Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Prabowo Lebaran 2025 di Mana? Ini Kata Sekjen Gerindra

    Prabowo Lebaran 2025 di Mana? Ini Kata Sekjen Gerindra

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025 di Jakarta.

    “Oh di Jakarta,” kata Muzani di ruang rapat kerja MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

    Sementara itu, untuk pelaksanaan sholat Idulfitri, Muzani mengatakan sejauh ini masih kemungkinan melangsungkan sholat Ied di Masjid Istiqlal.

    “Sholat Iednya saya kira di masjid negara, saya kira, tapi saya belum tahu. Saya belum bisa pastikan,” ujarnya.

    Kendati demikan, kata Muzani, dirinya baru akan memastikan informasi tersebut sore ini dengan menanyakan langsung kepada sang ketua umum.

    “Saya belum dapat update, hari ini saya akan mengupdate. Saya akan mendapat penjelasan, saya perlu, sore nanti untuk, atau nanti malam,” ujarnya.

    Wapres Gibran Sholat Ied di Jakarta

    Senada, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan melaksanakan sholat Ied di Jakarta.

    “(Sholat Idulfitri) di Jakarta. Yang jelas, nanti lebaran saya harus sungkem ke Pak Presiden dulu,” ujar Gibran.

    Setelah bersilaturahmi dengan Prabowo, Gibran akan pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah.

    “Yang penting sungkem ke Pak Presiden dulu, baru pulang kampung,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Update Ground Check DTSEN, Mensos Gus Ipul: Baru 25 Persen

    Update Ground Check DTSEN, Mensos Gus Ipul: Baru 25 Persen

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan koordinasi terkait ground check atau uji petik untuk memastikan keakuratan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sejauh ini ground check baru terekam pada 25 persen dari keseluruhan data.

    “Sosial dan BPS terus melakukan koordinasi dalam rangka agar yang kita lakukan ya, data ini kita sedang ground check ini bisa kita ikuti perkembangan di lapangan. Memang ini dalam suasana puasa, jadi ada istilahnya itu ada sedikit kelambatan lah. Sampai sekarang baru 25 persen ya, yang mudah-mudahan nanti setelah lebaran bisa kita percepat lagi,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 17 Maret 2025.

    Gus Ipul mengatakan tantangan memastikan keakuratan di lapangan misalnya medan yang sulit. Sejauh ini ground check di lapangan menunjukkan sebagian besar datanya cocok, meski belum dapat disimpulkan secara pasti.

    “Belum bisa disimpulkan. Tapi memang sebagian besar cocok. Sebagian besar cocok dengan data yang kita punya. Dari DTSEN itu sebagian besar cocok,” kata Gus Ipul.

    Dia berharap pada Mei mendatang ground check sudah bisa tuntas 100 persen. Nantinya data tersebut yang akan dipakai sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial pada triwulan II.

    “Itu akan kita jadikan perdoman nanti. Nah tapi sebelum itu kan ada satu tahap yang kita lewati, yaitu ground check untuk uji petik di lapangan karena memang datanya dinamis sekali,” kata Gus Ipul.

    Kemensos dan BPS melakukan ground check untuk memastikan keakuratan DTSEN. Pengecekan lapangan itu melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan dinsos di seluruh Indonesia.

    Dalam pemutakhiran DTSEN, mereka akan melakukan pengecekan meliputi melengkapi variabel data, memeriksa keberadaan KPM/PM aktif atau tidak aktif, serta melengkapi isian variabel untuk dasar pemeringkatan yang telah ditetapkan oleh BPS.

    Para pendamping PKH kemudian melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat, dan memanfaatkan DTSEN untuk mendampingi KPM lebih efektif.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN bersifat dinamis sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar data tersebut tetap akurat dan relevan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Puji Instruksi Prabowo Sat-set Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

    DPR Puji Instruksi Prabowo Sat-set Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

    PIKIRAN RAKYAT – Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah gegas mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 tahun ini. Langkah itu mendapat apresiasi DPR RI.

    Tepatnya, oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, ia mengapresiasi perintah Prabowo dalam menjawab keresahan para peserta CASN yang sudah dinyatakan lolos dari jauh-jauh hari.

