Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Dampak Efisiensi Anggaran, Naiknya UKT hingga Nasib PIP yang Terancam

    Dampak Efisiensi Anggaran, Naiknya UKT hingga Nasib PIP yang Terancam

    PIKIRAN RAKYAT – Isu kenaikan uang kuliah atau UKT menimbulkan kepanikan dan menuai atensi di media sosial, setelah terungkap dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap bidang pendidikan.

    Biaya kuliah di perguruan tinggi disebut kena dampak signifikan dari kebijakan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Isu pertama kali diungkap oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025, ia mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menginstruksikan kementeriannya untuk memangkas anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari pagu awal Rp56,607 triliun.

    Namun, Mendiktisaintek mengusulkan agar pemotongan anggaran hanya sebesar Rp6,78 triliun demi mempertahankan program-program prioritas yang lebih krusial.

    Satryo menjelaskan, sebagian besar anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi dialokasikan untuk mendukung perguruan tinggi dan mahasiswa, seperti tunjangan, beasiswa, dan bantuan operasional.

    “Salah satu yang terkena dampak pemotongan adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN),” ujarnya, dikutip Jumat, 14 Februari 2025.

    “Yang dipangkas hingga 50% dari pagu awal Rp6,018 triliun oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),” tuturnya menjelaskan.

    Satryo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemotongan ini bisa meningkatkan beban keuangan perguruan tinggi, yang berisiko menyebabkan kenaikan uang kuliah.

    “Jika BOPTN dipotong setengahnya, kemungkinan perguruan tinggi harus melakukan penaikan uang kuliah,” katanya lagi.

    Hal serupa juga terjadi pada Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang mengalami pemotongan cukup besar.

    Untuk menghindari kenaikan biaya kuliah yang besar, Kemendiktisaintek mengusulkan pengurangan pemotongan pada beberapa program strategis seperti PTNBH dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

    Bagaimana Nasib PIP?

    Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa anggaran total untuk program ini tetap, mencapai Rp9.606.139.800.000, atau sekitar Rp9,6 triliun.

    “Program Indonesia Pintar dengan anggaran Rp9,6 triliun dan dana untuk tanggap darurat bencana alam yang mencapai Rp22,5 miliar tetap akan dipertahankan,” kata Mu’ti, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X, Kamis, 13 Februari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti memberikan penjelasan lebih rinci mengenai keadaan Program Indonesia Pintar (PIP) setelah efisiensi anggaran.

    PIP memang terkena pemblokiran dana efisiensi sebesar Rp53,9 miliar, sehingga anggaran total yang tersedia menjadi Rp9,618 triliun.

    Namun demikian, Kemendikdasmen tetap mencatat anggaran yang dialokasikan untuk PIP sebesar Rp9,6 triliun, yang akan diberikan kepada 17,9 juta penerima. Dalam pertemuan dengan Sekretariat Negara, dijelaskan bahwa belanja sosial tidak boleh terkena efisiensi.

    PIP sendiri termasuk dalam pagu belanja sosial Kemendikdasmen. Selain itu, Kementerian Keuangan juga sedang membahas penambahan anggaran sekitar Rp3,8 hingga Rp3,9 triliun.

    “Masih kami cantumkan Rp 9,6 (triliun) untuk 17,9 juta anak dari SD hingga SMA/SMK. Namun, (akan ada) tambahan sekitar 3,8 sampai 3,9 triliun, yang sudah mulai dibahas di Kementerian Keuangan,” kata Suharti.

    Penambahan anggaran ini bertujuan agar target PIP tetap sama seperti tahun 2024. Ia juga menjelaskan, masih ada 666 ribu siswa yang menerima dana PIP sebesar Rp1 juta, padahal seharusnya jumlah tersebut Rp1,8 juta.

    “Untuk SMA/SMK dengan pagu yang ada sekarang masih kurang sekitar 666 ribu siswa, dengan satuan biaya yang masih sebesar Rp1 juta, harusnya Rp1,8 juta,” ucapnya.

    Secara keseluruhan, untuk PIP 2025, Kemendikdasmen menargetkan jumlah penerima tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni 17,9 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp 9,672 triliun. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perbedaan Prona dan PTSL untuk Urus Sertifikat Tanah Gratis 2025

    Perbedaan Prona dan PTSL untuk Urus Sertifikat Tanah Gratis 2025

    PIKIRAN RKAYAT – Sertifikat Tanah Gratis adalah langkah pemerintah memberi kepastian hukum untuk masyarakat soal kepemilikan tanah tanpa biaya. Programnya dilakukan secara serentak di semua daerah Indonesia, memastikan setiap bidang memperoleh sertifikat tanah resmi.

