Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Mantan Istri Ahok Veronica Tan Singgung Pernikahan Dini dan Childfree, Ada Ketimpangan

    Mantan Istri Ahok Veronica Tan Singgung Pernikahan Dini dan Childfree, Ada Ketimpangan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menyatakan pemberdayaan perempuan masih menghadapi ketimpangan. Di perkotaan, perempuan lebih sadar akan isu gender dan gaya hidup child-free, sedangkan di pedesaan dan pinggiran kota, kesadaran ini masih rendah.

    Ia menyoroti maraknya pernikahan dini dan keluarga dengan banyak anak di daerah tersebut. Kondisi ini membuat perempuan semakin tidak berdaya, terutama jika kondisi ekonomi mereka lemah.

    “Contoh saja, mungkin di sini ada Jawa Barat ya. Di Tegalwaru saja (Kab. Bogor), kemarin kami bertemu ibu-ibu hamil. Mereka punya anak rata-rata empat dan lima. Kami juga ketemu lagi dengan ibu hamil, menunggu anak ke-13,” katanya dalam Konferensi Nasional Perempuan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Maret 2025.

    Menurutnya, masih ada budaya yang menganggap perempuan di atas 15 tahun yang belum menikah sebagai perawan tua, sehingga rentan melemahkan pemberdayaan perempuan. “Inilah kenapa ketimpangan-ketimpangan terjadi. Saat anak perempuan berumur 15 tahun, lalu ekonomi enggak ada, tetapi anaknya banyak, mereka tidak bisa bersuara untuk dirinya sendiri,” ujarnya.

    Veronica mengusulkan agar partisipasi perempuan ditingkatkan hingga tingkat desa, salah satunya dengan memastikan minimal 50 persen peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah perempuan.

    Konferensi Nasional Perempuan bertema Perempuan Sehat dan Berdaya, Menuju Kesetaraan Global ini diselenggarakan oleh United Nations Population Fund dan Takeda, didukung Kementerian Kesehatan serta Kementerian PPPA.

    Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, menyatakan acara ini juga mendukung perayaan Hari Perempuan Internasional 2025. Ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin menunjukkan nilai dan komitmen kami di dalam organisasi. Jika kita memiliki tempat di mana perempuan diberdayakan, maka akan menjadi tempat yang bagus untuk semua orang,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Supremasi Sipil dan Profesionalisme Militer Tak Bisa Ditawar

    Supremasi Sipil dan Profesionalisme Militer Tak Bisa Ditawar

    PIKIRAN RAKYAT – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memandang perlu adanya penyempurnaan Revisi Undang-Undang (UU) tentang perubahan atas UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI terkait soal kedudukan pada aspek pembinaan dan penggunaan kekuatan.

    Panglima TNI, Agus Subiyanto mengatakan bahwa Tupok TNI dan tugas para angkatan disesuaikan dengan dinamika ancaman serta menegaskan batasan peran untuk menghindari duplikasi dengan lembaga lain.

    Untuk itu, TNI berkomitmen untuk menjaga peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya.

    “TNI memandang bahwa prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental negara demokrasi yang harus dijaga dengan memastikan adanya pemisahan yang jelas antara militer dan sipil,” kata Agus dalam rapat kerja (raker) membahas Revisi Undang-undang (RUU) TNI bersama Komisi I di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.

    Relevansi batas usia pensiun

    Selain itu, Agus juga menyinggung terkait relevansi batas usia pensiun. Dia mengatakan bahwa TNI tetap konsisten mempertahankan keseimbangan antara kesiapan tempur dengan regenerasi kepemimpinan.

    “Harapan hidup rata-rata rakyat Indonesia yang semakin meningkat berdampak pada masa usia pensiun berikut ketentuan peralihannya,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ketua DPR RI Soroti Kasus MinyaKita: BPOM Perlu Terlibat

    Ketua DPR RI Soroti Kasus MinyaKita: BPOM Perlu Terlibat

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus kecurangan distribusi MinyaKita, mulai dari pengurangan takaran hingga adanya peredaran MinyaKita palsu di pasaran. 

