Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • DPR Sidak Ketersediaan Gas LPG 3 Kg di Kemanggisan, Warga Curhat Harga Terkini

    DPR Sidak Ketersediaan Gas LPG 3 Kg di Kemanggisan, Warga Curhat Harga Terkini

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan gas elpiji 3 kilogram (kg) di Jalan Anggrek Cendrawasih Raya, Kemanggisan, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dari pantauan Pikiran-rakyat.com di lapangan, mobil yang ditumpangi Dasco tiba di lokasi sekira pukul 9.35 WIB. Terlihat pula Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian turut sidak bersama Dasco.

    Seturunnya dari mobil, Dasco dan rombongan langsung menuju pangkalan gas elpiji Rizky Yulianto. Di sana, ia tampak berbincang dengan pemilik pangkalan gas elpiji.

    Kemudian Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu lantas berjalan lagi menuju pangkalan gas elpiji atas nama Kevin. Setelah itu, Dasco berjalan menuju ke sebuah warung sembako yang merupakan subpangkalan atas nama Jefri. Ia melihat ketersediaan gas elpiji 3 kg.

    Usai sidak, Dasco menjelaskan tujuan sidak lantaran ingin mengetahui ketersediaan gas elpiji 3 kg. Pasalnya, kata dia, masyarakat sempat keluhkan ketersediaan gas beberapa waktu lalu.

    “Ini kan kebetulan sekali lewat dari DPR, kemudian yang kedua memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum, karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrean dari masyarakat,” kata Dasco.

    Dasco menerima informasi mengenai harga gas yang dijualkan baik di pangkalan menjual ke subpangkalan Rp16 ribu, sementara dari subpangkalan menjual ke masyarakat Rp19 ribu.

    “Mudah-mudahan bisa begini terus,” ujarnya.

    DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan gas elpiji 3 kilogram (kg) di Jalan Anggrek Cendrawasih Raya, Kemanggisan, Kamis, 6 Februari 2025.

    Salah satu warga sekitar, Khusnul Khotimah menyebut, toko tersebut sempat tutup beberapa hari dan baru buka saat Bahlil meninjau lokasi.

    Khotimah merupakan salah satu dari warga yang membeli tabung gas LPG 3 kg di pangkalan Toko Kevin. Rumahnya tak jauh dari lokasi. Ia mendapat info pemerintah kembali memasok gas LPG di daerahnya tersebut.

    Bahkan harga yang dijual di Toko Kevin mendadak turun. Biasanya, warga membeli dengan harga Rp18 ribu. Namun saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia datang hari Selasa 4 Februari 2025 harganya turun menjadi cuma Rp16 ribu.

    “Ini (tiga hari kemarin tutup, gak ada ini (aktivitas jualan),” ucapnya.

    “Kalau di sini biasanya Rp18 ribu,” ujarnya kemudian.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BI Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Alami Peningkatan, Ini Faktor Pendorongnya

    BI Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Alami Peningkatan, Ini Faktor Pendorongnya

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian tinggi.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02% year on year (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,95% (yoy).

    Dengan peningkatan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2024 tercatat sebesar 5,03% (yoy).

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan akan berada dalam kisaran 4,7–5,5% (yoy), didukung oleh kuatnya permintaan domestik.

    “Ke depan, pertumbuhan ekonomi pada 2025 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5 persen (yoy) didukung oleh permintaan domestik,” ujarnya.

    Upaya Pertumbuhan Ekonomi

    Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. BI memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah.

    Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga dengan baik. Beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan antara lain:

    – Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,98% (yoy), didorong oleh aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang tinggi selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    – Pertumbuhan investasi tetap kuat sebesar 5,03% (yoy), didukung oleh realisasi penanaman modal yang meningkat.

    – Konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 4,17% (yoy), seiring dengan penyelesaian belanja akhir tahun.

    – Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga tumbuh tinggi sebesar 6,06% (yoy), sejalan dengan peningkatan aktivitas pada periode Pilkada 2024.

    – Ekspor tumbuh sebesar 7,63% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap tumbuh positif, kenaikan harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia, dan peningkatan ekspor jasa yang didorong oleh kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

    Sektor Usaha Tunjukkan Peningkatan

    Pertumbuhan ekonomi yang positif juga tercermin dari sisi lapangan usaha (LU) dan spasial. Hampir semua sektor usaha menunjukkan kinerja positif pada triwulan IV 2024. Sektor industri pengolahan dan perdagangan, sebagai kontributor utama pertumbuhan, tumbuh dengan baik seiring dengan permintaan domestik yang terjaga. Sektor akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan juga tumbuh positif seiring dengan tingginya mobilitas pada momen HBKN Nataru.

    Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra). Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Balinusra.

    Meskipun menunjukkan kinerja yang positif, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari ketidakpastian global. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Poin Penting Celetukan Donald Trump Ambil Alih Gaza, Presiden Baru AS Akan Dimakzulkan?

    5 Poin Penting Celetukan Donald Trump Ambil Alih Gaza, Presiden Baru AS Akan Dimakzulkan?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menimbulkan kegaduhan usai mengatakan bahwa negaranya akan mengambil alih kepemilikan jangka Panjang atas Gaza, sehingga warga Palestina yang tinggal di sana harus dipindahkan.

