Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • 4 Cara Bayar Pajak PBB Online Tanpa Ribet

    4 Cara Bayar Pajak PBB Online Tanpa Ribet

    PIKIRAN RAKYAT – Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini semakin mudah berkat berbagai metode pembayaran online yang tersedia. Jika dulu pembayaran pajak harus dilakukan langsung di kantor pajak atau bank, sekarang semuanya bisa diselesaikan dengan beberapa kali klik dari genggaman tangan.

    Salah satu cara yang banyak dipilih adalah melalui m-banking, yang memungkinkan pembayaran PBB dilakukan langsung dari aplikasi perbankan di smartphone. Layanan ini tentu sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak sempat datang ke tempat pembayaran fisik. Dengan fitur ini, pengguna bisa membayar pajak kapan saja dan di mana saja, asalkan memiliki koneksi internet yang stabil.

    Kemudahan pembayaran PBB secara online ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang ingin patuh membayar pajak tanpa harus menghadapi proses yang ribet. Selain lebih efisien, metode ini juga membantu mengurangi potensi keterlambatan pembayaran, karena bisa dilakukan dengan cepat dan fleksibel.

    Lantas dengan berbagai layanan digital yang tersedia, bagaimana cara untuk bayar pajak PBB secara online? Simak selengkapnya.

    Cara Bayar Pajak PBB Online

    Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini bisa dilakukan secara online melalui berbagai platform, termasuk e-commerce dan layanan mobile banking. Berikut beberapa cara yang bisa digunakan untuk membayar PBB secara praktis dan cepat.

    1. Bayar PBB Lewat Tokopedia

    Unduh dan buka aplikasi Tokopedia dari Play Store atau App Store. Pilih menu PBB Online di halaman utama. Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) pada kolom yang tersedia. Cek rincian pembayaran yang muncul dan pastikan semua data sudah benar. Klik Bayar, pilih metode pembayaran yang diinginkan, lalu tekan Bayar Sekarang untuk menyelesaikan transaksi.

    Selain melalui e-commerce, pembayaran PBB juga bisa dilakukan via layanan mobile banking dari berbagai bank, seperti BCA, BNI, dan Mandiri. Berikut langkah-langkahnya.

    2. Bayar PBB Lewat m-Banking BCA

    Masuk ke aplikasi BCA Mobile. Pilih menu m-Payment, lalu klik Pajak. Pilih opsi Input No. Objek Pajak, lalu masukkan NOP yang akan dibayar. Tentukan tahun pembayaran sesuai dengan data pajak yang terdaftar. Periksa detail tagihan yang muncul, lalu tekan OK. Masukkan PIN m-BCA untuk menyelesaikan pembayaran.

    Jika transaksi berhasil, akan muncul notifikasi konfirmasi pembayaran.

    3. Bayar PBB Lewat m-Banking BNI

    Buka aplikasi BNI Mobile Banking dan login menggunakan user ID serta MPIN. Pilih menu Pembayaran, lalu klik Pajak. Pilih opsi PBB, lalu tentukan rekening debet yang akan digunakan. Masukkan NOP dan tahun pajak yang ingin dibayarkan. Periksa detail tagihan yang ditampilkan sebelum melanjutkan transaksi. Masukkan password transaksi untuk menyelesaikan pembayaran.

    Setelah berhasil, bukti pembayaran akan muncul di aplikasi.

    4. Bayar PBB Lewat m-Banking Mandiri

    Masuk ke aplikasi Livin’ by Mandiri dengan user ID dan password. Pilih menu Pembayaran, lalu klik Penerimaan Negara. Pilih e-PBB sesuai dengan domisili tempat pajak terdaftar. Masukkan NOP yang terdiri dari 18 digit serta tahun pajak yang akan dibayarkan. Cek detail tagihan yang muncul, lalu klik Lanjut. Konfirmasi pembayaran dan masukkan PIN Livin’ by Mandiri.

    Setelah transaksi berhasil, pembayaran PBB selesai dilakukan.

    Dengan berbagai opsi pembayaran online ini, kamu bisa melunasi tagihan PBB dengan mudah tanpa harus keluar rumah.

    Bagaimana Cara Cek Tagihan PBB Online?

