Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Hormati Proses Hukum, bank bjb Beri Tanggapan Terkait Pemberitaan Saat Ini

    Hormati Proses Hukum, bank bjb Beri Tanggapan Terkait Pemberitaan Saat Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) memberikan tanggapan terkait situasi yang berkembang saat ini. BUMD Jawa Barat itu menegaskan komitmennya terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

    “bank bjb senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian keterangan bank bjb dalam rilis yang diterima Pikiran-rakyat.com, Kamis, 13 Maret 2025,

    Dalam menjalankan operasionalnya, bank bjb memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis tetap berjalan dengan normal. Keberlanjutan operasional perusahaan menjadi prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen yang tetap fokus memberikan layanan terbaik kepada nasabah, mitra bisnis, serta pemegang saham.

    bank bjb terus mengupayakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab demi memenuhi kewajibannya kepada seluruh pemangku kepentingan.

    “Kami juga mengapresiasi kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham, mitra bisnis, nasabah, dan masyarakat luas,” bunyi keterangan tersebut.

    bank bjb berkomitmen untuk menjaga profesionalisme, transparansi, serta kepercayaan publik dalam setiap aspek operasionalnya. Dengan semangat ini, bank bjb akan terus menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ridwan Kamil Jadi Sasaran Pertama KPK, Apa Kaitannya dengan Skandal Korupsi BJB?

    Ridwan Kamil Jadi Sasaran Pertama KPK, Apa Kaitannya dengan Skandal Korupsi BJB?

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tahun 2021-2023. Tempat yang pertama kali digeledah adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) yang berlokasi di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025.

    Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo menjelaskan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil dilakukan bukan tanpa alasan. Menurutnya, langkah tersebut diambil berdasarkan petunjuk yang diperoleh dalam proses penyidikan.

    “KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan sehingga kami melakukan penggeledahan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025.

    Akan tetapi, Budi tidak dapat membeberkan secara detail mengenai alasan konkret kenapa rumah Ridwan Kamil yang pertama kali digeledah. Karena, kata dia, hal itu menyangkut teknis penyidikan yang tidak bisa diungkap secara terperinci.

    “Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut siapa prioritas pertama saya geledah memang rumahnya RK,” ujar Budi.

    Lima Orang Jadi Tersangka

    KPK dalam kasus ini menetapkan lima tersangka, dengan rincian dua orang dari unsur Bank BJB dan tiga lainnya merupakan pihak swasta. Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka.

    “KPK per tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan 5 buah Sprindik. Tersangka dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian tiga orang dari swasta,” kata Budi.

    Secaca terperinci lima tersangka adalah Direktur Utama nonaktif Bank BJB; Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corsec Bank BJB; Widi Hartono, pemilik agensi Arteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Ikin Asikin Dulmanan, pemilik agensi PSJ dan USPA; Suhendrik, dan pemilik agensi CKMB dan CKSB; Sophan Jaya Kusuma.

    Budi menjelaskan, pada 2021, 2022, dan Semester 1 2023, Bank BJB merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk Bank yang dikelola Divisi Corsec sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online melalui kerjasama dengan enam agensi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun enam agensi adalah PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB), PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), PT Antedja Muliatama (AM), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), dan PT BSC Advertising.

    Dengan rincian PT Cipta Karya Mandiri Bersama menerima dana iklan Rp41 miliar, PT Cipta Karya Sukses Bersama Rp105 miliar, PT Antedja Muliatama Rp99 miliar, PT Cakrawala Kreasi Mandiri Rp81 miliar, PT BSC Advertising Rp33 miliar, dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres Rp49 miliar.

    “Ditemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan Iklan sesuai permintaan BJB serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan PBJ (pengadaan barang dan jasa)” ucap Budi.

    Budi menyebut, terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media yaitu sebesar Rp222 miliar. Menurutnya, uang Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh BJB.

    “Yang sejak awal disetujui oleh YR selaku Dirut bersama-sama dengan WH untuk bekerjasama dengan 6 Agensi tersebut di atas untuk menyiapkan dana guna kebutuhan non-budgeter BJB,” ujar Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sri Mulyani Temui Prabowo, Benarkah Akan Mundur dari Kabinet?

    Sri Mulyani Temui Prabowo, Benarkah Akan Mundur dari Kabinet?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 12 Maret 2025.

    Menkeu bertemu dengan Presiden Prabowo selama kurang lebih 2 jam guna melaporkan kinerja APBN, diselingi acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” ucap Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan seperti dikutip dari Antara.

