Category: Pikiran-Rakyat.com

  • Anggaran IKN 2025 Diblokir Sri Mulyani, Menteri PU: Belum Ada Progres

    Anggaran IKN 2025 Diblokir Sri Mulyani, Menteri PU: Belum Ada Progres

    PIKIRAN RAKYAT – Anggaran IKN 2025 diketahui diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kepada awak media pada hari ini, Kamis 6 Februari 2025.

    Diketahui IKN atau Ibu Kota Nusantara adalah proyek warisan eks Presiden Jokowi yang akan dilanjutkan Presiden Prabowo. Proyek ibu kota baru itu diklaim mencapai progres fisik 87,9 persen per akhir Desember 2024, dilansir dari laman Antara.

    Anggatan IKN 2025 diblokir Sri Mulyani

    Menteri PU Dody Hanggodo menyebut belum ada progres pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini yang bisa diungkapkan ke publik. Hal itu disampaikan saat ditanya mengenai kabar terbaru tentang pembangunan proyek di Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

    “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada, (kok ditanya) progres,” ujar Dody kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin, pada Kamis 6 Februari 2025.

    Hanggodo menyebut ada Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo dengan nomor 1 tahun 2025 yang menyebabkan anggaran Kementerian PU mengalami pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu sampai bernilai Rp81 triliun. Seluruh anggaran pun saat ini masih diblokir.

    “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” ujar Dody Hanggodo saat berkelakar setelah menghadiri rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

    IKN sudah habis berapa triliun?

    Menteri PU Dody menyebut anggaran untuk membuat Ibu Kota Nusantara sudah menyedot Rp40,29 triliun sampai 31 Desember 2024. Berikut rinciannya:

    Rp1,45 triliun untuk Sumber Daya Air yaitu pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan. Rp18,32 triliun untuk sektor Bina Marga yaitu membangun akses jalan ke masjid dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik), membangun jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C, lalu membangun bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, dan jalan akses bandara VVIP. Rp12,09 triliun untuk sektor Cipta Karya yaitu penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Kawasan Beranda Nusantara. Rp8,43 triliun untuk sektor hunian yaitu Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

    Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang anggaran IKN 2025 yang ternyata diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sang menteri menyebut belum ada progres dari pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut.**

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Daging Hasil Rekayasa Laboratorium Pertama di Dunia Mulai Dijual di Inggris

    Daging Hasil Rekayasa Laboratorium Pertama di Dunia Mulai Dijual di Inggris

    PIKIRAN RAKYAT – Chick Bites, daging hasil rekayasa laboratorium akan mulai dijual di Inggris pada Jumat, 7 Februari 2025. Produk ini merupakan camilan untuk anjing.

    Dilansir dari The Verge, Inggris menjadi negara Eropa pertama yang menyetujui penjualan daging hasil laboratorium yang diproduksi oleh perusahaan Meatly.

    Meatly mengklaim, camilan anjing yang terbuat dari daging yang dibiakkan di laboratorium ini merupakan yang pertama di dunia.

    Chick Bites akan dirilis secara terbatas di satu toko hewan peliharaan mulai hari Jumat dan Meatly berencana memperluas produksi dan berharap untuk membuat daging yang dibiakkan di laboratorium tersedia lebih luas seiring dengan peningkatan produksi.

    Inggris diketahui telah memberi lampu hijau kepada Meatly untuk memproduksi makanan hewan peliharaan pada bulan Juli 2024 lalu.

    Camilan Chick Bites ini diproduksi oleh Meatly yang bekerja sama dengan perusahaan makanan anjing vegan asal Inggris, The Pack.

    Camilan daging ini dibuat dari kombinasi bahan-bahan nabati dan daging ayam hasil laboratorium Meatly, namun perusahaan tersebut belum menyebutkan berapa proporsi daging hasil budidayanya.

    Daging ayam hasil produksi laboratoriumnya diproduksi dari satu sampel sel yang diambil dari satu telur ayam.

    Mereka mengklaim daging tersebut sama lezat dan bergizinya dengan dada ayam tradisional. Selain itu, mengandung kandungan asam amino, asam lemak, mineral, dan vitamin yang dibutuhkan untuk kesehatan anjing.

