Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Siaran Live Dilarang, 4 Pengacara Diusir?

    Siaran Live Dilarang, 4 Pengacara Diusir?

    PIKIRAN RAKYAT – Sidang kasus dugaan korupsi importasi gula untuk terdakwa Menteri Perdagangan periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong lagi-lagi menjadi sorotan.

    Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melarang siaran langsung (live) dan dikabarkan ada sejumlah pengacara pihak Lembong yang diusir dari ruangan. Benarkah demikian?

    Sidang teranyar kasus dugaan korupsi importasi gula atas terdakwa Tom Lembong digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin, Kamis, 20 Maret 2025.

    Adalah benar, hakim memerintahkan agar media massa yang hadir tidak melakukan penyiaran live. Hal ini lantaran, dikhawatirkan siaran akan berdampak pada keterangan saksi-saksi.

    “Kalau disiarkan secara live, dikhawatirkan saksi-saksi lainnya bisa menyaksikan langsung dan akhirnya mempengaruhi keterangan mereka nanti di persidangan. Ini yang kami hindari,” ujar Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika, dalam sidang pemeriksaan saksi, dikutip Jumat, 21 Maret 2025.

    Karena itu, Dennie memberikan izin kepada wartawan dari media massa untuk meliput jalannya persidangan kasus Tom Lembong dengan berbagai cara, kecuali menyiarkan langsung sidang pemeriksaan saksi.

    Adapun, pada Kamis, sidang mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).

    Beberapa saksi yang hadir antara lain Kapusdiklat Aparatur Perdagangan Kemendag Susy Herawaty, mantan Atase Perdagangan RI di Seoul Eko Aprilianto Sudrajat, dan Direktur Bahan Pokok Kemendag 2014-2016 Robert Bintaryo.

    Saksi lainnya adalah Kasubdit 2 Importasi Kemendag Muhammad Yany, mantan Perencana Ahli Muda Kemenperin Cecep Saepulah Rahman, serta mantan Kepala Seksi Standarisasi Kemenperin Edy Endar Sirono.

    4 Pengacara Tom Lembong Diusir?

    Selain melaran wartawan siaran live, Ketua Majelis Hakim, Dannie Arsan juga mengeluarkan empat kuasa hukum Tom Lembong dari ruang sidang. Alasannya karena keempat orang itu tidak mengenakan toga.

    “Di belakang tim penasihat hukum ada beberapa orang, namun tidak memakai toga,” kata hakim dalam ruang siding saat agenda pemeriksaan saksi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 20 Maret 2025.

    Kendati salah satu kuasa hukum Tom sudah mengungkap bahwa keempat orang itu adalah staf kantor firma hukum yang bantu mempersiapkan dokumen sidang, Hakim Dannie tak beri keringanan.

    Ia tetap bersikeras kuasa hukum dan jaksa penuntut umum (JPU) wajib memakai toga saat sidang dimulai. Bahkan, ia menekankan kalau kuasa hukum harus terdaftar dalam surat kuasa.

    “Silakan ya, kecuali mereka pakai toga dan memang sudah terdaftar di surat kuasa, silakan. Kami rasa sudah cukup banyak untuk membantu tim penasihat hukum terdakwa,” ujar hakim.

    Masih membela diri, kuasa hukum Tom Lembong mengatakan bahwa keempat orang tersebut sejatinya masuk dalam surat kuasa. Namun, hakim tetap pada keputusannya

    “Iya, tetapi toganya, untuk tertibnya persidangan, silakan (keluar),” ucap hakim.

    Sekilas Kasus Tom Lembong

    Tom Lembong didakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015–2016, yang merugikan negara sebesar Rp578,1 miliar.

    Ia menerbitkan surat persetujuan impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan tanpa rapat koordinasi antarkementerian dan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

    Surat tersebut diduga diberikan untuk impor gula kristal mentah yang seharusnya diolah menjadi gula kristal putih, meskipun perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula mentah.

    Selain itu, Lembong juga menunjuk koperasi non-BUMN untuk mengendalikan ketersediaan gula, bukan perusahaan BUMN.

