Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Pengangkatan CPNS dan PPPK Batal Diundur? Begini Kata Pemerintah

    Pengangkatan CPNS dan PPPK Batal Diundur? Begini Kata Pemerintah

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah akhirnya buka suara soal isu penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Kabar ini memicu beragam respons dari masyarakat, terutama para peserta seleksi yang sudah menunggu kepastian.

    Lantas, apakah pengangkatan CPNS dan PPPK benar-benar diundur? Berikut penjelasan lengkap dari pemerintah.

    Keputusan Resmi Jadwal Pengangkatan CPNS dan PPPK

    Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pemerintah akan mengumumkan keputusan resmi mengenai percepatan atau penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK paling lambat pekan depan.

    “Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan,” ucapnya saat kunjungan kerja di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat 14 Maret 2025.

    Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa DPR sudah memberi masukan kepada pemerintah agar pengangkatan dipercepat dan seluruh formasi dapat terisi pada tahun 2025.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sedang dalam proses finalisasi.

    “Ya, lagi diurus semuanya,” ujarnya sambil memberikan gestur jempol, menandakan bahwa proses tersebut terus berjalan.

    Namun kenyataannya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memutuskan untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK. Awalnya dijadwalkan pertengahan 2025, kini mundur menjadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.

    Kenapa Pengangkatan Diundur?

    Penundaan ini bukan tanpa alasan. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal bertujuan untuk mengoptimalkan pengisian formasi yang masih jauh dari target.

    “Karena formasi belum terisi lengkap, kami bisa melakukan optimalisasi formasi dengan penyesuaian jadwal ini,” katanya.

    Zudan Arif merinci bahwa formasi CPNS Tahun Anggaran 2024 seharusnya mencapai 246.390 orang, namun baru terisi 179.090 orang atau 72,69 persen. Sementara formasi PPPK dari target 1.006.153 orang, baru terisi 677.638 orang atau 67,3 persen.

    Selain optimalisasi formasi, ada beberapa alasan lain yang membuat pemerintah memutuskan menunda pengangkatan:

    Banyaknya Permintaan Penundaan dari Instansi

    Zudan mengungkapkan bahwa 207 instansi — sekitar 34,38 persen dari total 602 instansi — mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran pengangkatan. Permintaan ini terkait dengan pengunduran tes serta perpanjangan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

    Penataan Tenaga Non-ASN Secara Menyeluruh

    Penundaan juga bertujuan untuk menata ulang tenaga non-ASN, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu. Zudan menegaskan bahwa jumlah tenaga non-ASN sangat besar sehingga perlu penataan serentak agar tidak tumpang tindih.

    “Ini mengingat jumlahnya sangat besar sehingga harus kami tata secara bersama-sama,” ucapnya.

    Penyesuaian Penempatan ASN

    Penundaan ini juga bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan ASN yang diangkat nantinya bisa ditempatkan sesuai kebutuhan program prioritas pembangunan.

    Apa Dampaknya bagi Calon ASN?

    Dengan penundaan ini, calon ASN harus bersabar lebih lama. Meski begitu, ada sisi positif dari kebijakan ini. Penundaan memungkinkan pemerintah merapikan pendataan dan memastikan formasi benar-benar terisi optimal.

    Bagi sektor pendidikan dan kesehatan yang paling banyak membutuhkan tenaga baru, penataan ini diharapkan membuat distribusi pegawai lebih merata dan sesuai kebutuhan di tiap daerah.

    Pemerintah juga menjanjikan pengangkatan akan dilakukan serentak setelah semua formasi terisi. Ini diharapkan menciptakan pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta yang sudah lolos seleksi.

    ‘Sabar dan Tetap Siap!’

    Meskipun pengangkatan mundur, Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR terus mengawal percepatan pengangkatan. Dia berharap hasil rapat dengan pemerintah pekan depan bisa memberikan kabar baik.

    “Kami ingin seluruh formasi CPNS dan PPPK ini bisa terisi penuh di 2025. Kita akan terus dorong itu,” katanya.

    Bagi para peserta yang sudah lolos seleksi, penundaan ini memang mengecewakan. Namun, dengan formasi yang lebih rapi dan pengangkatan serentak, peluang penempatan yang lebih adil dan sesuai kebutuhan di lapangan juga semakin besar.

    Kini tinggal menunggu keputusan final dari pemerintah — apakah ada kemungkinan percepatan atau tetap mengikuti jadwal baru yang sudah ditetapkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dasco Bantah Isu Sri Mulyani Tak Akur dengan Prabowo, Lalu Bagaimana Kabar Reshuffle?