    Konferensi Pers

    Ia membenarkan informasi Kementerian Keuangan akan menggelar jumpa pers soal realisasi APBN periode Januari dan Februari 2025. “Iya nanti Januari, Februari, nanti ya,” ujar menteri keuangan.

    Kementerian Keuangan menjadwalkan konferensi pers guna mempublikasikan laporan realisasi APBN periode Januari 2025 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

    Konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) tersebut akan dipimpin langsung oleh Menkeu Sri Mulyani. APBN KiTa adalah publikasi bulanan soal realisasi APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.

    Publikasi bertujuan menginformasikan masyarakat soal kinerja pendapatan, belanja serta pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    Sri Mulyani Mundur dari Menteri Keuangan?

    Ia sempat ditanya wartawan soal rumor yang menyebutnya berencana mundur sebagai menteri keuangan.

    Ketika mendengar pertanyaan tersebut, menkeu hanya tersenyum lebar dan memilih tidak menjawab, selepas bertemu Presiden.

    Pihaknya enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Prabowo. Ia langsung berjalan menuju kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan usai menyebut melapor soal APBN.

    Beberapa kali ia meminta wartawan untuk menunggu isi konferensi pers yang berlangsung hari ini.

    Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri dan wakilnya yakni Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo serta Menkeu.

    Presiden juga memanggil Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada Rabu, 12 Maret 2025 siang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Donald Trump Urungkan Niat Relokasi Warga Gaza, Ini Respons Hamas

    Donald Trump Urungkan Niat Relokasi Warga Gaza, Ini Respons Hamas

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tampaknya mengurungkan niat untuk mengusir paksa warga Palestina dari Gaza. Hal ini setelah Trump mengeluarkan pernyataan terbaru.

    “Tidak ada yang mengusir warga Palestina dari Gaza,” kata Trump.

    Pernyataan terbaru Trump ini disambut baik oleh kelompok pejuang Palestina yaitu Hamas. Pasalnya, Februari 2025 lalu, Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial yang akan merelokasi warga Gaza.

    Sontak saja, pernyataan Trump kala ini membuat banyak pihak naik pitam dan mengecam. Pasalnya, selain relokasi, Trump juga dituding ingin melakukan pembersihan etnis.

    “Jika pernyataan Presiden AS Trump menunjukkan kemunduran dari gagasan menggusur warga Jalur Gaza, maka pernyataan tersebut disambut baik,” kata Juru bicara Hamas, Hazem Qassem.

    Karena masih sebatas pernyataan, Hamas berharap agar Trump bisa membuktikan ucapannya dan juga bisa mendesak Israel agar mematuhi perjanjian dalam gencatan senjata yang telah disepakati.

    “Kami menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan Israel untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian gencatan senjata,” tuturnya dilaporkan Al Jazeera.

    Update gencatan senjata

    Palestina dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata tahap pertama pada 19 Januari 2025. Seiring waktu, eskalasi terus terjadi dan memengaruhi perundingan gencatan senjata tahap selanjutnya.

    Namun, pada Selasa, 11 Maret 2025, babak baru gencatan senjata Israel dan Palestina dimulai. Bertempat di Qatar,  Utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff menghadiri perundingan untuk mediasi ini.

    “Para menteri Arab menekankan pentingnya mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki. Menekankan perlunya upaya sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh berdasarkan solusi dua negara, serta memastikan terpenuhinya aspirasi rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar.

    Penasihat politik Hamas, Taher al-Nono, mengonfirmasi pembicaraan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Washington di ibu kota Qatar. Pertemuan ini difokuskan pada pembebasan seorang warga negara ganda Amerika-Israel yang ditahan oleh kelompok bersenjata di Gaza.

    Al-Nono mengatakan pertemuan antara para pemimpin Hamas dan negosiator sandera AS, Adam Boehler, juga membahas cara melihat pelaksanaan perjanjian gencatan senjata bertahap antara Hamas dan Israel yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Diskusi langsung antara Boehler dan Hamas ini mematahkan kebijakan Washington yang telah berlaku selama puluhan tahun untuk tidak bernegosiasi dengan kelompok-kelompok yang dicap AS sebagai “organisasi teroris”.

    Delegasi Hamas juga telah bertemu selama dua hari terakhir dengan mediator Mesir dan menegaskan kembali kesiapannya untuk merundingkan fase berikutnya dari gencatan senjata dengan Israel. Sementara Israel mengirim negosiator ke Doha pada hari Senin untuk pembicaraan gencatan senjata.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Itu Kewenangan Panglima dan Saya, Apa Masalahnya?

    Itu Kewenangan Panglima dan Saya, Apa Masalahnya?

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya layak mendapat kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel.

