Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Ingatkan Saya Jika Lupa Pendidikan Jadi Prioritas

    Ingatkan Saya Jika Lupa Pendidikan Jadi Prioritas

    PIKIRAN RAKYAT – Prabowo Subianto meminta masyarakat mengingatkannya jika suatu saat dirinya lupa untuk memprioritaskan pendidikan jika terpilih menjadi Presiden Indonesia.

    Hal itu disampaikan Presiden ke-8 Indonesia itu saat menjawab komentar seorang pengguna X @miftahuljputri yang memintanya untuk fokus terhadap siswa, guru, dan pendidikan.

    “Pak saya doakan bapak jadi presiden selanjut nya, kalo bapak jadi presiden tolong fokus sama kami ya pak (siswa sekolahan,guru,pendidikan),” tulis akun tersebut.

    “Insya Allah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi. Mohon ingatkan saya jika saya lupa,” jawab Prabowo Subianto pada 4 Mei 2018.

    Efisiensi Anggaran Pendidikan

    Kini, cuitan tujuh tahun lalu itu kembali menjadi perhatian netizen usai viral adanya efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan, mulai dari KIP-K, Beasiswa Pendidikan Indonesia, hingga Beasiswa ADIK.

    Dalam tangkapan layar yang beredar, untuk KIP-K, pagu awal Rp14.698.109.754.000, efisiensi DJA Rp14,3 triliun menjadi Rp1.310.849.475.000.

    Terlihat dampak efisiensi anggaran sebanyak 663.821 masyarakat penerima KIP-K terancam putus kuliah, tidak ada penerimaan mahasiswa baru, penerima KIP mahasiswa on going tidak dapat dibayarkan tahun 2025.

    Insya Allah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi. Mohon ingatkan saya jika saya lupa. https://t.co/xR98N7qY5R— Prabowo Subianto (@prabowo) May 4, 2018

    Kemudian, pemangkasan ini menjadi bukti pemerintah gagal memutus rantai kemiskinan, gagal menciptakan adanya sarjana pertama dari keluarga miskin, dan menurunkan akses penduduk dari ekonomi rendah ke pendidikan tinggi.

    Lalu untuk Beasiswa Pendidikan Indonesia, pagu awal Rp194.709.094.000, efisiensi DJA Rp14,3 triliun menjadi Rp19.470.909.000, adapun dampak efisiensi yakni:

    1. 12 orang peneriam BPI LN (program S3) dari 33 orang terancam tidak dapat dibayarkan (berpotensi terlantar di luar negeri); dan

    2. Masyarakat penerima BPI: Tidak ada penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025

    Selanjutnya untuk Beasiswa ADIK, pagu awal Rp213.730.320.000, efisiensi DJA Rp14,3 triliun menjadi Rp21.373.032.000, adapun dampaknya menurunkan akses pendidikan tinggi bagi penduduk di wilayah 3T dan Orang Asli Papua (OAP).

    ptn! aku gemeter, ini beneran? as anak yang cuma bisa ngarepin kipk buat kuliah (pengunguman cpat, gk ngeluarin modal dulu bcs gak ada yg biayai) gak tau lagi harus ngapain wkwkwk pic.twitter.com/86gsFjR0Mk— Base SBMPTNFESS (@sbmptnfess) February 12, 2025 Biaya Kuliah Bakal Naik

    Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memprediksi bakal adanya kenaikan uang kuliah sebagai dampak dari efisiensi anggaran.

    “Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau tidak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

    Diketahui, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mengalami efisiensi sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp6,018 triliun.

    Kemudian, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) juga terkena pemangkasan sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp2,37 triliun.

    Satryo juga menjelaskan jika dana Program Revitalisasi PTN (PRPTN) terkana pemangkasan sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp856 miliar, serta dana bantuan Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) dan dana bantuan kelembagaan PTS yang nilai efisiensinya sebesar 50 persen dari pagu awal masing-masing Rp250 miliar dan Rp365 miliar.

    “Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun,” tutur Satryo Soemantri Brodjonegoro.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Spesifikasi Mobil Listrik Dalam Negeri TOGG T10X dari Erdogan untuk Prabowo, Turki Selangkah di Depan?