    Dasco Bantah Isu Sri Mulyani Tak Akur dengan Prabowo, Lalu Bagaimana Kabar Reshuffle?

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menepis adanya narasi Menteri Keuangan Sri Mulyani tak akur dengan Presiden Prabowo Subianto, sehingga berbuntut pengunduran diri dari Kabinet Merah Putih.

    Sebelumnya, beredar kabar Sri Mulyani akan mundur setelah menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, 12 Maret 2025.

    Dasco memastikan, sejauh pengetahuan dan kabar yang sampai ke telinganya langsung, pertemuan SMI dengan Prabowo justru merupakan pertemuan untuk berbuka puasa bersama sambil membahas kondisi ekonomi terkini Indonesia.

    Bahkan, Dasco mengaku sudah mengonfirmasi ke pihak-pihak terkait di pemerintahan soal “reshuffle”. Hasilnya, belum ada rencana apa-apa dalam waktu dekat.

    “Saya sudah juga cek kepada pemerintah belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada bu Sri Mulyani juga belum sempat,” kata Dasco setelah kunjungan kerja di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

    Kemudian, ia mengisyaratkan bantahan atas kabar ‘keretakan’ hubungan Prabowo dan Menkeu RI. Ia menilai, pertemuan Prabowo dengan Sri Mulyani justru penuh keakraban.

    “Seperti teman-teman lihat di media keduanya penuh keakraban, saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor,” kata dia.

    Ini Kata Sri Mulyani

    Tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan berbagai outlet berita, isu mengenai pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati. Benarkah demikian?

    Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, termasuk dari Sri Mulyani.

    Namun, berbanding terbalik dari kabar yang berseliweran, Sri Mulyani justru tetap menjalankan tugasnya sebagai Menkeu. Ia bahkan baru saja bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Rabu kemarin, 12 Maret 2025, Sri Mulyani menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Terungkap tujuannya adalah untuk melaporkan perkembangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Setelah pertemuan tersebut, Sri Mulyani ditanyai oleh wartawan terkait kabar yang menyebutkan bahwa dia berencana mundur dari jabatannya.

    Menanggapi pertanyaan tersebut, Sri Mulyani hanya tersenyum lebar dan memilih untuk tidak memberikan jawaban.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menghabiskan waktu sekitar dua jam dalam pertemuan tersebut, yang juga diisi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani, Dikutip dari Antara, pada Jumat, 14 Maret 2025,

    Meski begitu, ia enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden pada Rabu malam. Selepas mengungkapkan singkat soal APBN, Sri Mulyani langsung melenggang ke arah kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Update Kejelasan Pengangkatan PPPK dan CPNS, DPR Pastikan Digelar Pekan Depan?

    Update Kejelasan Pengangkatan PPPK dan CPNS, DPR Pastikan Digelar Pekan Depan?

    IKIRAN RAKYAT – Pemerintah dikabarkan akan mempercepat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Sudah adakah kepastian tanggal?

    Terbaru, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan jawaban terkait isu percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. Ia mengatakan, paling lambat keputusan tentang percepatan akan diumumkan pekan depan.

    Hal ini diungkapkan Dasco setelah kunjungan kerja ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

    “Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan,” kata dia, dikutip Sabtu, 15 Maret 2025.

    Beberapa hari lalu, Dasco menyampaikan bahwa DPR telah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR.

    Mereka meminta agar pemerintah melaksanakan simulasi untuk mempercepat proses pendataan dan merapikan sistem pendataan yang ada.

    Dia juga menjelaskan bahwa DPR menginginkan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dapat dipercepat dan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2025.

    Kata Prabowo Soal Nasib CPNS dan PPPK 2024

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memastikan bahwa proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) untuk tahun 2024 sedang ditangani oleh pemerintahannya.

    “Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo ditemui di Plaza Insan Berprestasi di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis.

    Presiden selanjutnya memberikan isyarat dengan gestur jempol, yang menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengangkatan CASN 2024 memang sedang dalam proses penyusunan.

    Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan atau menunda pengangkatan CPNS, yang awalnya direncanakan pada pertengahan 2025, kini dijadwalkan pada Oktober 2025.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN dan untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap ASN nasional. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Panglima TNI Ingin Perwira Cepat Naik Pangkat, Ada Apa?

