Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin menyaksikan fenomena hakim Tanah Air, yang menurut dia memiliki kualitas hidup rendah. Prabowo menjanjikan bonus dan tunjangan baru bagi para hakim.

    Hal itu diucapkannya dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Prabowo mengatakan, beban kerja para hakim saat ini sangat berat sebab rakyat bergantung kepada putusan-putusan mereka. Namun, hak kualitas hidup berbanding terbalik dengan kewajiban hakim-hakim dalam negeri.

    “Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim,” ujar Prabowo.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo mengeklaim telah beberapa kali mengajukan usulan pengadaan bonus atau tunjangan, demi memenuhi hajat hidup layak para hakim.

    “Itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan Pak sebenarnya begini sebenarnya begitu, tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar dia.

    Terutama, karena Prabowo mengaku mendapatkan laporan banyak hakim yang tidak punya rumah dinas.

    Prabowo lantas guyon, ia sedang Menteri Keuangan (Menkeu) supaya bisa segera menambah tunjangan yang dimaksud.

    “Banyak hakim kita masih kos (indekos), ini tidak boleh terjadi,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Menteri keuangan enggak di sini,” ujar dia lagi.

    Pengawas Hakim Kena Efisiensi

    Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto terancam berdampak pada kinerja dari lembaga yang mengawasi hakim. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial atau yang disingkat KY.

    Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan efisiensi tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hanya ada 16 lembaga yang anggarannya tidak dikurangi yakni BPK, MA, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, BPKP, Bendahara Umum Negara, MPR, DPR, PPATK, BIN, MK, KPK, Badan Gizi Nasional, Kemekopolkam, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    Komisi Yudisial terancam terganggu karena efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo. Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dari lembaga yang dibuat pada 13 Agustus 2004 tersebut berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2024.

    “Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” kata anggota KY, Siti Nurdjanah, kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.

    Penegakan KEPPH adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedoman pengawasan para hakim. Komisi Yudisial tak sendirian, Mahkamah Agung ikut menjadikannya pedoman mengawasi hakimnya.

    “Sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam beberapa pembahasan, maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-excercise kembali sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jelang Ramadhan, Mentan Akan Segel dan Cabut Izin Usaha Pengusaha yang Ngeyel Jual Pangan di Atas HET

    Jelang Ramadhan, Mentan Akan Segel dan Cabut Izin Usaha Pengusaha yang Ngeyel Jual Pangan di Atas HET

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa jika ada pengusaha yang melakukan penjualan pangan pokok di atas ketetapan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah, katanya, maka akan segera dilakukan penyegelan izin usaha.

    Andi Amran menyampaikan, jika ditemukan pengusaha yang menjual pangan pokok di atas HET, maka nantinya akan ditindak langsung oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    Hal itu disampaikan Mentan Andi Amran dalam jumpa pers setelah melakukan Rapat Koordinasi Terbatas Ketersediaan Bahan Pangan Pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025 di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

    “Tidak boleh, pesannya, ini pesan penting, tidak boleh ada harga di atas HET. Kalau ada yang melakukan, Satgas Pangan bertindak, dan yang terjadi baru-baru ini adalah segel. Tokonya disegel,” ujar Andi Amaran, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Rabu, 19 Februari 2025.

    Oleh sebab itu, Andi Amran dengan tegas memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha supaya mematuhi dan menjalankan penjualan bahan pokok sesuai HET.

    Dia juga mempertegas bahwa pihak pemerintah tidak main-main soal aturan tersebut, perusahaan yang melanggar nantinya akan disegel dan kemudian dibekukan izin usahanya.

    Lanjutnya, tindakan tegas tersebut dilakukan supaya masyarakat merasa tenang, terutama dalam menjalankan ibadah puasa lantaran tidak terganggu dengan harga bahan pokok yang sering kali mengalami kenaikan di saat bulan Ramadhan dan Lebaran.

