Xcloud.id

Category: Medcom.id News

  • Jam Tangan Rp12 Miliar Milik Ahmad Sahroni Dikembalikan ke Pengurus RW

    Jam Tangan Rp12 Miliar Milik Ahmad Sahroni Dikembalikan ke Pengurus RW

    Jakarta: Jam tangan mewah milik Ahmad Sahroni yang sempat dijarah dari kediamannya akhirnya dikembalikan.

    Dalam video diunggah di media sosial, pengembalian jam tersebut dilakukan oleh ibu dari remaja viral yang memamerkan jam tangan tersebut saat penjarahan massa terjadi, Sabtu, 30 Agustus 2025 kemarin.

    Jam tangan mewah tersebut dikembalikan oleh sang ibu kepada pengurus RW kediaman Ahmad Sahroni.

    “Saya juga sudah bilang sama dia, Pak Imanudin. Kakak ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga sudah bilang. Kita pulangin ya,” ucap sang ibu dalam video yang diunggah oleh akun @tkpmedan pada Senin, 1 September 2025.
     

    Diketahui jam tangan yang dijarah tersebut berjenis Richard Mille RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail dengan harga pasaran mencapai Rp11-12 miliar. 

    Seperti jam mewah lainnya, jam ini dilengkapi nomor seri yang bisa mengidentifikasi pemiliknya, sehingga sulit untuk dijual secara ilegal.

    Sebelumnya, kediaman Ahmad Sahroni didatangi ratusan massa. Mereka merusak properti milik Ahmad Sahroni seperti mobil dan hiasan rumah serta menjarah barang-barang pribadi seperti peralatan olahraga, piano, patung Iron Man, hingga dokumen-dokumen berharga milik Ahmad Sahroni.

    Jakarta: Jam tangan mewah milik Ahmad Sahroni yang sempat dijarah dari kediamannya akhirnya dikembalikan.
     
    Dalam video diunggah di media sosial, pengembalian jam tersebut dilakukan oleh ibu dari remaja viral yang memamerkan jam tangan tersebut saat penjarahan massa terjadi, Sabtu, 30 Agustus 2025 kemarin.
     
    Jam tangan mewah tersebut dikembalikan oleh sang ibu kepada pengurus RW kediaman Ahmad Sahroni.

    “Saya juga sudah bilang sama dia, Pak Imanudin. Kakak ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga sudah bilang. Kita pulangin ya,” ucap sang ibu dalam video yang diunggah oleh akun @tkpmedan pada Senin, 1 September 2025.
     

     
    Diketahui jam tangan yang dijarah tersebut berjenis Richard Mille RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail dengan harga pasaran mencapai Rp11-12 miliar. 
     
    Seperti jam mewah lainnya, jam ini dilengkapi nomor seri yang bisa mengidentifikasi pemiliknya, sehingga sulit untuk dijual secara ilegal.
     
    Sebelumnya, kediaman Ahmad Sahroni didatangi ratusan massa. Mereka merusak properti milik Ahmad Sahroni seperti mobil dan hiasan rumah serta menjarah barang-barang pribadi seperti peralatan olahraga, piano, patung Iron Man, hingga dokumen-dokumen berharga milik Ahmad Sahroni.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • ​Kerugian Negara Capai Rp55 M Imbas Demo Anarkis, Ini Rinciannya

    ​Kerugian Negara Capai Rp55 M Imbas Demo Anarkis, Ini Rinciannya

    Jakarta: Gelombang demonstrasi yang menjurus anarkis berujung pada kerusakan fasilitas umum di Jakarta. Berbagai infrastruktur vital seperti halte bus, lampu lalu lintas, dan fasilitas taman kota menjadi sasaran vandalisme. 

    Dalam hitungan hari, tercatat lebih dari puluhan titik fasilitas umum rusak. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian besar dalam pemulihan fasilitas umum tersebut. 

    Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota  (DKI) Jakarta, Pramono Anung melaporkan estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat demonstrasi yang berujung kericuhan di Jakarta sepanjang pekan lalu. Menurut Pramono, kerugian total akibat kerusakan mencapai Rp55 miliar.
     

     

    Rinciannya antara lain, untuk MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur mencapai Rp 3,3 miliar. Kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta tembus Rp 41,6 miliar. Sedangkan kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya sebesar Rp5,5 miliar.

    “Sehingga total kerusakan ada Rp55 miliar,” kata Pramono usai rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin, 1 September 2025.

    Lebih lanjut, Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta harus memberikan subsidi transportasi kurang lebih Rp18 miliar sampai dengan seminggu ini. Pasalnya, pemerintah memutuskan menggratiskan layanan MRT dan TJ hingga 8 September 2025.

    Jakarta: Gelombang demonstrasi yang menjurus anarkis berujung pada kerusakan fasilitas umum di Jakarta. Berbagai infrastruktur vital seperti halte bus, lampu lalu lintas, dan fasilitas taman kota menjadi sasaran vandalisme. 
     
    Dalam hitungan hari, tercatat lebih dari puluhan titik fasilitas umum rusak. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian besar dalam pemulihan fasilitas umum tersebut. 
     
    Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota  (DKI) Jakarta, Pramono Anung melaporkan estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat demonstrasi yang berujung kericuhan di Jakarta sepanjang pekan lalu. Menurut Pramono, kerugian total akibat kerusakan mencapai Rp55 miliar.
     

     

    Rinciannya antara lain, untuk MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur mencapai Rp 3,3 miliar. Kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta tembus Rp 41,6 miliar. Sedangkan kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya sebesar Rp5,5 miliar.
     
    “Sehingga total kerusakan ada Rp55 miliar,” kata Pramono usai rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin, 1 September 2025.
     
    Lebih lanjut, Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta harus memberikan subsidi transportasi kurang lebih Rp18 miliar sampai dengan seminggu ini. Pasalnya, pemerintah memutuskan menggratiskan layanan MRT dan TJ hingga 8 September 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Hadapi Tantangan Bernegara dengan Mengedepankan Semangat Persatuan

    Hadapi Tantangan Bernegara dengan Mengedepankan Semangat Persatuan

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dibutuhkan semangat persatuan.

    “Dinamika dalam kehidupan berbangsa harus mampu dihadapi bersama dengan mengedepankan semangat persatuan dan saling menghormati sesama anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 September 2025.

    Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam kehidupan bernegara, menurut Lestari, harus segera diatasi bersama dengan membangun kesadaran dari semua pihak untuk menjalankan proses pembangunan dengan baik. 
     

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, keterbukaan semua pihak dalam langkah check and balances pada proses pembangunan harus diwujudkan dengan dilandasi sikap saling percaya dan menghormati antar-sesama anak bangsa. 

    Berbagai upaya untuk merajut kembali persatuan setiap anak bangsa, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, sangat diperlukan, demi keberlanjutan proses pembangunan nasional yang lebih baik. 

    Rerie sangat berharap, setiap anak bangsa dapat bersama, bahu membahu, mewujudkan cita-cita bersama yang telah diamanatkan konstitusi UUD 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila. 

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dibutuhkan semangat persatuan.
     
    “Dinamika dalam kehidupan berbangsa harus mampu dihadapi bersama dengan mengedepankan semangat persatuan dan saling menghormati sesama anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 September 2025.
     
    Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam kehidupan bernegara, menurut Lestari, harus segera diatasi bersama dengan membangun kesadaran dari semua pihak untuk menjalankan proses pembangunan dengan baik. 
     

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, keterbukaan semua pihak dalam langkah check and balances pada proses pembangunan harus diwujudkan dengan dilandasi sikap saling percaya dan menghormati antar-sesama anak bangsa. 
     
