Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Mahasiswa Robohkan Pagar Beton Pembatas di Tengah Aksi Unras Jakarta

    Mahasiswa Robohkan Pagar Beton Pembatas di Tengah Aksi Unras Jakarta

    PIKIRAN RAKYAT – Mahasiswa robohkan pagar pembatas beton di tengah aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025.

    Perobohan dilakukan dengan melilitkan tambang pada tiang besi. Mereka lalu menariknya bersama sama secara serentak.

    “Satu, dua, tiga,” pekik mahasiswa sebagai tanda merobohkan pembatas beton tersebut.

    Hingga kini mahasiswa masih melakukan aksi unjuk rasa yang telah dilakukan.

    Sementara itu polisi di seberang pagar pembatas meminta agar aksi unjuk rasa dapat dilakukan dengan kondusif. Namun, mahasiswa berupaya merobohkan satu lagi pagar beton lainnya.

    Mahasiswa menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Februari 2025. Pantauan di lokasi, massa yang datang makin bertambah banyak semenjak memasuki sore hari sekitar pukul 16.00 WIB.

    Aksi demonstrasi digelar di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Gedung Indosat. Ruas jalan itu ditutup sepenuhnya.

    Terlihat sebuah ban yang gosong karena dibakar oleh massa, hingga menghasilkan asapt hitam pekat. Sementara itu, separator dipasang sebagai pembatas area melakukan aksi unjuk rasa sore hari ini.

    Pesan tuntutan disuarakan dalam spanduk spanduk yang dibawa oleh massa terkait kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Gantikan Suami di Pilkada 2024

    Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Gantikan Suami di Pilkada 2024

    PIKIRAN RAKYAT – Sherly Tjoanda resmi dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada Kamis, 20 Februari 2025. Setelah kehilangan suaminya, Benny Laos, Sherly memutuskan untuk terlibat dalam dunia politik. Ia mengikuti langkah suaminya untuk mengabdi kepada masyarakat.

    Pada Pilkada 2024, Sherly mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Maluku Utara menggantikan Benny yang wafat karena kecelakaan speedboat pada 12 Oktober 2024.

    Sherly menyampaikan bahwa ia merasa sangat terharu dapat menjadi bagian dari acara pelantikan serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa kepala daerah harus mengabdi kepada masyarakat dan fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup mereka.

    Menyerap pesan dari presiden, Sherly juga menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program-program Astacita yang merupakan inisiatif dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Meskipun kepala daerah berasal dari berbagai partai pendukung, Sherly juga menyetujui pernyataan Presiden untuk bekerja sama dengan semua perangkat daerah di Maluku Utara. Dalam program kerjanya, Sherly bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe berkomitmen untuk memperbaiki kualitas dan aksesibilitas fasilitas pendidikan dan kesehatan.

    Selain itu, mereka juga fokus pada peningkatan infrastruktur yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

    Profil Sherly Tjoanda

    Usia Sherly kini menginjak 42 tahun 6 bulan. Ia lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982. Dari pernikahannya dengan Benny, ia dikaruniai 3 orang anak. Ia merupakan alumni Universitas Petra Surabaya jurusan International Business Management.

    Sherly lalu melanjutkan pendidikan program double degree di Inholland University, Belanda, dan berhasil lulus pada tahun 2004. Pendidikan ini memberikan dasar yang kokoh baginya dalam bidang bisnis dan pemerintahan, serta memperkaya keterampilannya untuk berkarier di dunia politik.

    Selain aktif di dunia sosial dan politik, Sherly juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli, yang fokus pada pemberian bantuan untuk anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

    Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara, yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR RI Komitmen Optimal Bekerja untuk Rakyat di Tengah Efisiensi Anggaran

    DPR RI Komitmen Optimal Bekerja untuk Rakyat di Tengah Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia melakukan langkah efisiensi anggaran melalui terbitnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga. Efisiensi anggaran tak hanya berlaku pada lembaga eksekutif, namun juga lembaga legislatif, yaitu DPR RI. 