    “Jangan sampai semua komoditas bahan pokok ini melebihi HET yang telah ditentukan. Karena itu tolong dari Kasatgas Pangan, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) agar HET dan operasi pasar ini dikawal dengan baik sebab ini adalah perintah panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

    Seperti yang sudah diketahui, bahwa pihak pemerintah telah menetapkan HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter, sedangkan angka realisasinya Rp17.500 atau melebih HET.

    Andi Amaran kemudian berharap dengan angka sebesar itu nantinya dapat diturunkan lagi guna memenuhi harapan masyarakat Indonesia dalam penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

    Mentan pun sekali lagi mempertegas kepada para pengusaha supaya tidak bermain-main di wilayah HET. Hal itu, katanya, karena pengawasan dari Satgas Pangan sangat ketat dan tindakan yang diberikan juga sangat berat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengamat Nilai MBG Harus Jadi Investasi Emas, Prabowo Ingatkan SPPI Dukung Programnya dengan Tepat

    Pengamat Nilai MBG Harus Jadi Investasi Emas, Prabowo Ingatkan SPPI Dukung Programnya dengan Tepat

    PIKIRAN RAKYAT – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Fitria Muslih mengatakan bahwa program Makan Siang Gratis (MBG) yang sudah dimulai sejak awal Januari 2025 ini seharusnya dijadikan sebagai investasi masa depan untuk mencapai Indonesia Emas.

    “Seharusnya, pemerintah jika ingin memposisikan MBG ini sebagai prioritas, harus dilihat sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas, bukan sekadar menempatkan MBG sebagai janji politik,” ujar Fitria melalui konferensi video daring pada Selasa, 18 Februari 2025, di Jakarta.

    Fitria meminta pemerintah untuk tidak hanya sekadar menjalankan program MBG sebagai janji politik, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan.

    Dengan dana yang tidak sedikit, Fitria mengimbau pemerintah untuk mempersiapkan program ini dengan matang demi mencapai tujuan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah indikator capaian dari program ini.

    “Program itu harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, Tidak hanya sekadar menghabiskan (dana), kemudian tidak jelas output-nya, indikator capaiannya seperti apa dan sebagainya,” tuturnya.

    Sebelumnya, pada World Governments Summit 2025 yang digelar Jumat, 14 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan pidatonya melalui video daring. Pada kesempatan ini, ia membahas tujuan program MBG yang ia inisiasikan.

    Prabowo mengungkapkan bahwa MBG memang tergolong ke dalam program Indonesia Emas 2045. Ia menilai program ini sebagai investasi yang signifikan untuk bangsa Indonesia di masa depan.

    “Menyediakan makanan bergizi setiap hari mungkin tampak sederhana, tetapi ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330 ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang ramai, hal itu menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita,” ujar Prabowo.

    Adapun berkaitan dengan keberlanjutan program MBG, Prabowo mengadakan pertemuan secara daring dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada hari ini, Rabu 19 Februari 2025.

    Prabowo memastikan pelaksanaan dan pendistribusian program MBG berjalan dengan lancar di berbagai daerah di Indonesia. Ia berdialog dengan perwakilan-perwakilan dari berbagai daerah, termasuk Adhian Mahri dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara.

    “Untuk sampai dengan saat ini Bapak, semuanya keadaan lancar Bapak, terkendali Bapak. Dan harapan kita semua anak-anak di Asahan Bapak, untuk percepatan semua dapat menerima manfaat seperti itu Bapak,” lapor Adhian.

    Selain Adhian, perwakilan dari Kalimantan Barat, Irman turut melaporkan pelaksanaan program MBG di daerahnya. Ia menyampaikan bahwa kebersihan dalam mengimplementasikan program ini perlu ditingkatkan lagi di daerah tempat tinggalnya.

    Menanggapi hal ini, Prabowo meminta SPPI untuk meningkatkan kinerjanya demi memastikan keberhasilan program MBG dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Hal ini guna mencapai generasi emas di masa yang akan datang.

