Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Ekonomi

  • Kapan Kartu Lansia Jakarta ‘KLJ’ November 2025 Cair? Intip Syarat dan Jadwal Pencairan di Sini

    Kapan Kartu Lansia Jakarta ‘KLJ’ November 2025 Cair? Intip Syarat dan Jadwal Pencairan di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang akhir tahun, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) periode November 2025 kembali menjadi salah satu bantuan sosial yang paling dinantikan para penerima manfaat di Ibu Kota. Program yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dirancang untuk memastikan kebutuhan dasar para warga lanjut usia yang tergolong rentan tetap terpenuhi secara layak.

    Menurut informasi dari Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, KLJ diberikan kepada lansia berusia 60 tahun ke atas yang memerlukan dukungan finansial guna mempertahankan kemandirian hidup serta menjaga kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial mereka. Bantuan ini sangat membantu di tengah tingginya biaya kebutuhan pokok dan perlengkapan lansia yang terus meningkat.

    Adapun penyaluran KLJ dilakukan melalui rekening Bank DKI. Mekanisme ini dipilih untuk memastikan proses pencairan berlangsung aman, transparan, dan mudah dijangkau. Penerima manfaat dapat menarik dana secara digital melalui layanan perbankan online, atau langsung datang ke kantor cabang bagi yang lebih nyaman dengan metode konvensional.

    Mengutip informasi dari fahum.umsu.ac.id, pencairan KLJ saat ini berada dalam tahapan yang sama dengan bantuan lain seperti Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Skema tersebut dinilai mampu mengurangi hambatan yang kerap muncul dalam penyaluran bantuan tunai.

    Besaran bantuan KLJ tetap sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga dalam satu tahun lansia terdaftar menerima total Rp3.600.000. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok, obat-obatan, alat kesehatan harian, maupun keperluan pribadi lainnya.

    Untuk memastikan status kepesertaan, warga dapat mengecek data melalui situs siladu.jakarta.go.id. Caranya cukup dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom pencarian. Apabila data valid, informasi status penerimaan KLJ akan langsung tampil. Sistem SILADU merupakan basis pemutakhiran data resmi Pemprov DKI dan menjadi rujukan utama verifikasi bantuan sosial.

    Selain website, cek status KLJ juga bisa dilakukan lewat aplikasi JAKI. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat status kepesertaan, riwayat bantuan, hingga layanan publik lainnya hanya dengan masuk ke menu bantuan sosial dan memasukkan NIK lansia.

    Bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan layanan digital, pengecekan secara langsung di kantor kelurahan tetap menjadi opsi yang mudah diakses. Penerima manfaat atau keluarga cukup membawa KTP dan KK untuk melakukan konfirmasi data melalui petugas sosial atau petugas DTKS.

    Hingga sekarang, Pemprov DKI Jakarta belum mengeluarkan jadwal resmi pencairan KLJ November 2025. Namun, berdasarkan pola penyaluran sebelumnya, bantuan biasanya cair pada rentang tanggal 24 hingga 26 setiap bulan. Pada bulan September 2025, KLJ cair pada 26 September, sementara periode Oktober 2025 cair pada 24 Oktober.

    Dengan melihat pola tersebut, pencairan KLJ November 2025 diperkirakan akan berlangsung antara 24–26 November. Masyarakat diimbau untuk rutin memantau informasi resmi dari Dinsos maupun Pemprov DKI, sekaligus memastikan data NIK telah tervalidasi di sistem SILADU maupun aplikasi JAKI.

    Sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan sosial warga lansia, KLJ tetap menjadi harapan bagi kelompok rentan di Jakarta. Dengan mekanisme pencairan yang semakin tertata dan wahana pengecekan yang mudah diakses, bantuan ini diharapkan mampu mendukung lansia untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara lebih layak dan sejahtera.***

     

  • Pengamat Transportasi Bilang, Penindakan ODOL yang Hanya Menyasar Sopir tak Akan Efektif

    Pengamat Transportasi Bilang, Penindakan ODOL yang Hanya Menyasar Sopir tak Akan Efektif

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat transportasi M. Akbar menegaskan selama penindakan truk yang kelebihan muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) hanya menyasar para sopir truk atau mereka yang di lapangan, ODOL akan terus jadi drama tahunan. 