    Sejak mulai diterapkan tahun 2018, Sertifikat Tanah Gratis membantu jutaan masyarakat mendapat sertifikat tanah secara cuma-cuma.

    Merskipun Prona dan PTSL merupakan program sertifikat tanah gratis, terdapat sejumlah perbedaan utama.

    Perbedaan Prona dan PTSL

    Tanah

    Prona hanya mengukur tanah yang telah terdaftar. Sementara PTSL mencakup semua bidang tanah dalam satu wilayah.

    Sistem Kerja

    PTSL mempunyai sistem kerja yang lebih menyeluruh dan berbasis wilayah. Sedangkan Prona tak memiliki pendekatan sistematis.

    Urus Sertifikat Tanah Gratis yang Mana?

    Saat ini, Prona sudah digabung dengan PTSL, sehingga masyarakat cukup mengikuti PTSL guna mendapat sertifikat tanah.

    PTSL

    Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berskala nasional yang diselenggarakan Kementerian Agraria serta Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    Tujuannya mengurangi konflik kepemilikan dan meningkatkan kesejahteraan dengan memberi dokumen resmi sebagai bukti kepemilikan tanah.

    PTSL memberi kemudahan untuk masyarakat memperoleh sertifikat tanah tanpa biaya besar, dan kepastian hukum atas tanahnya.

    Masyarakat hanya perlu memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Walaupun masih ada biaya tambahan, program ini tetap menjadi solusi terbaik yang ingin mengamankan hak atas tanahnya.

    Manfaat Program PTSL

    1. Menjamin kepastian hukum: Kepemilikan sertifikat tanah memberi dasar hukum yang jelas untuk pemiliknya.
    2. Mencegah konflik tanah: Perselisihan kepemilikan bisa diminimalkan gengan adanya sertifikat tanah.
    3. Mempermudah akses kredit: Sertifikat tanah dapat dijadikan jaminan ketika mengajukan pinjaman bank.
    4. Mendukung pembangunan: Data kepemilikan tanah yang valid membantu pemerintah merencanakan tata ruang dan pembangunan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sebanyak 124 Jurnalis Terbunuh Tahun Lalu, 2024 Jadi Tahun Paling Mematikan bagi Pekerja Media

    Sebanyak 124 Jurnalis Terbunuh Tahun Lalu, 2024 Jadi Tahun Paling Mematikan bagi Pekerja Media

    PIKIRAN RAKYAT – Jumlah jurnalis yang terbunuh pada tahun 2024 mencapai rekor, menurut laporan yang dirilis oleh Committee to Protect Journalists. Setidaknya 124 jurnalis dan pekerja media terbunuh di seluruh dunia, dan sekitar dua pertiga dari mereka adalah warga Palestina yang dibunuh oleh Israel selama perang melawan Hamas di Gaza.

    Rekor sebelumnya adalah 113 jurnalis yang terbunuh pada tahun 2007, selama Perang Irak.

    Negara-negara lain termasuk Sudan, Pakistan, Meksiko, dan Suriah juga memiliki beberapa kasus jurnalis yang terbunuh tahun lalu, menurut laporan tersebut.

    CPJ menganggap jurnalis atau pekerja media sebagai seseorang yang meliput berita atau mengomentari urusan publik, dalam media apa pun. Agar dapat dimasukkan dalam daftarnya, kematian orang tersebut harus terkait dengan pekerjaan. Kematian tersebut dapat disengaja atau tidak disengaja, seperti jika seorang jurnalis terbunuh di zona konflik.

    Kematian seorang jurnalis tidak akan dimasukkan jika ada bukti bahwa mereka menghasut kekerasan dengan efek yang akan segera terjadi atau secara langsung berpartisipasi sebagai kombatan dalam konflik bersenjata pada saat kematian mereka.

    CPJ mengatakan bahwa mereka hanya memasukkan kasus yang dikonfirmasi dalam laporannya, yang berarti mereka menemukan bukti yang menunjukkan bahwa jurnalis tersebut terbunuh sehubungan dengan pekerjaan mereka; mereka mengatakan menganggap semua kasus zona perang sebagai yang dikonfirmasi.

    Meningkatnya Konflik Global Menyebabkan Rekor Kematian

    Dari 124 jurnalis yang terbunuh pada tahun 2024, laporan CPJ mengatakan 82 orang tewas di tengah perang di Gaza dan tiga orang tewas di Lebanon, tempat Israel memerangi Hizbullah. Dalam sedikitnya 10 kasus, CPJ mengatakan penyelidikannya menentukan bahwa para jurnalis itu sengaja menjadi sasaran. Kelompok itu mengatakan terus menyelidiki apakah sedikitnya 20 kasus lainnya mungkin disengaja.

