Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Prabowo Teken PP Pembentukan 5 Pengadilan Militer, Apa Isinya?

    Prabowo Teken PP Pembentukan 5 Pengadilan Militer, Apa Isinya?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembentukan lima pengadilan militer baru. Apa isi peraturannya?

    Penandatanganan dilakukan pada 6 Mei 2025 di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam salinan dokumen yang diterima pada Kamis, 19 Juni 2025.

    Kedua peraturan tersebut, yakni PP Nomor 22 dan 23 Tahun 2025, menjadi dasar hukum pembentukan:

    PP Nomor 23 Tahun 2025 untuk Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari.

    PP Nomor 22 Tahun 2025 untuk Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar.

    Langkah ini diambil untuk memperkuat sistem peradilan militer di Indonesia dengan memperluas jangkauan dan efisiensi layanan hukum, khususnya bagi prajurit TNI dan masyarakat di daerah.

    Alasan dan Tujuan Pembentukan

    Pembentukan pengadilan-pengadilan baru ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dan mempercepat proses hukum di wilayah-wilayah yang selama ini ditangani oleh pengadilan militer dengan cakupan terlalu luas.

    Dalam peraturan itu disebutkan pembentukan pengadilan militer ini untuk memperkuat akses keadilan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat, sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

    Selain mengurangi beban kerja pengadilan lama, kehadiran lima pengadilan baru ini diharapkan mendorong efisiensi dan efektivitas proses peradilan militer.

    Wilayah Hukum Masing-Masing Pengadilan Baru Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru: Wilayah hukum mencakup Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Pengadilan Militer V-18 Kendari: Meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Pengadilan Militer V-21 Manokwari: Mencakup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan: Membagi beban yurisdiksi Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Pengadilan Militer Tinggi V Makassar: Mengurangi cakupan wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pelimpahan Perkara dan Pengelolaan Aset

    Dalam beleid tersebut juga diatur sejumlah ketentuan teknis, termasuk pelimpahan perkara yang belum disidangkan dari pengadilan lama ke pengadilan baru.

    Selain itu, pengelolaan personel, aset, dan sarana prasarana akan dilakukan di bawah koordinasi Mahkamah Agung.

    Sumber Pendanaan dan Dukungan Daerah

    Pembiayaan pengadilan baru ini sepenuhnya bersumber dari APBN melalui anggaran Mahkamah Agung, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan lahan untuk pembangunan gedung pengadilan di masing-masing wilayah. ***

  • WHO Desak Israel Izinkan Bantuan Obat-obatan dan Bahan Bakar Masuki Gaza tanpa Hambatan

    WHO Desak Israel Izinkan Bantuan Obat-obatan dan Bahan Bakar Masuki Gaza tanpa Hambatan

    PIKIRAN RAKYAT – Dunia internasional telah berulang kali mendesak Israel agar menghentikan genosida di Gaza. Selain itu, Israel juga didesak untuk membuka blokade bantuan yang berlangsung sejak 2 Maret 2025.

    Blokade bantuan yang dilakukan Israel tersebut telah menyebabkan krisis parah. Saat ini, jutaan warga di Gaza mengalami kelaparan dan membutuhkan obat-obatan serta kebutuhan dasar lainnya.

    Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus telah menyatakan keprihatinannya atas memburuknya situasi fasilitas perawatan kesehatan di Jalur Gaza.

    Dia mendesak agar Israel mengizinkan masuknya bantuan seperti obat-obatan dan bahan bakar ke Gaza tanpa hambatan.

    “Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, #Gaza, tengah berjuang untuk tetap beroperasi di tengah tekanan yang tiada henti dan kurangnya pasokan,” katanya dalam sebuah posting di X pada Rabu malam.

    Pada Selasa pekan ini, rumah sakit Nasser menerima lebih dari 300 orang yang terluka. Para korban terkait dengan dua insiden di dekat lokasi distribusi makanan militer non-PBB. Dalam dua serangan ini, 75 orang tewas, termasuk 11 anak-anak.

    Saat ini sekitar 590 pasien dirawat di rumah sakit Nasser, yang mana jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari kapasitas rumah sakit tersebut.

