Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Ini yang Disampaikannya Usai Pemeriksaan

    Ini yang Disampaikannya Usai Pemeriksaan

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 Joko Widodo, Djan Faridz rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 26 Maret 2025. Ia dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

    Berdasarkan pantauan, Djan Faridz meninggalkan kantor KPK sekira pukul 14.04 WIB. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini terlihat didampingi oleh beberapa orang termasuk penasihat hukum Soesilo Aribowo.

    Djan Faridz tampak berjalan perlahan menuju kendaraannya, jurnalis yang berada di lokasi mencoba bertanya soal agenda pemeriksaan termasuk mengenai penggeledahan di rumahnya. Sebelum diperiksa sebagai saksi, penyidik sempat menggeledah rumah Djan Faridz pada Kamis malam, 23 Januari 2025.

    Dicecar beberapa pertanyaan, tak membuat Djan Faridz memberikan jawaban yang spesifik. Ia meminta para jurnalis bertanya langsung kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan.

    “Tanya penyidik, kok tanya saya yang masalah dia (Harun Masiku),” ujar Djan Faridz di Kantor KPK.

    Penyidik menggeledah rumah Djan Faridz di Menteng Jakarta Pusat pada Kamis malam, 23 Januari 2025. Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, dari penggeledahan itu penyidik berhasil menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

    “Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Januari 2025.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto menjadi tersangka bersama orang kepercayaannya bernama Donny Tri Istiqomah.

    “Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 24 Desember 2024.

    Setyo menyampaikan, Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, bernama Agustiani Tio. Suap diberikan agar Harun Masiku bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    Hasto Tersangka Perintangan Penyidikan

    KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Sebab, pada 8 Januari 2020 saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi menghubungi Harun Masiku untuk menyuruh Harun merendam ponsel di dalam air dan segera melarikan diri.

    “Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo.

    Kemudian, lanjut Setyo, Hasto, mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” ucap Setyo.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 763 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek, Diskon Tarif Tol Berlaku

    763 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek, Diskon Tarif Tol Berlaku

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 763.679 kendaraan tercatat meninggalkan Jabodetabek menuju kampung halaman melalui tol sejak Jumat (21/3/2025). Peningkatan volume kendaraan ini terjadi seiring dengan arus mudik Idulfitri 2025.

    Jumlah tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) utama, yakni GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), GT Kalihurip Utama (arah Bandung), GT Cikupa (arah Merak), dan GT Ciawi (arah Puncak). Data ini dihitung sejak H-10 hingga H-6 Idulfitri 1446 H atau periode 21-25 Maret 2025.

    Total volume lalu lintas yang keluar dari Jabodetabek meningkat 7,2% dibandingkan periode yang sama pada Idulfitri 2024, yang mencatat 712.527 kendaraan. Jika dibandingkan dengan lalu lintas normal, yang mencapai 711.338 kendaraan, kenaikan mencapai 7,4%.

    Distribusi lalu lintas menunjukkan mayoritas kendaraan, sebanyak 358.099 atau 46,9%, bergerak ke arah timur menuju Trans Jawa dan Bandung. Sementara itu, 237.016 kendaraan atau 31% menuju barat via Merak, dan 168.564 kendaraan atau 22,1% menuju selatan melalui Puncak.

    Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, menyebut adanya peningkatan signifikan pada arus kendaraan menuju Trans Jawa. “Jasa Marga juga mencatat arus lalu lintas menuju wilayah Timur, khususnya ke arah Trans Jawa pada Selasa (25/3), mengalami peningkatan cukup tinggi,” katanya, Rabu (26/3/2025).

    Rincian Distribusi Lalu Lintas

    Arah Timur (Trans Jawa & Bandung)

    Kendaraan menuju Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama tercatat 204.631 unit, meningkat 48,8% dari lalu lintas normal. Kendaraan menuju Bandung melalui GT Kalihurip Utama mencapai 153.468 unit, lebih rendah 5,8% dari lalu lintas normal. Total kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek ke arah Timur berjumlah 358.099, naik 19,2% dari lalu lintas normal.

    Arah Barat (Merak)

    Kendaraan menuju Merak melalui GT Cikupa mencapai 237.016 unit, turun 0,5% dari lalu lintas normal.

    Arah Selatan (Puncak)

    Kendaraan menuju Puncak melalui GT Ciawi tercatat 168.564 unit, lebih rendah 2,4% dari lalu lintas normal.

