Category: Pikiran-Rakyat.com Ekonomi

  • Danantara Resmi Diluncurkan, Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    Danantara Resmi Diluncurkan, Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam acara peluncuran di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Dan organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara,” tuturnya.

    Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Selanjutnya Kepala Negara menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang Peengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara. Peluncuran dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih.

    Tekan Tombol Bersama Tanda Peresmian

    Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 Jokowi dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebelum menekan tombol tersebut, Prabowo Subianto memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 24 Februari 2025, saya Presdien Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” katanya.

    Pada saat menekan tombol peresmian, Prabowo Subianto diapit olehJokowi di sisi kiri, dan SBY di sisi kanan. Setelah resmi diluncurkan, Jokowi pun langsung memberi selamat kepada Prabowo yang tengah bertepuk tangan atas peluncuran Danantara.

    “Selamat Pak, selamat,” ucapnya.

    Di atas panggung, ketiganya didampingi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hingga mantan Presiden Republik Indonesia dilibatkan menjadi penasihat dan pengawas BPI Danantara.

    Saat ditanya soal ormas keagamaan akan dilibatkan menjadi pengawas, dia menjawab dengan singkat, ketika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    “Mungkin di penasihat ya,” ujar Hasan Nasbi.

    Dia juga menanggapi soal mantan Presiden yang juga kemungkinan menjadi dewan penasihat.

    “Ide Presiden kan seperti itu. Mungkin untuk di penasihat,” kata Hasan Nasbi.

    Meski tidak ingin merinci soal mantan Presiden mana yang akan menjabat sebagai dewan penasihat, dia memaparkan soal tujuan pelibatan mantan Presiden dalam Danantara sebagai sovereign wealth funds (SWD) milik Indonesia itu.

    Menurut Hasan Nasbi, Danantara dibentuk sebagai lembaga yang harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Pelibatan ormas keagamaan hingga mantan Presiden RI ini juga sesuai dengan Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik.

    “Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi yang luar biasa itu, agar bisa juga comply dengan Santiago Principle maka dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi, tokoh-tokoh bangsa, sebagai bagian dari penasihat lembaga ini,” tuturnya.

    Tugas dan Kewenangan BPI Danantara

    Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan. Contohnya yaitu energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan.

    Pemerintah menargetkan, investasi ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen. Danantara memiliki sejumlah tugas penting untuk menunjang perekonomian nasional.

    Danantara memiliki tugas utama dalam pengelolaan BUMN, dengan beberapa kewenangan, di antaranya:

    Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN. Menyetujui penambahan/pengurangan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk merger, akuisisi, dan pemisahan usaha. Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN baru. Menyetujui penghapusan tagihan aset BUMN. Mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) holding investasi dan operasional kepada DPR RI.

    Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN strategis akan berada di bawah naungan Danantara, yaitu:

    PT Pertamina (Persero) PT PLN (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk MIND ID (Mining Industry Indonesia).

    Prabowo Subianto sebelumnya meminta mantan Presiden Indonesia hingga pimpinan organisasi agama untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara, yakni BPI Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cair Rp600 Ribu, Cek Daftar Nama Penerima BPNT di Sini!

    Cair Rp600 Ribu, Cek Daftar Nama Penerima BPNT di Sini!

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2025, setiap KPM berhak menerima dana sebesar Rp600 ribu yang disalurkan setiap tiga bulan sekali.

    Bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang kurang mampu, khususnya dalam pembelian bahan pangan bergizi.

    Jadwal Pencairan BPNT 2025

    Penyaluran BPNT tahun 2025 dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk periode Januari hingga Maret, pencairan dana dilakukan secara bertahap hingga akhir Maret 2025. Proses penyaluran bantuan ini dilakukan oleh bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI) serta PT Pos Indonesia bagi KPM yang belum memiliki rekening bank.

    KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi prioritas penerima BPNT. Jika nama sudah masuk dalam daftar penerima, dana bantuan akan langsung dikirim ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat digunakan untuk bertransaksi di e-warong atau ditarik tunai sesuai kebijakan pemerintah.

    Cara Cek Daftar Penerima BPNT 2025

    Masyarakat dapat memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima BPNT dengan beberapa cara, yaitu melalui situs resmi Kementerian Sosial, aplikasi Cek Bansos, atau mendatangi langsung kantor pemerintahan setempat.

    Cek melalui situs resmi Kementerian Sosial

    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai KTP Masukkan nama lengkap sesuai KTP Ketik kode verifikasi yang ditampilkan di layar Klik tombol “Cari Data” Jika terdaftar sebagai penerima, informasi terkait pencairan akan muncul di layar

    Cek melalui aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store Buat akun baru dengan memasukkan data diri lengkap Login dan buka menu “Profil” Cek status penerimaan BPNT dalam daftar bansos yang tersedia

    Cek melalui kantor pemerintahan setempat

    Datangi kantor Dinas Sosial atau kelurahan terdekat Bawa dan tunjukkan KTP serta Kartu Keluarga (KK) Tanyakan status penerimaan bantuan kepada petugas Jika nama tercatat sebagai penerima, tinggal menunggu pencairan dana Syarat Penerima BPNT 2025

    Agar dapat menerima BPNT, KPM harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut beberapa syarat utama penerima bantuan ini:

    Terdaftar dalam DTKS Kemensos Memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang masih aktif Berstatus sebagai keluarga prasejahtera berdasarkan verifikasi pemerintah Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya seperti PKH dalam kategori tertentu

    Jika belum terdaftar dalam DTKS tetapi merasa memenuhi kriteria, pendaftaran bisa dilakukan melalui pemerintah daerah setempat untuk diverifikasi lebih lanjut.

