hingga tuntas dari penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sawit.

    “Ini besar loh (dananya), jumlahnya sangat besar nanti saya sampaikan lagi,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rumahnya Digeledah KPK, Ini Kata Ridwan Kamil

    Rumahnya Digeledah KPK, Ini Kata Ridwan Kamil

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Senin, 10 Maret 2025, rumah Ridwan Kamil digeledah tim KPK. Setyo Budiyanto, ketua lembaga tersebut, menjelaskan penggeledahan ini terkait kasus korupsi.

    “Betul terkait perkara BJB (Bank Jawa Barat dan Banten),” ujarnya pada 10 Maret 2025.

    Fitroh Rohcahyanto, wakil ketua lembaga tersebut, mendetailkan kasus tersebut. Ia menyebut kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB.

    “Terkait dugaan korupsi pengadaan iklan,” katanya.

    Sementara itu, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa rumahnya didatangi sejumlah orang. Ia menambahkan bahwa mereka datang dengan menunjukkan surat tugas resmi dari lembaga anti korupsi tersebut.

    “Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi,” katanya.

    Mantan Gubernur Jawa Barat ini menegaskan akan bersikap kooperatif terkait kasus tersebut. Menurutnya, bersikap demikian secara profesional merupakan hal yang harus dilakukan seorang warga negara yang baik.

    “Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” jelasnya.

    Namun, pria yang akrab disapa Kang Emil ini enggan mengungkapkan informasi mendalam terkait kasus dan penggeledahan tersebut. Ia menegaskan tak bisa mendahului lembaga antirasuah.

    “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan,” katanya. 

    Untuk informasi yang lebih mendalam, ia meminta awak media untuk langsung bertanya kepada lembaga KPK tersebut.

    “Silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” tambahnya.

    Di sisi lain, Ketua KPK Setyo mengungkapkan telah menyidik kasus tersebut sejak tanggal 5 Maret 2025.

    “Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan,” katanya.

    Lima orang tersangka telah ditetapkan, apakah RK termasuk?

    KPK mengungkapkan sekitar lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta.

    Terkait pengumuman siapa saja para tersangkanya serta konstruksi kejadian kasus tersebut, Setyo Budiyanto menjelaskan hal ini menjadi kewenangan tim penyidik komisi antirasuah tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kecewa dengan Dakwaan JPU, Tom Lembong Siap Buktikan Tak Bersalah

    Kecewa dengan Dakwaan JPU, Tom Lembong Siap Buktikan Tak Bersalah

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengaku kecewa dengan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang dinilainya kurang akurat. Di persidangan, ia siap membuktikan tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

    “Kami masih tetap kecewa dengan dakwaan yang kualitasnya patut disesalkan, sekali lagi sangat-sangat tidak mencerminkan secara akurat realita yang terjadi,” kata Tom Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis 13 Maret 2025.

    Meski kecewa dengan surat dakwaan jaksa, Tom Lembong menghormati putusan sela majelis hakim yang tidak dapat menerima eksepsi atau nota keberataannya. Menurutnya, hakim telah menyidangkan perkara secara cepat dan efisien. Adapun hakim membacakan putusan sela hanya berselang dua hari dari tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa.

    “Kami tentunya menghormati putusan majelis hakim atas eksepsi yang kami ajukan, dan saya pribadi sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, juga atas tindak lanjut yang cepat oleh majelis hakim,” ucap Tom Lembong.

    Lebih lanjut, Tom Lembong juga mengapresiasi keputusan hakim yang memutuskan agar laporan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diserahkan ke pihak terdakwa. Menurutnya hal itu penting untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

    “Supaya kami punya waktu untuk meneliti dan mempersiapkan pembelaan dan juga tentunya saksi-saksi, ahli terkait,” ujarnya.

    Hakim Tak Terima Eksepsi Tom Lembong

    Tom Lembong sambil tersenyum menyatakan siap menjalani persidangan kasus dugaan korupsi importasi gula.

    Majelis Hakim membacakan putusan sela tidak dapat menerima nota keberatan atau eksepsi dari mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

    Putusan sela dibacakan Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis 13 Maret 2025.