    Lisye juga mengingatkan bahwa diskon tarif tol 20% masih berlaku. Potongan ini dimulai sejak Senin (24/3/2025) pukul 05.00 WIB hingga Rabu (26/3/2025) pukul 05.00 WIB di ruas tol Jasa Marga Group dan Non Jasa Marga Group (Cikopo-Palimanan, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang). Sementara itu, diskon serupa khusus untuk ruas tol Jasa Marga Group berlaku dari Rabu (26/3/2025) pukul 05.00 WIB hingga Jumat (28/3/2025) pukul 05.00 WIB bagi perjalanan menerus Trans Jawa dari Jakarta ke Semarang, hanya untuk rute GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung.

    Untuk kenyamanan pemudik, Jasa Marga mengimbau pengendara memanfaatkan 61 rest area yang tersebar di ruas tol yang dikelola perusahaan, terdiri dari 59 rest area operasional dan 2 rest area fungsional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Amankan Perjalanan Libur Lebaran 2025, KCIC Manfaatkan 1.396 CCTV di Seluruh Layanan Whoosh

    Amankan Perjalanan Libur Lebaran 2025, KCIC Manfaatkan 1.396 CCTV di Seluruh Layanan Whoosh

    PIKIRAN RAKYAT – Menghadapi peningkatan penumpang pada masa libur Lebaran 2025, KCIC memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan Whoosh dengan memanfaatkan 1.396 unit CCTV yang tersebar di berbagai titik strategis. Dengan sistem pengawasan 24 jam dan teknologi modern.

    Untuk memastikan pengawasan maksimal, sebanyak 1.396 CCTV telah dipasang di seluruh rangkaian kereta, stasiun, dan sepanjang jalur Whoosh. Di dalam kereta dan stasiun, CCTV dipasang untuk memastikan keamanan penumpang dan barang bawaannya.

    Sementara itu, CCTV di sepanjang jalur operasional, berfungsi untuk memantau perjalanan Whoosh dan memastikan tidak ada objek asing yang masuk ke dalam jalur yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan.

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, KCIC menggunakan CCTV dengan resolusi tinggi dan dilengkapi fitur night vision yang memungkinkan pemantauan optimal dalam berbagai kondisi pencahayaan.

    Seluruh kamera terhubung ke Pusat Kendali Operasi (OCC) dan diawasi oleh tim profesional yang selalu berkoordinasi dengan petugas pengamanan di setiap lokasi.

    “Dengan sistem CCTV yang kami miliki, seluruh aktivitas di dalam kereta, stasiun, dan jalur operasional dapat dipantau secara real-time, memungkinkan respons cepat terhadap situasi darurat atau kejadian yang memerlukan perhatian khusus,” ujar Eva, Rabu, 26 Maret 2025.

    Meskipun sudah didukung dengan CCTV, KCIC tetap mengimbau seluruh penumpang untuk selalu menjaga barang bawaannya dan tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan. Jika penumpang merasa kehilangan barang, segera laporkan ke petugas atau layanan Lost and Found yang tersedia di stasiun maupun melalui Contact Center KCIC.

    “Keamanan dan kenyamanan penumpang adalah prioritas utama KCIC, terutama pada periode libur Lebaran yang akan mengalami peningkatan jumlah penumpang.

    Dengan teknologi yang terus kami siagakan, Whoosh siap menghadirkan perjalanan mudik yang lancar dan nyaman di Angkutan Lebaran 2025 ini,” tutup Eva.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harta Kekayaan Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata yang Gagap Bahasa Inggris

    Harta Kekayaan Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata yang Gagap Bahasa Inggris

    PIKIRAN RAKYAT – Berikut harta kekayaan Widiyanti Putri yang terlihat gagap Bahasa Inggris. Hal ini diketahui lewat video viral di media sosial X (Twitter) @fin*** dalam unggahannya pada 

    “Eh the ehh indonesian um cabinet and ministry mmm lady talking in a forum nervously minister of tourism thinking hard not knowing what to say looking up and smiling,” demikian caption dalam unggahan viral tersebut.