    Cara Mencairkan BPNT 2025

    Setelah memastikan diri sebagai penerima BPNT, dana bantuan dapat dicairkan melalui beberapa mekanisme berikut:

    Melalui rekening KKS di bank Himbara

    Datang ke ATM atau kantor cabang bank penyalur Gunakan KKS untuk menarik dana atau bertransaksi di e-warong

    Melalui PT Pos Indonesia

    Penerima yang tidak memiliki rekening bank dapat mencairkan bantuan di kantor pos Proses pencairan dilakukan dengan membawa KTP dan surat pemberitahuan dari pemerintah

    Melalui e-warong yang bekerja sama dengan pemerintah

    Dana yang telah masuk ke KKS dapat langsung digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong E-warong menyediakan berbagai bahan pangan seperti beras, telur, dan daging sesuai ketentuan BPNT Kendala yang Mungkin Terjadi dan Solusinya

    Dalam proses pencairan BPNT, beberapa kendala mungkin terjadi, seperti saldo yang belum masuk atau masalah teknis lainnya. Berikut beberapa kendala yang sering dialami serta solusinya:

    Saldo belum masuk
    Cek kembali status pencairan melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos. Jika bantuan masih berstatus “proses”, maka perlu menunggu hingga tahap pencairan selesai. KKS tidak aktif
    Jika kartu mengalami kendala atau tidak bisa digunakan, segera laporkan ke bank penyalur atau Dinas Sosial setempat. Nama tidak terdaftar dalam DTKS
    Pastikan sudah melakukan pendaftaran melalui pemerintah daerah. Jika belum, ajukan diri melalui mekanisme yang telah disediakan. Manfaat BPNT bagi Keluarga Penerima

    Program BPNT memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, KPM dapat membeli bahan pangan bergizi secara lebih mudah dan terjangkau.

    Selain itu, program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal karena e-warong yang menyediakan bahan pangan umumnya berasal dari UMKM setempat.

    Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data dan pengawasan dalam penyalurannya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu mengecek informasi resmi agar tidak tertinggal dalam mendapatkan bantuan yang telah disediakan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPNT 2025 Cair Berapa? Bisa Diterima Setiap 3 Bulan Sekali

    BPNT 2025 Cair Berapa? Bisa Diterima Setiap 3 Bulan Sekali

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2025 akan kembali disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari program bantuan sosial (bansos).

    Program ini bertujuan untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa bahan pangan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

    Jadwal Pencairan BPNT 2025

    Berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya, BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana ini nantinya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang bekerja sama dengan pemerintah.

    Pencairan BPNT 2025 dijadwalkan berlangsung mulai Januari hingga Maret 2025. Namun, bantuan ini tidak diberikan setiap bulan secara langsung.

    Penyaluran dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan sekali, sehingga dalam satu tahun KPM akan menerima bantuan sebanyak empat kali.

    Untuk setiap tahap pencairan, KPM akan menerima dana sebesar Rp600.000, yang merupakan akumulasi dari Rp200.000 per bulan. Mekanisme ini memungkinkan penerima manfaat untuk menggunakan dana secara lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga mereka.

    Mekanisme Penerimaan BPNT 2025

    BPNT diberikan kepada KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria penerima bansos dari Kemensos. Proses pencairan dilakukan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI) atau melalui PT Pos Indonesia, tergantung mekanisme yang ditetapkan pada setiap daerah.

    Berikut tahapan pencairan BPNT 2025:

    Kemensos menetapkan daftar penerima berdasarkan DTKS. Data penerima dikirimkan ke bank Himbara dan PT Pos untuk proses pencairan. KPM menerima notifikasi atau informasi pencairan dari perangkat desa atau melalui cek mandiri di situs resmi Kemensos. Penerima manfaat dapat mengambil bantuan melalui kartu KKS di e-warong atau mencairkannya sesuai kebijakan yang berlaku. Cara Mengecek Status Penerima BPNT 2025

    Masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka termasuk penerima BPNT 2025 dapat mengecek statusnya melalui beberapa cara berikut:

    Melalui Situs Resmi Kemensos

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan informasi wilayah sesuai dengan KTP (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan). Ketik nama penerima manfaat sesuai KTP. Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar. Klik tombol “Cari Data” untuk melihat status penerimaan bansos. Menggunakan Aplikasi Cek Bansos Unduh dan instal aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store. Buat akun menggunakan data diri yang valid. Masuk ke aplikasi dan buka menu “Profil”. Lihat status pencairan BPNT 2025 dan informasi bansos lainnya.

