Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

Terbaru Kasus PMI Ditembak Aparat Malaysia, Satu WNI Ditahan Polisi Negara Tetangga

PIKIRAN RAKYAT – Terbaru dalam kasus penembakan yang terjadi di lepas pantai Tanjung Rhu hingga menewaskan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Polisi Malaysia telah menahan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

WNI yang ditahan merupakan seorang pria berusia 35 tahun, yang telah ditangkap sejak Sabtu malam, 1 Februari waktu setempat. Ia kini sedang menjalani proses penyelidikan.

“Tersangka masuk ke Malaysia sebagai turis, dan kami menahannya untuk membantu penyelidikan. Berkas penyelidikan hampir selesai dan kemungkinan akan diserahkan ke wakil jaksa penuntut umum paling cepat minggu depan,” ujar Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, sebagaimana dikutip dari Malay Mail, Senin, 3 Februari 2025.

Tersangka kini berada di Pengadilan Magistrat Banting, namun identitas WNI yang ditahan belum diungkapkan secara transparan kepada publik. Selain pria tersebut, ada satu pria lain yang masih dalam pengejaran.

Adapun, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan respons atas kejadian ini. Menlu Sugiono menyatakan bahwa pihak terkait sedang mengumpulkan keterangan lebih lanjut.

“Karena semuanya masih dalam proses pengumpulan keterangan,” kata Menlu Sugiono.

Kembali pada pernyataan Hussein, ia mengatakan bahwa 14 saksi dari APMM telah diperiksa dan kemungkinan akan dipanggil kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi mengklasifikasikan insiden penembakan itu sebagai percobaan pembunuhan.

“Petugas yang terlibat dalam operasi tersebut, termasuk mereka yang melepaskan tembakan, juga akan dipanggil,” ujarnya.

Sekilas Kasus

Sebelumnya, APMM menembak WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal. Satu WNI tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa itu.

Berdasarkan komunikasi Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan PDRM diperoleh konfirmasi kejadian itu benar terjadi pada 24 Januari 2025. Penembakan itu disebutkan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan.

“Atas insiden ini, KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka,” kata Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Judha Nugraha, Minggu 26 Januari 2025

KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force.

Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysja dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/02/2025 08:15
Harga Emas Hari Ini Senin 3 Februari 2025, Cek Selengkapnya!

PIKIRAN RAKYAT – Harga emas batangan hari ini, Senin, 3 Februari 2025, menunjukkan variasi harga dari beberapa merek yang berbeda.

Berikut adalah daftar harga emas batangan terbaru yang dapat menjadi referensi untuk Sobat PR, yang berencana melakukan jual-beli emas:

1. Harga Emas di Pegadaian Emas 0,5 gram Galeri24: Rp863.000 Antam: Rp884.000 UBS: Rp865.000 Emas 1 gram Galeri24: Rp1.599.000 Antam: Rp1.665.000 UBS: Rp1.599.000 Emas 2 gram Galeri24: Rp3.137.000 Antam: Rp3.268.000 UBS: Rp3.173.000 Emas 3 gram Emas 5 gram Galeri24: Rp7.757.000 Antam: Rp8.093.000 UBS: Rp7.840.000 Emas 10 gram Galeri24: Rp15.405.000 Antam: Rp16.129.000 UBS: Rp15.597.000 Emas 25 gram Galeri24: Rp38.474.000 Antam: Rp40.193.000 UBS: Rp38.914.000 Emas 50 gram Galeri24: Rp76.887.000 Antam: Rp80.304.000 UBS: Rp77.667.000 Emas 100 gram Galeri24: Rp153.757.000 Antam: Rp160.528.000 UBS: Rp155.272.000 Emas 250 gram Galeri24: Rp384.087.000 Antam: Rp401.047.000 UBS: Rp388.063.000 Emas 500 gram Galeri24: Rp768.173.000 Antam: Rp801.878.000 UBS: Rp775.213.000 Emas 1.000 gram Galeri24: Rp1.536.345.000 Antam: Rp 1.603.715.000

Untuk diketahui, harga jual sama persis nominalnya dengan harga beli emas di Pegadaian.