    “Saya mengapresiasi sikap pemerintah yang melakukan percepatan terhadap pengangkatan calon ASN, baik itu calon pegawai negeri sipil (CPNS) selambat-lambatnya Juni 2025, dan calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang telah lulus tahun 2024 yang lalu pada selambat-lambatnya Oktober 2025,” kata Rifqinizamyi, di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

    Adapun, terkait redaksi ‘selambat-lambatnya’ dalam instruksi pengangkatan CASN 2024 ini, dia mengaku sangat memaklumi.

    Pasalnya, menurut dia, pemerintah telah menjelaskan adanya permintaan penundaan dari 280 kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

    “Ini lantaran mereka di internal harus melakukan berbagai macam persiapan dan pengkondisian, baik itu terkait dengan aspek teknokrasi, administrasi, termasuk terkait dengan keuangan, penggajian, dan seterusnya,” ucap dia.

    Lebih lanjut, dia meminta seluruh kementerian/lembaga, dan pemda untuk serius mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK karena berdasarkan kuota yang tersedia, terdapat lebih dari 300 ribu orang yang datanya belum disetorkan.

    “Oleh karena itu, data itu harus cepat disetorkan, dan seleksi harus segera dilaksanakan agar khusus terkait honorer untuk menjadi PPPK, selambat-lambatnya Oktober mereka akan diangkat semua,” ujarnya.

    Pada kesempatan lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan percepatan pengangkatan CASN 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada hari Senin.

    Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menginformasikan bahwa pengangkatan CASN akan dilaksanakan secara serentak, dengan rincian pengangkatan CPNS pada 1 Oktober 2025, dan PPPK pada 1 Maret 2026. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Semakin Lama Penghentian Bantuan ke Gaza, Semakin Buruk Konsekuensinya

    Semakin Lama Penghentian Bantuan ke Gaza, Semakin Buruk Konsekuensinya

    PIKIRAN RAKYAT – Israel terus melakukan blokade di perbatasan-perbatasan Jalur Gaza. Ulah Israel ini menyebabkan terputusnya akses bantuan yang seharusnya didapatkan warga di Jalur Gaza.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyalakan peringatan soal memburuknya situasi di Jalur Gaza. Penyeberangan kargo yang membawa bantuan tak bisa melintas.

    “Rekan-rekan kemanusiaan kami di lapangan memperingatkan bahwa penutupan terus-menerus penyeberangan Gaza untuk masuknya kargo berdampak serius pada kemampuan PBB dan mitranya untuk menyediakan dukungan penting bagi orang-orang yang membutuhkan,” kata juru bicara Stephane Dujarric dalam konferensi pers.

    Hal yang dikhawatirkan dari blokade perbatasan Gaza ini adalah akan membuat situasi di wilayah tersebut semakin memburuk.

    “Semakin lama penghentian bantuan ke Jalur Gaza berlanjut, semakin buruk konsekuensinya di lapangan,” ujarnya.

    Organisasi-organisasi yang mengirimkan bantuan terpaksa memangkas jatah makanan untuk memprioritaskan bantuan bagi sebanyak mungkin orang yang rentan.

    “Situasi ketahanan pangan dapat memburuk secara drastis kecuali aliran bantuan ke Gaza dilanjutkan,” ujarnya.

    Dujarric mengatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengemukakan kekhawatiran tentang risiko di Gaza.

    “WHO memperingatkan bahwa risiko kesehatan masyarakat tetap sangat tinggi, termasuk penyakit menular, akibat kepadatan penduduk dan sanitasi yang buruk,” katanya.

    Sementara itu, ia melaporkan bahwa PBB sedang menilai kebutuhan tempat berlindung di daerah paling rentan di seluruh Gaza.

    Sementara, mengenai operasi militer yang dilakukan Israel di Tepi Barat, Dujarric menyebut hal itu telah membawa dampak kerusakan yang mengkhawatirkan.

    “Telah menyebabkan kerusakan pada fasilitas kesehatan, 20 di antaranya tidak berfungsi, dan infrastruktur penting lainnya, yang menyebabkan kontaminasi air dengan limbah dan kekurangan air di beberapa daerah,” tuturnya dilaporkan Anadolu Agency.