    Diketahui Widiyanti Putri merupakan menteri terkaya era Presiden Prabowo yang dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu. Ia tercatat memiliki harta kekayaan dengan total Rp5 triliun.

    eh the ehh indonesian um cabinet and ministry mmm lady talking in a forum nervously minister of tourism thinking hard not knowing what to say looking up and smiling pic.twitter.com/AHwI3xJ0iS— reaction videos id (@findormeme) March 24, 2025

    Berapa harta milik Menteri Pariwisata Widiyanti? Simak selengkapnya:

    Harta kekayaan Widiyanti Putri

    Tanah dan bangunan milik Widiyanti Putri

    Tanah dan Bangunan Seluas 3630 m2/3068 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp68.153.450.000 Tanah dan Bangunan Seluas 1150 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp18.752.250.000 Tanah dan Bangunan Seluas 474 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp7.688.470.000 Bangunan Seluas 328 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp4.406.720.000 Tanah dan Bangunan Seluas 847 m2/326 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp14.539.035.000 Tanah dan Bangunan Seluas 1340 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp22.577.700.000 Tanah dan Bangunan Seluas 980 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp15.910.650.000

    Total tanah dan bangunan: Rp152.028.275.000

    Daftar kendaraan milik Widiyanti Putri

    MOBIL, MERCEDES BENZ S63 Tahun 2014, HASIL SENDIRI, Rp2.964.000.000
    MOBIL, TOYOTA VELLFIRE 3.5 AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI, Rp506.000.000 MOBIL, BENTLEY CONTINENTAL GT Tahun 2011, HASIL SENDIRI, Rp2.879.000.000 MOBIL, LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 AUTOBIOGRAPHY A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI, Rp2.387.000.000 MOBIL, BENTLEY FLYING SPUR W12 Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp4.577.000.000 MOBIL, LEXUS LM350H Tahun 2024, HASIL SENDIRI, Rp2.500.000.000 MOBIL, LEXUS LS500H Tahun 2024, HASIL SENDIRI, Rp3.650.000.000

    Total kendaraan: Rp19.463.000.000

    Harta kendaraan lain milik Widiyanti Putri

    HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp43.814.169.039 SURAT BERHARGA: Rp5.075.638.855.071 KAS DAN SETARA KAS: Rp67.168.797.235 HARTA LAINNYA: Rp77.719.917.824

    Total harta kekayaan:: Rp5.435.833.014.169

    Demikian harta kekayaan Widiyanti Putri yang merupakan menteri terkaya era Prabowo yang gagap Bahasa Inggris. Total hartanya mencapai Rp5 triliun berdasarkan LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 9 Desember 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Periksa Saksi Penting Kasus Harun Masiku, Pernah Jabat Wantimpres Era Jokowi

    KPK Periksa Saksi Penting Kasus Harun Masiku, Pernah Jabat Wantimpres Era Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Bahkan pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Selama proses penyidikan, KPK silih berganti memanggil saksi-saksi untuk menggali keterangan lebih dalam. Tujuannya untuk melengkapi berkas penyidikan pihak yang sudah menjadi tersangka atau kemungkinan juga lembaga antirasuah sedang mendalami keterlibatan pihak lain.

    Sejalan dengan penyidikan, KPK memanggil saksi penting pada hari ini, Rabu, 26 Maret 2025. Seorang saksi ini dimintai keterangan untuk tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah. Perlu diketahui, Harun masih buron sejak 2020, sedangkan Donny belum ditahan meskipun sudah berstatus tersangka.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, saksi yang dipanggil hari ini adalah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Joko Widodo, Djan Faridz. Ia sudah memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019-2024 di KPU. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu, 26 Maret 2025.

    Rumah Djan Faridz Digeledah KPK

    Sebelum diperiksa sebagai saksi, penyidik sempat menggeledah rumah Djan Faridz di Jakarta Pusat pada Kamis malam, 23 Januari 2025. Menurut Tessa, penyidik berhasil menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

    “Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Januari 2025.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menjerat Harun Masiku. Hasto menjadi tersangka bersama orang kepercayaannya bernama Donny Tri Istiqomah.

    “Bahwa pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan Saudara HK selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 24 Desember 2024.