2. Emas Logam Mulia 99.99% Indogold Harga beli: Rp1.492.988 Harga jual: Rp1.458.500 (Antam)

Selain itu ada juga pembaharuan Harga jual-beli untuk Perak Murni 99.9% Indogold, sebagai berikut:

Harga beli: Rp22,880 Harga jual: Rp16,700

Perlu diingat pula, harga emas bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung pada kondisi pasar. Pastikan untuk selalu mengecek harga terbaru jika ada rencana untuk melakukan transaksi. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/02/2025 07:07
Prabowo Perintahkan Bulog Beli Gabah Rp6.500, Anggota Dewan: Langkah Strategis!

PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini yang memberikan arahan agar Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Hal itu guna menjaga kestabilan harga beras di pasar.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam melindungi kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas harga beras nasional.

“Kami di Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini dan memastikan Bulog menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai ada alasan bagi Bulog untuk tidak menyerap gabah petani dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Presiden,” ujar Abdul Kharis Minggu 2 Februari 2025.

Menurut Kharis, penyerapan gabah dengan harga layak sangat penting, terutama menjelang musim panen raya, agar harga di tingkat petani tidak anjlok. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap Bulog dan kementerian terkait guna memastikan kebijakan ini benar-benar terimplementasi di lapangan.

“Stabilitas pangan harus menjadi prioritas. Harga Rp6.500 per kilogram adalah harga yang pantas untuk memastikan petani mendapatkan keuntungan dan tetap termotivasi untuk berproduksi,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Kharis berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak petani dan memastikan kebijakan pangan pemerintah berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Bahkan dia juga berharap kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga petani tidak merugi dan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga.

“Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani di seluruh Indonesia,” ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/02/2025 05:59
Sri Mulyani Bahas Tata Lahan Sawit Sesuai Arahan Prabowo, Singgung Isu Deforestasi?

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati membahas penataan lahan perkebunan kelapa sawit dengan sejumlah pejabat. Apakah Menkeu RI merundingkan serta kisruh Presiden Prabowo Subianto mengenai sawit?

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa banyak negara yang khawatir tidak dapat pasokan kelapa sawit dari Indonesia, oleh karena itu ia menganggap penting untuk memperluas penanaman kelapa sawit dalam negeri.

Mengenai tuduhan bahwa perkebunan kelapa sawit menyebabkan deforestasi, Prabowo menilai itu sebagai anggapan yang salah. Ia menjelaskan bahwa kelapa sawit adalah tanaman yang memiliki daun dan dapat menyerap karbondioksida, sehingga tuduhan itu tidak berdasar.

Pernyataannya otomatis geger dan menimbulkan kecaman dari kalangan masyarakat.

Terkait sawit, Sri Mulyani mengungkapkan tentang rapat terbatas (ratas) yang membahas isu tersebut. Adapun, rapat diadakan bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pada Jumat, 1 Februari 2025.

“Kemarin siang hadir dalam rapat terbatas Penataan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dipimpin Presiden Prabowo di kediaman pribadi di Hambalang-Kabupaten Bogor,” ucap Sri Mulyani, dalam takarir unggahan akun Instagramnya @smindrawati, Sabtu, 1 Februari 2025.

“Rapat membahas pengelolaan dan penataan lahan Kelapa Sawit sesuai dan konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya menambahkan.

Sri Mulyani menjelaskan, Satuan Tugas (Satgas) Penataan dan Penggunaan Lahan serta Penataan Investasi di sektor kelapa sawit akan melakukan penertiban berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada.

