Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Menteri PU Fokus Lebaran Dulu daripada IKN, akibat Anggaran Diblokir Sri Mulyani?

    Menteri PU Fokus Lebaran Dulu daripada IKN, akibat Anggaran Diblokir Sri Mulyani?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pekerjaan Umum yaitu Dody Hanggodo menyebut fokus kementeriannya adalah momen Lebaran 2025 terlebih dahulu. Diketahui program lainnya juga adalah pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara.

    Momen Lebaran tahun ini diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025. Biasanya, pemerintah melakukan antisipasi mudik, perbaikan jalan, dan program lainnya untuk kelancaran momen setahun sekali tersebut.

    Menteri PU fokus Lebaran 2025 dibanding IKN, ini alasannya

    Dody Hanggodo Menteri PU menyebut agenda terdekat saat ini adalah mengantisipasi Lebaran 2025. Ada banyak hal yang bisa dilakukan kementeriannya untuk membantu masyarakat, preservasi alias pemeliharaan jalan hanyalah salah satunya.

    “Pasti ada (perawatan jalan), satu-satulah, kan kerjaan bisa satu-satu. Ini pemotongan anggaran itu atas dasar instruksi presiden, atas dasar sumber Menteri Keuangan, sesuai peraturan kan mesti disetujui oleh DPR Komisi V,” ujarnya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin.

    “Berdasarkan persetujuan, saya menghadap lagi ke Kementerian Keuangan, sesuai disetujui ya, tolong dibuka anggaran kami. Nanti baru kita mikirin lagi untuk preservasi, karena paling di depan kita Lebaran. Lebaran itu nggak cuma preservasi doang, ada yang lain-lain juga. Ini kan musim hujan, bagaimana pada saat harus mudik itu, pada saat ada banjir misalnya, kita bisa support. Jadi nggak cuma masalah preservasi, banyak,” katanya melanjutkan.

    Terkait Lebaran 2025, Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan fokus mengurus hal tersebut terlebih dahulu. Ia juga menekankan kalau bisa anggaran kementeriannya bisa ditambah agar pelaksanaannya bisa lebih baik.

    “Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu lho. Ya (ada potensi penambahan anggaran), kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa,” ujarnya.

    Dody menyatakan koordinasi persiapan menjelang Lebaran 2025 sudah mulai dilakukan. Pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki ruas jalan dekat Merak, pelabuhan, dan lainnya.

    “Sudah koordinasi terus-terusan, tinggal keterbatasan anggaran, akhirnya pada saat kita harus melakukan preservasi, harus super-super dipilih, mana yang benar-benar super super penting untuk kelancaran arus mudik,” ujarnya.

    Pembangunan IKN 2024 sudah habis Rp40 triliun

    Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah mencapai Rp40,29 triliun sampai 31 Desember 2024, rinciannya adalah sebagai berikut:

    Rp1,45 triliun untuk Sumber Daya Air yaitu pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan. Rp18,32 triliun untuk sektor Bina Marga yaitu membangun akses jalan ke masjid dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik), membangun jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C, lalu membangun bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, dan jalan akses bandara VVIP. Rp12,09 triliun untuk sektor Cipta Karya yaitu penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Kawasan Beranda Nusantara. Rp8,43 triliun untuk sektor hunian yaitu Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

    Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo soal fokus kementeriannya saat ini yakni Lebaran 2025 terlebih dahulu daripada IKN. Salah satunya terkait anggaran yang saat ini masih diblokir Sri Mulyani karena ada efisiensi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggaran IKN 2025 Diblokir Sri Mulyani, Menteri PU: Belum Ada Progres

    Anggaran IKN 2025 Diblokir Sri Mulyani, Menteri PU: Belum Ada Progres

    PIKIRAN RAKYAT – Anggaran IKN 2025 diketahui diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kepada awak media pada hari ini, Kamis 6 Februari 2025.