    “Saya titip benar-benar, jaga pelaksanaan yang baik. Setiap peser, setiap sen, setiap rupiah harus saudara jaga. Ini adalah untuk makanan anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil, ini untuk masa depan Indonesia,” tegas Prabowo.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harta Kekayaan Brian Yuliarto Mendikti Baru, Punya Tanah di 4 Daerah dan tanpa Hutang

    Harta Kekayaan Brian Yuliarto Mendikti Baru, Punya Tanah di 4 Daerah dan tanpa Hutang

    PIKIRAN RAKYAT – Brian Yuliarto kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Kira-kira berapa total rincian harta kekayaan yang dia miliki?

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK, Brian Yuliarto memiliki total kekayaan sebesar Rp18.640.600.000.

    Laporan kekayaan terakhir yang dia ajukan adalah pada 29 Maret 2024 untuk periode 2023, saat dia menjabat sebagai dekan di ITB. Berikut selengkapnya:

    Rincian Harta Kekayaan Brian Yuliarto

    Data Pribadi

    Nama: Brian Yuliarto Jabatan: Dekan

    Data Harta

    A. TANAH DAN BANGUNAN: Rp18.075.000.000

    1. Tanah dan Bangunan 126 m²/150 m² di Kota Bandung, Hibah Tanpa Akta: Rp1.850.000.000

    2. Tanah dan Bangunan 338 m²/338 m² di Kota Bandung, Hibah Tanpa Akta: Rp2.250.000.000

    3. Tanah dan Bangunan 153 m²/110 m² di Kota Bandung, Hasil Sendiri: Rp1.450.000.000

    4. Tanah 70 m² di Kota Bandung, Hasil Sendiri: Rp190.000.000

    5. Tanah dan Bangunan 647 m²/217 m² di Kota Bandung, Hibah Tanpa Akta: Rp7.750.000.000

    6. Tanah dan Bangunan 420 m²/110 m² di Kota Bekasi, Hibah Tanpa Akta: Rp3.500.000.000

    7. Tanah 3.560 m² di Kota Karawang, Hasil Sendiri: Rp260.000.000

    8. Tanah dan Bangunan 450 m²/200 m² di Kota Kendal, Hasil Sendiri: Rp825.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN: Rp170.000.000

    1. Mobil Honda CR-V 1.5 TC CVT CKD Tahun 2018, Hasil Sendiri: Rp170.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp235.600.000

    D. SURAT BERHARGA: –

    E. KAS DAN SETARA KAS: Rp160.000.000

    F. HARTA LAINNYA: –

    Dengan demikian, Sub Total senilai: Rp18.640.600.000. Brian tercatat tak memiliki hutang sehingga total kekayaanya di angka yang sama, yakni Rp18.6 miliar. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 3 Bank Raksasa yang Dikelola Danantara, Benarkah Uang Nasabah Terancam?

    3 Bank Raksasa yang Dikelola Danantara, Benarkah Uang Nasabah Terancam?

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) rencananya akan mengelola beberapa bank BUMN raksasa di Indonesia, yang memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Benarkah uang nasabah akan terancam keamanannya?

    Setelah disahkan pada 24 Februari 2025 mendatang, ada total tiga bank yang akan menjadi bagian dari tujuh perusahaan BUMN besar yang dikelola Danantara.

    Ketiganya memiliki karakteristik, fokus, dan cakupan layanan yang berbeda, namun semuanya punya kontribusi signifikan bagi perekonomian negara. Berikut selengkapnya penjelasan tiga bank yang akan dipegang BPI Danantara:

    Bank Mandiri

    Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri menawarkan beragam layanan keuangan. Pada akhir tahun 2022, Bank Mandiri memiliki 138 cabang dan 13.027 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia, serta beberapa kantor di luar negeri, seperti di Singapura, Hong Kong, dan Kepulauan Cayman.

    Bank ini memiliki aset besar dan jaringan luas, memungkinkan mereka untuk melayani berbagai segmen pasar, dari individu hingga korporasi.

