Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Profil Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang Tak Tahu Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    Profil Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang Tak Tahu Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Pejabat Hidayat Nur Wahid sedang menjadi pembicaraan publik. Ia merupakan Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang belum lama ini mempertanyakan transportasi umum apa yang bisa dinaiki menuju Gedung DPR tempatnya bekerja.

    “Kalau transportasi umum itu sudah siap, kenapa tidak. Anda lihat sekarang, kalau kita mau ke sini (DPR), transportasi umum dari mana? Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti dibully lagi. Itu telat,” kata HNW kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu 1 Februari 2025.

    Menurut Hidayat Nur Wahid, Patwal tetap diperlukan pejabat agar mereka tidak terlambat datang ke agenda rapat. Petugas Patroli dan Pengawalan itu hendaknya bisa bekerja dengan baik, tidak justru melukai masyarakat.

    “Saya yakin juga warga tidak suka kalau kemudian rapat di lembaga-lembaga negara telat gara-gara peserta rapat tidak bisa datang tepat waktu karena kemacetan jalanan,” kata HNW melanjutkan.

    Bagaimana profil Hidayat Nur Wahid?

    Berikut selengkapnya:

    Profil Hidayat Nur Wahid Nama lengkap: Muhammad Hidayat Nur Wahid TTL: Klaten, Jawa Tengah 8 April 1960 Partai politik: PKS Karier politik Hidayat Nur Wahid Anggota DPR: 2004-2009 (Dapil DKI Jakarta II) Anggota DPR 2019-2014 (Dapil Jawa Tengah V)
    Anggota DPR: 2014 sampai sekarang (Dapil DKI Jakarta II) Ketua MPR: 2004-2009 Wakil Ketua MPR: 2014-2019, 2019-2024, 2024-2029 Harta kekayaan Hidayat Nur Wahid

    Tercatat HNW memiliki 2 mobil mewah menurut LHKPN harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK pada 28 Maret 2024 atau periode 2023. Pantauan Pikiran-rakyat.com hari ini, Minggu 2 Februari 2025 pukul 9.30 WIB, belum ada laporan harta terbaru untuk periode 2024. Adapun dua jenis mobil yang bernilai total Rp1,8 M yang dimiliki HNW adalah sebagai berikut:

    TOYOTA FORTUNER MIDSIZE SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI, Rp534.000.000 ALPHARD MICRO/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000

    Sedangkan untuk harta lainnya, Hidayat tercatat memiliki 6 tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Bogor, dan Jakarta Selatan. Baik mobil maupun tanah-bangunan tersebut diketahui merupakan hasil sendiri, bukan pemberian orang lain atau warisan.

    Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp208.362.000 Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp343.464.000 Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp117.096.000 Tanah dan Bangunan Seluas 532 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp7.236.390.000 Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp3.795.525.000

    Total tanah dan bangunan: Rp12.060.837.000

    Harta lainnya milik Hidayat Nur Wahid adalah harta bergerak Rp500.070.000, surat berharga Rp63.913.750.000, kas dan setara kas Rp759.275.008, dan harta lainnya senilai Rp16.237.000.000. Dengan utang senilai Rp23.523.477.560, total harta kekayaan milik Anggota DPR itu adalah Rp71.781.454.448.

    Demikian profil Hidayat Nur Wahid dilengkapi harta kekayaan miliknya. Ia merupakan Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR yang mengakui tak tahu cara naik transportasi umum ke gedung tempatnya bekerja.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Dapatkan Diskon Listrik 50 Persen Februari 2025, Buruan sebelum Kehabisan

    Cara Dapatkan Diskon Listrik 50 Persen Februari 2025, Buruan sebelum Kehabisan

    PIKIRAN RAKYAT – Masih ada diskon listrik 50 persen selama Februari 2025. Diskon ini hanya diberikan sejak Januari 2025 lalu dan hanya berlaku dua bulan. Setelahnya, masyarakat akan mendapat tarif normal layanan kelistrikan.

    Diskon ini diberikan pemerintah setelah sebelumnya menaikkan PPN 12 Persen. Tujuan diberikannya diskon ini adalah untuk meringankan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah berbaik hati dengan memberikan diskon instan tersebut.