    Spesifikasi Mobil Listrik Dalam Negeri TOGG T10X dari Erdogan untuk Prabowo, Turki Selangkah di Depan?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Turki, melalui Presiden Recep Tayyip Erdogan, memberikan satu unit mobil listrik TOGG (Turkiye’nin Otomobili Girisim Grubu) kepada Pemerintah Republik Indonesia. Mobil tipe T10X tersebut diterima oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai simbol dari hubungan persahabatan yang telah terjalin selama 75 tahun antara kedua negara.

    TOGG X10 merupakan perusahaan otomotif nasional asal Turki yang mengembangkan mobil listrik tersebut. Presiden Erdogan secara simbolis menyerahkan mobil tersebut saat kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu 12 Februari 2025, menjelang acara jamuan santap siang kenegaraan.

    Erdogan memperkenalkan TOGG T10X, mobil listrik pertama buatan Turki, yang dilengkapi dengan teknologi canggih yang terhubung dengan ekosistem mobilitas TOGG. Mobil ini memiliki kemampuan untuk menempuh jarak hingga 523 km berkat daya tahan baterainya.

    Presiden Prabowo terlihat tersenyum dan menyambut positif pemberian hadiah dari pemerintah Turki tersebut. Ia juga langsung mencoba mobil itu dengan duduk di kursi pengemudi. Kedua pemimpin negara terlihat saling tersenyum dan percaya bahwa pemberian ini akan menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Turki.

    Berikut adalah spesifikasi mobil listrik asal Turki, TOGG X10:

    · Jenis bahan bakar: Listrik

    · Jenis transmisi: Otomatis

    · Jangkauan: Jarak tempuh 314 kilometer

    · Konsumsi rata-rata: 16,7 kWh/100 km

    · Tenaga mesin: 160 Kw

    · Torsi maksimum: Panjang gelombang 350nm

    · Tenaga kuda (total): 218 HP

    · 0-100 km akselerasi: 7,4 detik

    · Tahun model: Tahun 2023

    · Tipe tubuh: Mobil SUV

    · Kapasitas Bagasi (5 Kursi): 441 liter

    · Kapasitas Bagasi (2 Kursi): 1515 liter

    · Panjang : 4599 mm

    · Lebar: 1886 mm

    · Tinggi: 1676 mm

    · Berat: 2010 kg.

    Erdogan juga pernah memberikan hadiah mobil listrik TOGG kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. PM Anwar mengungkapkan bahwa hadiah mobil listrik TOGG tersebut diserahkan oleh Presiden Erdogan selama kunjungan resmi ke Malaysia pada 10-11 Februari 2025.

    Mobil listrik TOGG, yang menjadi simbol kebanggaan Turki, diserahkan sebagai tanda persahabatan antara kedua negara. Malaysia dan Turki berkomitmen untuk memperkuat hubungan yang telah ada serta membuka peluang baru dalam kerja sama strategis demi manfaat bersama.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pentingnya Melek Kekayaan Intelektual: Daftarkan, Sebelum Anda Menyesal

    Pentingnya Melek Kekayaan Intelektual: Daftarkan, Sebelum Anda Menyesal

    PIKIRAN RAKYAT – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum (Kemenkum), Ir. Razilu mengingatkan masyarakat Indonesia terkait pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual (KI). Sebab, sampai saat ini jumlah pendaftar Kekayaan Intelektual masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan total pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia.

    Apalagi, kekayaan intelektual tidak bisa dilepaskan dari seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Sayangnya, di era saat ini, masih belum banyak perhatian yang diberikan masyarakat, khususnya media, terkait pentingnya Kekayaan Intelektual tersebut.

    “Padahal, dari tidur sampai tidur lagi kita bersinggungan dengan kekayaan intelektual. Tidak ada dalam aktivitas keseharian kita yang tidak melibatkan kekayaan intelektual,” ucap Razilu saat Media Visit di Aula Pikiran Rakyat, Kamis 13 Februari 2025.

    Dia pun menyinggung, bagaimana hampir semua negara maju di dunia sudah sangat sadar terhadap pentingnya Kekayaan Intelektual. Sebab, kekayaan intelektual berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di setiap negara.

    “Sementara di Indonesia itu masih relatif belum aware, sadar, dengan Kekayaan Intelektual. Mari kita lihat statistiknya, secara keseluruhan kalau mau dikalkulasi itu permohonan yang kami terima kurang lebih 300 ribuan. Kalau ditambah antara hak cipta, desain, paten, dan merek itu di atas 354.000,” tutur Razilu.