    Fokus utama Bank Mandiri mencakup layanan seperti kredit, tabungan, investasi, serta perbankan digital. Bank Mandiri juga aktif dalam berbagai program pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

    Sebagai bank milik negara, Bank Mandiri memegang peran strategis dalam mendukung ekonomi Indonesia dan terus berinovasi untuk meningkatkan layanan dan kualitas produknya.

    Bank Rakyat Indonesia (BRI)

    BRI telah lama menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia, dengan 449 cabang dan 13.863 ATM di seluruh Indonesia pada akhir 2022. Bank ini juga memiliki kantor internasional di Singapura, Hong Kong, dan New York.

    BRI terkenal dengan fokus pada sektor mikro dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mendukung banyak UMKM di Indonesia.

    Bank ini memiliki berbagai produk keuangan yang melayani berbagai lapisan masyarakat, dengan jangkauan layanan yang sangat luas, bahkan hingga daerah terpencil.

    BRI berperan besar dalam pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi Indonesia, serta terus berinovasi untuk memperluas layanannya dan meningkatkan kualitas produk.

    Bank Negara Indonesia (BNI)

    Sebagai bank besar di Indonesia, BNI memiliki jaringan yang luas, dengan 195 cabang dan 16.125 ATM di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2022. BNI juga memiliki kantor di beberapa negara, termasuk Singapura, Hong Kong, dan New York.

    Bank ini dikenal dengan spesialisasi dalam layanan korporasi dan internasional, serta berbagai produk dan layanan keuangan lainnya.

    Jaringan internasional BNI memungkinkan bank ini untuk melayani klien di berbagai negara. BNI memainkan peran penting dalam sektor perdagangan internasional dan terus berinovasi untuk meningkatkan layanannya serta memperluas jangkauan.

    Dengan kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, BNI terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

    Apakah Uang Nasabah Dapat Terancam?

    Narasi terancamnya uang nasabah muncul usai ada isu BPI Danantara kebal audit KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, jika ada kerugian investasi yang melibatkan uang nasabah, Danantara tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban.

    Isu tersebut muncul usai adanya amandemen terhadap Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN. Dokumennya tertuang dalam draf paripurna per 4 Februari 2025. Di dalamnya termaktub bahwa BPK diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap BPI Danantara.

    Namun, persoalannya terletak pada peraturan baru yang menyertai, yakni, kewenangan BPK tersebut dikurangi dalam memeriksa laporan keuangan BUMN.

    Pengurangan kewenangan tercantum dalam Pasal 71 ayat 1, yang menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan tahunan perusahaan harus dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

    Sebelumnya, berdasarkan UU yang berlaku, khususnya Pasal 71 ayat 1, laporan keuangan perusahaan seharusnya diperiksa oleh auditor eksternal yang dipilih melalui RUPS, termasuk BPK.

    Selama ini, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan, laporan kinerja, dan menyusun audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk BUMN.

    Namun, dalam peraturan baru, BPK hanya diberi hak untuk melakukan PDTT, yang pelaksanaannya harus berdasarkan permintaan DPR. PDTT merupakan pemeriksaan yang dilakukan di luar pemeriksaan keuangan rutin.

    “Pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN,” demikian tercantum dalam draf RUU BUMN versi 4 Februari 2025, yang dikutip pada Kamis, 13 Februari 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Luhut Minta Prabowo Audit Coretax, Cari Tahu Kekurangan Sistem Pengembangan DJP

    Luhut Minta Prabowo Audit Coretax, Cari Tahu Kekurangan Sistem Pengembangan DJP

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto lakukan audit terhadap sistem Coretax yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, sistem inti perpajakan ini sudah bertahun-tahun dikembangkan, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

    Dalam salah satu acara yang digelar di Jakarta, Luhut menegaskan bahwa audit diperlukan untuk meninjau kekurangan dalam sistem Coretax. Ia juga menyoroti bahwa sistem tersebut kini kembali menggunakan sistem lama karena berbagai permasalahan teknis yang belum terselesaikan.

