Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Deddy Corbuzier Ungkap Dua Sebab Tak Ambil Gaji Stafsus Menhan, Ini Tugasnya

    Deddy Corbuzier Ungkap Dua Sebab Tak Ambil Gaji Stafsus Menhan, Ini Tugasnya

    PIKIRAN RAKYAT – YouTuber Deddy Corbuzier memutuskan untuk tak mengambil gaji stafsus Menhan. Deddy diangkat secara resmi menjabat posisi tersebut tanggal 11 Februari 2025.

    Di akun Instagram pribadinya, ia mengutarakan dua penyebabnya. Penyebab pertama karena tak membutuhkan gaji tersebut. “Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu,” katanya.

    Penyebab kedua, Deddy Corbuzier mengatakan bahwa ia memahami masyarakat lebih membutuhkannya, dibandingkan dirinya.

    Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, menerima keputusan tersebut. Meskipun demikian, ia mengutarakan bahwa Kemenhan secara administrasif akan tetap menggajinya. Menurutnya, hal ini penting untuk proses audit.

    Terkait tugas pria yang memiliki puluhan juta follower ini, Frega mengutarakan tak bertabrakan dengan tugas dirinya. Ia menegaskan bahwa ia dengan Deddy akan saling berkolaborasi. Koleganya tersebut akan memperkuat informasi yang disampaikan olehnya yang menjabat posisi juru bicara.

    Lalu, ia menyebutkan bahwa Deddy akan bekerja menggunakan akun media sosial miliknya untuk menyampaikan pesan terkait bela negara dan komponen cadangan.

    Pengangkatan stafsus di Kementerian ini, jelasnya, dimulai sejak Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjabat. Saat itu, efisiensi anggaran memang belum diterapkan.

    Terkait pengangkatan pria bernama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi ini, Wamenhan Donny Ermawan menyebut mantan pesulap ini memiliki kompetensi di bidang media.

    “Kompetensinya Saudara Deddy Corbuzier di bidang media memang itu yang kami butuhkan…,” ujarnya.

    Donny pun mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia masih memungkinkan untuk pengangkatan stafsus. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan sejumlah instansi untuk melakukan efisiensi anggaran.

    Mengacu kepada Pasal 51 Perpres Nomor 151/2024, jumlah stafsus maksimal lima orang. Selain Deddy Corbuzier, staf khusus lainnya yaitu Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P., Dr. Lenis Kogoya, S.Th., dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kasus Impor Gula Segera Disidangkan, Tom Lembong Beri Pernyataan Mengejutkan

    Kasus Impor Gula Segera Disidangkan, Tom Lembong Beri Pernyataan Mengejutkan

    PIKIRAN RAKYAT – Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan barang bukti dan dua tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat, 14 Februari 2025.

    Dua tersangka itu adalah mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong dan mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus (CS).

    “Terhadap Tersangka TTL dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sampai dengan 5 Maret 2025 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Tersangka CS dilakukan penahananselama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara SalembaCabang Kejaksaan Agung,” kata Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar dalam keterangannya, Jumat, 14 Februari 2025.

    Harli mengungkapkan peran Tom Lembong dan Charles Sitorus dalam kasus ini. Adapun Tom Lembong, tanpa didasarkan Rapat Koordinasi antarKementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian menerbitkan surat pengakuan Impor atau persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) periode 2015 sampak 2016 kepada sembilan perusahan gula swasta.

    Kemudian, kata Harli, Tom Lembong memberikan pengakuan sebagai importir produsen atau persetujuan impor pada periode 2015-2016, untuk mengimpor gula kristal merah yang nantinya diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP).

    “Padahal mengetahui perusahaan tersebut seharusnya tidak berhak mengolah GKM menjadi GKP karena perusahaan tersebut merupakan perusahan gula rafinasi,” tutur Harli.

    Selanjutnya pada 2015 Tom Lembong memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal merah kepada perusahan gula swasta untuk diolah menjadi GKP dilakukan saat produksi GKP di dalam negeri mencukupi dan pemasukan atau realisasi impor GKP tersebut terjadi pada musim giling.