    Berbagai upaya untuk merajut kembali persatuan setiap anak bangsa, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, sangat diperlukan, demi keberlanjutan proses pembangunan nasional yang lebih baik. 
     
    Rerie sangat berharap, setiap anak bangsa dapat bersama, bahu membahu, mewujudkan cita-cita bersama yang telah diamanatkan konstitusi UUD 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Tegas Pelaku Penjarahan

    Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Tegas Pelaku Penjarahan

    Jakarta: Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh dan anarkis, berujung pada penjarahan sejumlah rumah anggota DPR RI di Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025. 

    Fenomena penjarahan ini mendapat sorotan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden bahkan memberikan instruksi langsung kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas pelaku penjarahan dan kerusuhan. 

    “Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” kata Prabowo.
     

    Prabowo juga memerintahkan pimpinan TNI dan Polri menindak tegas terhadap pelaku perusakan dan penjarahan yang terjadi dalam dua hari terakhir.

    “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” tutur Prabowo.

    Sebelumnya, sejumlah rumah anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio hingga Nafa Urbach dijarah oleh massa. Tak cukup itu saja, rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga ikut dijarah.

    Jakarta: Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh dan anarkis, berujung pada penjarahan sejumlah rumah anggota DPR RI di Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025. 
     
    Fenomena penjarahan ini mendapat sorotan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden bahkan memberikan instruksi langsung kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas pelaku penjarahan dan kerusuhan. 
     
    “Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” kata Prabowo.
     

    Prabowo juga memerintahkan pimpinan TNI dan Polri menindak tegas terhadap pelaku perusakan dan penjarahan yang terjadi dalam dua hari terakhir.
     
    “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” tutur Prabowo.
     
    Sebelumnya, sejumlah rumah anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio hingga Nafa Urbach dijarah oleh massa. Tak cukup itu saja, rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga ikut dijarah.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Sri Mulyani Minta Maaf atas Kekurangan Pemerintah, Tegaskan Komitmen Demokrasi

    Sri Mulyani Minta Maaf atas Kekurangan Pemerintah, Tegaskan Komitmen Demokrasi

    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permintaan maaf sekaligus rasa terima kasih atas simpati, doa, dan dukungan moral yang diberikan masyarakat dalam menghadapi situasi yang belakangan terjadi.
     
    Dalam Instagram resminya, Sri Mulyani mengunggah pemberitaan terkait penjarahan yang terjadi di rumahnya. Bersamaan dengan itu, ia mengucapkan terima kasih kepada berbagai kalangan yang terus memberikan kritik, masukan, sindiran, bahkan makian.
     
    “Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia,” tulisnya, dikutip Senin, 1 September 2025.
     
    Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan membangun bersama,  tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik.
     
    “Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus-menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” ujarnya.
     

     
    Dalam unggahan yang sama, Sri Mulyani juga menekankan bahwa tugasnya sebagai pejabat negara berlandaskan sumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan seluruh undang-undang yang berlaku.
     
    Ia mengingatkan bahwa penyusunan UU tidak pernah bersifat pribadi, melainkan hasil proses bersama Pemerintah, DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat. Untuk itu, apabila publik merasa hak konstitusional dilanggar, sistem demokrasi Indonesia menyediakan ruang untuk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Sementara bila pelaksanaan UU menyimpang, masyarakat bisa membawa perkara hingga ke Mahkamah Agung.
     
    “Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Memang belum sempurna, tapi tugas kita adalah memperbaikinya terus-menerus, dengan cara yang beradab, bukan melalui anarki, intimidasi, atau represi,” kata Sri Mulyani.

     

    Sri Mulyani juga mengungkapkan tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalitas, serta transparansi. Ia menekankan bahwa pejabat publik jelas dilarang melakukan korupsi, karena jabatan yang diemban merupakan kehormatan sekaligus tugas mulia.
     