    Melalui Pemerintah Daerah atau RT/RW Setempat

    Datangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) di daerah masing-masing. Tanyakan status penerimaan bansos dengan menunjukkan KTP. Bisa juga bertanya kepada Ketua RT/RW atau kelurahan setempat yang biasanya memiliki daftar penerima bansos. Pentingnya Memastikan Status Penerimaan BPNT

    Untuk memastikan bantuan diterima tepat waktu, KPM diimbau untuk secara rutin mengecek status pencairan. Jika terdapat kendala seperti saldo tidak masuk atau kartu KKS bermasalah, penerima dapat menghubungi dinas sosial setempat atau bank penyalur untuk mendapatkan solusi lebih lanjut.

    Dengan pencairan yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, BPNT 2025 diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan lebih baik dan efisien. Pastikan untuk selalu memantau informasi resmi dari Kemensos agar tidak terlewat dalam proses pencairan bantuan ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kronologi Megakorupsi 1MDB yang Disebut Bakal Mirip Danantara yang Diresmikan Prabowo Hari Ini

    Kronologi Megakorupsi 1MDB yang Disebut Bakal Mirip Danantara yang Diresmikan Prabowo Hari Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Para pengamat mengkhawatirkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengalami nasib serupa dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia, jika tidak dikelola dengan transparansi dan pengawasan yang ketat.

    Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan bahwa sisa anggaran sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun dari penghematan anggaran akan dialokasikan ke Danantara.

    “(Hasil efisiensi sebesar US$20 miliar) ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” ujar Prabowo.

    Pernyataan ini disampaikan dua minggu setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memunculkan kekhawatiran terkait independensi Danantara.

    Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menyoroti adanya potensi korupsi dalam pengelolaan Danantara. Menurutnya, klausul dalam UU BUMN yang mengatur bahwa lembaga auditor hanya dapat memeriksa Danantara setelah mendapat persetujuan dari DPR berpotensi menghambat transparansi dan pengawasan independen.

    “Patut diduga ada upaya memproteksi Danantara agar tidak disentuh oleh lembaga penegak hukum dan lembaga auditor,” ujar Wana saat dihubungi BBC News Indonesia pada Selasa 18 Februari 2025.

    Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat menjadikan Danantara sebagai objek yang rawan dikorupsi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

    Hasil pemantauan ICW dari tahun 2016 hingga 2021 menunjukkan bahwa korupsi di lingkungan BUMN masih marak terjadi. Dalam periode tersebut, tercatat sekitar 119 kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp40 triliun.

    Menurut Wana, temuan ini menandakan bahwa tata kelola di BUMN masih belum optimal, sehingga pengawasan terhadap Danantara menjadi sangat penting agar tidak bernasib serupa dengan skandal 1MDB yang terjadi di Malaysia.

    Bagaimana kronologi kasus korupsi 1MDB yang menyeret mantan perdana Menteri Malaysia Najib Razak? Simak selengkapnya.

    Kronologi Megakorupsi 1MDB di Malayia

    Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia. Dengan dugaan penyalahgunaan dana mencapai US$4,5 miliar, kasus ini telah menyeret sejumlah nama besar, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Berikut adalah kronologi lengkap dari kasus ini.

    2009: Pembentukan 1MDB

    Pada tahun 2009, Perdana Menteri Najib Razak membentuk 1MDB sebagai dana investasi pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia. Dana ini dikembangkan dengan bantuan pakar keuangan Malaysia, Low Taek Jho atau Jho Low, yang kemudian memiliki peran besar dalam pengelolaan keuangan 1MDB.

    2013-2014: Penggalangan Dana dan Penyalahgunaan

    Antara 2009 hingga 2013, 1MDB berhasil mengumpulkan miliaran dolar melalui surat utang dan kemitraan investasi. Namun, Departemen Kehakiman AS mencatat bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk proyek pembangunan. Sebaliknya, sebagian besar dialihkan ke rekening bank di berbagai negara dengan skema perusahaan cangkang.

    2015: Terungkapnya Skandal

    Pada Agustus 2015, harian Wall Street Journal menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa dana sebesar US$700 juta dari 1MDB ditemukan dalam rekening pribadi Najib Razak. Hal ini memicu penyelidikan dari berbagai lembaga internasional, termasuk Departemen Kehakiman AS, Swiss, dan Singapura.

    2016: Penyitaan Aset dan Langkah Hukum

    Sejak Juli 2016, otoritas AS mulai mengajukan tuntutan hukum untuk menyita aset yang terkait dengan dana 1MDB, termasuk properti mewah di New York, Los Angeles, dan London. Beberapa aset lain yang diduga dibeli dengan dana ilegal ini adalah pesawat pribadi, lukisan Picasso yang diberikan kepada Leonardo DiCaprio, serta perhiasan yang diberikan kepada model Miranda Kerr.