    Melalui surat dari Menteri Keuangan (S-75/MK.02/2025) terkait upaya efisiensi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), anggaran DPR RI mengalami pemotongan sebesar Rp1,305 triliun. Pemotongan ini berasal dari berbagai pos anggaran.

    Meski terdampak efisiensi, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan mendukung sepenuhnya program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, langkah efisiensi bermaksud baik untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Ini kan memang program dari Pak Presiden, jadi ya kita ikuti saja, kita dukung sepenuhnya program presiden. Maksudnya kan baik ini efisiensinya kan untuk masyarakat juga untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Adies Kadir dalam wawancara kepada Parlementaria, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adapun pos yang akan dikurangi oleh DPR RI adalah anggaran untuk kunjungan kerja. Meskipun demikian, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan pengurangan anggaran kunjungan kerja tidak akan mengganggu kinerja dewan. Meski aktivitas yang menyentuh langsung kepada konstituen akan berkurang, ia memastikan DPR RI akan mencari cara agar tetap bisa turun menyapa langsung masyarakat.

    “Paling tidak kan aktivitas kita untuk masyarakat konstituen kan agak berkurang, tetapi kita harus carikan cara bagaimana supaya dengan efisiensi tersebut kita masih bisa turun menyapa langsung masyarakat, mendengarkan aspirasi daripada masyarakat. Karena kerja-kerja  Anggota DPR kan memang untuk masyarakat, jadi ya saya pikir tidak ada masalah,” jelas Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut. 

    Follow Media Sosial DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri

    Facebook: DPR RI

    Youtube: DPR RI

    TikTok: @dpr_ri

    X: @DPR_RI. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Massa Mahasiswa Bubar, Mensesneg Prasetyo Hadi Respons Tuntutan Unjuk Rasa di Jakarta

    Massa Mahasiswa Bubar, Mensesneg Prasetyo Hadi Respons Tuntutan Unjuk Rasa di Jakarta

    PIKIRAN RAKYAT – Massa mahasiswa peserta aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri. Mereka bubar dengan tertib menuju arah kawasan Gambir.

    Mahasiswa mulai membubarkan diri sekira pukul 18.27 WIB. Sebelumnya, massa aksi menginginkan dilakukan pertemuan dengan perwakilan istana.

    Keinginan itu dipenuhi dengan kehadiran perwakilan istana yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan ditemani oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko. Ketiganya memenuhi permintaan mahasiswa untuk mendengarkan langsung tuntutan yang dibawakan dalam aksi unjuk rasa pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Dari atas mobil komando ketiga perwakilan istana tersebut mendengarkan tuntutan mahasiswa yang dibacakan oleh seorang koordinator aksi. Berikut sejumlah tuntutan yang dibacakan dalam pertemuan tersebut.

    Pertama, kaji ulang Inpres nomor 1 Tahun 2025. Kedua, transparansi status pembangunan dan paja rakyat. Ketiga, evaluasi program Makan Bergizi Gratis. Keempat, tolak revisi UU Minerba. Kelima, tolak dwifungsi TNI. Keenam, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional. Kedelapan, tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat. Kesembilan, tolak cawe cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.

    Sebagai jawaban atas tuntutan mahasiswa, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan dan akan mempelajarinya. Prasetyo Hadi mendorong agar dikirimkan perwakilan mahasiswa untuk mengawal pembahasannya bersama pemerintah.

    “Langsung saya tanda tangan (isi tuntutan), ya akan saya langsung tanda tangani dan saya mengundang perwakilan perwakilan adik-adik untuk kita berkomunikasi,” kata Prasetyo.

    Mahasiswa peserta aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri.

    Sementara itu, mahasiswa memberikan tenggat waktu 2×24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut.

    Mahasiswa menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Februari 2025. Pantauan di lokasi, massa terus bertambah semenjak memasuki sore hari sekira pukul 16.00 WIB.

    Aksi demonstrasi digelar di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Gedung Indosat. Ruas jalan itu ditutup sepenuhnya.