    “Padahal, jumlah penduduk produktif Indonesia yang dikatakan kreatif itu 100 jutaan lebih. Jadi cuma berapa persen jumlah manusia kreatif Indonesia dibandingkan dengan jumlah permohonan KI itu? Ya Allah sedikit sekali,” ujarnya menambahkan.

    Razilu menuturkan, secara presentase, hanya ada sekitar 1.000 orang yang mengajukan permohonan Kekayaan Intelektual dari 1 juta penduduk. Sedangkan di Korea Selatan, untuk satu bidang hak paten, 1 juta penduduknya bisa memiliki hingga 6.000-an.

    “Kita hanya 1 persen. Ya, 1.000 dari 1 juta hanya 1 persen. Itu masih relatif sedikit sekali,” ucapnya.

    Pentingnya Edukasi KI

    Razilu menekankan pentingnya melakukan sosialisasi, edukasi, hingga kampanye terkait Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. Sebab, meski DJKI sudah banyak melakukan kegiatan tersebut, masih belum berhasil menyadarkan masyarakat.

    Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kerja sama dengan media dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, salah satunya Pikiran Rakyat.

    “Jadi, memang kita harus bekerja bersama-sama untuk membangun intelektual. Kalau kita mengandalkan cara biasa-biasa, tidak melibatkan media, kita pasti akan terus ketinggalan,” kata Razilu.

    ” Itu tadi, jumlah permohonan dalam satu tahun, kita terima hanya 300 ribuan. Padahal, penduduk kratif Indonesia, UMK saja kita ada 64 juta. tu yang punya merek baru 11 persen,” ucapnya menambahkan.

    Artinya, masih ada 89 persen UMKM yang belum mendaftarkan merek mereka ke DJKI. Padahal, tidak mungkin mereka berbisnis tanpa memiliki merek.

    “Mereka masih belum sadar juga ini, kalau manusia kayak tanpa nama. Nah, itu perlu pada edukasi, kampanye, diseminasi, sosialisasi, melibatkan seluruh pihak. Termasuk pihak yang paling dominan itu adalah media,” tutur Razilu.

    “Dan kita tidak perlu terlalu rumit-rumit membahasakan kampanye ini. Sederhananya kita bilang ‘Sebelum Anda menyesal atau sebelum karya Anda dicuri, daftarkan’. Karena di balik ke kekayaan intelektual itu adalah nilai aset yang berharga,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sidang Lanjutan Hotman Paris Hutapea vs Razman Arif Nasution Dipantau KY Pasca Gaduh

    Sidang Lanjutan Hotman Paris Hutapea vs Razman Arif Nasution Dipantau KY Pasca Gaduh

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Yudisial (KY) akan memantau sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea oleh advokat Razman Arif Nasution.

    Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito mengkonfirmasinya dalam konferensi pers daring yang diikuti di Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025.

    “KY juga telah menjadwalkan pemantauan dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan dua advokat di Jakarta Utara,” kata Joko Sasmito seperti dikutip dari Antara.

    Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

    KY mempererat koordinasi dengan Polres Jakarta Utara dan pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Jakut soal pengamanan sidang agar kejadian serupa tak terjadi lagi.

    Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY, Binziad Kadafi mengatakan sudab menurunkan tim ke PN Jakarta Utara 1 hari usai kegaduhan pada Jumat, 7 Februari 2025.

    Ia mengatakan, KY segera menurunkan tim guna mengumpulkan informasi dan keterangan, mengingat peristiwa ini berkaitan dengan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH).

    “Kecepatan untuk KY turun itu penting sekali karena hakim perlu diberi pesan bahwa mereka tidak sendirian, mereka memang berhak untuk dilindungi, independensi mereka harus diawasi, tetapi pada saat yang bersamaan juga harus dijaga begitu,” lanjutnya.

    Menurutnya, KY bertugas mengadvokasi hakim selain mengawasi, seperti Pasal 20 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY.

    Kronologi Kegaduhan

    Hotman Paris Hutapea dan Razman Nasution sempat gaduh dalam persidangan di PN Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025.

    Menurut KY, kegaduhan dipicu saat majelis hakim meminta persidangan pemeriksaan saksi korban dilaksanakan secara tertutup, karena ada materi berupa foto-foto yang mengandung kesusilaan, tapi Razman menolak.