    Tiga puluh satu jurnalis yang terbunuh di Gaza adalah pekerja lepas Palestina yang menurut CPJ masuk untuk mengisi kekosongan informasi setelah banyak outlet berita berhenti beroperasi di wilayah tersebut.

    Peningkatan kematian jurnalis terjadi di tengah meningkatnya jumlah konflik secara global, menurut CPJ. Pembunuhan jurnalis lainnya pada tahun 2024 terjadi di lebih dari puluhan negara, termasuk Sudan, Pakistan, dan Meksiko.

    Sudan dan Pakistan masing-masing menyaksikan enam pembunuhan jurnalis, sementara Meksiko mengalami lima pembunuhan. Empat jurnalis tewas di Suriah. Tiga tewas di Myanmar, di mana wartawan bawah tanah semakin diperlakukan sebagai kombatan musuh, menurut CPJ. Tiga kematian jurnalis lainnya tercatat di Irak, menandai kematian jurnalis pertama di sana sejak 2020. Dua jurnalis tewas di Haiti, tempat geng-geng sekarang secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis.

    CPJ mengatakan bahwa mereka menemukan negara-negara tempat jurnalis dibunuh dengan sengaja sering kali mencoba mengubur bukti pembunuhan, mengalihkan kesalahan, dan menghindari akuntabilitas. Tindakan semacam itu menempatkan jurnalis yang masih hidup dalam bahaya yang lebih besar, kata kelompok itu, dan menghilangkan kemungkinan keadilan bagi mereka yang telah meninggal.

    Di seluruh dunia, jurnalis juga telah diintimidasi, disensor, dan ditangkap atau diserang. Insiden semacam itu dilaporkan di Kamerun, Somalia, dan Afghanistan, meskipun tidak ada jurnalis yang tewas di negara-negara tersebut. Tidak ada juga kematian jurnalis dalam perang antara Ukraina dan Rusia, meskipun beberapa serangan yang mungkin ditargetkan menyebabkan wartawan terluka, kata CPJ. Seorang jurnalis Ukraina yang ditahan pada Agustus 2023 meninggal dalam tahanan Rusia tahun lalu.

    “Kondisi dapat menjadi lebih mematikan bagi pers ketika mereka yang membunuh wartawan tidak dimintai pertanggungjawaban. Dan semakin sedikit wartawan berarti semakin sedikit informasi bagi warga yang mencari kebenaran,” kata CPJ.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lima Cara Israel Melanggar Gencatan Senjata di Gaza, Tak Menghentikan Serangan Udara

    Lima Cara Israel Melanggar Gencatan Senjata di Gaza, Tak Menghentikan Serangan Udara

    PIKIRAN RAKYAT – Nasib perjanjian gencatan senjata di Gaza terancam setelah Hamas menuduh Israel melanggar ketentuan perjanjian tersebut. Para pemimpin Israel bereaksi dengan marah setelah keputusan kelompok Palestina tersebut untuk menunda pembebasan tawanan Israel atas dugaan pelanggaran.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dia akan melanjutkan perang jika lebih banyak tawanan tidak dibebaskan pada hari Sabtu.

    “Jika Hamas tidak mengembalikan sandera kami pada Sabtu siang gencatan senjata akan berakhir, dan IDF akan kembali bertempur sengit hingga Hamas akhirnya dikalahkan,” katanya dalam pidato video pada hari Selasa.

    Presiden AS Donald Trump, pendukung setia Netanyahu, menambahkan bahwa Israel harus membiarkan semua kekacauan terjadi jika para tawanan tidak dibebaskan pada batas waktu hari Sabtu.

    Bu Obeida, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, mengatakan bahwa pimpinan kelompok tersebut memantau pelanggaran musuh dan ketidakpatuhan mereka terhadap ketentuan perjanjian.

    Apakah Israel telah melanggar gencatan senjata, dan dengan cara apa saja? Berikut ini daftarnya.

    Serangan Mematikan Terus Berlanjut di Gaza

    Meskipun secara resmi menghentikan pertempuran, tentara Israel telah berulang kali melancarkan serangan udara dan menembaki warga Palestina sejak gencatan senjata mulai berlaku.

    Warga Palestina juga melaporkan secara berkala mendengar pesawat nirawak Israel di langit.

    Pada hari Selasa, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa 92 orang telah tewas dan 822 orang terluka oleh tentara Israel sejak dimulainya gencatan senjata.