    2017-2018: Dampak Politik dan Pemilu Malaysia

    Skandal 1MDB menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kekalahan Najib Razak dalam pemilu Malaysia pada Mei 2018. Mahathir Mohamad, yang sebelumnya keluar dari koalisi pemerintah, kembali mencalonkan diri sebagai perdana menteri dan berjanji untuk menyelidiki kasus ini.

    2018-2020: Penangkapan dan Persidangan

    Setelah kalah dalam pemilu, Najib Razak dan beberapa rekannya, termasuk Jho Low, menghadapi tuntutan hukum atas keterlibatan mereka dalam skandal ini. Pengadilan Malaysia kemudian menjatuhkan hukuman penjara terhadap Najib atas berbagai kasus korupsi yang berkaitan dengan 1MDB.

    Kasus ini menjadi pengingat penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa badan investasi seperti Danantara dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Dengan sistem pengawasan yang kuat, skandal seperti 1MDB dapat dicegah agar tidak terulang di masa depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos BLT BBM 2025 Sudah Cair? Cek di Sini!

    Bansos BLT BBM 2025 Sudah Cair? Cek di Sini!

    PIKIRAN RAKYAT – Tahun 2025 pemerintah mengeluarkan bansos berupa BLT BBM (Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan merupakan inisiatif dari pemerintah.

    Nominal bantuan diperkirakan sekitar 150.000 sampai Rp300.000, ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah.

    Pencairan bansos BLT BBM masih mengikuti bansos sebelumnya diprediksi cair per empat bulan sekali dengan total Rp600.000 per tahap.

    Namun untuk mendapatkan bansos BLT BBM ini ada kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan ini. Apa saja? Simak ulasannya 

    Kriteria Penerima Bantuan BLT BBM 2025

    · Berasal dari keluarga kurang mampu.

    · Bukan tergolong dari PNS, TNI, dan POLRI.

    · Sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial.

    · Memiliki penghasilan di bawah Rp3.500.000 per bulan.

    Cara Cek Penerima Bansos BLT BBM 2025 via Website Kemensos

    · Buka website resmi cek bansos Kemensos di https://cekbansos. kemensos. go. id.

    · Isi data diri yang dibutuhkan seperti nama lengkap sesuai KTP, alamat lengkap beserta provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    · Masukkan Kode Captcha yang tertera di layar.

    · Kemudian tekan tombol Cari Data.

    · Tunggu sampai sistem menampilkan status penerima BLT BBM 2025.

    Cek Cek Penerima Bansos BLT BBM 2025 via Aplikasi Cek Bansos

    · Unduh aplikasi Cek Bansos Di Play Store lalu instal.

    · Lalu daftar menggunakan NIK KTP.

    · Pilih menu Cek Bansos kemudian isi data diri yang dibutuhkan sesuai KTP.  

    · Tunggu sampai status penerima akan muncul di layar.

    Cara Daftar Bansos BLT BBM 2025 Secara Online

    · Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store.

    · Buat akun baru untuk proses pendaftaran.

    · Isi data diri yang dibutuhkan dengan lengkap sesuai KTP.

    · Unggah KTP dan foto selfie sambil memegang KTP. memegang e-KTP.

    · Lalu tekan tombol buat Akun Baru.

    · Jangan lupa cek email dari Kemensos untuk aktivasi dan verifikasi akun baru.

    · Setelah berhasil membuat akun baru, masuk ke beranda aplikasi Cek Bansos dan pilih menu Daftar Usulan.

    · Kemudian pilih menu Tambahkan Usulan dan isi data diri yang dibutuhkan.

    Cara Daftar Bansos BLT BBM 2025 via Kelurahan

    · Kunjungi kantor kelurahan/desa setempat.

    · Membawa fotocopy KTP dan KTP asli.

    · Membawa KK asli dan fotocopy KK.

    · Membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu) dari RT setempat.

    · Petugas dari kelurahan/desa akan memproses pengajuan datake DTKS.

    · Tunggu proses verifikasi oleh petugas Kemensos.

    · Apabila lolos lolos verifikasi, akan mendapatkan pemberitahuan resmi melalui SMS, surat, atau aplikasi Cek Bansos.

    Dana bansos BLT BBM ini ini akan disalurkan langsung oleh pemerintah melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat dicairkan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ramai Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN Imbas Danantara, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah pada Rakyat

    Ramai Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN Imbas Danantara, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah pada Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Seiring dengan rencana diluncurkannya Danantara, ramai masyarakat yang mengajak untuk menarik uang mereka dari bank BUMN. Mereka khawatir, uang yang disimpan di bank-bank pelat merah itu tidak akan aman.

    Beberapa waktu lalu, sejumlah warganet di media sosial pun ramai-ramai mengungkapkan niat mereka untuk memindahkan uang dari bank BUMN, imbas Danantara. 