    Ia menambahkan, tugas yang dijalani sangat kompleks dan menuntut kebijaksanaan, empati, serta kepekaan dalam mendengar suara rakyat. “Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa,” pungkasnya.

    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permintaan maaf sekaligus rasa terima kasih atas simpati, doa, dan dukungan moral yang diberikan masyarakat dalam menghadapi situasi yang belakangan terjadi.
     
    Dalam Instagram resminya, Sri Mulyani mengunggah pemberitaan terkait penjarahan yang terjadi di rumahnya. Bersamaan dengan itu, ia mengucapkan terima kasih kepada berbagai kalangan yang terus memberikan kritik, masukan, sindiran, bahkan makian.
     
    “Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia,” tulisnya, dikutip Senin, 1 September 2025.
     
    Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan membangun bersama,  tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik.
     
    “Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus-menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” ujarnya.
     

     
    Dalam unggahan yang sama, Sri Mulyani juga menekankan bahwa tugasnya sebagai pejabat negara berlandaskan sumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan seluruh undang-undang yang berlaku.
     
    Ia mengingatkan bahwa penyusunan UU tidak pernah bersifat pribadi, melainkan hasil proses bersama Pemerintah, DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat. Untuk itu, apabila publik merasa hak konstitusional dilanggar, sistem demokrasi Indonesia menyediakan ruang untuk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Sementara bila pelaksanaan UU menyimpang, masyarakat bisa membawa perkara hingga ke Mahkamah Agung.
     
    “Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Memang belum sempurna, tapi tugas kita adalah memperbaikinya terus-menerus, dengan cara yang beradab, bukan melalui anarki, intimidasi, atau represi,” kata Sri Mulyani.
     
     

     
    Sri Mulyani juga mengungkapkan tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalitas, serta transparansi. Ia menekankan bahwa pejabat publik jelas dilarang melakukan korupsi, karena jabatan yang diemban merupakan kehormatan sekaligus tugas mulia.
     
    Ia menambahkan, tugas yang dijalani sangat kompleks dan menuntut kebijaksanaan, empati, serta kepekaan dalam mendengar suara rakyat. “Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa,” pungkasnya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Wamenkomdigi Imbau Media Massa Ikut Menjaga Persatuan

    Wamenkomdigi Imbau Media Massa Ikut Menjaga Persatuan

    Jakarta: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria menanggapi aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. 

    Menurut Nezar, semua pihak saat ini harus berperan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif termasuk media massa. Ia menekankan bahwa media massa memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan mendinginkan situasi di tengah gejolak sosial yang terjadi.

    “Ya semua pihak, yang pertama untuk media massa dalam melakukan liputan menggunakan prinsip-prinsip jurnalisme yang profesional, taat kode etik dan kemudian juga ikut membantu mencari solusi dan menjaga persatuan, itu yang paling penting,” kata Nezar dikutip dari MetroTV, Minggu, 31 Agustus 2025. 
     

    Selain tetap berpegang pada prinsip jurnalisme profesional dan kode etik, media massa menurut Nezar juga bisa berkontribusi untuk mendinginkan situasi hingga mencari solusi.

    “Saya kira di tengah situasi seperti sekarang kita ingin semua bisa dengan kepala dingin untuk mencari solusi bersama-sama dan tidak terus dibakar dengan kemarahan. Dalam hal ini media berperan penting untuk mendinginkan situasi dan mencatat apa-apa saja yang penting untuk menjadi pembahasan kita bersama dalam rangka mencari solusi,” beber Nezar.

    Secara umum, Nezar membeberkan bahwa peran media bukan sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga menghadirkan ruang dialog dan gagasan yang membangun. Dengan begitu, publik tidak terjebak dalam arus informasi yang memicu konflik, melainkan terfokus pada semangat persatuan dan solusi bersama.

    Jakarta: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria menanggapi aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. 
     
