Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com

  • Deposito Emas Pegadaian Tembus 1 Ton. Dirut Pegadaian: Sekarang Saatnya Gerakin Emasmu

    Deposito Emas Pegadaian Tembus 1 Ton. Dirut Pegadaian: Sekarang Saatnya Gerakin Emasmu

    PIKIRAN RAKYAT – Fenomena berburu emas belakangan menjadi tren yang berdampak pada permintaan emas yang melonjak di pasaran. Salah satu produk unggulan Bank Emas Pegadaian yakni Deposito Emas buktinya, kini berhasil tembus 1 Ton sejak diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 26 Februari lalu.

    Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menjelaskan, bahwa fenomena ini menjadi bukti nyata, ditengah geopolitik dan perang dagang antara AS dan China, kilau emas semakin terpancar sebagai instrumen investasi safe haven. 

    “Pegadaian sebagai perusahaan yang sudah berpengalaman dalam bisnis emas, siap untuk Meng-EMAS-kan Indonesia melalui produk dan layanan yang dimiliki oleh Pegadaian sebagai Bank Emas. Bahkan transaksi Deposito Emas Pegadaian sekarang sudah di posisi 1 Ton. Jadi setelah nabung emas, langsung dijadikan deposito emas, karena sekarang saatnya gerakin emas-mu,” ujar Damar.

    dok. Pegadaian

    Damar pun menambahkan, di era seperti sekarang investasi emas tidak melulu harus dimiliki dalam bentuk fisik melainkan juga bisa dimiliki dalam bentuk digital. Dengan adanya Tabungan Emas Pegadaian, berinvestasi emas kian mudah, cepat dan tentunya aman. 

    “Selama bulan April 2025 ini transaksi Tabungan Emas Pegadaian mengalami peningkatan hingga 4 kali lipat. Rata-rata transaksi 380 miliar kini menjadi 1,5 triliun. Kami juga optimis hingga akhir April transaksi ini akan meningkat hingga 10 kali lipat,” ungkap Damar.

    Tidak ada kata terlambat untuk menabung emas di Pegadaian. Masyarakat juga tidak perlu ragu dalam bertransaksi secara digital di Pegadaian karena emas yang dibeli oleh masyarakat stoknya sudah ada di Pegadaian, “Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena Pegadaian menerapkan sistem 1:1 untuk layanan transaksi emas, dimana ketika ada permintaan transaksi Cicil Emas maupun Tabungan Emas oleh nasabah, maka Pegadaian telah menyiapkan persediaan emas secara fisik sejumlah gram yang ditransaksikan,” tambah Damar.

    Emas disebut investasi safe haven karena sifatnya yang relatif stabil dalam segala kondisi meski saat kondisi pasar bergejolak. Selain likuiditas yang tinggi, emas juga tahan terhadap inflasi untuk menjaga nilai aset, sehingga emas dipercaya menjadi instrumen investasi paling aman saat ini, apalagi harga emas diprediksi akan terus menanjak naik. 

    Sebagai perusahaan jasa keuangan yang dekat dengan masyarakat, Pegadaian berkomitmen untuk membantu memberikan beragam solusi finansial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Pegadaian juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan sejak dini, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dalam upaya menuju Indonesia Emas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Catat! Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan 2025 Cair Segera, Ini Rincian Besaran

    Catat! Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan 2025 Cair Segera, Ini Rincian Besaran

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah kembali memberikan gaji ke-13 untuk tahun 2025 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai PPPK, TNI, Polri, serta pensiunan termasuk mantan PNS dan pejabat negara.

    Hal ini tertuang dalam aturan resmi yang sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025.

    Kapan Gaji ke-13 2025 Cair?

    Jadwal pencairan dimulai pada 1 Juni hingga 30 Juni 2025. Pencairan dilakukan secara bertahap oleh PT Taspen (Persero).

    Jadwal bisa sedikit berbeda tergantung kebijakan masing-masing instansi dan daerah. Gaji ke-13 ini diberikan untuk membantu kebutuhan para penerima, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah.