    “Danantara Effect. Bapaknya teman saya seorang pengusaha (cukup kaya), hari ini sudah MEMINDAHKAN uangnya dari Bank Negara (warna biru) ke Bank Swasta (warna biru juga). Teman-teman bapaknya sudah melakukan hal serupa beberapa hari yang lalu. Ada distrust dari masyarakat soal Danantara karena aromanya terlalu politis sehingga menimbulkan kekhawatiran dari orang yang menyimpan uangnya di bank himbara tidak akan dikelola secara profesional dibawah naungan Danantara,” tutur akun @JhonSitorus_18.

    “O… gitu cara mainnya danantara. Tarik aja berati duit yang ngga seberapa itu dari bank BUMN,” ucap akun @umisca**** merespons penjelasan mengenai ketika rugi, tidak bisa kena pasal KPK karena dianggap kerugian bisnis bukan kerugian negara.

    “Tadi ada yang bilang ‘Jangan tarik uang kita ke swasta dulu, kalian ga ngerti gimana dampak ekonominya’. Tapi kalo ternyata danantara beneran dibikin terus bikin uang kita di bank BUMN ilang, gov mau tanggung kawab kah? Keliatan di pasal2nya sih, mereka ga bakal tanggung jawab,” ujar akun @invisea****.

    “Yang mengurus danantara dia-dia lagi orangnya, kacau ni negara. Mending tarik uang kita dari Bank-bank BUMN, pindahkan ke bank non BUMN,” kata akun @irfan*** menanggapi rencanan Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Keponakan Luhut mengurus Danantara.

    “Daripada nguap di Danantara, narik uang simpanan dari Himpunan Bank Milik Negara dan pindah ke bank swasta,” ucap akun @Y_Radia***.

    “Bukannya enggak mengerti sama konsep Danantara, cuma meminimalisir worst case saja. Toh, enggak ada yang tahu Danantara ke depannya bakal berhasil apa enggak kerjaannya…” kata akun @tersepo***.

    “Mungkin setelah selesai, semua saldo (bank BUMN) saya akan langsung pindah,” ujarnya menambahkan.

    Langsung Tarik Uang dan Saham

    Warganet lain, Larasati, ikut dalam seruan ini. Dia mengaku, langsung menarik uangnya dari bank BUMN setelah heboh rencana Danantara.

    “Khawatirannya awal-awal sih karena panik… jangan-jangan nanti dana yang aku simpan di bank BUMN itu nanti takutnya enggak aman,” tuturnya.

    “Terus kan, jadi aku langsung tarik duluan karena panik,” ucap Larasati menambahkan.

    Sejak isu Danantara mulai heboh di X pada akhir pekan lalu, dia tanpa pikir lama menarik uangnya dari dua bank pelat merah. Uang tersebut dipecah untuk membeli emas, dan ditabung di bank swasta.

    Bukan hanya itu, Larasati mengaku menjual saham di perusahaan-perusahaan pelat merah.

    “Saham-saham bank BUMN juga akhirnya aku jual-jualin juga,” ujarnya.

    Buruknya Komunikasi Pemerintah

    Dosen FEB Unpad, Prof. Bayu Kharisma menilai Danantara sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, tampaknya komunikasi buruk pemerintah menjadi penyebab munculnya seruan tarik uang dari bank BUMN tersebut.

    “karena komunikasinya yang tidak begitu baik, maka orang itu yang terjadi adalah seperti krisis 98, ketakutan. Karena informasinya simpang siur,” ucapnya dalam acara diskusi ekonomi IWEB Vol. 4 pada Kamis 20 Februari 2025.

    “(Masyarakat) ketakutan duitnya habis, ketakutan duitnya hilang, ketakutan macam-macam nah seperti itu. Karena memang kita tidak mendapatkan informasinya,” kata Bayu Kharisma menambahkan.

    Apalagi, dia menyoroti bagaimana pemerintah yang kerap tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan. Ketika kebijakan itu viral dan ditentang rakyat, mereka membatalkannya, tetapi kemudian diterbitkan lagi.

    “Oleh karena itu, memang yang paling penting itu adalah planning dan komunikasi publik yang masih belum bisa lah, atau harus seperti diistilahkan itu adalah yang pandai itu komunikasi,” ujar Bayu Kharisma.

    Dia juga mengingatkan masyarakat bahwa Danantara dibentuk pemerintah untuk tujuan yang baik. Hal itu disampaikan, menanggapi adanya sejumlah orang yang menyamakan pembentukan Danantara dengan pemerintah mencari modal untuk ‘berjudi’ tapi ketika rugi tidak bisa disalahkan maupun bertanggungjawab.

    “Nah, kalau saya pribadi sih sebetulnya mungkin kemungkinan besar itu tidak tepat. Karena kan Danantara itu memang diharapkan untuk masyarakat banyak lah. Artinya bukan untuk kegiatan yang katakanlah ilegal atau ‘judi’ macam-macam lah gitu,” tutur Bayu Kharisma saat ditemui Pikiran-Rakyat.com setelah acara.

