Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Prabowo Batalkan Kebijakan Bahlil soal LPG 3 Kg, Menteri Tidak Konsultasi Presiden Dulu?

    Prabowo Batalkan Kebijakan Bahlil soal LPG 3 Kg, Menteri Tidak Konsultasi Presiden Dulu?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil Lahadalia soal gas LPG 3 kg yang sebelumnya dilarang dijual warung eceran. Hal ini ditanggapi pengamat sekaligus sastrawan, Okky Madasari, baru-baru ini.

    Sebelum ada instruksi Prabowo, Bahlil sebagai Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mengeluarkan aturan larangan elpiji subsidi itu dijual warung kecil sejak 1 Februari 2025. Hasilnya banyak muncul antrean masyarakat yang mengular viral di media sosial, itu terjadi karena warga hanya bisa membeli di pangkalan atau agen resmi.

    “Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kami bisa tahu siapa pemainnya. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya juga naik. Sudah volume yang tidak wajar, harganya pun dimainkan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM pada Senin 3 Februari 2025 tentang alasan kebijakan tersebut.

    “Jangan semua hal ke presiden, menteri ini kan pembantu presiden. Jangan urusan-urusan kecil semuanya presiden, nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Benar atau salah, biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru,” ujarnya kepada awak media pada kesempatan lain.

    Prabowo batalkan kebijakan Bahlil, Okky pertanyakan koordinasi menteri-presiden

    Presiden Prabowo, melalui Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menyebut ada instruksi dari presiden agar para warung eceran bisa kembali berjualan gas LPG 3 kg. Hal itu disampaikannya di Gedung DPR pada Selasa 4 Februari 2025.

    “Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” ujar Dasco.

    “Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sup pangkalan administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja demikian,” katanya melanjutkan.

    Pengamat dan sastrawan Okky Madasari mempertanyakan apakah ada koordinasi antara menteri dan presiden dalam mengeluarkan kebijakan. Hal itu disampaikannya melalui akun X (Twitter) pribadinya, @okkymadasari, pada Selasa 4 Februari 2025.

    “Apakah menteri tidak konsultasi pada presiden dulu sebelum mengambil kebijakan?” ujarnya dalam cuitan yang sudah dilihat lebih dari 75,6 ribu view.

    Hingga kini, cuitan tersebut telah mendapat lebih dari 200 reply, 1 ribu retweet, dan 3,6 ribu like. Sejumlah kometar menyebut kacaunya tata cara bernegara yang dipraktikkan para pejabat di Indonesia.

    Apakah menteri tidak konsultasi pada presiden dulu sebelum mengambil kebijakan? https://t.co/khQtYmFbGC— Okky Madasari (@okkymadasari) February 4, 2025

    “Tata cara bernegara belakangan ini kacau banget, baru kerasa ketika tahun ini. Engga ngerti ini cara meningkatkan popularitas atau memang blundernya sebanyak ini? Upaya perintah langsung pimpinan ketika segala sesuatu kacau itu gak menunjukkan kepemimpinan yang baik, asli,” kata akun X @yoo***

    “Bagus ini pertanyaannya. Nah saya tanyakan lagi, Bahlil mau Konsultasi ke Presiden yg mana? ada orang yg bilang Presiden Shift pagi dan Presiden Shift Malam?” ujar akun @Jen***

    “Yang wajib itu bikin kajian & perencanaan dulu sebelum bikin kebijakan publik, simulasikan dan kemudian sosialisasikan. Baru dilaporkan ke Presiden jika siap diterapkan. Ini mah action by feeling kayaknya,” kata akun @rez***

    Demikian kabar Presiden Prabowo menganulir kebijakan Bahlil soal LPG 3 kg yang dilarang dijual warung eceran. Pengamat Okky Madasari mempertanyakan apakah menteri konsultasi dulu ke presiden sebelum mengeluarkan kebijakan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bahlil Sebut Niat Pemerintah Baik, Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 Kg Jadi Sub Pangkalan agar Tepat Sasaran

    Bahlil Sebut Niat Pemerintah Baik, Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 Kg Jadi Sub Pangkalan agar Tepat Sasaran

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengecer sebagai sub pangkalan tetap bisa melakukan pembelian LPG 3 kg di pangkalan. Hal ini dilakukan dalam rangka menata pendistribusian agar lebih tepat sasaran.

