Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • BHR Ojol 2025 Kapan Cair Tanggal Berapa dan Dapat Berapa?

    BHR Ojol 2025 Kapan Cair Tanggal Berapa dan Dapat Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang momen Lebaran 2025, para pengemudi ojek online (ojol) di seluruh Indonesia menantikan kabar gembira mengenai Bantuan Hari Raya (BHR).

    Namun, hingga kini, kepastian mengenai kapan BHR tersebut akan cair dan berapa besarannya masih menjadi teka-teki.

    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus berupaya merumuskan kebijakan yang adil bagi para mitra pengemudi.

    Pemerintah Berupaya Mencari Formula Terbaik

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk memfinalisasi aturan terkait BHR ojol.

    Proses ini membutuhkan waktu karena pemerintah ingin memastikan adanya “meaningful participation” atau partisipasi yang bermakna dari semua pihak terkait, yaitu pemerintah, pengemudi, dan aplikator.

    “Terkait dengan THR ojol, ini sedang finalisasi. Ini adalah inisiatif baru, jadi kami ingin memastikan meaningful participation (antara pemerintah, pengemudi/mitra dan aplikator) itu terjadi,” kata Yassierli.

    Surat Edaran Segera Terbit

    Ilustrasi ojek online (ojol). Antara/Yulius Satria Wijaya

    Untuk memberikan kepastian, Menaker berjanji akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait BHR ojol pada akhir pekan ini. SE ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai hak-hak pengemudi ojol terkait THR.

    “Untuk ojol, kita usahakan akhir minggu ini,” ungkap Yassierli.

    Besaran BHR Masih Menjadi Misteri

    Meskipun SE akan segera terbit, besaran BHR yang akan diterima oleh para pengemudi ojol masih belum diumumkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengemudi ojol.

    Sebagai perbandingan, THR untuk pekerja formal biasanya dihitung berdasarkan upah pokok dan tunjangan tetap. THR akan dibayarkan penuh bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih.

    Bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, THR akan dihitung secara proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Yassierli menjelaskan bahwa merumuskan kebijakan THR ojol bukanlah tugas yang mudah. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor kompleks dan fundamental, terutama karena status kemitraan yang unik antara pengemudi ojol dan aplikator.

    “Ini yang kemudian butuh waktu untuk kita keluar dengan sebuah formula,” sambung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

    Dorongan untuk BHR Berupa Uang Tunai

    Setelah kebijakan BHR final, Menaker akan mendorong aplikator untuk memberikan BHR dalam bentuk uang tunai. Namun, Menaker belum dapat memberikan kepastian mengenai tenggat waktu finalisasi kebijakan ini.

    Para pengemudi ojol diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber-sumber terpercaya. Para aplikator diharapkan untuk proaktif dalam mempersiapkan diri menghadapi kebijakan BHR ojol.

    Disclaimer: Waktu pencairan dan besaran BHR ojol 2025 masih dalam proses finalisasi. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • H-3 Lebaran Terpadat, Mobil Pribadi Mendominasi

    H-3 Lebaran Terpadat, Mobil Pribadi Mendominasi

    PIKIRAN RAKYAT – Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran, Jumat 28 Maret 2025, dengan potensi kepadatan mencapai 11,5 persen atau sekitar 16,85 juta orang.

    Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, menyebut mobil pribadi menjadi moda transportasi paling banyak digunakan saat mudik.

    Ilustrasi Mudik Lebaran.

    “Perjalanan Puncak mudik yang terprediksi akan jatuh pada h-3 atau Jumat 28 Maret 2025 sekitar 11,5 persen atau 16,85 juta,” kata Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    “Mobil pribadi merupakan moda transportasi dengan share tertinggi sekitar 4,21 juta dengan asal perjalanan Jabodetabek 47 persen dan tujuan perjalanan Jateng, Jatim, Jabar,” lanjutnya.

