Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Bagaimana Rencana Lima Tahun Dorong Pembangunan Komprehensif China?

    Bagaimana Rencana Lima Tahun Dorong Pembangunan Komprehensif China?

    PIKIRAN RAKYAT – Tahun 2025 menandai tahun terakhir untuk implementasi Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025) China. Rencana ini memprioritaskan pembangunan berkualitas tinggi alih-alih target tradisional yang berpusat pada pertumbuhan. Hal ini mencerminkan evolusi prioritas di perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

    Sebagai institusi penting yang mewakili keunggulan unik dari sistem tata kelola nasional China, rencana lima tahun telah berperan penting dalam memajukan pembangunan di semua sektor di negara itu selama beberapa dekade terakhir.

    Dengan pertemuan “Dua Sesi” tahun ini resmi dimulai pada Selasa (4/3), para anggota legislatif nasional dan penasihat politik China akan meninjau pencapaian negara dan menguraikan rencana masa depan. Pertemuan ini juga merupakan kesempatan yang tepat untuk meninjau kembali signifikansi rencana lima tahun China, yakni apa saja rencana lima tahun itu dan bagaimana rencana-rencana tersebut berkontribusi pada kemajuan negara yang luar biasa.

    APA ITU RENCANA LIMA TAHUN?

    Foto menunjukkan prototipe kereta peluru CR450 sedang menjalani uji coba di Beijing, ibu kota China, pada 25 Februari 2025. (Xinhua/Xing Guangli)

    Rencana lima tahun berfungsi sebagai cetak biru yang komprehensif untuk kemajuan ekonomi dan sosial China, yang menguraikan tujuan, strategi, dan prioritas untuk setiap siklus perencanaan.

    Sejak peluncuran Rencana Lima Tahun pertama (1953-1957), rencana-rencana ini tidak hanya mengarahkan pembangunan transformatif China, tetapi juga berevolusi untuk memenuhi tantangan yang berbeda di setiap era.

    Sebagai contoh, Rencana Lima Tahun pertama menekankan pada industri berat dan industrialisasi, Rencana Lima Tahun ketujuh (1986-1990) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, Rencana Lima Tahun kesembilan (1996-2000) memetakan arah menuju kemakmuran moderat, dan Rencana Lima Tahun ke-13 (2016-2020) menekankan pada pencapaian komprehensif dalam membangun masyarakat yang cukup makmur di segala bidang.

    Rencana Lima Tahun ke-14, yang diluncurkan setelah China mencapai target pembangunan masyarakat yang cukup makmur di segala bidang, berfokus pada pembangunan berkualitas tinggi. Mendobrak tradisi, rencana ini tidak menetapkan target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang eksplisit, melainkan memprioritaskan transisi hijau, kemandirian teknologi, kemakmuran bersama, pembangunan regional yang seimbang, serta reformasi yang lebih mendalam dan keterbukaan berstandar tinggi.

    “Rencana-rencana lima tahun awal terutama berfokus pada pembangunan ekonomi, namun seiring berjalannya waktu, kesejahteraan sosial, inovasi teknologi, dan perlindungan lingkungan juga disertakan,” kata Yan Yilong, wakil dekan di Institut Kajian China Kontemporer di Universitas Tsinghua.

    “Saat ini, rencana lima tahun mencakup berbagai bidang yang komprehensif, yang meliputi ekonomi, masyarakat, teknologi, ekologi, dan budaya, mencerminkan pendekatan holistik terhadap pembangunan,” katanya.

    MENGAPA RENCANA LIMA TAHUN BERHASIL DITERAPKAN DI CHINA?

    Kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) yang telah selesai dirakit terlihat di pabrik super Seres Group di Kawasan Baru Liangjiang, Chongqing, China barat daya, pada 7 Juni 2024. (Xinhua/Wang Quanchao)

    Mengedepankan kesinambungan, perencanaan strategis yang berpandangan ke depan, serta implementasi yang efektif, rencana lima tahun memainkan peran penting dalam mentransformasi China dari negara agraris yang tertinggal menjadi raksasa industri global.

    Terlepas dari evolusi prioritas di seluruh 14 rencana lima tahun itu, mulai dari industrialisasi dan reformasi ekonomi hingga keberlanjutan dan inovasi, tujuan besarnya tetap sama, yaitu pembangunan dan kemakmuran nasional.

    Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa sejak Rencana Lima Tahun pertama hingga Rencana Lima Tahun ke-14, tema yang konsisten adalah membangun China menjadi negara sosialis modern.

    Menyebut rencana lima tahun itu sebagai rencana yang “strategis dan fleksibel,” akademisi Inggris Martin Jacques mengatakan bahwa “rencana lima tahun ini sesuai dengan mentalitas bangsa China dan gagasan China tentang berpikir untuk jangka panjang.”