    “Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP),” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari di Jakarta, Selasa dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Tujuan dari kebijakan tersebut yakni untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak dan meningkatkan pengawasan distribusi.

    Saat ini, jumlah yang sudah terdaftar dalam sistem MAP sebanyak 63 juta nomor induk kependudukan (NIK), dengan rincian rumah tangga 53,7 juta, usaha mikro 8,6 juta, petani/nelayan sasaran 50 ribu, dan pengecer 375 ribu NIK.

    “Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen LPG 3 kg,” ujar Heppy.

    Dalam hal ini, pemerintah juga menegaskan jumlah pasokan LPG 3 kg tidak berubah dan tetap sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Tujuan penataan pendistribusian agar subsidi sesuai sasaran, bukan untuk mengurangi pasokan bagi masyarakat.

    Kementerian ESDM Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 kg Jadi Sub Pangkalan

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan LPG 3 kg.

    Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan mudah dan niat pemerintah juga berjalan baik. Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa penataan tersebut dilakukan agar distribusi LPG 3 kg tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.

    “Tadi kita habis rapat dengan Komisi XII DPR RI, salah satu materinya adalah bagaimana mencari solusi terbaik. Sebelum rapat saya katakan bahwa tujuan dalam rangka penataan ini sebenarnya bagus agar LPG 3 kg ini tepat sasaran, sebenarnya niatnya di situ, dan subsidi LPG kita Rp87 triliun per tahun,” katanya.

    Bahlil kembali menekankan stok LPG tidak ada masalah dan dalam kondisi lengkap.

    “Cuma selama ini yang terdaftar itu dari agen sampai ke pangkalan, di sini harganya masih oke. Karena subsidi kita itu Rp12.000/kg, berarti kalau satu tabung kali tiga berarti Rp36.000. Itu negara mensubsidi. Makanya harga ke masyarakat itu harusnya Rp15 ribu hingga Rp16 ribu sudah sangat bagus, karena itu kan cuma Rp4.000 lebih dan ditambah profit Rp2.000 saya pikir sudah bagus,” ujar Bahlil.

    Namun, apa yang terjadi di lapangan yaitu pada tingkat pengecer harga LPG 3 kg melebihi batas tersebut.

    “Kalau pengawasannya pakai IT, makanya harga di pangkalan itu kan tidak ada kenaikan sama sekali. Yang selalu berbeda itu ketika sampai di pengecer. Tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, ini semua punya kontribusi jadi sekarang kita memperbaiki saja,” kata Bahlil.***(Siti Riyani Novrianti_UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengecer Masih Boleh Jual Gas LPG 3 Kg Sambil Transisi Jadi Pangkalan

    Pengecer Masih Boleh Jual Gas LPG 3 Kg Sambil Transisi Jadi Pangkalan

    PIKIRAN RAKYAT – Menanggapi kisruh di masyarakat terkait kebijakan pelarangan dijualnya gas LPG 3 Kg oleh pengecer, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara.

    Melalui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, Prabowo memerintahkan agar segera dirilis kebijakan untuk memperbolehkan pengecer menjual kembali Gas LPG 3 kg alias gas melon.

    Dasco menyampaikan, kebijakan ini diambil setelah adanya diskusi intens dengan Presiden Prabowo terkait penertiban harga di tingkat pengecer, guna menjaga agar harga gas subsidi tetap terjangkau oleh masyarakat.

    “Saya sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam mengenai keinginan Kementerian SDM untuk menertibkan harga di pengecer, supaya harga tidak terlalu mahal di masyarakat,” ucap dia, dalam pernyataan sebelum Rapat Paripurna, Selasa, 4 Februari 2025.

    Dalam percakapan tersebut, menurut Dasco, Presiden Prabowo memberikan instruksi langsung kepada Kementerian SDM untuk mengaktifkan kembali penjualan pengecer elpiji 3 kg hari ini, sambil menyesuaikan aturan yang ada.

    “Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada agar bisa berjualan seperti biasa,” ucap Dasco.