    Ia menyampaikan klaim tersebut selama kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu.

    Ia ingin menerapkan kerangka kebijakan AS di kawasan tersebut, yang selama ini didasarkan pada kemungkinan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina merdeka dapat hidup berdampingan.

    Dalam pidato serupa, Trump memicu kecemasan di berbagai kalangan politik dan dunia internasional, sebab ia menolak untuk menutup kemungkinan menggunakan militer AS dalam upaya ini. Artinya, pentagon bisa saja diturunkan.

    Saat ditanya mengenai hal tersebut, Trump menjawab, “Kami akan melakukan apa yang diperlukan.”

    Setelah pernyataan itu dirilis, guncangan lanjutan terdengar pada Rabu, 5 Februari 2025. Berikut ini lima poin utama dari pernyataan Presiden Trump mengenai Gaza dan Palestina, setelah 24 jam dikatakan:

    1. Kurangnya Detail Rencana

    Donald Trump mengusulkan pemindahan seluruh warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk mengambil “kepemilikan” atas wilayah tersebut.

    Namun, hingga Rabu, 5 Februari 2025, sangat sedikit informasi yang diberikan mengenai bagaimana rencana ini akan dijalankan.

    Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemindahan dan siapa yang akan memimpin atau melaksanakan langkah itu.

    Pertanyaan besar muncul, mengenai bagaimana rakyat Palestina yang sangat terikat dengan identitas dan tanah air mereka bisa dipindahkan, serta apakah tentara AS akan dilibatkan untuk memaksa mereka jika mereka menolak.

    2. Gedung Putih yang Plinplan

    Pada awalnya, Trump menyarankan bahwa pemindahan warga Palestina dari Gaza akan bersifat permanen dan diikuti dengan “kepemilikan jangka panjang” oleh Amerika Serikat atas Gaza.

    Namun, beberapa jam setelahnya, Gedung Putih mulai mengubah pernyataannya. Sekretaris Negara, Marco Rubio, dan juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebutkan bahwa pemindahan tersebut hanya bersifat sementara, dengan alasan untuk memberi ruang bagi pembangunan kembali Gaza.

    “Sementara itu, jelas bahwa orang-orang harus tinggal di suatu tempat sementara Anda membangunnya kembali,” kata Rubio, dalam konferensi pers di Kota Guatemala, dikutip dari Reuters, Kamis, 6 Februari 2025.

    3. Demokrat Ancam Pemakzulan atas Trump?

    Usulan Trump untuk memindahkan warga Palestina dan keterlibatan tentara AS dalam proses tersebut memicu kemarahan dari kalangan Demokrat.

    Beberapa politisi, seperti Perwakilan Rashida Tlaib, yang merupakan warga Palestina-Amerika, menyebutnya sebagai upaya pembersihan etnis.

    Senator Chris Murphy menilai bahwa rencana ini akan memicu ketegangan besar di Timur Tengah dan berdampak panjang.

    Bahkan, beberapa politisi berencana untuk mengajukan pemakzulan terhadap Trump karena usulannya yang dianggap berisiko dan melanggar hak-hak asasi manusia.

    4. Keraguan dari Partai Republik

    Meskipun Trump memiliki dukungan kuat dari Partai Republik, beberapa anggotanya mulai menunjukkan ketidaksetujuan terhadap rencana ini. Senator Rand Paul misalnya, menilai bahwa ini bertentangan dengan prinsip “America First”, yang seharusnya menghindari keterlibatan Amerika dalam konflik internasional yang merugikan.

    Senator Lindsey Graham juga menyatakan bahwa mayoritas warga di negaranya mungkin tidak mendukung pengiriman pasukan AS ke Gaza.

    Beberapa anggota Partai Republik merasa bahwa sumber daya negara tidak seharusnya dialokasikan untuk menangani Gaza, dan mereka meragukan manfaat rencana ini bagi kepentingan nasional AS.

    5. Adanya Motif Bisnis Keluarga Trump

    Rencana Trump ini juga menarik perhatian terkait hubungan bisnis keluarganya di Timur Tengah, terutama yang melibatkan menantunya, Jared Kushner.

    Kushner, yang pernah menyatakan bahwa “properti tepi pantai” Gaza dapat sangat bernilai, juga terlibat dalam kesepakatan bisnis besar di wilayah ini.

    Laporan dari The New York Times mengungkapkan bahwa keluarga Trump telah memperluas bisnis real estate mereka di Timur Tengah, termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

    Hal ini menambah kontroversi terhadap rencana Trump karena munculnya dugaan adanya motif ekonomi pribadi yang melibatkan keluarga presiden. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fakta Satuan Siber TNI, Rekrut Ahli IT hingga Hacker

    Fakta Satuan Siber TNI, Rekrut Ahli IT hingga Hacker

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kedudukan satuan siber di TNI. Ia menjelaskan bahwa satuan ini bukan matra seperti halnya angkatan laut, angkatan darat, maupun angkatan udara.

    Hal ini dijelaskannya dalam rapat kerja di DPR RI. Saat itu. Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menanyakan perkembangan matra siber kepada Menhan Sjafrie. “Sudah sampai di mana perencanaan angkatan matra keempat, Angkatan Siber?” kata Rizal meminta keterangan.

