Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

    Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Anggaran Otorita IKN tahun 2025 dilakukan efisiensi sebesar Rp1,15 triliun. Sebelum adanya efisiensi tersebut, pagu awal anggaran Otorita IKN sebesar Rp6.395.816.000.

    “Jadi yang tadi awalnya adalah Rp6.395.816.000 kemudian karena diefisiensikan, efisiensinya Rp1,153 triliun, sehingga pagu yang dapat digunakan menjadi Rp5.042 triliun tadi,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat bersama Komisi II DPR, Rabu, 12 Februari 2025.

    Dalam slide paparan yang ditampilkan Basuki, dirincikan besaran efisiensi anggaran Otorita IKN adalah senilai Rp1.153.509.000.000. Sementara untuk pagu anggaran yang dapat digunakan setelah dikurangi efisiensi adalah Rp5.042.049.473.000.

    Di sisi lain, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN telah mendapatkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal sebelum ditekennya Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025.

    Dalam slide paparan dijelaskan bahwa kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk pembangunan infrastuktur tahun 2025-2028 yang bersumber dari APBN, telah disetujui Presiden dalam rapat terbatas 21 Januari dan 3 Februari 2025. Anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp48,8 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kubu Hasto Yakin Menang Praperadilan Lawan KPK, Penetapan Tersangka Tanpa Penyelidikan dan Penyidikan Tak Sah

    Kubu Hasto Yakin Menang Praperadilan Lawan KPK, Penetapan Tersangka Tanpa Penyelidikan dan Penyidikan Tak Sah

    PIKIRAN RAKYAT – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, optimistis pihaknya akan menang dalam gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sah atau tidaknya penetapan Hasto sebabai tersangka dalam perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

    “Karena melihat fakta-fakta, melihat bukti-bukti yang ada bahwa proses (penetapan tersangka) Hasto secara formil maupun kemarin kita sudah masuk ke agenda material, tidak mencukupi bukti atau masih perlu kita cermati dan inilah yang kita koreksi,” kata Ronny di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2025. 

    Menurut Ronny, pihaknya telah mengajukan sejumlah argumen hukum yang cukup kuat untuk menggugurkan penetapan status tersangka Hasto oleh KPK. Sebagaimana telah terjadwal, sidang putusan praperadilan Hasto melawan KPK bakal digelar di PN Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025.

    “Kami dengan ahli yang kami sudah sampaikan melalui agenda permohonan, kemudian pembuktian lewat saksi fakta dan ahli, kami meyakini bahwa praperadilan ini akan dikabulkan, tanpa mendahului dari Yang Mulia Hakim yang memimpin persidangan ini,” ucap Ronny. 

    “Kita harus selalu optimis karena dalil yang kita sudah sampaikan lewat data, saksi, data bukti, dan kemarin ahli juga yang dihadirkan oleh pihak KPK itu menguatkan dalil kita,” katanya melanjutkan. 

    Pada kesempatan yang sama kuasa hukum Hasto lainnya yaitu Patra M. Zen menegaskan, KPK menggunakan bukti yang telah dipergunakan untuk orang lain sehingga tidak memenuhi syarat dalam proses penetapan tersangka Hasto. 

    “Jadi mengapa alasan dan dasar hukum kami optimis permohonan ini dikabulkan? Karena dalam persidangan KPK menggunakan bukti-bukti atau alat bukti yang telah dipergunakan untuk orang lain,” ucap Patra. 

    Lebih lanjut Patra mengungkapkan, KPK juga tidak pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu sebelum menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dengan demikian kubu Hasto semakin yakin akan memenangi gugatan praperadilan. 

    Patra menambahkan, pihaknya telah menyerahkan kesimpulan yang berisi 81 halaman kepada hakim. Dalam kesimpulan tersebut tertuang alasan-alasan hukum kuat untuk membatalkan penetapan tersangka terhadap Hasto karena KPK melanggar prosedur hukum yang berlaku.

    “Kita sama-sama dengarkan putusan jam 16.00 WIB (besok). Permohonan ini merupakan satu perjuangan bagi tegaknya kebenaran, bagi tegaknya keadilan dan perjuangan agar penyidik siapapun dia termasuk KPK tidak boleh sewenang wenang,” ujar Patra. 

