Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Subsidi BBM Akan Dihapuskan Tahun 2027? Begini Skema Rencana Luhut Binsar Pandjaitan

    Subsidi BBM Akan Dihapuskan Tahun 2027? Begini Skema Rencana Luhut Binsar Pandjaitan

    PIKIRAN RAKYAT – Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk diganti dengan skema bantuan yang lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia.

    Luhut lantas menambahkan, distribusi subsidi energi ini baiknya nanti diawasi oleh teknologi Artificial Intelegence alias Akal Imitasi (AI).

    “Kami punya teknologi sekarang. Al itu sangat bagus sehingga Pertamina bisa mengidentifikasi apakah mobil dengan nomor ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini, kendaraan ini memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, atau semacamnya. Saya rasa ini akan berhasil,” tuturnya.

    Respons Menteri ESDM Bahlil

    Skema pemberian subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga hari ini masih dalam tahap pembahasan.

    Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, skema blending atau pencampuran menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Menurut Bahlil, skema ini hampir mendekati keputusan akhir yang akan diambil pemerintah terkait subsidi BBM. Ia menyampaikan hal ini saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, sebagai respons terhadap pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Apa Itu Skema Blending?

    Ilustrasi petugas POM bensin mengisi BBM Pertamax ke pelanggan.

    Skema blending yang dimaksud oleh Bahlil adalah kombinasi antara subsidi dalam bentuk barang atau komoditas dan sebagian lainnya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Meski menjadi opsi yang paling mungkin diterapkan, Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai skema subsidi BBM ini belum final.

    “Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” jelas Bahlil, seraya menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait skema yang akan diterapkan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 47 Kepala Daerah Absen di Retret, Pramono Anung dan Wayan Koster Masih Ditunggu

    47 Kepala Daerah Absen di Retret, Pramono Anung dan Wayan Koster Masih Ditunggu

    PIKIRAN RAKYAT – Retret kepala daerah di Magelang pada hari ini, 22 Februari 2025, capai hari ke-2. Kemarin dikonfirmasi bahwa dari 503 kepala daerah, yang hadir tercatat sebanyak 456, di mana sebanyak 5 orang izin sakit dan 1 orang izin karena ada acara keluarga.

    Sementara itu, 47 kepala daerah yang tidak hadir tidak memberikan kabar. Ketidakhadiran kepala daerah itu banyak dikaitkan dengan instruksi Ketum PDIP Megawati kepada kadernya untuk tidak mengikuti retret, sehingga disinyalir mereka yang tidak hadir berasal dari PDIP.

    Lantas, benarkah 47 kepala daerah yang tidak hadir merupakan kader dari partai berlambang banteng tersebut?

    Kepala Daerah yang Tidak Hadir

    Hingga saat ini masih belum dikonfirmasi oleh Kemendagri terkait nama-nama kepala daerah yang tidak hadir dalam retret.

    Akan tetapi, dipastikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Gubernur Bali Wayan Koster belum tampak dalam acara retret di Magelang. Saat kemarin, 21 Februari 2025 ditanya terkait retret, kedua gubernur tersebut juga bungkam.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto sebelumnya mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak ikut retret bisa mengirimkan wakil.

    “Panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga,” katanya.

    Bima juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mencoba menghubungi para kepala daerah yang tidak hadir tersebut.

    “Akan terus menghubungi 47 kepala daerah yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat atau harus digantikan oleh wakil,” tambahnya.

    Retret Hari Kedua

    Sementara itu, untuk agenda retret kepala daerah hari kedua ini diawali dengan sesi senam pagi yang diadakan di area terbuka, dengan latar pemandangan alam indah khas Lembah Tidar.

    Pada pagi itu, dua jenis kegiatan olahraga dilakukan, yaitu Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 88 dan senam Tamang Pung Cerita.