    Dudy merinci pilihan moda transportasi selama mudik, dengan dominasi mobil pribadi sebesar 23,0 persen (33,69 juta), disusul bus 16,9 persen (24,76 juta), kereta api antar kota 16,1 persen (23,58 juta), pesawat 13,5 persen (19,77 juta), dan sepeda motor 8,7 persen (12,74 juta).

    Ia juga menyampaikan hasil survei mengenai simpul transportasi terpadat. Terminal asal terpadat meliputi Terminal Purabaya, Terminal Jatijajar, dan Terminal Kampung Rambutan.

    “Adapun terminal tujuan, Terminal Giwangan menjadi terminal terpadat. Kemudian stasiun asal, Stasiun Pasar Senen menjadi terpadat dan Stasiun Yogyakarta Tugu jadi stasiun tujuan yang terpadat,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Resesi Ekonomi Ancam AS, Kebijakan Trump Buat Investor Ketar-Ketir

    Resesi Ekonomi Ancam AS, Kebijakan Trump Buat Investor Ketar-Ketir

    PIKIRAN RAKYAT – Tampaknya sikap Donald Trump yang suka mengambil risiko dan pendekatan yang plin-plan terkait tarif membuat investor di Amerika Serikat (AS) ketar-ketir.

    Para ekonom di Negeri Paman Sam itu menilai, kemungkinan risiko ekonomi AS menuju resesi di tahun ini meningkat, melihat sikap sang Presiden yang cukup meresahkan itu terus menghantam pasar keuangan.

    Bahkan pada Senin, 10 Maret 2025 kemarin, saham di Wall Street anjlok karena para investor dihadapkan dengan ketidakpastian harga dagang dan penanganan ekonomi yang ditangani oleh Donald Trump.

    Tekanan jual di pasar global, membuat indeks industri Dow Jones turun 1,5%, sementara S&P 500 turun 2,4%. Harga saham juga turun di Eropa, karena FTSE 100 anjlok 0,9% di London, Dax Jerman turun 1,7% dan CAC Prancis turun 0,9% pada Senin kemarin.

    Para ekonom mengatakan risiko ‘Trumpcession’ meningkat karena sikap presiden yang suka mengambil risiko dan pendekatan yang terputus-putus terhadap tarif telah mengguncang investor global, salah satunya adalah keputusan untuk menghentikan sementara tarif AS atas barang-barang dari Kanada dan Meksiko.

    Meski ancaman resesi menjadi sorotan publik, Trump sendiri menolak pemikiran tersebut, ia mengatakan pemerintahannya tengah mengambil langkah-langkah yang ‘sangat besar’ dan mengakui adanya kemungkinan ‘masa transisi’ atau ‘gangguan’ yang dapat terjadi.

    Dalam wawancaranya dengan Fox News, Presiden AS itu mengaku tidak tertarik membahas hal tersebut dan ia malah memilih untuk terus maju dengan pendekatan yang semakin kacau dalam masa jabatan keduanya.

    “Saya tidak suka memprediksi hal-hal seperti itu,” ujar Donald Trump.

    Di sisi lain, Kathleen Brooks dari platform perdagangan XTB mengatakan jika Trump lebih mengutamakan tujuan politiknya daripada kekuatan ekonomi dan pasar saham.

    “(Kelakuannya) yang plin-plan soal tarif, dan pandangannya yang kuno tentang Amerika yang utama, membebani konsumsi dan menghancurkan kepercayaan,” ucapnya.

    Ekonom Wall Street telah menurunkan perkiraan pertumbuhan mereka untuk AS, memperingatkan bahwa perang dagang Trump terbukti lebih merusak bagi ekonomi AS daripada yang diantisipasi sebelumnya.

    Analis di Goldman Sachs mengatakan pada hari Jumat bahwa peluang terjadinya resesi di AS telah meningkat dari 15% menjadi 20%, karena perusahaan merevisi perkiraannya untuk memasukkan tarif yang lebih tinggi dan inflasi, di samping pukulan terhadap produk domestik bruto dan ketenagakerjaan.