    “Nantinya, pengecer-pengecer tersebut akan menjadi sub-pangkalan, dan dengan pengaturan harga yang tepat, harga di masyarakat diharapkan tidak akan terlalu tinggi,” tuturnya menambahkan.

    Pelarangan Bukan Berasal dari Presiden

    Pengecer yang kini berfungsi sebagai sub-pangkalan akan diatur harganya sehingga harga yang diterima konsumen tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana telah ditetapkan pemerintah.

    Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa bukan kebijakan yang berasal langsung dari Presiden untuk melarang penjualan di pengecer. Alih-alih, keputusan tersebut didasarkan pada kondisi yang berkembang dan arahan presiden untuk menyesuaikan regulasi.

    Tujuan yang ingin dicapai Prabowo, imbuh Dasco, adalah agar pengecer bisa kembali berjualan dengan tetap mengutamakan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

    “Sebenarnya ini bukan kebijakan dari presiden untuk melarang pengecer kemarin, namun karena melihat situasi dan kondisi, presiden kemudian turun tangan dan menginstruksikan agar pengecer bisa berjualan kembali,” ujar dia. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengecer Dilarang Jual LPG 3 kg, Panic Buying Sebabkan Kelangkaan Gas Tabung Melon?

    Pengecer Dilarang Jual LPG 3 kg, Panic Buying Sebabkan Kelangkaan Gas Tabung Melon?

    PIKIRAN RAKYAT – Usai pelarangan penjualan gas LPG 3 kg di pengecer, panic buying atau membeli secara borongan dilaporkan terjadi di beberapa wilayah, salah satunya di Jakarta.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho, menduga bahwa panic buying tersebut membuat gas LPG 3 kg menjadi langka di pasaran yang berimbas pada kenaikan harga.

    “Kemarin terjadi panic buying dari para pengecer warung-warung, dikarenakan adanya peraturan terbaru dari Ditjen Migas tentang penyesuaian ketentuan pendistribusian elpiji kemasan 3 kg di sub penyalur atau pangkalan,” katanya di Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA.

    Faktor HET

    Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang belum mengalami penyesuaian sejak tahun 2015, sementara daerah penyangga Jakarta sudah menaikkan HET mereka. Hal ini menyebabkan kuota elpiji Jakarta berpotensi dimanfaatkan oleh daerah penyangga.

    “Kita menetapkan HET sejak 2015 sesuai dengan Pergub 4 tahun 2015, HET Rp16.000 waktu itu. Kalau kita bicara daerah penyangga atau perbatasan dari Jakarta seperti Tangerang, Banten, Bogor, Depok, Bekasi, itu telah mengalami kenaikan HET per 2019,” ungkapnya.

    Untuk mengatasi kelangkaan ini, pemerintah berupaya memantau ketersediaan stok di pangkalan melalui laporan foto, memastikan agen segera menyuplai wilayah yang kekurangan, dan berencana membahas penyesuaian HET.

    “Tentunya ke depan kita akan membahas HET tadi, untuk dinaikkan sesuai dengan daerah penyangga,” katanya.

    Apa Itu Panic Buying?

    Sesuai dengan namanya, panic buying berarti membeli sesuatu dalam keadaan panik sehingga seseorang membeli lebih banyak produk tertentu daripada yang mereka butuhkan karena mereka khawatir produk tersebut akan habis di toko, atau harganya akan naik karena permintaannya lebih tinggi, atau sulit untuk mendapatkannya di kemudian hari.

    Psikolog Laverne Antrobus berkata bahwa panic buying berasal dari naluri alami manusia yang ingin memastikan untuk memiliki apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup.

    “Tetapi kita dapat melakukannya sambil memastikan bahwa orang lain juga memiliki cukup. Memikirkan orang lain sangatlah penting,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bukannya Turun, Anggota DPR Sebut Beli Gas LPG 3 kg di Pangkalan Justru Berpotensi Menambah Biaya

    Bukannya Turun, Anggota DPR Sebut Beli Gas LPG 3 kg di Pangkalan Justru Berpotensi Menambah Biaya

    PIKIRAN RAKYAT – Seperti diketahui bersama bahwa penjualan gas LPG 3 kg telah dilarang di warung ecer mulai Sabtu, 1 Februari 2025 lalu. Saat ini jika masyarakat ingin mendapatkannya, mereka harus membeli ke pangkalan resmi.