    Terlihat sebuah ban dibakar oleh massa, asap pekat membimbing tinggi. Sementara itu, separator beton dipasang sebagai pembatas area bagi massa melakukan aksi unjuk rasa sore hari ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Ini Perannya dalam Kasus Harun Masiku

    Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Ini Perannya dalam Kasus Harun Masiku

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Hari ini Kamis, 20 Februari 2025.

    Hasto meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan “Tahanan KPK” dan tangan yang diborgol. Ia juga terlihat dikawal oleh beberapa petugas KPK.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti, tanpa ada muatan politik.

    “Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” ujarnya di Jakarta.

    Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku

    Selain Hasto, advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Hasto memiliki peran dalam mengarahkan serta mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan, dengan tujuan menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan I.

    Selain itu, Hasto juga diketahui menginstruksikan DTI untuk secara aktif mengambil serta menyerahkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    “HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I,” jelas Setyo.

    Tak hanya itu, penyidik KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau tindakan menghalangi proses penyidikan.

    Tanggapan Para Menteri Kabinet Merah Putih

    Sementara itu, dua Menteri Kabinet Merah Putih mengomentari penetapan tersangka tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa ia menghormati keputusan KPK.

    “Kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK,” ujarnya.

    Sebagai lembaga penegak hukum yang independen, ia menyebut KPK tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Meskipun demikian ia juga menyatakan bahwa pihaknya menghormati hak-hak yang dimiliki orang yang ditahan oleh KPK, termasuk hak untuk pembelaan.

    Sedangkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut tidak etis baginya berbicara terkait perkara yang masih berlangsung.

    “Jangan, itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses di pengadilan,” tandasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Hadiri Pelantikan Kepala Daerah 2025 di Istana Pakai Tongkat Kruk

    Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Hadiri Pelantikan Kepala Daerah 2025 di Istana Pakai Tongkat Kruk

    PIKIRAN RAKYAT – Bupati Trenggalek terpilih Mochamad Nur Arifin menghadiri pelantikan kepala daerah 2025 memakai tongkat kruk di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Mochamad Nur Arifin menghadiri pelantikan bupati 2025 meskipun kondisi kakinya mengharuskannya memakai tongkat kruk untuk penopang badan.

    Ia tiba mengenakan seragam kepala daerah berwarna putih di pintu masuk belakang Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 8.44 WIB.

    “Ada sport injury, angkle ligamennya putus. Karena kondisi tidak memungkinkan ikut parade, jadi lewat sini,” ucap Arifin seperti dikutip dari Antara.

    Tidak Mengikuti Kirab

    Para kepala daerah terpilih mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, Jakarta sebelum acara pelantikan dimulai.

    Kondisi kaki Bupati Trenggalek itu tak memungkinkan, Ia masuk lewat pintu belakang Istana Kepresidenan.

    Mochamad Nur Arifin langsung menuju tenda VVIP, tempat nantinya para kepala daerah terpilih berkumpul.

    Pihaknya mengaku pelantikan kepala daerah 2025 serentak tersebut adalah momen bersejarah untuknya meski cedera.

    “Acara ini kan bersejarah ya, sejak kita merdeka baru dilantik serentak di Istana Presiden,” lanjut Arifin.

    Kaki Membengkak

    Menurutnya, Ia sempat mengikuti acara gladi kotor pelantikan kepala daerah 2025 di Monumen Nasional pada Selasa, 18 Februari 2025.

    “Yang gladi pertama kita ikut jalan, cuma malamnya kaki saya bengkak, jadi persiapannya cuma minum pereda nyeri dan antiinflamasi biar kuat berdiri,” lanjutnya.

    Sebanyak 961 kepala daerah terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota dilantik dalam 1 rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini Kamis, 20 Februari 2025.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih tersebut.

    Pelantikan Kepala Daerah 2025 secara serentak tersebut disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerinta.

    Pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, serta berorientasi terhadap pelayanan publik.