    Cara dapatkan diskon listrik 50 persen Februari 2025

    Berikut selengkapnya untuk pelanggan prabayar:

    Unduh aplikasi PLN Mobile Daftar akun terlebih dahulu. Jika sudah punya akun, login menggunakan email dan password. Cari dan pilih menu “Token & Pembayaran”. Masukkan ID Pelanggan (IDPEL) yang biasanya terdiri atas 11-12 digit angka. Akan muncul pilihan nominal token mulai dari Rp5.000 hingga Rp1.000.000. Pilih sesuai kebutuhan. Jika sobat PR memiliki voucer diskon, masukkan kode voucher pada kolom yang tersedia. Klik “Lanjutkan Pembayaran”. Pilih metode pembayaran yang diinginkan, bisa transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit. Ikuti instruksi pembayaran hingga selesai.
    Token listrik dengan diskon 50 persen Februari 2025 akan otomatis masuk ke meteran. Cara dapatkan diskon listrik 50 persen bagi pelanggan pascabayar Unduh aplikasi PLN Mobile Daftar akun terlebih dahulu. Jika sudah punya akun, login menggunakan email dan password. Pilih menu “Token & Pembayaran” yang terletak di halaman utama aplikasi. Masukkan nomor ID pelanggan atau nomor meter listrik yang tertera pada meteran listrik. Akan muncul daftar tagihan listrik yang harus dibayar. Pilih tagihan yang ingin dibayar. Klik tombol “Lanjutkan Pembayaran”. Sobat PR akan diberikan beberapa pilihan metode pembayaran seperti transfer via virtual account bank atau menggunakan dompet digital. Pilih metode pembayaran. Ikuti instruksi pembayaran sampai selesai Sobat PR akan menerima notifikasi konfirmasi, diskon listrik 50 persen Februari 2025 akan didapat.

    Demikian cara mendapatkan diskon listrik 50 persen selama Februari 2025 yang masih berlaku. Segera dapatkan diskon ini sebelum kehabisan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Penyebab Kelangkaan Stok BBM di SPBU Terungkap, Kementerian ESDM Izinkan Impor Shell dan BP

    Penyebab Kelangkaan Stok BBM di SPBU Terungkap, Kementerian ESDM Izinkan Impor Shell dan BP

    PIKIRAN RAKYAT – President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengungkap penyeban kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM).

    Menurutnya, kelangkaan stok BBM Shell di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell disebabkan kendala pengadaan dan penyaluran.

    “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini terdapat kendala dalam pengadaan dan penyaluran produk BBM,” kata Ingrid di Jakarta pada Jumat, 31 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Kelangkaan Stok BBM

    Shell Indonesia berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna memastikan ketersediaan stok BBM di SPBU Shell secepatnya.

    SPBU Shell tetap beroperasi melayani masyarakat dengan produk layanan lain yang tersedia seperti Shell Select dan bengkel, meskipun terjadi kelangkaan stok BBM.

    Pihaknya juga meminta maaf atas ketidaknyamanan masyarakat akibat kelangkaan stok BBM di SPBU tersebut.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” lanjutnya.

    BBM Impor

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkap akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati soal kelangkaan BBM di SPBU swasta.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat, 31 Januari 2025.

    “Ini akan saya cek dulu bagaimana kendalanya, saya akan koordinasikan dulu dengan Kepala BPH Migas,” kata Yuliot.

    Kementerian ESDM telah memberikan izin impor untuk SPBU swasta, mengingat mereka menjual bbm impor.

    Yuliot mengungkapkan, Kementerian ESDM memberikan izin impor BBM untuk Shell, BP dan lainnya.

    “Ini mereka melakukan impor terhadap BBM yang dijual, dan ESDM sudah memberikan persetujuan impor untuk BP, Shell, dan lain-lain,” lanjutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 8 ASN Dipecat Gara-Gara Narkoba Hingga Kumpul Kebo

    8 ASN Dipecat Gara-Gara Narkoba Hingga Kumpul Kebo

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dipecat karena berbagai alasan, mulai dari penyalahgunaan narkoba hingga kumpul kebo. Keputusan itu disahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam sidang atas banding administratif yang digelar Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).

    Kepala BKN, Prof. Zudan Arif selaku Wakil Ketua BPASN memutuskan pemberhentian terhadap 8 dari total 9 pegawai ASN yang mengajukan banding ke BPASN atas penjatuhan hukuman disiplin.

    Adapun jenis hukuman yang dibanding oleh kesembilan ASN ini meliputi hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dan Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi.