    Dengan kemajuan teknologi, pengecekan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini bisa dilakukan secara online melalui berbagai platform. Beberapa opsi yang tersedia mencakup situs resmi pajak daerah serta layanan e-commerce yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Berikut beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengecek tagihan PBB dengan mudah.

    1. Cek Tagihan PBB di Tokopedia

    Unduh dan buka aplikasi Tokopedia. Pilih menu Top-up & Tagihan. Klik opsi Pajak PBB. Masukkan alamat, kota/kabupaten, tahun pembayaran, dan Nomor Objek Pajak (NOP). Tekan tombol Cek Tagihan untuk melihat rincian pembayaran.

    2. Cek Tagihan PBB di Shopee

    Unduh dan jalankan aplikasi Shopee. Masuk ke menu Pulsa, Tagihan, & Tiket. Pilih kategori PBB. Isi daerah, tahun pajak, dan NOP yang ingin dicek. Klik Lihat Tagihan untuk menampilkan jumlah pajak yang harus dibayar. Pilih metode pembayaran jika ingin langsung melunasi tagihan.

    3. Cek Tagihan PBB di Lazada

    Download dan buka aplikasi Lazada. Pilih menu Pulsa & Tagihan. Klik opsi Pajak PBB. Masukkan daerah dan NOP yang sesuai. Tekan Buat Tagihan untuk menampilkan informasi pajak. Jika ingin melakukan pembayaran, pilih metode pembayaran yang tersedia.

    4. Cek Tagihan PBB di Website Resmi Pajak Daerah

    Akses situs web pajak daerah sesuai domisili. Pilih menu e-SPPT. Lakukan pendaftaran dengan mengisi data diri secara lengkap untuk proses verifikasi. Setelah pendaftaran berhasil, sistem akan mengirimkan tautan unduhan e-SPPT melalui email.

    Unduh e-SPPT untuk melihat detail tagihan PBB.

    Berikut beberapa tautan resmi untuk cek tagihan PBB berdasarkan wilayah:

    Dengan berbagai pilihan platform ini, kini masyarakat bisa lebih mudah mengecek dan membayar tagihan PBB secara praktis tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lah Ini Sudah Kalah, Saya Lowbat!

    Lah Ini Sudah Kalah, Saya Lowbat!

    PIKIRAN RAKYAT – Momen menarik terjadi ketika Politikus PDIP, Ganjar Pranowo memberikan ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu 6 Maret 2025 malam. Dia menjadi salah satu pengisi ceramah dan membawakan tema “Langkah Strategis Peningkatan Kemandirian Daerah untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi”.

    Akan tetapi, ada momen menarik yang terjadi ketika sesi tanya jawab berlangsung. Sebab, salah satu jemaah bernama Puan memberikan pertanyaan kepada sang mantan Capres.

    Awalnya, Ganjar Pranowo mengundang para jemaah untuk bertanya setelah selesai memberi ceramah. Salah satu jemaah, yang memperkenalkan diri sebagai Puan Jasmine Maharani Merkuri, menarik perhatian.

    “Perkenalkan nama saya Puan Jasmine Maharani Merkuri dari…,” ucap jemaah itu yang disambut tawa jemaah lain.

    “Waduh ini kayaknya saya kenal ini,” ujar Ganjar Pranowo menimpali.

    “Tapi bukan yang itu,” kata Puan Jasmine Maharani Merkuri mengklarifikasi dengan sedikit heboh.

    “Iya, iya, gak usah ngegas, tenang, panggilannya Puan?” tutur Ganjar Pranowo kembali menimpali.

    “Jasmine Pak, dari Universitas Amikom Yogyakarta Prodi hubungan internasional,” ucap Puan Jasmine Maharani Merkuri menambahkan.

    ‘Saya Lowbat!’

    Sebelum mengajukan pertanyaan, Puan Jasmine Maharani Merkuri meminta maaf kepada Ganjar Pranowo jika pertanyaannya tidak sesuai dengan tema Ramadhan Public Lecture yang disampaikan kader PDIP itu.

    “Sebelumnya, saya minta maaf jika pertanyaan saya out of topic dari public lecture Bapak malam ini. pertanyaan saya jika Bapak menjadi presiden Republik Indonesia…,” tuturnya.