    Para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah dari 21-28 Februari 2025 usai dilantik.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Ini Perannya dalam Kasus Harun Masiku

    Pakai Rompi Tahanan, Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku dicecar 62 pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, pokok materi dari puluhan pertanyaan tersebut berkaitan dengan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang sudah diputus berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

    “Sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan. Bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu,” kata Hasto sesaat sebelum dibawa ke rumah tahanan (rutan) cabang KPK, Kamis, 20 Februari 2025.

    Hasto menegaskan ia dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun terkait kasus ini, termasuk menjadi penghuni rutan KPK. Dia menyatakan bahwa semangat juangnya tidak akan padam.

    “Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang,” ucap Hasto.

    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya menambahkan.

    Hasto berharap agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK menjadi momentum bagi lembaga antirasuah untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Ia meminta agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,“ ujarnya.

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.

    Dua Kasus yang Menjerat Hasto Kristiyanto

    Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto menjadi tersangka bersama orang kepercayaannya bernama Donny Tri Istiqomah.

    “Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Desember 2024.

    Setyo menyampaikan, Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, bernama Agustiani Tio. Suap diberikan agar Harun Masiku bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Sebab, pada 8 Januari 2020 saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi menghubungi Harun Masiku untuk menyuruh Harun merendam ponsel di dalam air dan segera melarikan diri.

    “Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo.

    Kemudian, lanjut Setyo, Hasto, mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” ucap Setyo.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RDP Komisi XII DPR RI Apresiasi Kinerja dan Langkah Strategis Pertamina 2025

    RDP Komisi XII DPR RI Apresiasi Kinerja dan Langkah Strategis Pertamina 2025


    PIKIRAN RAKYAT     – PT Pertamina (Persero) berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional dan siapkan kebutuhan hulu hilir energi memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Wiko Migantoro, menegaskan transformasi di Pertamina menjadi salah satu kunci keberhasilan Perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Melalui transformasi Holding Subholding, Perusahaan mampu bergerak lebih lean dan agile sehingga mendorong tren kinerja yang apik di setiap lini usaha.

    “Restrukturisasi terbukti berhasil meningkatkan kinerja operasional dan finansial Pertamina Group” tegas Wiko.

    Pertamina juga mempersiapkan langkah strategis 2025. Menurutnya, Pertamina telah memiliki stategi Dual Growth Strategy, pertama memaksimalkan legacy business seperti peningkatan produksi hulu, membangun fleksibilitas kilang, dan bisnis retail. Dan membangun bisnis karbon rendah, seperti pertumbuhan ekosistem Biofuel, ekspansi kapasitas Geothermal, hilirisasi produk kimia dan bisnis karbon rendah lain.

    “Pertamina memegang peran yang sangat penting di ketahanan energi hulu migas dengan mengelola 69 persen produksi minyak nasional dan 37 persen produksi gas dari blok migas domestik yang kami kelola,” ujar Wiko

    Di sektor hulu, lanjut Wiko, sepanjang 2025 Pertamina akan meningkatkan produksi migas melalui program strategis optimalisasi pada asset eksisting baik melalui program pengembangan, pengembangan Enhanced Oil Recovery (EOR), percepatan produksi dari temuan eksplorasi khususnya minyak serta menambah cadangan ekonomis melalui kegiatan organik maupun pembahasa fiskal term dengan pemerintah.

    “Di tahun 2025 produksi minyak domestik ditargetkan 416 MBOPD atau tumbuh 4 persen, dan produksi gas domestik sebesar 2.536 MMSCFD atau naik 3 persen dibanding tahun lalu,” urai Wiko.

    Di sektor pengolahan, lanjut Wiko, Pertamina akan meningkatkan intake kilang menjadi 334 juta barrel atau naik 3 persen dibanding tahun lalu. Program strategis yang dijalankan antara lain peremajaan kilang, peningkatan yield valuable produk, perolehan bahan baku crude yang kompetitif serta penyelesaian proyek RDMP.

    Sedangkan di hilir, Pertamina menargetkan distribusi BBM, Non BBM dan Petrokimia sebesar 106 juta KL atau meningkat 1 persen dibanding tahun 2024.