    Artinya, isu ini akan ramai sejenak, lalu hilang tanpa perubahan nyata.

    Menurut dia, kalau sungguh ingin menuntaskannya, harus dimulai dari pengambil keputusan. Hal ini karena sopir truk bukanlah pihak yang menentukan ukuran bak truk, apalagi jumlah muatan yang harus dibawa.

    “Sering kali, mereka bahkan tak punya pilihan untuk menolak ketika diminta membawa beban berlebih. Menolak berarti kehilangan pekerjaan,” katanya.

    Pelanggaran muatan tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu adalah hasil dari keputusan bisnis yang keliru dan sistematis.

    Fokus utama Zero ODOL seharusnya menyasar para pengambil keputusan. Yakni pemilik barang yang memuat barang berlebihan, pemilik armada yang memberi izin operasional, hingga karoseri yang memodifikasi truk di luar batas wajar.

    “Imbauan atau sanksi administratif saja tidak cukup. Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah yang lebih menyeluruh dan berani dalam menelusuri struktur pelanggaran ini, agar tidak terus tumbuh anggapan bahwa penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” ujar Akbar.

    Sangat disayangkan jika penegakan hukum terhadap ODOL hanya berhenti pada sopir-sopir yang berada di posisi terlemah. Sementara para pemilik usaha dan pihak yang sebetulnya mengambil keputusan justru tidak tersentuh oleh penegakan hukum.

    Padahal, dampak kendaraan ODOL pada kerusakan jalan sangat nyata dan bukan kerugian recehan. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat, bahwa setiap tahun, anggaran negara hingga Rp 40 triliun harus digelontorkan hanya untuk memperbaiki jalan rusak akibat kendaraan ODOL. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, praktik pungutan liar (pungli) di sektor logistik telah membebani 15-20% ongkos angkut logistik di Indonesia. 

    Data dari asosiasi pengusaha angkutan barang menyebutkan dalam setahun truk dengan ritase yang padat rata-rata menghabiskan Rp 120 juta sampai Rp 150 juta untuk pungli. (*)

  • Pungli Bebani 15-20% Ongkos Angkut Logistik di Indonesia, Harus Masuk dalam Program Zero ODOL

    Pungli Bebani 15-20% Ongkos Angkut Logistik di Indonesia, Harus Masuk dalam Program Zero ODOL

    PIKIRAN RAKYAT – Praktik pungutan liar (pungli) di sektor logistik telah membebani 15-20% ongkos angkut logistik di Indonesia. 

    Data dari asosiasi pengusaha angkutan barang menyebutkan dalam setahun truk dengan ritase yang padat rata-rata menghabiskan Rp 120 juta sampai Rp 150 juta untuk pungli.

    Hal ini terungkap dalam diskusi bersama Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, pekan lalu. Oleh karena itu, penghapusan pungli harus dimasukkan juga dalam program Zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang sedang ditangani pemerintah.

    “Punglinya dilakukan mulai (yang mengenakan) baju seragam hingga tidak memakai baju. Penuturan pengusaha truk, ongkos logistik di Indonesia sudah lebih tinggi dari Thailand, sehingga pungli penting untuk dihilangkan dan masuk dalam Program Zero ODOL yang sedang ditangani Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,” ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, Selasa 1 Juli 2025.

    Dia menuturkan, pengusaha truk angkutan memberi kesaksian jika pemalakan dilakukan oknum preman mulai dari Tol Cikampek hingga Kramat Jati. Supir truk harus membawa uang dalam jumlah besar untuk bayar pungli setidaknya Rp 200.000.

    Bahkan jika istirahat di bahu jalan (setelah gerbang tol), supir juga kena pungli petugas tol. “Katanya, sudah pernah disampaikan ke direksi, tetapi sampai sekarang masih ada pungli. Sementara menurut komunitas sopir truk, jika di bahu jalan dipungli sama oknum PJR, sedangkan di rest area dipungli oleh satpam rest area,” tutur Djoko.

    Lainnya, ada pengakuan pengusaha angkutan barang. Di sekitar Tanjung Priok ada sebuah kampung yang menjadi jalur menuju gudang. Untuk masuk portal harus bayar Rp 100.000 dengan stempel RT setempat.