    Sebelum pukul 06.00 WIB, seluruh kepala daerah sudah berkumpul di lapangan dengan mengenakan pakaian olahraga. Mereka mengikuti instruksi dari pelatih profesional dengan penuh semangat dan kegembiraan. Selain menjaga kesehatan tubuh, aktivitas ini juga menjadi momen untuk mempererat rasa kebersamaan di antara peserta.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang Trending Usai Komentari Lagu Bayar Bayar Bayar

    Profil Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang Trending Usai Komentari Lagu Bayar Bayar Bayar

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon baru-baru ini menjadi perbincangan hangat publik usai memberikan respons terkait lagu Bayar Bayar Bayar milik Band Sukatani.

    Diketahui, lagu Bayar Bayar Bayar dari band Sukatani viral karena memuat kritikan terhadap institusi Polri. Lagu ini bahkan dinyanyikan oleh massa demonstrasi “Indonesia Gelap”.

    Menanggapi fenomena ini, Fadli Zon menyebut bahwa Indonesia sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tetap ada batasannya.

    Pernyataan politikus Partai Gerindra tersebut sontak mendapatkan banyak kritik di media sosial, terutama platform X (dulu Twitter).

    Dengan ramainya topik ini, banyak pihak yang mempertanyakan profil atau latar belakang Fadli Zon.

    Fadli Zon lahir pasangan Zon Harjo dan Ellyda Yatim, yang merupakan anak sulung dari tiga bersaudara.

    Dia pernah menimba pendidikan di Sekolah Dasar Desa Cisarua, Bogor lalu melanjutkan ke SMPN 1 Cisarua di Gadog Bogor, dan pindah ke SMP Fajar Jakarta.

    Kemudian, ia pun melanjutkan pendidikan di SMA 3 Jakarta tetapi hanya belajar selama dua tahun sebelum akhirnya mendapatkan beasiswa dari American Field Service (AFS) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Fadli Zon pun lulus dengan predikat summa cum laude.

    Setelah itu, ia juga melanjutkan studi dengan jurusan Sastra Rusia di Universitas Indonesia (UI).

    Semasa kuliah, ia mengikuti banyak organisasi hingga akhirnya menjabat sebagai Ketua Biro Pendidikan Senat mahasiswa FSUI 1990-1993, Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSUI 1993, Ketua Luar Senat Mahasiswa 1993-1994.

    Diketahui, Fadli Zon juga dikenal sebagai mantan aktivis yang pada akhirnya berhasil memasuki ke dunia politik.

    Sepanjang kariernya, ia pernah menjadi anggota MPR RI 1997-1999 dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2014-2019.

    Lalu, bersama Prabowo Subianto ia ikut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.

    Tidak hanya itu, ia juga pernah menjadi Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) pada periode 2015-2017.

    Kemudian, pada 8 Oktober 2025 ia pun dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia.

    Selain itu, Fadli Zon juga pernah menjadi Wakil Presiden Liga Parlemen untuk Palestina (The League of Parliamentarians for Al Quds). Lalu, Presiden Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC).

    Profil Fadli Zon

    Nama: Fadli Zon
    Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 1 Juni 1971
    Partai: Gerindra
    Nama anak: Shafa Sabila Fadli dan Zara Saladina Fadli
    Nama pasangan: Katharine Grace

    Itulah profil lengkap Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang baru-baru ini jadi perbincangan publik karena pernyataannya soal lagu Bayar Bayar Bayar milik band Sukatani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pencarian Harun Masiku, Penyidik Masih Berusaha Maksimal

    Pencarian Harun Masiku, Penyidik Masih Berusaha Maksimal

    PIKIRAN RAKYAT – Meskipun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sudah ditahan dan sedang dalam proses peradilan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan buronan KPK Harun Masiku tetap ditangani secara optimal.

    Hingga kini Harun Masiku masih tidak ketahuan batang hidungnya. Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya tidak akan kendur dalam pencarian atas DPO sejak 2020 itu.

    “Pencarian Harun Masiku sampai saat ini penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan,” kata Setyo, di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

    Setyo menambahkan, KPK sangat mempersilakan semua pihak membantu dengan informasi sekecil apapun, untuk mencari keberadaan Harun Masiku.

    Jadi, ia mengimbau pihak yang punya informasi relevan dengan pencarian untuk segera melapor saja kepada lembaga antirasuah.