    Hamas mengatakan bahwa selain serangan-serangan ini, Israel juga telah menunda pemulangan warga Palestina yang mengungsi ke Gaza utara, yang merupakan salah satu komitmen utama perjanjian gencatan senjata.

    Penghalang Bantuan Kemanusiaan

    Salah satu fokus utama tuduhan Hamas adalah bahwa Israel diduga menghalangi aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Berdasarkan perjanjian tersebut, Israel seharusnya mengizinkan 600 truk bantuan memasuki daerah kantong Palestina tersebut setiap hari.

    Tom Fletcher, pejabat tinggi PBB untuk bantuan kemanusiaan, mengatakan pada tanggal 6 Februari bahwa 10.000 truk telah memasuki Gaza sejak dimulainya gencatan senjata.

    Namun, juru bicara pemerintah kota Gaza mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa dari 600 truk yang seharusnya datang setiap hari, wilayah itu hanya menerima 100 hingga 150 truk saja.

    Kantor media pemerintah Gaza mengatakan bahwa hingga tanggal 7 Februari, dari 12.000 truk bantuan yang seharusnya mencapai daerah kantong itu, hanya 8.500 yang berhasil.

    Mengutip seorang pejabat yang mengetahui negosiasi gencatan senjata, Reuters mengatakan bahwa Israel telah menolak permintaan PBB, Qatar, dan pihak lain untuk mengizinkan unit perumahan sementara dibawa ke Gaza untuk menampung orang-orang yang mengungsi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian gencatan senjata.

    Hamas mengatakan Israel memblokir masuknya 60.000 rumah mobil dan 200.000 tenda serta mesin berat yang digunakan untuk menyingkirkan puing-puing.

    Israel membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa lebih dari 100.000 tenda telah memasuki Gaza.

    Pengemudi truk di perbatasan Mesir-Gaza mengatakan kepada Reuters bahwa bahan bangunan dan tenda telah diblokir untuk masuk sejak dimulainya gencatan senjata.

    Persediaan medis, pakaian, dan minuman ringan juga dilaporkan tertahan, menunggu untuk memasuki Gaza setelah pemeriksaan oleh pejabat Israel.

    Selain itu, kementerian kesehatan Gaza mengatakan bahwa Israel melarang beberapa warga Palestina yang sakit dan terluka meninggalkan wilayah tersebut untuk menerima perawatan di luar negeri, seperti yang diinstruksikan dalam perjanjian tersebut.

    Para pelancong yang ditolak termasuk seorang pasien kanker berusia 16 tahun, kata kementerian tersebut.

    Setidaknya 24 warga Palestina yang terluka telah meninggal karena luka-luka mereka sejak dimulainya gencatan senjata, menurut kementerian tersebut. Kantor media pemerintah menambahkan bahwa setidaknya 100 anak telah meninggal karena penundaan dari Israel dalam membiarkan mereka pergi untuk berobat.

    Kekurangan Bahan Bakar, Panel surya

    Sebagai bagian dari hambatan masuknya bantuan kemanusiaan, kantor media pemerintah Gaza mengatakan bahwa hanya 15 truk bahan bakar yang masuk setiap hari untuk menyalakan rumah sakit dan layanan vital lainnya, berbeda dengan 50 truk sesuai kesepakatan.

    Kantor tersebut menuduh Israel juga menghalangi pengiriman generator dan suku cadangnya, panel surya dan baterainya, kabel dan tangki air serta material yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan air dan pembuangan limbah di Gaza utara.

    Penundaan Pembebasan Tahanan

    Selama gelombang ketiga pertukaran tahanan, Israel menunda pembebasan tahanan Palestina lebih dari enam jam.

    Selain itu, sumber anonim yang dapat dipercaya mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa, pada beberapa kesempatan, beberapa tahanan dipindahkan ke Gaza tanpa persetujuan atau koordinasi sebelumnya.

    Israel juga dilaporkan menunda merilis daftar nama tahanan yang akan dibebaskan.

    Pernyataan Trump, Reaksi Israel

    Setelah Trump mengumumkan rencana agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina ke Mesir dan Yordania, Hamas mengeluarkan beberapa pernyataan yang dengan tegas menolak usulan ini.

    Para jurnalis dan analis meyakini pernyataan presiden AS tersebut dapat semakin mempersulit kelangsungan perjanjian gencatan senjata, karena pendudukan baru yang potensial di Gaza, bersama dengan pengusiran penduduknya, dapat memicu konflik lebih lanjut.