    “Untuk mengangkut sayuran dari Garut ke Pasar Kramat Jati, Jakarta juga harus menyisihkan paling tidak Rp 175.000 melewati 5-6 titik pungutan liar,” katanya.

    Sesungguhnya, pemilik barang dan pengusaha juga korban pungli yang jumlahnya lebih besar. Bedanya, pemilik barang tertutup, pengusaha angkutan setengah terbuka, dan kalangan sopir berani buka-bukaan. Alhasil, diperkirakan praktik pungli di sektor logistik telah membebani 15-20% ongkos angkut logistik di Indonesia.

    Dalam setahun, truk dengan ritase yang padat rata rata menghabiskan Rp 120 juta sampai Rp 150 juta untuk pungli. Kalau dirata-rata sebulan, bisa Rp 10 juta hingga Rp 12 juta, dari angkut sampai bongkar semua ada punglinya.

    “Pemerintah hanya berpikir untuk memberantas ODOL, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana memberantas pungli. Di Indonesia, biaya logistik makin tinggi karena 20-30% habis untuk pungli,” ujar Djoko. (*)

  • Harga Beras Makin Mahal pada Juni 2025, Naik di Tingkat Penggilingan hingga Pengecer

    Harga Beras Makin Mahal pada Juni 2025, Naik di Tingkat Penggilingan hingga Pengecer

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pusat Statistik mencatat harga beras pada Juni 2025 mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras terjadi di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran.

    Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Kantor Pusat BPS Jakarta pada Senin, 1 Juli 2025.

    Pudji mengatakan harga beras di tingkat penggilingan naik 2,05 persen secara bulanan atau month-to-month dan naik 3,64 persen secara tahunan (year-on-year) ke level Rp12.994 per kg.

    “Jika kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan maka beras premium naik 2,05 persen secara month-to-month dan naik 2,84 persen secara year-on-year,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Youtube BPS.

    Menurut data BPS, beras medium naik 2,33 persen secara month-to-month dan naik 4,51 persen year-on-year.

    Kenaikan beras tak hanya pada tingkat penggilingan, inflasi beras juga terlihat pada tingkat grosir dan eceran.

    Penyebab Beras Naik

    Pudji mengatakan ada beberapa faktor penyebab harga beras mengalami kenaikan seperti cuaca, perawatan hingga pencegahan hama.

    “Sepanjang Juli-Agustus ada beberapa faktor-faktor (kenaikan beras) diantaranya faktur cuaca, perawatan proses tanaman dan bebas dari hama sehingga kondisi hari ini adalah fase vegetatif yang bisa dipanen di bulan Juli dan Agustus,” ujarnya.

    Pudji mengatakan tantangan pasca krisis di Timur Tengah dan akselerasi pada target pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi dinamika harga di dalam negeri.

    Ia berkata pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas Harga, nilai tukar dan daya beli.

    BPS kata dia akan terus memantau perkembangan harga untuk mengukur inflasi sampai akhir tahun ini.

    BPS memproyeksi luas panen padi sepanjang Juni-Agustus 2025 diperkirakan mencapai 2,77 juta hektare atau meningkat 0,38 juta ha atau 13,05 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

    “Dengan demikian, luas panen pada sepanjang Januari-Agustus 2025 diperkirakan akan mencapai 8,24 juta hektare atau meningkat 0,96 juta hektare atau 13,22 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024,” ujar Pudji.***

  • BRI Fokuskan Langkah Transformasi di Seluruh Aspek

    BRI Fokuskan Langkah Transformasi di Seluruh Aspek


    PIKIRAN RAKYAT – Manajemen baru PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus fokus menjalankan transformasi yang telah dicanangkan (BRIvolution 3.0) di seluruh aspek operasional dan bisnis sehingga membawa BRI lebih baik lagi di masa depan untuk mendukung terwujudnya Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan bahwa dalam hal transformasi, pihaknya fokus melakukan penguatan pada aspek bisnis, tata kelola dan manajemen risiko, serta operasional. Hal ini dilakukan dalam semangat BRIvolution 3.0 untuk menjadi “The Most Trusted Lifetime Financial Partner for Sustainable Growth” pada tahun 2029 serta sejalan dengan koridor Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia.