    “Kami tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari masyarakat, untuk bisa memberikan informasi mana kala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan,” ucap dia.

    Penahanan Hasto Kristiyanto

    Pada malam hari, Kamis, 20 Februari 2025, penyidik KPK menahan Hasto selama 20 hari, yang berlaku mulai 20 Februari hingga 11 Maret 2025, di Rumah Tahanan KPK.

    Penyidik KPK mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk mengenakan tuduhan perintangan penyidikan.

    Setyo menjelaskan bahwa penerapan pasal tersebut dilakukan karena intervensi yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku berhasil meloloskan diri dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh komisi antirasuah dan masih buron hingga saat ini.

    Setyo menceritakan bahwa pada 8 Januari 2020, KPK sedang melaksanakan OTT terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, dan salah satu target dari OTT tersebut adalah Harun Masiku.

    Namun, Hasto memberikan perintah kepada Nur Hasan, yang bertugas sebagai penjaga Rumah Aspirasi di Jl. Sutan Syahrir No. 12 A, yang juga sering digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menghubungi Harun Masiku dan menyuruhnya merendam ponselnya dalam air serta segera melarikan diri.

    “Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,” ucap Setyo.

    Kemudian, kata Setyo, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    “Di mana (dalam ponsel tersebut) terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK,” ujarnya.

    Penyidik KPK juga mengungkapkan bahwa Hasto mengumpulkan beberapa orang yang terkait dengan kasus Harun Masiku dan memberi arahan agar mereka tidak memberikan keterangan yang benar saat dipanggil oleh KPK.

    Tindakan ini diduga bertujuan untuk menghalangi dan mempersulit jalannya penyidikan kasus suap yang tengah berlangsung. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Novi ‘Twister Angel’ Guru SD Islam di Jawa Tengah, Status Dapodik Tak Aktif Karena Dipecat?

    Novi ‘Twister Angel’ Guru SD Islam di Jawa Tengah, Status Dapodik Tak Aktif Karena Dipecat?

    PIKIRAN RAKYAT – Vokalis band Sukatani yang belakangan viral setelah menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar, Novi Citra Indriyati, belakangan diketahui sebagai seorang guru di sekolah Islam Terpadu (IT) di Purwareja.

    Setelah merilis dan menyanyikan lagu yang dinilai ‘menghinakan’ polisi, sosok Novi dengan nama panggung ‘Twister Angel’ mendadak jadi perbincangan hangat.

    Pasalnya, dengan berbagai penelusuran, profesi yang bersangkutan ternyata bukan hanya musisi melainkan pengajar di sekolah Islam. Hal ini diketahui melalui pencatatan di Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian yang Berkelanjutan (SIMPKB), milik Kemendikbud RI.

    Novi terdaftar di sistem SIMPKB dengan nomor peserta UKG 202300002689. Akun SIMPKB-nya terbit pada tanggal 25 Juli 2023.

    Statusnya SIMPKB Novi aktif meskipun ia belum mendapatkan NUPTK, yaitu Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk syarat berhak atas segala program Pendidikan untuk Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK).

    Novi juga tercatat sudah menyelesaikan registrasi akun SIMPKB dan berhasil menautkan akun Belajar.id miliknya.

    “Novi bertugas di SD IT Mutiara Hati, di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari sisi Dapodik, Novi tercatat sebagai PTK, namun status Dapodik saat ini menunjukkan ‘Tidak Aktif’,” demikian keterangan di akun GTK Novi, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Menjadi sorotan pula, sinkronisasi terakhir dari sekolah ke Dapodik Pusat sebelum dinyatakan tidak aktif ialah pada 13 Februari 2025. Sementara, tanggal tersebut hanya beberapa hari sebelum video permintaan maafnya untuk polisi diunggah ke internet.

    Timbul dugaan publik, Novi ‘Twister Angel’ dipecat sepihak usai berkasus dengan polisi. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi baik dari yang bersangkutan maupun pihak berwenang di sekolah mengenai isu pemecatan.

