Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Heboh Hujan Jelly di Gorontalo, Fenomena Langka yang Geger Warga

    Heboh Hujan Jelly di Gorontalo, Fenomena Langka yang Geger Warga

    PIKIRAN RAKYAT – Fenomena hujan berbentuk seperti butiran jelly mengguyur Gorontalo Utara pada Sabtu 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WITA. Kejadian itu pun menghebohkan warga Desa Leyao Kecamatan Tomilito Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

    Warga setempat, Ewan Saputra mengatakan bahwa dia bersama warga lainnya kaget dengan peristiwa alam yang terjadi di Dusun Ato Atas Desa Leyao tersebut. Fenomena itu pun baru disadari warga setelah beberapa saat hujan turun.

    Sebab, bukan air hujan, yang justru nampak di permukaan tanah adalah butiran jelly atau seperti agar-agar memenuhi pekarangan rumah dan jalan. Beberapa warga yang mengamati peristiwa itu merekam momen tersebut karena merasa baru pertama kali melihat kejadian itu.

    “Ada yang sibuk mengambil wadah untuk menampung hujan jelly, sebagian warga memilih mengabadikan momen yang tidak pernah terjadi di desa tersebut,” kata Ewan Saputra, Sabtu 15 Februari 2025 malam.

    Fenomena hujan berbentuk seperti butiran jelly terjadi sekitar pukul 20.00 WITA, menghebohkan warga di Desa Leyao Kecamatan Tomilito Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

    Hujan jelly di desa itu terjadi sekitar 30 menit, dan warga merasakan hujan yang turun cukup deras.

    “Belum diketahui apakah butiran jelly memenuhi seluruh desa atau hanya terjadi di satu lokasi di dusun tersebut, mengingat peristiwa langka ini terjadi malam hari,” ujar Ewan Saputra.

    Hujan jelly nampak lembek dan butirannya terasa lembut seperti agar-agar. Namun, warga memilih menghindar agar tidak terkena langsung.

    Apa Itu Hujan Jelly?

    Hujan jelly merujuk pada fenomena ketika zat seperti gel atau jelly turun dari langit bersama hujan. Fenomena ini tergolong langka dan telah beberapa kali dilaporkan di berbagai belahan dunia, meskipun penyebab pastinya masih menjadi perdebatan.

    Penyebab Terjadinya Hujan Jelly

    Menurut Koordinator Data dan Informasi BMKG Gorontalo, Roni Ridwan Bandani, ada beberapa kemungkinan penyebab hujan jelly di Desa Leyao:

    Proses Biologis

    Salah satu teori utama menyebutkan bahwa hujan jelly bisa berasal dari organisme laut seperti ubur-ubur atau plankton. Hewan-hewan kecil ini mungkin terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang, lalu jatuh kembali ke daratan dalam bentuk substansi gelatin ketika hujan turun.

    Fenomena Meteorologi

    Dalam kondisi tertentu, angin yang sangat kuat dapat mengangkat material dari perairan seperti laut atau danau, kemudian membawanya ke atmosfer. Saat kondisi atmosfer berubah, material tersebut jatuh kembali ke bumi bersama hujan dalam bentuk yang aneh, seperti jelly.

    Pencemaran atau Limbah

    Ada kemungkinan bahwa hujan jelly terjadi akibat limbah industri atau pencemaran air yang mengandung senyawa kimia tertentu. Limbah ini bisa menghasilkan zat berbentuk gel yang terbawa oleh angin atau hujan. Namun, kemungkinan ini lebih jarang terjadi dibandingkan faktor biologis atau meteorologi.

    Butuh Penelitian Lebih Lanjut

    Fenomena hujan jelly memang menarik dan misterius, tetapi untuk mengetahui penyebab pastinya, diperlukan penelitian lebih mendalam. Para ilmuwan dan ahli cuaca perlu mengumpulkan sampel zat jelly yang turun dan menganalisisnya di laboratorium guna mengetahui asal-usulnya secara pasti.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 7 Dokumen Tanah Tak Berlaku 2026, Diganti Sertifikat Tanah Gratis PTSL

    7 Dokumen Tanah Tak Berlaku 2026, Diganti Sertifikat Tanah Gratis PTSL

    PIKIRAN RAKYAT – Dokumen sertifikat tanah gratis PTSL akan menjadi pengganti dari 7 dokumen tanah berikut yang akan tidak berlaku mulai tahun 2026. Sobat PR bisa segera mengurus pembuatannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah masing-masing atau di kantor kepala desa/kelurahan.

    PTSL atau Program Pendaftaran Tanah Sistematis akan menggantikan dokumen seperti Letter C dan Girik. Program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini memiliki keunggulan seperti kepastian hukum, mencegah sertifikat tanah, memudahkan akses kredit, dan mendukung pembangunan nasional.