    “Dari total 9 pegawai yang mengajukan banding ke BPASN, keputusan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian diputuskan terhadap 8 pegawai ASN, yang diperkuat lewat hasil sidang BPASN hari ini,” kata Zudan Arif saat ketok keputusan pemberhentian dalam Sidang BPASN di Kantor Pusat BKN Jakarta, Jumat 31 Januari 2025.

    “Ketegasan penanganan kasus-kasus disiplin terhadap pegawai ASN, khususnya yang berkonsekuensi pemberhentian harus dilakukan. Ini bukti keseriusan Pemerintah lewat BKN untuk menangani disiplin ASN di Indonesia,” tuturnya menambahkan.

    Sidang ASN

    Dalam sidang yang berlangsung pada Jumat 31 Januari 2025 di Kantor Pusat BKN Jakarta, sebanyak sembilan ASN mengajukan banding terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi mereka.

    Hukuman yang dibandingkan mencakup Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS). Namun, setelah melalui proses persidangan, delapan dari sembilan pegawai tersebut tetap dijatuhi hukuman pemberhentian.

    Prof. Zudan Arif menegaskan bahwa ketegasan dalam menangani kasus disiplin ASN harus menjadi prioritas.

    “Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani pelanggaran disiplin di lingkungan ASN. Keputusan yang diambil tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai bentuk pembelajaran bagi ASN lainnya agar lebih disiplin dan profesional dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

    Jenis Pelanggaran yang Berujung Pemberhentian

    Dalam sidang BPASN kali ini, beberapa jenis pelanggaran yang menjadi dasar pemecatan para ASN meliputi:

    Tidak Masuk Kerja

    Pelanggaran ini menjadi kasus terbanyak dalam sidang banding kali ini. Sebanyak tujuh ASN diberhentikan karena terbukti tidak menjalankan tugasnya secara konsisten.

    Penyalahgunaan Narkoba

    Seorang ASN terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk menyuruh orang lain untuk mengambil barang bukti narkotika guna dikonsumsi.

    Hidup Bersama Tanpa Ikatan Pernikahan yang Sah

    Seorang ASN dikenai sanksi karena melanggar norma hukum dan etika dengan hidup bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan alias Kumpul Kebo.

    Dasar Hukum Keputusan

    Keputusan pemberhentian ini merujuk pada berbagai regulasi yang mengatur disiplin ASN, di antaranya:

    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang ASN Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS PP Nomor 71 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan kepada BPASN dalam meninjau kembali keputusan PPK

    Sesuai dengan Pasal 16 PP 71/2021, BPASN memiliki wewenang untuk memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau bahkan membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh PPK instansi.

    Dalam sidang kali ini, sebagian keputusan PPK diperkuat, sementara ada beberapa kasus yang hukumannya diperberat atau diperlonggar sesuai dengan hasil pertimbangan yang mendalam.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pramono Anung Larang ASN Poligami di Eranya: Melanggar, Dipecat!

    Pramono Anung Larang ASN Poligami di Eranya: Melanggar, Dipecat!

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam pernyataannya, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung membeberkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta jangan pernah sekali-kali berpikir untuk bisa berpoligami di era kepemimpinan dirinya dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pramono Anung setelah menerima gelar kehormatan ‘Abang’ dan pin kuku macan dari Majelis Kaum Betawi di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu, 1 Februari 2025.

    Pernyataan tersebut pun dipertegas oleh Pramono Anung yang mengatakan bahwa dirinya penganut Monogami. Dia pun mempersilahkan yang berminat untuk poligami, tetapi bukan ASN yang bekerja di Jakarta selama kepemimpinannya.

    “Saya penganut monogami dan bagi saya ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan poligami di era saya,” kata Pramono Anung, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Antara, Sabtu, 1 Februari 2025.

    “Jadi, saya sampaikan terbuka, belum jadi gubernur saja sudah menyampaikan terbuka, saya penganut monogami. Yang lain monggo berpoligami, tetapi tidak ASN,” ujar politikus PDIP itu melanjutkan.

    Dia kemudian menegaskan bahwa jika nantinya ada ASN yang melanggar larangan tersebut, maka akan dipecat. Dia juga mengatakan bahwa tidak hanya ASN saja yang mendapat aturan tersebut, dirinya dan Rano Karno juga masuk dalam larangan berpoligami tersebut.

    “Ya gak diizinkan. Kalau gak diizinkan, dilanggar kan dipecat. Bang Doel juga gak saya izinkan,” ucapnya.