    “Ini perlu dilihat. Makanya, Presiden lakukan audit saja, kan boleh lihat di mana kurang lebihnya. Apalagi sekarang Coretax dikembalikan lagi pada sistem yang lama,” tuturnya menjelaskan, mengutip Antara.

    Tingkat Rasio Pajak Masih Rendah

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan menilai rasio pajak di Indonesia masih rendah selain menyinggung permasalahan sistem perpajakan.

    Selain permasalahan sistem perpajakan, Luhut juga menyinggung rendahnya rasio pajak di Indonesia yang masih berada di angka 10 persen. Ia menekankan bahwa kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat ditemukan solusi yang tepat.

    “Kita harus mencari tahu mengapa tax ratio kita tetap stagnan di angka 10 persen. Jika dilakukan audit menyeluruh, kita bisa mengetahui akar permasalahannya dan mencari solusinya dengan lebih efektif,” kata Luhut.

    DJP dan DPR Sepakati Sistem Paralel

    Seiring dengan kendala yang masih dihadapi, DJP bersama DPR telah sepakat untuk menjalankan sistem Coretax secara paralel dengan sistem perpajakan lama. Langkah ini bertujuan untuk menghindari gangguan terhadap penerimaan pajak negara.

    Skenario yang disiapkan mencakup beberapa fitur layanan yang sudah berjalan, seperti pelaporan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2025 melalui e-Filing di laman resmi pajak.go.id. Selain itu, aplikasi e-Faktur Desktop tetap digunakan oleh wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan sistem Coretax masih dalam tahap penyempurnaan. Oleh karena itu, implementasinya harus diantisipasi dengan baik agar tidak mengganggu target penerimaan pajak.

    Sebagai bagian dari upaya perbaikan, DJP diberikan kesempatan untuk menyempurnakan sistem Coretax hingga akhir masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). “Kami mendukung DJP untuk terus melakukan perbaikan sehingga sistem ini dapat berjalan optimal tanpa menghambat penerimaan negara,” ungkap Misbakhun.

    Dengan adanya audit dan evaluasi mendalam, diharapkan sistem Coretax tidak lagi banyak dikeluhkan masyarakat karena acap kali eror serta dapat mendukung peningkatan rasio pajak Indonesia di masa mendatang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia

    Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Koalisi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan permanen. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria.

    Ia mengatakan bahwa koalisi bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu, dibentuk demi memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia.

    Hal ini dikatakan Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

    “Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria.

    Ia melanjutkan, komitmen ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai KIM hingga KIM Plus di era Pilkada 2024.

    “Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai.

    Tepatnya saat keterangan pers selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.

    Sekilas tentang KIM Plus

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, yakni siantaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dilantik Presiden Besok, Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 Bagikan Kesan

    Dilantik Presiden Besok, Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 Bagikan Kesan

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 membagikan kesan menjelang pelantikan. Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan menilai pelantikan kepala daerah terpilih periode kali ini merupakan sejarah karena yang melantik adalah presiden.

    Kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025.

    “Menurut saya ini sebuah sejarah baru dalam pelaksanaan tata negara di indonesia. Biasanya memang kita sesuai dengan peraturan yang ada, presiden sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi diberi kewenangan juga untuk tidak hanya melantik gubernur, tetapi juga bupati dan walikota. Sekarang yang diterapkan adalah peraturan yang satu itu,” kata Farhan saat ditemui usai mengikuti Gladi Bersih di Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Sebelum pelantikan besok, ratusan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dikumpulkan di Monas untuk mengikuti agenda gladi yang digelar selama dua hari pada 18-19 Februari. Adapun proses pelantikan kepala daerah akan digelar di Istana Kepresidenan.

    Sementara itu, Bupati terpilih Indramayu Lucky Hakim membeberkan kemungkinan Prabowo Subianto akan menyalami seluruh kepala daerah usai pelantikan. Hal itu dikatakan Lucky ketika mengikuti gladi bersih di Istana, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Dalam kesempatan itu, terang Lucky, simulasi dilakukan untuk bersalaman dengan Presiden bersama seluruh kepala daerah. Namun demikian, kepastian mengenai hal itu Presiden yang akan menentukannya.