    Panglima TNI Ingin Perwira Cepat Naik Pangkat, Ada Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar terbaru dari Markas Besar TNI membuat banyak orang, khususnya para perwira, menjadi penasaran. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, sedang membuat rencana untuk mempercepat kenaikan pangkat para perwira. Bukan tanpa alasan, langkah ini dilakukan untuk mengatasi masalah penumpukan jabatan, terutama di kalangan perwira pertama dan menengah.

    Salah satu langkah signifikan yang tengah diinisiasi adalah reformasi sistem kenaikan pangkat perwira, yang diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Panglima (Perpang). Beliau menyebutkan, inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan yang didasari atas situasi yang tengah dihadapi saat ini.

    “Untuk kondisi saat ini, terjadinya stagnasi jabatan di puncak piramida dan kekurangan personel di dasar piramida jabatan,” kata Agus dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13/03/2025. Seperti yang dikutip dari ANTARA.

    Latar belakang dari kebijakan ini berakar pada adanya fenomena terhambatnya perkembangan karier di kalangan perwira, terutama perwira pertama dan menengah. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menurunkan motivasi, tetapi juga menghambat regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI. Oleh karena itu, percepatan kenaikan pangkat dianggap sebagai solusi strategis untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Dalam konteks ini, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi landasan penting dalam upaya modernisasi organisasi militer, yang mana Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengusulkan percepatan kenaikan pangkat perwira dalam pembahasan RUU tersebut. RUU ini memberikan fleksibilitas bagi TNI untuk melakukan penyesuaian dalam sistem pembinaan karier, termasuk mekanisme kenaikan pangkat.

    Percepatan kenaikan pangkat bukan semata-mata soal durasi, melainkan juga tentang kualitas. Sistem penilaian kinerja perwira akan menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan promosi. Penilaian yang objektif dan transparan akan memastikan bahwa kenaikan pangkat diberikan kepada mereka yang benar-benar memiliki kompetensi dan prestasi yang unggul.

    Selain itu, reformasi ini juga mempertimbangkan aspek usia dan pengalaman. Dengan memberikan kesempatan kepada perwira-perwira muda untuk menduduki posisi strategis, TNI berharap dapat meningkatkan efektivitas operasional dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi militer.

    Namun, implementasi kebijakan ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah memastikan bahwa sistem penilaian kinerja dapat berjalan dengan adil dan terhindar dari praktik-praktik yang tidak sehat. Diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

    Di sisi lain, reformasi ini juga menuntut adanya perubahan dalam budaya organisasi TNI. Penekanan pada prestasi dan kompetensi harus menjadi nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh personel. Dengan demikian, percepatan kenaikan pangkat tidak hanya menjadi perubahan formalitas, tetapi juga transformasi budaya yang membawa dampak positif bagi kemajuan TNI.***(Riva Siti Rahmadani_INABA)

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kepadatan Arus Mudik 2025 Diprediksi Bergeser dari Km 72 ke Km 110 Tol Cipali

    Kepadatan Arus Mudik 2025 Diprediksi Bergeser dari Km 72 ke Km 110 Tol Cipali

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 6,9 juta kendaraan berpotensi melewati jalan tol yang dikelola Astra Infra pada arus mudik lebaran 2025. Kepadatan kendaraan di Tol Cikopo-Palimanan (Tol Cipali) yang biasanya terjadi sebelum kilometer 72, diperkirakan akan bergeser setelah kilometer 110.

    Vice President of Operational Policy & Governmet Relations Astra Infra, Novianto Dwi Wibowo mengaku telah mengantisipasi risiko tersebut.

    “Kami siap menghadapi lonjakan volume kendaraan pada lebaran tahun ini dengan peningkatan kualitas dan kapasitas layanan tol,” katanya, Jumat, 14 Maret 2025.

    Dalam keterangannya, Astra Infra memaparkan data potensi kendaraan selama arus mudik kali ini diperkirakan meningkat sekitar 2% dibandingkan lebaran 2024. Dari 6,9 juta kendaraan itu, sebanyak 2,3 juta di antaranya merupakan pengguna Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali).

    Mereka memprediksi jumlah kendaraan yang melintasi Tol Cipali pada arus mudik kali ini juga meningkat 2,8%. Adapun, puncak arus mudik dari arah Cikopo, Purwakarta menuju Palimanan Cirebon diperkirakan terjadi pada Jumat, 28 Maret 2025, dengan estimasi 119.000 kendaraan yang melintas.