    Hotman Paris mengunggah video kegaduhan pada akun Instagramnya @hotmanparisofficial. Razman Arif yang duduk sebagai terdakwa tampak mendatanginya di kursi saksi.

    Razman sempat memegang pundak Hotman, tapi segera dilerai masing-masing tim. Salah satu advokat yang mengenakan jubah juga terlihat menaiki meja.

    Ia didakwa mencemarkan nama baik Hotman dan diduga menyebarkan narasi telah melecehkan mantan asisten pribadinya, Putri Iqlima Aprilia alias Iqlima Kim.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Instansi Pemerintah, Pensiunan, hingga Warga Miskin Bisa Ajukan Sertifikat Tanah Gratis

    Instansi Pemerintah, Pensiunan, hingga Warga Miskin Bisa Ajukan Sertifikat Tanah Gratis

    PIKIRAN RAKYAT – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat.

    Program ini bertujuan mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia secara serentak dengan memberikan sertifikat tanah secara gratis bagi kelompok masyarakat tertentu.

    Kelompok Masyarakat yang Berhak Dapat Sertifikat Tanah Gratis

    Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, berikut tujuh kelompok yang dapat mengajukan sertifikat tanah gratis melalui PTSL:

    Instansi Pemerintah dan Daerah
    Wajib melampirkan surat keterangan dari pimpinan instansi terkait. Wakaf
    Berlaku bagi pihak yang mewakafkan tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peserta Program Perumahan Sederhana
    Masyarakat yang menjadi sasaran program perumahan layak dari pemerintah dengan melampirkan bukti kepesertaan dari kementerian terkait. Masyarakat Hukum Adat
    Kelompok masyarakat yang memiliki sistem hukum adat dan diakui oleh negara. Veteran, Pensiunan PNS, dan Purnawirawan TNI/Polri
    Berhak atas PTSL jika memiliki tanah maksimal 600 meter persegi di perkotaan atau 2.000 meter persegi di pedesaan. Badan Hukum Keagamaan dan Sosial
    Lembaga yang menggunakan tanah untuk kepentingan sosial dengan luas maksimal 500 meter persegi. Masyarakat Tidak Mampu
    Warga dengan keterbatasan ekonomi dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat. Persyaratan Pengajuan PTSL

    Berikut dokumen yang perlu disiapkan untuk mengajukan sertifikat tanah melalui PTSL:

    Fotokopi KTP Fotokopi Kartu Keluarga atau C1 Fotokopi Letter C milik sendiri (Nama sesuai KTP) Fotokopi SPPT-PBB terbaru Surat Pernyataan Penguasaan Fisik diketahui 2 orang saksi Sketsa tanah Nama dan tanda tangan batas tanah (Utara, Timur, Selatan, Barat) Menyantumkan letak tanah Menyediakan materai bila lebih dari satu Menyediakan patok bila lebih dari tiga Persyaratan Tambahan untuk Tanah Warisan

    Jika tanah masih tercatat atas nama orang tua, pemohon perlu menyiapkan dokumen tambahan:

    Fotokopi akta kematian orang tua Surat Keterangan Waris Sketsa tanah utuh lengkap dengan pembagiannya Nama batas utuh dan batas bagiannya Biaya Lain yang Mungkin Timbul

    Meskipun pengajuan PTSL bersifat gratis, terdapat beberapa biaya yang mungkin timbul, antara lain:

    Akta Jual Beli (AJB)

    Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, biaya jasa PPAT adalah 1% dari harga transaksi yang tercantum dalam akta.

    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    Perhitungan BPHTB berdasarkan luas tanah dan nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp60.000.000. Tarif BPHTB terbaru sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018: NJOP hingga Rp100.000.000: 0% NJOP Rp100.000.001 – Rp250.000.000: 0,10% NJOP Rp250.000.001 – Rp500.000.000: 0,125% NJOP Rp500.000.001 – Rp1.000.000.000: 0,150% NJOP Rp1.000.000.001 – Rp2.000.000.000: 0,175% NJOP Rp2.000.000.001 – Rp5.000.000.000: 0,20% NJOP Rp5.000.000.001 – Rp10.000.000.000: 0,225% NJOP di atas Rp10.000.000.000: 0,250%

    Pajak Penghasilan (PPH)

    PPH sebesar 5% dari harga transaksi untuk transaksi tanah dengan nilai Rp60.000.000 atau lebih.