Ia memastikan langkah tersebut akan dilakukan dengan adil, konsisten, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Satuan Tugas (Satgas) Penataan dan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi di bidang Kelapa Sawit akan melakukan langkah penertiban sesuai undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan secara adil dan konsisten dengan menjaga kepentingan lingkungan hidup, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam unggahan itu, Menkeu RI tidak menyinggung papapun terkait pernyataan Prabowo, tetapi menegaskan bahwa bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Di dalamnya, termaktub ketetapan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dikelola dengan baik, adil, serta transparan demi kesejahteraan masyarakat.makmuran dan kepentingan rakyat dan negara Indonesia.

Prabowo Ingin Tambah Lahan Sawit

Presiden Prabowo mengemukakan niatnya unuk menambah lahan sawit, saat memberikan arahan dalam Musyawarah Pembangunan Nasional, Jakarta, pada Senin, 30 Desember 2024 lalu.

Pernyataannya terkait kelapa sawit lantas memantik kritikan tajam dari sejumlah aktivis lingkungan.

Pasalnya, Prabowo mengklaim kelapa sawit Indonesia banyak dicari dan dibutuhkan negara-negara lain. Karenanya jangan khawatir dengan tekanan atau penolakan. Ia bahkan menampik anggapan bila lahan sawit menyebabkan deforestasi.

“Banyak negara takut tidak dapat kelapa sawit dari kita. Karenanya Indonesia perlu menambah penanaman kelapa sawit. Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?,” ucapnya.

“Ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida. Dari mana kok kita dituduh yang boten-boten (yang nggak-nggak) saja,” katanya lagi. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/02/2025 21:16
Anak-anak Dilarang Main Sosmed? Negara Batasi Akses Internet Berdasarkan Usia

PIKIRAN RAKYAT – Anak-anak di Indonesia akan dibatasi penggunaan media sosialnya. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berencana membatasi akses internet berdasarkan usia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan, kebijakan itu dalam rangka percepatan aturan perlindungan anak di ruang digital.

Dalam pelaksanaannya, pembatasan akses dunia maya untuk anak telah disahkan melalui penandatanganan Surat Keputusan (SK). SK itu berisi pembentukan tim kerja khusus yang akan menggodok kajian mengenai pembatasan tersebut.

Bukan hanya itu, Meutya menegaskan, aturan lainnya terkait perlindungan anak di ruang digital juga diikutsertakan dalam SK yang sama.

“Sesuai arahan dan semangat presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, kami menindaklanjuti dengan pembentukan SK Tim Kerja untuk aturan perlindungan anak di internet yang di antaranya kemungkinan memasukkan pembatasan akses sosial media untuk usia tertentu,” kata Meutya, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu, 2 Februari 2025.

Tim Kerja Mulai 3 Februari

Menteri Komdigi Meutya Hafid (kedua kanan) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (kanan), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi (kedua kiri) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) menyampaikan aturan tentang perlindungan anak termasuk pembatasan media sosial bagi anak usia dini saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (2/2/2025). Empat kementerian yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membentuk tim kerja untuk membuat peraturan khusus anak di ruang digital seperti medsos dan konten-konten digital. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/rwa. ANTARA FOTO

Berdasarkan SK, tim kerja yang dimaksud akan mulai bekerja per tanggal 3 Februari 2025. Dijelaskan bahwa tim yang terlibat diambil dari banyak bidang beragam, bukan hanya perwakilan beberapa kementerian.

Selain dari pemerintah, ada pula perwakilan akademisi, tokoh pendidikan anak, lembaga pemerhati anak Save The Children Indonesia, lembaga psikolog, lembaga perlindungan anak yang diwakili Kak Seto, dan banyak lembaga terkait lainnya.

“Presiden menyampaikan kepada kami menginginkan adanya percepatan aturan perlindungan anak di ruang digital ini agar dapat diselesaikan dengan secepatnya dan timeline-nya kami diberi waktu satu sampai dua bulan,” ujar Meutya.

Meutya menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi tingginya konsumsi pornografi di kalangan anak-anak melalui internet.

Dia juga mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini berada di peringkat keempat dunia dalam hal akses terhadap konten pornografi terbesar.