    Namun, tidak semua pegawai berhak menerima. Gaji ke-13 tidak diberikan kepada:

    Pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan negara Pegawai yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah dan menerima gaji dari tempat lain Berapa Besaran Gaji ke-13 2025?

    Besarnya gaji ke-13 setara dengan penghasilan bulan Mei 2025, yaitu:

    Gaji pokok Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Tambahan penghasilan lainnya (sesuai ketentuan)

    Jumlah yang diterima bisa berbeda-beda, tergantung:

    Pangkat atau golongan terakhir Lama masa kerja Kebijakan masing-masing instansi
    Cara Menghitung Gaji ke-13 untuk Pensiunan

    Gaji ke-13 dihitung dari total penghasilan yang biasanya diterima setiap bulan, dengan komponen berikut:

    Gaji Pokok Pensiun Tunjangan Keluarga (untuk istri/suami dan anak, jika ada) Tunjangan Pangan Tambahan Penghasilan (jika ada)

    Contoh Simulasi Perhitungan Gaji ke-13:

    Misalnya, seorang pensiunan PNS Golongan III memiliki penghasilan seperti berikut:

    Gaji Pokok Pensiun: Rp3.500.000 Tunjangan Istri (10% dari gaji pokok): Rp350.000 Tunjangan Anak (2% dari gaji pokok): Rp70.000 Tunjangan Pangan: Rp200.000 Tambahan Penghasilan: Rp100.000

    Maka total gaji ke-13 yang diterima adalah:

    Rp3.500.000 + Rp350.000 + Rp70.000 + Rp200.000 + Rp100.000 = Rp4.220.000

    Pemerintah memastikan bahwa proses penghitungan gaji ke-13 dilakukan secara adil, transparan, dan akurat, sebagai bentuk penghargaan kepada para ASN dan pensiunan yang telah mengabdi kepada negara.

    Bagi para pensiunan atau keluarga yang mengurusi, pastikan rutin memantau informasi resmi dari instansi terkait agar tidak ketinggalan kabar terbaru soal pencairan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bank Mandiri Pacu Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon

    Bank Mandiri Pacu Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam rangka menumbuhkan budaya keberlanjutan di lingkungan Bank Mandiri, peringatan Hari Bumi yang jatuh pada 22 April menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

    Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bumi ini, Bank Mandiri mengimplementasikan program Drop Box Daur Ulang sebagai bentuk nyata kontribusi terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan. Inisiatif ini sejalan dengan semangat Mandiri Looping for Life, kampanye berkelanjutan yang diusung Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi sirkular di Indonesia.

    Drop Box ini tersedia di kantor pusat Bank Mandiri, tepatnya Plaza Mandiri & Menara Mandiri. Melalui Drop Box ini, karyawan dan seluruh pengunjung dapat menyumbangkan pakaian bekas (gently used), yang kemudian akan dipilah dan dikelola melalui sinergi Bank Mandiri dengan mitra sosial perseroan, Pable, untuk didaur ulang atau disalurkan kepada yang membutuhkan.

    Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk mengurangi limbah tekstil yang menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di sektor konsumsi rumah tangga. Selain itu, program ini turut melibatkan karyawan dan komunitas sekitar dalam siklus donasi dan daur ulang yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan secara langsung.

    “Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan, melalui inovasi dan peran aktif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna berbagai sumber daya, sebagai bagian dari tanggung jawab kami terhadap lingkungan dan masyarakat. Kami percaya melalui inisiatif ini, Bank Mandiri dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujar Ossy, sapaan akrab Ashidiq dalam keterangan resmi, Rabu (23/4).

    Melalui kehadiran Drop Box Daur Ulang, Bank Mandiri berharap dapat mendorong perubahan perilaku menuju konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau.

    Bank Mandiri juga telah memiliki sistem pelacakan karbon digital untuk memantau emisi operasional secara terukur dan transparan. Hingga akhir tahun 2024, inisiatif ini telah berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 33% sejak 2019, dari 359 tCO2e menjadi 239 tCO2e. Hal ini tentunya sejalan dengan target perusahaan untuk mencapai

    Net Zero Emission pada tahun 2030. Seluruh informasi terkait emisi ini tersedia dan dapat diakses publik melalui dashboard ESG di https://esg.bankmandiri.co.id.