    “Rumah sakit tidak dapat meningkatkan kapasitasnya karena kekurangan ventilator, monitor, tempat tidur, dan staf,” ujarnya.

    Rumah sakit Nasser telah ditetapkan berada di zona evakuasi, namun banyak petugas kesehatan tidak dapat mencapai rumah sakit karena khawatir akan keselamatan atau kekurangan bahan bakar untuk transportasi.

    Pada Rabu WHO telah mengirimkan bahan bakar dalam jumlah minimum yang cukup untuk mempertahankan operasi selama lima hari lagi. Namun, jika bahan bakar tersebut tidak sampai, layanan akan mulai ditutup.

    “WHO sekali lagi menyerukan perlindungan terhadap rumah sakit; agar bantuan kesehatan dan bahan bakar dapat masuk dan melintasi Gaza tanpa hambatan melalui semua rute yang memungkinkan,” katanya.

    “Waktu terus berjalan untuk menyelamatkan nyawa. Gencatan senjata!” tuturnya lagi.***

  • IKN Gaet KPK Bangun Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Banyak ‘Orang Baru’

    IKN Gaet KPK Bangun Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Banyak ‘Orang Baru’

    PIKIRAN RAKYAT – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, bersih, dan berintegritas.

    Kolaborasi ini menegaskan komitmen menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap proses pembangunan IKN di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa kerja sama dengan KPK merupakan langkah berkelanjutan dalam menanamkan budaya kerja yang menjunjung nilai akuntabilitas.

    “Kami bersama KPK terus melakukan upaya berkelanjutan bentuk budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab,” ujar Basuki saat ditanya soal integritas tata kelola organisasi di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat, 20 Juni 2025.

    Menurut Basuki, salah satu fokus utama saat ini adalah memperkuat pemahaman terkait gratifikasi dan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan internal Otorita IKN.

    “Kami lakukan penguatan pemahaman gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan kerja Otorita IKN,” kata dia.

    Ia kembali menegaskan bahwa Otorita IKN berkomitmen tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

    “Otorita IKN komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas,” ujar Basuki.

    Ia menambahkan, “serta menjadikan pencegahan korupsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses kerja.”

    Banyak Orang Baru

    Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, menambahkan bahwa penguatan nilai integritas menjadi penting karena Otorita IKN masih tergolong baru dan beranggotakan pegawai dari berbagai latar belakang institusi.

    “Tentu dalam pelaksanaan ada potensi gratifikasi dan benturan kepentingan yang perlu dikelola dengan baik,” ucap dia.

    Ia juga menekankan perlunya menyatukan persepsi dan budaya organisasi di antara para pegawai agar nilai-nilai antikorupsi dapat benar-benar diterapkan dalam keseharian kerja.

    “Dan juga perlu membangun kesamaan pemahaman dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi,” kata Agung Dodit Muliawan.

    Sebagai informasi, Otorita IKN resmi dibentuk pada Januari 2023 dan kini tengah bersiap menjalankan pembangunan fisik ibu kota negara di lapangan mulai tahun 2025.

    Tantangan besar dalam membangun tata kelola yang bersih menjadi salah satu fokus utama sejak awal proses pembangunan. ***

  • Pascabombardir Israel, Iran Tuntut Ganti Rugi dan Bersumpah Lanjutkan Pembalasan

    Pascabombardir Israel, Iran Tuntut Ganti Rugi dan Bersumpah Lanjutkan Pembalasan

    PIKIRAN RAKYAT – Pada 29 Juni 2025 lalu, pihak Iran mengatakan bahwa mereka akan terus menyerang Israel sampai mereka membayar ganti rugi. Hal tersebut dikatakan langsung oleh oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran.

    Pembalasan (terhadap Israel) akan terus dilakukan sampai musuh kita dihukum dan ganti rugi (kepada Iran) dibayar,” ucapnya.

    Diketahui, sebelumnya Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran pada Jumat, 13 Juni 2025 dini hari dengan tuduhan Iran sedang menjalankan program nuklir militer secara rahasia.

    Serangan tersebut mengatakan sejumlah wilayah di Iran, termasuk ibu kota Teheran dan menewaskan beberapa pejabat tinggi militer dan sejumlah ilmuwan nuklir Iran.

    Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut serangan itu sebagai kejahatan dan mengancam Israel dengan “nasib yang pahit dan mengerikan.”

    Iran membalas serangan Israel itu dengan meluncurkan “Operasi True Promise 3” pada Jumat malam yang menyerang target-target militer Israel.

    Iran menyangkal program nuklir memiliki tujuan militer, Direktur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi menyatakan badan tersebut belum menemukan bukti kuat bahwa Iran sedang Mengembangkan senjata nuklir.

    Laporan intelijen AS juga menunjukan kesimpulan serupa bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir.

    Mantan Duta Besar Inggris dan Uzbekistan dan aktivis HAM Craig Murray mengatakan Iran telah menunjukkan tanggung jawab dan kesabaran luar biasa selama beberapa tahun terakhir meskipun menghadapi berbagai tindakan dari Israel.

    Lalu, kabar terbaru datang dari kelompok Hizbullah di Lebanon yang menegaskan bahwa mereka tidak netral dan berpihak pada Iran dalam konflik melawan Israel.

    Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa kelompok mendukung hak dan kemerdekaan Iran yang sah.

    Amerika Serikat bersama Israel yang disebutnya sebagai tumor kanker melakukan kebohongan dan tindakan agresif terhadap iran.

    “Kami berdiri bersama Iran untuk menghadapi ketidakadilan global ini, karena kami juga memperjuangkan kemerdekaan, pembebasan tanah kami, serta kebebasan membuat keputusan dan pilihan kami sendiri,” ucapnya.

    Ia juga menegaskan bahwa Hizbullah bertindak sesuai penilaian mereka untuk membalas agresi brutal Israel dan AS. ***

  • Saksi Ungkap Hasto Kristiyanto Pernah Ditawari Mensesneg dan Menkominfo Era Jokowi tapi Menolak

    Saksi Ungkap Hasto Kristiyanto Pernah Ditawari Mensesneg dan Menkominfo Era Jokowi tapi Menolak

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto disebut pernah menolak dua kali tawaran jabatan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkan oleh saksi meringankan Cecep Hidayat dalam persidangan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 dan perintangan penyidikan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025.

    Cecep Hidayat adalah rekan kuliah Hasto saat menempuh program doktoral di Universitas Pertahanan (Unhan) RI, dan kini menjadi dosen ilmu politik di Universitas Indonesia (UI). Cecep menyebut, Hasto menolak jabatan menteri di dua periode pemerintahan Jokowi lantaran ingin tetap fokus mengurus PDIP. 

    “Sependek ingatan saya, dan juga bisa dilihat di media, itu di 2014 Pak Hasto ditawari menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dan di 2019 ditawari sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), tapi tidak diterima,” kata Cecep dalam persidangan.

    Cecep menilai keputusan Hasto menunjukkan dedikasi penuh terhadap PDIP. Sebab, menurut Hasto menjadi pengurus partai sama terhormatnya dengan jabatan menteri hingga kepala daerah. 

    “Hasto lebih memilih untuk mengurus partai. Jadi kalau pandangan saya, menurut hemat saya menjadi pengurus partai itu sama terhormatnya jadi pejabat negara, jadi menteri, kepala daerah, wakil kepala daerah dan seterusnya, itu sama hormatnya dalam pandangan beliau,” tutur Cecep.

    Menurutnya, keputusan Hasto menolak jabatan menteri juga didorong oleh keyakinan bahwa partai yang kuat dan kelembagaan yang baik adalah kunci melahirkan pemimpin berkualitas di berbagai tingkatan pemerintahan.

    “Justru paling butuh partai yang baik, kelembagaan yang baik agar bisa melahirkan kepala daerah, wakil kepala daerah, menteri dan seterusnya,” ucap Cecep. 

    Dakwaan Hasto

    Dalam kasus ini, jaksa mendakwa Hasto Kristiyanto menyuap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta. Suap diberikan dengan tujuan memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku. 

    Jaksa dalam surat dakwaannya menyebut, Hastomenyuap Wahyu bersama-sama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku pada Juni 2019 hingga Januari 2020. 