“Ini belum menyinggung perjudian online yang juga menyasar anak-anak, perundungan, kekerasan seksual terhadap anak, dan juga aspek-aspek negatif lainnya,” ujarnya. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/02/2025 20:58
Belum Finalisasi, Anggota DPR Optimistis BPI Danantara akan Dorong Sektor Investasi

PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nantinya membawa dampak besar pada sektor investasi Indonesia.

Sebab itu dia mengatakan, kebijakan pembentukan BPI Danantara masuk menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dirinya pun menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan BPI Danantara adalah memperkuat pembiayaan sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan energi.

“Danantara dibentuk sebagai Badan Investasi, tentu untuk menjamin ketersediaan pembiayaan khususnya infrastruktur dan energi,” ujar Herman, Minggu 2 Februari 2025.

Penggerak pertumbuhan ekonomi

Menurutnya, kehadiran BPI Danantara diyakini bisa menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, membuka peluang lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Dengan terbentuknya lembaga ini pada akhirnya investasi akan berkembang dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan BPI Danantara akan menjadi mitra kerja di DPR RI. Meskipun begitu, pembentukan BPI Danantara belum sepenuhnya final.

Saat ini, ungkapnya, pembentukan lembaga tersebut sedang diselaraskan dengan revisi UU BUMN agar memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Danantara akan menjadi mitra kerja di DPR, yang tentunya akan berada di bawah pengawasan legislatif. Selain itu, ada pengawasan internal yang akan diterapkan langsung oleh Badan Danantara itu sendiri. Komisi VI DPR saat ini sedang membahas revisi tersebut, dan mudah-mugahan bisa segera diundangkan,” katanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/02/2025 20:52
Kejiwaan Pelaku Mutilasi Mayat Koper di Ngawi Diusut, Terdiagnosa Psikopat?

PIKIRAN RAKYAT – Saat ini sedang ada upaya pemeriksaan dan analisis kondisi kejiwaan pelaku mutilasi mayat yang ditemukan dalam koper di Ngawi. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto menyebutkan, pihaknya telah menurunkan tiga ahli forensik.

Saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu, 1 Februari 2025, ia mengatakan kepolisian tinggal menunggu hasil yang saat ini belum bisa final.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku selama kurang lebih enam jam, dari pagi hingga siang. Hasilnya masih dalam proses analisis, nanti akan kami sampaikan apakah tersangka memiliki kecenderungan psikopat atau tidak,” ujar Dirmanto, dikutip Minggu, 2 Februari 2025.

Walaupun rekaman CCTV menunjukkan bahwa tersangka dan korban tampak akrab sebelum kejadian, Dirmanto mengungkapkan bahwa penyelidikan lebih lanjut mengidentifikasi adanya masalah antara keduanya sebelum peristiwa tragis itu terjadi.

“Dari rekaman CCTV terlihat, mereka tampak baik-baik saja. Namun, setelah kami dalami lebih jauh, ternyata ada permasalahan yang melibatkan keduanya. Ini yang sedang kami selidiki lebih lanjut,” ucapnya.

Dirmanto menambahkan, saat ini pihaknya tengah menganalisis potongan-potongan rekaman video dan mendalami motif dari tindakan pelaku.

“Kami masih melihat penggalan-penggalan video yang ada untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum peristiwa ini,” katanya.

Sebelumnya, seorang perempuan berinisial UK (29) diduga menjadi korban pembunuhan dan mutilasi. Warga menemukan tubuh korban di dalam koper merah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Kamis, 23 Januari 2025.

Polisi saat merilis pengungkapan kasus pembunuhan dan mutilasi mayat dalam koper di Mapolda Jatim, Surabaya.

Sementara itu, potongan tubuh korban lainnya ditemukan di Kabupaten Ponorogo dan Trenggalek. Polisi berhasil menangkap pelaku, yang berinisial RTH alias A (32) dan merupakan warga Tulungagung, pada Sabtu, 25 Januari 2025.

Tersangka RTH mengaku memiliki sakit hati dan nekat melakukan pembunuhan serta mutilasi terhadap korban UK. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur menetapkan RTH sebagai tersangka dalam kasus mutilasi jasad wanita yang ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur.