    “Meskipun kami memang memperkirakan kebijakan yang menghambat pertumbuhan (tarif dan kontrol imigrasi) akan mendahului inisiatif yang mendukung pertumbuhan (pemotongan pajak dan deregulasi), dampaknya ternyata lebih besar dari yang kami perkirakan. Hal ini terutama terjadi pada tarif, yang diberlakukan lebih cepat dan lebih luas dari yang kami perkirakan,” katanya.

    Data ekonomi AS dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan penurunan tak terduga dalam belanja konsumen di bulan Januari, pelebaran defisit perdagangan AS hingga mencapai rekor 131 miliar dolar AS pada bulan yang sama.

    “Pasar kini mulai khawatir tentang prospek pertumbuhan pada tahun 2025,” kata Paul Donovan, kepala ekonom di UBS global wealth management.

    “Kebijakan tarif Trump tidak dapat diprediksi, dengan serangkaian kemunduran yang begitu cepat sehingga hampir bertabrakan dengan pengumuman kenaikan pajak berikutnya,” ucapnya lagi menjelaskan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapolres Ngada Kasus Apa? Awalnya Polisi Australia Gercep Laporkan Video Pelecehan Anak

    Kapolres Ngada Kasus Apa? Awalnya Polisi Australia Gercep Laporkan Video Pelecehan Anak

    PIKIRAN RAKYAT – Kapolres Ngada sedang menjadi pembicaraan publik terkait isu kasus pelecehan dan asusila. Jabatan Kepala Kepolisian Resor di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu dijabat oleh AKBP Fajar Widyadharma Lukman.

    Tak hanya asusila, AKBP Fajar Widyadharma juga tersangkut kasus narkoba. Penangkapan sang polisi dikonfirmasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sekaligus Ketua Komisi Polisi Nasional Budi Gunawan ada Senin, 3 Maret 2025 saat berada di Kantor BNN Cawang, Jakarta Timur.

    “Terkait dengan yang kasus Ngada, jadi silakan kami dari Kompolnas juga kita turunkan untuk langsung mengawasi proses penanganan di sana. Justru oknum terlibat sanksi hukum lebih berat karena di samping pengenaan hukum pidana narkoba, terkena hukuman kode etik dan disiplin sesuai aturan di satuan masing-masing entah itu oknum Polri dan TNI,” kata Budi Gunawan.

    Kapolres Ngada kasus apa?

    Kasus narkoba dan kasus asusila adalah kasus yang diisukan menjerat Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Kasus pelecehan atau pencabulan diduga dilakukan terhadap anak usia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun.

    Tak tanggung-tanggung, AKBP Fajar bahkan merekam tindak asusila lalu mengirim videonya ke situs-situs video terlarang termasuk Australia. Aparat polisi Negeri Kanguru lalu menemukan videonya pada pertengahan 2024 ternyata diunggah di Kota Kupang, NTT, lalu memberitahu kasus tersebut kepada kepolisian di NTT.

    AKBP Fajar Widyadharma lalu ditangkap Tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Kabupaten Ngada, NTT. Sang kapolres dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho.

    “Hasil pemeriksaannya masih dalam proses. Nanti akan kami update melalui Propam seperti apa hasilnya. Itu komitmen dari Bapak Kapolri karena transparansi dan akuntabilitas Polri ini menjadi tanggung jawab kepada publik, Maka, Kapolri sangat berkomitmen untuk hal itu,” ujarnya.

    Kasus polisi ini dikecam sejumlah pihak termasuk Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina. Ia mendesak aparat mengusut tuntas kasus tersebut serta memberikan hukuma maksimal kepada pelaku yang terlibat.

    “Harus dihukum maksimal, apalagi dia sebagai Kapolres. Seharusnya, ia memberikan contoh, bukan merenggut masa depan anak-anak. Ini bener-bener perbuatan biadab. Bila merujuk juncto, hukuman serendahnya bisa dikenai hukuman 20 tahun. Tapi karena bejatnya dia, saya pikir hukuman seumur hidup atau mati lebih pantas,” kata Legislator PDIP tersebut, dilansir dari laman ANTARA, Selasa, 11 Maret 2025.