    Lalu, Tom Lembong memberi penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pengadaan GKP dengan cara bekerjasama dengan produsen gula rafinasi. Hal itu dilakukan karena sebelumnya Charles Sitorus bersama-sama para direktur sembilan perusahaan gula swasta telah menyepakati pengaturan harga jual gula dari produsen kepada PT PPI dan pengaturan harga jual dari PT PPI kepada distributor diatas Harga Patokan Petani (HPP).

    Dalam proses penyidikan kasus ini, Kejagung kemudian menetapkan tersangka lainnya sebanyak sembilan orang. Perbuatan para tersangka telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp578,1 miliar. Angka tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan negara BPKP RI.

    “Bahwa dengan adanya importasi gula yang dilakukansecara melawan hukum pada Kemnterian Perdagangan RI tahun 2015 s.d 2016 tersebut telah memperkaya/menguntungkan pihak lain dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp578 miliar,” ujar Harli.

    Tom Lembong Siap Jalani Persidangan

    Dengan pelimpahan barang bukti dan tersangka ini maka Tom Lembong dan Charles Sitorus akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Saat ditemui di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Tom Lembong menyatakan siap menjalani persidangan.

    “Pelimpahan berkas ke jaksa penuntut. Harus selalu siap,” kata Tom Lembong.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Surya Paloh Sebut Pemilu 2029 Akan Paling Menantang, Begini Katanya

    Surya Paloh Sebut Pemilu 2029 Akan Paling Menantang, Begini Katanya

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melihat bahwa pemilu mendatang pada tahun 2029 mungkin yang paling menantang akan dihadapi ketimbang pemilu sebelumnya. Mulanya Surya menyinggung soal eskalasi perolehan suara partainya setiap kali ikut pemilu.

    “Peningkatan terus kita capai tetapi tantangan kita yang paling berat saya pikir sama bahkan lebih berat dari pada yang berat-berat kita hadapi adalah pemilu yang akan datang pada tahun 2029,” kata Surya dalam sambutannya pada Rakornas Dewan Pertimbangan Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.

    Ditemui seusai sambutannya, Surya mengatakan tantangan yang dihadapi berkaitan kebutuhan logistik. Dalam pandangannya Surya pemilu ini sangat liberal bahkan melebihi Amerika Serikat. 

    Baginya demokrasi di negara ini tidak bisa dilepaskan dengan kapitalisme. Semua yang dibutuhkan memiliki ongkos yang besar.

    “Kebutuhan logistik. Negara ini dengan demokrasi kita, demokrasi kapitalistik, liberalisme. Itu nggak boleh kita tutup-tutupin lagi. Itu paling menyedihkan kalau kita menutupi fakta lapangan. Ini demokrasi yang super liberal, lebih liberal dari Amerika,” sebutnya.

    “Negara kita ini hari ini. Ada konsekuensinya dengan kebebasan yang absolut seperti ini. Kita ini nggak ada. Kalau di Amerika itu masih dua sistem pemilihannya. Ada elektoralnya, ada popular votenya. Kita satu aja pemilih langsung,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Surya sempat memberikan kata sambutan sebelum dibukanya Rakornas Dewan Pertimbangan NasDem. Dalam arahannya Surya menyoroti fungsi Wantim yang sangat dibutuhkan Partai.

     “Wantim harus proaktif dalam melakukan kerja-kerja politik, bahkan jika diperlukan turun ke bawah hingga tingkat DPD,” katanya.

    Surya Paloh berpesan agar kader Partai Nasdem mampu bekerja lebih keras dan meningkatkan kewaspadaan naluri politiknya, 

    “Situasi hari ini mewajibkan kita untuk jauh bekerja lebih keras, meningkatkan kewaspadaan, naluri politik harus semakin dipertajam. Ingat, tidak semua apa yang kita lihat akan berjalan seperti saat ini. Gelombang pasang surut kehidupan bisa setiap saat terjadi. Berhasil atau gagalnya pemerintahan saat ini, berdampak langsung terhadap Partai Nasdem. Tapi sekali lagi, kita harus terus berjuang,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kalau Pemerintah Gagal, NasDem Ikut Merasa Gagal

    Kalau Pemerintah Gagal, NasDem Ikut Merasa Gagal

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan bahwa sikap politik partainya memberikan dukungan terhadap pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Surya menyebut kalau pemerintah gagal maka NasDem pun juga merasa gagal.