    Hal itu disampaikan sebagai tanggapan dari maraknya kritikan atas kenaikan pangkat ‘kilat’ Mayor Teddy menjadi Letkol. Sebab, jarak kenaikan pangkatnya sejak menjadi Mayor hanya dua tahun. 

    Melompati enam angkatan di atasnya, Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa Mayor Teddy layak mendapatkan kenaikan pangkat tersebut. Sebab, pria yang dikenal sebagai Mayor Teddy itu berkontribusi dalam membantu kerja Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu kewenangan Panglima TNI dan saya. Ada seseorang yang dianggap mampu membantu Presiden dan mengoordinasikan tugasnya dengan baik, lalu diberi kenaikan pangkat. Apa masalahnya?” tuturnya dalam keterangan pers saat mengunjungi Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu 12 Maret 2025.

    Maruli Simanjuntak menilai, prestasi yang diukir Mayor Teddy di militer dan pemerintahan layak untuk diapresiasi dengan kenaikan pangkat. Tidak hanya kepada Teddy Indra Wijaya, dia menegaskan bahwa kesempatan mendapatkan kenaikan pangkat juga terbuka untuk seluruh prajurit yang mau memberikan kinerja terbaik dan pengorbanan untuk bangsa.

    Dia sendiri memahami banyak pendapat masyarakat yang menilai kenaikan pangkat yang diterima Teddy merupakan hasil dari intervensi pihak lain. Dia pun secara tegas membantah hal tersebut.

    “Jadi itu kewenangan kami (Panglima TNI dan KSAD) jangan diintervensi terus. Kami bekerja secara profesional, jika sudah diputuskan, kami akan ikut (melaksanakan keputusan),” ujar Maruli Simanjuntak.

    Peringatkan Pihak yang Protes

    Maruli Simanjuntak kemudian menanggapi adanya suara-suara yang menentang kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol. Apalagi, sampai dibandingkan dengan prajurit TNI lain yang terjun langsung ke lapangan.

    “Ada orang lah, temennya tentara yang pernah di Papua, siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan di Papua? Papua itu, penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin enggak sampai lima persen, yang lain di Papua pinggiran itu, saya tau persis,” tuturnya.

    Maruli Simanjuntak pun mengaku ingin mengetahui prajurit TNI mana yang mempermasalahkan kenaikan pangkat Mayor Teddy? Sebab, biasanya orang-orang yang kebanyakan bicara justru tidak pernah terjun langsung ke medan perang.

    “Jadi yang ribut-ribut kalau misalkan betul ada tentara yang komplain, kenapa ini duluan (naik pangkat), dia yang bertempur (malah) enggak naik-naik, saya ingin tahu orangnya siapa. Betul ga, dia pernah bertempur, cek betul pernah perang gak dia,” ujarnya.

    “Biasanya yang enggak pernah perang itu yang dia bacotnya terlalu banyak. Jadi itu (kenaikkan pangkat) kewenangan Panglima TNI, masa kita mau diintervensi teru,” kata Maruli Simanjuntak menambahkan.

    Dia juga menegaskan bahwa pihaknya telah berkeja secara profesional, termasuk mengenai pemberian kenaikan pangkat untuk Mayor Teddy.

    “Kami sudah baik-baik loh, bekerja, profesional, kalau memang diputuskan seperti ini ya kami ikut, hak kami, ya kami kadang-kadang kita sudah diputuskan tidak boleh jalan ya kita ikut,” ucap Maruli Simanjuntak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 705.000 Siswa Terima Bantuan, Ini Jadwalnya

    705.000 Siswa Terima Bantuan, Ini Jadwalnya

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada Maret 2025 mencapai 705.000 siswa. Sebelumnya, jumlah penerima bantuan pendidikan ini sebanyak 525.000 siswa, tetapi kini kembali ditingkatkan setelah pembaruan data.

    “Jadi pada prinsipnya akan dilakukan pembaruan data, memang ada penurunan yang luar biasa dari sebelumnya, kemudian kita akan kembalikan ke angka kurang lebih 705.000 siswa yang akan menerima. Kemarin itu 525.000, turun. Sekarang akan kita naikkan kembali menjadi 705 ribu siswa yang akan menerima KJP. (Sedangkan) KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) kurang lebih 15 ribu,” kata Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3/2025).

    Ia menegaskan bahwa jumlah penerima sudah diputuskan, dan bantuan akan dibagikan pada akhir Maret.

    “Sehingga sudah diputuskan mudah-mudahan pada akhir Maret ini sebelum lebaran sudah bisa kita bagikan,” ujarnya.

    Selain itu, Pramono mengumumkan bahwa seluruh kecamatan di DKI akan memiliki posko pengaduan KJP yang mulai beroperasi pada Maret.