    Puan menilai adanya praktik oplosan hingga pengurangan takaran MinyaKita terjadi karena kurangnya pengawasan.

    “Kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat,” kata Puan, Jumat, 14 Maret 2025.

    “Jika pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun,” lanjutnya.

    Puan pun meminta pihak penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita. Dia juga ingin keadilan bagi kebutuhan masyarakat dijunjung tinggi dan mendorong penegak hukum untuk mengusut seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik kecurangan terjadi.

    “Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan,” tuturnya.

    Untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi, Puan juga meminta Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan BPOM agar ikut terlibat dalam pengawasan dan inspeksi secara berkala. Peredaran MinyaKita palsu dikhawatirkan akan berdampak kepada kesehatan masyarakat.

    “BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan di semua lini produksi dan distribusi. Termasuk harus juga dicek merek-merek minyak goreng lainnya. Dan tentunya DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak dirugikan lagi,” tuturnya.

    Selain itu, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan diingatkan untuk membuat sistem pemantauan yang lebih transparan. Dengan begitu, kata Puan, setiap rantai distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan ketat.

    “Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mengantisipasi praktik-praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perkuat Wisata Belanja Indonesia dengan Program ‘Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2025’

    Perkuat Wisata Belanja Indonesia dengan Program ‘Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2025’

    PIKIRAN RAKYAT – Wisata belanja merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk membeli barang atau jasa di suatu tempat. Hal ini bisa menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan sebagai perpaduan antara belanja dan rekreasi.

    Widiyanti Putri Wardhana selaku Menteri Pariwisata menyatakan bahwa adanya program nasional berupa “Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2025” akan memperkuat wisata belanja di Indonesia.

    “Kami mengapresiasi penyelenggaraan program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2025, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan konsumsi domestik, memperkuat sektor retail, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Widiyanti.

    Program ini menawarkan program belanja yang menarik yaitu dengan terdapat diskon hingga 70 persen di mal, pusat perbelanjaan, serta berbagai gerai.

    Acara BINA akan dimulai 14 hingga 30 Maret 2025 dan yang ikut acara ini adalah para anggota dari Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) yang ada di stasiun maupun bandara di seluruh Indonesia.

    Program Bina Lebaran terdiri atas program belanja di mal dengan berbagai macam produk makanan dan minuman di kafe dan restoran, bahan pokok, fesyen, elektronik, sampai dengan kebutuhan harian juga tersedia.

    Dimeriahkan Bazar Ramadan Bina di mal untuk produk UMKM dan merek lokal. Transaksi ditargetkan untuk dapat mencapai Rp36,3 triliun selama program ini berlangsung.

    Pemerintah menyelenggarakan program ini merupakan salah satu kebijakan stimulus ekonomi yang dipersiapkan. Hal ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat dan pada akhirnya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    Program ini sangat menekankan pada pentingnya sinergi dari sektor perdagangan dan pariwisata untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

    Optimistis akan lancarnya program BINA Lebaran 2025 ini, memiliki tujuan agar mampu mendorong minat wisatawan baik nusantara maupun mancanegara untuk berwisata di Indonesia dan menjadi prioritas pada saat libur lebaran 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Ada 11 Dokumen yang Wajib Disiapkan

    Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Ada 11 Dokumen yang Wajib Disiapkan

    PIKIRAN RAKYAT – Info link pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 bisa didapat di artikel ini. Kementerian pimpinan Erick Thohir telah resmi membuka proses rekrutmen untuk siapa saja para putra terbaik bangsa.

    Kabar pembukaan Rekrutmen Bersama BUMN 2025 ini disampaikan akun Instagram resmi Forum Human Capital Indonesia, @fhci.bumn, pada hari ini, Kamis 6 Maret 2025. Panitia mengimbau agar pendaftar berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.