    “Karena ketidakamanan dan kerusakan, pusat kesehatan UNRWA (Badan Pengungsi Palestina PBB) di kamp pengungsi Jenin, Tulkarm dan Nur Shams tetap ditutup sejak awal tahun ini,” katanya.

    Ketegangan meningkat di Tepi Barat yang diduduki, di mana sedikitnya 935 warga Palestina tewas dan hampir 7.000 terluka dalam serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal sejak dimulainya perang Gaza pada 7 Oktober 2023.

    Mahkamah Internasional menyatakan pada bulan Juli bahwa pendudukan lama Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal, mendesak evakuasi semua pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ada Pasal Bermasalah yang Bisa Kembalikan Dwifungsi TNI

    Ada Pasal Bermasalah yang Bisa Kembalikan Dwifungsi TNI

    PIKIRAN RAKYAT – 192 lembaga yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, menolak kembalinya dwifungsi melalui Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, pada 11 Maret 2025, dan koalisi menilai DIM itu bermasalah lantaran terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme atau Dwifungsi TNI di Indonesia.

    “Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur mewakil tokoh-tokoh yang hadir di kantor YLBHI, Senin, 17 Maret 2025.

    Koalisi masyarakat sipil justru menilai revisi UU TNI akan melemahkan profesionalisme militer. Pasalnya, sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi nonpertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.

    Lebih Baik Revisi UU Peradilan Militer

    “Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” ucap Isnur.

    Menurut koalisi, revisi UU tentang peradilan militer lebih penting daripada RUU TNI. Sebab, agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara, tanpa kecuali.

    “Reformasi peradilan militer merupakan mandat Tap MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI,” tutur Isnur.

    Koalisi menilai RUU TNI akan mengembalikan Dwifungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Koalisi juga menyebut perluasan penempatan TNI aktif tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil, dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu, merebut jabatan sipil dan memarginalkan ASN dan perempuan dalam akses posisi-posisi strategis.

    Koalisi menyebut, perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI di antaranya adalah menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal yang perlu diingat, TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang, sedangkan Kejaksaan Agung, adalah lembaga penegak hukum, maka, salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung.

    “Dan salah, jika ingin menempatkan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dua contoh itu cerminan praktik Dwifungsi TNI,” ujar Isnur.

    Tertibkan UU TNI

    Lebih lanjut, koalisi mendesak berbagai pelanggaran terhadap UU TNI selama ini dievaluasi dan ditertibkan. Selain itu, anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil diluar yang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI agar segera mengundurkan diri atau pensiun dini.

    Menurut koalisi, selama ini banyak anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu, misalnya Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjabat Sekretaris Kabinet dan kepala sekretariat presiden Mayor Jenderal Ariyo Windutomo.

    Tak hanya itu, pelibatan militer dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan politik negara, bukan melalui MoU sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI. Koalisi menekankan, tidak dibenarkan konstruksi politik hukum RUU TNI untuk menjustifikasi berbagai pelanggaran yang sudah ada.

    “Kami memandang bahwa perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika utamanya berada dalam koridor kesehatan, penegakkan hukum yang proporsional, bukan perang,” ujar Isnur.

    Koalisi menilai pelibatan TNI dalam mengatasi narkotika akan melanggengkan penggunaan war model. Selama ini, model penegakkan hukum saja sering kali bermasalah dan tidak proporsional dalam mengatasi narkoba, apalagi jika menggunakan war model dengan melibatkan militer.

    “Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagaimana diatur dalam RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM, seperti terjadi dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC,” kata Isnur.

    Lebih berbahaya lagi, koalisi menyebut RUU TNI juga ingin merevisi klausul pelibatan militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR, yang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Padahal, operasi semacam itu termasuk kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34/2004).

    “RUU TNI mau meniadakan peran Parlemen sebagai wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri,” ucap Isnur.

    Koalisi menduga, revisi ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan Prajurit TNI dalam permasalahan domestik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi Gas Elpiji, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan pengelolaan ibadah haji.

    “Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI dan militerisme di Indonesia,” ujar koalisi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Revisi UU TNI Disahkan Minggu Ini? Begini Penjelasan Pimpinan DPR

    Revisi UU TNI Disahkan Minggu Ini? Begini Penjelasan Pimpinan DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad belum dapat memastikan apakah revisi Undang-undang (UU) TNI dapat dibawa ke tingkat II atau disahkan dalam rapat paripurna sebelum reses masa persidangan 2025.