    7 dokumen tanah ini tak berlaku mulai 2026

    Daftar dokumen ini tidak berlaku mulai 2 Februari 2026:

    Petok D

    Ini merupakan buku register yang dibuat pemerintah desa atau kelurahan. Dokumen ini berisi catatan kepemilikan tanah.

    Letter C

    Letter C adalah surat keterangan dari desa/kelurahan yang mencatat identitas pemilik dan informasi mengenai tanah.

    Girik

    Ini merupakan bukti pembayaran pajak tanah yang dipakai sebagai tanda kepemilikan. Dokume ini tidak punya kekuatan hukum sebagai sertifikat.

    Pipil

    Pipil adalah dokumen pajak tanah yang berlaku sebelum Indonesia memiliki Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 diterbitkan. Biasanya dokumen ini ada di wilayah Bali dan sekitarnya.

    Verponding Indonesia

    Dokumen ini adalah bukti kepemilikan tanah dari zaman kolonial Belanda, isinya berupa informasi tagihan pajak tanah dan bangunan.

    Petuk Pajak Bumi/Landrente

    Dokumen ini yaitu bukti pembayaran pajak tanah yang dulu dipakai untuk menunjukkan kepemilikan. Dokumen tersebut saat ini sudah tidak lagi punya kekuatan hukum.

    Kekitir

    Ini merupakan surat kepemilikan tanah di Jawa dan sering dipakai dalam transaksi tanah. Kini sudah ada sertifikat tanah sebagai gantinya.

     

    10 syarat membuat sertifikat tanah gratis PTSL Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanah yang belum bersertifikat. Tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa hukum. Tanah berada di wilayah yang masuk dalam program PTSL (dapat dikonfirmasi di kantor desa atau kantor pertanahan setempat). Siapkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga KK. Siapkan surat permohonan pengajuan PTSL. Siapkan bukti kepemilikan tanah (letter C, girik, petok D, atau akta jual beli/hak waris). Siapkan surat pernyataan pemasangan tanda batas yang telah disepakati dengan pemilik tanah berbatasan. Siapkan berita acara kesaksian dari dua saksi yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah. Siapkan surat pemberitahuan pajak terutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun berjalan. Siapkan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (dapat dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah).

    Apa itu PTSL? Bisa Ajukan Sertifikat Tanah Gratis 2025, Syaratnya Mudah

    Cara Mengadukan Masalah saat Pengajuan Sertifikat Tanah Gratis 2025

    5 tahap membuat sertifikat tanah gratis PTSL Pendaftaran

    (a) Masyarakat pemohon mengajukan permohonan di kantor desa/kelurahan atau kantor pertanahan setempat.
    (b) Masyarakat mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Pengukuran tanah

    Akan dilakukan pengukuran tanah oleh petugas dari BPN, juga dilakukan pemasangan tanda batas sesuai data yang diberikan pemohon.

    Verifikasi data

    Petugas lalu akan memeriksa dokumen kepemilikan tanah dan melakukan validasi. Tujuannya adalah memastikan tidak ada sengketa atau kepemilikan ganda.

    Sidang panitia A

    Sidang ini merupakan proses pemeriksaan administrasi dan pengumuman daftar tanah yang telah disertifikasi selama 14 hari. Tujuannya memberikan kesempatan bagi pihak lain mengajukan keberatan apabila terdapat sengketa.

    Penerbitan sertifikat tanah
    Sertifikat tanah akan diterbitkan dan diberikan kepada pemilik yang berhak.  Biaya membuat sertifikat tanah gratis PTSL

    Ada biaya yang dibayarkan pemerintah, ada pula yang perlu disiapkan pemohon. Biaya yang ditanggung pemerintah termasuk:

    Penyuluhan kepada masyarakat. Pengumpulan data fisik dan yuridis. Pengukuran tanah dan verifikasi data. Penerbitan sertifikat tanah.

    Biaya yang ditanggung pemohon adalah:

    Pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah. Biaya administrasi untuk dokumen pendukung, seperti fotokopi dan meterai. BPHTB dan PPh, jika tidak masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

    Adapun nominalnya berbeda di setiap daerah. Berdasarkan SKB 3 Menteri 2017, biaya tersebut adalah sebagai berikut:

    Kategori I (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT): Rp450.000. Kategori II (Sulawesi Tengah, NTB, Bangka Belitung, Kepri): Rp350.000. Kategori III (Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat): Rp250.000. Kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung): Rp200.000. Kategori V (Jawa dan Bali): Rp150.000.

    Demikian daftar dokumen tanah yang tidak berlaku mulai 2026. Sudah ada sertifikat tanah gratis PTSL akan menjadi pengganti.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perhubungan (Kemennub) akan memfokuskan pagu anggaran 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik. Hal ini khususnya mempertahankan adanya subsidi penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO). 

    “Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” ujar Dudy dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 16 Februari 2025.