    Karena bukan sebagai matra, Menhan Sjafrie pun menjelaskan satuan siber tak memiliki organisasi yang sekompleks ketiga matra tersebut. Namun, ditempatkan di antara jabatan Kepala staf dan Panglima di setiap matra. “Akan tetapi, di antara para kepala staf dan Panglima itu ada Satuan Siber,” ujarnya.

    Tugas satuan ini serupa dengan Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan. Posisi stafnya diisi oleh tenaga profesional, bukan tentara aktif. Beberapa di antaranya ada yang berasal dari kalangan hacker atau peretas.

    Menhan Sjafrie pun mengungkapkan bahwa satuan ini berfokus kepada teknologi dan sumber daya manusia yang tinggi. Karenanya, tak membutuhkan banyak orang. “Sebetulnya Satuan Siber itu yang dibutuhkan teknologi, bukan padat karya, bukan perlu orang yang banyak,” ujarnya.

    Satuan Siber dibentuk pada tahun 2020. Saat itu, TNI di bawah kepemimpinan Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo. Ia menyambut baik pembentukannya, karena perkembangan teknologi informasi bisa saja menjadi ancaman. “… sehingga hal ini (satuan siber) diharapkan mampu menjadi alternatif dalam memunculkan solusinya,” ujarnya.

    Sementara itu, dilansir dari laman Sciencefocus, Amerika Serikat, Denmark, dan United Kingdom menjadi tiga negara dengan sistem cyber security terbaik di dunia Sedangkan posisi tiga terbawah diisi oleh China, Bangladesh, dan Iran.

    Ancaman Siber dalam Dunia Global

    Dalam kajian hubungan internasional, ancaman siber termasuk ke dalam ancaman nontradisional yang tak boleh dipandang remeh oleh negara mana pun.

    “Ini masuknya ke ancaman nontradisional yang harus diperhatikan pemerintah. Negara-negara di dunia harus beradaptasi” ujar Ikang yang merupakan Sarjana Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

    Ancaman nontradisional berbeda dengan ancaman tradisional yang menekankan kekuatan senjata. “Kalau dulu, negara takut dengan senjata negara lain. Sekarang ancamannya berbeda. Bukan lagi senjata. Bisa apa saja, bisa kerusakan lingkungan, budaya, kejahatan lintas batas, banyak jenisnya,” jelas Ikang.

    Ikang lalu menjelaskan bahwa peristiwa Ransomware Wannacry yang terjadi tahun 2017 silam menjadi contoh berbahayanya kejahatan siber. Tak hanya bagi Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Ransomware Wannacry saat itu mengganggu pelayanan publik yang vital.

    “Kalau dulu kan tahun 2017 ada Ransomware yang dampaknya berdampak ke dunia global. Sekarang Ransomware masih berkeliaran. Ini bisa juga termasuk kejahatan siber. Perlu ada cara pencegahannya khususnya oleh Menhan dan TNI. Perlu ada kerja sama antarnegara,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wakil Presiden Sara Duterte Dimakzulkan DPR Filipina, Perselisihan Dua Dinasti Politik?

    Wakil Presiden Sara Duterte Dimakzulkan DPR Filipina, Perselisihan Dua Dinasti Politik?

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dimakzulkan oleh DPR pada hari Rabu, 5 Februari 2025 kemarin, dan semakin meningkatkan ketegangan politik di negara tetangga Indonesia tersebut.

    Duterte menghadapi empat pengaduan atas dugaan penyalahgunaan dana publik jutaan dolar dan pernyataannya bahwa ia telah membuat rencana untuk membunuh Presiden Ferdinand R. Marcos Jr., istrinya, dan juru bicara DPR, yang merupakan sepupu Marcos.

    Perselisihan Dua Dinasti Politik

    Duterte dan Marcos sendiri merupakan keturunan dari dinasti politik yang terkenal, bergabung untuk maju bersama dalam pemilihan nasional. Mereka menjanjikan persatuan nasional dan terpilih dengan kemenangan telak pada tahun 2022. Namun, kemitraan mereka secara luas dipandang sebagai simbiosis mutualisme yang akan segera berakhir.

    Duterte telah membantah tuduhan korupsi dan menganggap pemakzulan itu bermotif politik, pandangan yang dianut oleh banyak warga Filipina. Sedangkan Marcos telah membantah terlibat dalam proses pemakzulan, yang mengancam akan mengakhiri karier politiknya.

    “Ini menyeret seluruh negara ke dalam kekacauan politik,” kata Aries Arugay, ketua departemen ilmu politik di Universitas Filipina.

    “Tidak seperti di AS, dia tidak memiliki fungsi penting di sini sebagai wakil presiden. Jadi, mengapa? Motivasi politik di sini adalah untuk menghentikan kemungkinan Sara Duterte menjadi presiden,” tambahnya.

    Duterte telah berbicara di depan umum tentang pencalonan diri sebagai presiden setelah masa jabatan tunggal enam tahun Marcos berakhir pada tahun 2028.

    Keluarga Duterte dan Marcos terpecah belah karena hubungan Filipina dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Ayah Duterte, mantan Presiden Rodrigo Duterte, beralih ke Beijing saat ia menjabat, sementara Marcos lebih menyukai hubungan yang lebih dekat dengan Washington.