    PTSL merupakan program penting yang membantu berbagai kelompok masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, proses pengajuan sertifikat tanah gratis dapat berjalan lancar.

    Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara War Tiket Kereta Api Lebaran 2025 Anti Lelet, Mudik Dijamin Lancar

    Cara War Tiket Kereta Api Lebaran 2025 Anti Lelet, Mudik Dijamin Lancar

    PIKIRAN RAKYAT – PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah membuka pemesanan tiket kereta api lebaran yanag bisa dipesan mulai tanggal 4-28 Februari 2025.

    Penumpang sudah bisa membeli tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2025 mulai H-45 sebelum keberangkatan. Misal untuk hari ini, Selasa, 11 Februari 2025, Anda bisa membeli tiket untuk keberangkatan Sabtu, 29 Maret 2025.

    Pemesanan tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2025 memang menjadi momen yang cukup menegangkan. Persaingan untuk mendapatkan tiket kereta yang diinginkan sangat tinggi, terlebih lagi untuk tanggal-tanggal keberangkatan yang dekat dengan hari raya.

    Namun, dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Anda bisa meningkatkan peluang untuk mendapatkan tiket kereta yang diinginkan.

    Mengapa Sulit Mendapatkan Tiket Kereta Lebaran?

    Tingginya permintaan tiket kereta api selama musim mudik Lebaran membuat persaingan untuk mendapatkan tiket menjadi sangat ketat. Beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya mendapatkan tiket kereta api antara lain:

    – Setiap tahun, jumlah pemudik yang menggunakan kereta api terus meningkat.

    – Jumlah kursi kereta api yang tersedia tidak dapat memenuhi seluruh permintaan penumpang.

    – Banyak pemudik yang melakukan pemesanan tiket secara online, sehingga persaingan semakin ketat.

    Sejumlah penumpang menunggu keberangkatan kereta api di Stasiun Purwakarta beberapa waktu lalu. Penjualan tiket Angkutan Lebaran 2024 disebut baru terjual sekitar 60%.

    Tips War Tiket Kereta Api Lebaran

    Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan peluang mendapatkan tiket kereta api Lebaran:

    – Pastikan perangkat yang Anda gunakan untuk melakukan pemesanan memiliki koneksi internet yang stabil.

    – Siapkan semua data diri yang diperlukan untuk melakukan pemesanan, seperti nomor identitas, nomor telepon, dan alamat email.

    – Tentukan tanggal keberangkatan dan tujuan yang pasti sebelum melakukan pemesanan.

    – Beberapa aplikasi atau website menyediakan fitur auto-refresh yang dapat mempermudah Anda dalam memantau ketersediaan tiket.

    – Jika gagal mendapatkan tiket pada jam-jam sibuk, coba lakukan pemesanan di waktu yang lebih sepi.

    – Jika memungkinkan, gunakan beberapa perangkat untuk melakukan pemesanan secara bersamaan.

    – Bergabung dengan komunitas atau forum diskusi tentang perjalanan kereta api untuk mendapatkan informasi terbaru dan tips dari pengguna lainnya.

    Saluran Pemesanan Tiket Kereta Api

    Anda dapat melakukan pemesanan tiket kereta api Lebaran melalui berbagai saluran, antara lain:

    1. Aplikasi KAI Access: Aplikasi resmi KAI yang paling mudah digunakan untuk melakukan pemesanan tiket.

    2. Website KAI: Kunjungi situs resmi KAI untuk melakukan pemesanan secara online.

    3. Kantor tiket stasiun: Anda juga dapat membeli tiket secara langsung di loket stasiun.

    4. Mitra KAI: Beli/pesan tiket di mitra resmi penjualan lainnya yang bekerja sama dengan KAI.

    Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

    Jangan membeli tiket melalui calo karena berpotensi mengalami kerugian. Pastikan semua data yang Anda masukkan sudah benar sebelum melakukan pembayaran. Simpan bukti pembayaran sebagai bukti pemesanan tiket.

    Rencanakan perjalanan mudik Lebaran Anda dari sekarang dan pesan tiket kereta api secara online untuk menghindari kekecewaan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemantauan Kasus Langsung Bakal Berkurang

    Pemantauan Kasus Langsung Bakal Berkurang

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar mengenai pemotongan anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dari Rp11 miliar menjadi Rp1,2 miliar telah menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap penegakan HAM di Indonesia.