    Permintaan Maaf Sukatani

    Grup musik Sukatani yang berasal dari Purbalingga diketahui telah mengunggah video permintaan maaf kepada Polri melalui akun Instagram mereka, @sukatani.band, terkait lagu mereka yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’.

    Band Sukatani diduga dicegat aparat dan meminta maaf usai viral lagu Bayar Bayar Bayar dengan lirik bayar polisi.* Instagram @sukatani.band

    Dalam video tersebut, dua personel Sukatani, Muhammad Syifa Al Ufti (gitaris) dan Novi Chitra Indriyaki (vokalis), secara terbuka menyampaikan permohonan maaf.

    Mereka menegaskan bahwa lagu tersebut tidak dimaksudkan untuk menyerang institusi Polri secara keseluruhan, melainkan untuk mengkritik oknum-oknum yang melanggar aturan.

    “Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, yang liriknya bayar polisi,” ujar Syifa.

    Mereka bahkan memohon pada pendengar untuk menghapus lagu itu dari media sosial dan berbagai platform lainnya di dunia maya.

    Polda Jateng Buka Suara

    Polda Jawa Tengah (Jateng) buka suara soal video yang diunggah grup musik Sukatani. Polda Jateng menyebut Polri tak antikritik dan menghargai kritik membangun.

    Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto, usai beredar kabar band tersebut diminta membuat video klarifikasi terkait lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ yang mereka rilis.

    “Kita memang sempat klarifikasi terhadap Band Sukatani tersebut. Hasil klarifikasi terhadap grup band tersebut, kita menghargai kegiatan berekspresi dan berpendapat melalui seni,” kata Artanto di Polda Jateng, Semarang, Jumat, 21 Februari 2025.

    “Kemudian melalui seni atau pendapat atau kritikan tersebut, Polri tidak antikritik. Polri menghargai kritik tersebut sebagaimana masukan untuk perbaikan,” ujarnya lagi.

    Artanto juga menambahkan bahwa klarifikasi tersebut hanya sebatas diskusi antara penyidik Siber Polda Jateng dan grup band Sukatani, dan mereka tidak dilarang untuk menampilkan lagu tersebut dalam penampilan mendatang. Polri menghargai ekspresi dan kritik konstruktif terhadap institusi. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gratis! Ini Rekomendasi Acara Akhir Pekan di Jakarta, Salah Satunya Dimeriahkan Bondan Prakoso

    Gratis! Ini Rekomendasi Acara Akhir Pekan di Jakarta, Salah Satunya Dimeriahkan Bondan Prakoso

    PIKIRAN RAKYAT – Libur akhir pekan menjadi salah satu momen yang cukup banyak dinanti-nanti oleh masyarakat, karena dianggap menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul dengan orang tercinta, baik itu rekan ataupun keluarga.

    Di Jakarta saat ini diketahui tengah menghadirkan beberapa kegiatan yang tidak boleh untuk dilewatkan, selama akhir pekan kali ini.

    Bahkan untuk mengunjungi tempat-tempat ini, para pengunjung tidak perlu mengeluarkan dana karena diadakan secara gratis untuk seluruh masyarakat umum.

    Sehingga bagi masyarakat yang tengah berada di sekitaran Kota Jakarta, bisa langsung menuju beberapa lokasi seperti yang dikutip dari laman Antara berikut ini:

    1. Mencari Sita di Hindia Belanda

    Jika suka menonton pertunjukan teater, tampaknya Mencari Sita di Hindia Belanda ini wajib dikunjungi karena membahas terkait sejarah kolonial.

    Mengambil alur cerita dari karya Angelina Enny, teater ini akan dilaksanakan pada hari ini, Sabtu, 22 Februari 2025 mulai dari pukul 15.00 WIB hingga 19.00 WIB.

    Jika berminat untuk berkunjung, lokasinya berada di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

    2. Konser Musik Indie Rock: LOUPE

    Berlokasi di Pusat Kebudayaan belanda Erasmus Huis, Jakarta Selatan, konser ini akan sangat cocok bagi Sobat PR yang suka dengan musik indie dengan aliran rock.