    “Lajur ketiga di Tol Cipali sudah siap digunakan saat arus mudik tahun ini dari kilometer 72 sampai dengan 110 sehingga bottleneck (penyempitan jalur) sekarang baru terjadi setelah kilometer 110,” tutur Wibowo. Selama ini, kepadatan lalu lintas akibat penyempitan jalur biasanya terjadi di kilometer 72.

    Selain itu, dia menyebutkan persiapan lainnya adalah melakukan perbaikan jalan yang berlubang di sepanjang jalan tol. Perbaikan permukaan jalan (pavement) dijadwalkan selesai pada 15 hari sebelum (H-15) Idulfitri 1446/2025 yang jatuh pada Sabtu-Minggu (15-16/3/2025).

    Menurutnya, rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas penunjang lainnya juga dipastikan dalam kondisi optimal. Untuk memantau dan mengatur lalu lintas secara real time, Astra Infra mengintegrasikan 800 unit kamera pemantau (CCTV) yang didukung tujuh unit traffic counter dan layanan komunikasi 24 jam.

    Begitu juga dengan tempat istirahat terpadu (TIP) atau area rehat (rest area) di seluruh ruas tol telah dipersiapkan. Bahkan, pengelola juga menambah sejumlah fasilitas umum seperti toilet, area parkir, tempat ibadah dan tenda penjual makanan.

    Kunjungan Komisi V DPR

    Sementara itu, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau kesiapan jalan tol menghadapi arus mudik, Kamis (13/3/2025). Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik dilakukan ke Pos Pantau Cikampek Utama dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang dikelola oleh Jasa Marga.

    “Semua komponen yang kami tinjau menunjukkan kesiapan yang sangat baik. Kami optimis bahwa dengan pengalaman dan jam terbang yang sudah teruji, pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat mengelola arus mudik dan balik lebaran dengan aman dan lancar,” kata Ketua Komisi V, Lasarus.

    Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir, menjelaskan strategi Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung persiapan yang dilakukan pengelola jalan tol. Strategi tersebut diklaim memenuhi standar pelayanan minimum.

    Mulai dari peningkatan pelayanan jalan tol dan optimalisasi pengoperasian ruas tol. Ditambah, menambah dan mengoperasikan secara fungsional TIP yang masih dalam tahap konstruksi, hingga pemberian potongan tarif tol sebagai stimulus.

    Salah satu TIP tambahan yang dibuka secara fungsional pada arus mudik kali ini adalah kantor perwakilan dan gerbang tol. Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur mengatakan akan mengintegrasikan infrastruktur di Kementerian Perhubungan dan Kepolisian dalam aplikasi Jasamarga Integrated Digitalmap (JID).

    “Aplikasi itu untuk meningkatkan akurasi rekayasa lalu lintas, serta bekerja sama dengan stakeholder untuk menyediakan informasi menuju rest area non-tol di sekitar akses keluar jalan tol,” tutur dia dalam keterangan terpisah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Legislator Desak Pembatasan Impor dari China

    Legislator Desak Pembatasan Impor dari China

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil yang semakin meluas di berbagai daerah. Menurutnya, salah satu penyebab utama kondisi ini adalah membanjirnya barang impor, baik legal maupun ilegal, yang membuat produk tekstil dalam negeri sulit bersaing.

    “Kami menerima banyak laporan soal PHK di industri tekstil, terutama di daerah-daerah dengan pabrik padat karya. Penyebabnya jelas, banyak barang impor, baik yang legal maupun ilegal, masuk ke pasar kita sehingga produksi dalam negeri tidak bisa bersaing,” ujar Yahya usai pertemuan dengan Dinas Ketenagakerjaan Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (13/3/2025).

    Ia menegaskan bahwa DPR RI telah berulang kali meminta pemerintah, lintas kementerian, untuk berkolaborasi dalam membatasi masuknya barang impor ilegal, terutama dari China.

    “Kita sudah berkali-kali memprotes agar lebih tegas lagi dalam mengendalikan impor barang tekstil. Kalau terus dibiarkan, industri dalam negeri akan semakin terpuruk dan angka PHK bisa terus meningkat,” tegasnya. 

    Meskipun di Batam sendiri tidak ditemukan kasus PHK massal karena industri di kota tersebut lebih banyak bergerak di sektor elektronik, Yahya tetap menekankan bahwa ancaman PHK di sektor tekstil harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin luas.