    Ia terancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 700 Lebih Sipil Palestina Dibunuh Israel, Hamas Kirim Roket Pertama

    700 Lebih Sipil Palestina Dibunuh Israel, Hamas Kirim Roket Pertama

    PIKIRAN RAKYAT – Lebih dari 700 warga Palestina tewas dibunuh Israel Penjajah. Serangan udara besar-besaran terbaru di Jalur Gaza sudah berlangsung sejak Selasa, 18 Maret 2025, demikian laporan Kementerian Kesehatan setempat.

    “Jenazah 710 orang telah dievakuasi ke rumah-rumah sakit sejak Selasa, sementara sudah lebih dari 900 orang terluka,” ucap juru bicara kementerian, Khalil Al-Dakran, Kamis, dikutip Jumat, 21 Maret 2025.

    Ia mengungkapkan, 70 persen korban terluka adalah wanita dan anak-anak. Kebanyakan dari jumlah itupun harus kehilangan nyawa sebab anggota medis yang kewalahan.

    “Banyak dari korban luka yang meninggal dunia karena tidak mendapat pertolongan medis mendesak di tengah blokade Israel terhadap Gaza, yang mengakibatkan kelangkaan akut obat-obatan dan peralatan penting,” kata jubir kementerian itu.

    Militer Zionis Israel pada Selasa melancarkan serangan udara besar-besaran secara mendadak ke Jalur Gaza, sehingga menyebabkan pupusnya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlangsung sejak 19 Januari 2025.

    Di sisi lain, Hamas baru menembakkan roket pertama ke arah Israel sejak gencatan senjata dihentikan. Kelompok Houthi dari Yaman juga mengklaim telah meluncurkan lebih banyak rudal ke situs militer Israel di selatan Tel Aviv.

    Sudah lebih dari 50.000 warga Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, tewas akibat agresi brutal Israel ke Gaza sejak Oktober 2023. Selain itu, lebih dari 112.000 warga lainnya terluka.

    Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan bekas kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    ‘Pengelola Kamar Mayat Kewalahan’

    Dari hasil laporan wartawan Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum dari Deir el Balah, Jalur Gaza tengah, langit malam tadi diterangi oleh ledakan bom di wilayah timur Gaza, di sepanjang perbatasan dengan Israel.

    “Kami telah menerima konfirmasi dari saksi yang menyatakan bahwa militer Israel telah menyerang kota Beit Lahiya secara besar-besaran selama satu jam terakhir. Warga terbangun oleh suara ledakan dan suara tank Israel yang mendekat ke area pemukiman,” ujarnya.

    “Kami juga menerima laporan dari kota Rafah di selatan Gaza, yang menunjukkan bahwa pasukan Israel beroperasi di lingkungan Shaboura,” kata dia menambahkan.

    Pasukan Israel Penjajah dikabarkan telah maju ke lingkungan as-Sultan, yang terletak di sisi barat kota Rafah.

    Penduduk Rafah baru-baru ini mulai mengungsi ke daerah al-Mawasi, yang hanya beberapa kilometer dari kota.

    “Kami memahami bahwa serangan malam telah terjadi di seluruh wilayah Jalur Gaza, menyebabkan kapasitas ruang jenazah kewalahan,” tuturnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prajurit TNI yang Jabat Posisi Sipil di Luar 14 Instansi agar Segera Pensiun Dini

    Prajurit TNI yang Jabat Posisi Sipil di Luar 14 Instansi agar Segera Pensiun Dini

    PIKIRAN RAKYAT – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto diminta untuk segera menarik mundur atau memerintahkan pensiun para prajurit TNI aktif yang masih menduduki jabatan sipil di luar 14 instansi yang sudah disepakati.

    Diketahui, berdasarkan aturan terbru, yakni ketentuan Pasal 47 Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, DPR sudah setuju hanya ada 14 lembaga yang bisa disisipi TNI.

    Untuk itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta Agus Subiyanto gegas berbenah perihal ini.

    “Kita harus taat azas. Saya mohon kepada Panglima TNI agar segera mengeluarkan surat perintah, sehingga seluruh prajurit aktif yang berada di luar 14 K/L yang diperbolehkan dapat mengundurkan diri atau pensiun sesuai aturan yang berlaku,” kata Hasanuddin di Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

    Ia melanjutkan bahwa jumlah prajurit yang terpengaruh oleh perubahan ini bisa mencapai ribuan, termasuk mereka yang saat ini bertugas di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyelenggara Haji, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, serta staf atau ajudan di berbagai kementerian/lembaga dan lainnya.

    Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa kebijakan transisi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas organisasi dan profesionalisme TNI.

    Ia juga menegaskan bahwa peraturan baru ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat reformasi TNI, agar tetap profesional dan fokus pada tugas utama dalam pertahanan negara.

    “Kita ingin memastikan bahwa aturan ini berjalan dengan baik dan semua pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia.

    Dengan disetujuinya RUU TNI untuk disahkan menjadi UU, ada sebanyak 14 bidang jabatan sipil yang diperbolehkan diduduki oleh TNI aktif.

    Namun di luar ketentuan itu, TNI aktif harus melepaskan jabatan sipil itu atau pensiun dari dinas keprajuritan.

    14 Bidang yang Halal Diisi TNI

    Berikut 14 bidang jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif:

    Koordinator bidang politik dan keamanan negara Pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden Intelijen negara Siber dan/atau sandi negara Lembaga ketahanan nasional Pencarian dan pertolongan Narkotika nasional Pengelola perbatasan Penanggulangan bencana Penanggulangan terorisme Keamanan laut Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Imbas Kebijakan Trump, Peneliti India di AS Terancam Deportasi Usai Kritik Israel

    Imbas Kebijakan Trump, Peneliti India di AS Terancam Deportasi Usai Kritik Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang peneliti pascadoktoral asal India di Universitas Georgetown, Badar Khan Suri, menghadapi ancaman deportasi setelah ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat. Penahanan ini terjadi di tengah kebijakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi, yang dinilai oleh banyak pihak sebagai upaya membungkam kritik terhadap kebijakan luar negeri AS dan Israel.

    Menurut pernyataan Tricia McLaughlin, asisten sekretaris di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Suri dituding menyebarkan propaganda Hamas dan mempromosikan antisemitisme melalui media sosial. Lebih lanjut, McLaughlin menyatakan bahwa Suri memiliki keterkaitan dengan seorang tokoh senior Hamas, meskipun tidak disertai bukti konkret yang mendukung klaim tersebut.

    “Suri memiliki hubungan dekat dengan seorang teroris yang diketahui atau diduga teroris, yang merupakan penasihat senior Hamas,” kata McLaughlin di X.

    Penahanan terhadap Suri dilakukan secara tiba-tiba oleh petugas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) pada malam hari. Dia kemudian dipindahkan ke pusat penahanan imigrasi di Bandara Internasional Alexandria, Louisiana.

    Nermeen Arastu, seorang profesor hukum dari Sekolah Hukum CUNY yang memberikan bantuan hukum kepada Suri, mengutuk tindakan ini sebagai serangan terhadap kebebasan akademik dan hak asasi manusia.

    “Ini adalah mimpi terburuk setiap keluarga. Dan perlu diperjelas, ini terjadi padanya hanya karena Presiden Trump ingin membungkam siapa pun yang ia curigai memiliki pendapat politik yang bertentangan dengannya,” ujar Arastu kepada Al Jazeera. Dia juga menyoroti pola deportasi yang dinilai bermotif politik, terutama terhadap individu dari komunitas imigran.

    Di sisi lain Ahmad Hassan, pengacara dari Suri, telah mengajukan petisi untuk pembebasan kliennya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait permohonan tersebut.

    Dukungan dari Universitas Georgetown

    Pihak Universitas Georgetown menyatakan bahwa Suri berada di AS dengan visa pelajar untuk melakukan penelitian doktoral tentang pembangunan perdamaian di Irak dan Afghanistan. Juru bicara universitas menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya keterlibatan Suri dalam aktivitas ilegal dan menyatakan harapan agar sistem hukum memberikan putusan yang adil.

    “Kami mendukung hak setiap anggota komunitas kami untuk melakukan penelitian, musyawarah, dan debat secara bebas, meskipun topiknya sensitif atau kontroversial,” kata juru bicara Universitas Georgetown dalam pernyataannya.