    Diketahui IKN atau Ibu Kota Nusantara adalah proyek warisan eks Presiden Jokowi yang akan dilanjutkan Presiden Prabowo. Proyek ibu kota baru itu diklaim mencapai progres fisik 87,9 persen per akhir Desember 2024, dilansir dari laman Antara.

    Anggatan IKN 2025 diblokir Sri Mulyani

    Menteri PU Dody Hanggodo menyebut belum ada progres pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini yang bisa diungkapkan ke publik. Hal itu disampaikan saat ditanya mengenai kabar terbaru tentang pembangunan proyek di Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

    “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada, (kok ditanya) progres,” ujar Dody kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin, pada Kamis 6 Februari 2025.

    Hanggodo menyebut ada Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo dengan nomor 1 tahun 2025 yang menyebabkan anggaran Kementerian PU mengalami pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu sampai bernilai Rp81 triliun. Seluruh anggaran pun saat ini masih diblokir.

    “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” ujar Dody Hanggodo saat berkelakar setelah menghadiri rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

    IKN sudah habis berapa triliun?

    Menteri PU Dody menyebut anggaran untuk membuat Ibu Kota Nusantara sudah menyedot Rp40,29 triliun sampai 31 Desember 2024. Berikut rinciannya:

    Rp1,45 triliun untuk Sumber Daya Air yaitu pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan. Rp18,32 triliun untuk sektor Bina Marga yaitu membangun akses jalan ke masjid dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik), membangun jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C, lalu membangun bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, dan jalan akses bandara VVIP. Rp12,09 triliun untuk sektor Cipta Karya yaitu penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Kawasan Beranda Nusantara. Rp8,43 triliun untuk sektor hunian yaitu Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

    Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang anggaran IKN 2025 yang ternyata diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sang menteri menyebut belum ada progres dari pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut.**

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Daging Hasil Rekayasa Laboratorium Pertama di Dunia Mulai Dijual di Inggris

    Daging Hasil Rekayasa Laboratorium Pertama di Dunia Mulai Dijual di Inggris

    PIKIRAN RAKYAT – Chick Bites, daging hasil rekayasa laboratorium akan mulai dijual di Inggris pada Jumat, 7 Februari 2025. Produk ini merupakan camilan untuk anjing.

    Dilansir dari The Verge, Inggris menjadi negara Eropa pertama yang menyetujui penjualan daging hasil laboratorium yang diproduksi oleh perusahaan Meatly.

    Meatly mengklaim, camilan anjing yang terbuat dari daging yang dibiakkan di laboratorium ini merupakan yang pertama di dunia.

    Chick Bites akan dirilis secara terbatas di satu toko hewan peliharaan mulai hari Jumat dan Meatly berencana memperluas produksi dan berharap untuk membuat daging yang dibiakkan di laboratorium tersedia lebih luas seiring dengan peningkatan produksi.

    Inggris diketahui telah memberi lampu hijau kepada Meatly untuk memproduksi makanan hewan peliharaan pada bulan Juli 2024 lalu.

    Camilan Chick Bites ini diproduksi oleh Meatly yang bekerja sama dengan perusahaan makanan anjing vegan asal Inggris, The Pack.

    Camilan daging ini dibuat dari kombinasi bahan-bahan nabati dan daging ayam hasil laboratorium Meatly, namun perusahaan tersebut belum menyebutkan berapa proporsi daging hasil budidayanya.

    Daging ayam hasil produksi laboratoriumnya diproduksi dari satu sampel sel yang diambil dari satu telur ayam.

    Mereka mengklaim daging tersebut sama lezat dan bergizinya dengan dada ayam tradisional. Selain itu, mengandung kandungan asam amino, asam lemak, mineral, dan vitamin yang dibutuhkan untuk kesehatan anjing.

    Chick Bites rencananya mulai dijual pada hari Jumat, 7 Februari, tetapi terbatas pada satu cabang Pets at Home di Brentford, Inggris. Pets at Home merupakan investor utama di Meatly.