    “Kami tetap fokus pada penguatan fundamental baik dari sisi pendanaan, penyaluran kredit yang berkualitas, peningkatan kapabilitas digital, penerapan manajemen risiko yang memadai hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.

    Lebih lanjut, Hery menegaskan bahwa sebagai bank milik negara dan rakyat Indonesia, BRI mengemban amanat untuk senantiasa memberikan manfaat yang terbaik dengan bertumbuh berkelanjutan. Oleh karena itu, pihaknya menjalankan stategi transformasi sebagai dari komitmen BRI untuk tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan inklusif, sekaligus menjawab tantangan dan peluang di seluruh segmen pasar.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya senantiasa menghormati langkah penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini tengah mengusut terkait dugaan pengadaan di periode 2020 – 2024, dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

    Sebagai perusahaan BUMN, lanjutnya, BRI akan selalu comply (mematuhi regulasi) yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

    “Kami sepenuhnya juga mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku dan kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama. Kami akan terus menjaga seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan, prinsip GCG, serta peraturan dan perundangan yang berlaku,” tegas Hery.

    Sehubungan dengan proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dengan mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC), Hery menegaskan bahwa pihaknya tetap memastikan bahwa seluruh operasional dan pelayanan BRI kepada nasabah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    “Kami memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, dan nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman,” tutupnya.***

  • Butuh Rp7.500 Triliun Investasi Baru dan 5,5 Persen Konsumsi untuk Capai Target Ekonomi 2026

    Butuh Rp7.500 Triliun Investasi Baru dan 5,5 Persen Konsumsi untuk Capai Target Ekonomi 2026

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi pada tahun 2026 dengan membutuhkan suntikan investasi baru minimal sebesar Rp7.500 triliun. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-21, Selasa 1 Juni 2025.

    Menurut Sri Mulyani, investasi menjadi motor utama dalam mendorong produk domestik bruto (PDB), dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap total PDB nasional. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,2–5,8 persen pada 2026, diperlukan peningkatan pertumbuhan investasi hingga 5,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

    “Tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan, mustahil kita mencapai target ekonomi yang tinggi,” ujarnya.

    Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai salah satu pilar utama dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Danantara difokuskan pada sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.

    Konsumsi Rumah Tangga Jadi Kunci Pendukung

    Di sisi permintaan, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 55 persen terhadap PDB juga menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan konsumsi tumbuh hingga 5,5 persen pada 2026, sejalan dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

    Program-program penguatan daya beli masyarakat terus digulirkan, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan menyerap 1,7 juta tenaga kerja dan membangun rantai pasok nasional.

    Selain itu, pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,3 juta debitur, serta berbagai program perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, dan subsidi upah juga turut menyokong konsumsi.

    “Gabungan dari konsumsi dan investasi menyumbang 85 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Sri Mulyani.

    Menkeu mengingatkan bahwa target ini dihadapkan pada tantangan eksternal, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 hanya 2,4 persen menurut Bank Dunia dan 3 persen versi IMF. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dianggap krusial dalam membiayai pembangunan, termasuk di sektor infrastruktur, teknologi hijau, dan digitalisasi.

    Pemerintah pun terus berupaya menciptakan iklim regulasi yang kondusif dan kolaboratif antara pemerintah, BUMN, Danantara, dan pelaku usaha swasta.

    Hilirisasi dan Sektor Prioritas

    Untuk menopang ekspor dan memperkuat neraca perdagangan, pemerintah akan melanjutkan program hilirisasi industri. Target pertumbuhan ekspor ditetapkan sebesar 6,8 persen guna menciptakan efek ganda yang lebih luas.

    Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan yang menyumbang 19 persen PDB ditargetkan tumbuh 5,3 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran yang menyumbang 13,2 persen PDB diproyeksikan tumbuh 5,7 persen, sementara sektor informasi dan komunikasi dengan kontribusi 4,4 persen ditargetkan tetap tumbuh tinggi di angka 8,3 persen.

    Penguatan infrastruktur digital seperti data center turut menjadi tulang punggung dalam mendorong ekonomi digital nasional.

    Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI memberikan masukan. Fraksi Gerindra mendorong target pertumbuhan ekonomi 2026 hingga 6,3 persen, sementara Fraksi PKB mengusulkan 6 persen. Kedua fraksi menilai percepatan diperlukan agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dapat tercapai. Fraksi Golkar juga memberikan catatan agar pemerintah mengupayakan pertumbuhan ekonomi pada batas atas yakni 5,8 persen.

    “Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,” tegas Sri Mulyani.***

  • Gaji Pensiunan Cair 1 Juli 2025, Begini Cara Cek Lewat Aplikasi ANDAL by Taspen

    Gaji Pensiunan Cair 1 Juli 2025, Begini Cara Cek Lewat Aplikasi ANDAL by Taspen

    PIKIRAN RAKYAT – PT Taspen resmi mengumumkan pencairan gaji pensiunan untuk periode Juli 2025 akan dimulai pada Senin, 1 Juli. Berbeda dari sebelumnya, pencairan gaji kini dilakukan secara digital melalui aplikasi ANDAL by Taspen, tanpa perlu antre di kantor pos atau bank.

    Langkah ini merupakan bagian dari transformasi layanan Taspen menuju sistem yang lebih modern dan efisien. Para pensiunan cukup melakukan autentikasi digital melalui aplikasi, dan dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

    Otentikasi Digital Jadi Syarat Utama

    PT Taspen menegaskan bahwa autentikasi adalah syarat mutlak agar gaji pensiun dapat dicairkan secara otomatis. Autentikasi dilakukan melalui aplikasi ANDAL, dengan mengisi data identitas, nomor pensiun, serta melakukan swafoto. Proses ini harus diselesaikan sebelum 1 Juli 2025.

    Terdapat tiga skema frekuensi autentikasi berdasarkan kategori pensiunan: Setiap bulan: bagi pensiunan janda/duda atau anak yatim veteran. Setiap dua bulan: bagi veteran tanpa ahli waris. Setiap tiga bulan: bagi pensiunan murni tanpa ahli waris.

    Tips agar autentikasi lancar antara lain menghindari jam sibuk, memastikan koneksi internet stabil, serta pencahayaan yang baik saat swafoto.

    Langkah-Langkah Cek Pencairan Gaji Pensiunan Lewat Aplikasi ANDAL by Taspen Unduh aplikasi ANDAL by Taspen: Aplikasi tersedia di Google Play Store (Android) dan App Store (iOS). Pastikan Anda mengunduh versi terbaru. Lakukan registrasi akun: Masukkan data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Taspen (NOTAS), atau nomor Kartu PNS Elektronik (KPE) untuk mendaftar. Login ke aplikasi: Setelah registrasi berhasil, masuk ke akun Anda menggunakan data yang telah didaftarkan. Lakukan autentikasi biometric: Ikuti instruksi untuk swafoto dan/atau sidik jari sebagai bentuk verifikasi identitas. Pastikan wajah terlihat jelas dan koneksi internet stabil. Cek status pencairan gaji pension: Setelah masuk, Anda dapat melihat informasi seperti: Status pencairan (sudah ditransfer atau belum), Jumlah nominal gaji, Jadwal transfer ke rekening bank

    Dengan mengikuti langkah ini, pensiunan dapat memantau pencairan gaji secara real-time dan memastikan proses berjalan lancar tanpa perlu datang ke kantor pos atau bank.

    Mekanisme Pencairan Gaji

    Pensiunan yang telah melakukan autentikasi dan tidak memiliki pinjaman di bank mitra seperti BWS atau BTPN, akan menerima gaji langsung ke rekening. Sementara itu, bagi yang belum autentikasi atau masih memiliki pinjaman, pencairan dilakukan melalui kantor pos dengan membawa KTP dan kartu pensiun (KARIP/SK).

    Besaran Gaji Sesuai Golongan

    Besaran gaji pokok pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Berikut kisaran nominalnya:

    Golongan I: Rp1.748.100 – Rp2.256.700 Golongan II: Rp1.748.100 – Rp3.208.800 Golongan III: Rp1.748.100 – Rp4.029.600 Golongan IV: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Langkah digitalisasi ini disebut Taspen sebagai upaya menciptakan layanan pensiun yang lebih nyaman dan aman. Dengan menghilangkan proses manual dan tatap muka, Taspen berharap distribusi gaji akan lebih cepat, mengurangi antrean, dan meminimalisasi kesalahan administratif.