    Pramono juga mengungkapkan bahwa dirinya akan merealisasikan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari di Kantor Gubernur Jakarta. Namun, katanya, untuk di tempat lain dipersilakan saja dan ini bagi ASN yang bekerja di Jakarta.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 yang isinya mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN.

    Kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan pedoman hukum yang jelas bagi ASN dalam menjalani kehidupan pribadi mereka, terutama dalam urusan pernikahan dan perceraian.

    Salah satu poin penting yang diatur dalam Pergub tersebut adalah syarat bagi ASN pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri atau poligami untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

    Prosedur tersebut memiliki tujuan guna memastikan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah melalui proses pertimbangan yang matang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Mencari Pangkalan Gas LPG 3 kg Terdekat, Tak Lagi Dijual di Warung Ecer

    Cara Mencari Pangkalan Gas LPG 3 kg Terdekat, Tak Lagi Dijual di Warung Ecer

    PIKIRAN RAKYAT – Gas LPG 3 kg tidak lagi dijual di pengecer mulai hari ini, 1 Februari 2025. Atas hal tersebut, saat ini masyarakat hanya bisa membeli gas tabung melon itu di pangkalan resmi.

    PT Pertamina Patra Niaga juga mengimbau pembelian gas LPG 3 kg ke pangkalan resmi agar mendapatkan harga jual yang sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET, sesuai penetapan pemerintah daerah masing-masing.

    “Pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan beli di pengecer,” ucap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, pada Sabtu, 1 Februari 2025.

    Para pengecer tersebut nantinya bisa jadi pangkalan resmi, lanjut Heppy, sesudah mereka mendaftarkan diri dan memiliki NIB, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Cegah Harga Gas LPG 3 kg Lebih Mahal dari HET

    Salah satu tujuan penghapusan pengecer gas LPG 3 kg adalah untuk mencegah penjualan dengan harga yang lebih mahal dari HET. Selain itu, distribusi gas bisa lebih tercatat.

    Nantinya, pemerintah bisa mengetahui lebih riil tentang kebutuhan masyarakat terkait gas tabung melon tersebut.

    “Prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi LPG 3 kg,” ujar Heppy.

    Cara Mengetahui Pangkalan Resmi Terdekat

    Pertamina telah menyediakan akses yang memudahkan masyarakat untuk menemukan pangkalan resmi gas terdekat. Pertama, bisa dilakukan dengan mengakses situs. Kedua, masyarakat bisa menelepon melalui Call Center.

    Situs untuk menemukan pangkalan resmi gas terdekat yakni https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg, sedangkan nomor call center yang bisa dihubungi adalah 135.

    Berikut langkah-langkah mencari pangkalan gas terdekat secara online.

    1. Akses situs KLIK DI SINI

    2. Klik tanda panah dalam bagian ‘Lokasi Pangkalan Terdekat’

    3. Kamu akan melihat lokasi-lokasi terdekat. Klik ‘rute’ untuk melihatnya melalui peta.

    Dengan demikian, kamu bisa memilih salah satu lokasi yang paling pas untuk membeli gas LPG 3 kg.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sekolah Diduga Menggelapkan Dana PIP, Siswa Tak Tahu Jadi Penerima hingga Lulus

    Sekolah Diduga Menggelapkan Dana PIP, Siswa Tak Tahu Jadi Penerima hingga Lulus

    PIKIRAN RAKYAT – Viral di media sosial isu dugaan penggelapan dana PIP oleh pihak sekolah SMK Avicena Tenjo di Bogor. Akun @nenden_ayuuuu dalam media sosial TikTok merinci beberapa temuannya dalam dugaan kasus penggelapan dana itu.

    Dalam sebuah video, pemilik akun mendatangi sekolah tersebut untuk menanyakan dana PIP milik seorang siswa yang diketahui telah lulus pada tahun 2022 lalu. Rupanya, siswa tersebut baru tahu bahwa ia menjadi penerima PIP pada tahun 2025.

    Selama tiga tahun bersekolah, siswa tersebut diketahui tidak pernah mendapatkan dana PIP. Pihak sekolah menyebutkan bahwa datanya baru ditemukan tahun ini.

    “Datanya ketemu sekarang, uangnya di mana? Pertanyaan saya uangnya di mana?” tanya pemilik akun tersebut.

    Namun, pertanyaan itu belum sempat terjawab oleh pihak sekolah.

    “Alasan data baru ketemu sekarang, makanya baru dibagiin PIP-nya? Padahal uangnya semua sudah digasak habis,” tulis akun itu.