    Akun media sosial yang dikaitkan dengan Suri menunjukkan berbagai kritik terhadap Israel serta dukungan terhadap Palestina. Salah satu unggahannya pada Juni 2024 menyebut India sebagai “pendukung genosida” setelah beredar laporan bahwa rudal buatan India digunakan dalam serangan Israel di Gaza.

    Di unggahan lainnya, akun tersebut menyoroti bahwa banyak warga India mendukung Israel bukan karena cinta terhadap negara tersebut, tetapi karena kebencian terhadap umat Muslim. Suri juga mengkritik persepsi yang melihat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai awal konflik Israel-Palestina, dengan menegaskan bahwa sejarah konflik telah berlangsung sejak 1948.

    Penahanan Suri terjadi hanya dua minggu setelah DHS menangkap mahasiswa Universitas Columbia, Mahmoud Khalil, karena keterlibatannya dalam protes pro-Palestina. Namun, pengadilan federal baru-baru ini memberikan izin kepada Khalil untuk menuntut pemerintah AS atas dasar pelanggaran kebebasan berbicara dan hak proses hukum.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apakah NIK KTP Penukaran Uang Baru 2025 Bisa Digunakan Lagi?

    Apakah NIK KTP Penukaran Uang Baru 2025 Bisa Digunakan Lagi?

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru melalui platform daring pintar.bi.go.id.

    Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah NIK KTP yang sudah digunakan untuk pendaftaran penukaran uang baru dapat digunakan kembali?

    Penggunaan NIK KTP dalam Penukaran Uang Baru

    Merujuk pada laman Pintar BI, NIK KTP dapat digunakan berulang kali untuk memesan penukaran uang baru.

    Namun, ada catatan penting: NIK KTP hanya dapat digunakan kembali setelah tanggal penukaran yang tertera pada bukti pemesanan sebelumnya telah terlewati.

    Contoh:

    Jika NIK KTP digunakan untuk pemesanan penukaran pada tanggal 9 Maret 2025, maka NIK tersebut tidak dapat digunakan untuk pemesanan kembali hingga tanggal tersebut terlewati.

    Pada tanggal 10 Maret 2025, NIK KTP tersebut dapat digunakan kembali untuk memesan penukaran uang.

    Masyarakat perlu memeriksa jadwal penukaran yang sudah didapatkan sebelum melakukan pemesanan kedua kali.

    Maksimal uang yang dapat ditukarkan dalam satu kali pemesanan adalah Rp 4,3 juta per orang.

    Apakah NIK KTP yang sudah digunakan untuk pendaftaran penukaran uang baru dapat digunakan kembali?*

    Syarat Penukaran Uang Baru 2025

    Selain ketentuan NIK KTP, berikut adalah syarat-syarat lain yang perlu diperhatikan:

    1. Penukaran hanya dapat dilakukan pada tanggal, lokasi, dan waktu yang tertera pada bukti pemesanan.

    2. Penukar wajib menunjukkan bukti pemesanan layanan penukaran kas keliling dalam bentuk digital atau cetak.

    3. Penukar harus membawa uang dalam jumlah nominal yang pas sesuai dengan pemesanan.

    4. Uang yang ditukarkan harus telah dipilih dan dikemas menurut jenis pecahan dan tahun emisi, disusun searah.

    5. Uang dipisahkan antara yang masih layak edar dan tidak.

    6. Penggabungan uang tidak menggunakan selotip, perekat, lakban, atau steples.

    7. BI memberikan penggantian kepada masyarakat yang melakukan penukaran dengan nilai nominal sama dengan uang yang ditukarkan.

    8. Penggantian dapat diberikan dalam pecahan dan tahun emisi yang sama atau berbeda.

    9. Penggantian uang diberikan sepanjang ciri-ciri keasliannya dapat dikenali.

    Pendaftaran penukaran uang baru dilakukan secara daring melalui situs pintar.bi.go.id. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dari Bank Indonesia.

