Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Nyanyi Darah Juang dengan Ratusan Mahasiswa, Diutus Presiden Berkomunikasi

    Mensesneg Prasetyo Hadi Nyanyi Darah Juang dengan Ratusan Mahasiswa, Diutus Presiden Berkomunikasi

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyanyikan lagu Darah Juang bersama ratusan mahasiswa pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Mensesneg Prasetyo Hadi mengepalkan tangan saat bernyanyi bersama mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas, Jakarta.

    “Saya sudah lama tidak bernyanyi. Semoga masih hafal,” ucap Prasetyo Hadi seperti dilansir dari laman Kantor Berita ANTARA.

    Prasetyo Hadi Nyanyi Darah Juang

    Mereka bernyanyi lagu khas untuk aksi para mahasiswa berjudul darah juang yang dilakukan usai berorasi di atas mobil komando. Kepalan tangan membumbung tinggi dan suara keras mereka bersama-sama dalam lantunan lagu perjuangan untuk mahasiswa.

    Prasetyo Hadi bersama mahasiswa sepakat guna berdiskusi lebih lanjut mengenai tuntutan mereka.

    “Mari kita diskusikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik,” lanjut Mensesneg.

    Utusan Presiden Prabowo Subianto

    Prasetyo menemui mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas pada Kamis, 20 Februari 2025 sore. Ia mengaku Presiden Prabowo mengutusnya guna berkomunikasi dengan para mahasiswa.

    “Saya mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik,” lanjutnya.
    Pihaknya memastikan, aksi yang dilakukan mahasiswa di seluruh Indonesia didengar Presiden.

    Ia menghargai sikap kritis para mahasiswa dan mencoba menjawab apa yang menjadi tuntutan mereka.

    “Kami sudah membaca apa yang adik-adik tuntut,” lanjutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ramai Tukin Dosen, Legislator Tegaskan Pentingnya Kesejahteraan Pendidik

    Ramai Tukin Dosen, Legislator Tegaskan Pentingnya Kesejahteraan Pendidik


    PIKIRAN RAKYAT –     Beberapa waktu yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama (Kemdiktisaintek) yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2024.

    Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati, menegaskan pentingnya kesejahteraan dosen untuk menunjang kualitas pendidikan di Indonesia.

    “Kalau kita mau dosen mengajar dengan baik, tentu kesejahteraannya harus terjamin. Jangan sampai nanti seperti di dalam rapat komisi, para dosen mengatakan, bagaimana kita ingin memintarkan anak orang lain, sementara anak kita sendiri di rumah keleleran,” ujar Dewi Coryati pada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik ke Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025).

    Politisi Fraksi PAN ini juga menekankan bahwa tunjangan kinerja adalah hak para dosen dan pemerintah harus mulai memikirkan untuk dipenuhi. “Selanjutnya, kesejahteraan dosen harus mulai menjadi prioritas kita,” tambahnya.

    Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Sofyan Tan, turut memberikan tanggapannya. Ia menyoroti rendahnya gaji dosen di Indonesia dibandingkan dengan pekerja di sektor lain.

    “Gaji dosen kita itu sangat rendah. Artinya, tidak lebih baik daripada pekerjaan seorang buruh di pabrik yang UMR-nya seperti itu. Ya kalau di Jakarta kan sudah 4 jutaan, dan mereka mendapat yang seperti itu, UMR-nya itu,” ujarnya.

    Menurutnya, tunjangan kinerja merupakan hak yang sah bagi dosen dan telah diatur dalam undang-undang. “Tukin itu bukan barang haram. Tukin itu adalah salah satu reward yang diberikan kepada dosen yang memiliki kinerja baik. Karena kalau dosen memiliki kinerja yang baik, dampak positifnya adalah peningkatan prestasi mahasiswa,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Sofyan Tan menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen akan berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah ingin mencapai target Generasi Emas 2045, maka kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas sejak sekarang.

    “Jangan sampai anak-anak pintar justru tidak mampu meng-upgrade dirinya untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi yang bisa disumbangkan kepada negeri,” pungkas Legislator Dapil Sumut I itu. ***

  • Selain Hasto Kristiyanto, ICW Duga Ada Pihak Lain Terlibat Perintangan Kasus Harun Masiku

    Selain Hasto Kristiyanto, ICW Duga Ada Pihak Lain Terlibat Perintangan Kasus Harun Masiku

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan kasus perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK). Menurut ICW, penyidikan kasus ini tidak boleh berhenti hanya dengan menetapkan Hasto sebagai tersangka.