    Menurut Nezar, semua pihak saat ini harus berperan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif termasuk media massa. Ia menekankan bahwa media massa memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan mendinginkan situasi di tengah gejolak sosial yang terjadi.
     
    “Ya semua pihak, yang pertama untuk media massa dalam melakukan liputan menggunakan prinsip-prinsip jurnalisme yang profesional, taat kode etik dan kemudian juga ikut membantu mencari solusi dan menjaga persatuan, itu yang paling penting,” kata Nezar dikutip dari MetroTV, Minggu, 31 Agustus 2025. 
     

    Selain tetap berpegang pada prinsip jurnalisme profesional dan kode etik, media massa menurut Nezar juga bisa berkontribusi untuk mendinginkan situasi hingga mencari solusi.
     
    “Saya kira di tengah situasi seperti sekarang kita ingin semua bisa dengan kepala dingin untuk mencari solusi bersama-sama dan tidak terus dibakar dengan kemarahan. Dalam hal ini media berperan penting untuk mendinginkan situasi dan mencatat apa-apa saja yang penting untuk menjadi pembahasan kita bersama dalam rangka mencari solusi,” beber Nezar.
     
    Secara umum, Nezar membeberkan bahwa peran media bukan sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga menghadirkan ruang dialog dan gagasan yang membangun. Dengan begitu, publik tidak terjebak dalam arus informasi yang memicu konflik, melainkan terfokus pada semangat persatuan dan solusi bersama.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Pemuda Lintas Iman Ajak Masyarakat Setop Aksi Anarkis dan Jangan Mudah Terprovokasi

    Pemuda Lintas Iman Ajak Masyarakat Setop Aksi Anarkis dan Jangan Mudah Terprovokasi

    Jakarta: Pemuda Lintas Iman yang merupakan gabungan organisasi pemuda dari Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemaku, Peradah Indonesia, Gemabudhi, GPII, Gema Mathlaul Anwar menyerukan kepada masyarakat dan kader untuk menjaga Indonesia dan mencegah dari kerusakan yang lebih besar.

    Pernyataan bersama ini terdiri dari 7 poin utama antara lain menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah, baik yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

    Kedua, meminta Pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat.

    Ketiga, mendesak Pimpinan Partai Politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus Partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat.

    Keempat, mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi, untuk menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat. 
     

    Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu yang menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan (SARA) untuk mencegah terulangnya peristiwa kerusuhan 98.

    Lalu yang keenam, meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.

    Kemudian yang terakhir, menginstruksikan kepada seluruh kader organisasi agar bersama-sama dengan masyarakat, bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing.

    “Mari para kader bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing,” jelas Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. 

    Sementara, Sahat dari PP GAMKI meminta agar pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat. Upaya ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya kericuhan lagi. “Dengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat,” kata dia.

    Lebih lanjut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dzulfikar juga meminta kepada polisi agar menjaga keamanan tidak dengan represif.

    “Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan,” jelas Dzulfikar.

    Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sembilan pimpinan organisasi pemuda lintas iman, antara lain: Addin Jauharudin (GP Ansor), Dzulfikar Ahmad Tawalla (Pemuda Muhammadiyah), Stefanus Gusma (Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (GAMKI), Kris Tan (GEMAKU), Putu Yoga Saputra (Peradah), Wiryawan (Gemabudhi), Masri Ikoni (GPII), dan Ahmad Nawawi (Gema Mathla’ul Anwar).

    Jakarta: Pemuda Lintas Iman yang merupakan gabungan organisasi pemuda dari Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemaku, Peradah Indonesia, Gemabudhi, GPII, Gema Mathlaul Anwar menyerukan kepada masyarakat dan kader untuk menjaga Indonesia dan mencegah dari kerusakan yang lebih besar.
     
    Pernyataan bersama ini terdiri dari 7 poin utama antara lain menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah, baik yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia.
     
    Kedua, meminta Pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat.

    Ketiga, mendesak Pimpinan Partai Politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus Partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat.
     