    Hal itu disampaikan Surya dalam pidato di acara Rakor Dewan Pertimbangan Partai Nasdem di Ballroom NasDem Tower, Jumat, 14 Februari 2025.

    “Jelas kita berada di dalam pemerintahan ini artinya memberikan sikap politik kita mendukung jalannya pemerintahan ini mendukung kepemimpinan pemerintahan ini,” kata Surya.

    “Maka doa, harapan kita keinginan kita sejujurnya pemerintahan ini harus berhasil, kalau Pemerintahan ini gagal tidak sesuai dengan harapan kita disini kita juga ikut merasa gagal,” ucapnya.

    Maka dari itu, dinamika dalam perjalanan pemerintahan ini harus dicermati dan diikuti dengan benar.

    Surya berpesan kepada peserta rakor bahwa sebagai institusi partai politik agar mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah demi mencapai keberhasilan yang diharapkan tersebut.

    Siap dukung pemerintahan Prabowo

    Ditemui usai sambutannya, Surya menekankan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap jalannya pemerintahan dan memiliki misi bersama untuk membuat sukses Pemerintahan meski tidak berada di dalam.

    “Jadi ini komitmen yang kita pertegas saja. Dan juga memberikan katakanlah motivasi tambahan pada teman-teman enggak terjebak pada sikap yang apatis, skeptis. Kita juga harus menjaga optimisme itu, tapi dengan kewaspadaan tentunya,” kata dia.

    “Artinya tidak hanya sekadar kita menyatakan semuanya baik-baik saja. Kalau ada potensi barangkali mengarah kepada hal yang tidak pas, itu harus diingatkan,” ucap Surya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Sebagai Tersangka Kasus Suap PAW DPR, Ini Jadwal Pemanggilannya

    Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Sebagai Tersangka Kasus Suap PAW DPR, Ini Jadwal Pemanggilannya

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah gugatan praperadilan diputus tidak dapat diterima oleh hakim tunggal Djuyamto, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan segera dipanggil Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pemanggilan terhadap Hasto akan dilakukan pada pekan depan. Akan tetapi, dia tidak menyebut secara detail soal tanggal berapa elite PDIP tersebut diminta hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    “Info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan. Kapannya saya belum bisa buka. Kemungkinan besar (pekan depan),” kata Tessa kepada wartawan Jumat, 14 Februari 2025.

    Tessa menuturkan, Hasto bersikap kooperatif atau tidak dalam menjalani proses hukum di KPK adalah sesuatu penilaian yang subjektif. Yang pastinya, Hasto pernah memenuhi panggilan ketika ada agenda pemeriksaan oleh penyidik. Terakhir lembaga antirasuah memeriksa Hasto pada Senin, 13 Januari 2025. 

    “Tentunya saya tidak bisa mengatakan yang bersangkutan kooperatif atau tidak. Tetapi yang bersangkutan melalui penasihat hukum menyatakan akan kooperatif dan akan menjalani proses hukum yang ada secara konstitusi,” tutur Tessa.

    KPK Menang Praperadilan

    KPK menyambut baik putusan praperadilan yang menyatakan gugatan Hasto tidak dapat diterima. Sebelumnya, Hasto menggugat KPK lewat praperadilan lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

    Tessa mengatakan, hakim tunggal Djuyamto yang memeriksa dan mengadili perkara sudah dalam posisi objektif dalam memutus gugatan praperadilan tersebut. 

    “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim biro hukum beserta elemen pendukung di KPK yang telah bekerja secara optimal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dukungan moril dalam persidangan praperadikan,” kata Tessa kepada wartawan, Jumat, 14 Februari 2025.

    Lebih lanjut Tessa menegaskan, KPK selalu berpedoman pada aturan hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk Hasto. Dia memastikan proses penyidikan akan tetap berjalan dengan berfokus pada pemenuhan unsur perkara. 

    “Bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK (Hasto Kristiyanto) tentunya akan dipanggil sebagai tersangka,” ucap Tessa. 