    “Sudah diputuskan, semuanya 44 kecamatan akan mempunyai tempat aduan,” katanya.

    Ia juga menyinggung pembebasan ijazah siswa yang masih tertahan di sekolah. “Termasuk ijazah yang tertahan di semua tingkatan nanti akan kita putihkan,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Program Sarapan Gratis Pramono Batal, Anggaran Dialihkan untuk KJP Plus

    Program Sarapan Gratis Pramono Batal, Anggaran Dialihkan untuk KJP Plus

    PIKIRAN RAKYAT – Wacana Program sarapan bergizi gratis oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya batal. 

    Penyampaian ini terjadi setelah Gubernur DKI Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta, Rabu sore, 13 Maret 2025.

    Terkait pembatalan program tersebut, Pemprov menyiapkan program lain. “Yang pertama adalah untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah,” kata Pramono.

    Pramono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat sementara pemerintah Jakarta mensuportnya sehingga mampu berjalan dengan optimal.

    Anggaran untuk KJP Plus

    Di samping itu, Pemprov akan mengalihkan sebagian anggaran yang awalnya direncanakan untuk sarapan gratis dialihkan untuk memperbanyak jumlah penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus).

    Pihaknya menyiapkan penambahan sebanyak kepada 705.000 siswa dari sebelumnya 520.000 siswa penerima manfaat program KJP Plus tersebut dan akan diterima pada akhir Maret mendatang.

    “Paling lama April, di samping itu program KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) yang dulu terhambat kami akan lanjutkan,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bersinergi dengan pemerintah provinsi DKI terkait pelaksanaan makan bergizi gratis.

    “Dan saya sampaikan juga bahwa janji beliau untuk memberi makan pagi tetap akan di laksanakan karena anak PAUD sama SD tetap akan makan pagi, jadi kita bersinergi satu sama lain dan saya dapat penjelasan bahwa beliau punya cita-cita yang lebih besar yaitu menambah KJP menambah beasiswa dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta,” kata Dadan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Hasto Kristiyanto, Ini Jadwal Sidang Perdananya

    Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Hasto Kristiyanto, Ini Jadwal Sidang Perdananya

    PIKIRAN RAKYAT- Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan menjalani sidang perdana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku, pada Jumat, 14 Maret 2025. Menjelang persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Hasto akan dibela 17 pengacara untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Salah satu pengacara yang mendampingi Hasto adalah Febri Diansyah. Nama Febri tidak asing terdengar lantaran pernah menjadi juru bicara KPK di era kepemimpinan Agus Raharjo. Pengumuman nama-nama pengacara Hasto disampaikan Ketua Tim Hukum PDIP Ronny Tallapessy. 

    “Kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristiyanto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto,” kata Ronny di Kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret 2025.

    Ronny menjelaskan, tim hukum yang akan membela Hasto adalah sebuah kolaborasi antara tim hukum dari PDIP dan pengacara profesional berlatar belakang nonpartai.

    Berikut nama-nama pengacara Hasto: 

    1. Todung M. Lubis sebagai koordinator

    2. Maqdir Ismail

    3. Ronny B. Talapessy

    4. Arman Hanis

    5. Febri Diansyah

    6. Patramijaya

    7. Erna Ratnaningsih

    8. Johannes Oberlin. L Tobing

    9. Alvon Kurnia Palma

    10. Rasyid Ridho

    11. Duke Arie W

    12. Abdul Rohman

    13. Triwiyono Susilo

    14. Willy Pangaribuan

    15. Bobby Rahman Manalu

    16. Rory Sagala

    17. Annisa Eka Fitria Ismail

    “Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai, dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full-profesional,” ucap Ronny.

    Dua Kasus yang Menjerat Hasto Kristiyanto

    KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto menjadi tersangka bersama orang kepercayaannya bernama Donny Tri Istiqomah.

    “Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Desember 2024.

    Setyo menyampaikan, Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, bernama Agustiani Tio. Suap diberikan agar Harun Masiku bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

    KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Sebab, pada 8 Januari 2020 saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Hastomemerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi menghubungi Harun Masiku untuk menyuruh Harun merendam ponsel di dalam air dan segera melarikan diri.

    “Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo. 

    Kemudian, lanjut Setyo, Hasto, mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut KPKmengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” ucap Setyo.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadwal Cair, Besaran, dan Cara Cek

    Jadwal Cair, Besaran, dan Cara Cek

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah telah mengumumkan jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pencairan THR akan dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum Idul Fitri 2025. Keputusan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang diumumkan Prabowo Subianto, bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pensiunan PNS serta membantu persiapan kebutuhan Lebaran 2025.