    Dugaan penggelapan dana PIP. Tangkap layar TikTok

    PIP Hanya Dibagikan Sebagian?

    Pemilik akun menjelaskan bahwa dalam pemberian PIP di sekolah tersebut, yang dibagikan hanya sebagiannya.

    Sementara itu, pihak sekolah menyebut bahwa dari 10 orang yang berhak mendapatkan PIP, hanya 1 orang yang tidak dibagikan.

    “Kok ibu lihat jeleknya aja, kan separo kita bagikan… iya tapi separo lagi kalian maling kocak,” tulis akun tersebut.

    Pemilik akun juga menuliskan bahwa di dalam datanya, ada 20 orang siswa yang tidak mendapatkan haknya dan tidak pernah diberitahu mengenai PIP.

    Penjelasan Pihak Sekolah

    Pihak sekolah menjelaskan kasus yang diduga penggelapan dana PIP tersebut. Menurut seorang guru, sekolah tersebut adalah swasta yang gajinya kecil.

    “PIP diberikan kepada orang tua murid. Tapi di lapangan, orang tua murid itu ada, banyak, yang tidak memberikan kewajibannya, SPP, sedangkan kita dibayar oleh swasta yang gajinya nggak seberapa,” jelas guru tersebut.

    Guru itu juga mengatakan bahwa sekolah mengalami kerugian hingga puluhan juta akibat hal tersebut.

    “Kita nggak mengambil gaji dari PIP, tapi kalau misalkan sekolah itu rugi, siapa yang menanggung banyak bayaran yang tertunda?” tanyanya.

    Dugaan penggelapan dana PIP Tangkap layar TikTok

    Ia mengatakan bahwa jika sekolah mengalami kerugian besar, hal tersebut akan berdampak pada guru-guru yang menjadi pengangguran.

    “Tugas sekolah hanya mendaftarkan dan membantu aktivasi, bukan mengelola dana PIP,” tulis pemilik akun.

    Hingga saat ini kami masih mengonfirmasi kepada pihak terkait soal dugaan penggelapan dana PIP.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kemenkes, Berlaku Mulai Februari 2025

    Cara Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kemenkes, Berlaku Mulai Februari 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Kesehatan RI akan menjalankan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi masyarakat yang merayakan ulang tahun.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Gratis Ulang Tahun, program PKG berlaku mulai bulan Februari 2025. Bagaimana cara mendapatkan pemeriksaan gratis ini?

    Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan salah satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) presiden terpilih 2024-2029.

    PKG bertujuan untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit, dan penyakit guna meningkatkan kualitas dan angka kehidupan masyarakat Indonesia.

    Adapun kelompok sasaran pemeriksaan kesehatan gratis sebagai berikut:

    Bayi baru lahir (usia 2 hari). Balita dan anak prasekolah (usia 1-6 tahun). Dewasa (usia 18-59). Lanjut usia (60 tahun ke atas). Tata cara cek pemeriksaan kesehatan gratis Unduh Aplikasi SatuSehat Mobile. Buat akun untuk login. Isi data diri dan tanggal pemeriksaan. Pemerintah akan menerima notifikasi tiket pemeriksaan kesehatan gratis via aplikasi dan WhatsApp. Tiket akan dikirimkan H-30, H-7, dan H-1 hari ulang tahun. Pada H-7 pemeriksaan, peserta akan dikirimkan kuesioner skrining yang harus diisi. Membawa dokumen pribadi saat pemeriksaan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak/Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Ketentuan PKG Peserta kategori balita, anak prasekolah, lansia, penyandang disabilitas dapat didaftarkan oleh orang tua/wali/keluarga. Peserta usia 40 tahun ke atas disarankan berpuasa selama 8-10 jam sebelum pemeriksaan Bagi peserta yang tidak memiliki handphone, datangi layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan informasi terkait tiket pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan dilakukan maksimal 30 hari setelah hari ulang tahun. Masyarakat yang berulang tahun pada bulan Januari, Februari, dan Maret, dapat melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat hingga 30 April 2025.

    Jika mengalami kendala selama proses pendaftaran, silakan menghubungi kontak layanan resmi Kementerian Kesehatan via WhatsApp, Nomor 081278878812.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harga BBM Pertamax Terbaru Februari 2025, Segini Rinciannya

    Harga BBM Pertamax Terbaru Februari 2025, Segini Rinciannya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk sejumlah daerah tertentu yang mulai berlaku 1 Februari 2025.