    “Di Batam tidak ada PHK karena di sini industrinya lebih banyak berbasis elektronik. Tapi di daerah lain, khususnya yang memiliki banyak pabrik tekstil, kondisinya mengkhawatirkan. Kalau tidak segera dibatasi, maka industri lokal bisa mati,” tambahnya.

    Dengan semakin tingginya tekanan terhadap industri tekstil nasional, DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam membatasi impor barang tekstil dan memperkuat kebijakan proteksi industri dalam negeri agar tidak terus tergerus oleh produk luar.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Daftar Lengkap dan Jalur Alternatif

    Daftar Lengkap dan Jalur Alternatif

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar gembira bagi para pemudik Lebaran 2025! Pemerintah kembali berencana untuk menggratiskan beberapa ruas jalan tol sebagai upaya untuk memperlancar arus mudik dan balik.  

    Setidaknya ada enam ruas jalan tol yang telah diidentifikasi berpotensi untuk dibuka secara gratis selama periode penting ini. 

    Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan memberikan alternatif jalur yang lebih ekonomis bagi masyarakat yang akan pulang kampung merayakan Hari Raya Idul Fitri.

    Artikel ini akan mengulas secara lengkap daftar enam ruas jalan tol yang direncanakan gratis saat mudik Lebaran 2025. 

    Informasi ini sangat penting bagi Sobat PR yang berencana melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk perjalanan yang lebih efisien dan hemat biaya.

    Daftar 6 Ruas Jalan Tol yang Berpotensi Gratis Mudik Lebaran 2025

    Berdasarkan informasi terbaru, berikut adalah daftar enam ruas tol yang memiliki potensi untuk digratiskan selama periode mudik Lebaran 2025:

    – Tol Sigli-Banda Aceh: Ruas jalan tol yang terletak di ujung barat Indonesia ini menjadi harapan bagi pemudik yang menuju atau berasal dari wilayah Aceh. Jika digratiskan, tol ini akan memberikan kemudahan aksesibilitas dan mempersingkat waktu perjalanan di wilayah tersebut.

    – Tol Pekanbaru-Padang: Tol yang menghubungkan dua kota besar di Sumatera ini juga masuk dalam daftar ruas tol yang berpotensi gratis. Penggratisan tol ini akan sangat membantu memperlancar arus mudik di koridor Sumatera, khususnya bagi mereka yang melakukan perjalanan antara Pekanbaru dan Padang.

    – Tol Palembang-Betung: Sebagai bagian dari jaringan tol Trans Sumatera, ruas Palembang-Betung memiliki peran vital dalam menghubungkan berbagai wilayah di Sumatera bagian selatan.  

    Tol gratis di ruas ini akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kepadatan lalu lintas dan memangkas waktu tempuh perjalanan mudik di Sumatera Selatan.

    – Tol Jakarta-Cikampek II Selatan: Ruas tol ini merupakan jalur alternatif penting untuk menghindari kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek eksisting, yang seringkali menjadi titik kemacetan parah saat mudik Lebaran. 

    Penggratisan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan diharapkan dapat memecah volume kendaraan dan memperlancar arus lalu lintas dari Jakarta menuju arah timur.

    – Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo: Kehadiran tol ini sangat krusial untuk mendukung aksesibilitas menuju Yogyakarta dan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo (NYIA).  

    Tol gratis di ruas ini akan memberikan kemudahan bagi pemudik yang menuju Yogyakarta dan sekitarnya, serta mempercepat perjalanan ke bandara.

    – Tol Probolinggo-Banyuwangi: Ruas jalan tol paling timur di Pulau Jawa ini akan menjadi angin segar bagi pemudik yang menuju Banyuwangi dan wilayah Jawa Timur bagian timur.  

    Tol gratis ini akan memangkas waktu perjalanan secara signifikan dan meningkatkan kenyamanan perjalanan mudik ke destinasi tersebut.

    Catatan Penting: Dibuka Jika Kondisi Mendesak

    Perlu digarisbawahi bahwa penggratisan keenam ruas tol ini bersifat situasional. Artinya, tol-tol tersebut akan dibuka secara gratis jika diperlukan atau dalam situasi darurat.  

    Keputusan final mengenai penggratisan tol dan waktu pemberlakuannya akan sangat bergantung pada kondisi lalu lintas saat periode mudik Lebaran 2025.

    Pemerintah, melalui pihak terkait seperti Kementerian PUPR dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), akan terus memantau perkembangan situasi lalu lintas secara real time. 