    Dia mengatakan, pengesahan tersebut menjadi kewenangan komisi terkait sesuai dengan mekanisme.

    “Ya bahwa pertanyaan itu saya pikir itu adalah kewenangan DPR sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Dasco saat konferensi pers di Ruang Banggar, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

    “Apabila sudah selesai mungkin bisa dibawa, apabila kemudian timus timsinnya belum selesai ya mungkin belum bisa dibawa. Itu saja,” ujarnya.

    Gelombang Penolakan

    Dasco mengaku sudah memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media masyarakat. Menurutnya, penolakan-penolakan di media sosial itu substansi dari pasal-pasal yang banyak tidak sesuai dengan dibahas.

    “Nah hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal, dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang, justru itu,” tuturnya.

    Dia menegaskan, DPR berkomitmen akan menjaga supremasi sipil. Tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti, dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi,” ujarnya memungkasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jaga Ketahanan Energi Jelang Mudik, Pertamina Aktifkan Satuan Tugas Ramadan & Idulfitri 2025

    Jaga Ketahanan Energi Jelang Mudik, Pertamina Aktifkan Satuan Tugas Ramadan & Idulfitri 2025


    PIKIRAN RAKYAT –     Demi menjamin pasokan energi jelang periode mudik, Pertamina secara resmi memulai pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri 2025 yang dimulai sejak hari ini 17 Maret 2025 hingga 13 April 2025. Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 Pertamina ini dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina bersama dengan Direksi Logistik & Infrastruktur Pertamina dan Direksi Subholding.

    Berdasarkan hasil survey Kementerian Perhubungan diprediksi pergerakan masyarakat mencapai 146,48 juta orang, dengan sekitar 68,1 juta pemudik menggunakan kendaraan pribadi. Demi mempersiapkan ketahanan dan pasokan energi untuk periode tersebut Pertamina Grup berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik.

    Simon Aloysius Mantiri Direktur Utama Pertamina menyampaikan bahwa pada Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 ini Pertamina Grup akan memberikan yang optimal mengingat kegiatan ini bagian dari rutinitas tahunan yang dijalankan oleh Pertamina.

    “Koordinasi dan sinergi Pertamina Grup menjadi kunci penting untuk memastikan pasokan energi aman dan terdistribusi dengan baik di seluruh daerah. Target utamanya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan merayakan Idulfitri,” jelas Simon.

    Simon juga memberikan perhatian khusus terkait beberapa langkah strategis lainnya yaitu pengawasan operasional di lapangan dan pemasangan CCTV di titik strategis untuk memantau keadaan darurat. Di waktu yang sama Pertamina juga memonitor kesiapan infrastruktur distribusi energi terutama untuk menghadapi cuaca ekstrem.

    “Persiapan menghadapi keadaan darurat dan cuaca ekstrem juga harus dilakukan demi memastikan tidak ada gangguan proses produksi dan distribusi energi. Personil juga tetap siaga di seluruh lokasi operasi strategis. Demi memastikan keamanan energi nasional Pertamina akan terus siaga” tegas Simon.

    Selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman. Pertamina juga menyiagakan SPBU 24 jam di 1.832 titik, Agen LPG Siaga di 5.801 agen, Mobil Tangki standby sebanyak 211 unit, Layanan BBM dan Kios Pertamina Siaga di 57 titik, Motoris sebanyak 200 unit dan Serambi MyPertamina di 26 titik.

    Lokasi Serambi MyPertamina berada di rest area tol, bandara, pelabuhan, stasiun kereta dan lokasi wisata. Masyarakat dapat menikmati layanan spesial untuk seluruh anggota keluarga. Selain itu Pertamina juga memiliki berbagai promo yang dapat memanjakan pelanggan.

    Dari Subholding Refining & Petrochemical, PT Kilang Pertamina Internasional juga memastikan bahwa stok minyak mentah dalam kondisi aman, kapasitas pengolahan kilang juga sesuai target dengan readiness 1,101 MB/day dan optimal operasi kilang sekitar 930 Ribu Barrel per Stream Day (MBSD).