    “Lah saya sudah kalah, gimana? ini kalah, saya aja Lowbat!” kata Ganjar Pranowo langsung menimpali dengan nada humor.

    Ucapan tersebut membuat suasana di Masjid Kampus UGM semakin riuh dengan tawa para jemaah. Meski begitu, dia tetap mempersilakan Puan Jasmine Maharani Merkuri mengajukan pertanyaan kepadanya.

    Titip Salam ke Alam Ganjar

    Tidak hanya itu, Puan Jasmine Maharani Merkuri juga kembali mengundang gelak tawa jemaah ketika menitipkan salam untuk Alam Ganjar, putra Ganjar Pranowo yang menarik perhatian saat gelaran Pilpres 2024.

    Seakan belum cukup, dia juga meminta untuk berfoto bersama dengan Ganjar Pranowo setelah acara di Masjid Kampus UGM selesai.

    “Saya titip salam untuk Mas Alam, karena saya fans beratnya,” ucap Puan Jasmine Maharani Merkuri.

    “Dan yang terakhir pak, kalau bapak berkenan setelah public lecture ini saya izin minta foto dengan bapak. Namun jika Bapak tidak berkenan, tidak apa-apa,” tuturnya menambahkan.

    “Ya, ya, boleh, boleh,” ujar Ganjar Pranowo menimpali.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Musyawarah Daerah Harus Tuntas Tahun Ini

    Musyawarah Daerah Harus Tuntas Tahun Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Partai Amanat Nasional (PAN) bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Cabang (Muscab), hingga Musyawarah Ranting (Musran).

    Sekjen PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, menjelaskan bahwa penyelenggaraan musyawarah ini sesuai dengan amanat Kongres PAN pada Agustus 2024.

    “Ini sudah diamanatkan pada saat kongres bulan Agustus 2024 yang lalu,” kata Eko dalam konferensi pers di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Maret 2025.

    Pelaksanaan Muswil dan Musda dianggap menjadi cerminan prinsip demokrasi internal partai yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

    Instruksi ke DPW dan DPD

    Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa partainya telah mengirimkan surat instruksi kepada DPW dan DPD agar segera melaksanakan Muswil dan Musda.

    Ia menargetkan seluruh proses konsolidasi hingga tingkat cabang bisa selesai tahun ini.

    “Harapannya di tahun ini seluruh proses Muswil, Musda, Muscab itu sudah selesai dan konsolidasi organisasi sudah selesai, perencanaan pemenangan Pemilu untuk 2029 akan kita selesaikan di tahun ini sehingga ke depan PAN sudah siap untuk Pemilu 2029,” ujarnya.

    Viva menambahkan bahwa Muswil dan Musda juga mencerminkan prinsip demokrasi internal PAN yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

    “Intinya adalah PAN akan terus untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia ini benar-benar cerminan dari prinsip kedaulatan rakyat dan itu tercermin di dalam rumah tangga PAN sendiri,” tegasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ini Harapan Anies Baswedan Usai Hadiri Sidang Perdana Tom Lembong

    Ini Harapan Anies Baswedan Usai Hadiri Sidang Perdana Tom Lembong

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi majelis hakim yang memberikan kesempatan kepada pengacara Tom Lembong untuk membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Dengan dibacakannya eksepsi, masyarakat mendapatkan informasi lengkap mengenai kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong.

    “Kita semua keluar dari persidangan hari ini mendengar secara lengkap, baik yang disampaikan oleh penuntut maupun disampaikan oleh penasihat hukum,” kata Anies usai menyaksikan sidang perdana Tom Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis, 6 Maret 2025.

    Anies berharap majelis hakim dapat memutus perkara Tom Lembong secara objektif dengan mengedepankan prinsip kebenaran, kepastian hukum, dan juga keadilan. Ia pun meyakini majelis hakim akan berpegang pada tiga hal tersebut dalam mengadili kasus Tom Lembong.

    “Sebagaimana hari ini majelis hakim membuat keputusan yang baik sekali, dengan memberikan kesempatan untuk eksepsi dibacakan hari ini,” ujar Anies.