    “Karena dalam kasus perintangan yang disangkakan ke HK besar kemungkinan melibatkan pihak lain yang patut diduga terlibat dalam pelarian Harun Masiku,” ujar Peneliti ICW Tibiko Zabar dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari 2025.

    Zabar mengatakan, pengembangan penyidikan kasus ini penting untuk menepis isu kriminalisasi yang dilakukan KPK terhadap Hasto. Selain itu, Hasto secepatnya juga harus dibawa ke persidangan agar publik bisa menilai secara objektif bagaimana konstruksi kasus ini.

    “Kami mendorong KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara ini ke tahap penuntutuan pengadilan,” ujarnya.

    Lebih lanjut Zabar menilai langkah KPK menahan Hasto sudah tepat. Karena ia meyakini penyidik KPK memiliki alasan yang kuat dan pertimbangan jelas sebelum menahan Hasto. Adapun Hasto ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

    “Sebab beberapa kali HK sempat beralasan penundaan dari pemeriksaan KPK, serta mengingat penyidikan kasus ini sudah lama,” tutur Zabar.

    Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

    Hasto Kristiyanto mengaku dicecar 62 pertanyaan oleh KPK. Menurutnya, pokok materi dari puluhan pertanyaan tersebut berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang sudah diputus berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

    “Sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan. Bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu,” kata Hasto sesaat sebelum dibawa ke rumah tahanan (Rutan) cabang KPK, Kamis, 20 Februari 2025.

    Hasto menegaskan ia dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun terkait kasus ini, termasuk menjadi penghuni rutan KPK. Dia menyatakan bahwa semangat juangnya tidak akan padam.

    “Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang,” ucap Hasto.

    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya menambahkan.

    Hasto berharap agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK menjadi momentum bagi lembaga antirasuah untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Ia meminta agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,“ ujarnya.

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rumah tahanan (rutan) cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Para Mantan Gubernur DKI Jakarta Hadir, Pramono Anung Tak Tahu Alasan Jokowi Absen di Acara Sertijab

    Para Mantan Gubernur DKI Jakarta Hadir, Pramono Anung Tak Tahu Alasan Jokowi Absen di Acara Sertijab

    PIKIRAN RAKYAT – Pramono Anung mengaku tidak tahu alasan mantan Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak hadir dalam acara serah terima jabatan (sertijab).

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengaku bukan pihak yang mengundang karena baru saja dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025.

    “Yang mengundang acara ini bukan saya. Saya ini baru menjadi gubernur setelah dilantik tadi. Tentunya, saya tidak mengundang dan saya tidak tahu untuk itu,” ucap Pramono di Jakarta seperti dikutip dari Antara.

    Diskusi Terbuka dengan Jokowi

    Pramono Anung mengatakan, yakin dapat berdiskusi secara terbuka dengan Jokowi terkait pembangunan Jakarta. Hal tersebut sama seperti dirinya yang juga berdiskusi dengan mantan gubernur Jakarta lainnya.

    Ia percaya untuk membangun Jakarta, diperlukan kerja sama dengan semua pihak dan berusaha terbuka guna berkomunikasi bersama siapapun.

    Acara sertijab dihadiri sejumlah mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso, Fauzi Bowo, Anies Baswedan sampai Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

    Mereka terlihat hadir langsung, namun Jokowi tampak absen dalam acara di Balai Agung, Balai Kota Jakarta tersebut.

    Retret di Akmil Magelang

    Pramono Anung dan Rano Karno resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta usai pelantikan kepala daerah 2025 serentak.

    Sebanyak 961 kepala daerah dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo, yang mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Acara pelantikan kepala daerah 2025 disebut momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik.

    Para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama 21-28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Selain Hasto Kristiyanto, ICW Duga Ada Pihak Lain Terlibat Perintangan Kasus Harun Masiku

    Hasto Minta KPK Periksa Jokowi, Setyo Budiyanto: Silakan Lapor Bawa Dokumen

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang meminta lembaga antirasuah memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Setyo meminta Hasto membuat laporan ke KPK dan membawa barang bukti jika memang memiliki informasi soal dugaan rasuah yang dilakukan keluarga Jokowi.

    “Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan TP (tindak pidana) silakan melapor dengan membawa dokumen,” ujar Setyo kepada wartawan Jumat, 21 Februari 2025.

    Setyo memastikan, pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku

    “Selanjutnya akan diverifikasi dan validasi sesuai aturan yang berlaku,” ucap Setyo.