    PT Pertamina Parta Niaga sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diterapkan agar masyakarat tidak mendapatkan harga LPG 3 kg yang lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi atau HET sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

    Akan tetapi, menurut Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya, masyarakat justru harus mengeluarkan biaya lebih jika membeli gas LPG 3 kg ke pangkalan resmi.

    Keterbatasan Jumlah Pangkalan Resmi

    Asep menilai bahwa dengan harus membeli gas tabung melon ke pangkalan resmi, masyarakat justru kesulitan dan harus mengantre, karena jumlah pangkalan resmi untuk saat ini terhitung belum banyak.

    “Selain harus mengantre, karena jarak ke pangkalan lebih jauh, warga pun harus mengeluarkan ongkos tambahan. Kerugian pun menjadi dobel, mengantre dan mengeluarkan biaya lebih besar,” kata Asep.

    Ia mengatakan hal tersebut sebagai sebuah kemunduran, karena pemerintah seharusnya menyediakan kebutuhan dasar sedekat mungkin dengan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan dasar masyakarat bukan justru dijauhkan dari mereka dan membuat semakin sulit.

    “Saya yakin Pak Prabowo pasti tak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan berlelah seperti itu hanya demi mendapatkan elpiji 3 kg,” katanya.

    Permainan Harga Gas LPG

    Asep menambahkan bahwa pemerintah seharusnya cukup menindak mereka yang terindikasi mempermainkan harga gas LPG 3kg, alih-alih membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara langsung.

    Ia mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi kebijakan tersebut, agar gas LPG 3 kg bisa kembali tersedia dan dibeli di pengecer.

    “Pimpinan Komisi VI agar segera menggelar rapat dengan Pertamina untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan produksi gas subsidinya. Hal ini supaya clear di hadapan publik bahwa persoalan kesulitan rakyat atas gas melon ini bukan karena masalah di tingkat produksi, tetapi pada masalah regulasinya,” tegasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Siksa Tahanan di Penjara, Warga Palestina Dikencingi hingga Disiram dengan Air Mendidih

    Israel Siksa Tahanan di Penjara, Warga Palestina Dikencingi hingga Disiram dengan Air Mendidih

    PIKIRAN RAKYAT – Kelompok aktivis yang fokus pada urusan tahanan Palestina mengatakan bahwa Israel melakukan pemukulan dan penghinaan yang kejam kepada tahanan Palestina sebelum mereka dibebaskan.

    Abdullah al-Zaghari, kepala Masyarakat Tahanan Palestina (PPS), mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mayoritas warga Palestina yang dibebaskan dari penjara yang dikelola Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza menjadi sasaran penyiksaan sistematis beberapa hari sebelum pembebasan mereka.

    Dalam beberapa laporan terbaru mereka, kelompok pemantau tersebut telah mencatat berbagai bentuk penyiksaan dan penganiayaan yang parah, termasuk membakar tahanan dengan air mendidih dan mengencingi mereka.

    Upaya Balas Dendam Israel

    Zaghari mengatakan ini adalah upaya Israel untuk membalas dendam kepada mereka, mendesak para mediator perjanjian gencatan senjata, tim Palang Merah, dan pelaku kunci lainnya untuk memastikan keselamatan dan martabat mereka yang dibebaskan sambil menekan Israel untuk berhenti menyiksa.

    “Palang Merah harus memikul tanggung jawab untuk merawat para tahanan yang dibebaskan dan martabat mereka sampai mereka tiba di tempat tinggal mereka, dengan cara yang sama seperti memastikan kedatangan para tahanan Israel yang dibebaskan dari Jalur Gaza.

    “Ada kesaksian yang mengerikan tentang para tahanan yang dipukuli dengan kejam sebelum dan setelah mereka dibebaskan dari penjara, terutama tahanan yang dibebaskan ke Jalur Gaza,” Zaghari menambahkan.

    Ia mencatat bahwa sebagian besar tahanan menderita penyakit, termasuk kudis, sebagai akibat dari kondisi buruk tempat mereka ditahan.