    “Dari perspektif historis, rencana lima tahun berfungsi sebagai penerapan strategi pembangunan nasional China secara bertahap. Masing-masing rencana tersebut berfungsi sebagai pengaturan langkah demi langkah untuk memastikan kesinambungan kebijakan dan keselarasan dengan tujuan strategis jangka panjang,” tutur Yang Yongheng, wakil dekan Institut Perencanaan Pembangunan China di Universitas Tsinghua.

    Selama evolusi rencana lima tahun, dua revisi terminologi dalam judulnya patut diperhatikan. Salah satu revisi itu terlihat pada Rencana Lima Tahun keenam (1981-1985). Istilah “pembangunan sosial” ditambahkan dalam judul dokumen itu bersama frasa “ekonomi nasional”, memperluas cakupannya dan menekankan kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial, serta mencerminkan peralihan menuju pembangunan ekonomi-sosial yang terkoordinasi.

    Revisi lainnya dapat ditemukan pada Rencana Lima Tahun ke-11 (2006-2010). Judul resmi rencana lima tahun itu disebut sebagai guihua alih-alih jihua dalam bahasa Mandarin. Meski keduanya sama-sama bermakna “rencana”, guihua bersifat lebih makroskopis, strategis, dan berorientasi kebijakan dibandingkan dengan jihua.

    Perumusan dan implementasi juga merupakan kunci untuk memastikan keberhasilan rencana-rencana ini. Setelah melakukan eksplorasi selama puluhan tahun, sebuah proses multitahun yang terstandardisasi untuk merumuskan rencana lima tahun telah dibentuk. Proses ini dimulai dengan penilaian jangka menengah atas rencana sebelumnya, termasuk penelitian awal, penyusunan draf, konsultasi, koordinasi antarlembaga, tinjauan pakar, dan persetujuan formal. Semua ini dilakukan untuk memastikan proses yang transparan, konsultatif, dan berbasis bukti, yang mencerminkan prioritas publik sekaligus membentuk konsensus nasional.

    Proyek-proyek besar merupakan pilar inti dalam implementasi rencana-rencana lima tahun. Dari 156 proyek yang dibantu Soviet pada rencana pertama hingga 165 proyek yang diusulkan pada rencana ke-13 dan 102 proyek pada rencana ke-14, lebih dari 1.000 proyek telah membentuk tulang punggung ekonomi China dan menjadi bukti kekuatan sosialisme dengan karakteristik China.

    “China memiliki kapasitas yang kuat untuk mencapai tujuan nasional,” kata Yan, seraya menambahkan bahwa “rencana lima tahun adalah keunggulan unik dari tata kelola China.”

    APA YANG TELAH DICAPAI OLEH RENCANA-RENCANA TERSEBUT?

    Dari masyarakat agraris menjadi perekonomian terbesar kedua di dunia, China telah mencapai keajaiban ganda berupa pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas sosial jangka panjang, dengan semua rencana lima tahun memainkan peran penting.

    Data yang ada cukup menjelaskan semuanya.

    Dalam Rencana Lima Tahun ke-10 (2001-2005), China bergerak naik menjadi perekonomian terbesar keempat di dunia. Dalam rencana ke-11 setelahnya, China menyalip Jerman dan Jepang, mengamankan posisi kedua secara global. Di penghujung periode rencana ke-13 pada 2020, PDB China telah melewati ambang 100 triliun yuan (1 yuan = Rp2.255) atau setara 13,7 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp16.371) dengan kurs saat ini. Sejak 2021, tahun dimulainya rencana ke-14, PDB per kapita China tetap berada di atas 12.000 dolar AS per tahun.

    Pengentasan kemiskinan dapat dijadikan sebagai contoh. Program ini telah dimasukkan ke dalam agenda sejak rencana ketujuh. Selama beberapa dekade terakhir, China telah membebaskan 800 juta orang dari belitan kemiskinan, yang mencakup lebih dari 70 persen dari pengentasan kemiskinan global, memenuhi target Agenda Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2030 lebih cepat dari jadwal.

    Selain itu, China telah mencapai 126 indikator lebih cepat dari jadwal untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030, menurut laporan PBB.

    Pola China dalam menggunakan rencana-rencana semacam itu untuk mendorong pembangunan telah muncul sebagai sebuah model alternatif untuk tata kelola yang efektif bagi negara-negara di dunia berkembang.

    Mengakui bahwa kekuatan dan keberhasilan rencana-rencana lima tahunan sebelumnya dapat menjadi landasan bagi rencana-rencana di masa mendatang, sementara kelemahan dan kekurangan dianalisis dan ditangani dengan cermat, Melaku Mulualem, seorang peneliti senior di bidang diplomasi dan hubungan internasional di Institut Urusan Luar Negeri Ethiopia, menuturkan bahwa melakukan evaluasi komprehensif setiap lima tahun adalah praktik yang patut ditiru.

    Terinspirasi oleh keberhasilan China, banyak negara berkembang telah mengikuti jejak China dengan mengembangkan strategi jangka menengah hingga panjang, dengan negara-negara seperti Polandia, Ethiopia, dan Tanzania bahkan telah mengundang sejumlah institusi China untuk membantu dalam konsultasi perencanaan mereka, tulis Yin Jun, seorang peneliti di Universitas Peking, dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan dari Rencana Lima Tahun ke-1 hingga ke-14” (A Review from the 1st to 14th Five-Year Plan).

