Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • 400 WNI Korban Online Scam di Myanmar Dipulangkan, 154 Lainnya Masih Terjebak di Wilayah Konflik

    400 WNI Korban Online Scam di Myanmar Dipulangkan, 154 Lainnya Masih Terjebak di Wilayah Konflik

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan 400 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban online scam di Myanmar berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddy dan tengah dalam perjalanan kembali ke Tanah Air.

    Para WNI tersebut diseberangkan dari Myawaddy, Myanmar ke Kota Maesot di Thailand lewat 2nd Friendship Bridge di perbatasan kedua negara pada Senin, 17 Maret 2025.

    Hal tersebut berdasarkan pernyataan pers Kemlu yang diterima di Jakarta pada Selasa, 18 Maret 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Korban Online Scam di Myanmar

    Ratusan WNI ini terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan. Mereka semua dipastikan dalam kondisi sehat. Kemlu menyatakan, lima perempuan di antaranya diketahui tengah dalam kondisi hamil.

    Para WNI yang berhasil dievakuasi dari Myawaddy berasal dari 21 provinsi. Sebagian besar dari Sumatra Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, serta Sulawesi Utara.

    Mereka menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan National Referral Mechanism untuk identifikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Maesot usai diseberangkan ke Thailand.

    Setelahnya mereka diberangkatkan ke Bangkok lewat jalur darat selama 9 jam menggunakan 9 bus untuk kepulangan ke Indonesia.

    Menurut Kemlu, para WNI tersebut pulang ke tanah air lewat Bandar Udara Don Mueang Bangkok dengan pesawat sewaan.

    154 WNI Masih di Wilayah Konflik Myawaddy

    Tim pelindungan WNI Kemlu bersama KBRI Bangkok, KBRI Yangon serta Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri bertugas mengidentifikasi dan mengawal 400 WNI dari Myawaddy hingga ke Indonesia.

    Koordinasi intensif dilakukan dengan otoritas Thailand dan Myanmar, memastikan kelancaran proses penyeberangan WNI dari Myawaddy ke Maesot, hingga kepulangan mereka.

    Kemlu mengatakan keseluruhan WNI akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa, 18 Maret 2025 pagi.

    Duta Besar RI untuk Thailand, Rachmat Budiman memimpin langsung pemulangan mereka ke Jakarta.

    Selain itu, Kemlu memastikan masih ada 154 WNI lagi yang akan diseberangkan dari Myawaddy ke Maesot hari ini dan akan tiba di Indonesia pada Rabu, 19 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggota TNI Terlibat Harus Dihukum Berat

    Anggota TNI Terlibat Harus Dihukum Berat

    PIKIRAN RAKYAT – DPR RI mendorong agar para pelaku penembakan tiga polisi yang gugur saat penggerebekan sabung ayam di Way Kanan, Lampung, dapat dihukum berat seadil-adilnya.

    Demikian kata Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. Ia meminta Polri dan TNI menjatuhkan hukuman seberat-beratnya sebab pelaku telah menghilangkan nyawa tiga anggota polisi yang sedang bertugas.

    “Para pelaku harus segera ditangkap. Mereka telah berani menyerang dan membunuh aparat kepolisian,” kata Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.

    Menurutnya, apabila terbukti oknum tentara terlibat dalam kasus penembakan hingga tewas ini, maka TNI wajib menindak tegas anggota bersangkutan.

    “Tidak boleh ada pihak yang menutup-nutupi kasus tersebut. TNI tidak boleh pandang bulu. Siapa pun dan apa pun jabatannya, jika anggota TNI yang terlibat, maka harus dihukum berat,” ujar dia.

    Untuk itu, dia meminta agar oknum TNI yang terlibat penembakan harus dipecat dari keanggotaan TNI dan diproses secara pidana.

    Kejadian ini berawal dari upaya pembubaran aktivitas sabung ayam di wilayah Way Kanan pada Senin, 17 Maret 2025.