    Meskipun edisi Chick Bites ini dideskripsikan sebagai edisi terbatas, Meatly telah merencanakan kolaborasi lebih lanjut dengan The Pack dan Pets at Home sembari berupaya meningkatkan produksi, dengan tujuan membuat Meatly Chicken “tersedia secara lebih luas” dalam tiga hingga lima tahun.

    Izin Konsumsi untuk Manusia

    Produk daging olahan belum disetujui untuk dikonsumsi manusia di Inggris dan Eropa. Meski demikian, produk ini telah disetujui di Singapura, Israel, dan sebagian besar AS kecuali Florida dan Alabama .

    Selain pengawasan politik, tantangan utama industri ini adalah meningkatkan produksi hingga ke titik yang layak secara komersial.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 23 Twibbon Hari Pers Nasional 2025 Gratis, Desain Lucu, Keren Parah, Warna Cerah

    23 Twibbon Hari Pers Nasional 2025 Gratis, Desain Lucu, Keren Parah, Warna Cerah

    23 Twibbon Hari Pers Nasional 2025 Gratis, Desain Lucu, Keren Parah, Warna Cerah

  • KPK Geledah Rumah Anggota DPR Gerindra Heri Gunawan Terkait Kasus CSR BI, Temukan Bukti Mengejutkan

    KPK Geledah Rumah Anggota DPR Gerindra Heri Gunawan Terkait Kasus CSR BI, Temukan Bukti Mengejutkan

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan milik saudara HG. Kegiatan berlangsung dari pukul 21.00-01.30 WIB dini hari,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dari penggeledahan tersebut, kata Tessa, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

    Seluruh Anggota Komisi Xl DPR Terima Dana CSR BI

    Penyidik rampung memeriksa Heri Gunawan dan Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada Jumat, 27 Desember 2024. Pada periode 2019-2024, dua anggota dewan tersebut pernah duduk di Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja BI di parlemen.

    Usai diperiksa, Satori membeberkan bahwa seluruh anggota Komisi XI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dia mengakui dana CSR dialirkan lewat yayasan.

    “Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” kata Satori.

    Satori tidak menyebut jumlah uang CSR yang digunakan untuk kegiatan di Dapil, pun ia mengklaim tidak ada suap terkait dana CSR BI. Dia berkomitmen bakal kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

    “Sebagai warga negara mengikuti prosedur yang akan dilakukan, Insya Allah saya akan kooperatif,” ucap Satori.

    KPK Usut Yayasan Terafiliasi Heri Gunawan dan Satori

    KPK menyatakan dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) diduga mengalir dan ditampung oleh yayasan yang kemudian uangnya dinikmati pihak-pihak tertentu. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi apakah dana CSR BI ditampung oleh yayasan yang terafiliasi dengan anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan.

    Asep menegaskan, pihaknya sedang mendalami sejumlah yayasan yang diduga terafiliasi dengan dua legislator tersebut. Akan tetapi, dia belum menyebut nama-nama yayasan yang diduga menjadi tempat penampungan dana CSR BI.

    “Jadi ketika misalkan ada beberapa orang yang menerima CSR, itu mekanismenya melalui yayasan. Jadi nanti yayasan dulu, baru nanti pada orang tersebut seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Selasa, 31 Desember 2024.

    Asep menjelaskan, proses pendalaman penting untuk mengetahui mekanisme pemilihan yayasan penerima dana CSR. Menurutnya, afiliasi juga tidak selalu berbentuk kepemilikan yayasan tetapi bisa hanya lewat pemberian rekomendasi atas yayasan penerima dana CSR.

    “Misalkan saya punya yayasan, saya sendiri punya yayasan, sudah ke yayasan C saja. Nah itu tapi kan sama-sama tetap ke yayasan, artinya CSR itu sama-sama tetap ke yayasan,” tutur Asep.