    Dari sisi operasional, Bank Mandiri terus memperluas penerapan inisiatif karbon netral melalui peningkatan jumlah kendaraan operasional berupa listrik dan hybrid yang saat ini mencapai 404 unit, pembangunan 26 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Umum (SPKLU), dan instalasi 870 panel surya.

    Selain itu, Bank Mandiri juga mengembangkan jaringan gedung ramah lingkungan yang kini mencakup tiga gedung hijau dan sepuluh kantor berkonsep hijau.

    “Upaya digitalisasi juga menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan, salah satunya melalui optimalisasi penggunaan aplikasi Livin’ by Mandiri. SuperApp ini memungkinkan nasabah dan karyawan melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang, sehingga turut mengurangi emisi dari mobilitas dan konsumsi sumber daya seperti kertas dan energi listrik,” imbuh Ossy.

    Melalui beragam langkah tersebut, Bank Mandiri berharap dapat terus berkontribusi dalam mendorong perubahan perilaku menuju konsumsi yang lebih bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi II DPR Sebut Revisi RUU ASN Bertentangan dengan UUD 1945

    Komisi II DPR Sebut Revisi RUU ASN Bertentangan dengan UUD 1945

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse menilai revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN bertentangan dengan UUD 1945.

    “Itulah yang kita nilai tadi yang saya bilang itu oleh Komisi II, apakah itu tidak bertentangan dengan UUD tahun 1945?,” kata Zulfikar di DPR RI, Selasa 22 April 2025.

    “Karena kita negara kesatuan yang disentralisasikan, kita menjunjung tinggi semangat otonomi daerah, dan dalam Pasal 18 UUD tahun 1945 itu dinyatakan pelaksanaan otonomi itu seluas-luasnya,” lanjut ujarnya.

    Untuk itu dia menyarankan agar Badan Keahlian DPR (BKD) untuk mendalami ulang, berdiskusi dengan banyak stakeholder, praktisi, akademisi, lalu profesional.

    “(Diskusi) untuk mendapatkan pijakan yang kuat baik dari sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis terkait kenapa UU ASN harus dirubah kembali,” ujarnya.

    Lebih lanjut Zulfikar menyebutkan ada beberapa poin yang mungkin akan ada perubahan di dalam UU ASN terkait dengan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian ASN.

    “Dalam hal ini ASN yang menduduki jabatan struktural ya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terutama, selain Jabatan Pimpinan Tinggi madya, boleh atau bisa dilakukan oleh Presiden,” tuturnya.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kronologi Dugaan Penggelapan Dana MBG, Presiden Prabowo Subianto Angkat Bicara

    Kronologi Dugaan Penggelapan Dana MBG, Presiden Prabowo Subianto Angkat Bicara

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal ini disampaikannya merespons polemik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian soal dugaan penggelapan dana Rp975.375.000.

    “Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” ucap Presiden Prabowo Subianto usai bertemu Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 22 April 2025.

    Laporan Dugaan Penggelapan Dana MBG

    Presiden Prabowo sempat menanyakan secara detail laporan kasus pada salah satu wartawan yang melontarkan pertanyaan itu.

    “Saya belum tahu soal itu. Nanti saya cek ya,” lanjut Prabowo Subianto.

    Kasus dugaan penggelapan dana ini mencuat usai Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    Kuasa hukum Ira, Danna Harly mengaku pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum pada indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden.

    Menurutnya proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tak melakukan hal yang sama.

    Pihaknya sudah menyerahkan bukti-bukti kuat dan menjawab puluhan pertanyaan dari penyidik dalam pemeriksaan pekan lalu.

    Ira diperiksa 28 pertanyaan dan kuasa hukumnya menjawab 21 pertanyaan. Rencananya pelapor akan menghadirkan 5 saksi dan 1 ahli pidana guna memperkuat laporan pekan ini.

    Kronologi Dugaan Penggelapan Dana MBG

    Mitra Dapur bekerja sama dengan Yayasan MBG dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025 menyuplai sekitar 65.025 porsi makanan.