    Ketika para petugas mundur setelah pembubaran, terjadi beberapa tembakan yang mengakibatkan tewasnya tiga anggota Polri, termasuk Kapolsek setempat.

    Tiga polisi yang tewas dalam insiden tersebut adalah Kapolsek Negara Batin Way Kanan Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta saat sedang menjalankan tugas.

    Pada Senin, 17 Maret 2025, Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar memastikan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat dalam penembakan terhadap polisi saat penggerebekan sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

    Eko juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan fakta lebih lanjut terkait peristiwa baku tembak yang merenggut nyawa tiga anggota polisi tersebut.

    Olah TKP Sedang Berlangsung

    Polda Lampung tengah menyelidiki kasus penembakan tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

    Hal ini dikonfirmasi Mabes Polri, tepatnya dari keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan.

    “Personel Polda Lampung masih melakukan penyelidikan berupa olah TKP dan (memberikan) dukungan terhadap Polres Way Kanan,” kata dia, di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.

    Selain itu, saat ini Polda Lampung juga dikatakan sedang fokus pada autopsi tiga jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara setempat.

    “Saat ini Kapolda Lampung (Irjen Pol. Helmy Santika) di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, fokus terhadap korban untuk dilakukan autopsi dan mengurus jenazah serta keluarga dari korban personel Polri,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pramono Anung Akan Tempati Rumah Dinas Gubernur Jakarta Usai Lebaran, Sebut Permintaan Istri

    Pramono Anung Akan Tempati Rumah Dinas Gubernur Jakarta Usai Lebaran, Sebut Permintaan Istri

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana menempati rumah dinas gubernur di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat seusai lebaran mendatang. Pramono bercerita alasan ingin menempati rumah dinas gubernur tersebut.

    Pramono bercerita istrinya mengajak kali ini agar rumah dinas gubernur itu ditempati. Sebelumnya Pramono bilang sudah lima kali mendapat rumah dinas, tetapi belum pernah satu pun ditinggali.

    “Saya memang sudah lima kali dapat rumah jabatan tapi belum pernah satupun yang saya tinggalin,” kata Pramono di Balai Kota DKI, dikutip pada Selasa, 18 Maret 2025.

    “Dua kali ketika menjadi Menteri, menjadi pimpinan DPR sekali, kemudian dua kali menjadi anggota DPR di Kalibata,” katanya.

    Pramono mengatakan bahwa dia telah menengok rumah dinas tersebut. Akhirnya diputuskan untuk menempatinya setelah lebaran mendatang.

    “Kenapa saya ingin menempati? Karena yang pertama, yang paling penting, saya juga kaget, istri saya yang selama ini enggak mau, tiba-tiba bilang alangkah lebih baiknya kalau rumah jabatan gubernurnya ditempatin,” kata dia.

    “Maka ketika saya menengok rumah itu, akhirnya saya memutuskan untuk ditempatin. Mudah-mudahan setelah lebaran akan saya tempatin,” ujarnya.

    Pramono Anung dan Rano Karno merupakan pasangan yang memenangkan Pilgub Jakarta 2024 lalu. Pasangan tersebut diusung partai PDI Perjuangan (PDIP).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ridwan Kamil Buka Suara Tanggapi Kasus Bank BJB, Klarifikasi Soal Deposito yang Disita KPK

    Ridwan Kamil Buka Suara Tanggapi Kasus Bank BJB, Klarifikasi Soal Deposito yang Disita KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tahun 2021-2023 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum memberikan klarifikasi, ia terlebih dulu memberi kabar bahwa saat ini dalam kondisi sehat.

    “Tetap melakukan aktivitas keseharian seperti biasa. Hanya saja, sejak awal tahun, memang jarang meng-update kegiatan keseharian pribadi di media sosial,” kata Ridwan Kamil dalam keterangannya, Selasa, 18 Maret 2025.

    Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengaku baru mengetahui dari media kalau kasus yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan mark up dalam anggaran belanja untuk media di Bank BJB.

    Saat menjabat sebagai gubernur, Ridwan Kamil menyebut dirinya memiliki fungsi ex-officio di Bank BJB. Menurutnya, untuk urusan BUMD, biasanya ia mendapat laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris terkait sebagai perwakilan gubernur.

    “Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengatahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” ucap Ridwan Kamil.

    Terkait uang Rp70 miliar dalam bentuk deposito yang disita KPK dari sejumlah lokasi penggeledahan, Ridwan Kamil mengeklaim barang bukti itu bukan miliknya. Ia menegaskan, penyidik tidak menyita deposito di rumahnya.

    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita saat itu,” ujar Ridwan Kamil.

    KPK Sita Bukti Fantastis

    Penyidik KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti penting dalam rangkaian penggeledahan yang dilakukan selama tiga hari di Kota Bandung mulai 10 Maret hingga 12 Maret 2025. Penggeledahan menyasar lebih dari 12 lokasi, termasuk rumah mantan Ridwan Kamil dan kantor Bank BJB.

    Barang bukti yang disita yakni uang dalam bentuk deposito sekira Rp70 miliar rupiah dan beberapa kendaraan roda dua maupun roda empat. Kemudian, aset tanah rumah dan bangunan yang diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB tahun 2021-2023.

    “Ini secara overall ya, semua tempatnya saya tidak mendetailkan karena banyak tempat yang kami geledah selama 3 hari kurang lebih 12 tempat. Jadi saya tidak bisa mendetailkan, nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan pada rilis berikutnya,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025.

    Budi mengatakan, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti terkait dengan dugaan pengeluaran dana non-budgeter. Ia menyebut, pihaknya telah memetakan siapa saja pihak-pihak yang menikmati aliran dana non-budgeter tersebut.

    Budi kembali menekankan bahwa penggeledahan dilakukan di berbagai tempat, ia enggan memberikan perincian mengenai barang bukti yang ditemukan di setiap lokasi. Pada intinya banyak barang bukti yang didapatkan KPK selama penggeledahan.

    “Saya bukan ngomong di satu tempat. Selama tiga hari saya melaksanakan penggeledahan banyak yang kami dapatkan,” ucap Budi.

    Kenapa Rumah Ridwan Kamil yang Pertama Digeledah?

    KPK mengakui tempat yang pertama kali digeledah adalah rumah Ridwan Kamil yang berlokasi di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Budi menjelaskan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil dilakukan bukan tanpa alasan karena langkah tersebut diambil berdasarkan petunjuk yang diperoleh dalam proses penyidikan.

    “KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan sehingga kami melakukan penggeledahan,” kata Budi.

    Akan tetapi, Budi tidak dapat membeberkan secara detail mengenai alasan konkret kenapa rumah Ridwan Kamil yang pertama kali digeledah. Karena, kata dia, hal itu menyangkut teknis penyidikan yang tidak bisa diungkap secara terperinci.

    “Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut siapa prioritas pertama saya geledah memang rumahnya RK,” ujar Budi.

    Lima Orang Jadi Tersangka

    KPK dalam kasus ini menetapkan lima tersangka, dengan rincian dua orang dari unsur Bank BJB dan tiga lainnya merupakan pihak swasta. Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka.

    “KPK per tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan 5 buah Sprindik. Tersangka dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian tiga orang dari swasta,” kata Budi.

    Secara terperinci lima tersangka adalah Direktur Utama nonaktif Bank BJB; Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corsec Bank BJB; Widi Hartono, pemilik agensi Arteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Ikin Asikin Dulmanan, pemilik agensi PSJ dan USPA; Suhendrik, dan pemilik agensi CKMB dan CKSB; Sophan Jaya Kusuma.