    Jika volume kendaraan meningkat signifikan dan terjadi kepadatan yang berpotensi menimbulkan kemacetan parah, maka opsi penggratisan tol akan diaktifkan.

    Tujuan Penggratisan Tol saat Mudik Lebaran

    Kebijakan penggratisan tol saat mudik Lebaran memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu:

    – Mengurai Kemacetan: Lonjakan volume kendaraan saat mudik Lebaran seringkali menyebabkan kemacetan panjang di gerbang tol dan ruas-ruas utama. Tol gratis menjadi salah satu solusi untuk memecah kepadatan dan memperlancar arus lalu lintas.

    – Mempercepat Waktu Tempuh: Dengan mengurangi antrean di gerbang tol dan memberikan jalur alternatif yang lebih lancar, waktu tempuh perjalanan mudik diharapkan dapat dipersingkat secara signifikan.

    – Meringankan Beban Biaya Pemudik: Biaya tol menjadi salah satu komponen pengeluaran yang cukup besar saat mudik. Tol gratis dapat membantu meringankan beban finansial pemudik, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh.

    – Meningkatkan Kenyamanan Perjalanan: Perjalanan mudik yang lancar dan bebas hambatan tentu akan meningkatkan kenyamanan dan mengurangi stres bagi para pemudik.

    Tips Memantau Informasi Tol Gratis Mudik Lebaran 2025

    Informasi resmi mengenai kepastian penggratisan tol dan jadwal pemberlakuannya akan diumumkan oleh pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.  

    Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan up-to-date, Sobat PR dapat memantau saluran-saluran informasi berikut:

    – Website Resmi Kementerian PUPR (pu.go.id)

    – Website Resmi BPJT (bpjt.pu.go.id)

    – Akun Media Sosial Resmi Kementerian PUPR dan BPJT

    Persiapan Mudik Lebaran 2025 Selain Tol Gratis

    Selain memantau informasi jalan tol gratis, ada beberapa persiapan penting lainnya yang perlu Sobat PR lakukan untuk mudik Lebaran 2025:

    – Pastikan Kondisi Kendaraan Prima: Lakukan servis kendaraan secara menyeluruh sebelum perjalanan jauh. Periksa mesin, ban, rem, lampu, dan komponen penting lainnya.

    – Jaga Kondisi Fisik Pengemudi: Istirahat yang cukup sebelum dan selama perjalanan. Jangan memaksakan diri mengemudi jika merasa lelah.

    – Rencanakan Rute dan Waktu Perjalanan: Gunakan aplikasi navigasi untuk merencanakan rute terbaik dan menghindari jalan-jalan yang berpotensi macet. Pilih waktu perjalanan yang tepat untuk menghindari puncak arus mudik.

    – Siapkan Dokumen Kendaraan dan Identitas Diri: Pastikan STNK, SIM, dan KTP selalu dibawa dan mudah dijangkau.

    – Bawa Bekal Makanan dan Minuman: Siapkan bekal secukupnya untuk menghindari kelaparan dan dehidrasi selama perjalanan, terutama jika terjebak kemacetan.

    – Utamakan Keselamatan: Patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan selalu berhati-hati selama berkendara.

    Penggratisan enam ruas tol ini menjadi angin segar bagi para pemudik Lebaran 2025. Meskipun sifatnya situasional, informasi ini tetap penting sebagai panduan dalam merencanakan perjalanan mudik.  

    Pantau terus informasi resmi dari pemerintah dan persiapkan mudik Lebaran 2025 Sobat PR dengan matang agar perjalanan berjalan lancar, aman, dan nyaman. 

    Selamat mudik Lebaran 2025 dan semoga selamat sampai tujuan!.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fatal!Jaksa KPK Salah Gunakan UU di Dakwaan Hasto, Febri Diansyah: Tidak Ekstra Hati-hati

    Fatal!Jaksa KPK Salah Gunakan UU di Dakwaan Hasto, Febri Diansyah: Tidak Ekstra Hati-hati

    PIKIRAN RAKYAT – Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah mengungkapkan adanya ketidakhati-hatian jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan dakwaan terhadap kliennya. Menurutnya, terdapat sejumlah kesalahan, salah satunya penggunaan Undang-Undang (UU) yang tidak tepat. 

    “Dakwaan tersebut tidak disusun dengan ekstra hati-hati. Salah satu pasal yang paling penting yang didakwakan pada dakwaan ke-1 ternyata salah menggunakan undang-undang,” kata Febri usai mendampingi Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025. 