    Dukungan dari sisi perkapalan juga dipersiapkan oleh Subholding Integrated Marine & Logistik yaitu PT Pertamina International Shipping yang menyiapkan 342 kapal tanker (299 rute domestik dan 43 rute internasional) serta ditambah 10 kapal buffer yang selama Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 akan menjadi back up vessel diluar tonase reguler. Selain itu sebanyak 388 Kapal Support dan 18 Jetty Operasi juga ditelah dipersiapkan dengan optimal demi mendukungan kelancaran distribusi jalur laut.

    Dari layanan gas, Subholding Gas yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk berkomitmen menjaga keamanan dan kehandalan penyaluran gas bumi untuk 3.279 Pelanggan Komersial dan Industri, 2.537 Pelanggan Kecil dan lebih dari 814 ribu Pelanggan Gas Rumah Tangga. Melalui optimalisasi teknologi, jaringan dan infrastruktur terintegrasi dipastikan operasional jaringan pipa sepanjang lebih dari 33.000 km, 16 SPBG dan MRU serta 13 LNG Terminal berjalan aman.

    Melalui Subholding New & Renewable Energy, PT Pertamina Power Indonesia telah siap menyediakan listrik melalui pembangkit berbasis energi bersih dengan total energi sebesar 2.495 Mega Watt. Seluruh pembangkit dalam kondisi normal dan siap berproduksi secara optimal.

    Dari sisi Hulu melalui Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, memastikan produksi dan lifting migas domestik dalam kondisi optimal. Pada Maret 2025 produksi dan lifting minyak mencapai 400 Ribu Barrel Oil Per Hari. Pada Bulan Maret 2025 Produksi Gas mencapai 2,505 MMSCFD dan Lifting Gas mencapai 1,780 MMSCFD.

    Dengan seluruh persiapan yang telah dilakukan oleh masing-masing Subholding Pertamina diharapkan dapat mendukung kelancaran dan memberikan kenyamanan untuk seluruh masyarakat Indonesia jelang mudik dan Hari Raya Idulfitri 2025.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.**

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tiga Anggota DPRD Ogan Komering Ulu Tagih Uang Proyek Jelang Idulfitri, Kini Ditahan KPK

    Tiga Anggota DPRD Ogan Komering Ulu Tagih Uang Proyek Jelang Idulfitri, Kini Ditahan KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan enam tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, pada Minggu, 16 Maret 2025. Praktik rasuah tersebut terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim lembaga antirasuah pada Sabtu, 15 Maret 2025.

    Empat orang tersangka berstatus sebagai penerima suap yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah (NOV), Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin (MFR), Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH). Dua tersangka lainnya dari pihak swasta yaitu M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

    “Penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap enam tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 4 April 2025,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Minggu, 16 Maret 2025.

    Setyo mengatakan, pada Januari 2025 dilakukan pembahasan RAPBD OKU Tahun Anggaran (TA) 2025. Selanjutnya, agar RAPBD TA 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan DPRD menemui pihak Pemda.

    “Pada pembahasan tersebut perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir (Pokok Pikiran) seperti tahun sebelumnya,” ucap Setyo.

    Setyo menyebut, ada kesepakatan jatah pokir diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp45 miliar dengan pembagian, yakni ketua dan wakil ketua mendapat Rp5 miliar dan anggota mengantongi Rp1 miliar.

    Akan tetapi, diungkapkan Setyo, nilainya turun menjadi Rp35 miliar karena keterbatasan anggaran, dengan fee sebesar 20 persen untuk jatah Anggota DPRD, sehingga total fee adalah sebesar Rp7 miliar.

    “Saat APBD TA 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar,” kata Setyo.

    Setyo mengungkapkan, sudah menjadi praktik umum di Pemda OKU adanya praktik jual beli proyek dengan memberikan sejumlah fee kepada Pejabat Pemda OKU dan/atau DPRD.