    “Perencanaan dibicarakan di banyak negara, tetapi China berhasil melakukannya dengan cara yang menurut saya belum pernah dilakukan oleh negara lain,” kata Jacques, seraya menambahkan bahwa negara-negara lain dapat memetik pelajaran dari China di bidang ini untuk menyusun kebijakan mereka sendiri.  Selesai. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Truk Ekspedisi Terbakar di Tol Kanci-Pejagan, Kerugian Mencapai Rp400 Juta

    Truk Ekspedisi Terbakar di Tol Kanci-Pejagan, Kerugian Mencapai Rp400 Juta

    PIKIRAN RAKYAT – Sebuah truk boks berplat nomor D 9039 VD terbakar di Jalan Tol Kanci-Pejagan, Cirebon, Jawa Barat. Petugas gabungan yang dibentuk langsung melakukan penanganan di KM 220.800 Jalur A pada Minggu malam, 9 Maret 2025.

    Kecelakaan tunggal yang melibatkan truk pengangkut belanjaan online ini hangus dilahap si jago merah dan menyebabkan kerugian hingga Rp400 juta.

    Kepala Satlantas Polresta Cirebon Kompol Mangku Anom Sutresno menjelaskan bahwa peristiwa terjadi sekitar pukul 20.35 WIB. Saat itu truk tersebut melaju dari arah Jakarta Menuju Jawa Tengah (Malang).

    “Truk tersebut membawa barang ekspedisi yang diduga berisi cairan mudah terbakar. Api muncul di bagian belakang kendaraan,” jelas Mangku dikutip Pikiran Rakyat dari ANTARA News pada 10 Maret 2025.

    Awalnya supir truk menyadari adanya kepulan asap dari bagian belakang body truk. Karena merasa ada sesuatu yang janggal, kemudian ia menepikan mobilnya di bahu jalan. Saat boks dibuka untuk diperiksa, ternyata api sudah membesar dan menghanguskan isi truk. Kemudian supir truk langsung membuat laporan kepada petugas tol.

    Adapun Mangku juga menyebutkan bahwa tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini.

    Kobaran api yang membakar kendaraan berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di ruas tol tersebut.

    “Posisi akhir truk tersebut tetap normal di bahu jalan menghadap timur,” tambah Mangku dikutip dari ANTARA News.

    Setelah api berhasil dipadamkan, petugas kepolisian menyambangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan para saksi.

    Unit Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Kanci-Pejagan bertanggung jawab menangani kasus ini dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan mendalam terkait kasus ini.

    Atas kejadian ini, pihaknya memberikan imbauan kepada pengemudi dan perusahaan-perusahaan terkait untuk lebih berhati-hati, terutama saat membawa muatan yang berpotensi terbakar guna menghindari insiden serupa.***(Rahmita Adinda_Unpad)

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BRI Hadirkan Mudik Gratis 2025, Ribuan Warga Bisa Pulang Tanpa Biaya

    BRI Hadirkan Mudik Gratis 2025, Ribuan Warga Bisa Pulang Tanpa Biaya


    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali berpartisipasi dalam program Mudik Bersama BUMN 2025 bertema “Mudik Aman Sampai Tujuan”. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan kebijakan pro rakyat, khususnya dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Sebagai bagian dari agenda tahunan menyambut Hari Raya Idul Fitri, tahun ini BRI Group akan memberangkatkan 8.482 pemudik dengan 170 bus ke berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Rinciannya, BRI mengakomodasi 5.000 pemudik dengan 100 bus, sementara itu anak perusahaannya, PNM akan melayani 282 pemudik dengan 6 bus, dan Pegadaian menyiapkan 64 bus untuk 3.200 pemudik.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan bahwa keikutsertaan BRI dalam program ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung mobilitas masyarakat agar bisa merayakan Lebaran bersama keluarga dengan aman dan nyaman.

    “Kami ingin memastikan masyarakat dapat mudik tanpa kendala transportasi. Program ini bukan sekadar inisiatif tahunan, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan BRI dalam memberikan manfaat social value bagi masyarakat,” ujar Supari.

    Bahkan, komitmen ini pun mendapatkan respons yang luar biasa dari masyarakat, terbukti dari tingginya animo pendaftar, di mana total pendaftar mencapai tiga kali lipat dari kuota yang tersedia.

    Sebagai program yang inklusif, tahun ini pemudik yang difasilitasi BRI Group berasal dari berbagai kelompok, seperti diantaranya klaster usaha tempe, komunitas Starling dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, terdapat pula AgenBRILink dari berbagai wilayah seperti Kramat Jati, Bekasi, Pondok Gede, Rasio Dalam, Pasar Minggu, Tebet, Kp Melayu, dan Depok.