    Pastikan Anda memenuhi semua syarat dan ketentuan sebelum melakukan penukaran uang baru. Ketentuan dan syarat penukaran uang baru dapat berubah sewaktu-waktu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Anjing yang Prabowo Maksud? Tegaskan Konsisten dalam Program Meski Nyaring Bunyi Gonggongan

    Siapa Anjing yang Prabowo Maksud? Tegaskan Konsisten dalam Program Meski Nyaring Bunyi Gonggongan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto kembali menggegerkan publik dengan pernyataannya yang kontroversial. Dia mengatakan akan terus melancarkan rencana pembangunan yang dikehendaki Kabinet Merah Putih meski banyak pihak yang pesimistis.

    Pidato itu sontak menuai berbagai reaksi, sebab Prabowo mengambil analogi ‘anjing menggonggong’. Melihat dari konteks, Presiden ke-8 RI ini merujuk pada pihak-pihak yang berseberangan paham dengan kebijakannya.

    Ia mengaku tidak bakal terpengaruh dengan suara-suara negatif, yang meyakini bahwa Indonesia memiliki masa depan gelap. Sebaliknya, ia menilai di depan hanya ada nasib cerah gemilang bagi bangsa ini.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Batang, Jawa Tengah, Kamis, 19 Maret 2025.

    “Masa depan kita gemilang dan cerah walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita,” ucap dia, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 20 Maret 2025.

    “Saya tegaskan di sini tidak benar dan kita akan maju terus, biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang,” kata Prabowo.

    Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan membangun puluhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendukung proses hilirisasi dan industrialisasi, yang nantinya akan berdampak pada penciptaan banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

    Dia menjelaskan bahwa rencana-rencana tersebut sangat potensial untuk menciptakan puluhan ribu pekerjaan baru.

    Diperkirakan, sekitar 8 juta lapangan kerja baru akan tercipta dalam lima tahun mendatang.

    “Investasi-investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini nanti buahnya adalah hilirisasi, supaya nilai tambah semua bahan baku kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita hitung lapangan kerja dalam lima tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja,” ujar Prabowo.

    Dia menyampaikan bahwa Indonesia harus berani mengejar apa yang sudah lebih dulu diterapkan di negara lain.

    Menurutnya, Indonesia tidak boleh merasa enggan untuk belajar dari negara-negara yang sukses, karena tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    Selanjutnya, dia menyatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya menerapkan kebijakan yang bersahabat dengan semua negara.

    “Kita ingin menjadi the good neighbor, the good neighbor policy, seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Indonesia tegas dalam hal ini dan ini yang membawa kita ke arah masa depan yang lebih baik,” kata Prabowo. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hasto Kristiyanto Sebut Nama Jokowi dalam Eksepsi, Bongkar Intimidasi Jelang Pemecatan Kader PDIP 

    Hasto Kristiyanto Sebut Nama Jokowi dalam Eksepsi, Bongkar Intimidasi Jelang Pemecatan Kader PDIP 

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025. Dalam eksepsinya, ia menyeret nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Awalnya, Hasto mengaku sejak Agustus 2023, telah menerima berbagai intimidasi dan tindakan tersebut semakin kuat dirasakannya pada masa-masa setelah Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024. Kemudian, ia menyebut puncak intimidasi kepadanya terjadi pada hari-hari menjelang proses pemecatan kader-kader partai yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan.

    “Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini nampak dari monitoring media, dimana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan,” kata Hasto. 

    Lebih lanjut, Hasto menuturkan, tekanan terhadapnya semakin meningkat pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Bahkan pada periode itu, ia menyebut ada utusan dari pejabat negara yang meminta agar dirinya mundur dari kursi sekjen PDIP dan tidak boleh melakukan pemecatan terhadap Jokowi. 

    “Meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap,” ucap Hasto. 

    Ancaman tersebut menjadi kenyataan karena pada 24 Desember 2024 atau satu pekan setelah pemecatan para kader partai termasuk Jokowi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    “Bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah Misa Natal setelah hampir selama 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga lengkap,” ucap Hasto. 

    Menurut Hasto, tekanan yang sama juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan.

    “Bahkan proses penetapan tersangka terhadap saya diwarnai pula oleh aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai serta rekayasa gugatan untuk menggugat keabsahan kepemimpinan partai,” ucap Hasto.