    Profil Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma, ditangkap usai polisi Australia gercep lapor video pelecehan anak. Dok. Humas Polres Ngada dan Pikiran Rakyat/Fian Afandi

    Profil AKBP Fajar Widyadharma

    Berikut profil singkatnya:

    Harta kekayaan Kapolres Ngada turun drastis 2022-2023

    Harta tahun 2022

    TANAH DAN BANGUNAN: Rp0 MOBIL, HONDA CRV Tahun 2008, LAINNYA: Rp90.000.000 HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp0 SURAT BERHARGA: Rp0 KAS DAN SETARA KAS: Rp13.000.000 HARTA LAINNYA: Rp0 Total harta kekayaan: Rp103.000.000

    Harta tahun 2023

    TANAH DAN BANGUNAN: Rp0 ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN: Rp0 HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp0 SURAT BERHARGA: Rp0 KAS DAN SETARA KAS: Rp14.000.000 HARTA LAINNYA: Rp0 Total harta kekayaan: Rp14.000.000

    Harta kekayaan Kapolres Ngada AKBP Fajar 2024

    Pikiran-rakyat.com menelusuri laman resmi e-LHKPN KPK pada hari ini, Selasa, 11 Maret 2025 pukul 13.15 WIB. Akan tetapi, belum ditemukan data harta kekayaan terbaru dari AKBP Fajar Widyadharma tersebut.

    Demikian kasus yang menjerat Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Kasusnya ternyata berawal dari temuan polisi Australia terkait video pelecehan anak yang diunggah dari Kota Kupang, NTT pada pertengahan 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Petisi Pecat Bahlil Muncul, Alumni UI Tuntut Disertasi Doktornya Dibatalkan

    Petisi Pecat Bahlil Muncul, Alumni UI Tuntut Disertasi Doktornya Dibatalkan

    PIKIRAN RAKYAT – Muncul petisi yang menuntut pemecatan terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa S3 Universitas Indonesia (UI). Petisi ini digagas oleh alumni UI buntut polemik disertasi doktor Bahlil.

    Dilihat Selasa, 11 Maret 2025, muncul petisi bertajuk ‘UI: Pecat Bahlil dan Batalkan Disertasinya!’ yang dimulai sejak Minggu, 9 Maret 2025.

    Dalam deskripsinya, disebutkan bahwa skandal disertasi doktor Bahlil Lahadalia menjadi anti-klimaks dengan keluarnya putusan Rektor UI, Prof Dr Heri Hermansyah, yang hanya meminta Bahlil melakukan revisi.

    Bahkan, UI juga menunda kenaikan pangkat para promotor dan ko-promotor Bahlil. Menurut penggagas, putusan rektor itu melukai martabat dan integritas UI dan dunia akademis di Indonesia pada umumnya.

    “Sebagaimana diketahui, disertasi Bahlil telah melanggar sejumlah ketentuan dan kejujuran akademik. Di sana terbukti ada plagiarisme, pemalsuan data, penerbitan di jurnal predator dan ketidakwajaran dalam waktu perkuliahan,” demikian tertulis dalam petisi.

    Dalam kasus perjokian calon mahasiswa baru di UI, si joki yang biasanya mahasiswa lama akan langsung di-DO/dipecat dari UI. Sementara si calon mahasiswa otomatis akan ditolak masuk.

    “Begitu pula seharusnya disertasi Bahlil dibatalkan dan dia dipecat sebagai mahasiswa S3 UI. Para promotor dan ko-promotornya harus pula diberhentikan dari UI secara tidak hormat,” ujarnya lagi.

    Dikatakan pula, rektor UI didukung beberapa anggota Majelis Wali Amanat (MWA) yang ditengarai memiliki konflik kepentingan, sehingga tidak memberi perlakuan yang sama (equal treatment) dalam kasus disertasi Bahlil.