    “Sambil menunggu pembukaan registrasi tanggal 7 Maret 2025, yuk kita persiapkan dokumennya dulu! Agar mempermudah pada saat proses registrasi. Seluruh peserta RBB 2025 *wajib* melakukan registrasi dari awal ya. Selalu pantau sosial media FHCI untuk mendapatkan informasi lebih detail dan lanjut terkait RBB 2025,” ujarnya.

    Link pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    KLIK DI SINI

    Berdasarkan penelusuran Pikiran-rakyat.com pada hari ini, Kamis 6 Maret 2025 pukul 15.00 WIB, proses pendaftaran belum bisa dilakukan. Meski begitu, Sobat PR sudah bisa menyiapkan dokumen berikut untuk mengikuti seleksi tersebut. Berikut daftarnya:

    11 syarat dokumen Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Foto KTP Ijazah atau Surat Keterangan Lulus Transkrip nilai atau nilai ujian sekolah SKCK (opsional) Dokumen lain seperti sertifikat pelatihan bahasa Inggris dll (opsional) Akta Kelahiran (wajib bagi orang asli Papua) Kartu Keluarga (wajib bagi orang asli Papua) Curriculum Vitae (opsional) Portofolio (opsional) Surat rekomendasi (opsional) Tahapan seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Registrasi Seleksi administrasi Tes daring yaitu termasuk tes kemampuan dasar, tes AKHLAK, wawasan kebangsaan, tes bahasa Inggris, dan learning agility Wawancara Tes kesehatan, tes ini termasuk dalam tes kemampuan bidang di masing- masing BUMN tujuan

    Demikian info link pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 yang bisa diketahui. Terdapat sejumlah persyaratan dan tahapan seleksi yang bisa dipelajari sebelum pendaftarannya dibuka pada 7 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ahmad Dhani Diduga Rasis, Usul Naturalisasi Jangan ‘Bule’: Kurang Enak Dilihat

    Ahmad Dhani Diduga Rasis, Usul Naturalisasi Jangan ‘Bule’: Kurang Enak Dilihat

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo tengah menjadi sorotan usai memberikan usul kepada Ketua Umum PSSI dan Kemenpora dalam rapat pada Rabu, 5 Maret 2025.

    Di awal pernyataannya, politikus Partai Gerindra tersebut mengaku menjadi salah satu pihak yang mendukung adanya pemain naturalisasi.

    Akan tetapi, Ahmad Dhani mengusulkan agar pemain naturalisasi tersebut bukan ‘bule’, lantaran menurutnya berbeda dengan ciri-ciri orang Indonesia.

    Usul Pemain Naturalisasi Jangan ‘Bule’

    “Saya tuh termasuk orang yang setuju, sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah, separo, separo. Karena menurut saya ini bagian daripada revolusi dalam dunia persepakbolaan.

    “Jadi kalau yang namanya revolusi tuh semuanya harus ekstrem. Tapi usul saya kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru, karena menurut saya untuk Indonesia tuh kurang enak dilihat,” terangnya.

    Lebih lanjut, suami Mulan Jameela tersebut memberikan pendapat agar PSSI dan Kemenpora untuk mencari pemain keturunan Indonesia contohnya dari Afrika dan Korea.

    “Kalau bisa mungkin bisa dicari dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea, atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah banyak, yang penting warna kulitnya sama seperti kita, karena kalau bule itu dilihatnya seperti gimana gitu, Pak Erick,” sambungnya.

    Kemudian, Ahmad Dhani juga mengusulkan untuk menikahkan pemain naturalisasi yang sudah berusia 40 tahun dengan perempuan Indonesia, untuk menghasilkan pemain bola bagus lain.

    “Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang usianya di atas 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia.

    “Anaknya itu yang kita harapkan jadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya out of the box, Pak Erick, tapi bisa dianggarkan 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi, mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia,” jelasnya.

    Di akhir pernyataannya, mantan suami Maia Estianty tersebut juga menyinggung jika pemain naturalisasi yang beragam Islam bisa menikah dengan empat wanita.