    Chick Bites rencananya mulai dijual pada hari Jumat, 7 Februari, tetapi terbatas pada satu cabang Pets at Home di Brentford, Inggris. Pets at Home merupakan investor utama di Meatly.

    Meskipun edisi Chick Bites ini dideskripsikan sebagai edisi terbatas, Meatly telah merencanakan kolaborasi lebih lanjut dengan The Pack dan Pets at Home sembari berupaya meningkatkan produksi, dengan tujuan membuat Meatly Chicken “tersedia secara lebih luas” dalam tiga hingga lima tahun.

    Izin Konsumsi untuk Manusia

    Produk daging olahan belum disetujui untuk dikonsumsi manusia di Inggris dan Eropa. Meski demikian, produk ini telah disetujui di Singapura, Israel, dan sebagian besar AS kecuali Florida dan Alabama .

    Selain pengawasan politik, tantangan utama industri ini adalah meningkatkan produksi hingga ke titik yang layak secara komersial.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 23 Twibbon Hari Pers Nasional 2025 Gratis, Desain Lucu, Keren Parah, Warna Cerah

    23 Twibbon Hari Pers Nasional 2025 Gratis, Desain Lucu, Keren Parah, Warna Cerah

    23 Twibbon Hari Pers Nasional 2025 Gratis, Desain Lucu, Keren Parah, Warna Cerah

  • Tabel Pinjaman KUR Mandiri 2025, Dapatkan Pinjaman Bunga Terjangkau Plafon hingga Rp500 Juta

    Tabel Pinjaman KUR Mandiri 2025, Dapatkan Pinjaman Bunga Terjangkau Plafon hingga Rp500 Juta

    PIKIRAN RAKYAT – Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan yang bertujuan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses permodalan dengan bunga terjangkau. Bank Mandiri sebagai salah satu lembaga penyalur KUR menawarkan berbagai jenis pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

    Tujuan Program KUR Mandiri 2025

    Program KUR Mandiri 2025 dirancang untuk:

    Meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha produktif. Memperkuat daya saing UMKM di berbagai sektor. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Syarat Penerima KUR Mandiri 2025

    Penerima KUR terdiri dari:

    Usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah beroperasi minimal enam bulan. Pelaku UMKM yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah kembali ke tanah air. Usaha yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain. Pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang menjalankan usaha produktif. Kelompok usaha seperti Gapoktan atau kelompok usaha lainnya. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ingin berwirausaha. Ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif. Kriteria Penerima KUR Mandiri 2025

    Calon penerima KUR harus memenuhi Risk Acceptance Criteria (RAC) sebagai berikut:

    Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Memiliki riwayat kredit yang baik dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Tidak masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong. Tidak sedang menerima kredit komersial lainnya, kecuali kredit konsumsi rumah tangga atau pembiayaan ultra mikro. Jenis KUR Mandiri 2025

    Bank Mandiri menawarkan beberapa jenis KUR, yaitu:

    KUR Super Mikro: Plafon hingga Rp10 juta dengan suku bunga 3% per tahun. KUR Mikro: Plafon Rp10 juta hingga Rp100 juta dengan suku bunga mulai 6%. KUR Kecil: Plafon Rp100 juta hingga Rp500 juta dengan suku bunga 6%. KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI): Maksimal Rp100 juta dengan suku bunga 6%. KUR Khusus: Plafon hingga Rp500 juta untuk kelompok usaha tertentu. Simulasi Cicilan KUR Mandiri 2025

    Berikut adalah simulasi cicilan untuk berbagai plafon pinjaman hingga Rp500 juta, dengan asumsi suku bunga tetap 10% per tahun dan tenor 12, 24, 36, dan 60 bulan. Simulasi Cicilan per Bulan:

    Plafon Rp50 juta

    12 bulan: Rp4.396.000 24 bulan: Rp2.314.000 36 bulan: Rp1.611.000 60 bulan: Rp1.062.000