    Meski belum ditahan usai kalah di praperadilan, KPK tidak khawatir Hasto Kristiyanto akan melarikan diri. Tessa meyakini Hasto akan menghadapi proses hukum di KPK dan tidak bakal melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat jalannya proses penyidikan.

    “Kita tidak perlu berasumsi (jika Hasto melarikan diri). Apabila itu terjadi, baru saya akan memberikan tanggapan,” ujar Tessa.

    Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto menyatakan gugatan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Putusan dibacakan Djuyamto di PN Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2025. 

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Djuyamto.

    Djuyamto menyebut permohonan praperadilan yang diajukan Hasto kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sah. 

    “Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas,” ujar Djuyamto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TOP 3 Kampus Swasta Terbaik di Depok Lengkap dengan Jurusan dan Biaya Kuliah

    TOP 3 Kampus Swasta Terbaik di Depok Lengkap dengan Jurusan dan Biaya Kuliah

    PIKIRAN RAKYAT – Info kampus swasta terbaik di Depok bisa diketahui selengkapnya. Ada sejumlah jurusan yang ditawarkan, bisa menjadi pilihan para pelajar yang ingin menempuh pendidikan di kota hujan, Jawa Barat.

    Jangan khawatir dengan biaya kuliah atau kualitas kampus swasta berikut, akreditasi kampus dan jurusannya sebagian A. Tentunya ada kualitas yang ditawarkan sehingga Sobat PR bisa menjatuhkan pilihan kampus di daftar berikut.

    3 kampus swasta terbaik di Depok

    Universitas Gunadarma Daftar jurusan di Universitas Gunadarma

    a) Psikologi
    b) Sastra Inggris
    c) Teknik Mesin
    d) Teknik Informatika
    e) Teknik Elektro

    f) Teknik Industri
    g) Sistem Komputer
    h) Sistem Informasi
    i) Manajemen
    j) Akuntansi

    k) Teknik Arsitektur
    l) Teknik Sipil
    m) Desain Interior
    n) Teknik Komputer (D3)
    o) Manajemen Informatika (D3)

    p) Manajemen (D3)
    q) Akuntansi (D3)

    Biaya kuliah di Universitas Gunadarma

    Rp5.000.000 per semester

    3 Kampus Swasta Terbaik di Bogor dan Daftar Jurusannya, UKT Kuliah Mulai Rp5 Jutaan

    Kapan Pengumuman Kelulusan SNBP 2025? Cek Jadwal Lengkapnya

    Universitas BSI Daftar jurusan di Universitas BSI

    a) Sistem Informasi
    b) Rekayasa Perangkat Lunak
    c) Teknologi Informasi
    d) Ilmu Komputer
    e) Teknik Industri

    f) Teknik Elektro
    g) Sistem Informasi Kampus Pontianak
    h) Sistem Informasi Kampus Sukabumi
    i) Teknik Informatika Kampus Pontianak
    j) Sastra Inggris

    k) Ilmu Komunikasi
    l) Akuntansi
    m) Manajemen
    n) Sistem Informasi Akuntansi (D3)
    o) Teknologi Komputer (D3)

    p) Sistem Informasi (D3)
    q) Bahasa Inggris (D3)
    r) Hubungan Masyarakat (D3)
    s) Periklanan (D3)
    t) Penyiaran (D3)

    u) Administrasi Bisnis (D3)
    v) Administrasi Perkantoran (D3)
    w) Perhotelan (D3)
    x) Manajemen Pajak (D3)
    y) Akuntansi (D3)

    Biaya kuliah di Universitas BSI

    Rp4.000.000 kisaran per-semester

    Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Daftar jurusan di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

    a) Perpajakan (D3)
    b) Administrasi Bisnis (D3)
    c) Administrasi Publik
    d) Administrasi Bisnis
    e) Manajemen Komunikasi
    f) Hospitality dan Pariwisata
    g) Manajemen Logistik

    Biaya kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

    Rp350.000 – Rp700.000 per bulan

    Demikian daftar 3 kampus swasta terbaik di Depok, Jawa Barat. Bagi yang ingin kuliah di sini, siapkan persyaratan dan ketahui dulu info biaya kuliah di kampus tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Perbedaan Prona dan PTSL untuk Bikin Sertifikat Tanah Gratis 2025, Jangan Keliru

    2 Perbedaan Prona dan PTSL untuk Bikin Sertifikat Tanah Gratis 2025, Jangan Keliru

    PIKIRAN RAKYAT – Ada perbedaan antara Prona dan PTSL meskipun keduanya bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat membuat sertifikat tanah pada 2025. Fasilitas dari pemerintah ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.