    Febri menyebut, pasal yang digunakan dalam dakwaan pertama yakni Pasal 65 yang seharusnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun yang tercantum justru Pasal 65 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Meskipun ini hanya satu huruf, tapi perbedaan pengaturannya sangat luar biasa,” ujar Febri.

    Febri menjelaskan, Pasal 65 KUHAP berkaitan dengan hak tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Pasal tersebut, kata dia, justru diabaikan KPK ketika tim kuasa hukum mengajukan ahli meringankan dalam proses penyidikan. 

    “Jadi pasal itu diabaikan, tidak dilaksanakan demi mempercepat proses pelimpahan perkara. Sekarang justru pasal itu yang salah tulis,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Febri mengungkapkan adanya inkonsistensi dalam dakwaan yang dibuat oleh KPK. Ia menyebutkan terdapat perbedaan signifikan dalam dakwaan terhadap Hasto Kristiyanto, Wahyu Setiawan, dan Saiful Bahri, khususnya terkait sumber dana Rp400 juta yang sebelumnya disebut diberikan oleh Harun Masiku pada Saiful Bahri.

    “Sedangkan pada dakwaan tadi kita dengar, itu diubah. Diubah sedemikian rupa sehingga seolah-olah Rp400 juta itu berasal dari Pak Hasto,” ujar Febri. 

    Menurut Febri, perbedaan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait apakah perubahan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menjerat Hasto.

    “Bagaimana mungkin KPK yang sama, lembaga yang sama membuat dua dakwaan dengan fakta uraian yang bertolak belakang,” tuturnya.

    Febri juga menyoroti soal tuduhan Hasto memerintahkan Nurhasan menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan telepon genggamnya. Menurutnya, tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. 

    “Fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga. Apa sebenarnya maksud di balik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan,” tutur Febri.

    Jaksa Dakwa Hasto Suap Wahyu Setiawan Rp600 Juta 

    Jaksa mendakwa Hasto Kristiyanto menyuap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta. Suap diberikan dengan tujuan memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku. 

    Jaksa dalam surat dakwaannya menyebut, Hasto menyuap Wahyu bersama-sama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku pada Juni 2019 hingga Januari 2020.

    “Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan PAW Caleg Terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025.

    Hasto Kristiyanto Juga Didakwa Rintangi Penyidikan 

    Jaksa juga mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel ke dalam air setelah mendapat kabar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.

    “Sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,” kata jaksa.

    “Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian Terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masikuagar merendam telepon genggam miliknya kedalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK,” ucap jaksa melanjutkan.

    Kemudian bertempat di sekitar salah satu hotel di Jakarta Pusat, Harun Masiku bertemu Nurhasan. Menindaklanjuti perintah Hasto atas bantuan Nurhasan, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak.

    Perbuatan merintangi penyidikan lainnya yakni, Hasto sempat dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada 6 Juni 2024, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK. Kusnadi pun menuruti perintah Hasto.

    “Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi, namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam,” ucap jaksa.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, kata Jaksa, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan kepada Kusnadi sehingga penyidik menyita ponsel Hasto dan Kusnadi. Akan tetapi, penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Harus Menghentikan Blokade Tak Manusiawi di Gaza

    Israel Harus Menghentikan Blokade Tak Manusiawi di Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Israel saat ini memutus akses listrik di Jalur Gaza dan membuat warga Gaza dalam situasi sulit. Kendati saat ini Palestina dan Israel tengah dalam gencatan senjata, Israel terus berulah.

    Keputusan Israel memutus pasokan listrik ini telah menuai kecaman dari banyak negara dan organisasi. Dokter Lintas Batas (MSF) mendesak Israel untuk berhenti memanfaatkan bantuan sebagai alat perang di Gaza.

    “Pihak berwenang Israel telah memanfaatkan kebutuhan kemanusiaan dengan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar, seperti memutus pasokan listrik ke Jalur Gaza pada 9 Maret dan mencegah semua bantuan masuk. Kebijakan ini, yang merupakan hukuman kolektif, harus segera dihentikan,” kata MSF dalam sebuah pernyataan.

    MSF mengutuk keras tindakan Israel yang mengepung jalur gaza dan melakukan blokade. Hal ini telah menyebabkan warga Gaza tidak mendapatkan pasokan dasar seperti air dan listrik.

    Israel juga diminta untuk mengakhiri blokade tidak manusiawi di Gaza dan menghormati hukum humaniter internasional.