    Plafon Rp100 juta

    12 bulan: Rp8.792.000 24 bulan: Rp4.628.000 36 bulan: Rp3.222.000 60 bulan: Rp2.124.000

    Plafon Rp200 juta

    12 bulan: Rp17.584.000 24 bulan: Rp9.256.000 36 bulan: Rp6.444.000 60 bulan: Rp4.248.000

    Plafon Rp300 juta

    12 bulan: Rp26.376.000 24 bulan: Rp13.884.000 36 bulan: Rp9.666.000 60 bulan: Rp6.372.000

    Plafon Rp400 juta

    12 bulan: Rp35.168.000 24 bulan: Rp18.512.000 36 bulan: Rp12.888.000 60 bulan: Rp8.496.000

    Plafon Rp500 juta

    12 bulan: Rp43.960.000 24 bulan: Rp23.140.000 36 bulan: Rp16.110.000 60 bulan: Rp10.620.000 Sektor Usaha Prioritas

    Penyaluran KUR difokuskan pada sektor produksi, meliputi:

    Perdagangan Pertanian, perkebunan, dan kehutanan Kelautan dan perikanan Konstruksi Pertambangan garam rakyat Pariwisata Jasa produksi Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2025

    Untuk mengajukan KUR Mandiri, diperlukan beberapa dokumen:

    KTP dan Kartu Keluarga. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU). NPWP untuk pengajuan di atas Rp50 juta. Rekening tabungan dengan transaksi usaha minimal tiga bulan terakhir. Perjanjian kerja bagi calon pekerja migran.

    Cara Pengajuan KUR Mandiri 2025

    Pengajuan KUR Mandiri dapat dilakukan dengan dua cara:

    Secara Offline

    Datang ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat. Mengisi formulir pengajuan dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Verifikasi dan survei usaha oleh pihak bank. Jika disetujui, dana akan dicairkan ke rekening pemohon.

    Secara Online

    Mengakses aplikasi Mandiri Online Mengunggah dokumen persyaratan. Menunggu proses verifikasi dan persetujuan. Pencairan dana dilakukan setelah permohonan disetujui. Keunggulan KUR Mandiri 2025 Bunga Kompetitif: Suku bunga rendah mulai dari 3% hingga 6% per tahun. Tenor Fleksibel: Masa pinjaman hingga 60 bulan. Tanpa Agunan Besar: Fokus pada pemberdayaan UMKM. Proses Cepat dan Mudah: Dapat diajukan secara online dan offline.

    Dengan adanya KUR Mandiri 2025, UMKM dapat lebih mudah memperoleh permodalan guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Geledah Rumah Anggota DPR Gerindra Heri Gunawan Terkait Kasus CSR BI, Temukan Bukti Mengejutkan

    KPK Geledah Rumah Anggota DPR Gerindra Heri Gunawan Terkait Kasus CSR BI, Temukan Bukti Mengejutkan

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan milik saudara HG. Kegiatan berlangsung dari pukul 21.00-01.30 WIB dini hari,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dari penggeledahan tersebut, kata Tessa, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

    Seluruh Anggota Komisi Xl DPR Terima Dana CSR BI

    Penyidik rampung memeriksa Heri Gunawan dan Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI pada Jumat, 27 Desember 2024. Pada periode 2019-2024, dua anggota dewan tersebut pernah duduk di Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja BI di parlemen.

    Usai diperiksa, Satori membeberkan bahwa seluruh anggota Komisi XI menggunakan dana CSR dari BI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dia mengakui dana CSR dialirkan lewat yayasan.

    “Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” kata Satori.

    Satori tidak menyebut jumlah uang CSR yang digunakan untuk kegiatan di Dapil, pun ia mengklaim tidak ada suap terkait dana CSR BI. Dia berkomitmen bakal kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

    “Sebagai warga negara mengikuti prosedur yang akan dilakukan, Insya Allah saya akan kooperatif,” ucap Satori.

    KPK Usut Yayasan Terafiliasi Heri Gunawan dan Satori

    KPK menyatakan dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) diduga mengalir dan ditampung oleh yayasan yang kemudian uangnya dinikmati pihak-pihak tertentu. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi apakah dana CSR BI ditampung oleh yayasan yang terafiliasi dengan anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan.