    “Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak dapat diterima,” kata Hakim Dennie Arsan Fatrika.

    Majelis hakim menyatakan, Pengadilan Tipikor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tom Lembong. Menurut hakim, dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum (JPU) telah memenuhi pasal yang dipersangkakan.

    “Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Thomas Trikasih Lembong berdasarkan surat dakwaan tersebut,” ujar hakim.

    Rugikan Negara Rp578 Miliar

    Jaksa pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa Tom Lembong merugikan keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47 atau Rp578 miliar terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Jaksa menyebut angka tersebut diperoleh dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Merugikan keuangan negara sebesar Rp515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Importasi Gula Di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 s.d. 2016 Nomor : PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI),” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis, 6 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cak Imin Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 4,5 Persen pada 2029, Apa Strateginya?

    Cak Imin Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 4,5 Persen pada 2029, Apa Strateginya?

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menargetkan kemiskinan turun menjadi 4,5 persen pada tahun 2029 mendatang. Pembahasan mengenai penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang dibahas dalam rapat lintas kementerian tersebut.

    “Rapat ini menindaklanjuti instruksi Presiden agar penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di paling lama 2026,” kata Muhaimin usai rapat lintas menteri di Plaza BP Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Maret 2025.

    “Yang kedua, kemiskinan yang berjumlah hampir 25 juta 24,8 juta itu sejumlah 8,7 persen dari jumlah penduduk kita Itu pada tahun 2029 maksimal hanya 4,5 persen, syukur kalau bisa lebih turun lagi,” ucapnya melanjutkan.

    Cak Imin mengatakan bahwa dengan kementerian lainnya akan bergerak bersama dalam langkah penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. 

    Selain membahas mengenai kemiskinan, juga dibicarakan mengenai data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Data ini yang nantinya dijadikan acuan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan di masing-masing kementerian bisa tepat sasaran.

    “Itu jadi bantuan PKH, bantuan pangan non tunai, Bantuan perumahan yang akan turun juga, subsidi renovasi rumah, BSPS itu bantuan swadaya dari perumahan untuk masyarakat. Terus banyak sekali ada 17 kementerian, ada di Kementerian Kelautan, ada Kementerian Pertanian, semua kita sinkronkan,” katanya.

    Program BSPS dan Rumah Subsidi

    Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang hadir dalam rapat mengatakan bahwa pihaknya bersiap menjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rumah subsidi.

    “Jadi kami sudah bisa menjalankan program kami, karena kami selama ini menunggu data yang hari ini sudah bisa digunakan,” ucapnya.

    “Data ini akan menjadi penting supaya tepat sasaran, supaya jangan lagi ada orang yang kaya, dapat, yang miskin enggak,” kata dia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kabar Baik untuk yang Penumpang yang Mudik Lebih Awal

    Kabar Baik untuk yang Penumpang yang Mudik Lebih Awal

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang lebaran Idul Fitri, biasanya tidak sedikit masyarakat yang akan memutuskan untuk pulang kampung, dan biasanya pemerintah juga akan mengadakan berbagai diskon hingga mudik gratis sebagai salah satu bentuk memperingati hari besar Indonesia, salah satunya juga dilakukan oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI).

    Dikabarkan saat ini pihak PT KAI juga tidak kalah memberikan keringanan kepada masyarakat yang ingin mudik, namun tetap bisa menghemat biaya yang harus dikeluarkan saat hendak pulang kampung dan kumpul keluarga.

    Dilansir dari laman Antara, saat ini PT KAI telah memberikan diskon hingga 25 persen, yang pelaksanaannya dikhususkan untuk para pemudik yang bakal berangkat lebih awal dibandingkan dengan lainnya, yakni mulai dari tanggal 7 hingga 17 Maret 2025 mendatang.

    Hal ini juga disampaikan oleh Anne Purba, Vice President of Public Relations PT KAI terkait diskon untuk mendukung ‘Mudik Lebih Awal’ ini.

    Apalagi diketahui juga bahwa saat ini, adanya kebijakan dari pemerintah untuk mempercepat mudik karena dilaksanakannya Work From Anywhere (WFA).