    “Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” ucapnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Drama Penangkapan Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku Gagal di PTIK: Petugas KPK Diintimidasi

    Drama Penangkapan Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku Gagal di PTIK: Petugas KPK Diintimidasi

    PIKIRAN RAKYAT – Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan upaya penangkapan yang gagal terhadap Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, pada 8 Januari 2020. Adapun saat itu penangkapan berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

    “Bahwa pada sekitar tanggal 8 Januari 2020 tersebut, tim termohon (KPK) melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku yang melarikan diri ke Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK,” kata Tim Biro Hukum KPK saat memberikan jawaban atas permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.

    “Hal ini juga sama, dilakukan pengejaran kepada Pemohon (Hasto Kristiyanto) yang ternyata menuju PTIK. Di mana, lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku,” ucapnya menambahkan.

    Saat petugas KPK membuntuti Harun dan Hasto di PTIK serta akan melakukan tangkap tangan, tim KPK malah diamankan oleh beberapa orang yang diduga merupakan orang suruhan Hasto. Sekira pukul 20.00 WIB, tim KPK yang terdiri dari 5 orang ditangkap oleh sejumlah orang di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan.

    “Sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan Pemohon (Hasto) tidak bisa dilakukan,” kata anggota biro hukum KPK.

    Tim KPK Diintimidasi

    Tidak hanya gagal menangkap Harun dan Hasto, tim KPK juga mendapat perlakuan kasar. Tim penyidik saat itu diintimidasi dan mengalami kekerasan fisik dan verbal oleh Hendy Kurniawan dan rekan-rekannya.

    “Petugas Termohon malah digeledah tanpa prosedur, diintimidasi, dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh Hendy Kurniawan dan kawan-kawan. Alat komunikasi dan beberapa barang milik petugas Termohon (KPK) tersebut diambil paksa,” ucap anggota biro hukum KPK.

    Selain itu, petugas KPK dimintai keterangan hingga pukul 04.55 WIB keesokan harinya. Bahkan, petugas KPK dicari-cari kesalahan dengan cara dites urine narkoba, namun hasilnya negatif. “Dan baru dilepas setelah dijemput oleh Direktur Penyidikan Termohon,” kata anggota biro hukum KPK.

    Hasto Tidak Terima Ditetapkan Tersangka

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memenuhi agenda pemeriksaan di KPK. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin Pikiran Rakyat

    Hasto Kristiyanto tidak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Oleh sebab itu, dia mengajukan praperadilan supaya status tersangkanya digugurkan oleh pengadilan.

    “Telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak Termohon yaitu KPK RI,” kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto, Minggu, 12 Januari 2025.

    Djuyamto mengaku dirinya ditunjuk oleh pengadilan sebagai hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili praperadilan Hasto.

    “Pemohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto SH MH. Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025,” ucap Djuyamto.

    KPK Geledah Dua Rumah Hasto Kristiyanto

    Dalam proses penyidikan, tim penyidik KPK menggeledah dua rumah pribadi HastoKristiyanto yang berlokasi di Bekasi, Jawa Baray dan Kebagusan, Jakarta Selatan pada Selasa, 7 Januari 2025.

    “Selain rumah di Bekasi, Penyidik juga melakukan penggeledahan rumah di daerah Kebagusan sampai dengan sekitar pukul 24.00 WIB,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu, 8 Januari 2025.

    Tessa menyebut, penyidik menyita catatan dan barang bukti elektronik saat menggeledah dua rumah Hasto Kristiyanto tersebut. Diduga barang bukti itu ada kaitannya dengan kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

    “Dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik,” ujar Tessa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Kurang Seirama hingga Tak Becus Kerja, Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

    Menteri Kurang Seirama hingga Tak Becus Kerja, Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah bahwa mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” katanya selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

    Ketika berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), Prabowo Subianto kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.

    “Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ucapnya.

    Prabowo Subianto kemudian mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

    “Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujarnya.

    Ada Menteri yang Kurang Seirama

    Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya. Namun, dia pun belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud.