    ‘Penyalahgunaan Kekuasaan’

    Langkah pemakzulan sekarang berisiko meningkatkan perseteruan antara kedua klan di Filipina dan para pendukung mereka. Paolo Duterte, seorang anggota kongres dan adik laki-laki dari Duterte, mengatakan bahwa ia terkejut dan marah oleh upaya putus asa dan bermotif politik untuk memakzulkan saudara perempuannya.

    “Jika pemerintahan Marcos berpikir bahwa mereka dapat mendorong pemakzulan palsu ini tanpa konsekuensi, mereka salah besar,” kata Duterte dalam sebuah pernyataan.

    “Perhatikan kata-kata saya: Penyalahgunaan kekuasaan yang sembrono ini tidak akan menguntungkan mereka,” lanjutnya.

    Pada Rabu sore waktu setempat, 215 dari 306 anggota DPR memberikan suara untuk pemakzulan Duterte. Tepuk tangan bergemuruh di ruang sidang pleno setelah pengumuman resmi hasil.

    Ia akan diadili di Senat Filipina saat Kongres bersidang lagi pada bulan Juni. Dua pertiga suara diperlukan untuk menjatuhkan hukuman, dan para analis mengatakan bahwa Senat, yang terdiri dari pejabat pro-Duterte, tidak mungkin menghukumnya.

    Namun, jika terbukti bersalah, Duterte akan dicopot dari jabatannya dan didiskualifikasi dari jabatan publik apa pun. Ia juga dapat menghadapi tuntutan pidana dan perdata di pengadilan.

    Banyak rakyat Filipina yang muak dengan keluarga Marcos dan Duterte, dan percaya bahwa drama politik mengalihkan perhatian para pemimpin dari masalah utama yang menimpa negara seperti kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kepercayaan terhadap Marcos dan Duterte telah menurun secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sri Mulyani Pangkas Anggaran Transfer ke Daerah Rp50,59 Triliun, Dana Desa dan 5 Instrumen Kena Imbas

    Sri Mulyani Pangkas Anggaran Transfer ke Daerah Rp50,59 Triliun, Dana Desa dan 5 Instrumen Kena Imbas

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun. Salah satu instrumen yang kena imbas pemangkasan ini adalah dana desa.

    Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 3 Februari 2025.

    Adapun pemangkasan anggaran ke daerah ini sesuai arahan efisiensi anggaran Presiden Prabowo. Ia meminta agar dilakukan pemangkasan anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 hingga mencapai Rp306,69 triliun.

    Selain dana desa, pemangkasan anggaran ke daerah juga menyasar lima instrumen lain, seperti kurang bayar dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Dilansir dari Antara, total anggaran yang dipangkas pada masing-masing instrumen sebagai berikut:

    Kurang Bayar Dana Bagi Hasil: Rp13,90 triliun dari pagu awal Rp27,81 triliun. DAU: Rp15,68 triliun dari pagu Rp446,63 triliun. Total ditransfer sebesar Rp430,96 triliun. DAK Fisik: Rp18,31 triliun dari Rp36,95 triliun. Total ditransfer menjadi Rp18,65 triliun. Dana Otsus: Rp509,46 miliar dari pagu awal Rp14,52 triliun. Rinciannya, dana otsus Papua menjadi sebesar Rp9,7 triliun dan otsus Aceh Rp4,31 triliun.Total ditransfer menjadi Rp14,01 triliun. Dana Keistimewaan DIY: Rp200 miliar dari pagu awal Rp1,2 triliun sehingga yang disalurkan Rp1 triliun. Dana Desa: Rp71 triliun dipangkas sebesar Rp2 triliun. Jadi, alokasi dana desa menjadi Rp69 triliun.

    Anggaran yang dipotong akan digunakan untuk mendanai program-program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, dan perbaikan sektor kesehatan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ini Privat, Sulit Diawasi, Sulit Dikontrol

    Ini Privat, Sulit Diawasi, Sulit Dikontrol

    PIKIRAN RAKYAT – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Orangtua mencegah dan mengawasi agar tak terjebak dan kena adiksi dalam permainan judi online (judol).

    Ia mengatakan, para ibu dan bapak di rumah perlu memeriksa gadget anaknya secara berkala, untuk mencegah mereka terjerumus ke dalam pusaran judol.

    Pasalnya, judi online kini sudah masuk hampir ke semua kalangan dengan berbagai macam pola dan modus yang dilakukan.

    Listyo mengungkapkannya, dalam Pembukaan Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

    “Mau tidak mau, kita harus rajin cek handphonenya anak-anak kita. Untuk kemudian bisa mengetahui, karena kalau tidak begitu tentunya ini pelan-pelan generasi muda kita akan mengalami kerusakan,” kata Kapolri.

    “Berbagai macam pola dan modus mereka untuk mengubah permainan-permainannya, sehingga kemudian anak-anak di bawah umur kemudian tertarik kemudian untuk ikut,” ujarnya menambahkan.

    Ia menjelaskan, bermain judi online akan menimbulkan efek candu tak terkecuali untuk anak-anak. Dengan demikian, judi online yang sudah lebih privat menyebabkan kontrol akan lebih sukar lagi.

    “Begitu mereka sudah ikut masuk kecenderungannya akan terjadi addict atau kecanduan dan karena bermain judi online ini lebih privat dan lebih privasi, sehingga untuk sulit diawasi, sulit untuk dikontrol,” tutur Listyo.