    Sehingga dengan adanya kebijakan ini menurut Anne, pemberian diskon untuk pemudik yang lebih awal adalah salah satu cara untuk mendukung kebijakan tersebut.

    Untuk tarifnya, diketahui dalam promo ini terdiri dari beberapa titik keberangkatan dan juga tujuan, di antaranya adalah sebagai berikut:

    1. Surabaya ke Bandung dengan tarif mulai dari Rp277.000. 

    2. Jakarta ke Semarang mulai dari tarif Rp172.000.

    3. Surabaya ke Jakarta mulai dari harga Rp450.000.

    4. Bandung ke Jakarta mulai dari harga Rp93.000.

    Jika berminat, para penumpang bisa mendapatkan tarif diskon ini dengan melakukan pembelian ke saluran resmi penjualan tiket KAI, dan tentunya tidak menerima tawaran dari orang yang tidak dikenal.

    Di antara saluran resminya adalah Access by KAI, website kai.id, loket stasiun, hingga mitra penjualan yang resmi, karena ini bisa menjadi salah satu langkah antisipasi terjadinya kerugian.

    Tentunya juga diingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah menerima informasi apapun, karena hal ini bisa saja tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab dan bakal menimbulkan kerugian.

    Jika membutuhkan informasi yang lebih lengkap, sebaiknya bisa langsung mengakses ke aplikasi Access by KAI, atau langsung bertanya kepada pihak terkait.

    Apalagi diketahui juga saat ini, ada berbagai cara yang bisa saja dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi namun malah membuat korbannya harus mengalami kerugian baik materil maupun non materil.

    Itulah beberapa informasi terkait diskon yang dihadirkan oleh PT KAI, sebagai salah satu bentuk dukungan untuk kebijakan mudik lebih awal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah menjelang lebaran Idul Fitri 2025 ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • THR Pensiunan PNS, Guru, TNI, Polri Cair 10 Maret 2025 Siang? Cek Rekening Taspen dari Sekarang

    THR Pensiunan PNS, Guru, TNI, Polri Cair 10 Maret 2025 Siang? Cek Rekening Taspen dari Sekarang

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah berencana mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa pencairan dapat dimulai hingga tiga minggu sebelum Lebaran, yakni sekitar 10 Maret 2025.

    “Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp 50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” jelas Airlangga saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, dikutip dari keterangan tertulis, Senin 3 Maret 2025.

    Kapan Tanggal Pasti Pencairan THR Pensiunan?

    Namun, jadwal resmi masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden yang mengatur pencairan tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah menyelesaikan regulasi terkait pencairan THR ini.

    “Nanti akan diumumkan Bapak Presiden. Insyaallah segera selesai,” ujar Sri Mulyani pada Sabtu, 8 Maret 2025.

    Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pencairan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) umumnya dilakukan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Artinya, untuk tahun 2025, THR bagi pensiunan PNS kemungkinan besar akan cair sekitar 20 Maret 2025. Meski demikian, jadwal resmi pencairan masih menunggu regulasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah.

    Besaran THR Pensiunan 2025

    THR bagi pensiunan PNS akan disesuaikan dengan golongan dan komponen penghasilan masing-masing. Komponen yang masuk dalam perhitungan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan lainnya yang diatur dalam kebijakan pemerintah.

    Jika mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya, besaran THR yang diterima adalah sebesar satu kali gaji pokok tanpa tunjangan kinerja. Berikut adalah perkiraan besaran THR pensiunan berdasarkan golongan:

    Golongan I: Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700 Golongan II: Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800 Golongan III: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100 Golongan IV: Rp 1.748.100 – Rp 4.957.100 Cara Mengecek Pencairan THR Pensiunan

    Para pensiunan PNS dapat mengecek pencairan THR melalui beberapa cara berikut:

    Website Resmi Taspen – Informasi pencairan dapat diakses melalui situs resmi atau aplikasi PT Taspen. Bank Penyalur – Pengecekan saldo dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, atau aplikasi mobile banking bank terkait. Layanan Digital – Pemerintah dan PT Taspen menyediakan layanan online untuk memudahkan akses informasi pencairan. Kantor Cabang Taspen – Jika mengalami kendala, pensiunan dapat langsung mengunjungi kantor Taspen terdekat.