    Budi menjelaskan, pada 2021, 2022, dan Semester 1 2023, Bank BJB merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk Bank yang dikelola Divisi Corsec sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online melalui kerja sama dengan enam agensi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun enam agensi adalah PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB), PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), PT Antedja Muliatama (AM), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), dan PT BSC Advertising.

    Dengan rincian PT Cipta Karya Mandiri Bersama menerima dana iklan Rp41 miliar, PT Cipta Karya Sukses Bersama Rp105 miliar, PT Antedja Muliatama Rp99 miliar, PT Cakrawala Kreasi Mandiri Rp81 miliar, PT BSC Advertising Rp33 miliar, dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres Rp49 miliar.

    “Ditemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan Iklan sesuai permintaan BJB serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan PBJ (pengadaan barang dan jasa)” ucap Budi.

    Budi menyebut, terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media yaitu sebesar Rp222 miliar. Menurutnya, uang Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh BJB.

    “Yang sejak awal disetujui oleh YR selaku Dirut bersama-sama dengan WH untuk bekerja sama dengan 6 Agensi tersebut di atas untuk menyiapkan dana guna kebutuhan non-budgeter BJB,” ujar Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tidak Perlu Mencari Perwira Tinggi atau Panglima TNI yang Baru

    Tidak Perlu Mencari Perwira Tinggi atau Panglima TNI yang Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengungkapkan isi draf Rancangan Undang-Undang soal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI).

    Menurutnya usia pensiun perwira tinggi bintang 4 menjadi 63 tahun, dan dapat diperpanjang sampai maksimum 65 tahun pada Senin, 17 Maret 2025.

    “Jadi maksimum hanya 65 tahun selesai, iya (sudah diketok),” ucap TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta seperti dikutip dari Antara.

    Batas Usia Pensiun TNI

    Pihaknya mengatakan, perwira tinggi berpangkat bintang empat sudah harus pensiun di usia 63 tahun.

    Purnawirawan perwira tinggi TNI AD mengaku jika negara membutuhkan maka dapat diperpanjang satu tahun sebanyak dua kali.

    TB Hasanuddin mencontohkan, misalnya ada seorang Panglima TNI dengan pangkat bintang empat telah memasuki masa pensiun di usia 63 tahun.

    Akan tetapi pada tahun tersebut merupakan tahun pemilu, sehingga sosok Panglima TNI tersebut masih dibutuhkan negara.

    “Sehingga dia dibutuhkan, tidak perlu mencari perwira tinggi atau Panglima TNI yang baru, ya sudah diperpanjang, jadi begitu,” ujarnya.

    Isi Draf RUU TNI

    Undang-Undang soal TNI yang belum diubah, Pasal 53 dijelaskan prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

    Sementara isi draf RUU TNI, batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun sedangkan perwira sampai dengan pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun pada 58 tahun.

    Hal yang membedakan dalam RUU ini adalah usia pensiun bagi perwira tinggi diatur berbeda-beda dalam tiap tingkatannya.

    Bintang 1 usia pensiunnya yakni 60 tahun, bintang 2 usia pensiun 61 tahun, bintang 3 usia pensiun 62 tahun serta bintang 4 usia pensiun 63 tahun.

    Selain batas usia, revisi juga soal Pasal 3 ayat (2) terkait kebijakan dan strategi pertahanan, termasuk koordinasi perencanaan strategis TNI di bawah Kementerian Pertahanan.

    Terakhir Pasal 47 yang menyatakan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Olah TKP Penembakan 3 Polisi di Lampung, Badan Reserse dan Pomdam Sriwijaya Ikut Terjun

    Olah TKP Penembakan 3 Polisi di Lampung, Badan Reserse dan Pomdam Sriwijaya Ikut Terjun

    PIKIRAN RAKYAT – Tiga polisi gugur ketika bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025.

    Mabes Polri mengatakan Polda Lampung sedang menyelidiki kasus penembakan tersebut dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

    Hal dikonfirmasi Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Selasa, 18 Maret 2025.