    Setyo menyampaikan, Hasto Kristiyanto bersama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, melalui orang kepercayaan Wahyu, bernama Agustiani Tio. Suap diberikan agar Harun Masiku bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

    Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    Hasto Tersangka Perintangan Penyidikan

    Petugas KPK dengan pengawalan polisi keluar membawa koper saat melakukan penggeedahan di rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz di Jalan Borobudur, Jakarta, Kamis (23/1/2025) dini hari. KPK membawa dua koper besar, satu koper kecil, satu kardus, dan satu tas jinjing dari penggeledahan yang berlangsung sekitar lima jam terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku itu. ANTARA FOTO/Muzdaffar Fauzan/app/tom. ANTARA FOTO

    KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Sebab, pada 8 Januari 2020 saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi menghubungi Harun Masiku untuk menyuruh Harun merendam ponsel di dalam air dan segera melarikan diri.

    “Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK,” tutur Setyo.

    Kemudian, lanjut Setyo, Hasto, mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024,” ucap Setyo.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Diprediksi 28-29 Maret, WFA Ubah Pola Perjalanan

    Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 Diprediksi 28-29 Maret, WFA Ubah Pola Perjalanan

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, arus mudik mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Mobilitas masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman terus meningkat, terutama dengan adanya kebijakan work from anywhere (WFA) yang memungkinkan para pekerja memulai perjalanan lebih awal.

    Dengan jutaan pemudik yang diperkirakan akan memadati berbagai moda transportasi, kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor kunci dalam kelancaran perjalanan.

    Prediksi Puncak Arus Mudik

    Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada Jumat dan Sabtu, 28-29 Maret. Kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta turut memengaruhi pola perjalanan, dengan lonjakan pemudik yang terjadi lebih awal.

    “Kami memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 28 dan 29 Maret,” ujar Didiek di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

    Dampak Kebijakan WFA terhadap Mudik Lebaran

    Menurutnya, kebijakan WFA memberikan fleksibilitas bagi pekerja untuk memulai perjalanan lebih awal, sehingga arus mudik tidak lagi terpusat pada hari-hari menjelang Idul Fitri. Sejak Jumat, 21 Maret, sudah terlihat peningkatan volume pemudik yang berlanjut hingga awal pekan berikutnya.

    “Kebijakan WFA berdampak pada penyebaran arus mudik. Kami melihat lonjakan penumpang mulai dari 21 Maret hingga 24 Maret, dan diperkirakan akan terus meningkat mendekati puncaknya,” tambah Didiek.

    Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 5 Maret 2025 mengizinkan ASN bekerja dari mana saja pada 24-27 Maret. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kepadatan perjalanan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    Langkah Antisipasi dan Imbauan bagi Pemudik

    Dengan adanya penyebaran arus mudik yang lebih merata, PT KAI berkomitmen memastikan layanan transportasi tetap optimal dengan menambah kapasitas dan meningkatkan kesiapan operasional. Pemudik diimbau untuk merencanakan perjalanan lebih awal guna menghindari lonjakan penumpang pada puncak arus mudik.

    Selain itu, pemerintah dan operator transportasi telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi guna memastikan kenyamanan dan keamanan perjalanan. Penambahan jadwal perjalanan kereta api, optimalisasi infrastruktur, serta peningkatan layanan di stasiun menjadi bagian dari upaya mendukung kelancaran arus mudik.

    Para pemudik juga diingatkan untuk mematuhi aturan keselamatan, menjaga kesehatan selama perjalanan, dan memanfaatkan layanan pemesanan tiket secara daring untuk menghindari antrean panjang.

    Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia layanan transportasi, diharapkan arus mudik tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kesadaran masyarakat dalam merencanakan perjalanan dengan bijak serta mematuhi protokol yang ada menjadi faktor penting dalam menciptakan pengalaman mudik yang aman dan nyaman bagi semua.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Negara Harus Hadir Tanpa Tunggu Rakyat Mem-viralkan

    Negara Harus Hadir Tanpa Tunggu Rakyat Mem-viralkan


    PIKIRAN RAKYAT –     Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Ia pun menyoroti kesiapan pemerintah untuk momen Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Di awal pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menyampaikan dukacita kepada korban bencana alam akibat cuaca ekstrem.

    “Atas nama Pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa duka dan simpati yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah akibat cuaca ekstrem baik banjir maupun tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air,” kata Puan.

    “Semoga masyarakat yang terdampak bencana diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya.

    Puan kemudian menyampaikan bahwa pada masa persidangan ini, pemerintah dan DPR melakukan pembahasan dan persetujuan atas rencana efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025. Ia mengapresiasi upaya pemerintah tersebut dan mengingatkan agar pemerintah dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

    “Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah dan tenteram,” ungkap Puan.

    Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan, upaya pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini, menurut Puan, sebagai pelaksanaan atas amanat Undang Undang Keuangan Negara.

    “Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

    Puan juga menyinggung soal kehidupan berdemokrasi di Indonesia pada saat ini yang telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Untuk itu, negara disebut harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, serta dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

    “Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterahkan rakyat. Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu 1 hari saja akan terasa sangat lama,” ujar Puan.

    “Tetapi bagi kita, DPR RI dan pemerintah, terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” imbuhnya.

    Maka dari itu, Puan mengajak pemerintah untuk meneguhkan komitmen bersama agar dapat merespons secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat. Mulai dari permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani nelayan, dan lain sebagainya. 

    “Negara harus hadir tanpa harus menunggu rakyat mem-viralkan dan menuntut kehadiran negara,” tegas Puan.

    Puan mengatakan, bertindak cepat tidak berarti mengabaikan tata kelola yang baik. “Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas. Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya,” sebut mantan Menko PMK itu.

    “Kita harus membangun budaya kerja membiasakan yang benar dan bukannya malah membenarkan yang biasa,” tambah Puan.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Koruptor Tak Takut Penjara tapi Takut Miskin

    Koruptor Tak Takut Penjara tapi Takut Miskin

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmen dalam mengelola aset rampasan negara secara optimal melalui mekanisme hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Tujuannya, agar aset yang telah disita dari hasil tindak pidana korupsi dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik.

    Atas dasar itu, KPK secara resmi menyerahkan empat aset barang rampasan negara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penyerahan berlangsung di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta Timur pada Selasa, 25 Maret 2025.

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, pemanfaatan aset rampasan negara bukan hanya untuk mengoptimalkan nilai ekonomisnya, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih luas. Ia menegaskan, selain hukuman penjara, efek jera terhadap koruptor juga bisa diterapkan lewat perampasan aset.

    “Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum,” kata Fitroh dalam keterangan yang diterima Rabu, 26 Maret 2025.

    Lebih lanjut, Fitroh menjelaskan, mekanisme hibah yang dilakukan ini juga merupakan upaya mitigasi risiko untuk menjaga nilai ekonomis aset rampasan, serta memperjelas pemisahan kewenangan antara eksekusi dan pengelolaan barang milik negara.

    Empat Aset Bernilai Rp3,7 Miliar

    Adapun aset rampasan negara yang diserahkan KPK ke LPSK adalah tanah dan bangunan senilai Rp3,71 miliar, yang meliputi:

    Dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 m² dengan nilai Rp2,88 miliar. Satu unit rumah susun seluas 53 m² dengan nilai Rp664,15 juta. Satu unit rumah susun seluas 36 m² dengan nilai Rp186,6 juta.

    Proses hibah ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024.

    LPSK Apresiasi KPK

    Ketua LPSK, Achmadi mengapresiasi KPK atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan melalui penyerahan aset ini.

    “Terima kasih atas dukungan KPK dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana untuk kantor perwakilan LPSK di daerah,” ucapnya.

    Achmadi menegaskan, aset yang diberikan kepada LPSK akan dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Menurutnya, hibah aset ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

    “Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Muhammad Syauqie Tinjau Kesiapan Angkutan Mudik di Kotawaringin Timur

    Muhammad Syauqie Tinjau Kesiapan Angkutan Mudik di Kotawaringin Timur


    PIKIRAN RAKYAT –     Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Syauqie melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memastikan kesiapan angkutan mudik Lebaran 2025. Dalam agenda tersebut, Syauqie turut melepas peserta program mudik gratis yang diselenggarakan PT Pelni di Pelabuhan Sampit.

    “Kami mengapresiasi langkah PT Pelni dan Kementerian BUMN dalam menyediakan fasilitas mudik gratis bagi masyarakat,” ujar Syauqie, Senin (24/3/2025). Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi yang memadai selama musim mudik Lebaran.

    Selain melepas peserta mudik gratis, Syauqie juga meninjau posko mudik di Terminal Patih Rumbih, Pos SAR Sampit, dan sejumlah fasilitas lainnya guna memastikan kesiapan infrastruktur, keamanan, serta kelancaran arus mudik di wilayah tersebut.