    “Pertamina akan terus mengembangkan infrastruktur digital agar distribusi BBM Subsidi lebih tepat sasaran serta mendorong produk Non PSO,” ucap Wiko.

    Melalui Subholding Integrated Marine Logistics (IML) Pertamina akan terus meningkatkan jumlah armada kapal untuk meningkatkan volume kargo domestik yang ditargetkan meningkat 2 persen menjadi 102 juta KL.

    Penyaluran gas juga akan ditingkatkan menjadi 958 BBTUD atau meningkat 12 persen dibanding tahun 2024. Peningkatan ini akan didorong dengan penambahan jaringan gas rumah tangga serta peningkatan demand pelanggan eksisting.

    Di sisi lain, kapasitas pembangkit listrik dari energi bersih yang dijalankan Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) ditargetkan meningkat 2 persen menjadi 2.602 MW yang didukung operasional panas bumi dari Lumut Balai 2 serta produksi listrik bersih dari PLTGU Jawa 1.

    Komisi XII DPR RI mengapresiasi Pertamina yang berkomitmen dalam mendukung Ketahanan Energi Nasional melalui program strategis Pertamina. Selain itu, pimpinan RDP Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya juga meminta Pertamina melalui Subholding untuk menjaga pasokan pendistribusian BBM dan LPG 3 Kg untuk masyarakat khususnya saat bulan Ramadan dan Idulfitri 1446 H, termasuk penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Di Forum Parlemen se-Asia, Puan Maharani Tekankan Dunia yang Setara bagi Semua Negara

    Di Forum Parlemen se-Asia, Puan Maharani Tekankan Dunia yang Setara bagi Semua Negara


    PIKIRAN RAKYAT     – Ketua DPR Puan Maharani berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 forum parlemen negara-negara di Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) yang digelar di Baku, Azerbaijan. Ia pun menyinggung soal isu kesetaraan semua negara hingga pentingnya tercipta perdamaian global, termasuk bagi Palestina.

    KTT APA atau APA Pleanary Meeting ke-15 digelar di Gedung Milli Majlis (Majelis Nasional) Azerbaijan di Baku. Puan bersama ketua parlemen negara-negara Asia lain menggunakan shuttle bus dari tempat penginapan menuju lokasi acara untuk menghadiri upacara pembukaan pada Rabu (19/2/2025) pagi waktu setempat.

    Inagurasi pembukaan APA Pleanary Meeting ke-15 dilangsungkan di Ruang Paripurna Milli Majlis Azerbaijan dipimpin oleh Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova sebagai tuan rumah sekaligus Presiden APA tahun ini. Para ketua parlemen yang hadir mendapat giliran bicara di mana Puan menjadi urutan ke-3 usai Bahrain dan Bhutan.

    “Pertama dan terutama, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Milli Majlis Republik Azerbaijan karena telah menjadi tuan rumah Sidang Pleno ke-15 Majelis Parlemen Asia (APA),” kata Puan di awal sambutannya seperti keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria.

    Adapun KTT APA ke-15 mengambil tema ‘Peran Diplomasi Parlemen dalam Memperkuat Kerja Sama Multilateral di Asia’. Puan pun menekankan saat ini masyarakat dunia, termasuk warga Asia hidup di era ketidakpastian besar yang telah menciptakan dampak dan gangguan mendalam di banyak sektor, termasuk dalam hubungan internasional.

    “Tahun ini, kita juga telah memasuki akhir kuartal pertama abad ke-21. Periode yang telah ditandai oleh banyak peluang dan tantangan,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Meskipun ada banyak kemajuan, Puan menilai dunia masih dihadapkan pada berbagai krisis. Seperti persaingan kekuatan besar, perang, bencana alam, dan perubahan iklim.

    “Sebagian orang mungkin bertanya ke mana kita akan melangkah dari sini? 25 tahun ke depan, akan menjadi momen krusial. Apakah kita akan mampu mewujudkan Abad Asia, Asia yang damai, stabil, dan sejahtera?” tutur Puan.