    Sebelumnya, Hasto mengaku dicecar 62 pertanyaan oleh KPK. Menurutnya, pokok materi dari puluhan pertanyaan tersebut berkaitan dengan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang sudah diputus berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

    “Sehingga tidak ada hal yang baru di dalam pertanyaan-pertanyaan. Bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu,” kata Hasto sesaat sebelum dibawa ke rumah tahanan (rutan) cabang KPK, Kamis, 20 Februari 2025.

    Hasto menegaskan ia dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun terkait kasus ini, termasuk menjadi penghuni rutan KPK. Dia menyatakan bahwa semangat juangnya tidak akan padam.

    “Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga, kita adalah negeri pejuang,” ucap Hasto.

    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya menambahkan.

    Hasto berharap agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK menjadi momentum bagi lembaga antirasuah untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Ia meminta agar KPK juga memeriksa keluarga Jokowi.

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,“ ujarnya.

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Top Global! Bank Mandiri Masuk Daftar Perusahaan Terbaik di Asia Pasifik 2025 versi TIME

    Top Global! Bank Mandiri Masuk Daftar Perusahaan Terbaik di Asia Pasifik 2025 versi TIME


    PIKIRAN RAKYAT –     Bank Mandiri kembali memperoleh apresiasi di tingkat internasional dengan berhasil masuk dalam daftar World’s Best Companies 2025 Asia Pacific yang dirilis oleh TIME. Dalam pemeringkatan ini, Bank Mandiri menempati peringkat ke-105 dari 500 perusahaan terbaik di kawasan Asia Pasifik, praktis menjadi bank urutan teratas dalam kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) IV asal Indonesia yang meraih pengakuan bergengsi ini.

    TIME sendiri merupakan salah satu media berita paling berpengaruh dan terkemuka di dunia yang berbasis di New York. Selain majalah, TIME juga hadir dalam format situs web yang mengupas informasi terupdate terkait berbagai topik utama, seperti politik dan ekonomi, isu sosial dan budaya, sains dan teknologi, hiburan dan seni serta olahraga

    Dalam penyusunan pemeringkatan tersebut, TIME melakukan penilaian berdasarkan tiga aspek utama, yaitu survei kepuasan karyawan, kinerja keuangan, serta transparansi keberlanjutan yang mencakup data lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Environmental, Social, and Governance atau ESG). Aspek kepuasan karyawan diukur melalui survei terhadap lebih dari 50.000 responden di Asia Pasifik, yang menilai tingkat kenyamanan kerja serta kecenderungan mereka untuk merekomendasikan perusahaan tempat mereka bekerja.

    Kinerja keuangan dievaluasi berdasarkan pertumbuhan pendapatan dari tahun 2021 hingga 2023, baik dalam skala absolut maupun relatif terhadap industri. Sementara itu, transparansi keberlanjutan dianalisis berdasarkan berbagai indikator ESG, termasuk pengelolaan emisi karbon, konsumsi energi serta kebijakan sosial dan tata kelola perusahaan.

    Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengungkapkan pengakuan ini sebagai wujud dari upaya Bank Mandiri dalam mempertahankan kinerja keuangan yang solid, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai Bank Mandiri atau Mandirian yang adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan.

    “Kami percaya sektor perbankan memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, baik dalam menghadirkan layanan yang lebih baik bagi nasabah maupun memastikan operasional kami berjalan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Darmawan Junaidi dalam keterangan resminya, Jumat (14/2).

    Bank berkode emiten BMRI ini menilai, masuknya Bank Mandiri dalam daftar World’s Best Companies 2025 Asia Pacific ini semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri perbankan di Indonesia. Pengakuan dari TIME juga menjadi motivasi bagi Bank Mandiri untuk terus berinovasi dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

    “Ke depan, kami akan terus memperkuat peran Bank Mandiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui inovasi dan kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak. Kami optimis strategi jangka panjang yang telah kami terapkan akan memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional secara keseluruhan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pada Kuartal IV 2024, Bank Mandiri membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 55,78 triliun yang ditopang oleh pendapatan bunga bersih (NII) mencapai Rp 75,83 triliun. Hal ini juga didukung oleh realisasi kredit Bank Mandiri secara konsolidasi mencapai Rp 1.670,55 triliun naik 19,5% secara year on year (YoY), dengan pertumbuhan positif di beberapa segmen utama.

    Realisasi tersebut, sekaligus menjadikan Bank Mandiri sebagai bank dengan loan market share terbesar di industri. Sementara itu, kualitas kredit tetap menjadi perhatian utama Bank Mandiri, tercermin dari upaya perseroan dalam menjaga rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tetap terkendali di level 0,97% pada akhir 2024, turun 5 basis poin (bps) dari periode tahun sebelumnya.