    Harga awalnya Rp15 ribu per porsi sesuai kontrak. Belakangan berubah sepihak jadi Rp13 ribu yang memicu konflik dan berujung pada pemutusan kemitraan.

    Namun, dapur MBG di Kalibata sudah kembali beroperasi secara terbatas menggunakan dana pribadi sejak 17 April 2025.

    Pihak Mitra Dapur berharap program bisa kembali berjalan normal pekan depan, sambil menunggu perkembangan penyidikan dugaan penggelapan dana itu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kenapa Jokowi yang Diutus ke Vatikan oleh Prabowo? Wakilkan Presiden Layat Paus Frasiskus

    Kenapa Jokowi yang Diutus ke Vatikan oleh Prabowo? Wakilkan Presiden Layat Paus Frasiskus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus sejumlah tokoh negara, mewakili Indonesia menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yang akan digelar di Vatikan, Roma, pada Sabtu, 26 April 2025 mendatang.

    Menarik perhatian publik, salah satu tokoh yang ditunjuk Presiden Prabowo adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Keputusan Prabowo untuk mengirim utusan alih-alih hadir langsung dijelaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Ia menegaskan jika Prabowo punya perihal lain yang harus diurus pada waktu yang bersamaan.

    “Oleh karena sesuatu dan lain hal, bapak presiden kemungkinan tidak bisa hadir langsung dalam acara pemakaman Paus,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

    Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk beberapa tokoh untuk mewakili Indonesia dalam momen penting tersebut, antara lain:

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Wakil Menteri Keuangan Tommy Djiwandono Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan Menteri HAM Natalius Pigai

    Keberangkatan rombongan dijadwalkan pada Kamis, 24 April atau Jumat, 25 April 2025.

    “Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa,” kata Prasetyo.

    Penunjukan Jokowi, mantan presiden yang kini tidak menjabat, menuai sorotan.

    Kendati pernah menjalin diplomatik dengan Vatikan dan pemimpin-pemimpin keagamaan dunia selama masa kepemimpinannya, status sebagai mantan kepala negara tetap menimbulkan tanya bagi masyarakat. Apa urgensi Jokowi?

    Sampai berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Istana terkait alasan spesifik di balik pemilihan Jokowi dan tokoh-tokoh lainnya.

    Namun, kehadiran mereka adalah bentuk upaya negara dalam menjaga hubungan diplomatik dan penghormatan tinggi dari Indonesia terhadap umat Katolik global. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kenangan Berkesan Ceu Popong saat Promosikan Bajigur ke PM Mesir, Saksi Sejarah KAA 1955

    Kenangan Berkesan Ceu Popong saat Promosikan Bajigur ke PM Mesir, Saksi Sejarah KAA 1955

    PIKIRAN RAKYAT – Tahun 2025 ini genap 70 tahun sejak diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Namun, Popong Otje Djunjunan atau yang lebih dikenal dengan Ceu Popong masih ingat betul betapa berbedanya wajah Bandung, dan Indonesia secara keseluruhan, pada tahun 1955 ketika pertemuan tingkat tinggi bersejarah itu diadakan dengan saat ini.

    Saat itu, Ceu Popong yang masih berusia 17 tahun dan duduk di bangku SMA menjadi salah satu pemandu muda yang menyambut para pemimpin dunia di Hotel Savoy Homann, Bandung.

    Bandung menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pertama pada 1955 yang mempertemukan para presiden, perdana menteri, dan pemimpin dari 29 negara kawasan dalam semangat bersama untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme.

    Menurut Popong, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan selama tujuh dekade terakhir melalui kemajuan di bidang pendidikan, ekonomi, dan transportasi, khususnya sejak hadirnya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), hasil kerja sama Indonesia-China, telah mempersingkat waktu tempuh antara kedua kota dari empat jam menjadi hanya 30 menit.

    “Begitu pula Bandung, yang kini sudah dikenal secara global, menarik banyak sekali wisatawan mancanegara,” kata Popong kepada Xinhua baru-baru ini di rumahnya di Bandung.