    Dia mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir, pihaknya terus melakukan tinjauan dengan menggunakan Risk Based Analysis atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diamanatkan kepada Kemenhub.

    “Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya,” tutur Dudy.

    Sebelumnya, peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengkhawatirkan nasib transportasi publik. Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya. Juga terancamnya operasional angkutan perintis lantaran terkena dampak efisiensi anggaran. 

    Padahal, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua, karena hanya itulah satu-satunya layanan angkutan umum yang tersedia.

    “Kalau layanan angkutan perintis tidak beroperasi, lalu dengan apa Masyarakat di luar Jawa itu akan melakukan mobilitas?” tanya Darmaningtyas. 

    Merosotnya layanan angkutan umum itu, kata dia, sebagai dampak dari sikap Menhub Dudy Purwagandhi yang tidak jelas keberpihakannya terhadap layanan public di daerah-daerah sehingga ketika ada efisiensi hanya main potong saja tidak memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.  

    “Sedangkan, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih sibuk dengan urusan seremonial daripada mencari terobosan agar layanan public di seluruh wilayah Indonesia dapat terjamin keberlangsungannya,” ujar Darmaningtyas.

    Kondisi itu menjadi sinyal lemahnya semangat memperbaiki tata kelola transportasi public, dan dampaknya pada keselamatan transportasi itu sPelabuha

    “Adanya efek domino dari buruknya penataan transportasi, serta minimnya akses angkutan membawa dampak pada tingginya inflasi dan makin terabaikannya aspek keselamatan bertransportasi. Bahkan di Jateng membawa dampak sosial tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini,” sebutnya.

    Menurut Dudy, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp17,725 triliun. Jumlah total ini akan dipergunakan oleh sembilan unit organisasi eselon I yang berada di bawah naungan Kemenhub.

    Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp464,09 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp3,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,32 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp71,01 miliar, BPSDMP Rp1,82 triliun, dan BPTJ Rp108,95 miliar.

    Jumlah anggaran ini mengalami efisiensi anggaran sebesar 43,66% atau Rp13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal Kementerian Perhubungan yang berjumlah Rp31,45 triliun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024.

    “Meski begitu, Menhub meyakinkan bahwa layanan transportasi terhadap masyarakat akan tetap dilakukan dengan optimal,” tutur Dudy.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo 2023 Ndasmu Etik, Prabowo 2025 Kabinet Gemuk Ndasmu

    Prabowo 2023 Ndasmu Etik, Prabowo 2025 Kabinet Gemuk Ndasmu

    PIKIRAN RAKYAT – Prabowo beberapa kali mengeluarkan kata-kata “ndasmu” saat pidato terhitung sejak 2019 dan 2023 saat kampanye Pilpres. Hal itu kembali dilakukannya setelah terpilih menjadi presiden tepatnya pada awal 2025.

    Aksi sang presiden ini ramai diperbicangkan berkaitan dengan sikapnya tersebut. Belum lama ini, Prabowo menghadiri HUT ke-17 Gerindra pada Sabtu, 15 Februari 2025. Kata-kata yang terhitung kasar menurut Bahasa Jawa itu kembali dilontarkan.

    Prabowo 2025 kabinet gemuk ndasmu

    Kata-kata “ndasmu” baru-baru ini dikeluarkan lagi oleh Prabowo saat HUT ke-17 Gerindra. Pada mulanya, ia menyebut ada orang-orang pintar yang mengkritik kabinet besar di bawah pimpinannya, kabinet itu berisi 48 menteri, 56 wakil menteri, 6 penasihat khusus, 7 utusan khusus, 1 staf khusus, bahkan Menhan dan Menkomdigi juga punya stafsus.

    “Ada orang-orang pintar (ngomong bahwa) ‘kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar’, ndasmu!” ucapnya disambut suara hadirin.

    Ia berargumen bahwa negara Timor Leste yang punya wilayah lebih kecil saja punya 28 anggota kabinet. Oleh karena itu, presiden menganggap wajar jika negara Indonesia yang luasnya hampir sama dengan Eropa memiliki banyak sekali menteri.

    Kata-kata ini ternyata pernah dilontarkan Prabowo saat menjelang Pilpres 2019. Hal itu untuk mengkritik pemerintahan Jokowi yang kerap mengampanyekan pertumbuhan ekonomi 5 persen sebagai sebuah pencapaian.

    Prabowo: “Ada orang-orang pinter (bilang) kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Ndasmu!” pic.twitter.com/tacv83sAjy— Jejak digital. (@ARSIPAJA) February 15, 2025

     Dilansir dari laman National Geographic, kata “ndasmu” adalah umpatan paling kasar dalam Bahasa Jawa. Ndas artinya kepala dan penyebutan itu merupakan yang terkasar, di atas kata “ndas”, ada kata “sirah” (untuk bicara dengan orang tua), lalu mustoko/mastaka (untuk level sastra dan keraton). Sedangkan kata ndas adalah untuk binatang.