    Pemerintah mengimbau para pensiunan untuk menunggu pengumuman resmi terkait jadwal pencairan guna memastikan proses berjalan lancar tanpa kendala.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mantan Istri Ahok Veronica Tan Singgung Pernikahan Dini dan Childfree, Ada Ketimpangan

    Mantan Istri Ahok Veronica Tan Singgung Pernikahan Dini dan Childfree, Ada Ketimpangan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menyatakan pemberdayaan perempuan masih menghadapi ketimpangan. Di perkotaan, perempuan lebih sadar akan isu gender dan gaya hidup child-free, sedangkan di pedesaan dan pinggiran kota, kesadaran ini masih rendah.

    Ia menyoroti maraknya pernikahan dini dan keluarga dengan banyak anak di daerah tersebut. Kondisi ini membuat perempuan semakin tidak berdaya, terutama jika kondisi ekonomi mereka lemah.

    “Contoh saja, mungkin di sini ada Jawa Barat ya. Di Tegalwaru saja (Kab. Bogor), kemarin kami bertemu ibu-ibu hamil. Mereka punya anak rata-rata empat dan lima. Kami juga ketemu lagi dengan ibu hamil, menunggu anak ke-13,” katanya dalam Konferensi Nasional Perempuan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Maret 2025.

    Menurutnya, masih ada budaya yang menganggap perempuan di atas 15 tahun yang belum menikah sebagai perawan tua, sehingga rentan melemahkan pemberdayaan perempuan. “Inilah kenapa ketimpangan-ketimpangan terjadi. Saat anak perempuan berumur 15 tahun, lalu ekonomi enggak ada, tetapi anaknya banyak, mereka tidak bisa bersuara untuk dirinya sendiri,” ujarnya.

    Veronica mengusulkan agar partisipasi perempuan ditingkatkan hingga tingkat desa, salah satunya dengan memastikan minimal 50 persen peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah perempuan.

    Konferensi Nasional Perempuan bertema Perempuan Sehat dan Berdaya, Menuju Kesetaraan Global ini diselenggarakan oleh United Nations Population Fund dan Takeda, didukung Kementerian Kesehatan serta Kementerian PPPA.

    Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, menyatakan acara ini juga mendukung perayaan Hari Perempuan Internasional 2025. Ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin menunjukkan nilai dan komitmen kami di dalam organisasi. Jika kita memiliki tempat di mana perempuan diberdayakan, maka akan menjadi tempat yang bagus untuk semua orang,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Supremasi Sipil dan Profesionalisme Militer Tak Bisa Ditawar

    Supremasi Sipil dan Profesionalisme Militer Tak Bisa Ditawar

    PIKIRAN RAKYAT – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memandang perlu adanya penyempurnaan Revisi Undang-Undang (UU) tentang perubahan atas UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI terkait soal kedudukan pada aspek pembinaan dan penggunaan kekuatan.

    Panglima TNI, Agus Subiyanto mengatakan bahwa Tupok TNI dan tugas para angkatan disesuaikan dengan dinamika ancaman serta menegaskan batasan peran untuk menghindari duplikasi dengan lembaga lain.

    Untuk itu, TNI berkomitmen untuk menjaga peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya.

    “TNI memandang bahwa prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental negara demokrasi yang harus dijaga dengan memastikan adanya pemisahan yang jelas antara militer dan sipil,” kata Agus dalam rapat kerja (raker) membahas Revisi Undang-undang (RUU) TNI bersama Komisi I di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.

    Relevansi batas usia pensiun

    Selain itu, Agus juga menyinggung terkait relevansi batas usia pensiun. Dia mengatakan bahwa TNI tetap konsisten mempertahankan keseimbangan antara kesiapan tempur dengan regenerasi kepemimpinan.

    “Harapan hidup rata-rata rakyat Indonesia yang semakin meningkat berdampak pada masa usia pensiun berikut ketentuan peralihannya,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News