    Dalam konferensi tahun 1955, Popong dan sembilan remaja lainnya mengenakan kebaya tradisional dengan rambut disanggul.

    Mereka ditugaskan untuk memperkenalkan masakan Sunda, salah satu makanan paling populer di Indonesia, termasuk minuman khas Sunda kepada para pemimpin negara dalam bahasa Inggris. Sajian yang diberikan termasuk rangginang, colenak, opak, dan minuman seperti bandrek dan bajigur.

    “Kami bertindak sebagai pemandu di hotel, menyambut para tamu,” kenang Popong. Dia dengan gembira menceritakan kembali pertemuannya dengan perdana menteri Mesir saat itu, Gamal Abdel Nasser, yang bertanya tentang apa itu bajigur.

    Para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika menghadiri upacara penandatanganan Monumen Solidaritas Asia Afrika sebagai bagian dari Peringatan Konferensi Asia Afrika 2015 di Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada 24 April 2015.

    “Dengan tinggi badan yang hanya 150 sentimeter, saya harus menjulurkan leher selama beberapa menit untuk berbicara dengannya,” tutur Popong sambil tersenyum. Kala itu, dia pun menjelaskan resep minuman yang terbuat dari santan, jahe, dan gula aren tersebut.

    Ceu Popong menyampaikan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang telah berubah sejak saat itu. “Kolonialisme telah memudar dan kini negara-negara Asia dan Afrika sedang membangun kembali diri mereka secara ekonomi dan politik,” katanya.

    Dia menyoroti bahwa pembangunan global bergantung pada hubungan antarmanusia, khususnya hubungan lintas perbatasan. “Kerja sama internasional harus terus berlanjut, tanpa diskriminasi,” sambung sosok legendaris asal Bandung tersebut.

    Popong, yang kini berusia 87 tahun, telah mengabdi selama 25 tahun di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan spesialisasi di bidang pendidikan dan kebudayaan sebelum pensiun pada 2019.

    Dia mengajak generasi muda untuk menjunjung tinggi semangat Konferensi Asia Afrika guna berkontribusi bagi kemajuan dunia.

    “Di dunia yang mengglobal ini, kita harus belajar dari orang lain, baik itu semangat, etos kerja, maupun disiplin mereka,” kata Popong, seraya menyebut China sebagai contoh.

    “Ada pepatah berbunyi, ‘Carilah ilmu sampai ke negeri China’,” ucap perempuan yang pernah kehilangan palunya saat sidang perdana di DPR/MPR.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BI Pertahankan Suku Bunga BI-Rate 5,75 persen pada RDG April 2025, Imbas Perang Tarif AS-China?

    BI Pertahankan Suku Bunga BI-Rate 5,75 persen pada RDG April 2025, Imbas Perang Tarif AS-China?

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) tetap berada pada level 5,75 persen lewat Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2025 yang digelar Selasa, 22 April dan Rabu, 23 April 2025.

    Hal ini diumumkan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG BI di Jakarta pada Rabu, 23 April 2025.

    Suku bunga deposit facility tetap berada pada level 5 persen. Suku bunga lending facility juga diputuskan tetap berada pada level 6,5 persen.

    Perang Tarif

    Menurut Perry, ketidakpastian perekonomian global makin tinggi, didorong kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Pemerintah Amerika Serikat (AS).

    Pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS awal April 2025, langkah retaliasi Tiongkok dan kemungkinan dari beberapa negara lain meningkatkan fragmentasi ekonomi global, serta menurunnya volume perdagangan dunia.

    “Akibatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan menurun dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen,” ucap Perry Warjiyo.

    Ia mengaku penurunan ekonomi yang terbesar terjadi di AS dan Tiongkok, sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara.

    Pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang lainnya juga diperkirakan akan melambat dipengaruhi dampak langsung penurunan ekspor ke AS dan dampak tak langsung dari penurunan volume perdagangan dengan negara-negara lain.

    Dampak Negatif

    Perang tarif dan dampak negatifnya pada penurunan pertumbuhan AS, China, serta ekonomi dunia memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, dan mendorong perilaku risk aversion pemilik modal.