    Mudik Gratis

    Tahun ini, PT Pelni menyediakan 500 tiket mudik gratis melalui Pelabuhan Sampit, sementara Kementerian Perhubungan menambah kuota dengan 300 tiket. Meski demikian, Syauqie berharap jumlah tersebut dapat ditingkatkan pada tahun mendatang.

    “Kami berharap kuota mudik gratis tahun depan dapat meningkat menjadi 1.000 tiket atau lebih, mengingat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi,” ujarnya.

    Syauqie juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, termasuk Kepolisian, Balai Jalan, Balai Perhubungan, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik.

    “Alhamdulillah, kolaborasi berjalan dengan baik. Tentunya yang kurang akan kita benahi, sementara yang sudah baik akan terus kita tingkatkan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah mendapatkan perhatian khusus dalam hal transportasi mudik,” tambahnya.

    Keamanan dan Evaluasi Layanan

    Selain infrastruktur, keamanan perjalanan juga menjadi perhatian utama. Syauqie mengingatkan agar setiap pihak yang terlibat dapat bekerja optimal dalam mengantisipasi potensi kendala selama mudik, seperti kemacetan dan cuaca ekstrem yang kerap terjadi di jalur darat maupun laut.

    “Kami berharap program mudik tahun ini berjalan lancar dan menjadi evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah dan DPR RI akan terus berupaya meningkatkan layanan mudik agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang aman dan nyaman,” tegasnya.

    Program mudik gratis ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, DPR, dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fikri Faqih Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana

    Fikri Faqih Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana


    PIKIRAN RAKYAT –     Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DIY menyoroti perlunya perhatian lebih serius terhadap pengelolaan bencana yang semakin kompleks di Yogyakarta. Dalam kunjungan kerjanya ke BPBD Provinsi DIY, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa Yogyakarta, yang kerap disebut sebagai “supermarket bencana”, menghadapi beragam ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga erupsi Gunung Merapi yang masih berlangsung.

    “Gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006 menjadi pengingat bahwa daerah ini sangat rentan terhadap bencana. Selain itu, erupsi Gunung Merapi juga tetap menjadi ancaman nyata. Perubahan iklim yang memengaruhi intensitas hujan pun berpotensi meningkatkan risiko banjir,” ujar Fikri usai bertemu dengan Kepala BPBD Provinsi DIY dan jajaran, Jumat (21/3/2025).

    Politisi Fraksi PKS itu menilai perlunya revisi terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurutnya, banyak aspek dalam regulasi tersebut yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

    “Bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti gempa atau erupsi gunung. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun pemerintah. Banyak pembangunan yang seharusnya tidak dilakukan di kawasan rawan bencana justru terus berjalan,” tegasnya.

    Selain itu, Fikri mengkritik ketidakjelasan standar penanggulangan bencana yang berbeda-beda antar daerah. Misalnya, standar bangunan hotel yang seharusnya tahan gempa, tetapi di lapangan banyak yang tidak diuji kelayakannya.

    “Kami perlu segera menetapkan standar yang jelas dan konsisten di seluruh daerah, termasuk Yogyakarta, agar infrastruktur lebih tahan terhadap bencana,” tambahnya.

    Dalam hal mitigasi, Fikri menekankan pentingnya survei mendalam terkait kebutuhan sistem peringatan dini (early warning system). Saat ini, BPBD DIY hanya memiliki 11 alat peringatan dini, yang dinilai belum cukup untuk mencakup seluruh wilayah.

    “Sebelum menentukan jumlah ideal alat peringatan dini, survei yang komprehensif harus dilakukan terlebih dahulu. Setiap kabupaten/kota di DIY membutuhkan alat yang sesuai dengan karakteristik bencananya masing-masing,” ungkapnya.

    Pendidikan dan program adaptasi juga menjadi sorotan. Fikri menegaskan bahwa masyarakat harus dilatih sejak dini agar siap menghadapi bencana. “Selain mitigasi, adaptasi juga penting. Masyarakat harus diajarkan cara menghadapi bencana sejak dini, termasuk melalui kurikulum pendidikan. Dengan begitu, mereka tidak panik saat bencana terjadi, tetapi dapat merespons dengan lebih terorganisir,” ujarnya.

    Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana di Yogyakarta. Fikri berharap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dapat segera dibahas agar lebih sesuai dengan tantangan dan dinamika bencana yang terus berkembang.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News