    “Ini bukti mentalitas pendudukan yang mencoba menghancurkan citra tahanan Palestina dan mendistorsinya di hadapan rakyatnya,” jelasnya,

    Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan juga melaporkan bahwa sebagian besar tahanan di penjara yang dikelola Israel menderita kelelahan, kurus kering, dan penurunan berat badan.

    “Ada tahanan yang pingsan dan tidak ada dokter atau perawat yang datang untuk memeriksa mereka dan memindahkan mereka ke klinik,” katanya.

    Penyiksaan di Penjara Israel

    Pada awal Agustus tahun lalu, kelompok hak asasi Israel B’Tselem menuduh otoritas Israel secara sistematis menyiksa warga Palestina di kamp-kamp penyiksaan, menjadikan mereka sasaran kekerasan berat dan serangan seksual.

    Laporannya, berjudul “Selamat Datang di Neraka”, didasarkan pada 55 kesaksian dari mantan tahanan dari Jalur Gaza, Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur, dan warga Israel. Sebagian besar tahanan ini ditahan tanpa diadili.

    Penyiksaan tercatat di fasilitas penahanan sipil dan militer di seluruh Israel, yang mengakibatkan kematian sedikitnya 60 warga Palestina dalam tahanan Israel dalam waktu kurang dari 10 bulan.

    Sementara itu, penyelidikan oleh surat kabar Israel Haaretz telah mengungkapkan bahwa seperempat tahanan Palestina di penjara Israel telah terinfeksi kudis dalam beberapa bulan terakhir.

    Temuan yang terkandung dalam laporan tersebut, yang mengutip pejabat penjara, merupakan hasil petisi yang diajukan oleh organisasi hak asasi manusia. Warga Palestina yang ditahan Israel mengatakan bahwa perlakuan yang mereka terima adalah disengaja, bukan karena kelalaian.

    Physicians for Human Rights mengatakan bahwa para tahanan tidak diberi mesin cuci di dalam tahanan dan mereka tidak diberi cukup pakaian.

    Ameena Altaweel, seorang peneliti di Palestine Center for Prisoner Studies, mengatakan bahwa lembaga-lembaga hak asasi manusia Palestina terus-menerus membunyikan alarm tentang penyakit di dalam penjara.

    Altaweel mengatakan kepadatan penghuni adalah alasan utama penyebaran penyakit, selain tindakan Israel yang menurutnya sengaja digunakan untuk menimbulkan penderitaan, seperti tidak mengisolasi tahanan setelah infeksi terdeteksi dan tidak memberikan perawatan.

    Saat ini ada lebih dari 10.400 warga Palestina yang dipenjara, dengan sedikitnya 3.376 orang ditahan dalam penahanan administratif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Raffi Ahmad Kaget Harta Kekayaannya Capai Rp1,03 Triliun, Singgung Tuduhan Pencucian Uang

    Raffi Ahmad Kaget Harta Kekayaannya Capai Rp1,03 Triliun, Singgung Tuduhan Pencucian Uang

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis jumlah harta kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden, yang tercatat sejumlah Rp1,03 triliun.

    Harta kekayaan Raffi Ahmad tersebut termasuk tanah dan bangunan di beberapa kota, kendaraan, surat surat berharga hingga harta bergerak lainnya. Akan tetapi, Raffi Ahmad juga diketahui memiliki utang sebesar Rp136 miliar.

    Menurut Raffi Ahmad jumlah harta kekayaannya yang kini bisa diakses publik adalah konsekuensi menjadi seorang pejabat negara, sehingga ia tidak merasa risih atas hal tersebut.

    “Ini udah jadi peraturan, karena udah jadi pejabat negara. Kita ikuti prosedurnya aja,” jelasnya seperti dikutip dalam kanal Trans7 Official, dalam acara FYP pada 3 Februari 2025.

    Kaget Atas Harta Sendiri

    Selama kerja kerasnya di dunia hiburan, Raffi Ahmad mengaku tidak pernah menghitung uangnya sendiri sehingga ia kaget atas jumlahnya.

    “Demi Allah, aku tuh nggak pernah hitung uang aku, nggak pernah,” ungkap Raffi.

    Yang ia ketahui hanyalah uang tersebut cukup untuk membeli apa pun yang diinginkannya.