    Ini diklaim sebagai sebuah skandal di dunia pendidikan yang akan membuat citra dunia pendidikan di Indonesia semakin jelek, kualitas pendidikan semakin mundur dan sulit bersaing di level internasional.

    3 Poin Tuntutan

    Atas dasar itu kami, para alumni, civitas akademika UI dan masyarakat yang prihatin atas skandal ini menuntut:

    UI tegas memecat Bahlil sebagai mahasiswa S3 dan membatalkan disertasi doktornya. Memecat dengan tidak hormat para promotor dan ko-promotor disertasi Bahlil. Bila rektor UI dan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) tidak mampu bersikap tegas silakan mengundurkan diri karena gagal menjaga integritas dan marwah akademik di UI.

    Nama baik, marwah dan integritas UI jauh lebih mulia dibandingkan kepentingan-kepentingan lain terkait Bahlil dan pejabat-pejabat Universitas Indonesia.

    Veritas (Kejujuran), Probitas (Kebenaran), Iustitia (Keadilan). ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Resmi Dibuka! Mudik Gratis 2025 dari Kemenhub, Ini Jadwal, Cara, dan Link Pendaftarannya

    Resmi Dibuka! Mudik Gratis 2025 dari Kemenhub, Ini Jadwal, Cara, dan Link Pendaftarannya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang mudik lebaran 2025 Kemenhub (Kementerian Perhubungan) mengadakan program mudik gratis, pendaftarannya mulai dibuka Senin, 10 Maret 2025 pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 23 Maret 2025.

    Kemenhub juga telah menyiapkan akomodasi untuk program mudik gratis 2025 mencangkup perjalanan mudik melalui jalur darat, laut, dan kereta api. 

    Program mudik gratis 2025 merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang akan mudik dengan memberikan fasilitas yang nyaman dan aman.

    Program mudik lebaran 2025 juga sebagai langkah untuk mengatasi lonjakan mudik menggunakan kendaraan pribadi terutama sepeda motor yang menjadi penyebab utama kemacetan dan risiko kecelakaan. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, simak penjelasannya!

    Cara Daftar Mudik Lebaran Gratis 2025

    Peserta program mudik lebaran 2025 ditargetkan 21.536 orang, yang terdiri dari 15.640 arus mudik dan 5.896 arus balik.

    Kemenhub juga menyiapkan armada bus sebanyak 386 untuk arus mudik dan 134 bus arus balik. Berikut link pendaftarannya:

    1. Buka link https://nusantara.kemenhub.go.id/ untuk pendaftaran mudik menggunakan moda transportasi kereta api atau kapal laut.

    2. Sedangkan untuk moda transportasi bus, pendaftaran melalui aplikasi Mitra Darat yang dapat diunduh di Google Play Store.

    3. Pilih menu daftar.

    4. Isi data diri dengan benar seperti daerah asal, tujuan mudik, dan data pendukung lainnya.

    5. Selanjutnya akan muncul info mengenai tiket.

    6. Kemudian peserta mudik diminta untuk verifikasi data berdasarkan informasi yang diberikan.

    Kuota Mudik Lebaran Gratis Kemenhub 2025

    Berikut kuota mudik lebaran gratis Kemenhub 2025 yang disediakan:

    1. Bus

    · Kuota: 21.536 orang.

    · Jumlah bus: 520 unit.

    · Jumlah rute: 31 kota tujuan diantaranya, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    2. Kapal Laut

    · Kuota: 47.816 orang.

    · Jumlah rute: 153 ruas.

    3. Kereta Api

    · Kuota: 16.960 orang.

    · Kuota kendaraan: 7.424 unit sepeda motor.

    Rute Mudik Lebaran Gratis Kemenhub 2025

    Berikut ini rute mudik lebaran gratis Kemenhub 2025, di antaranya:

    · Jawa Barat: Garut, Tasik, dan Cirebon.

    · Jawa Tengah: Yogyakarta, Semarang, Wonogiri, Solo, Cilacap, Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Demak, Boyolali, Klaten, Pati, Blora, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Jepara, Sragen, dan Wonosari.