    Sobat PR sudah bisa mengikuti dua program pengajuan sertifikat tanah gratis tersebut sejak 2018. Adapun PTSL adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sedangkan Prona yaitu Program Operasi Nasional Agraria.

    2 perbedaan Prona dan PTSL

    Berikut selengkapnya:

    Sasaran

    PTSL adalah program pembuatan sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Adapun Prona adalah program serupa yang hanya fokus pada masyarakat di daerah tertentu seperti daerah pertanian atau desa miskin. 

    Proses

    Bagi yang ingin mengikuti PTSL atau Prona, ketahuilah bahwa keduanya dilaksanakan dengan teknis pelaksanaaan berbeda. Sobat PR perlu mengetahui kebijakan masing-masing daerah terlebih dahulu.

    Program Prona ini bisa dimanfaatkan bagi yang belum punya sertifikat tanah. Meski begitu, kini program itu dan PTSL sudah digabungkan sehingga masyarakat bisa mengikuti PTSL untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan atas tanah.

    2 tujuan program Prona Memberikan jaminan hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah yang sah. Mengurangi potensi sengketa tanah yang terjadi di masyarakat karena tanah yang sudah disertifikasi biasanya memiliki nilai jual lebih tinggi. Investasi dan pembangunan diharapkan ikut terpacu karena adanya kepastian hukum atas tanah.

    Apa itu PTSL? Bisa Ajukan Sertifikat Tanah Gratis 2025, Syaratnya Mudah

    Pilih PTSL atau Prona untuk Sertifikat Tanah Gratis? Simak Beda, Irisan, dan Tahapan Lengkapnya

    4 syarat daftar jadi peserta Prona Memiliki tanah yang akan disertifikatkan.
    Menunjukkan bukti kepemilikan tanah seperti girik, letter C, atau surat keterangan tanah lainnya. Menunjukkan batas tanah yang dimiliki. Membayar biaya administrasi yang relatif murah.   5 tahapan pendaftaran Prona Pemerintah sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai program Prona tersebut Bagi masyarakat yang ingin mengikuti, bisa mendaftarkan diri. Petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) melakukan pengukuran tanah dan membuat peta bidang tanah. Petugas melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut. Setelah semua tahap dilakukan, sertifikat tanah akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemiliknya.

    Demikian perbedaan Prona dan PTSL untuk membuat sertifikat tanah gratis. Ada sejumlah tahapan yang mesti dilakukan masyarakat jika ingin membuat sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mensesneg Klarifikasi Isu Retreat Kepala Daerah, Dibiayai APBN?

    Mensesneg Klarifikasi Isu Retreat Kepala Daerah, Dibiayai APBN?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis bahwa kegiatan retreat kepala daerah di Magelang mengharuskan peserta menyetor uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Endak-endak (enggak-enggak),” ucap Prasetyo di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Februari 2025.

    Adapun retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 mendatang.

    Dia memastikan kegiatan itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN. “Semua pake APBN, di Kemendagri itu,” ucapnya.

    Di samping itu, Prasetyo juga menepis kabar PT Lembah Tidar Indonesia sebagai pihak penyelenggara retreat adalah milik kader Gerindra. Pras menyebut lahan itu punya negara.

    “Ndak (punya kader Gerindra), itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu kan yang mengelola, atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola saja,” katanya.

    “Bukan (dikelola Gerindra), bukan itu, itu negara itu,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Siapkan Tindakan Terhadap Wali Kota Semarang Mbak Ita pada Pekan Depan, Apa Itu? 

    KPK Siapkan Tindakan Terhadap Wali Kota Semarang Mbak Ita pada Pekan Depan, Apa Itu? 

    PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika mengatakan, penyidik akan melakukan tindakan kepada Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita. Sebelumnya, Ita batal diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan, serta dugaan penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, pada Selasa, 11 Februari 2025.