    Dalam program ini, BRI telah menyiapkan sejumlah rute utama yang akan mengantarkan para pemudik ke berbagai rute utama, yang meliputi Jakarta – Yogyakarta (via Jalur Selatan), Jakarta – Wonogiri (via Tol Transjawa), Jakarta – Surabaya/Madura (via Tol Transjawa), dan Palembang – Bandar Lampung.

    Adapun, dukungan BRI dalam program mudik telah terbukti pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, BRI berhasil memberangkatkan 4.608 pemudik dengan 92 armada bus. Sementara itu, dari sisi anak perusahaan seperti Pegadaian memfasilitasi 2.532 pemudik dengan 54 bus, dan PNM mengakomodasi 250 pemudik dengan 5 bus. Secara keseluruhan, BRI Group telah memfasilitasi 7.390 pemudik dengan total 151 armada bus.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan laporan Kementerian BUMN, 78 perusahaan BUMN telah siap menyambut dan melayani dengan target 100.000 pemudik yang terbagi ke dalam tiga moda transportasi yaitu 1.360 Unit Bus (kapasitas 67.000 pemudik), 90 Rangkaian Kereta Api (kapasitas 28.000 pemudik), 26 Unit Kapal Laut (kapasitas 5.000 pemudik) dengan tujuan lebih dari 200 Kota/Kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    Dalam Konferensi Pers Mudik Bersama BUMN 2025 di Jakarta, Menteri BUMN RI Erick Thohir menjelaskan Kementerian BUMN siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan pro rakyat dalam menghadapi masa mudik Lebaran 2025.

    “Mudik Bersama BUMN telah menjadi agenda rutin BUMN, hal ini sebagai wujud komitmen BUMN untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kita terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat”, ujar Erick. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tok! Prabowo Pastikan THR PNS, TNI, Polri 100 Persen, Simak Rinciannya

    Tok! Prabowo Pastikan THR PNS, TNI, Polri 100 Persen, Simak Rinciannya

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo memastikan THR PNS, TNI, dan Polri cair 100 persen. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 11 Maret 2025.

    “THR akan dibayar 2 minggu sebelum hari raya Idul Fitri mulai dicairkan hari Senin, 17 Maret 2025, sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2025,” ujarnya.

    “THR dan gaji ke-13 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan daerah termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI dan pori para hakim serta pensiunan dengan jumlah total 9,4 juta penerima,” katanya.

    Bagi para Pensiunan, jumlah Tunjangan Hari Raya yang didapatkan adalah sebesar uang pensiunan bulanan. Berapa nominal THR bagi PNS dan pensiunan? Simak selengkapnya:

    Besaran THR ASN 2025

    THR pimpinan dan anggota lembaga non-struktural

    (a) Ketua/Kepala: Rp26.299.000
    (b) Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp24.721.200
    (c) Sekretaris: Rp23.420.250
    (d) Anggota: Rp23.420.250

    THR pegawai non-ASN pada lembaga non-struktural

    (a) Eselon I: Rp20.738.550
    (b) Eselon II: Rp16.262.400
    (c) Eselon III: Rp11.535.300
    (d) Eselon IV: Rp8.844.150

    THR pegawai berdasarkan pendidikan dan masa kerja

    Pendidikan SD/SMP/Sederajat

    (a) Masa kerja kurang dari/sama dengan 10 tahun: Rp3.571.050
    (b) Masa kerja 10–20 tahun: Rp3.866.100
    (c) Masa kerja di atas 20 tahun: Rp4.210.500

    Pendidikan SMA/Diploma I

    (a) Masa kerja kurang dari/sama dengan 10 tahun: Rp4.089.750
    (b) Masa kerja 10–20 tahun: Rp4.456.200
    (c) Masa kerja di atas 20 tahun: Rp4.884.600

    Pendidikan Diploma II/Diploma III

    (a) Masa kerja kurang dari/sama dengan 10 tahun: Rp4.573.800
    (b) Masa kerja 10–20 tahun: Rp4.971.750
    (c) Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.436.900

    Pendidikan Strata I/Diploma IV

    (a) Masa kerja kurang dari/sama dengan 10 tahun: Rp5.492.550
    (b) Masa kerja 10–20 tahun: Rp5.967.150
    (c) Masa kerja di atas 20 tahun: Rp6.521.550

    Pendidikan Strata II/Strata III

    (a) Masa kerja kurang dari/sama dengan 10 tahun: Rp6.470.100
    (b) Masa kerja 10–20 tahun: Rp6.964.650
    (c) Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.542.150 Besaran THR Pensiunan ASN 2025

    Pensiunan ASN Golongan I

    (a) Ia: Rp1.748.100 – Rp1.962.200
    (b) Ib: Rp1.748.100 – Rp2.077.300
    (c) Ic: Rp1.748.100 – Rp2.165.200
    (d) Id: Rp1.748.100 – Rp2.256.700

    Pensiunan ASN Golongan II

    (a) IIa: Rp1.748.100 – Rp2.833.900
    (b) IIb: Rp1.748.100 – Rp2.953.800
    (c) IIc: Rp1.748.100 – Rp3.078.700
    (d) IId: Rp1.748.100 – Rp3.208.800