    Pejabat Israel sebagian besar bereaksi positif terhadap tawaran Trump, dan Menteri Pertahanan Israel Katz memerintahkan tentaranya untuk mempersiapkan “keberangkatan sukarela” warga Palestina.

    Netanyahu mengatakan bahwa usulan tersebut revolusioner, kreatif dan akan membuka banyak peluang bagi Israel.

    Pelaksanaan rencana tersebut akan menjadi pelanggaran terhadap fase gencatan senjata mendatang, yang berfokus pada pemulangan warga Palestina yang mengungsi dan pembangunan kembali Gaza.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jastip Tiket Kereta Api untuk Mudik Lebaran 2025 Dibolehkan, Ini Kata KAI

    Jastip Tiket Kereta Api untuk Mudik Lebaran 2025 Dibolehkan, Ini Kata KAI

    PIKIRAN RAKYAT – PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperbolehkan jasa titip (jastip) untuk pemesanan tiket kereta mudik Lebaran. Vice President Public Relation KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa jastip diperbolehkan karena tiket tetap dibeli sesuai identitas penumpang yang akan berangkat.

    Saat ini, pemesanan tiket hanya bisa dilakukan melalui kanal resmi seperti aplikasi Access by KAI, situs resmi KAI, dan online travel agent (OTA). “So far kita selama ini transparan-lah untuk masalah pertiketan. Kita sangat transparan sekali. Jadi yang pasti saat ini calo itu sudah tidak dibolehkan,” ujar Anne.

    Kereta Api melintasi Jembatan Layang Ciroyom di Jalan Arjuna, Kota Bandung, Rabu (23/10/2024). Pemerintah Kota Bandung memastikan bahwa akses Jalan Layang Ciroyom sudah dapat dilintasi oleh kendaraan, sekaligus perlintasan sebidang akan ditutup permanen oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), mengingat intensitas kereta feeder KCJB (Padalarang-Bandung) yang mencapai 67 kali dalam sehari.*

    Sebelumnya, jastip tiket mudik Lebaran sempat viral di media sosial. Beberapa warganet juga mengeluhkan dugaan calo dalam pembelian tiket pesawat di aplikasi resmi.

    “Dalam pemesanan dan pembelian tiket syaratnya KTP dengan penumpang sesuai. Sama seperti kita jastip barang di luar negeri. Makanya itu tidak dianggap calo,” kata Anne dalam diskusi dengan Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Banyak pengguna media sosial X (dulu Twitter) mengeluhkan tiket kereta Lebaran langsung habis dalam satu menit setelah pemesanan dibuka. Bahkan, ada yang gagal mendapatkan tiket meski sudah mencapai tahap pembayaran.

    Dibuka 4 Februari 2025

    Pemesanan tiket mudik Lebaran dibuka mulai 4 Februari 2025 atau H-45 sebelum keberangkatan, setiap pukul 00.00 WIB. Tiket dapat dibeli melalui Access by KAI, situs booking.kai.id, serta mitra OTA yang bekerja sama dengan KAI.

    Untuk mengatasi tingginya permintaan, Anne mengungkapkan bahwa KAI akan menambah kereta tambahan selama periode mudik Lebaran 2025. “KAI tengah mempersiapkan layanan kereta tambahan guna memberikan lebih banyak opsi perjalanan bagi masyarakat,” katanya.

    Saat ini, tersedia 2.877.473 kursi untuk periode 21 Maret hingga 11 April 2025 bagi perjalanan KA reguler melalui Access by KAI.

    Anne menegaskan bahwa KAI memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana perkeretaapian, termasuk pengecekan teknis dan operasional lokomotif serta rangkaian kereta. Standar keselamatan menjadi prioritas utama dalam menghadapi lonjakan penumpang saat angkutan Lebaran tahun ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Basuki Sebut Pelaku Usaha Penyewa Properti di IKN akan Bebas Pajak, Berapa Lama?

    Basuki Sebut Pelaku Usaha Penyewa Properti di IKN akan Bebas Pajak, Berapa Lama?

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pelaku usaha yang menyewa (tenant) properti di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur akan dibebaskan dari kewajiban pajak selama dua tahun.

    “Kalau ada yang berjiwa entrepreneur akan kami sangat bahagia kalau ada yang mau masuk di sini (IKN). Kalau yang di tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami free-kan (pajaknya),” kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

    Dia mengungkapkan bahwa saat ini, sudah ada 42 tenant yang sudah beroperasi di IKN, baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar gedung Kementerian Koordinator, menawarkan ke pengunjung berbagai layanan.

    “Telah beroperasi 42 tenant baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar Kemenko,” ujar Basuki.