    Menurutnya, periode saat ini juga ditandai oleh dunia yang lebih multipolar. Situasi tersebut dianggap Puan telah memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk memainkan peran yang lebih besar dalam urusan internasional.

    “Kita perlu memastikan bahwa multipolaritas akan membawa dunia yang lebih setara bagi semua negara. Multipolaritas akan memungkinkan kita untuk menghindari hegemoni kekuatan besar,” tegasnya.

    “Namun, tanpa sistem multilateral yang efektif, multipolaritas dapat menyebabkan dunia yang tidak stabil,” sambung Puan.

    Untuk mengurangi ketidakpastian yang besar, mantan Menko PMK itu menilai dibutuhkan multilateralisme yang lebih kuat berdasarkan hukum internasional. Puan menyebut, kerja sama multilateral berfungsi sebagai platform bersama bagi komunitas internasional untuk memobilisasi kolaborasi global.

    “Di era krisis berganda, kita harus memobilisasi kerja sama internasional, dan tidak mengambil tindakan sepihak. Kita tidak boleh memajukan kepentingan nasional kita, dengan mengorbankan negara lain,” urainya.

    “Kita boleh bersaing dengan negara lain, tetapi pada saat yang sama kita harus mempromosikan kerja sama bilateral yang bersahabat. Kita harus memajukan kepentingan nasional kita, sementara pada saat yang sama menghormati tatanan global, dan hukum internasional,” sambung Puan.

    Lebih lanjut Puan menyinggung adanya beberapa organisasi sub-regional di Asia, namun APA menjadi platform yang mencakup seluruh parlemen Asia.

    “Di sini, diplomasi parlementer di APA memiliki potensi untuk menjembatani kerja sama regional di antara organisasi-organisasi sub-regional di Asia,” ungkapnya.

    Puan menambahkan, APA memungkinkan parlemen di Asia untuk membahas isu-isu kepentingan bersama. Mulai dari perdamaian, ketahanan pangan hingga perlindungan lingkungan.

    “Pada saat yang sama, penting juga untuk memberikan ruang bagi diskusi tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di APA,” jelas Puan.

    Puan mengatakan, diskusi dalam APA sebagai forum parlemen negara-negara di Asia dapat dibawa ke negara asal masing-masing dan diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret di antara negara-negara Asia.

    Melalui APA, parlemen se-Asia dinilai Puan juga dapat berkontribusi untuk menghadirkan kepastian di kawasan ini dengan berkonsultasi satu sama lain. 

    “Dengan demikian, kita dapat lebih memahami kebijakan masing-masing. Ini akan menjadi kontribusi penting karena perdamaian dan stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan dan kemakmuran,” terangnya.

    Puan mengingatkan, diplomasi parlementer harus secara aktif berkontribusi untuk menciptakan perdamaian yang adil dan langgeng. Hal ini penting untuk menyelesaikan masalah global karena masalah tersebut secara langsung memengaruhi konstituen anggota dewan di lapangan.

    “Kita perlu mendukung penyelesaian damai atas perang dan konflik, di Gaza, Ukraina, dan bagian lain dunia,” ucap Puan.

    Mengenai masalah Palestina, Puan mengajak seluruh parlemen Asia memastikan bahwa gencatan senjata di Gaza dihormati dan dilaksanakan, sekaligus menjamin akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

    “Kita juga harus menolak gagasan untuk merelokasi penduduk Gaza dari tanah air mereka,” tukas cucu Bung Karno tersebut.

    Dalam forum APA ini, Ketua atau pimpinan Parlemen Asia juga banyak yang membicarakan isu perang Palestina.

    Di sisi lain, Puan mendorong semua yang hadir pada KTT APA ke-15 untuk mengambil tindakan berani dan mengesampingkan perbedaan. Apalagi saat ini dunia berada dalam era ketidakpastian yang besar.

    “Sehingga Asia dapat bangkit lebih kuat dari ketidakpastian saat ini. Bersama-sama, kita dapat menciptakan Asia dan dunia yang stabil, damai, dan sejahtera,” kata Puan.