    “Tersisa anggaran yang dapat dipakai sebesar Rp 71,6 miliar sekian-sekian, yang dibagi menjadi tiga budget item, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal,” kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro.

    Pemangkasan anggaran yang signifikan ini tentu saja akan membatasi ruang gerak Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

    “Artinya, lebih dari 90 persen anggaran untuk penegakan HAM mengalami penurunan, dan ini akan menjadi masalah karena pada tugas fungsi penegakan HAM,” sambungnya.

    Dampak Pemotongan Anggaran Terhadap Kinerja Komnas HAM

    Pemotongan anggaran yang drastis ini berpotensi menimbulkan sejumlah masalah dalam pelaksanaan tugas Komnas HAM, antara lain:

    Dengan anggaran yang minim, Komnas HAM akan kesulitan untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan, terutama untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerah terpencil.

    “Kemampuan kami melayani masyarakat misalnya dengan melakukan pemantauan langsung itu jauh lebih berkurang. Padahal banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM itu kan terjadi di wilayah terluar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” jelas Atnike.

    Pemotongan anggaran berpotensi menyebabkan pengurangan jumlah staf atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Hal ini akan berdampak pada kapasitas Komnas HAM dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.

    Komnas HAM akan kesulitan untuk memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran HAM, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

    “Kami harus buat prioritas misalnya kasus mana yang penyelidikannya betul-betul kami harus ke lapangan atau ke daerah. Jadi akan lebih sedikit kasus-kasus yang bisa kami pantau secara langsung,” lanjutnya.

    Komnas HAM juga akan kesulitan untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar HAM.

    “Tentu kami akan sulit melakukan upaya-upaya penegakan HAM dengan kunjungan lapangan. Tetapi kami mencoba maksimalkan mekanisme pengaduan secara online, konsultasi, permintaan keterangan secara online itu untuk sementara ini kami coba efektifkan,” ujar Atnike.

    Tantangan dalam Penegakan HAM

    Pemotongan anggaran ini semakin memperumit tantangan yang sudah ada dalam penegakan HAM di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

    – Kasus pelanggaran HAM seringkali melibatkan berbagai pihak dan memiliki dimensi yang kompleks.

    – Masyarakat masih banyak yang belum memahami hak-hak asasi manusianya.

    – Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM seringkali tidak berjalan efektif.

    Pentingnya Peran Komnas HAM

    Komnas HAM memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan HAM di Indonesia. Komnas HAM bertugas untuk menerima, menyelidiki, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM.

    Selain itu, Komnas HAM juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap melanggar HAM.

    Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, LSM, media massa, dan masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ayo ASN dan Warga Ambil Cangkul

    Ayo ASN dan Warga Ambil Cangkul

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menyiasati pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemerintah pusat. Kebijakan yang dikenal sebagai efisiensi anggaran itu diberlakukan, baik dalam APBN maupun APBD.

    Aturan itu tertuang melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Akibatnya, banyak kepala daerah yang melakukan ngerem mendadak untuk menyesuaikan APBD mereka.

    “Ayo ambil cangkul. Jangan malu malu. Sejak dulu saat di Sulsel sampai hari ini, saya mendorong ASN dan warga agar memanfaatkan lahan lahan yang kosong untuk mengembangkan budidaya hortikultura dan perikanan,” kata Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin saat bersilaturrahmi bersama Pemda Pasangkayu, Rabu 12 Februari 2025.

    Kepala Daerah Dipaksa Berinovasi

    Sementara itu dalam sambutannya, Wabup Pasangkayu, Erny Agus mengatakan bahwa sebagai daerah yang sumber pendapatan utamanya adalah kelapa sawit terpaksa harus menyesuaikan dengan pemangkasan ini.

    “Kami daerah dipaksa untuk inovasi meningkatkan PAD. Sementara sumber utama adalah kelapa sawit. Kita tau bersama, berapa DBH dari pusat untuk daerah” ujarnya.

    Oleh karena itu, Erny Agus berharap agar Bahtiar Baharuddin yang juga sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk membantu Pemda Mamuju. Sebab, dia tahu selama ini sang Pj Gubernur mendorong ekonomi kerakyatan melalui inovasi inovasinya dan telah berhasil.