    “Jadi pas kemarin, kaget juga. Ada rasa bangga, kaget juga ada. Tapi ya sudahlah, gimana. Alhamdulillah, kita bersyukur aja,” kata suami Nagita Slavina itu.

    Singgung Pencucian Uang

    Raffi menyebut bahwa uang tersebut merupakan hasil kerja kerasnya sejak masih sangat muda. Ia rupanya sudah syuting sejak umur 14 tahun. Saat ini, ayah dari Rafathar dan Rayyanza itu telah berusia 37 tahun.

    Meskipun demikian, ia mengakui bahwa memasuki dunia politik akan mengundang beberapa spekulasi atas dirinya dan harta kekayaannya, termasuk tuduhan soal pencucian uang yang sempat muncul beberapa waktu lalu.

    “Nanti kalau ada orang, dipikir, namanya juga udah masuk politik kan, dipikir nanti Raffi pencucian uang ini, ya silakan aja coba dijabarkan aja,” ujarnya.

    Raffi mencontohkan dirinya dan Irfan Hakim yang tidak pernah hanya satu acara saja. Ia mengatakan bahwa selama lebih dari sepuluh tahun dirinya dipercaya oleh acara TV, ia selalu mendapatkan job hingga 3 acara.

    Begitu pun saat masih bermain sinetron, ia selalu kedapatan berperan di dua sinetron.

    Tak ketinggalan, Raffi juga menyinggung utangnya yang berjumlah Rp136 miliar saat ia ditanyai oleh Irfan Hakim.

    “Ya, namanya juga pengusaha. Ada aja utang. Kalau dilunasin bisa aja sih sebenernya,” tandasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Elon Musk Diangkat Donald Trump Jadi Stafsus Pemerintah AS, Bebas Utak-atik Instansi Negara

    Elon Musk Diangkat Donald Trump Jadi Stafsus Pemerintah AS, Bebas Utak-atik Instansi Negara

    PIKIRAN RAKYAT – Miliarder Elon Musk, diangkat jadi pegawai pemerintah khusus sesuai perintah Presiden Donald Trump. Artinya, titel ini memungkinkan dia bekerja di pemerintahan federal tapi punya hak khusus merahasiakan harta kekayaannya sebagaimana staf negara biasa.

    Musk masih mengelola perusahaan mobil listrik Tesla dan perusahaan kedirgantaraan SpaceX. Namun, setelah ditunjuk Trump, kini ia sambil bertugas sebagai pemimpin program pemotongan biaya Trump yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintah.

    Sebagai CEO SpaceX, Musk mengawasi kontrak perusahaan dengan Pentagon dan komunitas intelijen yang bernilai miliaran dolar AS.

    Jabatan Musk dikonfirmasi Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt. Ia mengatakan, sebagai ‘pegawai pemerintah khusus’, Musk tidak menerima gaji dari pemerintah dan bebas dari hukum yang berlaku.

    Pegawai pemerintah khusus diangkat untuk menjabat tidak lebih dari 130 hari (4 bulan lebih), namun Trump belum mengungkapkan berapa lama posisi Musk akan berlangsung.

    Musk akhir-akhir ini mendapat sorotan luas karena timnya diberikan akses mengambil kendali atas berbagai sistem pemerintah. Bahkan, ia telah bertekad untuk memangkas jumlah pegawai besar-besaran di seluruh birokrasi federal.

    Langkah-langkah ini menimbulkan ketakutan di kalangan pegawai pemerintah dan menyebabkan kekacauan di beberapa instansi.

    “Para ajudan Musk yang diberi tugas untuk mengelola badan sumber daya manusia pemerintah AS telah mengunci pegawai sipil karier dari sistem komputer yang berisi data pribadi jutaan pegawai federal,” menurut dua pejabat instansi, lewat laporan Reuters, Jumat lalu, 31 Januari 2025.

    Musk juga menargetkan penutupan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), dengan menyebut badan kemanusiaan ini sebagai organisasi sayap kiri yang tidak bertanggung jawab kepada Gedung Putih.

    Politikus Partai Demokrat mengkritik pengangkatan Elon Musk, sebab dinilai sebagai seorang miliarder yang tidak dipilih secara demokratis tetapi punya terlalu banyak kekuasaan atas pemerintah federal.