    Tom Lembong Didakwa Bikin Rugi Keuangan Negara Rp578 Miliar

    Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong telah merugikan keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47 atau Rp578 miliar terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Jaksa menyebut angka tersebut diperoleh dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Merugikan keuangan negara sebesar Rp515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Importasi Gula Di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 s.d. 2016 Nomor : PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI),” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis, 6 Maret 2025.

    Jaksa menyebut Tom Lembong melakukan dugaan tindak pidana korupsi bersama 10 orang, yakni:

    1. Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sejak tahun 2015

    2. Tony Wijaya NG selaku Direktur Utama PT Angels Products sejak tahun 2003

    3. Then Surianto Eka Prasetyo selaku Direktur PT Makassar Tene sejak tahun 2006

    4. Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya sejak tahun 2013

    5. Indra Suryaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry sejak tahun 2012

    6. Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama sejak tahun 2015

    7. Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo sejak tahun 2015

    8. Hendrogiarto A Tiwow selaku Direktur PT Duta Sugar International sejak tahun 2016

    9. Hans Falita Hutama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur sejak tahun 2010

    10. Ali Sandjaja Boedidarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas sejak tahun 2011

    Lebih lanjut, jaksa juga menyebut Tom Lembong telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, yakni:

    1. Memperkaya Tony Wijaya melalui PT Angels Products sebesar Rp144.113.226.287,05 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT. Angels Products dengan INKOPKAR, INKOPPOL, dan PT PPI.

    2. Memperkaya Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene sebesar Rp31.190.887.951,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Tene dengan INKOPPOL dan PT PPI.

    3 Memperkaya Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya sebesar Rp36.870.441.420,95 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usahatama Jaya dengan INKOPPOL dan PT PPI.

    4. Memperkaya Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry sebesar Rp64.551.135.580,81 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industry dengan INKOPPOL dan PT PPI.

    5. Memperkaya Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar Rp26.160.671.773,93 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan INKOPPOL dan PT PPI.

    6. Memperkaya Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar Rp42.870.481.069,89 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan Furnindo dengan INKOPPOL dan PT PPI.

    7. Memperkaya Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar Internationa sebesar Rp41.226.293.608,16 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar Internationa dengan PT PPI.

    8. Memperkaya Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp74.583.958.290,80 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan INKOPPOL, PT PPI, dan SKKP TNI–Polri/PUSKOPPOL.

    9. Memperkaya Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar Rp47.868.288.631,27 )yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI.

    10. Memperkaya Ramakrishna Prasar Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar Rp5.973.356.356,22 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Dharmapala Usaha Sukses dengan INKOPPOL.

    Jaksa dalam surat dakwaanya menyebut Tom Lembong yang menjabat Mendag pada periode 2015 sampai 2016 menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilitas harga gula kepada 10 orang tersebut. Menurut jaksa, hal tersebut dilakukan Tom Lembong tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian. 

    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian memberikan surat Pengakuan Impor /Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016,” ujar jaksa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Antisipasi Kepadatan Puncak Arus Mudik Lebaran 2025, Diskon 20 Persen Tarif Tol Diterapkan

    Antisipasi Kepadatan Puncak Arus Mudik Lebaran 2025, Diskon 20 Persen Tarif Tol Diterapkan

    PIKIRAN RAKYAT – Puncak arus mudik berpotensi terjadi pada tiga hari sebelum (H-3) Idulfitri 1446/2025, Jumat, 28 Maret 2025. Para pengelola jalan tol sepakat menerapkan potongan tarif tol sebesar 20% pada periode 24-28 Maret 2025 untuk mencegah penumpukan lalu lintas.

    “Diskon tarif tol merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan kelancaran perjalanan mudik Lebaran 2025,” ujar Group Chief Executive Officer Astra Infra, Firman Yosafat Siregar, Kamis, 6 Maret 2025.

    Setiap ruas tol dijadwalkan akan menerapkan diskon tarif tol pada tanggal yang berbeda-beda. Untuk Tol Cikopo-Palimanan, misalnya, Astra Tol Cipali selaku pengelola akan menerapkannya mulai Senin, 24 Maret 2025 pukul 05.00 WIB hingga Rabu, 26 Maret 2025 pukul 05.00 WIB.

    Firman menjelaskan, diskon hanya diberikan bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan secara terus-menerus. Yakni, mulai dari gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan Gerbang Tol Kalikangkung di Semarang.