    “Kami butuh tangan dingin bapak untuk membantu karena dukungan bapak sangat penting. Kami sangat butuh investasi pak. Kami tau bapak memiliki tangan dingin yang kreativ meningkatkan PAD,” tuturnya.

    “Terima kasih bapak sudah memberikan inovasi dan kreativitas untuk kami. Terutama cavendis yang besok akan kita tanam,” ucap Bahtiar Baharuddin menambahkan.

    Warga Harus Budidaya Hortikultura

    Menanggapi permintaan dan keluhan itu, Bahtiar Baharuddin mengatakan bahwa dia tentu tidak akan melupakan begitu saja Sulbar walaupun masa tugasnya hanya delapan bulan lebih, dan akan berakhir 20 Februari 2025. Menurutnya, Sulbar telah menjadi bagian hidupnya sehingga duka nya pun akan menjadi tanggungjawabnya.

    Akan tetapi dalam jangka pendek ini, apalagi menyiasati pemangkasan anggaran APBD dan keterbatasan PAD, maka tak ada jalan lain selain menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai pembudidaya hortikultura.

    “Bayangkan, jika Pasangkayu membangun Green House per kecamatan yang akan menyediakan bibit hortikultura bagi warga. Mulai cabe, semangka, nenas, sayur sayuran, pisang dan lain-lain,” kata Bahtiar Baharuddin. 

    “Usulkan Green House per kecematan. Biayanya murah paling Rp200 jutaan. Dari green house itu kita bisa produksi bibit dan dibagi gratis kepada masyarakat” ujarnya menambahkan. 

    Bahtiar Baharuddin kemudian menguraikan dengan menanam massal cabe, maka akan meningkatkan pendapatan warga.

    “Menanam lima ribu pohon cabe maka dalam sebulan akan mendapatkan penghasilan sekitar Rp6 juta perbulan. Jika dua ribu pohon maka Rp3 jutaan perbulan” ucapnya sambil menceritakan pengalaman petani cabe Laskar Pelangi Salo Dua Enrekang Sulsel.

    Oleh karena itu, warga di Pasangkayu memanfaatkan lahan lahan yang kosong selain tanaman sawit yang sudah lebih dahulu hadir bersama warga Pasangkayu.

    Jika persoalan cabe sudah selesai, menurutnya warga telah membantu secara nasional sebab faktor cabe dapat mempengaruhi inflasi. Selain itu membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

    “Setidaknya kita dapat memenuhi pasar lokal. Sebab cabe yang ada di pasaran se Sulbar ini berasal dari Enrekang dan Toraja” ujar Bahtiar Baharuddin.

    Selain itu, dengan cara bertani hortikultura, bagi ASN akan mengisi waktu kerja ketika pemerintah akan menerapkan WFA. Akan banyak waktu bagi ASN di rumah atau bekerja di mana saja asalkan lebih produktif.

    Apalagi, banyak yang bisa ditanam, bukan hanya cabe tetapi ada Pisang Cavendis yang kini sudah mulai menjadi primadona warga Pasangkayu.

    “Minggu lalu saya panen di belakang rujab. Hanya 14 pohon. Jika terjual maka harganya mencapai Rp16 juta. Tapi kami belum jual sebab saya bagi bagikan kepada kepala OPD dulu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa tamah Sulbar ini sangat subur. Dan cavendis adalah salah satu tanaman yang dapat meningkatkan penghasilan” tutur Bahtiar Baharuddin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nasabah PNM Melesat Bersama Whoosh Kereta Cepat

    Nasabah PNM Melesat Bersama Whoosh Kereta Cepat

    PIKIRAN RAKYAT – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Melalui program PNM Mekaar, nasabah tidak hanya mendapatkan akses permodalan, tetapi juga pendampingan dan kesempatan untuk memperluas pasar mereka.

    Kini, produk-produk unggulan dari nasabah PNM resmi hadir di store ICY & SPICY serta Crunchy Buddy, yang berada di area layanan Whoosh Kereta Cepat, membuka peluang baru bagi para pengusaha perempuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

    Nasabah PNM Mekaar, Indriyani yang sukses membangun usaha aneka keripik dengan merek Emdi Kripik. Perjalanan Ibu Indri dalam dunia usaha membuktikan bahwa keberanian untuk memulai sesuatu yang baru bisa membawa perubahan besar. Dari seorang ibu rumah tangga sederhana, kini ia menjadi pengusaha sukses yang mampu mengangkat taraf hidup keluarganya serta menginspirasi perempuan lain di sekitarnya untuk berani bermimpi dan berusaha.