    Penggunaan kata-kata ini juga dikecam warganet, salah satunya menyayangkan hal itu keluar dari mulut presiden yang dipilih 58 persen masyarakat Indonesia.

    “Ndasmu, salah satu makian kasar versi orang Jawa. Kata “ndas”, biasanya dipakai utk menyebut kepala hewan, misalnya “ndas kirik”, “ndas pithik.” Jadi orang-orang pinter yg kritik itu adalah…,” kata akun X @ai***

    “Darahku menggelegak baca beritanya. Selain sakit hatian, orang ini juga hobi denial, keras kepala, gak mau lihat kondisi lapangan, dan suka mengolok-olok kritik ahli serta tutup telinga dari protes masyarakat. Sekali lagi, teman-teman, ini tirani. DIA CALON DIKTATOR,” ujar akun lainnya, @bl***

    “Kok bisa malah main perbandingan sama Timor Leste. Dari sini aja sudah terlihat kemampuan rasionalitasnya menurun drastis, belum lagi kalau semisal isi kabinetnya cuma yes men aja,” tulis akun @Wr***

    Prabowo 2023 ndasmu etik

    Kata-kata ini juga dilontarkan Prabowo saat masih menjadi Capres pada Pilpres 2024. Hal itu diungkapkannya dalam acara internal Partai Gerindra yang terungkap dalam video viral. Acara itu digelar setelah debat pertama capres pada 12 Desember 2023.

    “Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? (menirukan ucapan Capres Anies Baswedan) Etik, etik, etik, ndasmu etik! (etik kepalamu!),” katanya.

    Gemoy ❌
    Ndasmu etik ✅ pic.twitter.com/x16YWorFo6— Jejak digital. (@ARSIPAJA) December 16, 2023

    Prabowo menyebut ia mengungkapkan kata-kata itu di Rakornas Gerindra karena itu adalah pembicaraan dalam keluarga atau internal partai. Ia menyatakan hal itu di GOR Soekarno Hatta, Blitar, Jawa Timur, pada Mingu 17 Desember 2023.

    “Itu di antara keluarga kita bicara dan itu kan bicara orang Banyumas biasalah bicara-bicara begitu. Enggak usah dibesar-besarkan,” ucapnya kepada awak media.

    Demikian penjelasan soal Prabowo yang sering menggunakan kata “ndasmu”, sebuah umpatan paling kasar dalam Bahasa Jawa. Hal ini menjadi sorotan karena itu adalah publik menyayangkan seorang presiden menggunakan bahasa paling kasar di ranah publik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Cek Apakah Nama Terdaftar di PIP atau Tidak

    Cara Cek Apakah Nama Terdaftar di PIP atau Tidak

    PIKIRAN RAKYAT – Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif pemerintah untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa hambatan ekonomi.

    Bantuan ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat digunakan untuk keperluan sekolah, seperti membeli buku, seragam, dan perlengkapan belajar lainnya.

    Agar tidak ketinggalan informasi, penting untuk mengetahui apakah nama telah terdaftar sebagai penerima bantuan PIP. Berikut ini adalah cara mudah dan cepat untuk mengecek status penerima PIP 2025.

    Langkah-Langkah Mengecek Penerima PIP 2025

    Pengecekan status penerima PIP dilakukan secara online melalui situs resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Berikut langkah-langkahnya:

    Akses Situs Resmi PIP
    Buka laman resmi PIP di pip.dikdasmen.go.id melalui perangkat ponsel atau komputer. Masukkan Data Siswa
    Isi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan data yang terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Verifikasi Keamanan
    Sistem akan menampilkan pertanyaan matematika sederhana untuk memastikan bahwa pengecekan dilakukan oleh manusia. Masukkan jawaban yang benar. Klik “Cek Penerima PIP”
    Setelah semua data diisi dengan benar, tekan tombol “Cek Penerima PIP”. Hasil Pengecekan
    Jika siswa terdaftar sebagai penerima PIP, sistem akan menampilkan informasi lengkap, termasuk nama penerima, jenjang sekolah, dan status pencairan dana. Jumlah Dana Bantuan PIP 2025

    Besaran dana PIP yang diterima siswa bervariasi tergantung jenjang pendidikan. Berikut rincian nominal bantuannya:

    Siswa SD/SDLB/Paket A

    Rp450.000 per tahun untuk kelas I–V Rp225.000 untuk kelas VI

    Siswa SMP/SMPLB/Paket B

    Rp750.000 per tahun untuk kelas VII dan VIII Rp375.000 untuk kelas IX

    Siswa SMA/SMK/SMALB/Paket C

    Rp1.000.000 per tahun untuk kelas X dan XI Rp500.000 untuk kelas XII

    Bantuan ini diberikan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam satu tahun anggaran dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan siswa.