    “Saya yakin bahwa kebijakan danantara itu pasti untuk kebaikan masyarakat lah. Jadi bukan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi atau hal-hal yang katakanlah yang melanggar atau menyimpang lah seperti itu. Nah karena itu, sepertinya tidak tepat nih itu kayak gitulah,” katanya menambahkan.

    Bayu Kharisma juga menanggapi penunjukkan Burhanuddin Abdullah Harahap sebagai ketua tim pakar Danantara. Padahal, dia pernah dipenjara lima tahun atas kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR sebesar Rp100 miliar.

    “Itu kan terkait dengan masalah seleksi orangnya. Nah, memang betul bahwa jejak digital atau sebelumnya itu kan sangat berpengaruh pula terhadap kepemimpinan nanti dia di sanalah gitu,” ujarnya.

    “Cuma saya yakin, optimis bahwa itu tidak akan terjadi lah untuk kegiatan yang negatif macam-macam lah. Jadi tergantung kepada nanti regulasinya seperti apa? Karena sekali lagi bahwa itu memang untuk masyarakat, untuk rakyat besar, maka tujuannya pasti akan baik,” ucap Bayu Kharisma menambahkan.

    Senada, Dosen FISIP Unpar, Kristian Widya Wicaksono juga menilai bahwa tujuan pembentukan Danantara sebenarnya baik. Namun, lagi-lagi masalah komunikasi pemerintah menjadi penyebab pemahaman masyarakat berbeda.

    “Kalau danantara tadi saya sepakat, tujuannya bagus, baik. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan publik,” ucapnya.

    “Tapi kan komunikasinya ya lagi-lagi, peruntukannya, transparansinya. Nah, ini yang kita perlu bangun sih kalau menurut saya kedepan,” ujar Kristian Widya Wicaksono menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ketua Terpilih Asita Jabar Tanggapi Larangan Study Tour sebagai Auto Kritik bagi Sektor Wisata Jabar

    Ketua Terpilih Asita Jabar Tanggapi Larangan Study Tour sebagai Auto Kritik bagi Sektor Wisata Jabar

    PIKIRAN RAKYAT- Larangan study tour/karya wisata oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merupakan auto kritik bagi sektor pariwisata Jawa Barat. Hal ini disampaikan Ketua Terpilih Asita DPD Jawa Barat, Daniel Guna Nugraha dalam siaran persnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut Daniel, sebagai wadah asosiasi perusahaan perjalanan wisata, larangan study tour akan mengancam masa depan bisnis perjalanan wisata. “Di sisi lain, ini menjadi auto kritik kepada pelaku usaha pariwisata, bahwasannya pelayanan perjalanan wisata harus lebih bertanggung jawab dan menjaga kualitas layanan yang telah dijanjikan sesuai biaya yang dikeluarkan konsumen,” ungkapnya. 

    Daniel menilai, tidak ada yang salah dengan study tour. Pendidikan di luar kelas, lanjut dia, memiliki peran penting dalam memperkaya pengalaman belajar siswa. Metode ini memberikan suasana belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan aplikatif, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi serta mengembangkan berbagai keterampilan.

    Selain itu, study tour juga bisa meningkatkan kesadaran lingkungan dan budaya. Pendidikan di luar kelas, kata dia, bukan sekadar rekreasi, tetapi merupakan metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Oleh karena itu, pendidikan luar kelas sebaiknya menjadi bagian penting dalam sistem pembelajaran di sekolah.

    “Yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya serta pemilihan tema study tour yang wajib berkorelasi dengan mata pelajaran di sekolah. Kan, yang sekarang ini terkesan lebih banyak pikniknya ketimbang belajarnya. Kemudian dari segi biaya yang memberatkan orangtua siswa. Itu yang harua diperbaiki,” ungkap Daniel. 

    Lebih lanjut, Daniel menyampaikan, perlu adanya tata ulang pariwisata di Jabar. Apalagi, sebenarnya Jabar kaya akan destinasi wisata budaya yang bermanfaat bagi siswa untuk mengenalkan identitas budaya mereka. 

    “Sekarang, study tour selalu ke luar Jabar. Kenapa ga di Jabar saja? Padahal, kita kaya akan destinasi wiaata. Sebut saja Kampung Naga, Kampung Batik Trusmi, pembuatan gerabah di Plered, atau Keraton Sumedang Larang Kabupaten Sumedang,” ungkapnya.

    Destinasi wisata ini, menurut Daniel, jarang ditawarkan ke sekolah. Dia menduga, ada rada kurang percaya diri dari pelaku usaha itu sendiri, sehingga promosi wisata lokal ini kurang. Oleh karena itu, Daniel mengajak para pelaku wisata di Jabar untuk menginventarisasi lokasi wisata yang bisa ditawarkan ke sekolah. 

    Destinasi wisata di wilayah ini juga diyakini Daniel akan lebih menekan biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan tujuan wisata di luar Jabar. 

    Khawatir boikot

    Larangan study tour ini, kata Daniel, tidak hanya berdampak pada pelaku usaha wisata, tetapi juga UMKM yang ada di lapangan. Saat ini, ada kekhawatiran di antara pelaku usaha wisata, akan ada aksi boikot dari daerah di luar Jabar akibat pelarangan ini. 