    “Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan PAW Caleg Terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025.

    Jaksa juga mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel ke dalam air setelah mendapat kabar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.

    “Sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,” kata jaksa.

    “Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian Terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masikuagar merendam telepon genggam miliknya kedalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK,” ucap jaksa melanjutkan.

    Kemudian bertempat di sekitar salah satu hotel di Jakarta Pusat, Harun Masiku bertemu Nurhasan. Menindaklanjuti perintah Hasto atas bantuan Nurhasan, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak.

    Perbuatan merintangi penyidikan lainnya yakni, Hasto sempat dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada 6 Juni 2024, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK. Kusnadi pun menuruti perintah Hasto.

    “Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi, namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam,” ucap jaksa.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, kata Jaksa, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan kepada Kusnadi sehingga penyidik menyita ponsel Hasto dan Kusnadi. Akan tetapi, penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku.***

  • Antara Keselamatan Jalan dan Nasib Sopir Truk

    Antara Keselamatan Jalan dan Nasib Sopir Truk

    PIKIRAN RAKYAT – Sekitar 800 sopir truk dari Kudus dan sekitarnya melakukan unjuk rasa di Jalan Lingkar Selatan Kudus untuk menuntut revisi aturan terkait kendaraan over dimension and over loading (ODOL), khususnya mengenai sanksi pidana. Aksi tersebut berlangsung pada Kamis dan dihadiri oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Putri, serta Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo.

    Para sopir menilai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur pelanggaran ODOL terlalu memberatkan. Ketua Gerakan Sopir Truk Jateng, Anggit Putra Iswandaru, menyatakan bahwa sanksi tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan sopir yang khawatir dipenjara hanya karena menjalankan pekerjaan.

    Menurutnya, para sopir tidak menolak penertiban terhadap praktik ODOL, tetapi keberatan jika pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan langsung dikaitkan dengan pidana. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk meninjau ulang ketentuan tersebut dan menghapus ancaman pidana bagi pelanggar yang masih berstatus pekerja lapangan.

    Aksi protes yang dilakukan di depan Terminal Induk Jati ini juga menampilkan spanduk bertuliskan permintaan revisi, dengan nada protes terhadap perlakuan yang dianggap kriminalisasi terhadap sopir. Para pengunjuk rasa berencana melanjutkan aksi ke tingkat provinsi dan bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah.

    Kapolres Kudus menegaskan bahwa kewenangan mengenai aturan ODOL berada di tingkat pusat. Namun, pihaknya mendorong para sopir menyampaikan aspirasi secara tertulis agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat melalui Pemkab Kudus. Bupati Sam’ani juga menyatakan siap memfasilitasi penyampaian tuntutan ke tingkat lebih tinggi, termasuk membuka dialog lanjutan mengenai uji kir dan sistem pengawasan lainnya.

    Sementara itu, di lokasi berbeda, razia gabungan terhadap kendaraan ODOL digelar di KM 88 Tol Cipularang. Dari 82 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 28 ditemukan melanggar ketentuan dimensi, muatan, tata cara pengangkutan, maupun dokumen perjalanan. Penindakan dilakukan dalam bentuk teguran dan edukasi langsung kepada para pengemudi.

    Razia tersebut merupakan hasil kerja sama antara Jasa Marga, BPTD II Jawa Barat, Ditlantas, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan wilayah terkait. Kegiatan ini juga dibarengi dengan sosialisasi bahaya ODOL dalam rangka kampanye keselamatan nasional “Zero ODOL” yang berlangsung sepanjang Juni 2025. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan keselamatan di jalan tol serta mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan infrastruktur.

    Pihak Jasa Marga menyampaikan bahwa keselamatan jalan tol merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya operator, melainkan juga pengemudi yang harus mematuhi aturan. Kesadaran dan kepatuhan pengemudi terhadap dimensi dan beban kendaraan dianggap sangat penting untuk keselamatan bersama.

    Di tingkat nasional, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengelola proyek strategis dan BUMN, untuk menghentikan kerjasama dengan penyedia jasa angkutan truk yang melanggar ketentuan ODOL. Praktik tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berdampak pada keselamatan pengguna jalan dan mempercepat kerusakan jalan.