    “Laki-laki kalau muslim kan bisa sampai empat istrinya pak. Mungkin dari Arab, Aljazair, Maroko, banyak pemain jago-jago yang udah tua, kita naturalisasi, kita carikan istri di sini (Indonesia). Lalu anaknya kita bina, itu pasti yakin hasilnya pasti lebih baik, karena dia Indonesian born,” tutupnya.

    Hamdan Hamedan Sindir Ahmad Dhani

    Sebagai informasi tambahan, Penasihat Strategi Kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Hamdan Hamedan memberikan sindiran kepada ayah kandung Al, El, dan Dul tersebut.

    Lewat akun Instagram peribadinya, ia menyebut kemampuan bermain lebih berpengaruh dibandingkan dengan warna kulit, mata, dan rambut pemain.

    “Sepak bola itu tak ada urusannya sama warna kulit, warna mata, atau warna rambut. Yang penting skill mainnya. Sama kayak musik, tak peduli musikusnya berambut pirang, hitam, atau biru, yang penting musiknya enak didengar,” tulis Hamdan di akun Instagram pribadinya.

    Di akhir unggahannya, Hamdan Hamedan menyebut sepakbola tidak berkaitan dengan perkawinan rekayasa demi keturunan unggul, sebab fokus utamanya dalam pembinaan bukan keturunan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tersedia di 7.341 Titik di Indonesia

    Tersedia di 7.341 Titik di Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Menyambut datangnya bulan Ramadhan 2025 kali ini, dikabarkan bahwa pemerintah Indonesia telah menghadirkan program pasar pangan murah Ramadhan, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian hingga lebaran Idul Fitri 2025 mendatang.

    Bahkan pasar pangan murah ini juga diketahui telah tersebar di berbagai titik di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan setiap masyarakat bisa merasakan program tersebut.

    Dilansir dari laman Antara, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengadakan kegiatan ini hingga 7.341 titik dengan lokasi yang berbeda-beda.

    Seperti di antaranya adalah di berbagai kantor-kantor pemerintahan seperti kelurahan, kecamatan, bupati, walikota, hingga Kantor Pos Indonesia.

    Dalam program pasar pangan murah ini, diketahui telah tersedia berbagai bahan pokok seperti minyak goreng, beras, gula, bawang putih, hingga daging.

    Terkait rincian biaya dari berbagai bahan pokok yang dijual adalah sebagai berikut:

    1. Minyak Goreng yang menggunakan merek Minyakita ditawarkan dengan harga Rp14.700 dengan setiap konsumen hanya bisa melakukan pembelian maksimal 2 liter

    2. Beras SPHP dengan pembelian maksimal 10 kg setiap konsumennya, memiliki harga yang berbeda di beberapa wilayah.

    Seperti untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Kalimatan, NTT ditawarkan dengan harga Rp12.300 per kg.

    Sedangkan untuk wilayah Maluku dan juga Papua ditawarkan dengan harga Rp12.600 per kg dengan maksimal pembelian 10 kg.

    3. Gula Pasir dengan harga Rp15.000 dan maksimal pembelian setiap konsumennya adalah 2 kg. 

    4. Daging Kerbau dengan harga Rp75.000 dengan penjualan maksimal 2 kg setiap konsumen. 

    5. Bawang putih dengan harga Rp32.000 per kg dengan pembelian maksimal 1 kg setiap konsumen. 

    Itulah rincian harga yang ditawarkan dalam program pasar pangan murah Ramadhan 2025, yang diketahui bakal hadir hingga Sabtu, 29 Maret 2025 mendatang.

    Sedangkan untuk syarat bisa mengikuti pasar murah ini, masyarakat hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga Kartu Keluarga (KK), sebagai salah satu bukti bahwa penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut.

    Sehingga dengan adanya pasar pangan murah ini, Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional mengungkapkan harapannya agar masyarakat dapat lebih tenang dalam menjalankan ibadah puasa.