    Pensiunan ASN Golongan III

    (a) IIIa: Rp1.748.100 – Rp3.558.600
    (b) IIIb: Rp1.748.100 – Rp3.709.200
    (c) IIIc: Rp1.748.100 – Rp3.866.100

    Pensiunan ASN Golongan IV

    (a) IVa: Rp1.748.100 – Rp4.200.000
    (b) IVb: Rp1.748.100 – Rp4.377.800
    (c) IVc: Rp1.748.100 – Rp4.562.900
    (d) IVd: Rp1.748.100 – Rp4.755.900
    (e) IVe: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Demikian info THR PNS, TNI, dan Polri yang akan dicairkan sebagaimana penjelasan Presiden Prabowo malam ini, Selasa 11 Maret 2025. Tunjangan Hari Raya juga akan didapatkan para Pensiunan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Aturan Libur Lebaran Anak Sekolah Terbaru 2025, Lengkap dengan Cuti Bersama dan Idul Fitri

    Aturan Libur Lebaran Anak Sekolah Terbaru 2025, Lengkap dengan Cuti Bersama dan Idul Fitri

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah resmi mengumumkan aturan terbaru terkait libur Lebaran 2025 untuk anak sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan agama. Perubahan ini diresmikan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri.

    Berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal libur, cuti bersama, dan alasan di balik perpanjangan waktu liburan tahun ini.

    Aturan Libur Lebaran Anak Sekolah Terbaru 2025

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan perubahan jadwal libur Lebaran 2025 yang sudah disepakati bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

    “Tinggal menunggu tanda tangan Surat Edaran Bersama 3 Menteri,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 4 Maret 2025.

    Abdul Mu’ti menjelaskan, perubahan ini mempertimbangkan arahan dari Menteri Perhubungan dan Menteri PANRB terkait kebijakan work from anywhere (WFA), serta saran dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono agar WFA diberlakukan mulai H-7 Lebaran.

    Menurut aturan baru, pembelajaran mandiri di rumah berakhir pada 5 Maret 2025. Kemudian, murid kembali belajar di sekolah, madrasah, atau satuan pendidikan keagamaan mulai 6 hingga 20 Maret 2025.

    Selanjutnya, jadwal libur Idul Fitri ditetapkan sebagai berikut:

    21 – 28 Maret 2025: Libur Idul Fitri bagi sekolah dan madrasah 2 – 8 April 2025: Libur lanjutan Idul Fitri 9 April 2025: Kembali masuk sekolah Alasan Perpanjangan Libur Lebaran 2025

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan alasan di balik perpanjangan libur Lebaran 2025. Awalnya, libur direncanakan dimulai pada 24 Maret 2025, tetapi akhirnya dimajukan menjadi 21 Maret 2025.

    “Kami memang mengusulkan supaya memberi waktu lebih panjang masa liburan ini karena madrasah liburnya lebih, ada hari Jumat, Sabtu, makanya kami ubah itu menjadi tanggal 21 Maret 2025,” tuturnya pada Selasa, 11 Maret 2025.

    Nasaruddin Umar menambahkan bahwa perpanjangan ini bertujuan memperpanjang rentang waktu perjalanan mudik.

    “Dengan demikian rentang perjalanan mudik ini nanti akan lebih panjang, kurang lebih 20 hari,” katanya.

    Nasaruddin Umar juga berharap perpanjangan libur ini membantu masyarakat menghindari kemacetan saat mudik.

    “Jadi bisa lebih panjang untuk masyarakat, bisa dipakai untuk mengurai kemacetan yang bisa terjadi,” ucapnya.

    Daftar Cuti Bersama Lebaran 2025

    Cuti bersama Lebaran 2025 diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB. Berikut jadwal cuti bersama:

    Rabu, 2 April 2025 Kamis, 3 April 2025 Jumat, 4 April 2025 Sabtu, 7 April 2025 Libur Nasional Idul Fitri 2025

    Berdasarkan SKB 3 Menteri, hari libur nasional Idul Fitri 2025 jatuh pada:

    Senin, 31 Maret 2025 Selasa, 1 April 2025

    Libur ini juga berdekatan dengan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947, yang jatuh pada:

    Jumat, 28 Maret 2025: Cuti bersama Nyepi Sabtu, 29 Maret 2025: Hari Suci Nyepi Kebijakan Work From Anywhere (WFA) PNS dan PPPK

    PNS dan PPPK juga diberi kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025.

    Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No 2 Tahun 2025. Penyesuaian ini bertujuan mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy menyatakan bahwa sinergi antar kementerian dalam mengatur jadwal libur ini bertujuan menciptakan mudik yang aman dan lancar.

    “Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan dukungan dari Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Dalam Negeri, serta Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menerbitkan surat edaran ini. Langkah ini menunjukkan sinergi yang kuat antarkementerian dalam mewujudkan mudik Lebaran yang aman, nyaman, serta lancar bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Dudy di Jakarta, Rabu 5 Maret 2025.