    Dia pun mengatakan bahwa Prabowo Subianto ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya dan visi Astacita.

    “Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

    Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Terlebih lagi, Presiden sudah merasakan kinerja para menterinya dalam 100 hari kerja.

    “Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi,” tutur Sufmi Dasco Ahmad.

    Hak Prerogatif Prabowo Evaluasi Menteri

    Sufmi Dasco Ahmad juga mengingatkan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya dan melakukan langkah-langkah perbaikan internal.

    Dalam 100 hari kerja, Presiden tentunya merasakan kinerja para pembantunya, baik yang sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kinerja yang dimaksud untuk memenuhi janji kampanye dan visi Astacita.

    “Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini,” ujar Sufmi Dasco Ahmad.

    Dengan begitu, dia menilai pernyataan Presiden Prabowo selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025, merupakan peringatan bagi jajaran menterinya. Sebab, pernyataan itu disampaikan secara terbuka oleh Presiden.

    “Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas, di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu dipenuhi atau tidak,” ucap Sufmi Dasco Ahmad.

    Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

    “Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum,” ujarnya saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

    Prasetyo Hadi mengunjungi parlemen dalam rangka HUT Partai Gerindra yang digelar di gedung wakil rakyat tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut, dia pun membantah hal itu dan mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus bekerja.

     “Belum, lagi kerja, lagi kerja,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Terbiasa dengan Sesuatu yang Saya Punya

    Terbiasa dengan Sesuatu yang Saya Punya

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjawab soal tantangan efisiensi anggaran di kementeriannya. Anggaran Kementerian PU ‘dipangkas’ Rp81.380.706.000 atau 73,35 persen dari Pagu APBN TA 2025 yang sebesar Rp 110 triliun (Rp110.952.654.255).

    Dengan efisiensi tersebut, anggaran tersisa di Kementerian PU senilai Rp29.571.948.058.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menghemat anggaran. Instruksi tersebut dituangkan dalam instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ABPD TA 2025.

    Menteri Dody mengaku ingin bekerja maksimal dengan anggaran yang ada saat ini.

    “Kendalanya sementara waktu sih aman-aman saja saya adalah orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang saya punya,” kata Dody kepada media sesuai raker dengan komisi V DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Meski Dody mengaku tidak menutup kemungkinan kedepannya berupaya meminta tambahan anggaran untuk program Kementerian PU. Namun, untuk saat ini pihaknya akan berupaya maksimal dengan anggaran terbatas.

    “Saya pastikan dengan apa yang saya punya, kalau sudah maksimal, (tapi) tuntutannya besar, ya saya tinggal bilang ke Pak Presiden ‘Pak Presiden saya sudah maksimal dengan apa yang bapak kasih, saya mohon tambahan dong’. Tapi saya ingin tunjukkan dulu, dengan itu (anggaran) saya bisa kerjakan sesuatu,” kata dia.

    Dalam rapat kerja (raker) Komisi V dengan Kementerian PU, Menteri Dody Hanggodo sempat memaparkan dampak efisiensi anggaran terhadap perubahan 10 pola kerja di Kementerian PU, meliputi pembatalan kegiatan fisik, pembatalan pembelian alat baru, penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas, paperless office.

    Peniadaan kegiatan seremonial, peniadaan rapat/seminar luring, peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, efisiensi belanja non operasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Soal Isu Reshuffle, Menteri PKP Maruarar Jawab Begini

    Soal Isu Reshuffle, Menteri PKP Maruarar Jawab Begini

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi soal isu reshuffle kabinet merah putih pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap, kita harus siap, dan kita pembantu presiden, menjalankan tugas presiden,” kata Maruarar yang juga kader Gerindra saat ditemui di kompleks parlemen Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dia mengatakan dalam menjalankan tugasnya menteri harus bekerja keras dan harus sesuai visi presiden serta tidak melakukan korupsi.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan untuk tidak mengutamakan kepentingan lain dan harus bekerja buat rakyat. Dia tidak segan memecat jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang tak mau bekerja untuk rakyat.