    “Kegiatan ini (pasar pangan murah) dijalankan sehingga masyarakat bisa beribadah lebih tenang, khusyuk. Kegiatan ini juga ada sampai nanti menjelang Lebaran,” jelasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peserta Bakal Dapat Konsumsi Perjalanan hingga Paket Sembako

    Peserta Bakal Dapat Konsumsi Perjalanan hingga Paket Sembako

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Lebaran 2025, biasanya pemerintah bakal menghadirkan mudik gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa berkumpul dengan keluarga di hari raya Idul Fitri, salah satunya juga dilakukan oleh pihak Bulog.

    Diketahui saat ini bahwa Bulog telah menghadirkan mudik gratis dengan 13 rute yang bisa dipilih oleh masyarakat, dan tentunya juga akan mendapatkan berbagai macam benefit jika tergabung dalam program ini.

    Dikutip dari unggahan di akun Instagram resminya, mudik gratis 2025 bersama Bulog ini bakal dibuka pendaftaran hingga 10 Maret 2025 mendatang, sehingga diharapkan setiap masyarakat bisa segera mendaftarkan diri sebelum kuota yang disediakan penuh.

    Dengan titik lokasi keberangkatan di Halaman Kantor Pusar Perum Bulog pada 27 Maret 2025 pukul 13.00 WIB, berikut 13 rute yang bakal dituju:

    1. Purwokerto: Pejangan, Brebes, Bumiayu, Ajibarang

    2. Cilacap: Pejangan, Brebes, Bumiayu, Ajibarang, Purwokerto

    3. Wonosobo: Pemalang, Randudongkal, Bobotsari, Purbalingga, Banjarnegara

    4. Wonosari: Weleri, Parakan, Temanggung, Magelang, Yogyakarta

    5. Yogyakarta: Ajibarang, Kebumen, Purworejo

    6. Klaten: Ungaran, Salatiga, Boyolali, Solo

    7. Purwantoro: Solo, Wonogiri

    8. Lamongan: Demak, Pati, Rembang, Tuban

    9. Semarang: Tegal, Pekalongan

    10. Ponorogo: Sragen, Ngawi, Magetan, Madiun

    11. Malang: Ngawi, Surabaya

    12. Metro Lampung: Bandar Lampung

    13. Palembang

    Itulah titik rute mudik gratis yang dilaksanakan oleh Bulog, dengan lokasi keberangkatan di Halaman Kantor Pusat Perum Bulog Jl Jend Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan.

    Nantinya setiap peserta yang tergabung dalam mudik gratis bersama Bulog, akan mendapatkan beberapa benefit seperti kaos dan topi, konsumsi perjalanan yakni nasi dan snack box selama satu kali, dan juga paket sembako.

    Jika berminat dalam mudik gratis 2025 bersama Bulog, para peserta dapat segera melakukan pendaftaran diri di https://linktr.ee/MUDIKBULOG2025.

    Jangan lupa untuk mengisi sata diri yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga Kartu Keluarga (KK), yang nantinya setelah pendaftaran selesai akan dihubungi langsung oleh panitia melalui WhatsApp.

    Untuk pengumuman lulus verifikasi, nantinya akan disampaikan pada tanggal 12 dan 13 Maret 2025, serta tiket mudik akan dibagikan melalui nomor WhatsApp yang telah didaftarkan sebelumnya.

    Jangan lupa untuk melakukan verifikasi langsung tanpa diwakilkan, karena hal ini bisa membuat penerima mudik gratis Bulog 2025 berganti kepada orang lain.

    Itulah informasi terkait mudik gratis 2025 bersama Bulog, yang bisa diikuti oleh setiap masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Khusus Pegawai BUMN, BUMD, dan Swasta, Presiden Telah Umumkan Mekanisme Pemberian Tunjangan Hari Raya 2025

    Khusus Pegawai BUMN, BUMD, dan Swasta, Presiden Telah Umumkan Mekanisme Pemberian Tunjangan Hari Raya 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Tunjangan Hari Raya atau biasa disingkat dengan THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.