    KPK Sebut Penetapan Hasto Sebagai Tersangka Sesuai Prosedur 

    Di kubu lain, Tim Biro Hukum KPK juga yakin menang praperadilan melawan Hasto Kristiyanto. Aidang putusan praperadilan akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB. 

    “Seperti yang kami sampaikan kemarin, tetap optimis. Apalagi kami sudah sampaikan di kesimpulan. Bahwa memang apa yang kami simpulkan hari ini, mewakili pembuktian kami di persidangan-persidangan sebelumnya,” kata Tim Biro Hukum Iskandar Marwanto di PN Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2025. 

    Dalam sidang praperadilan ini, Hasto menggugat status tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Menurut Iskandar, bukti permulaan yang dimiliki KPK sudah cukup kuat untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. 

    “Berdasarkan bukti permulaan itulah bahwa kami kemudian berani menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka penyertaan dalam kasus Harun Masiku,” ucapnya. 

    Iskandar tidak mau berkomentar banyak soal hasil survei yang menyebut bahwa publik percaya Hasto terlibat di kasus Harun Masiku. Dia menegaskan, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena terpenuhinya dua unsur dalam proses penyidikan, yakni formil dan materiil. 

    Dalam konteks formil, kata Iskandar, praperadilan akan menguji apakah ada dua alat bukti yang sah untuk menetapkan status tersangka, sedangkan bukti materiil akan diuji dalam perkara pokok. Dalam sidang kesimpulan hari ini, KPK juga memaparkan analisis terhadap bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. 

    “Sehingga kami pada kesimpulan kami yakin hakim akan pertimbangkan bukti-bukti dari KPK,” ujar Iskandar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Beredar Kabar Bangkrut karena Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Beri Bantahan

    Beredar Kabar Bangkrut karena Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Beri Bantahan

    PIKIRAN RAKYAT – BPJS Kesehatan membantah kabar bangkrut karena gagal bayar. Kabar itu viral dan bantahannya disampaikan kepala humas, Rizzky Anugerah, belum lama ini. Lembaga yang dipimpin Direktur Utama Ali Ghufron Mukti juga buka suara soal klaim fasilitas kesehatan menolak pasien.

    Diketahui BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan secara gratis harus terlebih dahulu iuran per bulan, pekerja yang merupakan peserta BPJS biasanya akan dipotong penghasilan per bulannya.

    BPJS Kesehatan bantah bangkrut

    Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, membantah kabar yang menyebut lembaganya bangkrut karena gagal membayar klaim dari fasilitas kesehatan. Pihaknya mengeklaim kondisi lembaganya sehat.

    “Tidak benar jika ada informasi yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan gagal membayar klaim fasilitas kesehatan. Perlu kami sampaikan bahwa, realisasi kondisi aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sampai dengan tahun 2024 masih positif, sekitar Rp49,36 triliun,” ujarnya.

    “Ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, keuangan aset DJS diukur berdasarkan aset bersih DJS dengan ketentuan paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan dan paling banyak sebesar eatimasi pembayaran klaim untuk 6 bulan ke depan,” katanya melanjutkan.

    Selain itu, BPJS Kesehatan yang dipimpin Ali Ghufron Mukti juga mengeklaim kondisi keuangan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) itu masih sehat. Terkait isu menolak klaim faskes, hal ini juga turut dibantah oleh lembaga yang berkantor pusat di Jakarta Pusat tersebut.

    “Sebagai informasi, BPJS Kesehatan tidak pernah menolak klaim faskes dengan alasan karena defisit atau tidak ada dana. Seluruh klaim yang diajukan faskes diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rizzky Anugerah.