    “Tadi disimulasikan apakah memungkinkan untuk bersalaman dengan Presiden, semuanya begitu jadi tadi sempat disimulasikan. Nanti mungkin beliau pak presiden akan menentukan apakah akan salaman atau tidak,” ujarnya.

    Lucky juga membagikan kesan pertama kali pelantikan kepala daerah akan dilakukan oleh Presiden secara serentak. Bahkan termasuk kepala daerah di tingkat Bupati/walikota, bersamaan dengan para gubernur terpilih.

    “Ini excited, saya dulu pernah dilantik oleh Pak Ridwan Kamil, nah ini akan dilantik oleh presiden. Ini sejarah nih, bahkan di Indonesia baru pernah, bupati tingkat dua dilantik oleh presiden dan serentak,” katanya.

    Agenda setelah pelantikan para kepala daerah terpilih direncanakan akan mengikuti retreat yang berlangsung selama 7 hari di akademi militer (Akmil), Magelang.

    Sebanyak 481 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, dijadwalkan mengikuti retreat yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nakes Protes Kepemimpinan di RSUD Junjung Besaoh Bangka Selatan, Minta Bupati Bertindak

    Nakes Protes Kepemimpinan di RSUD Junjung Besaoh Bangka Selatan, Minta Bupati Bertindak

    PIKIRAN RAKYAT – Kantor Bupati Bangka Selatan didatangi ratusan tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Junjung Besaoh, Kabupaten Bangka Selatan.

    Kedatangan ratusan nakes ke Kantor Bupati tersebut bukan tanpa alasan. Para nakes tersebut melakukan protes terkait dengan kepemimpinan di tempat mereka bekerja.

    Para nakes memprotes kepemimpinan Direktur RSUD Junjung Besaoh serta pejabat eselonnya. Pasalnya, kepemimpinan di rumah sakit tersebut dianggap sudah tidak lagi kondusif yang mengganggu manajemen rumah sakit.

    Mengenai aksi protes ini, Koordinator aksi, Marsa Saputra mengatakan protes yang dilayangkan merupakan bentuk mosi tidak percaya. Dia menyebut kepemimpinan saat ini tidak berpihak untuk kesejahteraan para nakes.

    “Sudah dua kali kami melakukan aksi protes. Pertama di RSUD, dan hari ini kami datang langsung ke Kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutan. Kami berharap ada solusi segera dari pemerintah daerah,” ujar Marsa kepada wartawan, Selasa, 18 Februari 2025.

    Dalam aksi protesnya, para nakes menyampaikan lima poin tuntutan yang salah satunya soal telatnya upah para nakes dan membuat para pegawai tidak puas karena hal tersebut.

    “RSUD Bangka Selatan berutang kepada kami. Ekstrafooding sejak Januari 2024 belum dibayarkan, klaim jasa pelayanan BPJS, serta dinas jaga malam juga belum diterima. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang kami alami,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia mengatakan respons lamban manajemen RSUD dalam mengatasi masalah kesejahteraan nakes juga menjadi pemicu aksi protes ini. Bupati Bangka Selatan diharapkan bisa memberikan tindakan tegas.

    “Kami mendesak Bupati untuk mengganti Direktur RSUD beserta pejabat eselon yang telah menzalimi tenaga kesehatan. Kami ingin kepastian terkait hak-hak kami yang selama ini belum diberikan,” katanya.

    Lebih lanjut, dia dan para nakes berharap agar permasalahan yang ada bisa segera diselesaikan. Hal ini sebagai upaya agar pelayanan di RSUD bisa tetap berjalan dengan normal.

    “Kami hanya ingin keadilan. Sebagai tenaga kesehatan, kami sudah menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Sekarang kami menunggu itikad baik dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Marsa.

    Menanggapi aksi protes para nakes, Direktur RSUD, dr. Helen Sukendy, mengatakan ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membuat pihak RSUD melakukan evaluasi terkait jasa insentif jaga malam.