    Usai Inagurasi pembukaan APA Pleanary Meeting ke-15, semua delegasi kemudian diundang menghadiri jamuan makan siang oleh parlemen Azerbaijan. Sidang Umum APA ke-15 di Baku akan diselenggarakan hingga tanggal 21 Februari mendatang.

    Sebagai bagian dari acara tersebut, akan diadakan pertemuan Dewan Eksekutif APA, sesi pleno, dan komite tentang urusan politik, ekonomi, anggaran, dan sosial. Rancangan resolusi tentang isu-isu utama akan dibahas pada pertemuan yang dihadiri lebih dari 30 parlemen ini dan organisasi internasional, hingga nantinya akan ada Deklarasi Baku dan laporan akhir Sekretariat APA untuk diadopsi bersama. 

    Pada kegiatan ini, Puan didampingi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez. Di sela-sela acara, Puan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah Ketua Parlemen negara di Asia untuk membahas berbagai peningkatan kerja sama antar masing-masing negara.

    Puan telah bertemu Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova pada Selasa (18/2) kemarin. Hari ini Puan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Belarus dan Bahrain.

    Follow Media Sosial DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri

    Facebook: DPR RI

    Youtube: DPR RI

    TikTok: @dpr_ri

    X: @DPR_RI. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Termuda Bawa Harapan Baru untuk Provinsi Lampung

    Profil Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Termuda Bawa Harapan Baru untuk Provinsi Lampung

    PIKIRAN RAKYAT – Jihan Nurlela menjadi sorotan dalam pelantikan Kepala Daerah serentak pada 20 Februari 2025. Ia dikenal sebagai Wakil Gubernur termuda sekaligus satu-satunya kandidat wanita pada Pilkada Lampung 2024.

    Bersama pasangannya, Rahmat Mirzani Djausal, yang mencalonkan diri sebagai Gubernur, Jihan Nurlela menunjukkan hasil elektabilitas yang signifikan dalam survei yang dilakukan LSI. Pasangan ini memperoleh angka elektabilitas sebesar 68,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan rival politiknya, Arinal-Sutono, yang hanya meraih 22,3 persen.

    Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela berhasil meraih kemenangan dalam Pilkada Lampung 2024 dengan memperoleh 3.300.681 suara, yang setara dengan 82,69 persen dari total suara sah di provinsi tersebut.

    Profil Jihan Nurlela

    Memiliki nama lengkap Jihan Nurlela Chalim, ia lahir di Jepara, Jawa Tengah, pada 22 April 1994. Usianya kini baru menginjak 30 tahun 10 bulan. Ia merupakan adik dari mantan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim. Jihan adalah anggota DPD RI peraih suara terbanyak di Provinsi Lampung pada periode 2019-2024.

    Jihan memiliki latar belakang pendidikan yang solid, yakni Sarjana Kedokteran dari Universitas Lampung dan Magister Manajemen dari Universitas Saburai Lampung. Selain itu, pengalaman sebagai anggota DPD RI Dapil Lampung periode 2019-2024 turut memperkuat kiprahnya.

    Dalam hal pendidikan nonformal, Jihan pernah menimba ilmu di Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak dan Pesantren Al-Ishom Gleget, Jepara.

    Meskipun masih muda dan memiliki pendidikan yang berbeda, Jihan membuktikan bahwa hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ia melaporkan total harta kekayaannya kepada KPK sebesar Rp6.961.304.000, yang setara dengan Rp6,9 miliar.

    Dalam laporan tersebut, tercatat berbagai aset milik Jihan, antara lain tanah dan bangunan yang terletak di beberapa kawasan Lampung Timur dan Jakarta Selatan, dengan total nilai mencapai Rp4,6 miliar. Selain itu, Jihan juga memiliki empat unit mobil yang total nilainya mencapai Rp785 juta.

    Jihan tercatat memiliki harta bergerak senilai Rp294 juta dan kas atau setara kas sebesar Rp1,2 miliar. Seluruh harta kekayaan tersebut bebas dari beban utang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News