    Bagi pensiunan yang kurang familiar dengan teknologi, Taspen mengimbau agar dibantu oleh anggota keluarga atau pendamping dalam proses autentikasi.

    Dengan sistem ini, PT Taspen menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, khususnya bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.***

  • Sudah Lolos Tahap Verifikasi, Kenapa BSU 2025 Belum Cair?

    Sudah Lolos Tahap Verifikasi, Kenapa BSU 2025 Belum Cair?


    PIKIRAN RAKYAT     – Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 kepada pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria.

    Namun, sampai 1 Juli 2025 ternyata masih banyak pekerja yang menerima bantuan BSU. Banyak pekerja yang masih bertanya-tanya soal penyaluran BSU meskipun sudah melakukan pengkinian data di website BPJS Ketenagakerjaan aplikasi aplikasi JMO.

    Lantas, kapan BSU 2025 dicairkan? Bagaimana cara melihat status pencairannya?

    Jadwal Penyaluran BSU 2025 dari BPJS Ketenagakerjaan

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya telah mengumumkan jadwal pencairan BSU mulai pada bulan Juni 2025. Para pekerja yang belum menerima pencarian diharapkan terus memantau informasi pencairan BSU di aplikasi JMO atau website Kemnaker.

    Perlu diketahui untuk para pekerja dan buruh bahwa jadwal pencairan bantuan ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi.

    Cek Penerima BSU

    – Buka website https://bsu.kemnaker.go.id
    – Daftar atau login ke akun Kemnaker
    – Segera lakukan pengkinian data seperti data NIK, alamat, dan nomor kontak
    – Klik menu “Cek Bantuan” untuk mengetahui status penerimaan
    Hasil akan menampilkan apakah bantuan BSU akan diterima beserta detail rekening bank penyalur
    – Jika belum terdaftar, sistem akan memberikan notifikasi untuk pembaruan data.

    Kenapa BSU 2025 Belum Cair?

    Ada beberapa penyebab BSU 2025 belum diterima pekerja, meskipun sudah mendapatkan notifikasi telah lolos verifikasi.

    Perlu diketahui bahwa penyaluran BSU dilakukan secara bertahap atau tidak serentak. Hal ini bertujuan untuk memantau penyaluran bantuan di tiap wilayah.

    Meskipun Anda telah lolos verifikasi di BPJS Ketenagakerjaan bukan jaminan telah menerima BSU sebesar Rp600.000. Penyaluran BSU dilakukan terhadap Bank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Oleh karena itu Anda sebaiknya melakukan pengkinian data rekening.

    Kemnaker sebelumnya menyatakan bahwa BSU 2025 akan dicairkan dalam Waktu dekat, menyusul selesainya sebagian besar tahapan finalisasi.

    Pada target awal pencairan ditetapkan pada pekan kedua Juni, adanya kendala teknis membuat sebagian dana baru akan cair hingga akhir Juni atau awal Juli 2025.

    Pencairan dilakukan bertahap, sehingga waktu penerimaan bisa berbeda antar-pekerja tergantung pada batch pencairan dan kesiapan data rekening.***

  • Jadi Rp12.810, BBM Shell Super Naik Rp400 per 1 Juli 2025, Pertamina Juga Naikkan Harga Pertamax

    Jadi Rp12.810, BBM Shell Super Naik Rp400 per 1 Juli 2025, Pertamina Juga Naikkan Harga Pertamax

    PIKIRAN RAKYAT – Memasuki awal bulan Juli 2025, sejumlah Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan. Pertamina dan produsen asal Inggris, Shell kompak menaikkan Harga BBM. Terpantau per Selasa, 1 Juni 2025, Shell Indonesia menaikkan harga BBM Shell Super sebesar Rp400. Sementara untuk Shell V Power naik Rp460 per liter.

    Berdasarkan pantauan di laman resmi Shell Indonesia, harga Shell Super yang sebelumnya Rp12.370 per liter menjadi Rp12.810 per liter.

    Adapun Shell V-Power naik sebesar Rp460, yang sebelumnya terpantau di harga Rp13.250 per liter menjadi Rp13.830 per liter mulai Juli 2025.