    Jadwal Pencairan THR Pensiunan PNS 2025

    Regulasi pencairan THR dirancang agar pembayaran berjalan sesuai ketentuan. Berdasarkan perkiraan, pencairan akan dimulai pada 17 Maret 2025, atau H-10 Idul Fitri. Jadwal ini mengacu pada pola tahun sebelumnya, di mana THR biasanya diberikan sekitar 10 hari kerja sebelum hari raya.

    Namun, ada kemungkinan pencairan tahun ini dipercepat menjadi tiga minggu sebelum Idul Fitri. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Besaran THR Pensiunan PNS 2025

    Besaran THR yang diterima pensiunan PNS bervariasi berdasarkan golongan dan pangkat terakhir sebelum pensiun. THR tahun ini telah disesuaikan dengan kenaikan gaji pensiunan sebelumnya, yaitu sebesar 12 persen.

    Pensiunan PNS Golongan I Ia: Rp1.875.000 – Rp2.100.000 Ib: Rp1.875.000 – Rp2.200.000 Ic: Rp1.875.000 – Rp2.300.000 Id: Rp1.875.000 – Rp2.400.000 Pensiunan PNS Golongan II IIa: Rp1.875.000 – Rp3.000.000 IIb: Rp1.875.000 – Rp3.100.000 IIc: Rp1.875.000 – Rp3.250.000 IId: Rp1.875.000 – Rp3.400.000 Pensiunan PNS Golongan III IIIa: Rp1.875.000 – Rp3.700.000 IIIb: Rp1.875.000 – Rp3.850.000 IIIc: Rp1.875.000 – Rp4.000.000 Pensiunan PNS Golongan IV IVa: Rp1.875.000 – Rp4.400.000 IVb: Rp1.875.000 – Rp4.600.000 IVc: Rp1.875.000 – Rp4.800.000 IVd: Rp1.875.000 – Rp5.000.000 IVe: Rp1.875.000 – Rp5.200.000

    Itulah besaran THR yang diterima pensiunan PNS dari berbagai golongan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dukung Mudik Lancar, Pertamina Turunkan Harga Avtur, Diskon Tiket Pelita Air, hingga Promo Hotel Patra Jasa

    Dukung Mudik Lancar, Pertamina Turunkan Harga Avtur, Diskon Tiket Pelita Air, hingga Promo Hotel Patra Jasa

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina (Persero) komitmen mendukung kelancaran mudik Idulfitri 2025 yang aman dan lancar. Pertamina telah menginisiasi berbagai kebijakan dan program promo dan diskon selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan Pertamina telah melakukan kebijakan penyesuaian harga avtur untuk mendukung kelancaran mudik 2025.

    “Untuk mendukung penurunan harga tiket pada saat mudik, Pertamina telah menyesuaikan harga avtur rata-rata 10 persen di 37 lokasi bandara,” ujar Simon dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Komplek Senayan, Selasa, 11 Maret 2025.

    Selain penyesuaian harga avtur, imbuh Simon, Pertamina juga akan menurunkan harga tiket pesawat Pelita Air yang merupakan anak usaha Pertamina di sektor transportasi.

    “Penurunan sebesar 15,8 persen untuk harga tiket Pelita Air pada periode mudik antara 24 Maret sampai dengan 7 April 2025,” imbuh Simon.

    Simon juga memastikan Pertamina akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ramadan Idulfitri mulai 17 Maret hingga 13 April 2025 untuk menjamin ketersediaan kebutuhan BBM, Atur dan LPG tetap terjaga dengan optimalisasi distribusi energi di titik-titik strategis.

    Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menambahkan Pertamina akan memberikan berbagai diskon dan promo untuk produk-produk unggulan Pertamina selama mudik Lebaran 2025.

    “Untuk memberikan atensi dan apresiasi kepada masyarakat selama arus mudik dan arus balik, kami memberikan layanan promosi yang dikemas dalam aplikasi MyPertamina baik dalam produk BBM maupun pelumas serta bright gas,” ujar Mars Ega.

    Bahkan, Pertamina juga menyediakan promo bagi masyarakat yang menginap di Hotel Patra Jasa yang tersedia di berbagai kota di Indonesia.

    Pertamina, imbuh Mars Ega, juga akan memberikan berbagai layanan bagi pemudik di Serambi MyPertamina. Tahun ini, Pertamina menyiapkan Serambi MyPertamina di 27 lokasi yang tersebar di jalur tol, jalur utama mudik, beberapa bandara dan juga di lokasi-lokasi wisata. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News