    Harta kekayaan Ali Ghufron Mukti Direktur Utama BPJS Kesehatan

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Kolase foto BPJS Kesehatan dan Stikes Sehati

    Informasi harta kekayaan sang direktur utama ini diambil dari LHKPN yang dilaporkan pada 23 Februari 2024 atau periode 2023. Adapun laporan harta periode 2024 belum ditemukan di website resmi e-lhkpn KPK. Berikut rincian hartanya:

    Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp960.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/210 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, 610.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/145 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp660.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 416 m2/175 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp1.360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/50 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp330.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp710.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 422 m2/24 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp710.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp470.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp660.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 368 m2/1104 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp3.910.000.000
    Tanah Seluas 186 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp460.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/400 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp1.360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/530 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp3.010.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp1.320.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 343 m2/770 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp1.810.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 468 m2/1082 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp2.550.000.000 Bangunan Seluas 28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI, Rp305.758.420 Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp241.000.000 Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp450.000.000 Bangunan Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp1.010.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/270 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI, Rp800.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/548 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI, Rp5.150.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp28.846.758.420

    Daftar kendaraan milik Ali Ghufron Mukti MOBIL, NISSAN EVALIA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI, Rp60.000.000 MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI, Rp5.000.000 MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2007, HASIL SENDIRI, Rp50.000.000

    Total kendaraan: Rp115.000.000

    Daftar harta lainnya milik Ali Ghufron Mukti HARTA BERGERAK LAINNYA Rp216.300.000 KAS DAN SETARA KAS Rp6.306.105.372 HARTA LAINNYA Rp1.500.000.000

    Total harta kekayaan: Rp36.984.163.792

    Demikian bantahan BPJS Kesehatan terkait isu bangkrut karena gagal bayar klaim fasilitas kesehatan. Pihak BPJS yang dipimpin Ali Ghufron Mukti menyebut kabar itu tidak benar dan keuangan lembaganya kini dalam kondisi sehat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TPRN Akui Bersalah Soal Pagar Laut, Tapi Kerja Sama dengan Pemprov Tidak Dibatalkan?

    TPRN Akui Bersalah Soal Pagar Laut, Tapi Kerja Sama dengan Pemprov Tidak Dibatalkan?

    PIKIRAN RAKYAT – PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara mengakui bersalah atas pembangunan pagar laut yang dilakukan di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

    Meski begitu, kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan TRPN terkait pembangunan pelabuhan dan penataan TPI Paljaya belum tentu dibatalkan. Padahal proyek pelabuhan dan penataan itu diyakini sebagai cikal bakal pagar laut didirikan.

    Pada pembongkaran pagar laut, Selasa, 11 Februari 2025, Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa mengaku pihaknya bersalah atas pembangunan pagar bermaterial bambu sepanjang 3,3 kilometer itu.

    “Rencana ini memang kami lakukan pembongkaran sendiri, kami minta tolong ke Pak Dirjen KKP supaya nanti ada kerja sama supaya pembongkaran berjalan lancar, kami akui sebagai perusahaan kami sudah keliru,” kata dia.

    “Dari beberapa waktu lalu mengenai pembuatan perizinan ada kelirunya, kami minta maaf dan kami coba untuk memerbaiki supaya harapannya menjadi baik dan kami tidak terlalu dipersalahkan walaupun kami akui ada kesalahan kami,” kata Deolipa, menambahkan.

    Deolipa mengatakan, pihaknya sebenarnya hanya perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan dan perikanan. Dia pun menolak jika disebut sebagai pemilik sertifikat atas lahan di lautan. Menurutnya, TRPN hanya mengelola lahan sesuai dengan kerja sama bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Kalau SHM itu yang punya masyarakat. Justru kami sedang mencoba mengelola yang punya masyarakat ini sehingga nanti kami dapat kuasa untuk pengelolaan, tapi ternyata klir,” kata dia.

    Meski telah dinyatakan tidak berizin, proyek pembangunan pelabuhan di TPI Paljaya sendiri bukan berarti dihentikan. Deolipa mengatakan, pihaknya akan memulai dari awal dalam mengurus segala perizinan baik di tingkat daerah hingga pusat.

    “Jadi sekarang, setelah kami bongkar kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi mengikuti regulasi yang berlaku. Semua perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah akan kami tempuh, (Sedangkan) ini tetap laut dan kami akan berusaha tetap membuat pelabuhan besar bekerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat,” ucap dia.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Hermansyah Manap mengatakan, bentuk kerja sama antara pemprov dengan TRPN yakni sewa menyewa lahan. Meski telah mendapatkan sorotan hingga sanksi berupa pencabutan pagar laut, kerja sama tidak dicabut.

    Herman menilai, kerja sama tidak dicabut karena faktanya lahan disewa tidak bisa digunakan.