    “Efek pelarangan ini telah menimbulkan kekhawatiran, bukan hanya oleh pelaku industri pariwisata di Jawa Barat tetapi juga menjalar ke provinsi lain di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali, karena pasar terbesar pelajar mereka adalah dari Jawa Barat. Mungkin saja nantinya bisa bedampak boikot berwisata ke Jawa Barat,” katanya. 

    Saat ini, kata Daniel, sudah ada laporan pembatalan sedikitnya 500 kamar di Yogyakarta akibat larangan study tour ini. Menurut dia, dampak industri pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah atau negara, mencakup bagaimana aktivitas pariwisata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menonaktifkan Kepala SMAN 6 Kota Depok karena tetap melaksanakan study tour ke luar Jabar, meski telah ada surat edaran soal larangan study tour. Dedi juga tengah menyisir sekolah lain yang masih tetap bersikukuh menyelenggarakan study tour yang dinilai memberatkan orangtua siswa. (*) 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Go Global! UMKM Pertamina Ekspor Perdana Madu dan Teh ke Filipina

    Go Global! UMKM Pertamina Ekspor Perdana Madu dan Teh ke Filipina

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina (Persero) kembali membuktikan komitmennya dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menembus pasar internasional. Kali ini, dua UMKM binaan Pertamina, Bali Honey dan Made Tea, sukses mengirimkan ekspor perdananya ke Filipina.

    Pelepasan produk ekspor ini dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Helvi Moraza pada Kamis (20/2) di SMESCO, Jakarta. Acara ini menandai langkah besar dalam perjalanan UMKM lokal menuju pasar global dan membuka peluang bagi pengiriman berikutnya dalam waktu dekat.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai program pembinaan dan pendampingan dari Pertamina untuk meningkatkan daya saing UMKM.

    Pertamina berkomitmen mendorong UMKM, untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan lapangan kerja hingga pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Keberhasilan UMKM binaan Pertamina menembus Filipina dan pasar mancanegara lainnya adalah bukti nyata bahwa produk lokal memiliki daya saing global. Dengan meningkatnya permintaan dari buyer, kami akan terus mendorong ekspor berikutnya agar UMKM semakin berkembang di pasar dunia,” ujar Fadjar.

    Produk yang diekspor ke Filipina meliputi madu alami dari UMKM Bali Honey, yang terkenal dengan kualitas premium dan manfaat kesehatannya. Selanjutnya, teh khas Indonesia dari UMKM Made Tea, yang terbuat dari bahan-bahan alami pilihan dengan cita rasa autentik.

    “Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini. Dengan dukungan Pertamina, kami mendapatkan akses ke pelatihan ekspor, bantuan legalitas, serta kesempatan bertemu dengan buyer internasional. Melihat respons yang baik dari pasar Filipina, kami optimistis bahwa pengiriman berikutnya akan segera terealisasi,” ujar Ismail, pemilik Bali Honey.

    Senada dengan itu, Ni Made Roni menambahkan, “Kesempatan ini menjadi langkah besar bagi kami untuk memperluas pasar. Dengan meningkatnya permintaan dari Filipina, kami tengah menyiapkan pengiriman berikutnya dan berharap dapat menembus pasar Asia lainnya.”

    Dengan pencapaian ini, Bali Honey dan Made Tea kini bergabung dalam deretan UMKM binaan Pertamina yang sukses melakukan ekspor dan berpotensi memperluas jangkauan pasarnya.

    Untuk memastikan keberlanjutan ekspor UMKM, Pertamina mengimplementasikan berbagai program pembinaan, diantaranya pendampingan ekspor dan legalitas, pelatihan strategi ekspor, partisipasi dalam pameran internasional, penguatan jaringan dan kolaborasi, serta tetworking & sharing session membangun komunitas UMKM ekspor untuk berbagi pengalaman dan strategi bisnis.

    Berkembangnya UMKM binaan Pertamina juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, terutama dalam peningkatan lapangan kerja berkualitas, pengembangan industri kreatif, serta dorongan terhadap kewirausahaan.

    Dengan strategi yang tepat dan dukungan berkelanjutan, Pertamina optimis semakin banyak UMKM Indonesia yang mampu menembus pasar global dan mengharumkan nama serta produk khas Indonesia ke kancah internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Viral Ajakan Tarik Dana Massal dari Bank BUMN, BNI Buka Suara

    Viral Ajakan Tarik Dana Massal dari Bank BUMN, BNI Buka Suara

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI buka suara tentang ajakan tarik dana massal dari bank badan usaha milik negara (BUMN).

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir pada isu ini.

    Pihaknya menjamin fundamental keuangan tetap solid di tengah tantangan global serta kondisi keketatan likuiditas di industri perbankan.

    “Kami berkomitmen untuk mengedepankan prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance,” ucap Okki seperti dikutip dari Antara.