    Penjelasan mengenai THR tahun ini sudah secara resmi diumumkan mekanismenya oleh Presiden RI Prabowo Subianto, hal ini mencakup pemberian tunjangan hari raya untuk pekerja swasta, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) pada Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    “Agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD, diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri,” ujar Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

    Keputusan mengenai THR ini diambil oleh pemerintah setelah para menteri dari Kabinet Merah Putih melakukan rapat beberapa kali untuk merumuskan ketentuan tersebut.

    Surat Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan akan segera dikeluarkan untuk detail dari pemberian tunjangan hari raya (THR) yang harus dilakukan perusahaan, baik kepada pekerja swasta maupun pekerja BUMN dan BUMD.

    “Besaran dan mekanismenya disampaikan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran,” kata Prabowo lebih lanjut.

    Presiden juga mengumumkan soal adanya himbauan untuk perusahaan aplikasi ojek daring atau online memberikan bonus hari raya kepada seluruh para pengemudi ojek online.

    Perlu diperhatikan, para pengemudi dan kurir online yang ada saat ini telah memberikan kontribusi positif dan penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

    “Pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada kurir dan pengemudi online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” imbau Presiden Prabowo. 

    Saat ini ada lebih kurang 250.000 orang pengemudi dan kurir daring yang aktif, dan ada sekitar 1 juta sampai 1,5 juta mitra kurir dan pengemudi berstatus paruh waktu (part time).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tom Lembong Heran Hanya Dirinya Mendag yang Jadi Terdakwa, Masa Penyidikan Sebelum Tahun Jabatannya

    Tom Lembong Heran Hanya Dirinya Mendag yang Jadi Terdakwa, Masa Penyidikan Sebelum Tahun Jabatannya

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015—2016 Thomas Trikasih Lembong heran hanya Ia selaku mantan mendag yang menjadi terdakwa kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015—2016.

    Menurut Tom Lembong, tempus masa penyidikan dalam surat tercatat periode 2015—2023, sementara Ia hanya menjabat tahun 2015—2016.

    Ia menyampaikannya ketika ditemui usai sidang pembacaan tanggapan atas eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa, 11 Maret 2025.

    “Kalau memang perkara yang didakwakan itu 2015 sampai 2023, ya harus konsisten semua menteri perdagangan yang menjabat di periode itu, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya atas dasar hukum yang sama. Harus serentak, tidak bisa milih-milih,” kata Tom Lembong seperti dikutip dari Antara.

    Mekanisme Biasa Proses Importasi Gula

    Pihaknya menilai perkara yang menyeret dirinya tiak setara di mata hukum atau tidak ada konsep equality before the law.

    Tom Lembong yakin pihaknya tak bersalah dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

    Menurutnya semua mantan menteri perdagangan yang lain dalam periode ini juga bisa ikut membuktikan selama ini proses importasi gula terjadi dengan mekanisme yang biasa.

    Ia mengaku mendakwa seseorang secara selektif dan tak komprehensif tidak bisa dibenarkan karena terkesan seperti memilih-milih.

    “Menersangkakan orang atau mendakwa orang yang selektif itu tidak komprehensif. Padahal importasi gula ini semuanya hal biasa dan itu yang memang sengaja diabaikan oleh kejaksaan,” lanjutnya.

    Perannya dalam Korupsi Gula

    Tom Lembong didakwa merugikan negara Rp578,1 miliar karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016.

    Ia menerbitkannya pada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian dam rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

    Surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah tahun 2015–2016 diduga diberikan guna mengimpor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih.

    Padahal Tom Lembong mengetahui mereka tak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan gula rafinasi.

    Ia disebutkan tak menunjuk perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) guna pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula.

    Namun menunjuk Induk Koperasi Kartika (Imkopkar), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Puskopol) dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI/Polri.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News