    Jadwal Pencairan Dana PIP 2025

    Pencairan dana PIP dilakukan secara bertahap sepanjang tahun. Berikut jadwal pencairannya:

    Termin 1 (Februari – April): Untuk siswa yang sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Termin 2 (Mei – September): Disalurkan kepada siswa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan melalui Surat Keputusan (SK) Nominasi. Termin 3 (Oktober – Desember): Pencairan terakhir bagi siswa yang belum menerima dana pada termin sebelumnya.

    Pastikan untuk memeriksa jadwal pencairan agar dana bantuan dapat segera digunakan untuk kebutuhan sekolah.

    Kriteria Penerima Bantuan PIP

    Tidak semua siswa mendapatkan bantuan PIP, karena ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Berikut adalah kategori penerima bantuan PIP:

    Siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Siswa dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin yang memenuhi salah satu kriteria berikut: Berasal dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Anak yatim/piatu/yatim piatu dari panti sosial atau panti asuhan. Korban bencana alam atau musibah. Mengalami gangguan fisik yang mempengaruhi kelangsungan pendidikan. Memiliki lebih dari tiga saudara kandung dalam satu rumah. Siswa drop out yang ingin kembali bersekolah. Peserta didik dari lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

    Jika memenuhi salah satu kriteria di atas, siswa berhak diusulkan untuk menerima bantuan PIP.

    Cara Mendaftar PIP Jika Belum Terdaftar

    Bagi siswa yang belum terdaftar sebagai penerima PIP, berikut langkah-langkah untuk mengajukan bantuan:

    Pastikan Memiliki KIP atau KKS
    Jika tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), gunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) orangtua. Ajukan Permohonan ke Sekolah
    Jika tidak memiliki KKS, orang tua dapat meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa, lalu menyerahkannya ke sekolah. Sekolah Akan Memverifikasi Data
    Sekolah akan memproses pengajuan dan mengusulkan siswa sebagai calon penerima PIP melalui Dapodik. Menunggu Keputusan Kemendikbudristek
    Jika disetujui, nama siswa akan muncul dalam daftar penerima PIP pada periode pencairan berikutnya.

    PIP merupakan program penting yang membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat terus bersekolah. Untuk memastikan apakah sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, lakukan pengecekan secara online melalui situs resmi Kemendikbudristek. Jika belum terdaftar, ajukan permohonan melalui sekolah dengan dokumen pendukung yang sesuai.

    Dengan memahami proses ini, siswa yang memenuhi syarat bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya, sehingga pendidikan tidak terhambat karena kendala ekonomi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Gas Efisiensi Anggaran Sampai Rp750 Triliun, Rp390 Triliunnya ‘Terpaksa’ Dipakai MBG

    Prabowo Gas Efisiensi Anggaran Sampai Rp750 Triliun, Rp390 Triliunnya ‘Terpaksa’ Dipakai MBG

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan alias efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan dilakukan hingga Rp750 triliun. Namun, langkah itu akan dilakukan dalam beberapa tahapan.

    Dia menyampaikan, penghematan anggaran untuk seluruh Kementerian/Lembaga dilakukan dalam tiga tahap. Penghematan penggunaan anggaran ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

    “Penghematan putaran pertama mencapai Rp300 triliun, sementara putaran kedua Rp308 triliun. Jadi, totalnya kita punya anggaran Rp750 triliun,” kata Prabowo Subianto dalam pidato perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Sabtu 15 Februari 2025.

    Skema Efisiensi Anggaran

    Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa skema efisiensi anggaran untuk tahap kedua adalah dengan melakukan penyisiran anggaran Kementerian/Lembaga yang kurang efisien dengan target Rp308 triliun.

    Akan tetapi, sebanyak Rp58 triliun dikembalikan ke beberapa instansi. Sehingga, efisiensi anggaran berjumlah Rp250 triliun.

    Sementara itu, untuk efisiensi tahap ketiga akan dilakukan melalui BUMN dengan target dividen Rp300 triliun. Namun, pada tahap ketiga ini, sebanyak Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN, sementara sisanya sebanyak Rp200 triliun diperuntukkan bagi negara.

    Sebagian untuk MBG

    Dari efisiensi anggaran ini, terdapat 24 miliar dolar AS atau setara Rp390,24 triliun yang digunakan untuk alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut, ditegaskan Kepala Negara, untuk memberikan pemerataan MBG ke seluruh anak-anak Indonesia.

    “Sebanyak 24 (miliar USD) terpaksa saya pakai untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” tutur Prabowo Subianto.

    Anggaran MBG Ditambah

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal akan mengabulkan permintaan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun.

    Sri Mulyani berharap Program Makan Bergizi Gratis menimbulkan efek berganda bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten pada Kamis, 30 Januari 2025.