    Listyo juga mengimbau agar orang tua secara rutin memeriksa ponsel anak-anak mereka guna mencegah keterlibatan dalam judi online.

    Masalah ini menjadi tanggung jawab bersama. Laporan dari PPATK mengungkapkan bahwa total uang yang dikirim ke luar negeri akibat judi online telah mencapai ratusan triliun rupiah.

    “Tentunya harus kita cegah caranya, bagaimana ya mulai dari hal yang bersifat dini preventif pencegahan. Tentunya harus kita sosialisasikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita tentang bahaya judi online,” katanya, menandaskan.

    Dana Desa Habis untuk Judol

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan adanya dugaan penyelewengan dana desa untuk judi online (judol). Pihaknya pun sedang mendalami kasus tersebut.

    PPATK mengonfirmasi telah menemukan sekitar enam kepala desa pada salah satu kabupaten di Sumatra Utara telah menggunakan dana desa untuk judol.

    PPATK menemukan enam kepala desa di Sumut menggunakan dana desa untuk judol sekitar Rp50-260 juta. PPATK juga mendapatkan temuan sebanyak Rp40 miliar dana desa di kabupaten tersebut diduga dipakai untuk judol.

    “Kami menduga daerah lain juga ada modus serupa,” ucap Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana pada Senin 20 Januari 2025.

    Dia menjelaskan bahwa temuan tersebut didapatkan oleh PPATK berdasarkan data industri keuangan. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa temuan PPATK tersebut telah disampaikan oleh institusinya ke pihak terkait.

    “Sudah ada yang kami sampaikan ke penyidik,” ujar Ivan Yustiavandana. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wakil Presiden Sara Duterte Dimakzulkan DPR Filipina, Perselisihan Dua Dinasti Politik?

    Dimakzulkan DPR, Siapa Sara Duterte? Anak Mantan Presiden Filipina yang Jadi Wapres, Miliki Banyak Skandal

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dimakzulkan oleh DPR pada hari Rabu, 5 Februari 2025, setelah lebih dari jumlah anggota legislatif yang dibutuhkan di mana banyak dari mereka adalah sekutu presiden yang berseteru dengannya, menandatangani petisi untuk mencopotnya dari jabatan.

    Sekretaris Jenderal DPR Reginald Velasco mengatakan dalam rapat pleno majelis rendah Kongres bahwa sedikitnya 215 anggota parlemen telah menandatangani petisi untuk memakzulkan Duterte, lebih dari cukup bagi DPR yang berkuasa untuk memakzulkannya.

    Dengan dukungan yang cukup dari anggota DPR, pengaduan pemakzulan diperintahkan untuk disampaikan ke Senat, yang akan berfungsi sebagai pengadilan pemakzulan yang akan mengadili wakil presiden, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte.

    Wakil presiden, yang tidak segera bereaksi terhadap langkah DPR untuk memakzulkannya, dan ayahnya telah berselisih secara politik dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan kubunya, termasuk mayoritas legislator DPR.

    Siapa Itu Sara Duterte?

    Sara Zimmerman Duterte, yang dikenal sebagai Inday Sara, adalah wakil presiden Filipina ke-15 dan yang termuda yang terpilih untuk jabatan tersebut.

    Lahir pada tanggal 31 Mei 1978, di Kota Davao, ia adalah putri dari mantan presiden Rodrigo Duterte dan mantan istrinya, Elizabeth Zimmerman. Ia menikah dengan pengacara Manases Reyes Carpio, dan memiliki tiga orang anak.

    Duterte menyelesaikan gelar dalam terapi pernapasan di San Pedro College di Kota Davao sebelum ia menekuni hukum di San Beda College dan kemudian di San Sebastian College-Recoletos, keduanya di Manila. Ia lulus ujian advokat pada tahun 2005​​, dan memulai karier politiknya segera setelah itu.

    Pada tahun 2007, ia terpilih sebagai wakil wali kota Kota Davao, bekerja bersama ayahnya, yang telah lama menjabat sebagai wali kota. Pada tahun 2010, ia menggantikan ayahnya, yang telah mencapai batas masa jabatannya sebagai wali kota, dan menjabat hingga tahun 2013, ketika Duterte yang lebih tua diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota lagi.

    Masa jabatan pertamanya sebagai wali kota sangat diingat karena ia memukul seorang sheriff, yang sedang memberikan perintah pembongkaran terhadap para pemukim informal meskipun ia meminta perpanjangan batas waktu selama dua jam.

    Setelah satu masa jabatan sebagai kepala eksekutif daerah, Sara Duterte berfokus pada praktik swasta sebagai pengacara, dan kemudian menjabat sebagai wali kota lagi dari tahun 2016 hingga 2022, saat ayahnya menjabat sebagai presiden Filipina.​

    Dalam survei menjelang tahun pemilihan 2022, ia merupakan calon presiden potensial yang disukai oleh sebagian besar pemilih, sehingga mengecewakan ayahnya ketika ia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dari mantan senator Ferdinand Marcos Jr.

    Konflik dengan Presiden

    Wakil presiden, yang dianggap sebagai calon presiden setelah masa jabatan Marcos berakhir pada tahun 2028, telah menghadapi setidaknya empat pengaduan pemakzulan oleh beberapa legislator dan kelompok aktivis sayap kiri atas berbagai isu.