    Dia menyebutkan lantai dasar Kemenko di IKN dimanfaatkan sebagai area publik menyediakan minimarket, kafe, restoran, dan fasilitas lainnya untuk mendukung masyarakat beraktivitas.

    “Jadi di lantai dasar Kemenko kita pakai untuk arena publik yang ada kafe, minimarket, restoran dan lain sebagainya,” terang Basuki.

    Lebih lanjut, dia mengatakan jumlah tenant yang sudah mulai ke IKN sebanyak 48, diharapkan lebih banyak lagi pelaku usaha yang ikut serta mengembangkan kawasan tersebut. Kata Basuki, OIKN sangat menyambut baik apabila ada pelaku usaha dengan jiwa entrepreneur tertarik untuk membuka usaha di IKN.

    Menurutnya, pola pemberian keringanan pajak ini belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh salah satu pusat perbelanjaan di daerah itu yaitu Balikpapan Superblock (BSB), memberi kemudahan pelaku usaha sehingga menarik mereka untuk mengisi tempat di pusat perbelanjaan tersebut.

    “Supaya orang bisa masuk. Saya belajar dari Superblock di Balipapan. Ternyata Superblock Balipapan pada saat minta tenant seperti Starbucks, itu dibayar Starbucks supaya dia mau masuk mengisi di Superblock Balipapan,” ucapnya.

    Dia mengaku ingin mencoba cara tersebut dengan skema membebaskan pajak bagi pelaku usaha maksimal selama dua tahun jika membuka tenant di IKN.

    Terlebih, mengingat kunjungan masyarakat ke IKN terus bertambah, pada Januari 2025 ada sekitar 60 ribu pengunjung. Dia menuturkan saat ini rumah makan padang juga sedang melakukan pembangunan.

    “Karena kunjungan masyarakat sangat besar sekali apalagi dengan Sabtu-Minggu. Kemarin Januari (2025), ada 60 ribu pengunjung yang datang ke IKN. kemarin 60 ribu itu per bulan. Ini sedang ada pembangunan rumah makan Padang, yang belum ada rumah makan Sunda,” kata Basuki.***(Siti Riyani Novrianti)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengoplos Gas Non Subsidi Ditangkap Polisi, Ternyata Ini Cara Mengoplosnya

    Pengoplos Gas Non Subsidi Ditangkap Polisi, Ternyata Ini Cara Mengoplosnya

    PIKIRAN RAKYAT – Polda Metro Jaya menangkap komplotan pengoplos dan penjual tabung gas 12 kg dan 50 yang sebenarnya berisi 3 kg. Mereka yang berjumlah sembilan orang ini adalah W, MR, M, MS, P, MR2, T, S, dan MH.

    Berikut peran sembilan orang tersebut, W dan MR menjadi pemilik usaha penipuan tersebut. M, MS, MH, MR2, dan P bekerja di bagian pengoplosan.

    T menjual tabung gas hasil oplosan. S memiliki dan memasok bahan baku. Terkait teknik pengoplosan, pertama-tama menggunakan es batu.

    “Tabung gas kosong 12 kg atau 50 kg dijejerkan kemudian di bagian atasnya diberikan es batu untuk menjadi dingin,” ujar AKBP Indrawienny Panjiyoga selaku Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya pada Kamis, 13 Februari 2025.

    Setelahnya, jelasnya, tabung LPG 3 kg diletakkan terbalik di atasnya. Lalu, dihubungkan dengan selang regulator baik ke tabung 12 kg maupun ke tabung 50 kg.

    Untuk mengisi tabung 12 kg, membutuhkan waktu setengah jam. Sedangkan untuk mengisi tabung 50 kg, membutuhkan waktu satu setengah jam. Diantara para pengoplos, MS menjadi orang yang paling ahli melakukannya.

    Indrawienny membeberkan mereka menjual hasil produksi di sejumlah titik di Bekasi, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Pengungkapan kasus ini dimulai dari tanggal 10 hingga12 Februari 2025.

    Terkait keuntungannya, sebesar Rp80 ribu sampai dengan Rp100 ribu per tabung gas 12 kg. Sedangkan keuntungan dari penjualan per tabung gas 50 kg yaitu Rp560 ribu hingga Rp694 ribu.

    Indrawienny menjelaskan mereka terancam pasal berlapis. Pertama, ancaman pidana penjara enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar berdasarkan Undang-Undang tentang Minyak Gas dan Bumi.

    Kedua, ancaman penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp2 miliar berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

    Ketiga, ancaman pidana 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Ilegal. 