    Jaksa Dakwa Hasto Suap Wahyu Setiawan Rp600 Juta 

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa Hasto Kristiyanto menyuap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta. Suap diberikan dengan tujuan memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Jaksa dalam surat dakwaannya menyebut, Hastomenyuap Wahyu bersama-sama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku pada Juni 2019 hingga Januari 2020.

    “Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan PAW Caleg Terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 14 Maret 2025. 

    Hasto Kristiyanto Juga Didakwa Rintangi Penyidikan 

    Jaksa juga mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel ke dalam air setelah mendapat kabar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. 

    “Sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,” kata jaksa.  

    “Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh Petugas KPK, kemudian Terdakwa melalui Nurhasan memberikan perintah kepada Harun Masikuagar merendam telepon genggam miliknya kedalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu (standby) di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK,” ucap jaksa melanjutkan.

    Kemudian bertempat di sekitar salah satu hotel di Jakarta Pusat, Harun Masiku bertemu Nurhasan. Menindaklanjuti perintah Hasto atas bantuan Nurhasan, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak.

    Perbuatan merintangi penyidikan lainnya yakni, Hasto sempat dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada 6 Juni 2024, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh Penyidik KPK. Kusnadi pun menuruti perintah Hasto. 

    “Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi, namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam,” ucap jaksa.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, kata Jaksa, diketahui telepon genggam milik Hasto dititipkan kepada Kusnadi sehingga penyidik menyita ponsel Hasto dan Kusnadi. Akan tetapi, penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Ancam Lakukan Penghancuran Total Gaza Jika Dua Hal Ini Tidak Dilakukan

    Israel Ancam Lakukan Penghancuran Total Gaza Jika Dua Hal Ini Tidak Dilakukan

    PIKIRAN RAKYAT – Israel kian beringas dalam melakukan serangan ke wilayah Gaza dan bahkan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeluarkan pernyataan kontroversial.

    Katz mengatakan tak segan-segan akan melakukan penghancuran total dan pemindahan paksa di Jalur Gaza. Dia memberikan peringatan terakhir jika tawanan Israel tak kunjung dibebaskan.

    Selain itu, peringatan terakhir dari Katz ini juga meminta agar kelompok pejuang Palestina, Hamas agar disingkirkan dari kekuasaan.

    “Ini peringatan terakhir Serangan Angkatan Udara terhadap teroris Hamas hanyalah langkah pertama. Kelanjutannya akan jauh lebih sulit. Dan Anda akan membayar harga penuh,” katanya kepada warga Palestina yang terjebak di daerah kantong itu. 

    Pernyataan Katz ini dilontarkan sehari setelah Israel kembali membombardir Gaza pada Selasa, 18 Maret 2025. Serangan Israel tersebut menewaskan 400 warga Palestina yang sebagian besar anak-anak.

    Dalam pesan video yang ditujukan kepada penduduk Gaza, Katz mengatakan serangan pada Selasa dini hari yang menewaskan lebih dari 400 warga Palestina merupakan sebuah permulaan.

    “Apa yang akan terjadi selanjutnya akan jauh lebih parah, dan Anda akan menanggung akibatnya. Segera, evakuasi penduduk dari zona pertempuran akan dilanjutkan,” tuturnya dilaporkan Middle East Eye.

    Usai melakukan serangan udara, tentara Israel penjajah langsung dikerahkan dan melakukan invasi darat ke Gaza tengah dan selatan. Salah satu wilayah yang diinvasi adalah Netzarim.

    Netzarim merupakan salah satu wilayah strategis di Gaza yang memisahkan bagian utara dan bagian selatan daerah tersebut. Tindakan Israel tersebut juga menutup Jalan Salah Al-Din, mencegah warga Gaza bergerak ke utara, sementara pergerakan ke selatan tetap terbuka.

    Inggris mengecam

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengecam pernyataan Katz, yang mengancam akan menghancurkan total Gaza. Lammy, menanggapi di House of Commons, dengan tegas mengutuk kata-kata ini, mendesak Katz untuk menariknya kembali.

    “Saya mengutuk pernyataan tersebut, dan saya ingin meminta Menteri Katz, yang sangat berpengalaman, untuk menariknya kembali,” ujarnya dilaporkan WAFA.