    “Perjanjian itu kan sewa menyewa lahan jadi TRRPN menyewa lahan yang ada di lokasi TPI Paljaya seluas 5.372 meter persegi yang digunakan akses masuk. Nah sekarang karena tidak ada kegiatan jadi tidak ada yang lewat jadi otomatis tidak ada perjanjian sampai saat ini. Tapi saya rasa otomatis kegiatan ini karena tidak boleh jadi jalan, tidak bisa digunakan,” ucap dia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Donald Trump Semakin Keras, Indonesia Harus Netral

    Donald Trump Semakin Keras, Indonesia Harus Netral

    PIKIRAN RAKYAT – Profesor Poppy Sulistyaning Winanti, pakar Hubungan Internasional dari UGM, mengutarakan terpilihnya Donald Trump mempengaruhi konflik sengketa Laut China Selatan.

    Indonesia memang bukan termasuk negara yang mengklaim kepemilikan wilayah tersebut. Namun, karena perairan Natuna termasuk ke dalam Laut China Selatan, maka berkepentingan juga secara tak langsung.

    Poppy menyebut bahwa kebijakan Amerika, di bawah kepemimpinan Trump, semakin keras kepada China. Hal ini semakin menegaskan kehadiran negara adidaya ini di wilayah tersebut.

    Dari titik ini, Pemerintah Indonesia harus netral atau tak memihak salah satu kubu. “(Dengan) meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia harus semakin cermat dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan besar, AS dan Tiongkok,” katanya.

    Sementara, Presiden Prabowo menyebut Indonesia membutuhkan teknologi canggih untuk menjaga kedaulatan Perairan Natuna. Ia pun berjanji akan membangunnya. Hal ini disampaikannya saat masa kampanye.

    “Kita perlu platform untuk patroli. Kita perlu satelit. Kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan perlu kita bangun,” tegasnya.

    China Tolak Pernyataan Bersama Amerika Serikat dengan Jepang

    Sementara itu, pada Hari Senin 10 Februari, China merespon pernyataan bersama Amerika dan Jepang. Kementerian Luar Negeri China menyebut pernyataan tersebut mencampuri urusan dalam negeri China menyerang dan memfitnah China, serta melebih-lebihkan ketegangan regional.

    Sebelumnya, pada Hari Jumat 7 Februari 2025, Amerika Serikat dan Jepang merilis pernyataan bersama yang mengecam klaim negara tirai bambu ini terhadap wilayah tersebut.

    China tetap kekeuh mengklaimnya meski putusan internasional menyebut tak ada landasan hukumnya. Klaim ini pun ditolak mentah oleh negara-negara yang bersengketa, termasuk Indonesia.

    Hari tersebut pun menjadi pertemuan pertama antara Donald Trump dengan Perdana Menteri Jepang Shiheru Ishiba.

    Jepang, sejak Perang Dunia II, menjadi salah satu sekutu Amerika di kawasan Asia Pasifik. Sekitar 54.000 prajurit ditempatkan di negara yang berjuluk Negeri Matahari Terbit ini.

    Nah, bagaimana kelanjutan konflik sengketa Laut China Selatan? Kita tunggu saja perkembangannya. Semoga tak berujung menjadi peperangan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apa Itu Prona, Apakah Sama degan Program Sertifikat Tanah Gratis PTSL?

    Apa Itu Prona, Apakah Sama degan Program Sertifikat Tanah Gratis PTSL?

    PIKIRAN RAKYAT – Selain Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ada program lain yang juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat, yaitu Program Operasi Nasional Agraria (Prona).

    Apa Itu Prona?

    Prona merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum memiliki sertifikat tanah.

    Program ini dilakukan secara massal dan terintegrasi, mulai dari pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat.

    Tujuan Program Prona

    Tujuan utama dari program Prona adalah memberikan kepastian hukum sehingga masyarakatt memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan tanahnya.

    Tanah yang sudah bersertifikat umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Program Prona diharapkan dapat mengurangi sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat.

    Dengan adanya kepastian hukum atas tanah, diharapkan dapat mendorong investasi dan pembangunan di berbagai sektor.

    Ilustrasi sertifikat tanah PTSL, simak penjelasan apa itu PTSL untuk membantu masyarakat membuat sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan. Setkab.go.id

    Syarat Menjadi Peserta Prona

    Untuk mengikuti program Prona, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

    – Peserta harus memiliki tanah yang ingin disertifikatkan.