    Pada periode yang sama, kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri tercatat tumbuh sebesar 7,73% YoY menjadi Rp 1.699 triliun, didorong oleh kenaikan signifikan pada segmen giro dan tabungan. Porsi CASA mencapai 80,3% dari total DPK, mencerminkan efektivitas strategi perseroan dalam mengoptimalkan pendanaan berbasis dana murah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil dan Rekam Jejak Mohammad Syafii, Kepala Basarnas Baru Alumnus Akademi AU, Lengkap Harta Kekayaannya

    Profil dan Rekam Jejak Mohammad Syafii, Kepala Basarnas Baru Alumnus Akademi AU, Lengkap Harta Kekayaannya

    PIKIRAN RAKYAT – Marsdya TNI Mohammad Syafii secara sah menjabat posisi Kepala Badan nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Hal ini dipastikan setelah dirinya menjalani pelantikan di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, pada Jumat, 21 Februari 2025.

    Pelantikan Syafii ini dilakukan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Dalam momen itu, sang menteri mengungkapkan harapannya terhadap Kabasarnas baru.

    “Saya berharap Marsdya Mohammad Syafii dapat menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi,” kata Dudy, mengutip pemberitaan Antara.

    Sejatinya keputusan Muhammad Syafii sebagai Kabasarnas baru ini telah ditetapkan sejak Januari kemarin berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/7/I/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

    Dalam keputusan tersebut Syafii ditetapkan jadi pengganti Marsdya TNI Kusworo yang kini menjadi Pati Mabes TNI AU dalam rangka pensiun setelah menjabat orang tertinggi di lembaga pemerintah nonkementerian yang kini bernama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) sejak tahun 2023.

    Profil dan Rekam Jejak Syafii

    Profil dan rekam jejak singkat Kepala Basarnas baru Marsdya TNI Mohammad Syafii.

    Syafii, seorang pasukan militer kelahiran Kalitengah, Lamongan, Jawa Timur. Ia sudah menikah dengan istri bernama Erwin Rahmawati. Dari pernikahannya, Syafii dikaruniai dua orang anak.

    Ia merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara almamater 1991. Selama berkarier di dunia militer, dirinya telah menduduki sejumlah posisi strategis sejak 18 tahun silam dengan dimulai sebagai Danskadik 102 Lanud Adisutjipto.

    Selanjutnya dirinya didapuk sebagai Pabandya Banops Paban II Ops Sopsau (2008), Kadisops Lanud Suryadarma (2009), Kadispers Lanud Adisutjipto (2011), Komandan Lanud Sulaiman (2016), Dansekoau (2017), Kadisdikau (2022), Kadisminpersau (2023), Aspers Kasau (2023), Aspers Panglima TNI (2024).

    Syafii dikenal sebagai perwira yang profesional, disiplin, dan memiliki integritas tinggi. Kompetensinya dalam bidang manajemen dan kepemimpinan telah teruji melalui berbagai penugasan yang diembannya.

    Harta Kekayaan Syafii

    Sebagai pejabat negara, Mohammad Syafii diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data yang diakses hari ini, Syafii tercatat memiliki total kekayaan Rp6.687.102.775 yang terdiri dari:

    Tanah dan Bangunan sebesar Rp4.250.000.000 Alat Transportasi dan Mesin sebesar Rp761.500.000 Harta Bergerak Lainnya sebesar Rp150.000.000 Kas dan Setara Kas sebesar Rp1.025.602.775 Harta Lainnya sebesar Rp500.000.000

    Dengan latar belakang militer, pengalaman di berbagai lembaga strategis, serta kekayaan yang transparan, Syafii diharapkan mampu membawa Basarnas ke arah yang lebih baik, utama dalam peran mencari dan menolong di Tanah Air.

    Hal ini pun diungkap oleh Menhub Duddy dalam pernyataan sambutannya, “Saya yakin dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki (Mohammad Syafii) akan dapat membawa Basarnas ke arah yang lebih baik lagi.”***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret, Dasco Beri Tanggapan

    Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret, Dasco Beri Tanggapan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ke Kepala Daerah yang diusung tidak mengikuti acara retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Dasco mengatakan, urusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Itu biar urusan pak Mendagri lah. Ya kan pak Mendagri yang bikin acara,” ujar Dasco di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

    Dasco pun tidak banyak berkomentar saat ditanyakan lebih lanjut terkait respons dan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait surat tersebut.

    Sebagaimana diketahui, dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati, ia memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP.