    Selain Emdi Kripik, produk unggulan lainnya yang kini tersedia adalah Ratnamoy, makanan ringan hasil kreasi Ibu Ratna, yang juga merupakan nasabah PNM Mekaar. Dengan hadirnya produk-produk ini di store ICY & SPICY serta Crunchy Buddy, nasabah PNM kini memiliki akses pasar yang lebih luas, termasuk para penumpang Whoosh Kereta Cepat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan langkah nyata PNM dalam memperkuat ekosistem usaha mikro dan kecil. “Kami ingin memastikan bahwa produk-produk nasabah PNM dapat dikenal lebih luas dan memiliki daya saing di pasar modern. Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap nasabah kami semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas produk mereka dan mengembangkan usaha lebih besar lagi,” ujar Arief.

    PNM akan terus menghadirkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan daya saing produk lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan perempuan. Ke depan, PNM berharap ekonomi kerakyatan di Indonesia semakin tangguh, berkelanjutan, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efesiensi Anggaran Berlaku UKT Perguruan Tinggi Berpotensi Naik, Bagaimana Nasib Mahasiswa?

    Efesiensi Anggaran Berlaku UKT Perguruan Tinggi Berpotensi Naik, Bagaimana Nasib Mahasiswa?

    PIKIRAN RAKYAT – Uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negari (PTN) kemungkinan akan alami kenaikan, imbas kebijakan efesiensi anggaran. Hal ini disampaikan langsung oleh Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Dari keterangan Satryo, Kemendiktisaintek diminta Kementerian Keuangan melakukan efesiensi hingga Rp14,3 triliun, dari pagu anggaran total sebesar Rp56,6 triliun.

    Bagi Satryo, efisiensi bakal menargetkan kegiatan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), dengan efisiensi capai 50 persen dari pagu semula Rp6,01 triliun.

    “Selain itu ada bantuan lembaga dengan unggulan rupiah murni, ada BOPTN, pagunya Rp6,018 triliun, itu dikenakan efisiensi dan anggaran 50 persen. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu Rp6,018 triliun,” ujar Satryo, dalam rapat di Komisi X DPR RI, Rabu, 12 Februari 2025.

    Ia menambahkan, apabila pagu dipotong maka besar kemungkinan imbasnya signifikan pada kenaikan tarif kuliah oleh perguruan tinggi.

    Tak sampai di sana, alokasi anggaran untuk bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum (BPPTNBH) juga diefisiensi sebesar 50 persen.

    “Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Berikutnya revitalisasi perguruan tinggi negeri, ini juga di pagu awal kami Rp856,2 miliar dipotong 5 persen. Kami minta kembali pada pagu semula,” kata dia.

    “BPPTNBH itu pagu awalnya Rp2,37 triliun, dipotong 50 persen oleh efisiensi DJA (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan), dan ini kami mencoba untuk mengurangi potongan tersebut sehingga kami usulkan efisiensi yang dilakukan semula Rp 1,185 triliun menjadi Rp711,081 miliar, 30 persen dari 50 persen yang sebelumnya,” ujar Satryo.

    Bagaimana Nasib Mahasiswa?

    Mendiktisaintek Satryo menegaskan ada upaya-upaya untuk mencegah efisiensi sebesar nominal yang ditetapkan. Efisiensi dari Kemenkeu mencapai Rp14,3 triliun. Sementara, pihaknya hanya menghendaki total efisiensi anggaran sebesar Rp6,785 triliun.

    Untuk itu, Satryo minta Komisi X DPR RI memperjuangkan keinginan dari Kemendiktisaintek. Die manambahkan, Rp6,7 triliun itu belum termasuk tunjangan kinerja dosen dan PNS sebesar Rp2,5 triliun.

    “Jadi total yang akan dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek jumlah sebesar Rp6,785 Triliun dari Rp14,3 triliun yang diusulkan oleh DJA,” ucap Satryo.

    “Ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen, PNS, sebesar Rp2,5 triliun yang sudah di dapat lampu hijau dari Kemenkeu untuk dibayarkan. Dengan posisi ini saya berharap Bapak Ibu bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 (triliun) tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun,” katanya menandaskan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News