    Pembelaan Donald Trump

    Presiden AS Donald Trump membela Musk usai mempercayakan sang miliarder untuk mengawasi perombakan USAID. Ia mengatakan, ada batasan wewenang bagi Musk sebagai penasihatnya.

    “Elon tidak bisa dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami, dan kami akan memberinya persetujuan, bila sesuai; jika tidak sesuai, kami tidak akan berikan. Tapi dia melapor kepada kami,” kata Trump, dikutip dari Reuters, Selasa, 4 Februari 2025.

    “Itu adalah sesuatu yang sangat dia pedulikan, dan saya terkesan, karena dia jelas mengelola perusahaan besar. Jika ada konflik, kami tidak akan membiarkannya mendekati itu. Tapi dia memiliki insting alami yang baik. Dia memiliki tim orang-orang yang sangat berbakat,” kata Trump lagi.

    Sejak menjabat, Trump telah memulai perombakan besar-besaran terhadap pemerintah, memecat dan menyingkirkan ratusan pegawai sipil. Hal ini disebut-sebut upayanya untuk mengecilkan birokrasi dan memasang lebih banyak loyalis yang ‘mengabdi’ untuknya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lebih dari 3.000 Siswa DKI Jakarta Penerima KJP Plus Terancam Putus Sekolah

    Lebih dari 3.000 Siswa DKI Jakarta Penerima KJP Plus Terancam Putus Sekolah

    PIKIRAN RAKYAT – Justin Andrian Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengatakan, adanya persyaratan yang mengharuskan nilai akademik 70 bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus saat ini, 3.000 lebih siswa terancam putus sekolah.

    Angka tersebut kata Justin, berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta yang menyebut bahwa saat ini terdapat 3.507 siswa penerima KJP Plus yang nilainya kurang dari 70.

    “Kami paham semangatnya adalah untuk anak-anak yang berkomitmen untuk belajar, tapi melihat angkanya juga cukup banyak,” kata Justin usai rapat dengan Disdik DKI Jakarta. Pada Senin, 03 Februari 2025.

    Lanjutnya, Justin menegaskan bahwa jika persyaratan dengan standar nilai itu diterapkan, maka siswa yang putus sekolah dalam jumlah cukup besar akan terjadi di Jakarta. Padahal menurut Justin, kecerdasan anak itu berbeda beda.

    “Ada sekitar 3.000-an anak penerima KJP Plus sekarang yang nilainya di bawah 70 sehingga jangan sampai anak-anak ini juga putus sekolah,” katanya.

    Menurut Justin, dengan melihat dampak kedepannya, yaitu kerugian bagi generasi penerus Jakarta jika kebijakan ini diterapkan, maka ia beserta sebagian besar anggota Komisi E menolak kebijakan baru tersebut.

    Sementara itu Sarjoko, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjelaskan bahwa persyaratan nilai diatas 70 bagi penerima KJP Plus tersebut merupakan masukan dari Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno.

    Sarjoko menjelaskan bahwa hal tersebut dilatar belakangi dari alasan awal pemberian KJP Plus yang diperuntukkan bagi pelajar yang Pintar, juga bertujuan untuk memotivasi pelajar agar berusaha belajar lebih keras lagi.

    “Kalau dipresentasikan hanya 2,6 persen saja, relatif kecil. Tapi sekiranya menjadi perhatian maka akan kami bicarakan lebih lanjut dengan tim transisi,” katanya.

    Sebelumnya, sejumlah Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta juga meminta kepada Disdik untuk mempertimbangkan kembali penerapan persyaratan nilai diatas 70 bagi penerima KJP Plus tersebut.

    “Justru mereka yang menengah ke bawah ini prestasinya kurang baik,” kata Anggota Komisi E Jhonny Simanjuntak.

    Menurutnya, jika persyaratan tersebut diterapkan, dikhawatirkan yang menerima program tersebut bukan lagi orang yang membutuhkan.

    Jhonny mengatakan, karena masyarakat kurang mampu biasanya memiliki nilai akademik yang kurang baik. Dengan pandangan itu, salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta ini meminta persyaratan tersebut agar dicabut.

    Jhonny juga menambahkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda, sehingga nilai akademik tidak bisa dijadikan patokan.