    “Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 triliun ditambahkan Rp100 triliun, bukan naik ke Rp100 triliun tapi jadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

    Menurutnya, pemerintah melakukan efisiensi anggaran guna mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Tujuannya memastikan manfaat APBN dirasakan langsung masyarakat.

    Pos belanja yang tak berdampak langsung ke masyarakat diminta untuk dipangkas. Program dan proyek yang bersentuhan langsung akan diprioritaskan, termasuk MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” lanjutnya.

    Sri Mulyani mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Mengurus Sertitifkat Tanah Elektronik, Lebih Aman dan Sulit Dipalsukan

    Cara Mengurus Sertitifkat Tanah Elektronik, Lebih Aman dan Sulit Dipalsukan

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) mulai menerapkan Sertifikat Tanah Elektronik (STE) untuk menggantikan sistem sertifikat tanah fisik sejak 2021.

    Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Keunggulan utama dari sertifikat tanah elektronik adalah keamanannya yang lebih tinggi, lebih efisien dalam proses pengurusan, serta minim risiko kerusakan akibat bencana alam.

    Keunggulan Sertifikat Tanah Elektronik

    Sertifikat tanah elektronik memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sertifikat fisik, antara lain:

    Keamanan Tinggi
    Sertifikat ini menggunakan sistem elektronik yang mempersulit pemalsuan atau manipulasi dokumen. Efisiensi dan Kemudahan Akses
    Pemilik tanah dapat mengakses dokumen kapan saja melalui sistem elektronik yang tersedia. Terhindar dari Kerusakan Fisik
    Tidak rentan terhadap risiko bencana alam seperti kebakaran atau banjir yang dapat merusak dokumen fisik. Proses Administrasi yang Lebih Cepat
    Digitalisasi memungkinkan birokrasi menjadi lebih ringkas dan transparan. Proses Pengurusan Sertifikat Tanah Elektronik

    Bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah elektronik, ada dua kategori layanan yang tersedia, yaitu pendaftaran tanah baru dan penggantian sertifikat tanah fisik menjadi elektronik.

    Pendaftaran Sertifikat Tanah Elektronik untuk Tanah Baru

    Untuk tanah yang belum terdaftar, sertifikat elektronik dapat diperoleh melalui tahapan berikut:

    Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik Dokumen seperti gambar ukur, peta bidang tanah, surat ukur, atau dokumen lain yang relevan harus dikumpulkan dalam bentuk elektronik. Data yang dikumpulkan akan dipetakan dalam sistem elektronik Kementerian ATR/BPN. Proses ini dilakukan untuk memastikan keabsahan kepemilikan tanah melalui bukti tertulis atau keterangan dari saksi. Semua data yuridis yang dikumpulkan akan dikonversi menjadi dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik pejabat berwenang. Penerbitan dan Penyimpanan Sertifikat Elektronik Sertifikat tanah elektronik akan diterbitkan dalam bentuk dokumen digital. Pemegang hak diberikan akun akses untuk mengelola sertifikat melalui aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN, yaitu Sentuh Tanahku. Selain akses digital, pemilik tanah tetap akan menerima salinan resmi sertifikat elektronik yang dicetak dengan spesifikasi keamanan tertentu.

    Penggantian Sertifikat Tanah Fisik ke Elektronik

    Pemilik sertifikat tanah fisik yang ingin beralih ke sistem elektronik dapat melakukan proses penggantian dengan langkah-langkah berikut:

    Sertifikat tanah fisik asli. Formulir permohonan penggantian sertifikat. Fotokopi identitas pemilik (KTP dan KK). Surat kuasa jika diwakilkan. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum (jika tanah dimiliki oleh badan hukum). Kantor pertanahan akan memeriksa kesesuaian data antara sertifikat fisik dengan data elektronik dalam sistem. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka dilakukan validasi ulang melalui verifikasi pemegang hak, data fisik, dan data yuridis. Penerbitan Sertifikat Elektronik Jika data telah terverifikasi, sertifikat tanah elektronik diterbitkan dan tersimpan dalam sistem elektronik. Pemilik tanah diberikan akses untuk mengunduh atau mencetak salinan resmi sertifikat. Sertifikat tanah fisik lama akan ditarik dan disimpan sebagai arsip di kantor pertanahan. Keamanan dan Keaslian Sertifikat Tanah Elektronik

    Salah satu keunggulan utama dari sertifikat tanah elektronik adalah keamanannya yang lebih tinggi dibandingkan sertifikat fisik. Sertifikat ini dilindungi oleh tanda tangan elektronik yang hanya bisa diverifikasi melalui sistem resmi Kementerian ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, pemilik dapat melakukan pemindaian QR Code yang tertera pada sertifikat menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku.