    Terakhir, ancaman pidana bagi yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana.

    Kasus pengoplosan ini bukan hal yang baru. Pada bulan November tahun lalu, polisi menangkap SES yang diduga memproduksi dan menjualnya.Dua bulan sebelumnya pun, polisi meringkus RS yang diduga melakukan praktik yang sama.

    Dengan demikian, bagi pengguna gas non subsidi 12 kg maupun 50 kg, memang perlu berhati-hati agar tak terkecoh membeli tabung gas non subsidi yang sebenarnya berisi LPG 3 kg.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem Maret 2025, Masyarakat Harus Waspada

    Indonesia Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem Maret 2025, Masyarakat Harus Waspada

    PIKIRAN RAKYAT – Cuaca ekstrem di Indonesia diperkirakan berlangsung hingga Maret 2025, dengan potensi angin kencang pada April saat memasuki musim pancaroba.

    Pakar Biometeorologi IPB University, Dr. Rini Hidayati, menjelaskan bahwa kondisi ini meningkatkan risiko bencana. Jika daerah tangkapan air di hulu sungai rusak dan sistem drainase buruk, hujan lebat bisa menyebabkan longsor dan banjir.

    Ilustrasi hujan.

    Selain itu, hujan deras sering disertai angin puting beliung. Rini juga mengingatkan bahwa musim hujan meningkatkan perkembangbiakan nyamuk Aedes, penyebab demam berdarah.

    Cuaca pun menjadi tidak menentu, dengan hujan hampir setiap hari tetapi udara tetap terasa gerah. Rini mengungkapkan bahwa hujan pada periode ini bisa berlangsung sepanjang hari, dari siang hingga malam atau pagi hari.

    “Di awal musim hujan, hujan lebat sering diawali atau disertai angin kencang. Biasanya, hujan deras terjadi pada sore hari karena sumber uap air berasal dari wilayah sekitar, dan hujan turun setelah udara agak dingin,” kata Rini, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai peneliti di Pusat Pengelolaan Peluang dan Risiko Iklim Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik IPB University, Rini menjelaskan bahwa saat puncak musim hujan, angin membawa uap air dari Samudra Hindia hampir sepanjang hari. Suhu yang lebih dingin pada malam hari meningkatkan kemungkinan hujan lebat.

    Hujan tapi panas

    Meski sering hujan, suhu udara tetap terasa panas. Menurut Rini, saat ini matahari berada di atas 10 derajat lintang selatan, dekat dengan wilayah Indonesia bagian selatan, sehingga energinya tinggi.

    “Jika siang hari awan sedang sedikit, energi matahari hari-hari ini akan tinggi. Kelembapan udara yang tinggi mengakibatkan udara akan terasa panas. Adanya pemanasan global makin menambah tingginya suhu dan tingkat ketidaknyamanan,” jelas Rini, yang juga dosen di Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University.

    Rini menyarankan masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah untuk menghindari dampak cuaca ekstrem dan risiko kesehatan seperti influenza.

    “Jaga lingkungan agar sampah tidak menghambat aliran air. Lindungi daerah tangkapan air dengan tidak menggunduli hutan serta tetap menanam pohon. Selain itu, pastikan saluran air tidak tersumbat dan tidak tertutup beton atau semen,” pesannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tangis Warga Pecah saat Puluhan Rumah di Pulogebang Digusur, Padahal Akta Jual Beli dan Notaris Lengkap

    Tangis Warga Pecah saat Puluhan Rumah di Pulogebang Digusur, Padahal Akta Jual Beli dan Notaris Lengkap

    PIKIRAN RAKYAT – Puluhan rumah warga di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, digusur oleh aparat gabungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Rabu 12 Februari 2025. Rumah-rumah tersebut berdiri di lahan kosong di Jalan Dokter Sumarno.

    Pihak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengerahkan ratusan personel dan empat alat ekskavator untuk mengeksekusi sekitar 20 unit rumah warga yang terbuat dari material kayu dan triplek yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB.

    “Kami melakukan eksekusi penggusuran terhadap satu bidang tanah seluas 38.000 meter persegi sesuai surat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berada di Kecamatan Cakung,” tutur juru sita PN Jakarta Timur, Trisno di lokasi.

    Tanah itu terdiri dari rumah tinggal, lapak barang bekas, dan kolam tempat pemancingan umum.

    Tangis Warga Warnai Eksekusi

    Pada saat eksekusi dimulai, warga setempat sempat protes kepada pihak PN Jakarta Timur karena penggusuran tidak melewati proses prosedur yang tepat.