    Untuk BBM Shell V-Power Nitro+ naik sebesar Rp470 per liter yang sebelumnya Rp13.070 menjadi 13.540 per liter.

    Perusahaan pelat merah Pertamina juga mulai menaikkan BBM jenis nonsubsidi. Untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax atau RON 92 naik Rp400 menjadi Rp12.500 per liter dari yang sebelumnya Rp12.100 liter di bulan Juni 2025. Kemudian harga harga Pertamax Turbo juga naik Rp450 menjadi Rp13.500 per liter dari sebelumnya Rp13.050 per liter.

    – Pertamax Green naik Rp450 menjadi Rp13.250 per liter dari yang sebelumnya Rp12.800 per liter.

    – Harga BBM Dexlite juga mengalami kenaikan Rp580 menjadi Rp13.320 per liter dari sebelumnya Rp12.740 per liter.

    – Pertamina Dex juga mengalami kenaikan Rp450 menjadi Rp13.650 per liter dari sebelumnya Rp13.200 per liter.

    Sementara untuk BBM Pertamina nonsubsidi tidak mengalami perubahan harga yakni Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

    Kenaikan migas BP Indonesia

    Perusahaan migas BP Indonesia juga turut menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis BP 92 mulai 1 Juli 2025 dari semula Rp12.370 per liter pada Juni 2025 menjadi Rp12.600 per liter.

    Berdasarkan pantauan dari situs resmi BP Indonesia, BBM jenis BP Ultimate terjadi peningkatan harga sebesar Rp460 per liter, yakni dari Rp12.840 per liter, menjadi Rp13.300 per liter.

    – BBM BP jenis BP Ultimate Diesel, terjadi peningkatan sebesar Rp550 per liter, yakni dari Rp13.250 per liter pada Juni 2025, menjadi Rp13.800 per liter sejak Juli 2025.

    Kenaikan Harga BBM Vivo

    – BBM jenis Revvo 90 naik Rp470 menjadi dijual seharga Rp12.730 per liter dari sebelumnya Rp12.260 per liter.

    – BBM Revvo 92 terpantau naik Rp470 menjadi seharga Rp12.810 per liter dari sebelumnya Rp12.340 per liter.

    – Revvo 95 naik Rp490 menjadi seharga Rp13.300 per liter dari sebelumnya Rp12.810 per liter.***

     

  • Akselerasi Komitmen Berkelanjutan, Bank Mandiri Borong 16 Penghargaan FinanceAsia Awards 2025

    Akselerasi Komitmen Berkelanjutan, Bank Mandiri Borong 16 Penghargaan FinanceAsia Awards 2025


    PIKIRAN RAKYAT     – Komitmen Bank Mandiri dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dan inklusi sosial kembali mendapat pengakuan internasional. Dalam ajang FinanceAsia Awards 2025 dan Asia’s Best Companies 2025 di Hong Kong 17 Juni 2025, Bank Mandiri meraih total 16 penghargaan, dengan 5 kategori menempatkannya sebagai pemimpin dalam penerapan Environmental, Social, & Governance (ESG) di kawasan regional.

    Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, Bank Mandiri dinobatkan sebagai Best Sustainable Bank, Biggest Sustainable Impact, dan Most DEI (Diversity, Equity & Inclusion) Progressive dalam ajang FinanceAsia Awards 2025. Penghargaan ini mencerminkan konsistensi Bank Mandiri dalam mengakselerasi integrasi aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, serta mendorong dampak sosial yang nyata melalui program-program berbasis inklusi dan kesetaraan.

    Bank berlogo pita emas ini mencatatkan total portofolio berkelanjutan sebesar Rp294 triliun per Maret 2025 atau tumbuh 11% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan portofolio hijau sebesar 13,4% hingga mencapai Rp148 triliun, yang sekaligus mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai green market leader di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 35%. Sebagai wujud akselerasi pembiayaan hijau, Bank Mandiri juga sukses menerbitkan Obligasi Hijau Tahap II senilai Rp5 triliun, yang mengalami oversubscribe hingga 2,55 kali.