    “Personel Polda Lampung masih melakukan penyelidikan berupa olah TKP dan dukungan terhadap Polres Way Kanan,” kata Brigjen Pol Trunoyudo di Jakarta seperti dikutip dari Antara.

    Luka Tembak Bagian Kepala

    Menurutnya Polda Lampung juga sedang berfokus menangani 3 jenazah yang berada di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung.

    “Saat ini Kapolda Lampung di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, fokus terhadap korban untuk dilakukan autopsi dan mengurus jenazah serta keluarga dari korban personel Polri,” ujarnya.

    Tiga korban adalah personel Polri yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta.

    Ketiga korban mengalami penembakan dengan luka di bagian kepala yang dilakukan oleh orang tidak dikenal.

    Investigasi

    Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika berkomitmen mengungkap peristiwa tersebut secara transparan.

    Ia mengaku tim dari Badan Reserse dan Pomdam Sriwijaya sudah bergabung melakukan investigasi bersama guna mencari fakta dan mengidentifikasi pelaku.

    “Semalam, kami mencoba menuju lokasi kejadian. Namun, karena kondisi gelap, kami memutuskan untuk kembali ke Bandarlampung,” kata Irjen Pol Helmy.

    Pihaknya mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk melihat ke-3 jenazah dan akan kembali lagi ke Kabupaten Way Kanan.

    “Kami baru saja melihat jenazah dan pagi ini berencana kembali ke lokasi menggunakan helikopter. Mohon kepada masyarakat untuk bersabar. Kami akan memberikan update lebih lanjut secepat mungkin,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jalin Kolaborasi, BP Taskin Buka Peluang Bantu Pendanaan Sekolah Rakyat Melalui CSR Swasta

    Jalin Kolaborasi, BP Taskin Buka Peluang Bantu Pendanaan Sekolah Rakyat Melalui CSR Swasta

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk mengupayakan lulusan Sekolah Rakyat (SR) dapat berkontribusi.

    Kolaborasi tersebut sekaligus membuka peluang penggalangan dana bagi Sekolah Rakyat melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.

    “Kebetulan di dalam proses kami, di BP Taskin dimungkinkan bagi kami untuk melakukan pendanaan penggalangan yang tidak mengikat ya, baik CSR, hibah atau segala macamnya,” ujar Budiman Sudjatmiko di Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Maret 2025.

    Budiman menilai SR berasrama cocok untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan, seperti dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

    “Memajukan kesejahteraan UU dan menjaga kebenaran bangsa itu bisa diselesaikan sekolah rakyat. Kami menganggap ini sesuatu yang sangat prioritas,” ujarnya.

    Kriteria Warga Ekonomi Terendah

    Budiman Sudjatmiko di Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Maret 2025.

    Wakil Kepala BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pihaknya dan Kementerian Sosial juga berkolaborasi untuk melakukan pendataan terhadap warga dengan status sosial-ekonomi terendah, seperti gelandangan, sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan itu.

    “Jadi, anak-anaknya ini diambil yang di jalanan tadi untuk disekolahkan di boarding school, nanti orangtuanya diberikan penghidupan, mungkin ada yang kerja, ada yang berdagang atau bertransmigrasi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pelaku Penembakan 3 Polisi di Lampung Diduga Oknum TNI, Danrem 043/Gatam Angkat Bicara

    Pelaku Penembakan 3 Polisi di Lampung Diduga Oknum TNI, Danrem 043/Gatam Angkat Bicara

    PIKIRAN RAKYAT – Danrem 043/Garuda Hitam (Gatam) Brigjen TNI Rikas Hidayatullah angkat bicara soal terduga pelaku penembakan 3 polisi saat sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

    Menurut Danrem Rikas Hidayatullah, proses hukum akan dilakukan sesuai aturan jika ada indikasi dan pelanggaran dalam peristiwa ini di RS Bhayangkara Bandar Lampung.