    Langkah konkret yang diminta oleh Korlantas meliputi pendataan rekanan transportasi di proyek strategis, audit kepatuhan muatan, sosialisasi berkelanjutan di kawasan industri dan pelabuhan, serta penandatanganan nota kesepahaman antara Polri dengan pelaku usaha dan institusi. Selain itu, juga diajukan usulan pelatihan pengemudi mengenai keselamatan dan pemanfaatan teknologi seperti logbook digital dan GPS untuk pemantauan muatan secara langsung.

    Menurut Korlantas, penegakan aturan ODOL bukan ditujukan untuk menghambat ekonomi, melainkan memastikan keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dianggap kunci dalam mewujudkan jalan bebas ODOL secara bertahap namun pasti.

    Lonjakan Kecelakaan Truk ODOL dan Ancaman Serius bagi Keselamatan Jalan

    Kepolisian Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) mencatat bahwa dalam kurun waktu lima tahun, yakni sejak 2017 hingga 2021, telah terjadi 349 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dengan dimensi dan muatan berlebih atau biasa disebut over dimension and over loading (ODOL). Angka ini menunjukkan tren yang konsisten, sementara data terbaru dari tahun 2023 mencatat lonjakan signifikan dengan 200 kasus kecelakaan lalu lintas akibat truk ODOL.

    Kecelakaan yang melibatkan truk ODOL tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa para pengguna jalan lainnya. Korlantas mengidentifikasi bahwa sebagian besar dari kejadian ini dipicu oleh kesalahan manusia atau human error. Unsur-unsur perilaku pengemudi seperti mengemudi ugal-ugalan, melebihi batas kecepatan, tidak memeriksa kelayakan kendaraan sebelum digunakan, melanggar peraturan lalu lintas, serta kondisi pengemudi yang kelelahan menjadi faktor penyebab dominan.

    Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turut melakukan pendalaman terhadap penyebab kecelakaan truk ODOL. Berdasarkan hasil kajian KNKT, ditemukan bahwa lebih dari 80 persen kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang dan angkutan umum disebabkan oleh dua hal utama, yakni kegagalan sistem pengereman dan kondisi fisik pengemudi yang tidak prima. Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono, menyampaikan bahwa kegagalan fungsi rem dan kelelahan menjadi titik lemah yang kerap berujung pada peristiwa fatal di jalan raya.

    Di samping membahayakan keselamatan lalu lintas, operasional truk ODOL juga membawa dampak serius terhadap infrastruktur jalan. Pemerintah telah menghitung konsekuensi kerusakan yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut terhadap jaringan jalan nasional maupun jalan tol.

    Truk yang kelebihan muatan menyebabkan tekanan berlebih pada permukaan jalan, yang dalam jangka panjang mengakibatkan kerusakan parah. Akibatnya, anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan meningkat tajam setiap tahunnya. Akumulasi biaya tersebut membebani keuangan negara dalam skala yang tidak kecil.***

  • Picu Stroke hingga Kematian, BPOM Bongkar 9 Produk Herbal Berbahaya

    Picu Stroke hingga Kematian, BPOM Bongkar 9 Produk Herbal Berbahaya

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menindak sembilan produk obat bahan alam (OBA) yang diketahui mengandung bahan kimia obat (BKO). Keberadaan BKO dalam produk tersebut berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan serius, termasuk gangguan penglihatan, stroke, hingga kematian.

    Produk yang dimaksud antara lain Harimau Putih, One Man, Amirna Lelaki, Urat Madu Gold, Redak-Sam, Jarak Pagar, Contra Lin, Real Slim Ultimate, dan Vitamin Gemuk Alami. Seluruhnya ditemukan melalui kegiatan pengawasan BPOM pada Mei 2025 terhadap 683 item OBA, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dari berbagai wilayah di Indonesia.

    Dalam pemeriksaan, diketahui bahwa sejumlah produk tersebut mencantumkan logo jamu pada kemasan dan mengklaim khasiat seperti penambah stamina pria, pelangsing tubuh, hingga penggemuk badan. Namun, hasil uji menunjukkan adanya kandungan BKO yang seharusnya hanya digunakan di bawah pengawasan tenaga medis.