    · Jawa Timur: Surabaya, Tuban, Malang, Tulungagung, dan Madiun.

    · Sumatera: Padang., Palembang, Bengkulu, dan Lampung.

    Jadwal Keberangkatan Mudik Gratis Kemenhub 2025

    · Pendaftaran dan validasi: 9-23 Maret 2025.

    · Keberangkatan mudik: 26-28 Maret 2025.

    · Keberangkatan balik: 4-5 April 2025.

    Pemerintah mengharapkan agar masyarakat dapat mudik menggunakan angkutan umum dengan memanfaatkan program mudik gratis lebaran Kemenhub 2025 dengan aman dan nyaman.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bank Mandiri Perkuat Kebijakan Pembiayaan & Produk Berkelanjutan

    Bank Mandiri Perkuat Kebijakan Pembiayaan & Produk Berkelanjutan


    PIKIRAN RAKYAT –     Bank Mandiri memperkuat komitmen terhadap aspek keberlanjutan yang terkait pembiayaan dan produk perbankan dengan menerapkan dua inisiatif strategis dalam bentuk Sustainable Finance Framework (SFF) dan Transition Finance Framework (TFF). Bahkan, bank bersandi BMRI ini menjadi bank pertama nasional yang menerapkan SFF di tanah air.

    Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menyatakan kedua kebijakan ini merupakan bagian integral dari strategi keberlanjutan Bank Mandiri. Kedua kerangka bisnis ini tidak hanya memastikan proses bisnis di Bank Mandiri telah memenuhi standar global, namun juga sejalan dengan regulasi nasional terkait keuangan berkelanjutan.

    “Harapannya, implementasi kedua kebijakan ini dapat mempertajam dan memperkuat kualitas proses bisnis berkelanjutan kami dengan pendekatan yang semakin diakui dan diterima pasar. Tak hanya itu, kehadiran SFF dan TFF juga akan mendukung langkah-langkah transformatif di Indonesia menuju terciptanya ekonomi rendah karbon,” ujar Darmawan dalam keterangan resmi pada Senin (10/3).

    Lanjutnya, SFF dirancang sebagai panduan kebijakan strategis untuk mendukung pembiayaan pada aktivitas hijau dan sosial, sejalan dengan agenda keberlanjutan nasional dan global, seperti pengembangan energi terbarukan, infrastruktur ramah lingkungan, dan program pemberdayaan sosial. Selain itu, SFF memungkinkan Bank Mandiri untuk meluncurkan berbagai produk dan layanan keuangan inovatif, termasuk Social Loan, Green Bonds, Sustainability-linked Loan, serta instrumen finansial lainnya yang mendukung agenda keberlanjutan.

    Melalui SFF, Bank Mandiri telah merumuskan kriteria yang komprehensif untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan. Kriteria ini mencakup aspek klasifikasi, pemantauan, serta pelaporan aktivitas keuangan berkelanjutan secara transparan dan akuntabel.

    Berdasarkan penilaian S&P Global Ratings sebagai penyedia opini independen dalam pemaparan Second Party Opinion (SPO) -nya, SFF yang diterapkan Bank Mandiri telah selaras dengan standar dan prinsip keberlanjutan global terkait Green Loan Principles dan Social Loan Principles yang diterbitkan oleh Loan Market Association (LMA), serta Green Bond Principles, Social Bond Principles, dan Sustainability Bond Guidelines yang diterbitkan oleh International Capital Market Association (ICMA).

    Sementara itu, TFF dirancang untuk memperluas cakupan pembiayaan pada aktivitas terkait transisi, dengan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang saat ini belum sepenuhnya ramah lingkungan, namun memiliki rencana dan komitmen konkret untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan dalam jangka pendek hingga menengah.

    TFF dibuat untuk mempercepat proses transisi menuju ekonomi rendah karbon dengan memastikan bahwa proses ini inklusif dan berkeadilan (just transition). Dengan framework ini, Bank Mandiri memberikan peluang bagi sektor tradisional untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi nasional namun tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui Corporate-in-Transition Financing.