    Itu termasuk ancaman pembunuhan yang dibuatnya terhadap presiden, istrinya, dan Ketua DPR Martin Romualdez tahun lalu, penyimpangan dalam penggunaan dana intelijen kantornya, dan kegagalannya untuk melawan agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

    Dalam pengaduan pemakzulan terbaru, wakil presiden dituduh melanggar konstitusi, mengkhianati kepercayaan publik, korupsi, dan kejahatan tinggi lainnya, dan ditandatangani oleh 215 legislator yang akan dikirim ke Senat untuk diadili.

    Upaya untuk memakzulkan wakil presiden mungkin terhambat oleh kurangnya waktu. Pemakzulan DPR dilakukan pada hari terakhir sidang kongres sebelum kampanye dimulai untuk pemilihan paruh waktu pada bulan Mei yang akan memilih legislator baru untuk DPR dan Senat. Sidang khusus dapat diadakan untuk memungkinkan Senat membawa Duterte ke pengadilan cepat.

    Masalah hukum wakil presiden tersebut terungkap dengan latar belakang perseteruan politiknya yang semakin sengit dengan presiden dan sekutunya. Ia mengatakan dalam konferensi pers daring pada tanggal 23 November bahwa ia telah menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Marcos, istrinya, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika ia terbunuh, ancaman yang ia peringatkan bukanlah lelucon.

    Dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak mengancamnya, tetapi menyatakan kekhawatirannya terhadap keselamatannya sendiri.

    Skandal Sara Duterte

    DPR telah menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana rahasia dan intelijen sebesar jutaan dollar yang diterima oleh kantor Duterte sebagai wakil presiden dan menteri pendidikan. Dia telah meninggalkan jabatan pendidikan tersebut setelah perbedaan politiknya dengan Marcos semakin dalam.

    Dia menolak untuk menanggapi pertanyaan secara rinci dalam sidang yang disiarkan di televisi tahun lalu. Duterte juga memprotes dengan keras ketika kepala stafnya, Zuleika Lopez, diperintahkan ditahan sementara karena diduga menghalangi penyelidikan. Lopez telah dibebaskan dari tahanan rumah sakit.

    Duterte menuduh Marcos, istrinya, dan Romualdez melakukan korupsi, kepemimpinan yang lemah, dan berupaya membungkamnya karena spekulasi bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028.

    Tahun lalu, Biro Investigasi Nasional memanggil Duterte untuk menghadapi penyidik ​​terkait ancamannya terhadap mereka.

    Polisi, militer, dan penasihat keamanan nasional segera meningkatkan keamanan keluarga Marcos setelah ancaman tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pakar Tanggapi Keinginan Donald Trump untuk Ambil Alih Gaza, Tidak untuk Ditanggapi Serius?

    Pakar Tanggapi Keinginan Donald Trump untuk Ambil Alih Gaza, Tidak untuk Ditanggapi Serius?

    PIKIRAN RAKYAT – Rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menempatkan Gaza di bawah pendudukan Amerika dan memindahkan dua juta penduduk Palestina telah menyenangkan kaum kanan Israel, membuat warga Palestina ngeri, mengejutkan sekutu Arab, dan membingungkan analis regional yang menganggapnya tidak dapat dilaksanakan.

    Bagi sebagian pakar, gagasan itu terasa sangat tidak mungkin sehingga mereka bertanya-tanya apakah itu sekadar tawaran pembuka dalam putaran baru negosiasi mengenai masa depan Gaza.

    Bagi kaum kanan Israel, rencana Trump mengurai ortodoksi yang tidak diinginkan selama puluhan tahun mengenai konflik Israel-Palestina, yang meningkatkan kemungkinan untuk meniadakan ancaman militan di Gaza tanpa perlu mendirikan negara Palestina.

    Secara khusus, para pemimpin pemukim memujinya sebagai rute yang pada akhirnya dapat mereka gunakan untuk memukimkan Gaza dengan warga sipil Yahudi, keinginan yang telah lama ada.

    Pembersihan Etnis Lebih Mengerikan

    Bagi warga Palestina, usulan tersebut akan menjadi pembersihan etnis dalam skala yang lebih mengerikan daripada pemindahan paksa yang pernah mereka alami sejak 1948, ketika sekitar 800.000 orang Arab diusir atau dipaksa mengungsi selama perang yang terjadi di sekitar pembentukan negara Yahudi.

    “Keterlaluan,” kata Prof. Mkhaimar Abusada, seorang analis politik Palestina dari Gaza yang mengungsi dari rumahnya selama perang.

    “Warga Palestina lebih suka tinggal di tenda-tenda di samping rumah mereka yang hancur daripada pindah ke tempat lain,” tambahnya.

    Sedangkan menurut Itamar Ben-Gvir, seorang anggota parlemen Israel sayap kanan dan pemimpin pemukim, dalam sebuah unggahan di media sosial menyebut hal itu sangat penting dan satu-satunya solusi untuk Gaza adalah mendorong migrasi warga Gaza.

    “Lucu. Hal ini membuat pencaplokan Kanada dan pembelian Greenland tampak jauh lebih praktis dibandingkan dengan itu,” kata Alon Pinkas, seorang komentator politik dan mantan duta besar Israel.