    “Jika ada indikasi atau bukti pelanggaran, proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” kata Rikas pada Selasa, 18 Maret 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Transparan

    Ia memastikan, hasil investigasi yang dilakukan bersama Polda Lampung dalam peristiwa ini nanti akan dilakukan dengan transparan.

    “Kami mohon kepada semua pihak untuk bersabar, karena sampai saat ini investigasi masih berlangsung,” ujarnya.

    Menurutnya fokus utama bersama Polda Lampung yakni memastikan semua yang sebenarnya terjadi bisa terungkap dengan jelas.

    “Sejak kemarin sore, kami bertekad untuk mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya,” kata Brigjen TNI Rikas Hidayatullah.

    Belasungkawa

    Pihaknya menyampaikan belasungkawa yang mendalam pada pihak keluarga yang tinggalkan, mudah-mudahan amal ibadah 3 Bhayangkara yang gugur diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

    “Kita semua merasa kehilangan. Kami semua berbelasungkawa atas kehilangan anggota Polri terbaik,” kata Rikas Hidayatullah.

    Tiga polisi yang gugur saat bertugas yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta.

    “Kami, dari TNI yang berada di Provinsi Lampung maupun di Kodam II Sriwijaya, turut merasakan kehilangan sahabat-sahabat kami,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Benjamin Netanyahu ‘Tumbalkan’ 59 Warga Israel demi Serang Gaza Lagi, Ada 300 Korban Jiwa

    Benjamin Netanyahu ‘Tumbalkan’ 59 Warga Israel demi Serang Gaza Lagi, Ada 300 Korban Jiwa

    PIKIRAN RAKYAT – Kantor Perdana Menteri Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu menyerang Jalur Gaza lagi, mengkhianati kesepakatan gencatan senjata. Ia menyebutkan, membawa pulang warga mereka yang ditahan Hamas, merupakan alasan utama keputusan ini.

    Keterangan tersebut dilaporkan Al Jazeera dari Amman, Yordania, sebab ada larangan media masuk oleh Israel dan Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

    Netanyahu bersikeras perang ini satu-satunya cara menyelamatkan puluhan sandera. Namun, dengan menyulut kembali perang, Israel justru sama saja menarik diri dari negosiasi fase kedua, dari kesepakatan gencatan senjata.

    Seharusnya, pada akhir fase ini, perang berakhir dan kesemua 59 tahanan Israel yang masih ditahan di Gaza dapat terbebas.

    Bahkan, para tawanan besar kemungkinan dibebaskan beberapa minggu lalu melalui perundingan. Namun, Israel memilih untuk memulai kembali serangan bom bertubi di Gaza.

    Negosiasi tersebut seharusnya sudah dilakukan beberapa pekan ke belakang, bahkan lebih dari sebulan lalu.

    Namun, Netanyahu sebagian besar menolak untuk mengirim delegasi ke ibu kota Mesir atau ibu kota Qatar untuk bertemu dengan para mediator guna membahas langkah selanjutnya dari kesepakatan ini.

    Namun, setelah tekanan dari Amerika Serikat, yang diikuti dengan kunjungan utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, ke wilayah tersebut, Netanyahu akhirnya memutuskan untuk mengirim delegasi Israel.

    Meski begitu, pejabat yang berbicara secara anonim mengatakan bahwa terlalu besar ketidaksepahaman antara kedua pihak. Ada begitu banyak ketidaksepakatan antara Israel dan Hamas sehingga para mediator tidak dapat dengan mudah menjembatani.

    Hamas di sisi lain mengatakan bahwa mereka bersedia, sekali lagi, menawarkan semua tahanan mereka yang masih ada sebagai imbalan untuk mengakhiri perang.

    300 Sipil Palestina Tewas Dibom

    Serangan udara Israel Penjajah terbaru di Gaza menyebabkan lebih dari 300 korban tewas, termasuk banyak anak-anak dan perempuan.