    Terkait dengan proyek jatah DPRD, Nopriansyah mengondisikan fee atau jatah dari DPRD itu pada 9 proyek yang dikondisikan pengadaannya menggunakan e-katalog, sebagai berikut:

    Rehabilitasi Rumdin Bupati senilai Rp8.397.563.094,14, dengan Penyedia CV Royal Flush. Rehabilitasi Rumdin Wakil Bupati Rp2.465.230.075,95, dengan Penyedia CV Rimbun Embun. Pembangunan Kantor Dinas PUPR Kab OKU senilai Rp9.888.007.167,69 dengan Penyedia CV Daneswara Satya Amerta. Pembangunan jembatan Desa Guna Makmur senilai Rp983.812.442,82 dengan Penyedia CV Gunten Rizky. Peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus – Desa Bandar Agung senilai Rp4.928.950.500,00 dengan Penyedia CV Daneswara Satya Amerta. Peningkatan jalan desa Panai Makmur – Guna Makmur senilai Rp4.923.290.484,24 dengan Penyedia CV Adhya Cipta Nawasena. Peningkatan jalan unit XVI – Kedaton Timur Rp4.928.113.967,57 dengan penyedia CV MDR Corporation. Peningkatan jalan Let. Muda M. Sidi Junet Rp4.850.009.358,12 dengan penyedia CV Berlian Hitam. Peningkatan jalan Desa Makarti tama Rp3.939.829.135,84 dengan penyedia CV MDR Corporation.

    “Bahwa Saudara N kemudian menawarkan 9 proyek tersebut kepada MFZ (M. Fauzi alias Pablo) dan ASS (Ahmad Sugeng Santoso) dengan komitmen fee sebesar 22 persen yaitu 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD,” ucap Setyo.

    “Saudara N kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan CV yang ada di Lampung Tengah, kemudian penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah,” tuturnya melanjutkan.

    Tagih Duit Jelang Idulfitri

    Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pihak DPRD yang diwakili Ferlan Juliansyah dan Fahrudin selaku anggota komisi III DPRD OKU serta Umi Hartati yang merupakan Ketua Komisi II DPRD OKU menagih jatah fee proyek kepada Nopriansyah sesuai komitmen. Kemudian, Nopriansyah berjanji akan memberikan jatah fee sebelum lebaran melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sebelumnya sudah direncanakan.

    “Pada tanggal 11-12 Maret 2025, Sdr. MFZ mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek, kemudian pada tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 14.00, Sdr. MFZ mencairkan uang muka di Bank Sumselbabel,” ucap Setyo.

    Ironisnya uang muka untuk proyek tetap dicairkan, padahal Pemerintah Daerah (Pemda) OKU sedang mengalami permasalahan cash flow lantaran uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan penghasilan perangkat daerah.

    Pada 13 Maret 2025, M. Fauzi alias Pablo menyerahkan uang sebesar Rp2,2 miliar kepada Nopriansyah, yang merupakan bagian komitmen fee proyek. Selanjutnya, uang tersebut dititipkan kepada Arman yang merupakan PNS pada Dinas Perkim Pemkab OKU.

    “Uang tersebut bersumber dari uang muka pencairan proyek. Selain itu, pada awal Maret 2025, Saudara ASS menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar ke Sdr. N di rumah Sdr. N,” kata Setyo.

    Pada 15 Maret 2025, tim penyelidik KPK mendatangi rumah Nopriansyah dan Arman, di lokasi tersebut tim menemukan serta mengamankan uang sebesar Rp2,6 miliar yang merupakan duit komitmen fee untuk DPRD yang diberikan oleh M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso.

    “Kemudian tim penyelidik secara simultan juga mengamankan Sdr. MFZ dan Sdr. ASS di rumahnya, dan Sdr. FJ, MFR, UH di kediaman masing-masing. Selain itu, Tim penyelidik juga mengamankan pihak lainnya yaitu Sdr. A dan Sdr. S,” ujar Setyo.

    KPK Sita Kendaraan

    Dalam OTT, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan merk Toyota Fortuner, dokumen, beberapa alat komunikasi, dan barang bukti elektronik. Seluruh pihak yang tertangkap tangan diperiksa di Polres Baturaja OKU dan Polda Sumsel, dan selanjutnya dibawa ke kantor KPK.