    Keempat, mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi, untuk menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat. 
     

     
    Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu yang menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan (SARA) untuk mencegah terulangnya peristiwa kerusuhan 98.
     
    Lalu yang keenam, meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.
     
    Kemudian yang terakhir, menginstruksikan kepada seluruh kader organisasi agar bersama-sama dengan masyarakat, bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing.
     
    “Mari para kader bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing,” jelas Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. 
     
    Sementara, Sahat dari PP GAMKI meminta agar pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat. Upaya ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya kericuhan lagi. “Dengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat,” kata dia.
     
    Lebih lanjut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dzulfikar juga meminta kepada polisi agar menjaga keamanan tidak dengan represif.
     
    “Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan,” jelas Dzulfikar.
     
    Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sembilan pimpinan organisasi pemuda lintas iman, antara lain: Addin Jauharudin (GP Ansor), Dzulfikar Ahmad Tawalla (Pemuda Muhammadiyah), Stefanus Gusma (Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (GAMKI), Kris Tan (GEMAKU), Putu Yoga Saputra (Peradah), Wiryawan (Gemabudhi), Masri Ikoni (GPII), dan Ahmad Nawawi (Gema Mathla’ul Anwar).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Pramono Anung Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

    Pramono Anung Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyerukan masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Ibu Kota usai gelombang demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu terakhir.

    Pramono menegaskan, aksi unjuk rasa seharusnya disampaikan dengan tertib tanpa disertai kekerasan maupun tindakan anarkis, karena hal tersebut dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional.

    “Supaya masyarakat juga tahu bahwa apapun tindakan kekerasan anarkis yang terjadi di lapangan, pasti akan membawa dampak bagi pembangunan bangsa ini,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta. 
     

    Pernyataan itu ia sampaikan setelah menghadiri pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat dan keagamaan yang membahas perkembangan situasi di berbagai daerah Indonesia. Pertemuan tersebut, kata Pramono, bertujuan untuk mengingatkan semua pihak agar mampu menahan diri demi menjaga persatuan.

    Selain itu, Pramono meminta jajarannya menguatkan gerakan ‘Jaga Jakarta’ sebagai upaya menanamkan kesadaran kolektif warga terhadap pentingnya stabilitas. “Untuk Dinas Kominfotik, saya minta untuk selalu menyampaikan ke publik mengenai Jaga Jakarta,” ungkapnya.

    Lebih jauh, pihak Pemprov DKI juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan keamanan dan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam memperbaiki fasilitas umum yang terdampak aksi massa.

    “Kami dengan pemerintah pusat akan berkoordinasi, saya akan memberikan support sepenuhnya apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan perbaikan salah satunya, tentunya yang ada di Jakarta ini,” pungkasnya.

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyerukan masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Ibu Kota usai gelombang demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu terakhir.
     
    Pramono menegaskan, aksi unjuk rasa seharusnya disampaikan dengan tertib tanpa disertai kekerasan maupun tindakan anarkis, karena hal tersebut dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional.
     
    “Supaya masyarakat juga tahu bahwa apapun tindakan kekerasan anarkis yang terjadi di lapangan, pasti akan membawa dampak bagi pembangunan bangsa ini,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta. 
     

    Pernyataan itu ia sampaikan setelah menghadiri pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat dan keagamaan yang membahas perkembangan situasi di berbagai daerah Indonesia. Pertemuan tersebut, kata Pramono, bertujuan untuk mengingatkan semua pihak agar mampu menahan diri demi menjaga persatuan.
     
    Selain itu, Pramono meminta jajarannya menguatkan gerakan ‘Jaga Jakarta’ sebagai upaya menanamkan kesadaran kolektif warga terhadap pentingnya stabilitas. “Untuk Dinas Kominfotik, saya minta untuk selalu menyampaikan ke publik mengenai Jaga Jakarta,” ungkapnya.
     