    “Untuk menciptakan perjalanan mudik yang lancar dan aman, Astra Infra mengimbau kepada pemudik untuk merencanakan perjalanan mudik dengan bijak, dengan menghindari periode yang diprediksi menjadi puncak arus mudik dan arus balik,” tuturnya.

    Selain diskon tarif tol, Astra Tol Cipali juga memastikan telah mempersiapkan sarana-prasarana untuk menyambut para pemudik. Salah satunya, membuka lajur ketiga sepanjang 23 kilometer yang dibangun pada 2024 lalu dan menjalani tahap uji coba pada awal 2025.

    Sementara itu, Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan pada puncak arus mudik lebaran 2025 mencapai 232.401 kendaraan, atau naik 50% dibandingkan lalu lintas normal. Kendaraan tersebut khusus yang mengarah keluar dari wilayah Jakarta dan sekitarnya melalui jalur tol.

    Adapun, proyeksi lalu lintas selama periode 21 Maret 2025 sampai dengan 1 April 2025 (H-10 hingga H2) sebanyak 2.178.653 kendaraan. Jumlah kendaraan yang akan melalui empat gerbang tol utama diprediksi meningkat 1,1% dari momentum yang sama pada 2024.

    Jasa Marga juga akan memberikan potongan tarif tol 20% untuk semua golongan kendaraan yang melintas di Jalan Tol Trans Jawa yang dikelola Jasa Marga Group. Yakni, mulai Senin, 24 Maret 2025 pukul 05.00 WIB hingga Jumat, 28 Maret 2025 pukul 05.00 WIB.

    Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur mengaku menyiapkan strategi operasional dan peningkatan sejumlah layanan di jalan tol. “Strategi peningkatan ini sebagai upaya Jasa Marga untuk menjaga Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap optimal dan mengantisipasi potensi kepadatan,” katanya.

    Dalam keterangannya, Jasa Marga menjelaskan upaya untuk meningkatkan aspek infrastruktur di jalan tol. Di antaranya, dengan menambah perangkat teknologi dan mengintegrasikan informasi dari Kementerian Perhubungan maupun Kepolisian melalui aplikasi bernama Jasamarga Integrated Digitalmap (JID).

    Subakti mengeklaim aplikasi tersebut dapat mempermudah sekaligus meningkatkan akurasi rekayasa lalu lintas pada akses masuk maupun keluar. Tak hanya di jalur utama jalan tol tapi juga jalan non tol di sekitar Jalur Tol Trans Jawa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Benarkah THR PNS 2025 Ditunda? Ini Kata Wamenaker Noel

    Benarkah THR PNS 2025 Ditunda? Ini Kata Wamenaker Noel

  • Rapat Paripurna Komisi II Lapor Hasil Evaluasi Lembaga: Ada yang Dicopot?

    Rapat Paripurna Komisi II Lapor Hasil Evaluasi Lembaga: Ada yang Dicopot?

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi II DPR RI menyampaikan laporan tentang evaluasi pimpinan DKPP Periode 2022-2027 pada rapat awal rapat paripurna hari ini, Kamis, 6 Maret 2025.

    Evaluasi kinerja terhadap lembaga ini merupakan kali pertama dilakukan usai DPR menyetujui perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan Komisi II telah mengadakan rapat dengan pendapat dengan pimpinan kehormatan penyelenggara Pemilu DKPP secara tertutup.

    “Sehubungan dengan hal itu Komisi 2 telah memberikan berbagai catatan penting terkait laporan evaluasi kinerja,” kata Zulfikar.

    Catatan pertama, kata Zulfikar, Komisi II DPR mendorong DKPP RI untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperbaiki kondisi internal DKPP.

    “Dalam hal kompetensi, integritas, dan kapasitas dengan menyelenggarakan pelatihan berkala, sertifikasi, dan rekrutmen anggota berdasarkan kualifikasi yang lebih ketat,” ujarnya.

    Berikut catatan lengkap laporan evaluasi kinerja pimpinan DKPP periode 2022-2027 sebagai berikut:

    1. Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk memperbaiki dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan memperbaiki kondisi interal DKPP dalam hal kompetensi, integritgas, dan kapasitas dengan menyelenggarakan pelatihan berkala, sertifikasi, dan rekrutmen anggota berdasarkan kualifikasi yang lebih ketat.