    – Peserta harus menunjukkan bukti kepemilikan tanah, seperti girik, letter C, atau surat keterangan tanah lainnya.

    – Peserta harus dapat menunjukkan batas-batas tanah yang dimilikinya.

    – Meskipun program Prona bersifat gratis, namun peserta tetap diwajibkan membayar biaya administrasi yang relatif murah.

    Tahapan Program Prona

    Proses pendaftaran tanah melalui program Prona umumnya melalui beberapa tahapan, yaitu:

    – Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Prona.

    – Masyarakat yang berminat mengikuti program Prona mendaftarkan diri.

    – Petugas BPN melakukan pengukuran tanah dan pembuatan peta bidang tanah.

    – Data yang telah dikumpulkan diverifikasi untuk memastikan kebenarannya.

    – Setelah semua proses selesai, sertifikat tanah akan diterbitkan.

    Perbedaan Prona dan PTSL

    Meskipun sama-sama bertujuan untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat, namun ada beberapa perbedaan antara program Prona dan PTSL, yaitu:

    1. Sasaran: Prona lebih fokus pada masyarakat di daerah tertentu, seperti desa miskin atau daerah pertanian, sedangkan PTSL dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah.

    2. Proses: Proses pelaksanaan Prona dan PTSL mungkin berbeda, tergantung pada kebijakan masing-masing daerah.

    Untuk itu, bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, segera manfaatkan program Prona untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah Anda.

    Namun diketahui, saat ini Program Pendaftaran Tanah Nasional (Prona) sudah digabungkan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Masyarakat dapat mengikuti PTSL untuk mendapatkan sertifikat tanah.

    Prona dan PTSL sama-sama bertujuan untuk mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar mendapat kepastian hukum kepemilikan tanah.

    Program PTSL dan Prona dapat membantu terhindar dari masalah hukum yang bisa terjadi di kemudian hari, seperti masalah sengketa tanah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efisiensi Anggaran Disebut Tak Ganggu Pembangunan IKN, Semua Pegawai OIKN Pindah Maret 2025

    Efisiensi Anggaran Disebut Tak Ganggu Pembangunan IKN, Semua Pegawai OIKN Pindah Maret 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Semua kegiatan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) direncanakan akan dilakukan penuh di IKN Nusantara, Kalimantan Timur mulai Maret 2025.

    Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan, semua pegawai OIKN direncanakan pindah ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    “Direncanakan seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN mulai bulan Maret 2025 ini,” kata Troy di Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Efisiensi Anggaran

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, semua komitmen pembangunan IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan tujuan awalnya.

    Menurutnya, meski efisiensi anggaran 2025 diberlakukan, hal tersebut tak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN.

    Ia mengacu pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

    Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, anggaran Rp48 triliun dipastikan tersedia guna pembangunan IKN 5 tahun ke depan.

    Pihaknya menjelaskan, sejumlah dana tersebut disiapkan guna membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif dan legislatif.

    Pegawai OIKN

    Kantor pusat OIKN dengan gedung yang baru di IKN Nusantara, Kalimantan Timur akan digunakan mulai Maret 2025. Sementara kantor OIKN yang berada Menara Mandiri merupakan kantor perwakilan OIKN di Jakarta.

    Nantinya akan ada perwakilan pegawai yang secara bergantian bertugas di kantor itu untuk kegiatan-kegiatan tertentu di Jakarta.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bertemu 128 Ormas, DPR RI Komitmen Jadi Rumah Perjuangan Palestina

    Bertemu 128 Ormas, DPR RI Komitmen Jadi Rumah Perjuangan Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – DPR RI terus berkomitmen menjadi rumah bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera memastikan kepedulian DPR RI dengan menjadi jembatan bagi organisasi masyarakat peduli Palestina untuk bersama memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    “Kami ingin DPR jadi rumah bagi Palestina. Untuk mewujudkan itu pasti ada langkah-langkahnya. Kalau kemarin membangun pondasi, hari ini kita membangun tiang dan mudah-mudahan yang akan datang kita membangun atap,” kata Mardani usai Forum Grup Discussion (FGD) dengan Ormas dan lembaga kemanusiaan untuk bantuan ke Palestina, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

    Dalam pertemuan dengan sejumlah 128 ormas dan lembaga kemanusiaan tersebut, BKSAP membahas mengenai bantuan apa dan siapa yang bisa membantu menyalurkan bantuan-bantuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Berbagai sektor dibahas mulai dari bidang pendidikan, sandang pangan, sarana ibadah, media massa, termasuk ekonomi dan infrastruktur.