    Jenis BKO yang ditemukan mencakup sildenafil, tadalafil, vardenafil, asam mefenamat, parasetamol, natrium diklofenak, sibutramin, deksametason, siproheptadin, glibenklamid, serta metformin. Senyawa-senyawa ini memiliki risiko yang berbeda-beda terhadap kesehatan. Sildenafil dan tadalafil dapat menyebabkan gangguan penglihatan, stroke, dan kematian.

    Asam mefenamat serta natrium diklofenak diketahui bisa menimbulkan gangguan saluran pencernaan dan kerusakan hati. Sementara itu, sibutramin dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Deksametason dan siproheptadin berpotensi menyebabkan gangguan hormonal, penurunan sistem imun, dan obesitas jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

    BPOM menegaskan bahwa pencampuran BKO ke dalam produk OBA adalah tindakan yang sangat dilarang. Praktik ini bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan juga bentuk ancaman terhadap keselamatan nyawa masyarakat. BPOM menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku usaha yang terbukti mencampurkan BKO ke dalam produknya.

    Atas pelanggaran tersebut, BPOM menyatakan siap menindak tegas berdasarkan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku dapat dikenai hukuman pidana dengan ancaman penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal sebesar Rp5 miliar.

    BPOM juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar segera melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran dalam produksi, distribusi, promosi, atau iklan OBA dan suplemen kesehatan kepada Contact Center HALOBPOM di 1500533 atau melalui kanal resmi lainnya.

    Selain penindakan, BPOM juga menetapkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Pedoman Verifikasi Metode Analisis Obat dan Bahan Obat. Aturan ini bertujuan memastikan mutu dan keamanan produk obat melalui pengujian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

    Verifikasi metode analisis bertujuan memastikan bahwa prosedur pengujian yang digunakan di laboratorium mampu memberikan hasil akurat dan konsisten sesuai kondisi aktual di lapangan. Metode ini menjadi dasar dalam proses evaluasi mutu produk obat dan bahan obat sebelum beredar luas di masyarakat.

    Empat jenis metode analisis yang wajib diverifikasi meliputi uji kadar zat aktif, uji identifikasi, uji cemaran, dan uji disolusi. Pedoman ini juga menjadi dokumen wajib dalam proses registrasi obat dan mendukung implementasi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

    Pelaku usaha dan petugas laboratorium dapat mengakses dokumen lengkap melalui situs https://jdih.pom.go.id. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses pengawasan terhadap obat dan bahan obat dapat berjalan secara lebih objektif, transparan, dan ilmiah, sehingga mutu dan keamanan produk tetap terjaga.

    Seluruh pemangku kepentingan, baik dari industri farmasi, lembaga pengujian independen, laboratorium akademik, maupun regulator, diharapkan menerapkan pedoman ini secara konsisten dan bertanggung jawab.***

  • Aktivis Yahudi Lakukan Aksi Mogok Makan, Tuntut Diakhirinya Pembantaian Warga Palestina di Gaza

    Aktivis Yahudi Lakukan Aksi Mogok Makan, Tuntut Diakhirinya Pembantaian Warga Palestina di Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Genosida yang dilakukan Israel telah merenggut puluhan ribu jiwa Palestina di Gaza. Sejak serangan Oktober 2023, Israel telah menyebabkan 55,706 warga Palestina tewas, 130,101 lainnya terluka, dan 11.000 orang dinyatakan hilang.

    Tak hanya menyebabkan banyaknya korban yang mayoritas anak-anak, perempuan, dan lansia, Israel juga telah melakukan blokade bantuan kemanusiaan sejak 2 Maret 2025 yang menyebabkan krisis parah.

    Melihat genosida yang dilakukan Israel dan krisis parah yang terjadi saat ini di Gaza, aktivis Yahudi di Chicago, Illinois, Amerika Serikat melakukan mogok makan terbuka. Hal ini dilakukan untuk memprotes pembantaian yang dilakukan Israel di Gaza.