    Dengan aturan terbaru ini, diharapkan libur Lebaran 2025 berjalan lebih tertib, dan masyarakat bisa menikmati waktu berkumpul bersama keluarga dengan lebih nyaman. Selamat menikmati liburan Lebaran 2025 bersama keluarga tercinta!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Donald Trump Sebut Menguasai Greenland Penting untuk Perdamaian Dunia

    Donald Trump Sebut Menguasai Greenland Penting untuk Perdamaian Dunia

    PIKIRAN RAKYAT – Selasa, 4 Maret 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan menghalalkan segala cara untuk menguasai wilayah Greenland.

    Trump menegaskan menguasai wilayah tersebut penting untuk menjaga keamanan nasional dan keamanan internasional.

    “Kami membutuhkan Greenland demi keamanan nasional dan bahkan keamanan internasional,” ujarnya di hadapan sidang gabungan kongres.

    Menariknya, meskipun ingin menguasainya, Trump menyebut bahwa warga wilayah yang saat ini menjadi bagian Denmark ini berhak menentukan sendiri masa depannya Bila bergabung dengan Amerika Serikat, presiden yang menggantikan Joe Biden ini akan senang menyambutnya.

    “Dan jika Anda memilihnya (bergabung dengan AS), kami akan menyambut Anda sebagai bagian dari Amerika Serikat,” katanya.

    Sementara itu, berdasarkan survei, 85% warga wilayah seluas 2,1 juta kilometer persegi menolak bergabung dengan Amerika Serikat. Baik Denmark maupun pemerintah daerah otonomi tersebut pun telah menegaskan menolak menjual wilayah kepada pemerintah AS.

    Greenland menjadi pulau terbesar di dunia Wilayah ini dihuni 56.000 orang. Saat ini, berstatus otonomi khusus sehingga berhak menentukan pemerintahan sendiri. Namun, tetap menjadi bagian dari wilayah Denmark.

    Pada tahun 1953, ditetapkan sebagai distrik Denmark. Selain berhak menentukan pemerintahan daerahnya sendiri, ada dua perwakilan di parlemen Denmark.

    Kebijakan Trump yang ingin menjadikannya sebagai negara bagian ke-51 membingungkan sejumlah pengamat. Sebagian pengamat pun mempertanyakan urgensi memiliki area yang berjarak 13 mil dari Kanada ini.

    Sementara itu, sejumlah pengamat berpendapat bahwa Trump akan menempatkan pasukan militer di wilayah tersebut. Tujuannya untuk menguasai Kutub Utara.

    Presiden Donald Trump, hingga saat ini, belum mengkomunikasikan penyebab sesungguhnya perlu menguasainya. Namun, sejumlah pengamat telah memprediksikannya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mendes Yandri Didesak Mundur, PAN: Hak Prerogative Presiden

    Mendes Yandri Didesak Mundur, PAN: Hak Prerogative Presiden

    PIKIRAN RAKYAT – Yandri Susanto didesak mundur dari Menteri Desa karena diduga telah cawe-cawe dan menyalahgunakan kekuasaan serta jabatannya pada Pilkada Serang, Provinsi Banten.

    Ketua DPP Partai Amanat Nasional atau PAN Saleh Partaonan Daulay beranggapan sebagai hak prerogative presiden.

    “Jadi tidak campur bahu dengan masalah ini. Apa itu hak prerogative presiden? Presiden memiliki kewenangan untuk lakukan evaluasi terhadap seluruh para anggota kabinetnya,” ujar Saleh di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis 6 Maret 2025. 

    “Bukan hanya saudara Yandri Susanto tapi seluruh anggota kabinet yang sekarang sedang bekerja di kabinetnya Pak Prabowo,” lanjutnya.

    Saleh mengatakan, sejauh ini partai menilai kinerjanya Yandri baik. Menghabiskan waktu untuk turun ke desa-desa.

    “Jadi tidak mungkin kita mencampur adukan sesuatu yang menurut saya tidak berkorelasi sama sekali. Apalagi kan tuduhannya karena ikut intervensi dalam Pilkada serang. Kami menilai bahwa beliau tidak ikut intervensi itu,” ucapnya.

    Merujuk putusan Mahkamah pada perkara nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, Yandri terbukti melakukan cawe-cawe untuk memenangkan calon Bupati Serang yang tidak lain adalah istrinya sendiri, Ratu Rachma Zakiyah.

    Dalam putusan itu, Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pemenangan istrinya di pilkada Serang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banjir Ancam 11 Juta Warga Jakarta, Pemerintah Harus Tegas Hentikan Penerbitan Izin

    Banjir Ancam 11 Juta Warga Jakarta, Pemerintah Harus Tegas Hentikan Penerbitan Izin

    PIKIRAN RAKYAT – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor sedang mengambil langkah strategis untuk menangani masalah perizinan dan dampak banjir yang sering terjadi. Hal ini disampaikan saat ia melakukan survei di Bogor Selatan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq serta Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan, pada Kamis (6/3/2025).