    “Sekutu Israel sengaja mengabaikan pelanggaran berat hukum humaniter internasional ini dan menormalisasi tindakan ini. MSF juga mendesak sekutu Israel, termasuk Amerika Serikat, untuk menahan diri dari menormalisasi tindakan tersebut dan bertindak tegas untuk mencegah Gaza terjerumus lebih dalam ke dalam kehancuran,” demikian pernyataan MSF.

    Koordinator tanggap darurat MSF, Myriam Laaroussi menggambarkan hal tersebut sebagai hal yang keterlaluan. Blokade yang dilakukan Israel bisa berakibat fatal dan mematikan.

    “Pada saat gencatan senjata seharusnya berarti peningkatan respons kemanusiaan, otoritas Israel telah menghentikan masuknya semua bantuan secara tiba-tiba,” katanya.

    Terakhir kali warga di Gaza mendapatkan pasokan adalah pada 27 Februari dengan 3 truk yang sebagian besar berisi pasokan medis.

    Tak hanya krisis air dan listrik, warga Gaza juga dibiarkan tanpa bahan bakar dalam bertahan hidup.

    “Tangan kami terikat, dan tanpa jaringan pasokan, akan semakin sulit untuk membantu warga Gaza saat persediaan kami habis. Gencatan senjata tanpa meningkatkan bantuan kemanusiaan adalah hal yang kontradiktif,” tutur Laaroussi dilaporkan Anadolu Agency.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kabar Baik! Polres Jakpus Buka Fasilitas Penitipan Kendaraan Saat Mudik

    Kabar Baik! Polres Jakpus Buka Fasilitas Penitipan Kendaraan Saat Mudik

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang perayaan lebaran Idul Fitri, tidak sedikit masyarakat yang akan memutuskan untuk mudik ke kampung halaman dan meninggalkan perantauan sementara waktu.

    Namun sayangnya, hal ini bakal menjadi kekhawatiran tersendiri karena harus meninggalkan rumah dalam kondisi kosong hingga rawan kemalingan yang dapat menimbulkan kerugian besar, salah satunya adalah kendaraan.

    Menyikapi hal ini, dikabarkan bahwa pihak Polres Jakarta Pusat telah menghadirkan fasilitas penitipan kendaraan bagi masyarakat yang ingin berangkat mudik dengan lebih tenang.

    Dilansir dari laman Antara, masyarakat dapat menitipkan kendaraan di Mako Polres ataupun Polsek terdekat dengan tempat tinggal nantinya.

    Hal ini juga telah disampaikan oleh Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat terkait program yang telah dihadirkan demi menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik.

    Terkait hal ini, Susatyo menerangkan bahwa pelayanan penitipan kendaraan ini sebenarnya sudah menjadi program tahunan bagi Polri.

    Akan tetapi, ada beberapa persyaratan yang juga harus dipenuhi oleh setiap masyarakat jika ingin melakukan penitipan kendaraan ini di Polres.

    Perlu untuk diketahui juga bahwa pelaksanaan penitipan kendaraan ini akan dimulai saat masa arus mudik, dengan ketentuan akan diumumkan dalam waktu dekat.

    Sehingga bagi masyarakat yang berminat, dapat melakukan update informasi setiap waktu agar tidak ketinggalan info penitipan kendaraan ini.

    Di sisi lain terkait mudik, Susatyo juga mengingatkan untuk masyarakat agar lebih teliti dan bijak sebelum meninggalkan rumah dalam waktu yang lama.

    Selain kemalingan, kejadian cukup sering terjadi saat rumah ditinggal mudik adalah kebakaran akibat listrik ataupun tabung gas yang dibiarkan begitu saja.

    “Kami mengimbau agar ketika nanti mudik cek semuanya, karena dikhawatirkan sering terjadi kebakaran, jadi kami juga titip pesan kepada masyarakat untuk waspada,” jelasnya.

    Ini tentunya menjadi salah satu hal yang tidak boleh disepelekan, selain mewaspadai masuknya maling ke rumah yang akhirnya menimbulkan berbagai macam kerugian.

    Kebakaran bisa saja disebabkan oleh berbagai hal, terutama arus listrik sehingga pastikan dengan baik sebelum meninggalkan rumah.

    Tidak hanya merugikan diri sendiri, tentunya kebakaran juga bisa menimbulkan bencana bagi orang sekitar apalagi jika terjadi saat musim panas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News