    “Aksi itu, yang dipimpin oleh para pemimpin organisasi Jewish Voice for Peace, termasuk akademisi, juga bertujuan untuk menekan diakhirinya pendanaan militer AS untuk Israel dan diakhirinya blokade makanan dan obat-obatan yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan parah di Gaza,” kata Koresponden kantor berita Palestina, WAFA.

    Aktivis Yahudi itu mendesak agar AS menghentikan pendanaan serta ekspor senjata ke Israel. Aksi mogok makan ini bertepatan dengan acara massa yang diselenggarakan di Chicago untuk menuntut diakhirinya pasokan senjata ke Israel

    Acara tersebut melibatkan mahasiswa dan anggota Kongres Dalia Ramirez, salah satu anggota Kongres yang memperkenalkan RUU ‘Hentikan Ekspor Senjata ke Israel’.

    Neraka di bumi

    Situasi buruk yang tengah terjadi di Gaza dinilai lebih buruk dari neraka di bumi. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Mirjana Spoljaric.

    “Kemanusiaan sedang gagal di Gaza. Kita tidak bisa terus melihat apa yang terjadi,” katanya.

    ICRC saat ini menempatkan sekitar 300 staf di Gaza dan membantu orang-orang yang terdampak genosida di Gaza. Spoljaric mengatakan rumah sakit yang dikelola IRC di Rafah dibanjiri korban dalam beberapa hari terakhir.

    Saksi yang berada di lokasi mengatakan militer Israel penjajah menembaki kerumunan warga Palestina yang mencoba mendapatkan bantuan pangan yang begitu dibutuhkan.

    “Situasi di wilayah tersebut melampaui standar hukum, moral, dan kemanusiaan yang dapat diterima. Fakta bahwa kita menyaksikan suatu bangsa dilucuti sepenuhnya dari martabat kemanusiaannya seharusnya benar-benar mengejutkan hati nurani kolektif kita,” tuturnya dilaporkan Arab News.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pemimpin dunia harus berbuat lebih banyak dan lebih nyata dalam upaya mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza.

    “Konsekuensinya akan menghantui mereka dan sampai ke rumah mereka,” katanya.***

  • Usut Diperiksa KPK, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Sebut Nama Khofifah Indar Parawansa

    Usut Diperiksa KPK, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Sebut Nama Khofifah Indar Parawansa

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Usai diperiksa, Kusnadi menyebut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengetahui soal dana hibah tersebut.

    Kusnadi menjalani pemeriksaan sekira 7 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025. Kepada awak media, ia menyampaikan mekanisme dana hibah tersebut merupakan bagian dari proses bersama antara DPRD dan kepala daerah.

    “Dana hibah itu proses ya bukan materi. Itu dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi kalau dana hibah itu dan pelaksananya juga sebenarnya semuanya kepala daerah,” kata Kusnadi.

    Saat ditanya apakah Khofifah mengetahui soal dana hibah yang kini diusut KPK, Kusnadi menjawab tegas orang nomor satu di Jawa Timur itu mengetahuinya.

    “Orang dia yang mengeluarkan masa dia enggak tahu,” ucap Kusnadi.

    Meski begitu, Kusnadi enggan berkomentar lebih jauh mengenai apakah Khofifah perlu turut diperiksa oleh KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kusnadi telah berstatus tersangka tapi belum diumumkan secara resmi oleh lembaga antirasuah.

    “Saya tidak berharap apa-apa. Itu kewenangan penegak hukum,” tuturnya.

    KPK Dalami Jual Beli Tanah Milik Anwar Sadad

    KPK masih terus mengusut kasus dugaan suap dalam pengurusan dana hibah untuk Pokmas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Pada Rabu, 14 Mei 2025, tim penyidik KPK telah selesai memeriksa tiga orang saksi di Polresta Banyuwangi. Ketiga saksi adalah Kusnadi selaku karyawan swasta, petani bernama Sumantri, dan seorang notaris bernama Teguh Pambudi.

    Penyidik mendalami pengetahuan para saksi soal kepemilikan dan jual beli aset tanah yang diduga milik Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Anwar Sadad (AS). Dalam kasus ini, Anwar Sadad yang kini menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra juga sudah berstatus tersangka tapi belum diumumkan kepada publik oleh KPK.

