PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan bahwa efektivitas penyaluran program perlindungan sosial disebut menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, kata Luhut, hanya separuh yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diminta komentarnya mengenai pernyataan Luhut tersebut. Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi salah satu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang antara lain program perlindungan sosial.
“Saya belum mengerti betul maksud dari Pak Luhut tentang 50 persen yang tidak tepat sasaran itu dengan nilai bantuan sekitar 500 triliun lebih setiap tahunnya. Yang berada di Kementerian Sosial sebagaimana yang diketahui adalah 79 triliun. Itu pun sudah dengan operasional,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Selasa, 11 Februari 2025.
“Bantuan untuk bantuan sosial sama PKH itu? 75 triliunan lebih. Nanti angkanya bisa kita pastikan lagi. Tapi 75 triliun itu berupa cash transfer lewat Himbara dan lewat PT POS,” kata dia.
Meski demikian, Gus Ipul bilang apa yang disampaikan oleh Luhut menjadi bahan evaluasi ke depannya. Di sisi lain, dia mengatakan pentingnya keakuratan data penerima bantuan sehingga intervensi yang dilakukan efektif dan hasilnya bisa diukur dengan baik.
Oleh sebab itu, selama 3 bulan terakhir ini melakukan upaya untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan ditargetkan mulai dipergunakan pada triwulan II-2024.
“Maka itulah Pak Presiden Prabowo sejak awal ngajak kita untuk memulai kerja dengan data yang akurat. Nah apa yang dikerjakan selama 3 bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat,” katanya.
Mengenai progres DTSEN tersebut, Gus Ipul menjelaskan saat ini masih perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan bahwa data terbaru ini sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.
“Nah, setelah nanti uji petik selesai, sudah final, maka nanti di triwulan kedua kita akan jadikan perdoman untuk membagi bansos maupun juga melaksanakan program PKH dan sejenisnya,” katanya.
Pengoptimalan digitalisasi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan mengatakan selama lima tahun terakhir batuan perlindungan sosial tidak tepat sasaran. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos yang digelontorkan, tidak semuanya diserahkan kepada masyarakat yang berhak.
Oleh karena itu, dia pun mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2025.
“Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ucapnya menambahkan.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