    “Standar nilai ini harus dicabut, agar bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan,” kata dia.

    Sejalan dengan Jhonny, Anggota Komisi lainnya Muhamad Subki juga mengatakan bahwa dalam persyaratan KPJ Plus dan KMJU ini, nilai tidak bisa menjadi acuan.

    Terlebih lagi, menurut Subki, persyaratan nilai ini tidak sejalan dengan UUD 1945, karena pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat.***(Sri Wulandari _UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Warga Gaza pada Dasarnya Jahat dan Tidak Layak Diberi Ampun

    Warga Gaza pada Dasarnya Jahat dan Tidak Layak Diberi Ampun

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang anggota dewan yang ditunjuk Trump untuk United States Holocaust Memorial Council melancarkan serangan pedas terhadap warga Palestina di Gaza, dengan mengatakan bahwa mereka pada dasarnya jahat dan tidak layak untuk diberi ampun.

    Dalam tajuk rencana di surat kabar The Jerusalem Post, Martin Oliner, yang terpilih menjadi anggota dewan beberapa hari sebelum kerusuhan 6 Januari, membela pernyataan presiden AS baru-baru ini yang menyerukan pembersihan etnis warga Palestina dari Gaza hingga negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania.

    Oliner, yang menjabat sebagai ketua Religious Zionists of America, presiden Culture for Peace Institute, dan juga sering menjadi kolumnis di The Jerusalem Post, mengatakan bahwa mereka yang peduli dengan penderitaan rakyat Palestina seharusnya memberikan pujian yang melimpah kepada Trump karena cukup peduli untuk menemukan solusi positif bagi masalah mereka saat ini.

    “Dan mereka seperti saya yang tidak percaya bahwa warga Gaza layak mendapatkan belas kasihan juga seharusnya menyambutnya. Jangan berbasa-basi di sini. Rakyat Gaza bersalah secara kolektif,” tulisnya.

    “Tindakan rakyat Gaza membuktikan bahwa mereka membutuhkan pendidikan detoksifikasi sebelum rekonstruksi dapat dimulai. Mereka pada dasarnya jahat, dan mereka harus membayar harga atas tindakan mereka,” ia menambahkan.

    Pandangan Rasis dan Penuh Kebencian

    Pernyataan Oliner menuai kritik keras dari Dewan Hubungan Amerika-Islam (Cair), yang meminta Trump untuk segera mencopotnya dari jabatannya di Dewan Peringatan Holocaust Amerika Serikat.

    “Tidak dapat diterima bagi siapa pun yang percaya bahwa semua anak dan setiap orang lain dalam suatu populasi ‘pada dasarnya jahat’ dan tidak layak mendapatkan ‘belas kasihan’ untuk memegang jabatan di organisasi mana pun, baik entitas swasta maupun publik,” kata Cair.

    “Pandangan rasis dan penuh kebencian seperti inilah yang mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida di Gaza,” jelasnya.

    Pengusiran Rakyat Palestina

    Minggu lalu, beberapa hari setelah gencatan senjata diberlakukan di Gaza, yang mengakhiri perang selama 15 bulan, Trump menggambarkan Gaza sebagai lokasi pembongkaran dan mengatakan akan lebih baik jika dibersihkan semuanya.

    “Saya ingin Mesir menerima orang. Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita bersihkan saja semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir’,” kata Trump saat itu.

    Mesir dan Yordania, sekutu utama AS di kawasan tersebut, telah berulang kali menolak usulan Trump, dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan warga Mesir akan turun ke jalan untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka.

    “Pengusiran rakyat Palestina dari tanah mereka adalah ketidakadilan yang tidak dapat kami lakukan,” kata Sisi.

    Pada hari Sabtu, menteri luar negeri dan pejabat dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Otoritas Palestina, dan Liga Arab mengatakan usulan Trump akan mengancam stabilitas di kawasan tersebut, menyebarkan konflik, dan merusak prospek perdamaian.

    “Kami menegaskan penolakan kami terhadap setiap upaya untuk mengkompromikan hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut, baik melalui kegiatan permukiman, atau penggusuran atau pencaplokan tanah atau melalui pengosongan tanah dari pemiliknya,” kata mereka dalam pernyataan bersama.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News