    Menurut laporan dari sumber medis setempat, serangan ini kembali menambah panjang daftar korban jiwa dalam genosida yang terus berlangsung di wilayah tersebut.

    Dalam pernyataan resmi, Hamas menyebut serangan ini sebagai tindakan pengkhianatan terhadap warga sipil yang sudah dalam keadaan terkepung dan tak berdaya.

    Tujuan dari serangan ini, menurut mereka, adalah untuk menggagalkan kesepakatan gencatan senjata yang telah tercapai sebelumnya.

    Izzat al-Risheq, anggota biro politik Hamas, mengatakan bahwa Israel mengorbankan nyawa para tahanan yang masih ada di Palestina.

    “Keputusan Netanyahu untuk kembali berperang adalah keputusan untuk mengorbankan para tahanan pendudukan, dan merupakan hukuman mati bagi mereka,” kata al-Risheq, dikutip dari Al Jazeera, Senin, 18 Maret 2025.

    “Musuh tidak akan mencapai suatu hasil menggunakan perang dan penghancuran, yang bahkan mereka gagal capai melalui negosiasi,” ucapnya menegaskan.

    Kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati sejak Januari 19, 2025, tampaknya tidak bertahan lama, dengan kedua pihak saling menyalahkan.

    kata Smotrich dan Ben-Gvir Soal Serangan Berat ke Gaza

    Kedua politikus Israel menyambut baik serangan baru ke Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan ratusan orang, termasuk banyak anak-anak.

    “Kembalinya serangan intensif ke Gaza adalah proses bertahap yang telah direncanakan sejak kepala staf militer Israel yang baru dilantik awal bulan ini,” ucap Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich.

    Dia menambahkan bahwa kembalinya pertempuran akan “sangat berbeda” dari sebelumnya.

    Sementara itu, politikus sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri keamanan nasional atas kesepakatan gencatan senjata, berpendapat bahwa kembali berperang adalah langkah yang “benar dan dibenarkan”. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Usul Pemerintah Tak Perlu Beri Makan Koruptor yang Dipenjara

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Usul Pemerintah Tak Perlu Beri Makan Koruptor yang Dipenjara

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun penjara di pulau terpencil khusus untuk para koruptor.

    “Saya sependapat bila Presiden membuat penjara di pulau yang terpencil dan terluar yang ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku tindak pidana korupsi,” kata Johanis Tanak dalam keterangannya, Selasa, 18 Maret 2025.

    Menurutnya, pemerintah juga tidak perlu menyediakan makanan bagi para koruptor yang sedang menjalani hukuman penjara. Sebagai gantinya, pemerintah cukup memberikan alat pertanian untuk koruptor agar mereka bisa berkebun atau bercocok tanam di ladang atau sawah, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan hasil keringat sendiri.

    “Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun,“ ujar Tanak.

    Lebih lanjut, Tanak juga mengusulkan agar hukuman bagi pelaku korupsi diperberat, dengan hukuman badan minimal 10 tahun hingga seumur hidup. Tujuannya, supaya orang tidak melakukan praktik korupsi.

    “Harapan saya, dengan begitu, orang akan punya rasa takut untuk melakukan korupsi,” ucap Tanak.

    Prabowo Akan Sisihkan Dana untuk Bangun Penjara

    Sebelumnya, Prabowo menyatakan bakal menyisihkan dana untuk membangun penjara di suatu tempat yang terpencil. Penjara tersebut rencananya akan diperuntukkan bagi para koruptor yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi.

    “Mereka enggak bisa keluar. Kita akan cari pulau. Kalau mereka keluar, biar ketemu sama hiu,” kata Prabowo di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

    Prabowo menyampaikan, tindak pidana korupsi dapat membawa sebuah negara ke ambang kehancuran. Oleh sebab itu, ia bakal tegas terhadap pelaku korupsi, jika perlu mengusir para koruptor keluar dari Indonesia.

    “Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri dan TNI, apalagi ada guru-guru akan membantu saya,” ucap Prabowo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News