    Dalam proses penyusunan framework tersebut, Bank Mandiri berkolaborasi bersama Deloitte sebagai konsultan strategis penyusunan agar relevan dengan perkembangan bisnis. Simon Tong, Lead Partner Financial Services Deloitte Consulting South East Asia menyatakan Bank Mandiri telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam memastikan framework ini dirancang dengan pendekatan yang komprehensif.

    “Prosesnya tidak hanya memperhatikan regulasi nasional seperti Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia, tetapi juga memenuhi standar global seperti ICMA dan LMA. Hal ini mencerminkan dedikasi Bank Mandiri untuk menjadi pemimpin dalam keuangan berkelanjutan di Indonesia,” jelasnya.

    Darmawan menambahkan keberadaan SFF dan TFF mencerminkan langkah nyata Bank Mandiri dalam memimpin transformasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Ia menyebutkan perseroan berkomitmen untuk memberikan dampak yang signifikan bagi keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Melalui SFF dan TFF, Bank Mandiri juga menegaskan komitmen mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya, menciptakan dampak positif yang nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi Indonesia. Kedua kerangka ini tidak hanya menjadi wujud nyata dari visi keberlanjutan Bank Mandiri, yaitu “Becoming Indonesia’s Sustainability Champion for a Better Future”, tetapi juga mempertegas peran aktifnya dalam mendukung target nasional untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.

    Selain itu, Bank Mandiri mengapresiasi dan mendukung penuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun dan mengembangkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), yang akan menjadi standar secara nasional. Taksonomi ini diharapkan menjadi standar nasional yang dapat mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam mendukung pencapaian Enhanced National Determined (ENDC) di sektor prioritas. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harga Minyakita Naik, BAM Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

    Harga Minyakita Naik, BAM Minta Pemerintah Perketat Pengawasan


    PIKIRAN RAKYAT –     Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, menemukan adanya kenaikan harga Minyakita saat melakukan kunjungan ke Pasar Induk Rau, Serang, Banten, pada Kamis (6/3/2025).

    Agun mendapati minyak goreng bersubsidi tersebut dijual dengan harga bervariasi antara Rp18.000 hingga Rp19.000 per liter, padahal harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp15.700 per liter.  

    “Saya cek sendiri di beberapa tempat, ada yang menjual Rp19.000, ada yang Rp18.000. Setelah saya tanyakan, ternyata mereka membelinya dari agen seharga Rp17.000. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian harga di tingkat distribusi,” ujarnya usai kunjungan spesifik di Pasar Induk Rau.  

    Agun menilai kenaikan harga ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan karena kurangnya pengawasan dalam rantai distribusi. Ia menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan dan dinas terkait harus segera bertindak untuk memastikan harga tetap sesuai dengan kebijakan subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.  

    Selain itu, Agun menilai bahwa operasi pasar saja tidak cukup untuk menekan harga jika distribusinya tidak tertata dengan baik.

    “Kalau distribusi dari produsen ke pengecer tidak diawasi dengan ketat, harga akan terus bergejolak. Pemerintah harus memastikan sistem distribusi berjalan dengan transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.  

    Dengan kondisi ini, pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan distribusi dan penjualan Minyakita.

    Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tetap bisa mendapatkan minyak goreng bersubsidi dengan harga yang telah ditentukan dan tidak terbebani oleh kenaikan harga yang tidak wajar.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ridwan Kamil Buka Suara Usai Rumahnya Digeledah KPK

    Ridwan Kamil Buka Suara Usai Rumahnya Digeledah KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akhirnya buka suara terkait penggeledahan KPK di rumahnya di Bandung.

    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ridwan Kamil, di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi dana iklan yang melibatkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    “Betul (rumah Ridwan Kamil digeledah KPK) terkait perkara BJB,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Senin, 10 Maret 2025.