    Imbal hasil (yield) U.S. Treasury menurun dan indeks mata uang dolar AS ke berbagai mata uang dunia atau DXY melemah di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) 2025 dan tahun depan.

    Aliran modal dunia bergeser dari Amerika Serikat ke negara dan aset yang dianggap aman atau safe haven asset and safe haven countries, terutama aset keuangan di Eropa serta Jepang, dan komoditi emas.

    Aliran keluar modal global dari negara berkembang masih berlanjut sehingga memberi tekanan terhadap pada mata uangnya.

    “Memburuknya kondisi global tersebut memerlukan penguatan respon dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” lanjutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RUU Polri Akan Dibahas Setelah RUU KUHAP, Ini 8 Poin yang Dinilai Berbahaya

    RUU Polri Akan Dibahas Setelah RUU KUHAP, Ini 8 Poin yang Dinilai Berbahaya

    PIKIRAN RAKYAT – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) akan dibahas usai RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Sebelumnya RUU Polri menuai banyak kritik, sebab revisi ini disebut-sebut berpotensi memberikan kekuasaan berlebihan kepada Polri dan mengancam prinsip demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

    Pada Selasa, 28 Mei 2024, rapat paripurna DPR resmi menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif DPR. Namun, prosesnya dinilai terburu-buru dan tidak transparan. RUU Polri bahkan tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020–2024.

    Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengatakan bahwa RUU Polri kemungkinan baru akan dibahas setelah selesai. Menurutnya, RUU KUHAP saat ini menjadi prioritas karena harus selesai pada 2025 untuk mendampingi penerapan KUHP baru pada 2026.

    “Saya belum bisa kasih tanggapan soal itu (RUU Polri dan RUU Kejaksaan). Kami pertegas saat ini fokus penyelesaian RUU KUHAP,” ujar Rudianto di Jakarta, Selasa, 22 April 2025.

    Ia juga menyebut bahwa UU KUHAP yang berlaku saat ini sudah sangat tua karena dibuat pada tahun 1981, dan banyak pasalnya telah dibatalkan Mahkamah Agung.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah tetap menjadwalkan pengajuan RUU Polri dan Kejaksaan pada tahun ini.

    “Sesuai dengan agenda seperti itu,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 April 2025, sambil menambahkan bahwa isi kedua RUU masih akan dibahas lebih lanjut.

    8 Poin RUU Polri yang Dinilai Bermasalah

    Berikut ini adalah poin-poin kontroversial dalam RUU Polri yang menuai kritik dari publik dan lembaga masyarakat sipil:

    Pengawasan Ruang Siber: Memberi kewenangan Polri untuk memblokir atau memperlambat akses internet, yang berisiko membatasi kebebasan berekspresi dan privasi warga. Penggalangan Intelijen: Polri dapat melakukan penggalangan dan meminta informasi dari lembaga lain tanpa kejelasan batas wewenang, berisiko tumpang tindih dengan BIN dan PPATK. Penyadapan Tanpa Izin: Polri diberi hak menyadap tanpa mekanisme izin seperti KPK, membuka peluang pelanggaran HAM. Intervensi Lembaga Penyidikan Lain: Polri bisa memberi arahan teknis ke penyidik lembaga lain, termasuk KPK, yang dinilai bisa melemahkan independensi. Penguatan Pam Swakarsa: Membuka jalan bagi kebangkitan Pam Swakarsa, yang memiliki catatan historis terkait represi terhadap masyarakat sipil. Perpanjangan Usia Pensiun: Usia pensiun anggota Polri diperpanjang hingga 65 tahun, yang dikhawatirkan menghambat regenerasi. Wewenang di Hukum Nasional dan Smart City: Polri terlibat dalam pembinaan hukum dan proyek smart city, menimbulkan tumpang tindih tugas dengan lembaga lain. Minimnya Mekanisme Pengawasan: Tidak ada penguatan signifikan terhadap pengawasan eksternal Polri. Kompolnas dan Komisi Etik masih diatur melalui peraturan internal, bukan undang-undang.