    “Senin sore, tanggal 17 Februari, beberapa perwakilan staf RSUD Junjung Besaoh melakukan audiensi dengan pihak manajemen terkait dengan jasa insentif jaga malam untuk tahun 2024 yang tidak bisa dicairkan karena menjadi temuan BPK,” ujar dr. Helen Sukendy, Selasa, 18 Februari 2025.

    “Kami sedang mencoba mencarikan solusi terkait jasa tersebut baik melalui pembagian jasa pelayanan atau cara lainnya sehingga bisa mengakomodir hal tersebut,” tuturnya.***

    Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Info Bangka dengan judul: Ratusan Nakes RSUD Junjung Besaoh Bangka Selatan Gelar Aksi Protes, Ini Penjelasan Direktur Helen

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Demo Indonesia Gelap Tak Kunjung Selesai, Prabowo Reshuffle Menteri Satryo?

    Demo Indonesia Gelap Tak Kunjung Selesai, Prabowo Reshuffle Menteri Satryo?

    PIKIRAN RAKYAT – Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di media sosial pada awal tahun 2025, menandai gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa, terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan.

    Puncak dari gelombang protes ini adalah serangkaian demonstrasi yang digelar di berbagai kota, dengan tuntutan utama pencopotan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Bodjonegoro.

    Latar Belakang #IndonesiaGelap

    #IndonesiaGelap merupakan sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan di sektor pendidikan, seperti:

    – Pemerintah dinilai melakukan pemangkasan anggaran pendidikan yang signifikan, yang dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia.

    – BEM SI menyoroti adanya indikasi komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan dianggap sebagai barang dagangan dan bukan sebagai hak setiap warga negara.

    – Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendiktisaintek dinilai kontroversial dan tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa dan masyarakat.

    Tuntutan Pencopotan Mendiktisaintek

    Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa dengan tema Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin 17 Februari 2025.

    Salah satu tuntutan utama dari gerakan #IndonesiaGelap adalah pencopotan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Bodjonegoro. BEM SI menilai bahwa Mendiktisaintek tidak mampu mengelola sektor pendidikan dengan baik dan bertanggung jawab atas berbagai permasalahan yang terjadi.

    Rangkaian Demonstrasi

    Sebagai puncak dari gerakan #IndonesiaGelap, BEM SI menggelar serangkaian demonstrasi di berbagai kota di Indonesia. Demonstrasi ini melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, serta elemen masyarakat lainnya.

    Demonstrasi terbesar rencananya akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada tanggal 20 Februari 2025, bertepatan dengan pelantikan kepala daerah. Demonstrasi ini dihadiri oleh ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek dan daerah lainnya.

    Respons Pemerintah

    Pemerintah melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa akan ada dialog internal di Kemendiktisaintek untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

    Ia juga menyebut jika Presiden Prabowo menegaskan jika biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa tidak boleh dikurangi.

    Dampak #IndonesiaGelap

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi bakar-bakar di depan barikade polisi dalam aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Gerakan #IndonesiaGelap berhasil menarik perhatian publik dan media massa. Berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah, turut memberikan dukungan terhadap gerakan ini.

    Gerakan ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa dan masyarakat peduli terhadap kondisi pendidikan di Indonesia dan tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan yang dianggap merugikan.

    Isu Presiden Copot Mendiktisaintek

    Kini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan me-reshuffle Mendiktisaintek Satryo Soemantri Bodjonegoro pada Rabu, 19 Februari 2025 sore ini.

    Hingga saat ini, belum diketahui siapa penggantinya. Satryo sendiri juga sebelumnya sempat terseret isu dugaan main pecat pegawai hingga didemo bawahannya.

    Pria kelahiran Delft, Belanda itu juga diduga merupakan sosok yang pemarah, termasuk dugaan jika dirinya pernah menampar sopir pribadinya, dan memarahi pegawainya lantaran air di rumah dinas mati.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News