    Pertumbuhan Tabungan

    Pencapaian kinerja 2024 menjadi landasan yang memperkuat komitmen BNI guna terus berinovasi dan meningkatkan layanan perbankan pada seluruh masyarakat Indonesia, di dalam dan luar negeri.

    “Operasional bisnis BNI diawasi ketat oleh regulator yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan BNI merupakan peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” lanjutnya.

    BNI mencatat pertumbuhan tabungan 11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) terutama pada semester ke-2 usai diluncurkannya aplikasi wondr by BNI sepanjang 2024.

    Porsi CASA terhadap total dana pihak ketiga (DPK) mampu dijaga pada kisaran antara 70 persen.

    Pencapaian Sepanjang 2024

    BNI berhasil menjaga kualitas aset yang tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang mencatat perbaikan dari 2,1 persen menjadi 2 persen sampai akhir Desember 2024.

    Fungsi intermediasi tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 11,6 persen yoy. Total aset BNI meningkat 4 persen yoy menjadi Rp1.129,8 triliun.

    Laba bank BUMN tersebut tetap tumbuh dari Rp20,9 triliun menjadi Rp21,5 triliun dari sisi profitabilitas.

    “Berdasarkan pencapaian di sepanjang 2024, BNI akan terus menjaga kinerja yang berkelanjutan, melanjutkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, serta memberikan pelayanan perbankan yang optimal untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri,” lanjutnya.

    Pendapatan nonbunga atau non interest income tumbuh 11,9 persen yoy, pendapatan bunga bersih atau net interest income Rp40,5 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harga Emas Antam Hari Ini Minggu 23 Februari 2025, Pantau Sebelum Investasi

    Harga Emas Antam Hari Ini Minggu 23 Februari 2025, Pantau Sebelum Investasi

    PIKIRAN RAKYAT – Emas Antam, yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk, masih menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat Indonesia.

    Harga emas Antam hari ini, Minggu 23 Februari 2025, menunjukkan fluktuasi yang perlu diperhatikan bagi para investor.

    Harga Emas 23 Februari 2025 di Indogold

    Harga Emas Logam Mulia 99,99%

    Harga beli: Rp1.586.921

    Harga jual: Rp1.549.000

    Harga Perak Murni 99,9%

    Harga beli: Rp22.825

    Harga jual: Rp16.550

    Harga Emas Antam per Gram

    Berikut adalah daftar harga emas Antam per gram pada tanggal 23 Februari 2025, termasuk pajak PPh 0,25%:

    0,5 gram

    Harga dasar: 902.000

    Harga (+Pajak PPh 0,25%): 904.255

    Ilustrasi- Penyebab Emas Antam Turun Harga

    1 gram

    Harga dasar: 1.704.000

    Harga (+Pajak PPh 0,25%): 1.708.260

    2 gram

    Harga dasar: 3.348.000

    Harga (+Pajak PPh 0,25%): 3.356.370

    3 gram

    Harga dasar: 4.997.000

    Harga (+Pajak PPh 0,25%): 5.009.493

    5 gram

    Harga dasar: 8.295.000

    Harga (+Pajak PPh 0,25%): 8.315.738

    10 gram

    Harga dasar: 16.535.000

    Harga (+Pajak PPh 0,25%): 16.576.338

    25 gram

    Harga dasar: 41.212.000

    Harga (+Pajak PPh 0,25%): 41.315.030

    50 gram

    Harga dasar: 82.345.000

    Harga (+Pajak PPh 0,25%): 82.550.863

    100 gram

    Harga dasar: 164.612.000

    Harga (+Pajak PPh 0,25%): 165.023.530

    250 gram

    Harga dasar: 411.265.000

    Harga (+Pajak PPh 0,25%): 412.293.163

    500 gram

    Harga dasar: 822.320.000

    Harga (+Pajak PPh 0,25%): 824.375.800

    1.000 gram

    Harga dasar: 1.644.600.000

    Harga (+Pajak PPh 0,25%): 1.648.711.500

    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas

    Harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

    – Harga emas seringkali berbanding terbalik dengan nilai tukar dolar AS.

    – Suku bunga yang tinggi cenderung menurunkan daya tarik emas sebagai investasi.

    – Emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

    – Ketidakpastian ekonomi global dapat meningkatkan permintaan emas sebagai aset safe haven.

    – Hukum permintaan dan penawaran juga berlaku untuk harga emas.

    Tips Investasi Emas

    Harga emas dapat berfluktuasi setiap hari, jadi penting untuk memantau pergerakan harga secara berkala. Jangan menaruh semua dana investasi Anda di emas. Diversifikasi portofolio Anda dengan instrumen investasi lain.

    Belilah emas dari toko emas atau lembaga keuangan yang terpercaya. Simpan emas Anda di tempat yang aman, seperti brankas atau deposit box.

    Harga emas Antam hari ini menunjukkan fluktuasi yang perlu diperhatikan. Bagi para investor, penting untuk memantau pergerakan harga dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebelum melakukan investasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News