    “Semua saksi hadir. Saksi didalami terkait dengan kepemilikan dan jual beli aset tanah yang diduga milik tersangka AS,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu, 14 Mei 2025.

    Sita Aset Anwar Sadad Senilai Rp8,1 Miliar

    Sebelumnya, KPK menyita tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar, pada 8 Januari 2025. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, aset-aset bernilai miliaran rupiah itu disita penyidik dari tangan Anwar Sadad (AS).

    “Info dari satgas itu dari pak AS,” kata Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 14 Januari 2025.

    Penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dugaan suap pengurusan dana hibah.

    Penyidik KPK pernah melakukan penggeledahan di rumah milik mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti yang berada di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 14 April 2025.

    Penggeledahan ini berkaitan dengan jabatan La Nyalla yang pernah menjabat Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2010–2019. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan proses penyidikan yang tengah dilakukan lembaganya memiliki kaitan dengan jabatan La Nyalla di KONI Jatim.

    “Terkait dengan penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan sebagai ketua KONI,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025.

    Setelah menggeledah rumah La Nyalla, penyidik menggeledah Kantor KONI Jatim.***

  • Kemensos Catat Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi NTT Capai 4.954 Jiwa

    Kemensos Catat Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi NTT Capai 4.954 Jiwa

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, NTT tercatat sebanyak 4.954 warga atau 1.140 KK. Tidak ada korban luka maupun meninggal dunia.

    “Jumlah warga terdampak sebanyak 1.140 KK atau 4.954 jiwa, korban luka nihil dan korban meninggal dunia nihil,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

    Upaya yang telah dilakukan Kemensos dalam penanggulangan korban akibat bencana tersebut yaitu pendirian shelter dan pendistribusian logistik. Gus Ipul menyampaikan pihaknya melakukan respons cepat pengerahan Taruna Umum Siaga Bencana (Tagana) untuk melakukan asesmen korban, membantu evakuasi ke tempat aman khusus kelompok rentan, dan layanan dapur umum di beberapa desa, berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial Kabupaten/Provinsi, TNI/Polri.

    Tenda pengungsian didirikan untuk tempat berlindung sementara bagi korban yang kehilangan rumah akibat bencana erupsi merapi Gunung Lewotobi, laki-laki. Jumlah pengungsi di pos Lapangan di Kecamatan Titehena sebanyak 2.359 jiwa.

    Sementara untuk pengungsi di pos mandiri didirikan di sejumlah kecamatan yaitu Kecamatan Wulanggitang 31 jiwa, Kecamatan Ilebura 73 jiwa, Kecamatan Titehena 1.650 jiwa, Kecamatan Demon Pagong 186 jiwa, Kecamatan Larantuka 414 jiwa, Kecamatan Ile Mandiri 67 jiwa, Kecamatan Lelewona 73 jiwa, Kecamatan Tanjung Bunga 6 jiwa, Pulau Adonara 40 jiwa, Pulau Solor 23 jiwa.

    Sementara dapur umum lapangan yang didirikan Kemensos berada di tujuh titik, antara lain dapur umum Brimob di Desa Konga, Dapur Umum Tagana Desa Kongan, Dapur Umum Desa Bokang, Dapur Umum Desa Lowolaga, Dapur Umum Desa Ile Gerong, Dapur Umum Desa Kanada atau Kobasoma, dan Dapur Umum Desa Eputobi.

    Mensos menyebut total bantuan yang disalurkan untuk warga terdampak senilai RpRp5.325.000.000. Dia menyampaikan pada saat bencana serupa yang terjadi pada November tahun 2024 silam, dukungan bantuan yang diberikan lebih dari Rp6 miliar. Sehingga total bantuan yang telah diberikan sampai saat ini mencapai Rp11 miliar.

    Gunung Lewotobi Laki-laki kembali erupsi pada Selasa, 17 Juni 2025 pukul 17.35 WIB. Peristiwa ini terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi lebih kurang 6 menit 53 detik.

    Erupsi menciptakan kolom abu setinggi 10.000 meter atau 10 kilometer dari atas puncak kawah.***