    2. Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk meningkatkan kinerja terutama dalam hal percepatan penyelesaian kasus, aduan, pelaporan terkait etik penyelenggara pemilu yang sudah menumpuk di DKPP di tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan data DKPP menunjukan bahwa jumlah pengaduan tahun 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 sebanyak 881 aduan dengan rincian 790 aduan di tahun 2024 dan 91 aduan per 31 Januari 2025.

    Dari data tersebut, yang baru diputus di tahun 2024 adalah sebanyak 217 aduan. Sehingga masih banyak aduan yang belum terselesaikan di tahun 2024 dan 2025.

    3. Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk terus menjunjung tinggi independensi dan netralitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga marwah etik penyelenggara pemilu. DKPP harus benar-benar independen dari pengaruh politik, kepentingan kelompok, atau pihak eksternal. DKPP harus membuat mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan netralitas anggota.

    4. Komisi II DPR RI mendorong DKPP agar proses pengambilan keputusan DKPP terbuka dan dapat diakses publik. DKPP perlu meningkatkan publikasi putusan laporan kinerja dan proses persidangan secara terbuka, termasuk melalui platform digital.

    5. Komisi II DPR RI mendorong agar aktivitas peneggakan kode etik dalam hal ini mendorong DKPP untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan efektif menciptakan efek jera, memastikan konsistensi dalam penerapannya, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

    6. Komisi II DPR RI mendorong setiap putusan DKPP dalam menangani persoalan etik penyelenggara pemilu benar-benar memiliki dampak dan hasil nyata bagi peneguhan integritas penyelenggaran pemilu. DKPP harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan kinerja.

    7. Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk melibatkan lembaga dan partisipasi lembaga dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja DKPP ke depan dengan membuat mekanisme partisipasi lembaga yang lebih inklusif seperti forum konsultasi atau form pengaduan online.

    8. Komisi II DPR RI mendorong DKPP memperkuat sinergi dengan lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu dan penegak hukum untuk memastikan penegakan etika yang lebih efektif.

    9. Komisi II DPR RI mendorong DKPP pro aktif dalam mencegah pelanggaran etika sebelum terjadi dengan melakukan edukasi penyelenggara pemilu tentang kode etik, dan meningkatan pengawasan prefentif.

    10. Mendorong DKPP RI untuk memaksimalkan sitem penerimaan pengaduan melalui elektronik, call center dan email dari pada datang langsung ke kantor DKPP RI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Industri Furniture Terus Catat Kinerja Positif

    Industri Furniture Terus Catat Kinerja Positif

    PIKIRAN RAKYAT – Pameran B-to-B Indonesia International Furniture Expo atau IFEX 2025 kembali digelar di JiExpo Kemayoran, Jakarta, pada 6-9 Maret 2025. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Reza resmi membuka acara tersebut.

    IFEX 2025 yang diikuti oleh 500 peserta pameran dengan menampilkan 5000-an produk mebel dan kerajinan. Faisol Reza mengatakan bahwa industri furniture dan kerajinan terus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Industri furniture terus mencatatkan kinerja positif.

    “Industri furniture terus mencatat kinerja positif, sektor industri furniture terus berkontribusi bagi perekonomian nasional,” katanya.

    Faisol mengatakan hal itu terutama karena tren furniture kini mengarah pada konsep ramah lingkungan, terintegrasi dengan teknologi, dan desainnya yang multifungsi.

    “Penggunaan teknologi 4.0 seperti AR, juga mempermudah belanja furniture secara online, peningkatannya luar biasa. Juga di sisi produksi, teknologi 3D printing sudah membantu banyak untuk mendesain industri atau produk dari industri furniture maupun kerajinan ini,” kata Faisol.

    Akan tetapi Faisol tidak menutup bahwa terdapat tantangan yang dihadapi bagi industri tersebut seperti terhambatnya logistik pengiriman ekspor akibat gejolak geopolitik, kebijakan kelestarian lingkungan, peningkatan impor furniture utamanya di bidang logam, plastik, bahkan kayu, serta isu keamanan dan investasi.