    Asep menegaskan, pihaknya sedang mendalami sejumlah yayasan yang diduga terafiliasi dengan dua legislator tersebut. Akan tetapi, dia belum menyebut nama-nama yayasan yang diduga menjadi tempat penampungan dana CSR BI.

    “Jadi ketika misalkan ada beberapa orang yang menerima CSR, itu mekanismenya melalui yayasan. Jadi nanti yayasan dulu, baru nanti pada orang tersebut seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Selasa, 31 Desember 2024.

    Asep menjelaskan, proses pendalaman penting untuk mengetahui mekanisme pemilihan yayasan penerima dana CSR. Menurutnya, afiliasi juga tidak selalu berbentuk kepemilikan yayasan tetapi bisa hanya lewat pemberian rekomendasi atas yayasan penerima dana CSR.

    “Misalkan saya punya yayasan, saya sendiri punya yayasan, sudah ke yayasan C saja. Nah itu tapi kan sama-sama tetap ke yayasan, artinya CSR itu sama-sama tetap ke yayasan,” tutur Asep.

    “Tapi kalau untuk yayasan itu adalah afiliasinya ke saya, atau saya misalkan hanya menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami,” ucapnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gaji ke-13 dan ke-14 Bakal Cair, Sri Mulyani Beri Kode Keras Buat PNS

    Gaji ke-13 dan ke-14 Bakal Cair, Sri Mulyani Beri Kode Keras Buat PNS

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan kode keras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait gaji ke 13 dan gaji ke 14 atau tunjangan hari raya (THR). Dia memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan THR akan tetap cair.

    Dia menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi ASN. Namun, dia tak merinci besarannya.

    Sri Mulyani juga menyebut proses persiapan gaji ke-13 dan 14 tetap berlanjut. Dia pun meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi ASN.

    “Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insya Allah,” katanya, Kamis 6 Februari 2025.

    Bola Panas Isu Penghapusan Gaji ke-13

    Publik digemparkan dengan adanya kabar terkait rencana pemerintah menghapus gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025. Informasi tersebut beredar luas melalui pesan berantai di WhatsApp dan unggahan di berbagai platform media sosial.

    Pesan yang beredar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para sekretaris jenderal kementerian untuk membahas kebijakan tersebut. Namun, sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang mengonfirmasi ataupun membantah isu tersebut.

    Kabar ini pun memicu perdebatan luas di kalangan ASN dan masyarakat umum, terutama mengingat gaji ke-13 dan ke-14 selama ini menjadi tambahan penghasilan yang sangat dinantikan setiap tahunnya.

    Gaji ke 13 biasanya diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak PNS di awal tahun ajaran baru. Sedangkan gaji ke 14, yang juga disebut sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), diberikan menjelang perayaan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal.

    Menko Perekonomian Lempar Isu ke Kemenkeu

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas isu tersebut. Namun, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait skema atau aturan yang tengah disiapkan.

    “Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

    Selanjutnya, ketika ditanya soal kejelasan gaji ke-13 bagi ASN, Airlangga Hartarto enggan berkomentar dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah menteri keuangan.

    “Ya itu tanyanya ke menteri keuangan, persiapan sudah ada ya,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Drama Penangkapan Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku Gagal di PTIK: Petugas KPK Diintimidasi

    Drama Penangkapan Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku Gagal di PTIK: Petugas KPK Diintimidasi

    PIKIRAN RAKYAT – Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan upaya penangkapan yang gagal terhadap Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, pada 8 Januari 2020. Adapun saat itu penangkapan berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

    “Bahwa pada sekitar tanggal 8 Januari 2020 tersebut, tim termohon (KPK) melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku yang melarikan diri ke Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK,” kata Tim Biro Hukum KPK saat memberikan jawaban atas permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.

    “Hal ini juga sama, dilakukan pengejaran kepada Pemohon (Hasto Kristiyanto) yang ternyata menuju PTIK. Di mana, lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku,” ucapnya menambahkan.