    Dia meminta seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk tidak mengikuti retret di Magelang yang rencananya akan berlangsung selama delapan hari.

    Megawati juga meminta agar para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk berkomunikasi aktif dan tunduk atas instruksinya.

    Surat Instruksi Megawati

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melayangkan instruksi kepada seluruh kepala daerah yang didukung partai berlambang banteng tersebut untuk tak mengikuti retret kepala daerah. Berikut ini isi instruksinya.

    Merdeka!!!

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah menjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP Perjuangan, sebagai berikut:

    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Diketahui pembekalan atau retret kepala daerah bakal digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Skema Blending Jadi Kemungkinan Pemberian Subsidi BBM? Menteri ESDM Bahlil: Saya Masih Menghitung

    Skema Blending Jadi Kemungkinan Pemberian Subsidi BBM? Menteri ESDM Bahlil: Saya Masih Menghitung

    PIKIRAN RAKYAT – Skema pemberian subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga hari ini masih dalam tahap pembahasan.

    Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, skema blending atau pencampuran menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Menurut Bahlil, skema ini hampir mendekati keputusan akhir yang akan diambil pemerintah terkait subsidi BBM. Ia menyampaikan hal ini saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, sebagai respons terhadap pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Apa Itu Skema Blending?

    Skema blending yang dimaksud oleh Bahlil adalah kombinasi antara subsidi dalam bentuk barang atau komoditas dan sebagian lainnya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Meski menjadi opsi yang paling mungkin diterapkan, Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai skema subsidi BBM ini belum final.

    “Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” jelas Bahlil, seraya menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait skema yang akan diterapkan.

    Pemberian Subsidi BBM Secara Langsung

    Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan gagasan agar subsidi BBM disalurkan secara langsung kepada individu, sehingga lebih tepat sasaran dibandingkan penyaluran dalam bentuk barang. Ia bahkan memperkirakan bahwa kebijakan BBM Satu Harga bisa terwujud dalam dua tahun mendatang atau pada 2027.

    “Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” ujar Luhut.

    Ia menambahkan bahwa dengan pemberian subsidi langsung, pemerintah berpotensi menghemat miliaran dolar, karena alokasi dana akan lebih efisien dan tepat sasaran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jokowi Santai ‘Diseret’ Hasto ke Penjara: Kalau Ada Bukti, Silakan

    Jokowi Santai ‘Diseret’ Hasto ke Penjara: Kalau Ada Bukti, Silakan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tampak santai ketika menjawab pernyataan menghebohkan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, perihal keluarganya yang mesti ikut diperiksa KPK.

    Sebelumnya, Hasto meminta Lembaga antirasuah untuk menyelidiki keluarganya. Itu dikatakan Hasto setelah dirinya ditahan oleh komisi antirasuah itu terkait kasus korupsi dan perintangan penyidikan.

    Jokowi menegaskan, jika memang ada ada barang bukti dia dan keluarganya melakukan tindak pidana korupsi, maka ia mempersilahkan KPK untuk mengusut sebagaimana mestinya.

    Menjawab sikap Hasto yang mendadak menyeret namanya serta dikaitkan dengan kasus korupsi yang kini menjerat Sekjen PDIP tersebut, Jokowi lagi-lagi menyampaikan respons dengan gesture yang santai.

    “Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan,” kata Jokowi, di depan kediaman pribadinya, di Solo Jawa Tengah, pada Jumat, 21 Februari 2025.

    Jokowi juga mengaku tak terlalu memikirkan namanya yang belakangan kerap dikait-kaitkan dengan kasus maling uang rakyat Hasto Kristiyanto.

    Bahkan, dia menekankan bahwa dirinya sudah biasa mendapatkan pernyataan semacam itu. Ini bukan kali pertama sehingga Jokowi mengisyaratkan sikapnya tetap sesantai biasa.

    “Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum silakan,” ujar mantan Wali Kota Solo tersebut.

    KPK Tegaskan Penyidikan Terus Berjalan

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa penyidikan terhadap kasus dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto akan dilaksanakan bersamaan dengan penyidikan dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dihadirkan saat konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). KPK menahan Hasto dalam kasus dugaan suap kepada komisioner KPU terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku serta perintangan penyidikan. ANTARA FOTO/Fauzan/tom. ANTARA FOTO

    “Tetap dilakukan penyidik KPK, pemberkasan secara simultan,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, pada hari Jumat.

    Setyo menjelaskan, kasus dugaan suap yang tengah disidik KPK berkaitan dengan Harun Masiku dan pihak-pihak lainnya yang diduga memberikan hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News