    Lammy juga membahas insiden terpisah di mana seorang warga negara Inggris terluka dalam serangan udara Israel di kompleks PBB di Gaza pada Rabu, 19 Maret 2025. 

    Ia menyerukan penyelidikan yang transparan atas insiden tersebut dan bersikeras agar mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban atas serangan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Cara Cek Sertifikat Tanah, Bermasalah atau Tidak?

    2 Cara Cek Sertifikat Tanah, Bermasalah atau Tidak?

    PIKIRAN RAKYAT – Saat ini, kamu tidak perlu lagi bersusah payah mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya untuk memastikan keaslian sertifikat tanah. Kini, proses pengecekan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat, tanpa perlu antre atau menghadapi birokrasi yang rumit.

    Sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh BPN, sertifikat tanah memiliki peran krusial dalam pembuktian kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Sertifikat ini juga menjadi syarat utama dalam berbagai transaksi properti, mulai dari jual beli, penyewaan, hingga pengajuan pinjaman dengan jaminan tanah.

    Di dalam sertifikat tanah, terdapat informasi penting seperti nama pemilik, luas tanah, lokasi, serta jenis hak yang melekat pada tanah tersebut. Jika kamu telah memiliki sertifikat tanah atas nama pribadi, maka kamu juga berkewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Untuk melakukan pengecekan keaslian sertifikat tanah secara online, ada dua metode utama yang bisa kamu gunakan. Kamu bisa memilih salah satu yang paling pas menurutmu. Berikut penjelasannya:

    Cara Cek Sertifikat Tanah Online

    Kamu bisa melakukan pengecekan sertifikat tanah secara online, yakni bisa melalui aplikasi yang sudah tersedia di Play Store atau App Store, atau pun melalui situs yang bisa kamu akses tanpa mengunduh aplikasi apapun.

    Kedua metode ini bisa kamu pilih, mana yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhanmu.

    Cara Cek Sertifikat Tanah Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

    Pemerintah menyediakan aplikasi bernama Sentuh Tanahku yang bisa diunduh di Play Store maupun App Store. Berikut langkah-langkah penggunaannya:

    Unduh dan pasang aplikasi Sentuh Tanahku di perangkatmu. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran dengan memilih opsi ‘Masuk’, lalu klik ‘Daftar di Sini’ dan isi data yang diminta. Periksa email untuk menemukan tautan aktivasi akun, lalu klik tautan tersebut. Setelah akun aktif, masuk ke aplikasi menggunakan username dan password yang telah dibuat. Pilih menu ‘Cari Berkas’, lalu masukkan data yang diperlukan dan klik ‘Cari Berkas’ untuk mengetahui informasi sertifikat tanah yang ingin dicek.

    Nanti aplikasi akan menunjukkan keaslian sertifikat tanah yang kamu miliki.

    Cara Cek Sertifikat Tanah Lewat Website BHUMI

    Selain melalui aplikasi, pengecekan sertifikat tanah juga bisa dilakukan via situs web resmi BHUMI yang dikelola oleh BPN. Berikut caranya:

    Akses situs resmi BHUMI melalui tautan https://bhumi.atrbpn.go.id/peta. Klik ikon kaca pembesar dengan tanda plus yang ada di bagian atas halaman. Pilih opsi ‘Pencarian Bidang (NIB/HAK)’, lalu masukkan informasi terkait seperti nama Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan. Masukkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) atau Nomor Hak tanah yang ingin diperiksa. Klik ‘Cari Bidang’ untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai tanah yang bersangkutan.

    Cek sertifikat tanah lewat situs BHUMI

    Dengan adanya dua metode pengecekan ini, proses verifikasi keaslian sertifikat tanah menjadi lebih praktis dan efisien. Kamu bisa memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan, baik menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku yang lebih fleksibel atau langsung mengakses situs web BHUMI untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

    Memanfaatkan teknologi digital dalam pengecekan sertifikat tanah tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meminimalkan risiko penipuan atau pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, jika kamu ingin membeli tanah atau sekadar memastikan keabsahan sertifikat yang dimiliki, sebaiknya gunakan salah satu metode ini untuk memperoleh kepastian hukum.

    Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kamu dalam memastikan keaslian sertifikat tanah dengan cara yang lebih praktis dan modern.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • UU TNI Tutup Celah Dwifungsi ABRI

    UU TNI Tutup Celah Dwifungsi ABRI

    PIKIRAN RAKYAT – Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh DPR RI melalui rapat paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025, menuai berbagai respons.

    Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin, menegaskan bahwa revisi ini justru memperkuat profesionalisme TNI dan menutup rapat celah dwifungsi ABRI.

    “Komisi I DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati untuk membawa naskah revisi UU TNI ke rapat paripurna guna persetujuan Tingkat II. Kritik dan protes terhadap dinamika proses revisi UU TNI adalah sesuatu yang lazim dalam sistem demokrasi kita dan memang diperlukan.

    “Kekhawatiran publik atas kembalinya dwifungsi ABRI era Orba yang digaungkan dalam kritik/protes tersebut juga hal yang lumrah,” kata TB Hasanuddin dalama keterangan tertulis yang diterima Pikiran-Rakyat.com.

    Dua Poin Utama Revisi UU TNI

    Menurut TB Hasanuddin, ada dua poin utama yang menjadi kunci dalam revisi UU TNI ini:

    1. Penutupan Celah Dwifungsi ABRI

    Menurutnya, revisi ini tidak mengubah jati diri TNI sebagai tentara profesional yang tidak berpolitik, tidak berbisnis, dan tunduk pada kebijakan politik negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 butir d.

    “Hal ini tercermin dari tidak ada perubahan sama sekali mengenai jati diri TNI sebagai tentara profesional yang tidak berpolitik, tidak berbisnis, dan tunduk pada kebijakan politik negara seperti yang termaktub dalam Pasal 2 butir d,” terangnya.

    Pasal 39 yang melarang prajurit aktif menjadi anggota partai politik, berpolitik praktis, berbisnis, dan mengikuti pemilu tetap dipertahankan.

    Pasal 47 ayat 1 yang mengharuskan prajurit aktif TNI yang menduduki jabatan sipil untuk mengundurkan diri atau pensiun juga tidak berubah.

    2. Limitasi, Bukan Ekspansi Militer

    Lebih lanjut, ia menyebut jika penambahan 5 instansi negara yang dapat diduduki oleh prajurit aktif dalam Pasal 42 ayat 2 merupakan bentuk limitasi (pembatasan), bukan ekspansi militer di jabatan sipil.

    Lima instansi tambahan tersebut (pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung) merupakan institusi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan lain untuk merekrut prajurit aktif.

    “Penambahan 5 instansi negara yang dapat diduduki oleh prajurit aktif dalam pasal 42 ayat 2 sejatinya adalah bentuk limitasi (pembatasan) terhadap pos-pos yang dapat diisi oleh prajurit aktif,” sambungnya.

    Kelima instansi tersebut memiliki keterkaitan dengan sektor pertahanan atau kemampuan teknis kemiliteran.

    Prajurit TNI aktif di lembaga/institusi negara di luar 15 instansi yang telah ditentukan wajib mengundurkan diri/pensiun jika ingin tetap menduduki jabatan sipil.

    “Setelah revisi UU TNI disahkan oleh DPR, maka prajurit TNI aktif di lembaga/institusi negara (termasuk BUMN, Bulog, Kemenhub dan lain lain ) diluar 15 instansi tersebut wajib mengundurkan diri/pensiun jika ingin tetap menduduki jabatan sipil.

    “Dengan demikian, tidak ada penambahan jumlah Kementerian/lembaga yang dapat diisi prajurit aktif TNI dan tidak ada perubahan terhadap pasal-pasal yang selama ini melarang praktik dwifungsi TNI,” lanjutnya.

    Memastikan Kepastian Hukum dan Profesionalisme TNI

    Revisi UU TNI memberikan kepastian hukum yang lebih kuat untuk menjaga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.

    Revisi ini memperjelas batasan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, sehingga menutup celah bagi praktik dwifungsi ABRI.

    “Revisi UU TNI justru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat untuk menjaga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara,” tutupnya.

    Mari kita kawal implementasi revisi UU TNI untuk memastikan profesionalisme TNI dan mencegah kembalinya dwifungsi ABRI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News