    “Bisa dipastikan dalam waktu dekat ini penyidik menyampaikan kepada saya akan ada tindakan yang akan dilakukan,” kata Tessa kepad wartawan Jumat, 14 Februari 2025. 

    Tessa menyebut, kemungkinan besar tindakan terhadap Ita akan dilakukan penyidik pada pekan depan. Akan tetapi, ia belum mau menyebut bentuk tindakan yang dimaksud apakah pemanggilan ulang atau penjemputan paksa. 

    “Ditunggu saja nanti, saya belum bisa buka saat ini. Bisa jadi (tindakannya) pekan depan,” ujar Tessa.

    Ita Dirawat di Rumah Sakit 

    Pemeriksaan yang dijadwalkan semula pada pekan lalu mengalami penundaan karena Ita sedang dalam kondisi sakit dan dirawat di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro, Kota Semarang. Tidak mau percaya begitu saja, Tessa menyatakan pihaknya bakal mengecek informasi gangguan kesehatan yang diderita Ita. 

    “Informasi terakhir yang didapat (Mbak Ita) gagal hadir dan ada penyampaian dari stafnya, ini informasi terakhir, bisa jadi nanti ada update, bahwa saudari HGR sedang dirawat di Rumah Sakit,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Februari 2025. 

    “Tentunya nanti KPK dalam hal ini penyidik akan menganalisa, akan menindaklanjuti dan akan mengecek terkait dugaan gangguan kesehatan dari saudari HGR,” ucapnya menambahkan.

    Tessa menambahkan, dokter dari KPK akan melakukan pengecekan terkait kondisi kesehatan Ita. Namun, ia belum dapat memastikan soal kapan pemeriksaan kesehatan Ita akan dilakukan. 

    “Nanti akan membawa dokter dari KPK juga akan mengecek.Waktunya kapan saya masih belum bisa sampaikan, karena baru hari ini info tersebut didapat oleh penyidik,” ucap Tessa. 

    Empat Orang Dicegah ke Luar Negeri 

    KPK mencegah empat orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Mereka dilarang meninggalkan wilayah hukum Indonesia untuk memudahkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, Jawa Tengah. 

    Tessa mengatakan, pencegahan terhadap empat orang dilakukan selama enam bulan ke depan. Jangka waktu pencegahan dapat diperpanjang menyesuaikan kebutuhan penyidikan.

    “KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.

    Akan tetapi, Tessa belum membeberkan identitas pihak-pihak yang dicegah ke luar negeri. Berdasarkan informasi mereka yang dilarang meninggalkan wilayah hukum Indonesia adalah Wali Mbak Ita, Alwin Basri dan dua pihak swasta berinisial M dan RUD.

    “Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024,” ucap Tessa. 

    “Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024,” katanya melanjutkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bio Farma Dipercaya CEPI Bangun Teknologi Vaksin mRNA, Siap Hadapi Kemungkinan Pandemi ke Depan

    Bio Farma Dipercaya CEPI Bangun Teknologi Vaksin mRNA, Siap Hadapi Kemungkinan Pandemi ke Depan

    PIKIRAN RAKYAT – Teknologi canggih telah disiapkan oleh induk holding BUMN Farmasi yakni Bio Farma dalam menghadapi situasi pandemi yang mungkin saja kembali terjadi ke depan. Sebagai garda terdepan, Bio Farma berusaha menghadirkan produksi vaksin mRNA untuk percepatan penanggulangan jika terjadi pandemi melalui teknologi produksi vaksin terkini viral vector dan mRNA Indonesia.

    Bio Farma berkesempatan menerima kunjungan dari Chief Executive Officer (CEO) Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, yang diwakili oleh Direktur Ketahanan Kefarmasian & Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Jeffri Ardiyanto pada 11 Februari 2025 di Bandung.

    Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari investasi yang telah dilakukan oleh CEPI kepada Bio Farma dalam implementasi produksi vaksin mRNA.

    Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI yang diwakili oleh Direktur Ketahanan Kefarmasian & Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Jeffri Ardiyanto menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kemenkes RI memberikan dukungan penuh dalam penanggulangan pandemi ke depan, salah satunya dengan penyediaan vaksin.