    Tidak untuk Ditanggapi Serius?

    Namun, keanehan rencana tersebut justru mengisyaratkan kepada sebagian orang bahwa rencana tersebut tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah.

    Sama seperti Trump yang sering melontarkan ancaman berani di tempat lain yang pada akhirnya tidak dilaksanakannya, beberapa pihak melihat langkahnya di Gaza sebagai taktik negosiasi yang bertujuan untuk memaksa Hamas dan para pemimpin Arab untuk berkompromi.

    Di Gaza, Hamas belum setuju untuk menyerahkan kekuasaan sepenuhnya, posisi yang membuat pemerintah Israel cenderung tidak memperpanjang gencatan senjata. Di tempat lain di kawasan itu, Arab Saudi menolak untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, atau membantu pemerintahan Gaza pascaperang, kecuali Israel setuju untuk mendirikan negara Palestina.

    Rencana maksimalis Trump mungkin merupakan upaya untuk membuat kedua belah pihak mengubah posisi mereka, menurut analis Israel dan Palestina.

    Dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan kendalinya sendiri atas Gaza dan mempertahankan kehadiran Palestina di sana, Hamas mungkin akan memilih yang terakhir, menurut Michael Milshtein, seorang analis Israel untuk urusan Palestina.

    Dan Arab Saudi didorong untuk melepaskan desakannya pada negara Palestina dan sebagai gantinya menerima kesepakatan yang melindungi hak Palestina untuk tetap tinggal di Gaza tetapi bukan hak mereka untuk berdaulat, menurut Profesor Abusada, ilmuwan politik Palestina.

    Tanggapan Negara-negara Arab

    Arab Saudi dengan cepat menolak rencana Trump pada hari Rabu, mengeluarkan pernyataan yang menggarisbawahi dukungannya terhadap negara Palestina. Namun, beberapa orang masih berpikir posisi Saudi dapat berubah.

    Selama masa jabatan Trump sebelumnya, pada tahun 2020, Uni Emirat Arab membuat kompromi serupa ketika setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan penundaan aneksasi Israel atas Tepi Barat.

    “Trump menunjukkan tekanan maksimum terhadap Hamas untuk menakut-nakuti mereka, jadi mereka membuat konsesi nyata,” kata Profesor Abusada.

    “Saya juga berpikir dia menggunakan tekanan maksimum terhadap kawasan itu, jadi mereka akan menerima yang lebih sedikit sebagai imbalan untuk normalisasi dengan Israel. Persis seperti yang dilakukan U.A.E,” lanjutnya.

    Sebaliknya, Trump telah memberi alasan bagi kubu kanan Israel untuk mendukung perpanjangan gencatan senjata, menurut analis Israel.

    Selama lebih dari setahun, sekutu sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengancam akan membubarkan koalisinya jika perang berakhir dengan Hamas masih berkuasa. Sekarang, para garis keras itu memiliki jalan keluar, yakni janji dari sekutu terbesar Israel untuk mengosongkan Gaza dari warga Palestina di masa mendatang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apa Kabar Pagar Laut, Cuma Dibongkar tapi Kasus Tak Berlanjut? Ini 4 Informasi Terbarunya

    Apa Kabar Pagar Laut, Cuma Dibongkar tapi Kasus Tak Berlanjut? Ini 4 Informasi Terbarunya

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa pihaknya sudah membongkar pagar laut perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, sejauh 20 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer.

    Pembongkaran pagar laut itu diutamakan di area-area yang merupakan akses nelayan. Dengan demikian, pagar laut itu hanya tinggal sedikit lagi yang perlu dibongkar dan bakal segera tuntas.

    “Yang diutamakan adalah akses nelayan dahulu, akses nelayan bisa melaut dengan mudah, tidak membebankan bahan bakar mereka,” ucap Muhammad Ali di Markas Komando Pushidrosal, Jakarta, Selasa 4 Februari 2025.

    Akan tetapi, apakah penyelesaian kasus pagar laut hanya sekadar pembongkaran? Lalu, bagaimana dengan para pelaku? Berikut Pikiran-Rakyat.com sajikan empat perkembangan terbaru kasus Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi.

    Naik Tingkat ke Penyidikan

    Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri meningkatkan status kasus pagar laut di Tangerang, Banten, dari penyelidikan ke penyidikan. Mereka mengatakan bahwa status kasus ini naik ke penyidikan usai dilaksanakan gelar perkara pada hari ini.

    “Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta otentik yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut,” tutur Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa 4 Februari 2025.

    Sebelum melaksanakan gelar perkara, dia mengungkapkan bahwa penyidik juga memeriksa lima saksi, yaitu satu orang KJSB (kantor jasa surveyor berlisensi) Raden Lukman, dua orang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), satu orang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan satu orang dari Bappeda Kabupaten Tangerang.

    Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa untuk saat ini, penyidik akan melaksanakan penyidikan secara saintifik terhadap 10 dari 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang telah diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN.

    “Karena ini terkait kasus pemalsuan, kita akan mengecek (SHGB dan SHM, red.) ke laboratorium forensik (labfor) dahulu. Setelah labfor, tentu saja dengan saksi-saksi yang sudah ada, sudah kita terima, tentu saja nanti akan kita gelarkan kembali bagaimana ini,” ujarnya.