    Meski demikian, dia berharap melalui pameran tersebut dapat bersama-sama melakukan mengeksplorasi solusi dan menjalin kolaborasi menghadapi berbagai tantangan tersebut.

    Faisol mengatakan bahwa Kementerian Perindustrian dalam upaya mengembangkan industri furniture dalam negeri berkomitmen penuh untuk melakukan kerja dan langkah-langkah strategis.

    “Terutama memfasilitasi ketersediaan bahan baku, memfasilitasi ketersediaan SDM. Di bawah Kementerian Penindustrian ada politeknik furniture dan pengolahan kayu di Kendal dengan tiga program studi, teknik produksi furniture, desain furniture, dan manajemen bisnis industri furniture, serta memfasilitasi peningkatan pasar dan penguasaan riset referensi pasar,” kata Faisol.

    Dalam acara pembukaan hadir Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Membuat BPJS Mandiri, Bisa Online! Begini Syaratnya

    Cara Membuat BPJS Mandiri, Bisa Online! Begini Syaratnya

    PIKIRAN RAKYAT – Banyak yang mengira bahwa pendaftaran BPJS Kesehatan hanya bisa dilakukan melalui instansi tertentu atau harus mengikuti program dari tempat kerja. Padahal, kamu juga bisa mendaftar BPJS Kesehatan secara mandiri, tanpa harus bergantung pada perusahaan atau pihak lain.

    Mendaftar BPJS Kesehatan secara mandiri cukup mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang belum terdaftar dalam program ini. Kamu hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan dan memilih kelas layanan sesuai dengan kemampuan finansialmu.

    Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Mobile JKN atau website resmi BPJS Kesehatan, serta secara langsung di kantor BPJS terdekat. Dengan kemudahan ini, masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan bisa segera mendaftar dan memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai.

    Untuk memahami cara-cara daftar BPJS Kesehatan secara mandiri, kamu bisa cek penjelasannya secara rinci di bawah ini.

    Cara Daftar BPJS Mandiri di Mobile JKN

    Salah satu media yang bisa kamu gunakan untuk daftar BPJS adalah aplikasi Mobile JKN. Berikut langkah-langkahnya:

    Aplikasi Mobile JKN bisa diunduh langsung melalui Play Store untuk pengguna Android atau App Store bagi pengguna iOS. Setelah aplikasi terpasang, buka aplikasi dan pilih opsi Masuk/Daftar di bagian kiri atas. Pilih menu Daftar, lalu masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan tanggal lahir. Isi kode captcha yang muncul, lalu klik Validasi Data. Jika data sudah benar, akan muncul halaman Selamat Datang yang meminta pengguna mengisi nomor telepon, email, serta membuat kata sandi. Pastikan nomor telepon memiliki pulsa karena sistem akan mengirimkan kode OTP sebagai verifikasi. Klik Registrasi, lalu tunggu hingga muncul notifikasi bahwa akun telah berhasil dibuat. Masuk kembali ke aplikasi Mobile JKN menggunakan akun yang telah dibuat. Di menu utama, pilih opsi Pendaftaran Peserta. Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK), lengkapi captcha, dan klik Proses. Data seluruh anggota keluarga akan muncul sesuai dengan informasi yang terdaftar di Dukcapil. Pilih fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, kelas perawatan, serta dokter gigi yang diinginkan. Masukkan alamat email aktif, lalu klik Simpan. Sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke email yang telah didaftarkan. Masukkan kode tersebut ke aplikasi untuk menyelesaikan pendaftaran.

    Daftar BPJS Mandiri di Mobile JKN

    Setelah pendaftaran berhasil, peserta akan diberikan nomor virtual account untuk melakukan pembayaran iuran pertama.

    Pembayaran bisa dilakukan melalui mobile banking, ATM, ataupun melalui berbagai merchant yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    Setelah pembayaran selesai, peserta resmi terdaftar dan dapat mengakses kartu BPJS Kesehatan digital melalui aplikasi Mobile JKN.

    Cara Membuat BPJS Mandiri di Kantor Cabang

    Selain secara online, kamu juga bisa daftar BPJS secara offline di kantor cabang.