    Kabid Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri, Jumalianto, menyatakan bahwa sertifikat tanah elektronik tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa dimanipulasi. Keamanan ini didukung oleh sistem digital yang hanya bisa diakses oleh pemilik sah melalui akun pertanahan yang terdaftar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dewi Soekarno #KaburAjaDulu, Lepas Status WNI Demi Bisa Nyaleg di Jepang dari Partai Hewan

    Dewi Soekarno #KaburAjaDulu, Lepas Status WNI Demi Bisa Nyaleg di Jepang dari Partai Hewan

    PIKIRAN RAKYAT – Istri Presiden Soekarno, Dewi Soekarno yang kini berusia 85 tahun, kembali menjadi sorotan.  Setelah lebih dari enam dekade menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), ia kini memilih melepas statusnya dan kembali menjadi warga negara Jepang.

    Langkah ini bukan tanpa alasan, dia berencana mencalonkan diri sebagai anggota parlemen di Jepang melalui Partai Heiwa 12, partai yang berfokus pada kesejahteraan hewan.

    Dewi Soekarno: Kembali ke Jepang untuk Politik

    Dalam konferensi pers di Tokyo, Dewi Soekarno mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk kembali menjadi warga Jepang.

    “Saya sekarang mengajukan naturalisasi untuk kembali menjadi warga negara Jepang, dan saya berencana mencalonkan diri dalam pemilu setelah proses ini selesai,” ujarnya.

    Dewi Soekarno memperoleh status WNI pada tahun 1962 setelah menikah dengan Soekarno. Namun, status tersebut membuatnya kehilangan hak pilih di Jepang, negara tempat dia menetap selama bertahun-tahun.

    Kini, dengan kembali menjadi warga Jepang, dia ingin berpartisipasi aktif dalam politik dan memperjuangkan isu yang dekat di hatinya, yaitu perlindungan hewan.

    Partai Heiwa 12: Suara untuk Hewan dan Pecinta Binatang

    Dewi Soekarno mencalonkan diri melalui Partai Heiwa 12, sebuah partai baru yang ia dirikan bersama Hiroshi Horiike, seorang pengusaha berusia 65 tahun. Partai ini memiliki fokus unik dalam politik Jepang, yaitu memperjuangkan hak dan kesejahteraan hewan, khususnya anjing dan kucing.

    “Saya ingin menciptakan lingkungan di mana manusia dan hewan bisa hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera,” ucapnya.

    Partai Heiwa 12 memiliki ambisi besar untuk menjadi kekuatan politik baru di Jepang. Mereka menargetkan para pecinta hewan sebagai basis pemilih utama dan yakin dapat memperoleh kursi di parlemen dengan dukungan masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan hewan.

    Strategi Kampanye dan Target Politik

    Shinnosuke Fujikawa, perencana strategi pemilu Partai Heiwa 12, mengungkapkan optimisme partainya dalam menghadapi pemilu mendatang.

    “Saya berharap ini menjadi badai politik menjelang pemilu. Target awal kami adalah memperoleh minimal dua kursi, tetapi lebih diharapkan bisa meraih lima kursi,” tuturnya.

    Dewi Soekarno sendiri yakin akan mendapatkan dukungan besar dari masyarakat Jepang, khususnya para pecinta anjing dan kucing.

    “Saya yakin bisa menarik 200 juta suara dan mengamankan dua kursi. Jika tidak, ‘dewa pemilu’ akan kehilangan statusnya,” katanya.

    Pada saat ini, Partai Heiwa 12 telah memastikan setidaknya tiga kandidat yang akan maju dalam pemilu, termasuk Dewi Soekarno. Partai ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai selebriti dan aktivis kesejahteraan hewan, yang memperkuat posisinya di arena politik Jepang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 7 Dokumen Tanah Tak Berlaku 2026, Diganti Sertifikat Tanah Gratis PTSL

    Cara Cetak Sertifikat Tanah Mandiri 2025, Ini Daftar Lokasi Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan inovasi baru dalam pencetakan sertifikat tanah elektronik dengan mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik.

    Mesin ini tersedia di 83 kantor pertanahan di Indonesia dan memungkinkan pencetakan sertifikat tanah secara mandiri, cepat, dan efisien tanpa perlu antre panjang.

    Langkah-Langkah Mencetak Sertifikat Tanah Elektronik

    Agar dapat mencetak sertifikat tanah elektronik menggunakan mesin anjungan, beberapa langkah berikut harus diikuti:

    Menerima Pemberitahuan
    Setelah sertifikat tanah elektronik selesai diproses, pemberitahuan akan dikirimkan melalui WhatsApp. Mengunjungi Kantor Pertanahan
    Datangi kantor pertanahan yang telah dilengkapi mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik. Memasukkan Barcode
    Masukkan barcode yang telah diterima melalui WhatsApp ke dalam mesin anjungan. Memindai KTP
    Lakukan pemindaian KTP untuk verifikasi identitas. Mencetak Sertifikat Elektronik
    Setelah proses verifikasi selesai, sertifikat elektronik akan langsung tercetak dalam hitungan detik. Fitur Keamanan dan Keunggulan Mesin

    Mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik tidak hanya berfungsi untuk mencetak sertifikat tetapi juga memiliki beberapa fitur unggulan, di antaranya:

    Verifikasi Data melalui Aplikasi Sentuh Tanahku Dilengkapi dengan Sistem Keamanan Canggih untuk melindungi data dari potensi penyalahgunaan Desain Kokoh dan Tahan Lama, memastikan mesin dapat digunakan dalam jangka waktu lama dengan performa optimal Proses Cepat dan Mudah, sehingga menghemat waktu tanpa perlu antre panjang Lokasi Kantor Pertanahan yang Memiliki Mesin Anjungan

    Saat ini, mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik tersedia di 83 kantor pertanahan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi:

    Sumatera: Medan, Pekanbaru, Palembang, Banda Aceh, Jambi Jawa: Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta Kalimantan: Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin Sulawesi: Makassar, Manado, Gorontalo Bali & Nusa Tenggara: Denpasar, Mataram, Kupang Papua & Maluku: Jayapura, Ambon, Sorong

    Mesin anjungan ini akan terus diperluas ke lebih banyak kantor pertanahan di seluruh Indonesia agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

    Manfaat Sertifikat Tanah Elektronik

    Sertifikat tanah elektronik memberikan berbagai keuntungan bagi pemilik tanah, antara lain:

    Keamanan Lebih Baik: Risiko kehilangan atau pemalsuan sertifikat berkurang secara signifikan. Kemudahan Akses: Dokumen dapat diakses kapan saja secara digital. Efisiensi Waktu dan Biaya: Tidak perlu mengurus pencetakan manual di kantor pertanahan.

    Dengan hadirnya mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik, pencetakan sertifikat tanah menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Inovasi ini merupakan langkah maju dalam digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia.

    Masyarakat dapat mengakses layanan ini tanpa perlu antre panjang, cukup dengan beberapa langkah sederhana. Ke depannya, lebih banyak kantor pertanahan akan dilengkapi dengan mesin ini guna mendukung transformasi digital di sektor pertanahan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 10 Rencana Kebijakan BKN untuk Efisiensi Anggaran, Kapan Jadwal WFO 3 Hari untuk PNS Dimulai?

    10 Rencana Kebijakan BKN untuk Efisiensi Anggaran, Kapan Jadwal WFO 3 Hari untuk PNS Dimulai?

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar mengenai perubahan jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tiga hari di kantor atau WFO dan sisanya Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja, telah menjadi perbincangan hangat. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memberikan fleksibilitas kerja di era digital.

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudah Arifin, mengonfirmasi bahwa aturan baru ini akan resmi diterapkan pada tahun 2025. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan efisien.

    Dengan sistem kerja yang fleksibel, diharapkan pelayanan publik tetap optimal berkat dukungan digitalisasi. Zudah juga mengajak seluruh PNS di Indonesia untuk menyambut perubahan ini secara positif dan melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas kerja.

    Meskipun sistem kerja berubah, Zudah menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun. Kebijakan ini justru diharapkan dapat mendorong PNS menjadi lebih adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pekerjaan di era modern.

    Berlaku Sementara Hanya untuk BKN

    Saat ini, kebijakan baru ini masih berlaku untuk PNS di bawah naungan BKN. Penerapannya juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi anggaran, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menindaklanjuti instruksi presiden tersebut, BKN telah menyiapkan 10 rencana kebijakan strategis sebagai langkah konkret untuk melaksanakan arahan tersebut. Berikut adalah 10 kebijakan utama yang dirancang oleh BKN:

    Peniadaan kebijakan jam kerja fleksibel. Penerapan skema kerja efisien, yaitu WFA selama dua hari dan bekerja di kantor selama tiga hari setiap minggunya. Pengawasan kinerja harian pegawai dengan sistem pelaporan yang jelas dan terukur. Pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Maksimalkan koordinasi melalui platform daring. Optimalisasi penghematan energi, termasuk penggunaan listrik di kantor. Penyesuaian pakaian kerja dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan. Penerapan penggunaan anggaran secara tepat guna dan efektif. Penguatan kerja sama dengan pihak ketiga tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik. Mendorong Kantor Regional untuk menyelesaikan urusan konsultasi kepegawaian secara tuntas di wilayah masing-masing. Kapan Penerapannya?

    Seperti diungkapkan sebelumnya, kebijakan tersebut baru akan mulai berlaku untuk PNS di wilayah kerja BKN. Rencananya, WFO 3 hari itu akan dimulai bulan Februari ini.

    Sementara itu, belum ada informasi tentang tanggal tepatnya atau pun kapan kebijakan tersebut akan mulai diterapkan di seluruh lembaga pemerintahan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News