    Selepas puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo.

    Ia menekankan tidak akan memberikan toleransi pada pejabat negara yang main-main dan tidak akan ragu meresponsnya dengan melakukan reshuffle.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Prabowo.

    Prabowo menyinggung menteri, kepala lembaga, dan pejabat lainnya. Ketum Gerindra itu meminta untuk koreksi diri dan berbenah.

    “Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tiga Pegawai KPK Gadungan Ditangkap di Jakarta, Palsukan Dokumen Penyidikan untuk Tipu Mantan Bupati

    Tiga Pegawai KPK Gadungan Ditangkap di Jakarta, Palsukan Dokumen Penyidikan untuk Tipu Mantan Bupati

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tiga pria pegawai KPK gadungan di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Februari 2025. Tiga orang diduga pegawai KPK gadungan itu berinisial (45 tahun), JFH (47 tahun), dan AA (40 tahun). Saat ini mereka sudah diserahkan ke polisi dan sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus).

    “Saat ini 3 orang diduga pelaku masih dalam pemeriksaan di Mapolrestro Jakpus. Tadi malam diserahterimakan 3 pelaku dari pegawai KPK kepada Polres Metro Jakpus untuk proses hukum lanjut,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Kamis, 6 Februari 2025.

    Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, tiga terduga pegawai KPK gadungan memalsukan dokumen Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan surat panggilan KPK.

    “Surat panggilan ini ditujukan kepada mantan Bupati Rote. Orang-orang dari Bupati Rote ini punya tim kuasa hukumnya, dicek dan dikoordinasikan ke KPK ternyata benar sprindik ini palsu bodong,” ucap Firdaus.

    Firdaus menuturkan, awalnya pihak KPK tidak mengetahui adanya Sprindik palsu yang dibuat oleh tiga pegawai KPK gadungan. Menurutnya, lembaga antirasuah baru mendapat informasi soal Sprindik palsu itu setelah dihubungi oleh pihak mantan Bupati Rote.

    “Karena diberi tahu sama orangnya mantan Bupati Rote itu sehingga tahu. Sehingga dari pihak KPK mengamankan tiga orang pelaku ini,” tuturnya.

    Polisi Dalami Latar Belakang Pelaku

    Dikatakan Firdaus, polisi masih memeriksa intensif tiga pegawai KPK gadungan untuk mendalami sudah berapa kali mereka beraksi. Termasuk, polisi juga tengah menyelidiki latar belakang para pelaku.

    “Masih dalam pemeriksaan. Nanti di-update siapa yang terlibat siapa yang tersangka. Masih pendalaman background (para pelaku) apa, berapa lama juga mereka melakukan modus ini,“ ucapnya.

    Pegawai KPK Gadungan Diborgol Saat Dibawa ke Kantor KPK

    KPK menangkap beberapa orang yang mengaku-ngaku sebagai pegawai KPK atau pegawai gadungan pada Rabu, 5 Februari 2025, malam. Pegawai KPK gadungan itu melakukan perbuatan melawan hukum berupa meminta uang kepada pihak-pihak tertentu.

    “KPK mengamankan beberapa orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK (gadungan) dan melakukan upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu, 5 Februari 2025.

    Pegawai gadungan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekira pukul 19.33 WIB. Berdasarkan pantauan, salah satu pegawai gadungan yang belum diketahui identitasnya terlihat mengenakan jaket hitam dan berkaca mata. Kedua tangannya tampak diborgol.

    Tessa mengatakan, sejumlah pegawai KPK gadungan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan di kantor KPK. Perkembangan dari penangkapan pegawai KPK gadungan ini akan disampaikan setelah pemeriksaan rampung.

    “Saat ini beberapa orang yang mengaku pegawai KPK (gadungan) tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK, dan update selanjutnya akan kita infokan setelah proses pemeriksaan selesai,” ujar Tessa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News