RTH dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider 338 KUHP tentang pembunuhan, subsider pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 365 ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati atau seumur hidup. ****

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/02/2025 20:38
Benarkah Al Jabbar Dibangun Pakai Utang Rp3,4 Triliun?

PIKIRAN RAKYAT – Ramai belakangan, Masjid Al Jabbar, di Jawa Barat dibangun menggunakan utang. Narasi itu berkembang menjadi preseden buruk bagi eks Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil. Benarkah demikian?

Ternyata, kabar itu digaungkan pertama kali oleh Gubernur terpilih Jabar, Dedi Mulyadi. Ia mengungkapkan bahwa sebagian dari utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp3,4 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan Masjid Al Jabbar.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk membayar utang sebesar Rp3,4 triliun yang berasal dari dana PEN.

Hal ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya @dedimulyadi71, di mana ia berdiskusi dengan beberapa pejabat Pemprov Jabar.

Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa dana tersebut digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, sistem irigasi, pengelolaan air limbah, perumahan, ruang terbuka hijau, sarana ibadah, dan revitalisasi pasar.

Salah satu proyek yang mendapatkan dana tersebut adalah pembangunan Masjid Al Jabbar. Dedi Mulyadi secara khusus bertanya kepada pejabat Pemprov Jabar mengenai sumber dana untuk pembangunan masjid tersebut.

Kemudian, pejabat tersebut mengonfirmasi bahwa sebagian dana pembangunan memang berasal dari pinjaman PEN.

“(Jadi) Al Jabbar dibangun dari dana pinjaman?” tanya Dedi kepada pejabat Pemprov Jabar.

Pembayaran Utang Pemprov Jabar Diungkap Dedi

Dedi menjelaskan bahwa utang Rp3,4 triliun tersebut dibagi dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp 2,2 triliun telah memasuki tahun keempat masa cicilan, sementara termin kedua sebesar Rp 1,2 triliun akan selesai pada tahun 2029.

Pemprov Jabar diwajibkan untuk membayar cicilan sebesar Rp 566 miliar per tahun hingga 2028, dengan sisa pembayaran Rp 211 miliar di tahun terakhir.

Meski jumlah utang tersebut terbilang besar, Dedi tetap optimis Pemprov Jabar akan mampu melunasinya. Ia juga mengingatkan pegawai Pemprov Jabar agar tidak merasa terbebani oleh utang tersebut.

“Jangan menganggap beban yang berat, tapi ringan. Mudah-mudahan pendapatan kita ke depan meningkat,” ujar Dedi, menandaskan. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/02/2025 20:10
Cara Cek Lokasi Pangkalan Resmi Gas LPG 3 Kg dan Cara Pengecer Bisa Tetap Jualan

PIKIRAN RAKYAT – Pada 1 Februari 2025, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan baru yang melarang pengecer, termasuk warung, untuk menjual gas LPG 3 kilogram atau yang dikenal dengan gas melon.

Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan distribusi subsidi pemerintah lebih tepat sasaran, mengingat elpiji 3 kilogram merupakan barang bersubsidi.

Peraturan terkait distribusi elpiji 3 kg tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023, yang mengatur bahwa hanya subpenyalur yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang boleh menjual elpiji 3 kilogram.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi sudah mengonfirmasi bahwa kebijakan ini bertujuan untuk merapikan distribusi elpiji 3 kilogram yang memiliki subsidi dari pemerintah.

Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menambahkan informasi soal skema penjualan ke depannya.

Dikatakan, pengecer yang ingin menjual elpiji bersubsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi dari pertamina. Artinya, penjualan elpiji 3 kilogram melalui pengecer atau warung kini tidak lagi diperbolehkan.