    Langkah pertama adalah mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Lokasi kantor bisa dicek melalui situs resmi BPJS Kesehatan atau bertanya langsung ke layanan informasi setempat. Saat tiba di kantor BPJS, pendaftar akan diminta mengisi formulir pendaftaran. Pastikan membawa dokumen yang dibutuhkan, seperti fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP, serta pas foto ukuran 3×4 untuk melengkapi proses administrasi. Dalam formulir pendaftaran, pendaftar harus memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes) yang paling dekat dan sesuai kebutuhan. Faskes ini nantinya akan menjadi tempat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut jika diperlukan. Setelah formulir diisi dan berkas diperiksa, pendaftar akan diberikan nomor virtual account untuk pembayaran iuran pertama. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti ATM, mobile banking, atau layanan pembayaran lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setelah melakukan pembayaran, pendaftar perlu menyerahkan bukti transfer ke kantor BPJS sebagai konfirmasi.

    Petugas akan memproses pendaftaran dan mencetak kartu BPJS Kesehatan yang siap digunakan.

    Apa Saja Syarat Bikin BPJS Mandiri?

    Saat mendaftar BPJS Kesehatan, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan agar proses pendaftaran berjalan lancar. Berikut adalah daftar berkas yang harus dibawa:

    Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti data kependudukan dan anggota keluarga. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri yang masih berlaku. Buku rekening tabungan yang akan digunakan untuk pembayaran iuran BPJS. Nomor handphone aktif untuk menerima kode verifikasi serta informasi penting lainnya. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi yang memiliki, sebagai dokumen pendukung. Alamat email aktif yang akan digunakan untuk notifikasi dan akses layanan digital BPJS. Pas foto ukuran 3×4, yang diperlukan dalam proses administrasi.

    Pastikan semua dokumen sudah lengkap agar proses pendaftaran bisa dilakukan tanpa kendala.

    Dengan memahami prosedur pendaftaran kamu bisa lebih siap untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan secara mandiri. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lancarkan Mudik Gratis, Pemerintah akan Luncurkan Aplikasi Nusantara Hub

    Lancarkan Mudik Gratis, Pemerintah akan Luncurkan Aplikasi Nusantara Hub

    PIKIRAN RAKYAT – Untuk mendukung program Mudik Gratis, pemerintah akan meluncurkan aplikasi Nusantara Hub. Kementerian Perhubungan menjadi pemimpin untuk membuatnya.

    “Jadi tahun ini kami akan launching nanti yang lead adalah Kementerian Perhubungan untuk membuat platform terpadu mudik gratis Nusantara Hub,” tutur Pratikno selaku Menko PMK.

    Ia menjelaskannya saat konferensi pers setelah rapat tingkat menteri membahas persiapan hari raya Idul Fitri, Rabu 5 Maret 2025.

    Praktino menambahkan aplikasi ini akan membantu mendistribusikan penumpang secara merata ke seluruh moda transportasi. Selain itu, untuk koordinasi data pemudik dengan penyedia moda transportasi.

    Sebelumnya, Kementerian BUMN mengumumkan program Mudik Gratis akan kembali diadakan tahun ini. Koutanya sebanyak 100000 pemudik. Moda transportasi yang digunakan yaitu jalur darat, laut, dan udara.

    Berikut rincian jumlah kendaraan setiap moda transportasi tersebut. Sebanyak 1.360 bus untuk 67.000 pemudik. 90 kereta api yang untuk 28.000 pemudik, dan 26 kapal laut untuk 5.000 pemudik.

    Sebanyak 76 BUMN siap mengantarkan pemudik ke kampung halaman. Pendaftaran dimulai tanggal 3 Maret sampai 17 Maret 2025. Bila kuota telah terpenuhi, pendaftaran akan ditutup.

    Tujuannya lebih dari 200 di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

    Dalam rapat tersebut, Praktikno menjelaskan membahas juga kesehatan pengemudi moda transportasi dan beberapa hal untuk mengurai penumpukan saat arus puncak baik saat menjelang maupun sesudah lebaran.

    Sementara itu, Menteri BUMM Erick Thohir menyebut program tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo ingin menghadirkan kebijakan prorakyat saat masa lebaran.

    Nah, bila ingin mudik, untuk menghemat dana dan tenaga, mendaftarkan mengikuti program tersebut bisa menjadi alternatif. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News