    Mengundang band asal Belanda yang bernama Loupe, konser ini bakal dilaksanakan pada Sabtu, 22 Februari 2025 pada pukul 19.30 WIB.

    Sehingga ini tentunya menjadi salah satu momen yang sayang untuk dilewatkan, apalagi diadakan secara gratis.

    3. International Education Fair 2025

    Selanjutnya adalah kegiatan bincang santai yang diselenggarakan oleh EL Square, yang merupakan sebuah perusahaan konsultan pendidikan luar negeri.

    Nantinya, perbincangan ini akan mengarah ke pendidikan di luar negeri dan tentunya akan sangat cocok jika ingin melanjutkan pendidikan baik di Singapura, Malaysia, Australia, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, hingga Jerman.

    Bincang santai ini bakal diselenggarakan selama dua hari mulai dari Sabtu, 22 Februari hingga Minggu, 23 Februari 2025.

    Sedangkan untuk pelaksanaannya juga akan dibagi menjadi dua tempat, yakni Hotel Mulia Jakarta pada hari Sabtu dan Pullman Hotel Central Park pada hari Minggu.

    4. Trash Fest 2025

    21 Februari merupakan peringatan Hari Sampah Nasional, dan Trash Fest 2025 ini adalah salah satu rangkaian acara yang dilakukan untuk memeriahkannya.

    Dilaksanakan di Lapangan Benteng Jakarta Pusat, acara ini akan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang tidak kalah seru dan menarik untuk dikunjungi.

    Selain sebagai salah satu momen untuk menumbuhkan rasa cinta lingkungan, nantinya acara ini akan diisi dengan hiburan tarian khas Betawi, Lenong Edukasi tentang persampahan, screening film Heal the World Ep. 3, serta kehadiran dari band DLH hingga Bondan Prakoso.

    Acaranya akan digelar pada Minggu, 23 Februari 2025 mendatang dari pukul 12.00 WIB hingga 21.00 WIB.

    5. Pasar Seni Pulang Kampung

    Jika senang dengan budaya Betawi, tampaknya kegiatan ini juga tidak bisa dilewatkan begitu saja karena selain gratis ada berbagai ilmu dan keseruan yang bakal didapatkan.

    Dilaksanakan di Hotel Ashley Tanah Abang Jakarta Pusat, kegiatan ini akan dilakukan dengan kehadiran 30 UMKM lokal yang barangnya bisa dibeli secara langsung.

    Uniknya, acara ini akan hadir dengan sentuhan budaya Betawi yang membuat kegiatan semakin terasa menarik dan khas.

    Jika Berminat, Sobat PR dapat berkunjung pada Minggu, 23 Februari 2025 mendatang pada pukul 10.00 WIB.

    Itulah beberapa lokasi yang bisa dikunjungi pada liburan akhir pekan kali ini, yang tentunya gratis dan sayang untuk dilewatkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Tri Budi Utomo? Komisaris Utama BUMN yang Baru Diangkat Dulunya Penjaga Jokowi

    Siapa Tri Budi Utomo? Komisaris Utama BUMN yang Baru Diangkat Dulunya Penjaga Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Letjen TNI sekaligus Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Tri Budi Utomo baru saja diangkat menjadi Komisaris Utama (Komut) Perusahaan BUMN, PT Len Industri (Persero). Namanya mendadak menjadi sorotan.

    Setelah gembar-gembor rencana Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengurusi aset 7 perusahaan raksasa BUMN, kementerian ini menjadi topik perbincangan hangat.

    Menyusul ramainya pemberitaan Danantara, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Komut baru dalam perombakan direksi PT Len Industri (Persero).

    Muncul narasi, ada langkah-langkah dwifungsi ABRI dari gelagat pemerintah belakangan, salah satunya dengan tugas fungsi ganda perwira TNI, salah satunya Tri Budi Utomo. Siapakah dia sebenarnya?

    Profil Letjen TNI Tri Budi Utomo

    Mayjen TNI Tri Budi Utomo, menjabat sebagai Pangdam VI/Mulawarman sejak 27 Juni 2022. Lalu ia mendapatkan tugas baru sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Penugasan ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024, yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Dengan tugas barunya, Tri Budi Utomo otomatis mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal (Letjen).

    Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1994 ini berasal dari Kecabangan Infanteri dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Danpaspampres pada tahun 2021. Pada masa tersebut, ia turut bertugas menjaga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Riwayat Pendidikan Tri Budi Utomo

    Tri Budi Utomo adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1994 dari Kecabangan Infanteri. Selain itu, ia telah mengikuti berbagai program pendidikan militer yang menambah keahlian dan kemampuannya.

    Di antaranya, Susarcab Inf, Lat Komando, Lat Sar PARA, Sus Gultor, Kursus Tugas Staf (Seskoad), Sus Pasi Ops, KIBI AD, Sus Danyon, Sus Dandim, dan Sesko TNI.

    Perjalanan Karier Tri Budi Utomo

    Berikut adalah perjalanan karier militer Mayjen TNI Tri Budi Utomo:

    Danyon 811/Aksus Sat 81 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) (2011–2012): Menjadi komandan batalyon dalam pasukan elit Kopassus. Dandim 0410/Kota Bandar Lampung (2012): Memimpin Komando Distrik Militer (Kodim) di Kota Bandar Lampung. Aspers Danjen Kopassus (2015–2016): Menjabat sebagai Asisten Personel Komando Jenderal Kopassus. Komandan Satuan-81/Gultor (2016–2017): Menjadi komandan satuan elite yang memiliki tugas khusus dan pengamanan vital. Komandan Grup A Paspampres (2018–2019): Mengawasi pengamanan Presiden Joko Widodo, termasuk dalam kunjungannya ke Afghanistan pada 2018, saat negara tersebut sedang berkonflik. Danrem 052/Wijayakusuma (2020): Dipromosikan menjadi Komandan Resor Militer di wilayah Wijayakusuma. Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus (2020–2021): Kembali ke Kopassus dan menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal. Komandan Paspampres (Danpasprampres) (2021): Menggantikan Mayjen TNI Agus Subiyanto, bertanggung jawab atas pengamanan Presiden Jokowi, termasuk persiapan kunjungan ke Ukraina dan Rusia pada Juli 2022 di tengah ketegangan militer antara kedua negara. Pangdam VI/Mulawarman (2022): Setelah pergantian posisi Danpaspampres, Tri Budi Utomo dipromosikan menjadi Pangdam VI/Mulawarman, menggantikan Mayjen Teguh Pujo Rumekso. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) (2024): Mendapatkan tugas baru sebagai Sekjen Kemhan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024.

    Sepanjang kariernya, Tri Budi Utomo juga menjalani penugasan di luar negeri, seperti ke Singapura (1999), India (2007), Malaysia (2007), dan Australia (2011).

    Ia juga terlibat dalam sejumlah operasi militer di Tanah Air, di antaranya Operasi Timor-Timur (1998), Operasi Irian Jaya (2001), Operasi Aceh (2004), dan menjadi Kepala Operasi Nemangkawi TNI pada tahun 2020. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Truk Muatan Bubuk Alkasit Terguling

    Truk Muatan Bubuk Alkasit Terguling

    PIKIRAN RAKYAT – Kecelakaan dilaporkan terjadi di Tol Cipularang KM 91+800 yang mengakibatkan truk terguling hingga muatannya tumpah ke jalan.

    Kecelakaan beruntun tersebut melibatkan 3 mobil di ruas Tol Cipularang karena truk mengalami masalah pengereman.

    Hal tersebut dikonfirmasi Senior Manager Representative Office 3 Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division, Agni Mayvinna pada Sabtu, 22 Februari 2025.

    “Peristiwanya terjadi pada Jumat, sekitar pukul 17.50 WIB,” ucap Agni dalam keterangan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat seperti dikutip dari Antara.

    Kronologi Kecelakaan Tol Cipularang

    Agni mengatakan bahwa kecelakaan ini melibatkan truk muatan kasur dan kalsit, truk bermuatan kertas dan mobil minibus Innova.