    Lebih jauh, pihak Pemprov DKI juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan keamanan dan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam memperbaiki fasilitas umum yang terdampak aksi massa.
     
    “Kami dengan pemerintah pusat akan berkoordinasi, saya akan memberikan support sepenuhnya apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan perbaikan salah satunya, tentunya yang ada di Jakarta ini,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Setop Demonstrasi Anarkis, Saatnya Gandengan Tangan untuk Indonesia

    Setop Demonstrasi Anarkis, Saatnya Gandengan Tangan untuk Indonesia

    Jakarta:  Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 16 organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu membahas berbagai persoalan bangsa dan upaya mencari solusi bersama.

    Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya persatuan dan keutuhan bangsa di tengah dinamika politik.  “Demokrasi dan aspirasi harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, jangan sampai terkontaminasi kekerasan yang bisa meruntuhkan persatuan Indonesia,” tegasnya dalam siaran persnya dikutip Minggu, 31 Agustus 2025.

    Sementara itu, Ketua Umum PB PII Nasrullah Larada menilai langkah Prabowo tepat di saat situasi memanas. Ia juga mendorong aparat menuntaskan kasus insiden kendaraan taktis Brimob yang menewaskan pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, secara profesional dan transparan.

    “Pertemuan ini adalah sinyal yang sangat positif dan tepat bagi bangsa kita. Di saat suasana memanas, justru komunikasi dan silaturahmi antar elemen bangsa harus kita perkuat. PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujar Nasrullah Larada dalam keterangannya, Sabtu, 30 Agustus 2025.

    Dalam dialog yang dihadiri para ketua umum dan sekjen ormas, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Herindra, dan sejumlah menteri kabinet.

    Jakarta:  Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 16 organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu membahas berbagai persoalan bangsa dan upaya mencari solusi bersama.
     
    Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya persatuan dan keutuhan bangsa di tengah dinamika politik.  “Demokrasi dan aspirasi harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, jangan sampai terkontaminasi kekerasan yang bisa meruntuhkan persatuan Indonesia,” tegasnya dalam siaran persnya dikutip Minggu, 31 Agustus 2025.
     
    Sementara itu, Ketua Umum PB PII Nasrullah Larada menilai langkah Prabowo tepat di saat situasi memanas. Ia juga mendorong aparat menuntaskan kasus insiden kendaraan taktis Brimob yang menewaskan pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, secara profesional dan transparan.

    “Pertemuan ini adalah sinyal yang sangat positif dan tepat bagi bangsa kita. Di saat suasana memanas, justru komunikasi dan silaturahmi antar elemen bangsa harus kita perkuat. PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujar Nasrullah Larada dalam keterangannya, Sabtu, 30 Agustus 2025.

    Dalam dialog yang dihadiri para ketua umum dan sekjen ormas, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Herindra, dan sejumlah menteri kabinet.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Pascademo, Tarif MRT dan TransJakarta Rp1 Selama Sepekan

    Pascademo, Tarif MRT dan TransJakarta Rp1 Selama Sepekan

    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan tarif khusus Rp1 untuk layanan TransJakarta dan MRT Jakarta selama satu minggu penuh.

    Kebijakan ini berlaku sebagai bentuk apresiasi sekaligus kompensasi kepada masyarakat setelah sejumlah fasilitas transportasi publik terdampak aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.
    Berlaku mulai 31 Agustus-7 September 2025
    Kedua moda transportasi massal ini akan memberikan tarif khusus Rp1 mulai Minggu, 31 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB hingga Minggu, 7 September 2025 pukul 23.59 WIB.

    Pihak TransJakarta menegaskan, langkah ini diberikan untuk menghargai kesabaran pelanggan yang terdampak penutupan halte.