    Terkait siapa saja pihak yang akan dipanggil dalam kasus ini, jenderal bintang satu itu belum bisa membeberkan karena baru pada tahap awal penyidikan.

    “Kita cari dulu dalam proses penyidikan karena sebelum kita menentukan tersangka dan lain sebagainya, kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Akan tetapi, pada prinsipnya, kita sudah mempersiapkan untuk penyidikan lebih lanjut,” kata Djuhandhani Rahardjo Puro.

    Dia juga memastikan bahwa penyidikan kasus ini akan berjalan secara transparan.

    “Kami akan melaksanakan penyidikan secara transparan dan kami yakin bahwa kami akan menumpaskan perkara ini secara tuntas dan gamblang,” ucap Djuhandhani Rahardjo Puro.

    Dittipidum Bareskrim Polri telah melaksanakan penyelidikan kasus pagar laut sejak 10 Januari 2025. Mereka menduga bahwa pengajuan SHGB dan SHM pada area pagar laut di Tangerang, Banten, menggunakan girik palsu.

    Kades Kohod Mangkir Panggilan Polisi

    Djuhandhani Rahardjo Puro juga mengungkapkan bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, tidak memenuhi undangan pemanggilan tahapan penyelidikan terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

    “Kami sudah memanggil Kepala Desa Kohod, Arsin, tapi yang bersangkutan belum hadir,” ucapnya.

    Undangan tersebut adalah untuk proses klarifikasi tahapan penyelidikan sehingga Arsin memiliki hak untuk menolak hadir. Meski begitu, penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta otentik sehingga kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

    “Tapi pada prinsipnya, kami sudah menemukan suatu tindak pidana. Di mana kalau sudah menemukan tindak pidana, kami melaksanakan penyidikan nantinya, kami sudah siap. Dengan upaya paksa pun kami sudah siap,” kata Djuhandhani Rahardjo Puro.

    Dia menambahkan bahwa dalam tahap penyidikan, untuk saat ini, penyidik akan mendalami secara saintifik 10 dari 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang telah diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN.

    “Karena ini terkait kasus pemalsuan, kami akan mengecek (SHGB dan SHM) ke laboratorium forensik (labfor) dahulu. Setelah labfor, tentu saja dengan saksi-saksi yang sudah ada, sudah kami terima, tentu saja nanti akan kami gelarkan kembali bagaimana ini,” tutur Djuhandhani Rahardjo Puro.

    Sertifikat Pagar Laut Tangerang Dibatalkan

    Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menegaskan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut Tangerang, Banten, yang sebelumnya sudah terbit, akan dibatalkan secara menyeluruh.

    “Ending-nya semua sertifikat yang di luar garis pantai ending-nya dibatalkan,” ucapnya di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

    Nusron Wahid mengakui proses pembatalan sertifikat kepemilikan tersebut tidak mudah, karena berpotensi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski begitu, dia memastikan pembatalan sertifikat akan tetap berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    “Pembatalan sertifikat itu tidak gampang, tapi tetap kita lakukan. Kenapa tidak gampang? Karena setiap proses pembatalan itu berpotensi di-challenge,” ujarnya.

    Menurutnya, esensi dari proses ini bukan dapat dibatalkan secepatnya dalam waktu singkat, melainkan memastikan setiap tindakan berdasarkan aturan yang berlaku.

    “Tapi kalau cepet-cepet kemudian tidak prudent dan ada proses yang dilampaui, nanti malah kita kalah di pengadilan, repot,” tutur Nusron Wahid.

    Pihaknya sudah melakukan pembatalan sertifikat kepemilikan di laut Tangerang sebanyak 50 unit.

    Perusahaan Pagar Laut Bekasi Dipanggil

    Selain itu, Nusron Wahid mengatakan bahwa minggu depan dia memanggil tiga perusahaan yang terkait dengan pagar laut di perairan Bekasi untuk meminta pembatalan sertifikat kepemilikan di ruang laut tersebut.

    Ketiga perusahaan itu yakni PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), PT Cikarang Listrindo (CL), dan PT Mega Agung Nusantara (MAN).

    “Kami akan panggil ajak negosiasi. Apa output negosiasinya? Tawaran pertama saya minta mereka membatalkan. Minta pembatalan. Kalau dia tidak mau proses pembatalan, kami akan menggunakan hak kami karena itu laut. Saya bilang kan saya anggap itu tanah musnah. Karena memang faktanya,” kata Nusron Wahid.

    Dia menyatakan, khusus untuk PT TRPN akan membuat tim gabungan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan proses pemanggilan, mengingat perusahaan tersebut belum mengantongi sertifikat hak guna bangunan (SHGB) namun sudah melakukan reklamasi.

    Apabila perusahaan yang sudah mengantongi SHGB di ruang laut tersebut tak mau melakukan pembatalan, selanjutnya ia akan meminta pengadilan untuk membatalkan.

    “Kalau dia masih ngotot sekali, kami akan menggunakan pendekatan dalam konteks PP nomor 20 tahun 2021, di mana pemegang hak atas tanah, terutama kalau SHGB maupun SHGU, itu kalau sifatnya pemberian hak, bukan konversi, maka itu dalam waktu 2 tahun dia harus ada progres pembangunan,” tutur Nusron Wahid.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News