    Saat petugas KPK membuntuti Harun dan Hasto di PTIK serta akan melakukan tangkap tangan, tim KPK malah diamankan oleh beberapa orang yang diduga merupakan orang suruhan Hasto. Sekira pukul 20.00 WIB, tim KPK yang terdiri dari 5 orang ditangkap oleh sejumlah orang di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan.

    “Sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan Pemohon (Hasto) tidak bisa dilakukan,” kata anggota biro hukum KPK.

    Tim KPK Diintimidasi

    Tidak hanya gagal menangkap Harun dan Hasto, tim KPK juga mendapat perlakuan kasar. Tim penyidik saat itu diintimidasi dan mengalami kekerasan fisik dan verbal oleh Hendy Kurniawan dan rekan-rekannya.

    “Petugas Termohon malah digeledah tanpa prosedur, diintimidasi, dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh Hendy Kurniawan dan kawan-kawan. Alat komunikasi dan beberapa barang milik petugas Termohon (KPK) tersebut diambil paksa,” ucap anggota biro hukum KPK.

    Selain itu, petugas KPK dimintai keterangan hingga pukul 04.55 WIB keesokan harinya. Bahkan, petugas KPK dicari-cari kesalahan dengan cara dites urine narkoba, namun hasilnya negatif. “Dan baru dilepas setelah dijemput oleh Direktur Penyidikan Termohon,” kata anggota biro hukum KPK.

    Hasto Tidak Terima Ditetapkan Tersangka

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memenuhi agenda pemeriksaan di KPK. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin Pikiran Rakyat

    Hasto Kristiyanto tidak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Oleh sebab itu, dia mengajukan praperadilan supaya status tersangkanya digugurkan oleh pengadilan.

    “Telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak Termohon yaitu KPK RI,” kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto, Minggu, 12 Januari 2025.

    Djuyamto mengaku dirinya ditunjuk oleh pengadilan sebagai hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili praperadilan Hasto.

    “Pemohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto SH MH. Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025,” ucap Djuyamto.

    KPK Geledah Dua Rumah Hasto Kristiyanto

    Dalam proses penyidikan, tim penyidik KPK menggeledah dua rumah pribadi HastoKristiyanto yang berlokasi di Bekasi, Jawa Baray dan Kebagusan, Jakarta Selatan pada Selasa, 7 Januari 2025.

    “Selain rumah di Bekasi, Penyidik juga melakukan penggeledahan rumah di daerah Kebagusan sampai dengan sekitar pukul 24.00 WIB,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu, 8 Januari 2025.

    Tessa menyebut, penyidik menyita catatan dan barang bukti elektronik saat menggeledah dua rumah Hasto Kristiyanto tersebut. Diduga barang bukti itu ada kaitannya dengan kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

    “Dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik,” ujar Tessa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mimpi Prabowo Mau Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Realistis atau Utopis?

    Mimpi Prabowo Mau Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Realistis atau Utopis?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Namun, realitas ekonomi saat ini menunjukkan bahwa target tersebut tampaknya sulit dicapai tanpa perubahan kebijakan yang signifikan.

    Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 hanya mencapai 5,03 persen, yang mengindikasikan stagnasi dibanding tahun sebelumnya.

    Tantangan Struktural yang Menghambat Pertumbuhan

    Kepala Center of Industry, Trade, and Investment (CITI) INDEF, Andry Satrio Nugroho menilai tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah daya beli masyarakat yang terus melemah dan pelemahan sektor industri.

    “Indonesia saat ini mengalami tantangan struktural yang serius di mana dapat dilihat dari sisi daya beli masyarakat terus tergerus dan pelemahan industri yang cukup serius, sehingga dibutuhkan paket kebijakan stimulus untuk membangkitkan kedua hal tersebut,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Kamis 6 Februari 2025.

    Data menunjukkan bahwa Purchasing Managers’ Index (PMI) terus mengalami pelemahan sepanjang triwulan IV-2024, yang menandakan menurunnya aktivitas industri. Tren deflasi yang terjadi secara berturut-turut juga mengindikasikan lemahnya permintaan domestik.

    Cukupkah Strategi Stimulus?