    Menurut keterangan petugas di lapangan, kecelakaan di Tol Cipularang diduga akibat 1 truk mengalami masalah pengereman.

    Sopir gagal mengendalikan laju mobil, sehingga saat melintas di KM 92+500 truk menabrak minibus Innova.

    Truk masih melaju usai menabrak minibus, hingga menghantam truk lainnya di KM 91+800, terguling sampai berakhir dalam posisi miring.

    Korban Kecelakaan Tol Cipularang

    Akibat kecelakaan tersebut, muatan truk berupa kertas dan bubuk alkasit atau campuran acian tumpah ke jalan.

    Petugas Jasa Marga dibantu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta lalu melakukan pembersihan dan penyemprotan di lokasi.

    Jasa Marga juga menurunkan armada mini loader guna mempercepat evakuasi muatan yang tumpah.

    Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun Tol Cipularang. Namun, 1 orang mengalami luka berat dan 2 lainnya luka ringan.

    Menurut Agni, semua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Radjak Purwakarta guna mendapat penanganan lebih lanjut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    PIKIRAN RAKYAT – Narasi pemerintah akan hapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan kecemasan dan respons negatif dari kalangan publik. Untuk itu Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi gegas membantah isu tersebut.

    Ia menegaskan kalaupun ada penghapusan subsidi BBM, kebijakan itu tidak akan pernah lolos tanpa persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” kata Bambang Haryadi, Jumat, 21 Februari 2025.

    Alih-alih begitu, Bambang menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru ingin semua pejabat pemangku kebijakan ikut melindungi kebutuhan masyarakat luas.

    Untuk itu ia mengungkap, Presiden Prabowo sejatinya menginginkan penerima subsidi lebih tepat sasaran dengan merubah tata kelola BBM ke arah lebih baik.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi.

    “Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” kata Politikus Partai Gerindra.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” kata Bambang lagi.

    Pernyataan Luhut Dipelintir

    Bambang dalam kesempatan serupa menilai bahwa pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan seperti dipelintir dan dibelokan ke konteks yang berlainan dengan maksud awal.

    Ia mengatakan, klaim Luhut tidak mengarah sama sekali ke penghapusan subsidi BBM tok, tetapi lebih kepada berbenah skema tata kelolanya di masa depan.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” tutur dia menandaskan.

    Begini Skema Rencana Luhut Binsar

    Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk digantikan skema pemberian bantuan lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Ada Pengganti Sekjen, Titik!

    Tak Ada Pengganti Sekjen, Titik!

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris jenderal (sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh KPK. Meski begitu, Hasto tetap dipertahankan dalam susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sebagaimana dugaan-dugaan dan narasi yang berhembus di luaran.

    “Tidak ada pengganti sekjen, titik,” kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam, 21 Februari 2025.

    Dia menambahkan, semua kewenangan yang berkaitan dengan keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Maka, ia membantah klaim isu yang menyebutkan dialah pengganti Hasto sebagai Sekjen DPP yang baru.

    “Semua kewenangan di ibu ketua umum,” katanya, yang saat ini juga sedang menduduki posisi Ketua Badan Anggaran DPR RI.

    Jumat siang hingga malam, 21 Februari 2025, Beberapa petinggi PDIP terlihat mengunjungi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Selain Said, hadir juga Dedi Sitorus, yang merupakan Ketua DPP PDIP.

    Pertemuan antara para elit partai tersebut diduga berkaitan dengan larangan bagi kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret yang diadakan pemerintah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Megawati memberikan instruksi kepada kepala daerah yang didukung oleh partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret yang diadakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 21–28 Februari 2024.

    Instruksi tersebut tercantum dalam surat resmi PDI Perjuangan dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Kebijakan ini dikeluarkan setelah Megawati menilai perkembangan situasi politik nasional, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara mantan kader PDIP, Harun Masiku.

    Berdasarkan pantauan, Hasto terlihat memakai rompi orange tahanan KPK dengan tangan diborgol. Elite PDIP tersebut akan mendekam selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK untuk kepentingan penyidikan.

    “Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News