    “Setelah dilakukan proses ekspose perkara tersebut dengan Pimpinan. Disepakati atas peristiwa tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU tahun 2024 sampai dengan tahun 2025,” ucap Setyo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Sebut Ridwan Kamil Kooperatif dan Dampingi Penyidik Saat Rumahnya Digeledah Terkait Kasus BJB

    KPK Sebut Ridwan Kamil Kooperatif dan Dampingi Penyidik Saat Rumahnya Digeledah Terkait Kasus BJB

    PIKIRAN RAKYAT – Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur, menyatakan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), bersikap kooperatif dan turut mendampingi penyidik saat menggeledah rumahnya di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Menurutnya, kehadiran Ridwan Kamil dalam proses penggeledahan sangat membantu penyidik, terutama dalam memastikan tidak ada barang pribadi yang hilang. 

    “Karena tentunya di sana banyak juga barang-barang pribadi yang tidak bersangkut paut dengan perkara yang sedang kita tangani. Sehingga mungkin kalau tidak ada orangnya, nanti ada klaim kehilangan barang dan lain-lain. Itu akan menjadi polemik. Kalau ditemani, ya aman,” kata Asep kepada wartawan, Senin, 17 Maret 2025.

    Asep menyampaikan, selama penggeledahan, penyidik menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani. Temuan barang bukti akan dikonfirmasi kepada Ridwan Kamil saat pemanggilan sebagai saksi. 

    “Sari penggeledahan itu kami menyita beberapa dokumen, dan juga barang bukti elektronik, dan untuk kepentingan itu, kami harus melakukan konfirmasi yang bersangkutan terkait dokumen-dokumen yang ada pada kami,” ujar Asep. 

    Terkait jadwal pemanggilan Ridwan Kamil, Asep menyatakan agenda tersebut bakal berlangsung setelah proses pendalaman dokumen rampung. Akan tetapi, ia belum dapat memastikan mengenai kapan Ridwan Kamil diminta hadir di kantor KPK.

    “Kita juga harus mendalami dokumen-dokumen yang kita sita, kemudian barbuk elektronik itu harus kita pelajari dulu, sehingga kita tahu informasi apa yang akan ditanyakan, atau akan digali pada pak RK,” tuturnya. 

    KPK Segera Panggil Ridwan Kamil

    Sebelumnya, KPK memastikan akan segera memanggil Ridwan Kamil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tahun 2021- 2023. Pemeriksaan Ridwan Kamil penting untuk mengklarifikasi temuan barang bukti di rumah eks orang nomor satu di Jawa Barat tersebut. 

    “Pasti akan kita panggil karena di rumah yang bersangkutan kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita sita tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025. 

    Namun, Budi belum mengungkapkan mengenai kapan Ridwan Kamil akan diperiksa. Ia hanya menyebut agenda pemeriksaan politikus Partai Golkar itu bakal dilakukan secepatnya lantaran keterangannya sangat dibutuhkan untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan.

    “Sesegera mungkin akan kami panggil untuk seluruh saksi-saksi terkait dengan hasil penggeledahan yang kami laksanakan untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan,” ujarnya. 

    KPK Sita Dokumen di Rumah Ridwan Kamil 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, penyidik menyita dokumen dan beberapa barang saat menggeledah rumah mantan Ridwan Kamil di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Menurutnya, barang bukti tersebut sedang dikaji oleh penyidik.

    Setyo menyampaikan, barang-barang yang disita tidak terlalu banyak tapi memiliki relevansi dengan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). 

    “Memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini ditangani,” kata Setyo kepada wartawan, Rabu, 12 Maret 2025.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai rincian dokumen dan barang yang disita, Setyo enggan memberikan jawaban spesifik. Ia hanya menyebut, penyidik menyita berbagai jenis barang bukti yang rilis resminya akan segera disampaikan ke publik. 

    “Macam-macam ada beberapa. Nanti detailnya silakan sama jubir,” ujar Setyo.

    Setyo menegaskan, semua barang yang relevan dengan penanganan perkara akan digunakan dalam proses penyidikan. Namun, jika tidak ada kaitannya makan barang akan dikembalikan kepada Ridwan Kamil. 

    “Sementara pasti dikaji segala sesuatunya itu tidak serta merta. Diteliti, dilihat, nanti kalau memang enggak ada relevansinya, pasti dikembalikan,” ucapnya. 

    Lima Orang Jadi Tersangka 

    KPK dalam kasus ini menetapkan lima tersangka, dengan rincian dua orang dari unsur Bank BJB dan tiga lainnya merupakan pihak swasta. Akan tetapi, KPK belum melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka. 