    Pemerintah dinilai perlu mengeluarkan kebijakan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, di antaranya:

    Menurunkan biaya energi bagi industri guna meningkatkan daya saing. Menekan biaya logistik dengan menurunkan tarif tol bagi kendaraan logistik. Mengkaji ulang kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) terhadap produk impor guna melindungi pasar domestik. Menekan pungutan dan iuran yang membebani perusahaan serta memberantas pungutan liar. Mendorong penyaluran kredit ke sektor manufaktur dan membentuk lembaga penjaminan investasi khusus untuk proyek hilirisasi.

    Meski investasi mengalami peningkatan sebesar 23,8 persen (y-on-y) pada triwulan IV-2024 dengan total realisasi Rp452,8 triliun, sebagian besar dana tersebut belum terserap ke sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja.

    Ini menunjukkan bahwa investasi belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

    Peran Swasta dan Belanja Pemerintah

    Ekonom CITI INDEF, Dzulfian Syafrian menyoroti pentingnya peran sektor swasta dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Namun, dia mempertanyakan kesiapan kebijakan untuk mendukung iklim bisnis.

    “Dengan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah hari ini, maka beban untuk menjaga pertumbuhan ekonomi harus dialihkan ke sektor swasta,” ucapnya.

    “Masalahnya, apakah kemudahan berusaha, situasi industri, iklim investasi, dan kebijakan insentif sudah cukup mendorong swasta untuk berperan lebih besar? Tanpa kebijakan yang lebih progresif dan konkret, pertumbuhan di atas 5 persen apalagi cita-cita 8 persen ini bisa jadi utopis,” ujar Dzulfian Syafrian menambahkan.

    Mimpi 8 Persen: Bisa atau Tidak?

    Sejumlah ekonom menilai bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hal yang mustahil, tetapi membutuhkan reformasi struktural yang mendalam. Tanpa perbaikan daya beli, penguatan sektor industri, dan insentif bagi dunia usaha, target ini akan sulit tercapai.

    Kebijakan yang hanya mengejar angka pertumbuhan tanpa memperhatikan kualitasnya bisa menjadi bumerang di masa depan. Oleh karena itu, langkah konkret yang lebih strategis harus segera diambil jika Indonesia ingin keluar dari jebakan stagnasi ekonomi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Kurang Seirama hingga Tak Becus Kerja, Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

    Menteri Kurang Seirama hingga Tak Becus Kerja, Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah bahwa mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” katanya selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

    Ketika berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), Prabowo Subianto kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.

    “Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ucapnya.

    Prabowo Subianto kemudian mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

    “Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujarnya.

    Ada Menteri yang Kurang Seirama

    Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya. Namun, dia pun belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud.

    Dia pun mengatakan bahwa Prabowo Subianto ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya dan visi Astacita.

    “Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

    Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Terlebih lagi, Presiden sudah merasakan kinerja para menterinya dalam 100 hari kerja.

    “Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi,” tutur Sufmi Dasco Ahmad.

    Hak Prerogatif Prabowo Evaluasi Menteri

    Sufmi Dasco Ahmad juga mengingatkan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya dan melakukan langkah-langkah perbaikan internal.

    Dalam 100 hari kerja, Presiden tentunya merasakan kinerja para pembantunya, baik yang sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kinerja yang dimaksud untuk memenuhi janji kampanye dan visi Astacita.

    “Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini,” ujar Sufmi Dasco Ahmad.

    Dengan begitu, dia menilai pernyataan Presiden Prabowo selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025, merupakan peringatan bagi jajaran menterinya. Sebab, pernyataan itu disampaikan secara terbuka oleh Presiden.

    “Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas, di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu dipenuhi atau tidak,” ucap Sufmi Dasco Ahmad.

    Prabowo Bakal Segera Reshuffle?

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

    “Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum,” ujarnya saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

    Prasetyo Hadi mengunjungi parlemen dalam rangka HUT Partai Gerindra yang digelar di gedung wakil rakyat tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut, dia pun membantah hal itu dan mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus bekerja.