    “Tidak ada ganti rugi, kompensasi ga ada, Akta Jual Beli (AJB) ada, akta notarisnya ada. AJB-nya ada, tidak ada ganti rugi, tidak ada sosialisasi. Saya sudah tinggal di sini lima tahun,” kata salah satu warga yang rumahnya terkena gusur, Risa (36).

    Hal serupa dikatakan Suprapti (58), wanita paruh baya yang terus berlinang air mata menyaksikan rumahnya di eksekusi petugas. Suprapti tetap mengemas barang miliknya dan memindahkan barang tersebut dari dalam rumah ke bagian luar rumah.

    “Saya tuh udah lama di sini, masa sekarang diusir-usir nanti saya mau tinggal dimana. Saya hidup sendirian, saya ga banyak minta, saya hanya mau layak tinggal di sini,” ujarnya.

    Penertiban bangunan yang dijaga oleh aparat TNI, Polri dan Satpol PP Jakarta Timur berlangsung kondusif. Terlihat juga aparat turut mengatur arus lalu lintas sekitar dan membantu warga memindahkan barang keluar rumah.

    Alasan Penggusuran

    PN Jakarta Timur telah mengeksekusi penggusuran sejumlah bangunan yang berdiri di atas lahan milik Perumnas di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, pada Rabu 12 Februari 2025.

    Penggusuran ini mencakup bangunan permanen dan semi-permanen, serta lapak barang bekas dan kolam pemancingan umum, dengan total luas lahan mencapai 38.000 meter persegi.

    Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk eksekusi atas sengketa lahan yang telah berlangsung lama. Perumnas sebagai pemilik sah lahan mengajukan klaim terhadap bangunan yang berdiri secara ilegal.

    Putusan pengadilan pun menetapkan bahwa lahan tersebut harus dikosongkan, meskipun bagi warga terdampak, keputusan ini sangat berat dan menyisakan duka mendalam.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apakah Urus Sertifikat Tanah Lewat Prona Gratis?

    Apakah Urus Sertifikat Tanah Lewat Prona Gratis?

    PIKIRAN RAKYAT – Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) seringkali dianggap sebagai program sertifikasi tanah yang sepenuhnya gratis.

    Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Meskipun pemerintah memberikan kemudahan dan subsidi dalam program ini, namun ada beberapa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat.

    Apa Itu Program Prona?

    Program Prona adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat. Program ini dilakukan secara massal dan terintegrasi, mulai dari pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat tanah.

    Mengapa Ada Biaya dalam Program Prona?

    Meskipun program Prona bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun ada beberapa biaya yang harus ditanggung oleh peserta, yaitu:

    1. Biaya administrasi: Biaya ini digunakan untuk keperluan administrasi, seperti pembuatan dokumen dan pengurusan surat-surat.

    2. Biaya meterai: Biaya ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap jenis dokumen yang dibuat.

    3. Biaya pemasangan patok batas: Biaya ini digunakan untuk membuat dan memasang patok batas tanah.

    Ilustrasi sertifikat tanah, berikut 3 cara cek sertifikat saya atas nama siapa, bisa cek online, caranya simpel dan mudah. ANTARA/Irwansyah Putra

    4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Biaya ini merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

    5. Pajak Penghasilan (PPh): Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

    Besaran Biaya dan Siapa yang Membayar?

    Besaran biaya yang harus dibayar oleh peserta program Prona bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti:

    – Luas tanah: Semakin luas tanah, semakin besar biaya yang harus dibayar.

    – Lokasi tanah: Lokasi tanah juga dapat mempengaruhi besarnya biaya.

    – Nilai jual objek pajak (NJOP): Nilai jual objek pajak akan mempengaruhi besarnya BPHTB yang harus dibayar.

    Penting untuk diingat, biaya-biaya tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat wajib.

    Mengapa Biaya Harus Ditanggung oleh Masyarakat?

    Meskipun program Prona bertujuan untuk membantu masyarakat, namun pemerintah tidak dapat menanggung seluruh biaya yang timbul dalam proses sertifikasi tanah. Oleh karena itu, masyarakat diharuskan untuk ikut berkontribusi dalam membiayai proses tersebut.

    Tips Mengikuti Program Prona

    Pastikan semua dokumen persyaratan sudah lengkap dan benar. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya kepada petugas BPN.

    Tanyakan secara berkala mengenai perkembangan proses pembuatan sertifikat tanah Anda. Laporkan jika ada oknum yang meminta biaya di luar ketentuan yang berlaku.

    Mari kita sama-sama mendukung program Prona dengan mengikuti prosedur yang berlaku dan melaporkan jika ada indikasi pungutan liar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News