    Belum lama ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menyebut bahwa RUU ini justru memperluas kewenangan Polri secara tidak proporsional, alih-alih melakukan perbaikan mendasar terhadap institusi tersebut.

    Dikhawatirkan, Polri akan menjadi lembaga “superbody” dengan kekuasaan besar namun minim pengawasan.

    Belum reda kritik terhadap revisi UU TNI, kini muncul kekhawatiran serupa terhadap RUU Polri.

    Banyak pihak mendesak agar pembahasannya ditunda dan dilakukan secara lebih terbuka serta melibatkan partisipasi publik. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan Paus Baru Dipilih? Catat Tanggal Penobatan Pengganti Mendiang Paus Fransiskus

    Kapan Paus Baru Dipilih? Catat Tanggal Penobatan Pengganti Mendiang Paus Fransiskus

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah wafatnya Paus Fransiskus pada Senin, 21 April 2025, Gereja Katolik kini memasuki masa berkabung selama sembilan hari. Lalu kapan dinobatkan Paus baru kepada umat Katolik dunia?

    Selama periode berkabung, jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus, Vatikan, dan umat diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir.

    Dalam beberapa hari ke depan, para kardinal dari seluruh dunia akan datang ke Italia dan berkumpul di Vatikan untuk mengikuti proses konklaf, tradisi rahasia yang digunakan Gereja Katolik untuk memilih pemimpin spiritual baru bagi umat sedunia.

    Kata “konklaf” sendiri berasal dari bahasa Latin cum clave yang berarti “dengan kunci”, menandakan betapa tertutup dan rahasianya proses ini.

    Konklaf terakhir terjadi pada 2013, saat Paus Fransiskus terpilih menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri.

    Paus Fransiskus adalah Paus ke-266, sekaligus yang pertama berasal dari benua Amerika dan dari luar Eropa dalam lebih dari seribu tahun.

    Tanggal Berapa Konklaf Digelar?

    Pemilihan Paus baru atau konklaf akan dimulai setelah masa berkabung selesai, biasanya antara 15 hingga 20 hari setelah jabatan Paus kosong.

    Dengan demikian, konklaf kali ini diperkirakan berlangsung antara tanggal 6 hingga 12 Mei 2025.

    Proses Pemilihan Paus Baru: Tanda Asap Hitam

    Begitu konklaf dimulai, para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun akan berkumpul di Kapel Sistina. Sebelum pemungutan suara dimulai, mereka akan mengucapkan sumpah untuk menjaga kerahasiaan proses. Per April 2025, ada 252 kardinal, dan 135 di antaranya memiliki hak suara.

    Setiap hari akan diadakan empat putaran pemungutan suara. Seorang kandidat harus memperoleh dua pertiga suara untuk bisa terpilih sebagai Paus.

    Jika belum ada yang memenuhi syarat, surat suara akan dibakar dengan campuran bahan kimia sehingga menghasilkan asap hitam, tanda bagi umat di luar bahwa belum ada Paus baru yang terpilih.

    Namun, jika seorang kardinal berhasil mendapat dua pertiga suara dan menerima pemilihan tersebut, surat suara akan dibakar dengan bahan kimia yang menghasilkan asap putih.

    Ini menjadi tanda bagi seluruh dunia bahwa pemimpin baru Gereja Katolik telah terpilih.

    Tak lama setelah itu, Paus baru akan diperkenalkan kepada publik dari balkon Basilika Santo Petrus dengan pengumuman tradisional: Habemus Papam! (Kita punya Paus!).

    Tradisi konklaf ini sudah berjalan lebih dari 800 tahun dan aturannya hampir tidak pernah berubah.

    Meski di masa lalu proses ini bisa berlangsung hingga bertahun-tahun, seperti pada abad ke-13 saat pemilihan Paus Gregorius X memakan waktu tiga tahun, konklaf di era modern umumnya berlangsung jauh lebih singkat.

    Bahkan, Paus Fransiskus sendiri terpilih hanya satu hari setelah konklaf dibuka. Dengan konklaf yang segera dimulai, umat Katolik di seluruh dunia kini menantikan siapa yang akan menjadi penerus Tahta Suci berikutnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News