    Salah satunya harga Pertamax hari ini naik dari Rp12.500 per liter menjadi sebesar Rp12.900 per liter di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum, mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

    Berikut harga Pertamax dan BBM nonsubsidi lain yang naik mulai Februari 2025 di Jabodetabek, seperti dikutip dari Antara dilansir laman resmi Pertamina pada Sabtu, 1 Februari 2025.

    Harga Pertamax Hari Ini

    Beberapa jenis Pertamax terpantau mengalami kenaikan harga BBM di Jabodetabek.

    Pertamax dari harga Rp12.500 per liter naik menjadi Rp12.900 Pertamax Turbo dari Rp13.700 per liter naik jadi Rp14.000 Pertamax Green 95 dari Rp13.400 jadi Rp13.700 per liter. Harga BBM Nonsubsidi Lain

    Di Jabodetabek, harga BBM nonsubsidi lainnya turut mengalami kenaikan mulai bulan Februari 2025.

    Dexlite dari harga Rp13.600 per liter naik menjadi Rp14.600 Pertamina Dex dari Rp13.900 per liter menjadi Rp14.800 per liter. Jenis BBM yang Tidak Naik

    Namun, terdapat beberapa jenis BBM yang juga tak mengalami perubahan harga seperti Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar (subsidi) Rp6.800.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Bakal Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Bersama Pemerintah Pekan Depan

    DPR Bakal Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Bersama Pemerintah Pekan Depan

    PIKIRAN RAKYAT – Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang sedianya dijadwalkan dilantik pada 6 Februari kemungkinan akan diundur antara 18-20 Februari 2025. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihak DPR akan menggelar rapat bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu mengenai hal tersebut

    Dasco merespons soal jadwal pelantikan kepala daerah diundur untuk nonsengketa dan disatukan dengan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dasco mengatakan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta supaya pelantikan kepala daerah dapat disesuaikan untuk hasil putusan dismissal MK sehingga dapat dilantik bersamaan.

    “Ini kan biar lebih banyak dan serentak, dan juga beda harinya juga tidak terlalu lama rentang waktunya, sehingga kemudian pemerintah kemudian mengajukan, dalam hal ini kementerian dalam negeri meminta supaya pelantikan itu dapat disesuaikan dan agar yang keputusan MK juga dapat sama-sama dilantik rentang waktunya antara tanggal 18 sampai 20,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu, 1 Februari 2025.

    Terkait rapat bersama tersebut, kemungkinan akan dilakukan pekan depan. Rapat konsultasi antara DPR, bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu mengenai jadwal pelantikan.

    “Nah, sehingga mungkin dalam minggu depan DPR akan menggelar rapat konsultasi antara DPR, pemerintah, Bawaslu, dan KPU,” kata dia.

    Di tempat yang sama, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan terkait lokasi pelantikan menunggu terlebih dahulu hasil kesepakatan soal jadwal pelantikan kepala daerah.

    “Belum, belum ada keputusan mengenai lokasinya belum. Kita menunggu dulu keputusan dan kesepakatan kita terhadap perubahan yang tadinya tanggal 6, ada kemungkinan mundur di tanggal 18 sampai 20 Februari,” kata dia.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di MK diundur dari semula rencananya pada 6 Februari.

    “Yang (pelantikan) 6 Februari karena disatukan dengan nonsengketa dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan untuk keserempakan yang lebih besar,” kata Tito kepada wartawan di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Januari 2025.

    Tito menyebut hal itu juga demi efisiensi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta supaya pelantikan kepala daerah digelar secara efisien. Di sisi lain, dia mengakui mundurnya jadwal pelantikan disebabkan adanya putusan dismissal yang dipercepat oleh MK.

    Diketahui, MK bakal membacakan putusan dismissal pada 4 sampai 5 Februari 2025 atau lebih cepat dari jadwal sebelumnya yaitu 11 sampai 13 Februari 2025.

    Kendati belum diketahui pasti, Tito menyebut pelantikan kepala daerah kemungkinan digelar pada 18, 19, atau 20 Februari 2025. Menurutnya, kepastian tanggal pelantikan akan ditentukan oleh Prabowo.

    “Jadi Presiden yang menentukan jadwalnya. Dan saya menyampaikan exercise-nya. Kira-kira 18, 19, 20 (Februari). Dan kemudian tanggal yang dipilih beliau yang mana, ya nanti saya masih menunggu,” kata Tito.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News