    “Sebagai bentuk apresiasi atas kesabaran dan pengertian Sahabat TiJe, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui TransJakarta akan memberikan layanan tarif gratis (Rp1,-) bagi seluruh pelanggan,” tulis TransJakarta dalam keterangan resminya yang diunggah di akun Instagram pt_transjakarta, dikutip Sabtu, 30 Agustus 2025.
     

    Mikrotrans tetap gratis, Royaltrans normal
    Selain tarif Rp1 untuk pelanggan reguler, beberapa layanan TransJakarta tetap berlaku sesuai ketentuan, yakni:

    Mikrotrans tetap gratis: Rp0
    Royaltrans: tarif normal sesuai aturan yang berlaku

    TransJakarta menambahkan, pihaknya terus berupaya memulihkan seluruh halte yang sempat ditutup. Informasi terbaru akan diumumkan melalui kanal resmi TransJakarta.
    MRT Jakarta juga terapkan tarif Rp1
    Tidak hanya TransJakarta, MRT Jakarta juga ikut memberlakukan tarif Rp1 sebagai bentuk kompensasi karena sejumlah stasiun mengalami kerusakan dan belum sepenuhnya pulih.

    “Sebagai bentuk kompensasi atas kondisi prasarana pada beberapa titik stasiun MRT Jakarta yang kondisinya masih belum pulih total, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus Rp1 selama 7 (tujuh) hari berturut-turut,” demikian keterangan resmi MRT Jakarta.

    Pihak MRT menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan seluruh tim kini bekerja keras untuk merapikan, membersihkan, serta memperbaiki fasilitas agar perjalanan kembali nyaman.

    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan tarif khusus Rp1 untuk layanan TransJakarta dan MRT Jakarta selama satu minggu penuh.
     
    Kebijakan ini berlaku sebagai bentuk apresiasi sekaligus kompensasi kepada masyarakat setelah sejumlah fasilitas transportasi publik terdampak aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.
    Berlaku mulai 31 Agustus-7 September 2025
    Kedua moda transportasi massal ini akan memberikan tarif khusus Rp1 mulai Minggu, 31 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB hingga Minggu, 7 September 2025 pukul 23.59 WIB.
     
    Pihak TransJakarta menegaskan, langkah ini diberikan untuk menghargai kesabaran pelanggan yang terdampak penutupan halte.

    “Sebagai bentuk apresiasi atas kesabaran dan pengertian Sahabat TiJe, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui TransJakarta akan memberikan layanan tarif gratis (Rp1,-) bagi seluruh pelanggan,” tulis TransJakarta dalam keterangan resminya yang diunggah di akun Instagram pt_transjakarta, dikutip Sabtu, 30 Agustus 2025.
     

    Mikrotrans tetap gratis, Royaltrans normal
    Selain tarif Rp1 untuk pelanggan reguler, beberapa layanan TransJakarta tetap berlaku sesuai ketentuan, yakni:
     
    Mikrotrans tetap gratis: Rp0
    Royaltrans: tarif normal sesuai aturan yang berlaku
     
    TransJakarta menambahkan, pihaknya terus berupaya memulihkan seluruh halte yang sempat ditutup. Informasi terbaru akan diumumkan melalui kanal resmi TransJakarta.
    MRT Jakarta juga terapkan tarif Rp1
    Tidak hanya TransJakarta, MRT Jakarta juga ikut memberlakukan tarif Rp1 sebagai bentuk kompensasi karena sejumlah stasiun mengalami kerusakan dan belum sepenuhnya pulih.
     
    “Sebagai bentuk kompensasi atas kondisi prasarana pada beberapa titik stasiun MRT Jakarta yang kondisinya masih belum pulih total, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus Rp1 selama 7 (tujuh) hari berturut-turut,” demikian keterangan resmi MRT Jakarta.
     
    Pihak MRT menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan seluruh tim kini bekerja keras untuk merapikan, membersihkan, serta memperbaiki fasilitas agar perjalanan kembali nyaman.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)