     “Belum, lagi kerja, lagi kerja,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4,9 Juta Data Nasabah BCA dan BSI Bocor! BCA Tegas Bantah Klaim Bjorka

    4,9 Juta Data Nasabah BCA dan BSI Bocor! BCA Tegas Bantah Klaim Bjorka

    PIKIRAN RAKYAT – Hacker Bjorka kembali membongkar adanya dugaan kebocoran data dua bank di Indonesia, yakni BCA dan BSI. Dalam unggahan pada Rabu 5 Februari 2025, akun @bjorkanesiaaa menyertakan tangkapan layar foto kebocoran data BCA dan BSI di situs Dark Forum.

    Dalam tangkapan layarnya, Bjorka memperlihatkan adanya 4,9 juta data nasabah BCA dan 5 juta data pegawai BSI bocor di situs Dark Forum.

    “@BankBCA a surprise for banks in indonesia, if they do not respond to this then, bank bca will experience a major breach. Bank BSI and BCA are targeted by ransomware groups, and maybe they will target all banks in indonesia, but i don’t know just trying to guess, hahahaha. lol (Kejutan bagi bank-bank di Indonesia, jika tidak menanggapi hal ini, Bank BCA akan mengalami pelanggaran besar. Bank BSI dan BCA menjadi sasaran kelompok ransomware, dan mungkin mereka akan menargetkan semua bank di Indonesia, tapi saya tidak tahu hanya mencoba menebak, hahahaha. Wakakak),” tuturnya.

    “We Bjorka will always inform you if your country is being monitored by Ransomware Group, and they prioritize banking. So please stay alert and stick to security privacy. (Kami Bjorka akan selalu memberi tahu Anda jika negara Anda dipantau oleh Ransomware Group, dan mereka memprioritaskan perbankan. Jadi harap tetap waspada dan tetap berpegang pada privasi keamanan),” ujar Bjorka menambahkan.

    Tangkapan layar dugaan kebocoran data BCA dan BSI yang diungkap Bjorka.

    Komentar Kompak Pasang Tagar #RansomwareBCA

    Di kolom komentar, warganet memberikan tanggapan dengan kompak memasang tagar #RansomwareBCA. Bak gerakan yang dikerahkan serempak, mereka memberikan komentar bernada serupa terkait kebocoran data tersebut.

    “kirain BCA udh paling aman, ternyata data bocor. Kok bisa sih #RansomwareBCA,” ucap akun @skyo***.

    “Waduu bahaya sih takut bgt data pribadi bocor #RansomwareBCA,” ujar akun @julienm****.

    “Bank besar jadi incaran hacker itu ngeri banget. #RansomwareBCA,” tutur akun @Slawww2***.

    “Udah masuk radar peretasan, gabisa ga khawatir mikirin ini #RansomwareBCA,” ujar akun @rania****.

    “Dulu gangguan transaksi, sekarang ancaman ransomware? Kalo beneran kejadian, bakal jadi peretasan terbesar di Indonesia! #RansomwareBCA,” kata akun @bagin152***.

    “Bahkan bank besar sekali pun tidak punya keamanan yang ketat, sampai data nasabah bisa bocor #RansomwareBCA,” tutur akun @Fitriya****.

    Bantahan Bank BCA

    Menanggapi pernyataan Bjorka, BCA secara tegas membantah adanya kebocoran data tersebut. Mereka menyatakan bahwa sampai saat ini, tidak ada kebocoran data nasabah seperti yang diklaim peretas tersebut.

    “Sehubungan dengan informasi di media sosial yang mengklaim adanya data nasabah BCA yang tersebar, kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn dalam keterangan resmi yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Kamis 6 Februari 2025.

    Dia mengatakan perusahaan memastikan bahwa data nasabah tetap aman. BCA mengimbau nasabah untuk selalu berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan BCA dan berbagai modus penipuan yang bertujuan untuk mengetahui data nasabah.

    “Di samping itu, BCA senantiasa melakukan pengamanan data dengan menerapkan strategi dan standar keamanan berlapis serta mitigasi risiko yang diperlukan untuk menjaga keamanan data dan transaksi digital nasabah,” tutur Hera F. Haryn menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News