Cara Membeli LPG 3 Kilogram

PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk membeli elpiji 3 kilogram langsung di pangkalan resmi yang telah terdaftar di Pertamina. Lokasi pangkalan resmi bisa dengan mudah ditemukan secara online. Berikut cara mengeceknya:

Kunjungi laman resminya: KLIK DI SINI. Gulir ke bawah dan klik menu “Lokasi Pangkalan Terdekat” untuk mencari pangkalan elpiji 3 kg di sekitar lokasi Anda. Pastikan mengaktifkan izin akses lokasi dan tunggu hingga daftar pangkalan resmi elpiji 3 kg muncul. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi call center Pertamina di nomor 135 untuk mendapatkan informasi tentang pangkalan resmi terdekat.

Pangkalan resmi dapat dikenali dari papan nama atau spanduk yang mencantumkan logo Pertamina serta harga jual yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Cara Pengecer Daftar Jadi Pangkalan

Perhatikan hal-hal berikut ini:

Pengecer yang belum memiliki pangkalan resmi di daerahnya bisa mendaftar untuk menjadi pangkalan resmi secara online. Pendaftaran dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengecer kemudian harus mendaftarkan nomor induk perusahaan itu terlebih dulu Sistem OSS yang terintegrasi dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri mempermudah proses pendaftaran. Setelah proses pendaftaran selesai, pengecer dapat lebih cepat terdaftar dan menjadi pangkalan resmi elpiji 3 kilogram. ****

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/02/2025 19:49
Anak Sekolah Dapat Skrining Kesehatan Mental Gratis Tahun 2025, Simak Skemanya!

PIKIRAN RAKYAT – Akan digelar skrining kesehatan mental gratis untuk anak-anak usia sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Rencana ini termasuk bagian dari program skrining kesehatan gratis bagi masyarakat pada hari ulang tahun mereka.

Ditegaskan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, langkah ini sebagaimana kebijakan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Meski menjadi bagian dari program skrining Kesehatan warga di hari ulang tahunnya, terkhusus bagi anak-anak, waktu pemeriksaan dibuat berbeda skema.

Alih-alih di hari ulang tahun, skrining Kesehatan gratis itu akan dilaksanakan ketika anak-anak masuk tahun ajaran baru di sekolah.

Hal ini sebagaimana keterangan terbaru Menkes Budi, di Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Minggu, 2 Februari 2025.

“Jadi setiap kali ajaran baru kan masuk. Jadi buat kita lebih efektif untuk melakukan cek kesehatan gratisnya pada saat mereka masuk (ajaran baru) sekolah, itu untuk usia sekolah,” kata Budi.

Kasus Mental Meningkat Pesat di Indonesia

Budi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei kesehatan tahun 2023, satu dari sepuluh orang Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Ini berarti sekitar 28 juta dari total 280 juta penduduk Indonesia menghadapi gangguan kejiwaan.

Namun, kata Budi, masalah utama adalah tidak adanya skrining kesehatan mental yang dilakukan, sehingga banyak yang tidak menyadari adanya gangguan kejiwaan yang mereka alami.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat adanya banyak aduan mengenai perundungan dan kekerasan seksual yang memengaruhi kondisi psikologis anak-anak.

“Kadang-kadang tidak tahu, orangtuanya enggak tahu, anaknya sendiri enggak tahu (yang mereka alami),” ujar Budi.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan memulai program skrining kesehatan mental tahun ini untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan mental masyarakat, termasuk anak-anak.

Program ini direncanakan akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, mencakup 10.000 Puskesmas dan 15.000 klinik.

Kementerian Kesehatan juga akan mempersiapkan pelatihan terapi psikologis dasar bagi dokter-dokter di puskesmas. Hal ini penting karena tidak semua masalah kesehatan mental memerlukan pengobatan atau terapi farmakologis.

Meski demikian, pemerintah tetap akan menyediakan dua jenis terapi tersebut di Puskesmas.

“Karena mental itu enggak semuanya farmakologis, ada terapi yang dikasih obat gitu. Ini juga terapi yang secara psikologis didengarkan, diajak bicara, diajari, dikasih contoh, diperkuatkan,” kata Budi, menegaskan. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

02/02/2025 18:43