    “Pemerintah Indonesia memberi dukungan terhadap Bio Farma dalam rangka penyediaan vaksin untuk mempertahankan ketahanan kesehatan di dalam negeri serta memberikan kontribusi positif pada kesehatan di tingkat global. Kami apresiasi kolaborasi yang baik antara CEPI serta Bio Farma,” kata Jeffri.

    Menurut Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya, suatu kehormatan dan keistimewaan bagi Bio Farma mendapat kepercayaan dari CEPI dalam upaya memerangi potensi ancaman pandemi di masa depan.

    “Kunjungan ini merupakan bukti dari kemitraan yang kuat antara Bio Farma dan CEPI, sebuah kolaborasi yang dibangun atas dasar kesamaan visi: memastikan keamanan kesehatan global melalui inovasi dan kesiapsiagaan. CEPI telah menjadi mitra strategis dalam perjalanan kami untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Pelajaran yang dipetik dari tantangan kesehatan global baru-baru ini telah memperkuat urgensi membangun ekosistem yang lebih tangguh dan responsif untuk pengembangan vaksin. Kami menyadari bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tentang bereaksi terhadap krisis, tetapi secara proaktif mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap ancaman yang muncul,” ucap Shadiq.

    CEO CEPI, Richard Hatchett takjub dapat melihat secara langsung inovasi yang sedang dilakukan di Bio Farma Indonesia.

    “Kemitraan yang kuat antara CEPI dan Bio Farma, yang berkontribusi terhadap kemajuan ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga membantu memposisikan Indonesia sebagai pusat regional untuk keamanan kesehatan yang lebih baik di Asia Tenggara. Dengan kemampuan manufaktur yang semakin maju ini, akan memungkinkan untuk menghadapi wabah di masa depan dengan akses yang cepat dan merata terhadap vaksin yang berpotensi menyelamatkan nyawa bagi masyarakat di wilayah ini,” ungkap Richard.

    “Saya berharap dapat memperdalam kolaborasi kami dengan pemerintah Indonesia dan industri life-science-nya, seiring dengan upaya kami untuk menghilangkan ancaman pandemi,” katanya.

    Pengalaman Bio Farma Puluhan Tahun

    Kolaborasi MSD dan Bio Farma bakal memproduksi vaksin PCV15 sendiri untuk mencegah penyakit pneumonia.

    Wakil Direktur Utama Bio Farma, Soleh Ayubi menyampaikan dalam paparannya bahwa Bio Farma memiliki pengalaman yang matang di pasar global vaksin. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang produksi vaksin untuk mendukung kebutuhan vaksin global.

    “Sejak tahun 1997, 20 produk vaksin Bio Farma telah telah mendapatkan sertifikat prakualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Saat ini, Bio Farma merupakan salah satu dari tujuh pemasok WHO teratas berdasarkan volume dengan kapasitas produksi 3,1 Miliar dosis per tahun dan telah menjangkau sebanyak 700 juta pengguna di seluruh dunia. Kedepannya kami harap dapat terus berkontribusi pada pemerataan akses vaksin di tingkat global sebagai upaya keberlanjutan dalam memerangi ancaman pandemi di masa mendatang,” katanya.

    CEPI dan Bio Farma telah berkomitmen untuk melakukan kolaborasi selama 10 tahun dengan penunjukan peran Bio Farma sebagai salah satu manufacturing preferred network CEPI di Global South.

    Kerja sama antara CEPI dan Bio Farma dalam mempercepat produksi vaksin sejalan dengan Asta Cita kedua yaitu emantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Kolaborasi ini mendukung kemandirian bangsa dalam sektor kesehatan, khususnya dalam produksi vaksin, yang merupakan bagian dari upaya mencapai swasembada di bidang kesehatan. Dengan demikian, inisiatif ini berkontribusi pada pencapaian cita-cita tersebut.

    CEPI adalah kemitraan inovatif antara organisasi publik, swasta, filantropi, dan organisasi sipil, yang diluncurkan pada tahun 2017, untuk mengembangkan vaksin melawan epidemi di masa depan.

    Misinya adalah untuk mempercepat pengembangan vaksin dan penanggulangan biologis lainnya terhadap ancaman epidemi dan pandemi sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News