    Menanggapi hal itu, suami Atalia Praratya akhirnya buka suara. Menurutnya, penggeledahan yang dilakukan oleh KPK bersifat resmi. Namun dirinya meminta masyarakat menunggu keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan tersebut.

    “Benar kami didatangi oleh tim KPK terkait kasus di BJB. Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung tim KPK secara profesional,” katanya dalam keterangan yang diterima oleh tim PRFM News.

    “Hal-hal terkait lainnya, kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan. Silakan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” sambungnya.

    Senanda dengan hal itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga membenarkan penggeledahan tersebut. Namun, ia belum dapat mengungkap barang bukti yang disita karena prosesnya kemungkinan masih berlangsung. 

    “Belum update, mungkin masih berlangsung (penggeledahan),” ujar Fitroh kepada Pikiran Rakyat di sore hari.

    5 Orang Dikabarkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi

    Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan keterangan terkait penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). KPK menahan Hasto dalam kasus dugaan suap kepada komisioner KPU terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku serta perintangan penyidikan. ANTARA FOTO/Fauzan/tom. ANTARA FOTO

    Sebelumnya, Setyo Budiyanto menyatakan bahwa KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait kasus dugaan korupsi dana iklan BJB. Namun, ia tidak menyebutkan siapa saja nama-nama yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut.

    Namun Setyo menyebut ada 5 orang yang dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka

    “Ya, tindak lanjut pasca rilis terkait perkara itu menjadi kewenangan penyidik dan direktur atau deputi kapan akan dilakukan,” ucap Setyo.

    Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan lanjutan mengenai kapan dan daftar nama yang terjerat dalam dugaan korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bukan THR Ojol 2025 tapi Bonus Hari Raya, Berapa Uang Tunai yang Diterima Driver Gojek, Grab, dan Kurir Paket?

    Bukan THR Ojol 2025 tapi Bonus Hari Raya, Berapa Uang Tunai yang Diterima Driver Gojek, Grab, dan Kurir Paket?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan transportasi berbasis aplikasi untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) dengan skema bonus hari raya kepada mitra pengemudi dan kurir dalam bentuk uang tunai pada Idul Fitri 2025. Imbauan ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 10 Maret 2025.

    Presiden menegaskan bahwa para pengemudi dan kurir daring memiliki peran penting dalam mendukung sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka, terutama menjelang hari raya.

    “Pada tahun ini, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah berkontribusi besar dalam layanan transportasi dan logistik. Kami mengimbau seluruh perusahaan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan tingkat keaktifan mitra pengemudi dan kurir,” ujar Prabowo.

    Saat ini, menurut Presiden, terdapat sekitar 250.000 pengemudi dan kurir online yang aktif, sementara jumlah mitra pengemudi dan kurir yang bekerja secara paruh waktu diperkirakan mencapai 1 hingga 1,5 juta orang.

    Besaran Uang Tunai Dirumuskan Kemenaker

    Terkait mekanisme pemberian THR, Prabowo menyebut bahwa besaran dan tata cara pelaksanaannya akan dirumuskan lebih lanjut oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat edaran (SE). Ia berharap kebijakan ini dapat membantu mitra pengemudi menikmati libur Lebaran dengan lebih baik.

    Imbauan ini disampaikan setelah Presiden menggelar rapat bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pimpinan perusahaan transportasi daring, termasuk CEO Gojek Tokopedia (GoTo) Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mendapatkan komitmen dari para pimpinan perusahaan untuk mendukung kebijakan pemberian THR bagi mitra pengemudi dan kurir.

    “Kami telah mendapatkan komitmen dari pimpinan perusahaan ojek online, termasuk CEO GoTo dan CEO Grab, serta perwakilan pengemudi yang turut hadir dalam pertemuan ini,” kata Prabowo.

    Tuntutan THR bagi mitra pengemudi dan kurir online sebelumnya telah beberapa kali disuarakan oleh komunitas pengemudi melalui aksi unjuk rasa. Dengan adanya komitmen dari perusahaan, diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi menjelang perayaan Idul Fitri 2025.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News