    Rudy menjelaskan, beberapa menteri yang hadir melakukan survei di sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor.

    Banjir mengepung Kota Bekasi pada Selasa, 4 Maret 2025.

    “Beberapa hari lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati telah mencabut pendelegasian kewenangan terkait beberapa perizinan yang sebelumnya diserahkan ke masing-masing SKPD. Kini kewenangan ini dikembalikan ke Kepala Daerah untuk dievaluasi bersama,” ungkap Rudy.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan menghentikan sementara penerbitan izin agar evaluasi bisa dilakukan lebih cermat.

    Rudy juga menyatakan bahwa rapat koordinasi dengan pihak terkait sedang digelar untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut bagi lokasi-lokasi yang telah disurvei.

    “Kita ingin memastikan kebijakan yang ada selaras dengan langkah pemerintah pusat, sekaligus mengevaluasi seluruh kebijakan yang berlaku,” kata Rudy.

    Tindak yang langgar aturan

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak bangunan yang melanggar aturan. “Kami akan mengevaluasi dan mengoreksi tata ruang serta menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas perubahan fungsi lahan yang terjadi,” tegasnya.

    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan adanya indikasi pidana terkait dampak lingkungan akibat aktivitas di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menuntut pertanggungjawaban pidana atas kerugian akibat banjir serta menyelidiki dampak pembangunan yang menyebabkan bencana tersebut.

    “Ini sudah terjadi berulang kali. Alam telah mengkalibrasi, dan jika kita terus melanggar aturan, bencana seperti ini akan terus terjadi, bahkan bisa menelan korban jiwa,” terangnya.

    Menurutnya, analisis mendalam sedang dilakukan terkait penggunaan lahan di kawasan hulu DAS Ciliwung, yang mencakup 15.000 hektar dari total 38.500 hektar wilayah DAS. Saat ini, segmen hulu menjadi perhatian utama karena perubahan tata ruang yang tidak sesuai peruntukan.

    Lintas pemerintah

    Menteri Koordinator Pangan, Zulfikli Hasan, menambahkan bahwa langkah korektif ini melibatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta kementerian terkait.

    Dalam prosesnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi kawasan kritis dan memastikan setiap langkah tidak membebani satu pihak saja.

    “Pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, meminta kami terus bekerja keras. Kami tidak boleh lelah, karena bencana ini berdampak langsung pada lebih dari 11 juta penduduk Jakarta. Jika kawasan ini tidak segera diamankan, korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar bisa terjadi,” imbuhnya.

    Pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah pusat berkomitmen mengevaluasi tata ruang dan perizinan di kawasan DAS Ciliwung.

    Penyegelan bangunan ilegal dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang akan dilakukan untuk mencegah bencana lebih lanjut. Pemerintah juga akan melibatkan semua pihak terkait untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rumah Ridwan Kamil Digeledah, KPK Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi BJB

    Rumah Ridwan Kamil Digeledah, KPK Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi BJB

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidikan kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) masih berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Sekitar lima orang (tersangka),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin, 10 Maret 2025.

    Namun, Tessa belum mengungkap identitas para tersangka. Ia menyatakan bahwa nama-nama tersebut akan diumumkan secara resmi dalam pekan ini.

    “Nanti pastinya rekan-rekan akan tahu pada saat perkara ini dirilis di hari Kamis atau hari Jumat nanti,” ujarnya.

    KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil

    Sebagai bagian dari penyidikan, KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan penggeledahan tersebut.

    “Betul (rumah Ridwan Kamil digeledah KPK) terkait perkara BJB,” kata Setyo Budiyanto kepada wartawan.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga mengonfirmasi penggeledahan itu. Namun, ia belum bisa memastikan barang bukti yang disita karena prosesnya masih berlangsung.

    “Belum update, mungkin masih berlangsung (penggeledahan),” ucap Fitroh.

    Sebelumnya, Setyo Budiyanto menyatakan KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Namun, ia tidak menyebutkan kapan surat itu diterbitkan.

    Menanggapi kabar bahwa kasus ini akan ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) lain, Setyo menyatakan bahwa hal itu akan dikoordinasikan oleh Direktur Penyidikan dan Kasatgas. Namun, ia belum memastikan apakah kasus ini bisa ditangani bersama APH lain.

    “Karena kami sudah menerbitkan surat penyidikan, kalau ada APH lain yang melakukan itu nanti tugasnya Direktur Penyidikan dan Kasatgas untuk melakukan koordinasi,” jelas Setyo.

    Setyo juga belum mengonfirmasi jumlah tersangka. Ia hanya menegaskan bahwa identitas mereka akan diumumkan setelah ada tindak lanjut dari penyidik atau direktur penyidikan.

    “Ya kalau terhadap tindak lanjut terhadap penanganannya pascadilakukan rilis terkait penentuan terhadap perkara tersebut, ya jadi kewenangan dari penyidik dan direktur atau deputi kapan akan dilakukan tindak lanjutnya,” tambahnya.