    “Sederhananya kita menemani teman-teman ormas dan lembaga kemasyarakatan peduli Palestina yang luar biasa mereka sudah menyiapkan rumah sakit, masjid, sekolah, pabrik air, macam-macam pendidikan, tapi kita pakai payung DPR. Apalagi Ketua MPR, Ketua DPR kita betul-betul menjadi figur,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

    Adapun terdapat dua tujuan BKSAP menggandeng ormas dan lembaga masyarakat peduli Palestina. Pertama, sebagai bentuk kepedulian terhadap genosida yang dialami Palestina. Kedua, bagian dari strategi Indonesia agar ide Amerika memindahkan masyarakat Gaza dari tanah kelahirannya dapat digagalkan.

    “(Bantuan) ke Gaza ini dua (tujuannya), satu bentuk kepedulian terhadap saudara kita yang mengalami genosida, penzaliman luar biasa. Yang kedua, juga bagian dari strategi agar ide memindahkan masyarakat Gaza dicabut dari akarnya, bisa kita lawan dan batalkan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Anggota BKSAP Melly Goeslaw merasa terkesan dengan kepedulian ormas dan lembaga kemanusiaan untuk bantuan ke Palestina, serta DPR RI yang begitu peduli terhadap perjuangan Palestina untuk merdeka.

    “Saya juga sangat terkesan bahwa ternyata DPR ini sangat membuka untuk semua pejuang-pejuang untuk Palestina. Bahkan mereka dapet ID ya, jadi semua pejuang-pejuang itu kalau masuk DPR udah nggak usah naruh KTP lagi, itu bentuk kepedulian) yang sangat luar biasa dari DPR untuk pejuang-pejuang Palestina,” katanya.

    Selain Melly, Anggota BKSAP Eva Monalisa berharap perjuangan bersama ini dapat benar-benar membawa Palestina merdeka.

    “Harapan saya untuk Palestina semoga benar-benar apa mereka inginkan benar-benar tercapai. Adanya gencatan senjata ini benar-benar terwujud, tidak seperti yang sudah-sudah. Ini benar-benar untuk kemerdekaan Palestina, kita harapnya semoga ini benar-benar menjadi kenyataan,” harapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Melly pun sempat menghibur peserta FGD dengan menyanyikan lagu Surga Menanti yang menjadi soundtrack film Hayya 3, sebuah film tentang perjuangan di Gaza.

    Follow Media Sosial DPR RI:
    Instagram: @dpr_ri
    Facebook: DPR RI
    Youtube: DPR RI
    TikTok: @dpr_ri
    X: @DPR_RI

    ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wujudkan Visi Perusahaan, PNM Beri Apresiasi untuk Karyawan dengan Performa Terbaik

    Wujudkan Visi Perusahaan, PNM Beri Apresiasi untuk Karyawan dengan Performa Terbaik

    PIKIRAN RAKYAT – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sukses menyelenggarakan Meet the CEO dan PNM Excellence Award 2025 di The Gade Tower, Jakarta, pada 6 Februari 2025.

    Acara ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada individu dan tim yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam meningkatkan kinerja dan inovasi di lingkungan perusahaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mengapresiasi dedikasi dan kontribusi Insan PNM dalam mewujudkan visi perusahaan.

    Acara dibuka dengan pidato inspiratif dari Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, yang menekankan pentingnya semangat kolaborasi, kerja keras, serta inovasi dalam mencapai keberhasilan. Dalam sambutannya, Arief menyoroti pentingnya nilai integritas dan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi perusahaan dan masyarakat.

    Hadir sebagai narasumber dalam acara ini, CEO BRI Group, Sunarso, berbagi wawasan mengenai ekonomi global, budaya perusahaan, serta peran strategis anak perusahaan dalam transformasi BRI Group.