    Adapun FinanceAsia Awards dinilai atas respon dari perusahaan terhadap pertanyaan terkait inovasi digital, inisiatif berkelanjutan dan performa perusahaan lainnya dan Asia’s Best Company dinilai berdasarkan survey kepada investor. Bank Mandiri bersaing dengan perusahaan di Asia Tenggara lainnya seperti dari Kamboja, Laos, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

    Sementara itu, dari survei yang melibatkan analis, investor, dan pelaku pasar modal dalam ajang Asia’s Best Companies 2025, Bank Mandiri juga meraih penghargaan Most Committed to ESG dan Best DEI, keduanya dalam kategori Gold, yang merupakan level tertinggi dari ajang tersebut. Pengakuan ini tidak hanya menyoroti strategi ESG di tingkat korporasi, namun juga bagaimana Bank Mandiri mempraktekkannya secara konsisten dan terukur.

    “Kami percaya bahwa keberlanjutan dan keberagaman bukan sekadar tren, melainkan fondasi masa depan sektor keuangan yang positif dan inklusif. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa ESG bukan hanya komitmen di atas kertas, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam sinergi bisnis kami,” ujar Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri.

    Bank Mandiri juga terus menciptakan berbagai program pengembangan kapabilitas, well-being, serta lingkungan kerja yang inklusif dan setara terus dimaksimalkan. Saat ini, 52% dari total pegawai Bank Mandiri adalah perempuan, dengan 46% di antaranya menduduki posisi manajerial, serta keterbukaan kesempatan kerja bagi individu dengan kebutuhan khusus atau difabel.

    Terlebih lagi, Bank Mandiri juga berhasil meraih sejumlah penghargaan lain yang mencerminkan keunggulan institusional, mulai dari Best Bank, Best Retail Bank, Most Innovative Use of Technology, hingga Best Strategic Initiative – Banks. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis dan transformasi digital yang dilakukan tetap selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan tanggung jawab sosial.

    Terbukti melalui Livin’ dan Kopra by Mandiri, Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai mitra finansial strategis bagi nasabah, yang diwujudkan melalui transformasi digital secara berkelanjutan. Hingga Mei 2025, jumlah pengguna aktif telah mencapai 31,6 juta dengan total frekuensi transaksi sebesar 1,8 miliar kali dan nilai transaksi mencapai Rp1.744 triliun, tumbuh 12% secara year-on-year (YoY).

    Sementara itu, Kopra by Mandiri juga menunjukkan kontribusi signifikan, tidak hanya dalam mendukung aktivitas keuangan korporasi, tetapi juga dalam mempermudah operasional pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui fitur unggulan Electronic Invoice Presentment & Payment (EIPP), pelaku UMKM kini dapat mengelola proses penagihan dan pembayaran secara digital dengan lebih mudah dan efisien. Hingga akhir kuartal I 2025, Kopra by Mandiri mencatatkan volume transaksi sebanyak 349 juta dengan nilai mencapai Rp6.000 triliun.

    Dalam kategori Asia’s Best Companies, Bank Mandiri turut menerima pengakuan atas praktik hubungan investor yang baik, kepemimpinan eksekutif, dan kekuatan fundamental perusahaan, termasuk penghargaan Best Large Cap Company, Best Managed Company, serta Best Investor Relations. Capaian ini menempatkan Bank Mandiri sebagai salah satu bank dengan raihan penghargaan terbanyak di Asia Tenggara tahun ini.

    Berikut adalah daftar penghargaan lengkap yang diraih Bank Mandiri dalam
    FinanceAsia Awards 2025 dan Asia’s Best Companies 2025:
    FinanceAsia Awards 2025
    1. Best Sustainable Bank
    2. Biggest Sustainable Impact
    3. Most DEI Progressive
    4. Best Bank
    5. Best Retail Bank
    6. Best Corporate Bank – Large Corp C MNCs
    7. Best Strategic Initiative – Banks
    8. Most Innovative Use of Technology
    9. Best Custodian Bank* (highly commended)
    Asia’s Best Companies 2025
    1. Gold – Most Committed to ESG
    2. Gold – Best DEI
    3. Gold – Best Large Cap Company
    4. Gold – Best CFO
    5. Best CEO
    6. Best Managed Company
    7. Best Investor Relations. ***