    KPK Akan Usut Tuntas Kasus BJB

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan pihaknya sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam penempatan dana iklan oleh BJB. Menurutnya, kasus ini telah diajukan untuk naik ke tahap penyidikan.

    “Apakah sudah naik sidik? Sepengetahuan saya ini sudah kita ajukan. Jadi nanti kita cek lagi. Karena kenapa? Karena sekarang kebijakannya setelah naik penyidikan langsung di konpers,” kata Asep kepada wartawan, Kamis, 27 Februari 2025.

    Asep juga mengakui ada beberapa kasus yang belum diumumkan ke publik, termasuk perkara BJB. Hal ini karena tim Satuan Tugas (Satgas) Kedeputian Penindakan KPK sedang bertugas di luar kota.

    “Saat ini Satgas yang bersangkutan itu sedang ada di luar kota. Jadi kita perlu membuat bahan rilisnya. Jadi ditunggu saja,” ujar Asep.

    KPK menemukan indikasi korupsi dalam penempatan dana iklan oleh BJB dan telah menetapkan sejumlah tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, nilai dana iklan yang ditempatkan BJB mencapai sekitar Rp100 miliar. Diduga ada penggelembungan anggaran (mark up) dalam prosesnya, yang menyebabkan kerugian keuangan negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • UI Membela Gelar Doktor dan Disertasi Bahlil: Tuntutan Pembatalan Tidak Tepat

    UI Membela Gelar Doktor dan Disertasi Bahlil: Tuntutan Pembatalan Tidak Tepat

    PIKIRAN RAKYAT – Polemik disertasi Bahlil Lahadalia masih berlanjut. Kampus tempatnya belajar Doktoral atau S3, Universitas Indonesia (UI), buka suara melalui Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional, Arie Afriansyah, pada Selasa 12 Maret 2025.

    Sebelumnya, publik menuntut karya tulis akhir Bahlil dibatalkan karena Dewan Guru Besar atau DGB UI menuntut hal tersebut karena empat alasan. Di antaranya adalah tidak jujur secara akademik, ada pelanggaran standar akademik, perlakuan istimewa dalam proses akademi, dan konflik kepentingan antara mahasiswa bersangkutan dengan promotor dan kopromotornya.

    UI membela disertasi Bahlil

    Kampus UI menyatakan karya disertasi Bahlil Lahadalia tidak perlu dibatalkan. Pasalnya itu merupakan keputusan empat organ utama Universitas Indonesia yaitu Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar UI.

    “Keputusan ini (tidak membatalkan disertasi Bahlil) BUKAN keputusan Rektor sendirian. Tuntutan agar disertasi dibatalkan TIDAK TEPAT. Walaupu pada periode sebelumnya, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) melakukan promosi doktor, empat organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan revisi disertasi,” ujar Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional, Arie Afriansyah.

    “Artinya, empat organ UI telah secara eksplisit menyatakan bahwa mahasiswa tersebut belum dapat diterima disertasinya sebagai dokumen pendukung kelulusan. Bila disertasi belum diterima dan dinyatakan sah, bagaimana mungkin disertasi tersebut dibatalkan?” katanya dalam rilis yang diterima Pikiran-rakyat.com.

    UI membela kelulusan dan gelar Bahlil

    Setali tiga uang, kelulusan dan gelar Doktor Bahlil juga tidak tepat untuk dibatalkan menurut UI. Alasannya adalah disertasi belum diterima oleh empat organ UI yang menandakan mahasiswa belum lulus. Keputusannya adalah kelulusannya ditunda dengan cara menunda yudisium sampai revisi selesai.

    “Adapun tuntutan pembatalan gelar mahasiswa yang bersangkutan juga TIDAK RELEVAN. Mahasiswa tersebut justru dinyatakan oleh empat organ UI BELUM dapat lulus dan BELUM mendapatkan ijazahnya,” ujarnya.

    Rilis pers UI tentang gelar Doktor Bahlil dan disertasinya yang tidak tepat untuk dibatalkan. Kolase UI dan ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom

    UI memutuskan memberikan pembinaan karena sebagai lembaga pendidikan, tugasnya adalah meningkatkan kualitas dan perubahan perilaku, tidak hanya menghukum perilaku tidak etis. Bentuk pembinaannya adalah peningkatan kualitas disertasi dan tambahan syarat publikasi ilmiah.

    “Rektor sangat terbuka terhadap pertanyaan, masukan, dan kritik. Bagi yang tidak memahami mengenai mekanisme pengambilan keputusan empat organ UI dan ingin bertanya, Rektor UI membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut secara langsung. Ruangan Rektor teka untuk siapa saja yang ingin berdiskusi,” ujarnya.

    Demikian keputusan UI terkait tuntutan disertasi dan gelar Doktor Bahlil dibatalkan. Menurut Universitas Indonesia, hal itu tidak tepat karena kampus memberikan pembinaan terhadap mahasiswa bersangkutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News