    Secara terperinci lima tersangka adalah Direktur Utama nonaktif Bank BJB; Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corsec Bank BJB; Widi Hartono, pemilik agensi Arteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Ikin Asikin Dulmanan, pemilik agensi PSJ dan USPA; Suhendrik, dan pemilik agensi CKMB dan CKSB; Sophan Jaya Kusuma. 

    KPK mengungkap, pada 2021, 2022, dan Semester 1 2023, Bank BJB merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk Bank yang dikelola Divisi Corsec sebesar Rp409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online melalui kerjasama dengan enam agensi. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun enam agensi adalah PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB), PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), PT Antedja Muliatama (AM), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), dan PT BSC Advertising.

    Dengan rincian PT Cipta Karya Mandiri Bersama menerima dana iklan Rp41 miliar, PT Cipta Karya Sukses Bersama Rp105 miliar, PT Antedja Muliatama Rp99 miliar, PT Cakrawala Kreasi Mandiri Rp81 miliar, PT BSC Advertising Rp33 miliar, dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres Rp49 miliar.

    Lembaga antirasuah mendapatkan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan Iklan sesuai permintaan BJB serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. 

    Terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media yaitu sebesar Rp222 miliar. Menurutnya, uang Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh BJB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kuota Habis, Kapan Tukar Uang Baru pintar.bi.go.id Dibuka Lagi?

    Kuota Habis, Kapan Tukar Uang Baru pintar.bi.go.id Dibuka Lagi?

    PIKIRAN RAKYAT – Antusiasme masyarakat untuk menukarkan uang baru melalui situs pintar.bi.go.id menjelang Lebaran sangat tinggi. Hal ini menyebabkan kuota penukaran uang baru di beberapa periode sebelumnya cepat habis.

    Namun, jangan khawatir, Bank Indonesia (BI) telah menjadwalkan pembukaan kuota penukaran uang baru periode berikutnya.

    Batasan Penukaran

    Penting untuk diperhatikan bahwa BI menerapkan batasan jumlah uang yang dapat ditukarkan dalam satu kali pemesanan. Setiap individu diperbolehkan menukar maksimal Rp4,3 juta.

    Rincian batasan penukaran adalah sebagai berikut:

    – Uang pecahan Rp50.000: 30 lembar.

    – Uang pecahan Rp20.000: 25 lembar.

    – Uang pecahan Rp10.000: 100 lembar.

    – Uang pecahan Rp5.000: 200 lembar.

    – Uang pecahan Rp2.000: 100 lembar.

    Pastikan untuk mengikuti batasan ini agar proses penukaran berjalan lancar.

    Periode IV

    Berdasarkan informasi yang tersedia, periode IV penukaran uang baru akan dibuka dengan jadwal sebagai berikut:

    Pemesanan dibuka: 23 Maret 2025.

    Penukaran uang: 24-27 Maret 2025.

    Oleh karena itu, bagi masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan menukarkan uang baru, diharapkan untuk mencatat tanggal-tanggal tersebut dan bersiap untuk melakukan pemesanan tepat waktu.

    Situs pintar.bi.go.id sempat mengalami kendala akses pada 16 Maret 2025 usai dibuka pada pukul 09.00 WIB, namun kini sudah dapat diakses.

    Tips Sukses Penukaran Uang Baru

    1. Akses situs pintar.bi.go.id tepat waktu saat pendaftaran dibuka.

    2. Siapkan dokumen yang diperlukan (KTP, nomor telepon, email) sebelum mendaftar.

    3. Gunakan koneksi internet yang stabil saat mendaftar.

    4. Ikuti instruksi yang diberikan di situs pintar.bi.go.id dengan seksama.

    Informasi Tambahan

    BI terus berupaya meningkatkan kapasitas dan stabilitas situs pintar.bi.go.id. Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi resmi dari BI melalui situs web dan media sosial resmi.

    Masyarakat dapat menghubungi call center BI, melalui media sosial resmi hingga layanan pesan singkat jika mengalami kendala saat melakukan pendaftaran online.

    Jangan lewatkan kesempatan menukarkan uang baru di periode IV! Semoga mudik Lebaran Anda lancar dan penuh berkah.

    Disclaimer: Jadwal dan kuota dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu ikuti informasi resmi dari Bank Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News