PIKIRAN RAKYAT – Otoritas Palestina memberi tahu AS bahwa mereka siap untuk “bertempur” dengan Hamas jika itu harga yang dibutuhkan untuk mengambil alih kekuasaan di Jalur Gaza. Rencana tersebut disampaikan kepada Steve Witkoff, utusan untuk Timur Tengah dari AS, selama pertemuan di Riyadh.
Hussein al-Sheikh, pejabat senior Palestina yang telah dicalonkan sebagai penerus Presiden Palestina berusia delapan puluhan tahun Mohammad Abbas, yang menyampaikan hal tersebut.
Pertemuan antara Witkoff dan Sheikh difasilitasi oleh Arab Saudi atas permintaan Otoritas Palestina, setelah Witkoff menolak tawarannya untuk bertemu di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki.
Witkoff kemudian melakukan perjalanan ke Israel untuk bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia diketahui tidak memiliki keraguan untuk melakukan perjalanan ke Gaza, dan menjadi pejabat AS pertama yang mengunjungi Gaza dalam 15 tahun.
Arab Saudi menjadi perantara pertemuan antara AS dan Otoritas Palestina tetapi tidak meninjau rencana tersebut sebelum Otoritas Palestina menyampaikannya kepada Witkoff.
Siapakah Ziad Abu Amr? Orang Otoritas Palestina untuk Gaza
Ziad Abu Amr, salah satu penasihat lama Presiden Palestina Mahmoud Abbas, disebut-sebut akan menjadi penguasa de facto Jalur Gaza, yang mengepalai komite tersebut. Ia akan ditunjuk sebagai wakil Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa tetapi diberkahi dengan kekuatan baru yang sangat besar.
Abu Amr lahir di Jalur Gaza pada tahun 1950. Ia dapat diterima oleh pemerintahan Trump karena ia juga warga negara AS. Ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Georgetown dan menjabat sebagai wakil perdana menteri Palestina dari tahun 2013 hingga 2024.
Abu Amr telah aktif dalam upaya untuk menegaskan kembali otoritas Palestina di Gaza. Sebelumnya, ia melobi agar tidak mendanai pembangunan kembali daerah kantong yang dikepung itu setelah perang tahun 2014.
AS Meragukan Kekuatan Otoritas Palestina
Rencana Otoritas Palestina yang disampaikan kepada pemerintahan Trump bahwa mereka siap untuk bentrok dengan Hamas dibantah oleh seorang pejabat senior pertahanan AS, yang mengatakan bahwa hal itu terdengar “delusi”.
Ia menambahkan bahwa Otoritas Palestina akan membutuhkan dukungan militer dan kemungkinan pasukan dari negara-negara Arab lain atau kontraktor swasta.
Untuk diketahui bahwa Otoritas Palestina didominasi oleh partai Palestina sekuler, Fatah. Pada tahun 2007, pertempuran pecah antara Fatah dan Hamas setelah Hamas meraih kekuasaan dalam pemilihan legislatif Palestina tahun sebelumnya. Pada akhirnya, Hamas mengonsolidasikan kekuasaannya atas Gaza, dan Fatah di Tepi Barat yang diduduki. Upaya untuk mendamaikan keduanya telah gagal.
Hamas telah mempermalukan Israel dan Otoritas Palestina dengan menunjukkan dukungan publiknya di Gaza dan organisasi militer selama pertukaran tahanan yang menarik perhatian selama beberapa minggu terakhir. Unit militer Hamas telah bergerak bebas di Gaza dan mengamankan pertukaran tahanan yang diatur dengan baik di depan kerumunan warga Palestina yang bersorak-sorai.
Hal tersebut telah memberikan tekanan besar pada otoritas Palestina, yang telah dianggap korup dan kolaborator penjajah Israel oleh sebagian besar warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Sejak awal Desember, mereka telah mengepung kamp pengungsi Jenin, menyerang pejuang perlawanan Palestina.
Tahani Mustafa, analis senior Palestina di International Crisis Group, menyebut serangan itu sebagai “misi bunuh diri” dan upaya terakhir untuk menunjukkan bahwa Otoritas Palestina masih dapat memproyeksikan kekuatan keras.
“PA khawatir jika ada pemerintahan baru di Gaza dan bukan mereka, semua pendanaan mereka akan disalurkan. Ketakutan terbesar mereka adalah pusat gravitasi politik akan bergeser dari Tepi Barat ke Gaza dan membuat mereka terlantar,” ujar Mustafa.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