    Sebagai puncak acara, PNM Excellence Award 2025 diberikan kepada individu dan unit kerja yang telah mencapai prestasi luar biasa dalam berbagai kategori, termasuk penghargaan bagi karyawan terbaik serta cabang dan unit terbaik. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen PT PNM dalam mendukung pertumbuhan profesionalisme, inovasi, dan dampak positif bagi industri serta masyarakat luas.

    Selain itu, dalam rangka mendukung kreativitas dan kebudayaan lokal, acara ini juga dimeriahkan dengan pameran batik dari nasabah PNM. Pameran ini menjadi wadah untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia dan memberikan kesempatan bagi para pengrajin batik, khususnya nasabah PNM, untuk memperkenalkan karya mereka kepada khalayak lebih luas.

    “Acara ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap para karyawan yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dan berperan penting dalam kesuksesan perusahaan. Dengan semangat kerja keras dan inovasi, kami berharap dapat terus memberikan kontribusi terbaik untuk membangun ekonomi kerakyatan,” ujar Arief.

    PNM berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang mendukung perkembangan karyawan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gencatan Senjata di Gaza Terancam Batal, Hamas Sebut Israel Langgar Perjanjian

    Gencatan Senjata di Gaza Terancam Batal, Hamas Sebut Israel Langgar Perjanjian

    PIKIRAN RAKYAT – Hamas menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Pada Senin 10 Februari 2025, Abu Obaida selaku Juru bicara Sayap Militer Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan menunda pembebasan sandera.

    “Oleh karena (pelanggaran-pelannggaran Israel), pembebasan tahanan Zionis yang dijadwalkan Sabtu (15 Februari 2025) mendatang akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sambil menunggu kepatuhan penuh penjajah terhadap perjanjian gencatan senjata,” tegasnya.

    Sementara itu pada hari yang sama, Kantor Media Pemerintah Gaza menyerukan komunitas internasional untuk menekan Israel untuk menerapkan protokol kemanusiaan.

    “Meskipun ada kesepakatan yang jelas berdasarkan protokol kemanusiaan gencatan senjata, Israel berulang kali gagal memenuhi komitmennya,” ujar media tersebut. Media ini pun menegaskan akan terjadi krisis kemanusiaan yang dahsyat bila kesepakatan ini batal.

    Media ini pun menegaskan pelanggaran tersebut mengakibatkan warga Gaza kekurangan makanan dan air, dan terputusnya pasokan pertolongan medis vital bagi warga setempat.

    Abu Obaida, membeberkan sejumlah pelanggaran gencatan senjata oleh Negeri Zionis ini. Beberapa diantaranya menunda kepulangan pengungsi Palestina ke Gaza utara, menembaki wilayah Jalur Gaza, dan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan.

    Karena pelanggaran ini, organisasi garis keras perjuangan Palestina ini memutuskan untuk menunda pembebasan sandera. Berdasarkan jadwal yang disepakati, mereka akan dibebaskan pada hari Sabtu 15 Februari mendatang. Penundaan ini akan berlaku hingga Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata sepenuhnya.

    Israel Katz, pejabat pertahanan Israel, merespon pengumuman tersebut dengan mempersiapkan pasukan militernya untuk mengantisipasinya konflik lanjutan. Ia juga menilai keputusan Hamas tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

    Sementara itu, keluarga sandera Israel mendesak Benjamin Netanyahu agar kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dengan Hamas tetap berlangsung.

    Forum Sandera dan Keluarga Hilang pun meminta bantuan negara-negara mediator, termasuk Mesir dan Qatar, agar perjanjian ini terlaksana. Mereka pun meminta pemerintah Israel untuk menahan diri dari tindakan yang dapat menghalangi kesepakatan tersebut.

    Dalam kesepakatan gencatan senjata ini, Hamas sepakat membebaskan sandera warga Israel sebanyak 76 orang. Dalam fase pertama kesepakatan yang dimulai dari 19 Januari hingga awal Maret, Hamas akan membebaskan sebanyak 33 sandera.

    Namun, seiring dengan meningkatnya konflik Israel dengan Hamas di tengah fase gencatan senjata yang sedang berlangsung, bisa saja Gaza akan kembali membara dalam waktu dekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News