Xcloud.id

Category: Medcom.id News

  • Ini Strategi PGN untuk Genjot Pemanfaatan Gas Bumi

    Ini Strategi PGN untuk Genjot Pemanfaatan Gas Bumi

    Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggenjot pemanfaatan gas bumi yang berpeluang menjadi energi prioritas menuju swasembada energi nasional, sejalan dengan bauran energi nasional untuk gas bumi yang diproyeksikan sebesar 22% pada tahun 2025.
     
    “Gas bumi merupakan fossil fuel dengan tingkat emisi lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Sejalan dengan bauran energi tersebut, terdapat porsi yang cukup besar bagi gas bumi untuk dimanfaatkan sebagai energi prioritas,” ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam Energi Mineral Festival 2025 pekan lalu.
     
    Rosa mengungkapkan bahwa PGN telah menetapkan strategi prioritas untuk pertumbuhan perusahaan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rencananya, akan ada beberapa infrastruktur baru yang dibangun untuk memastikan gas bumi disalurkan ke pelanggan dan memberikan manfaat dekarbonisasi yang besar. Salah satunya, PGN akan terus membangun jargas rumah tangga yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar tinggi emisi seperti LPG dan kerosin.
     

     
    Jika jumlah pelanggan jargas mencapai 1 juta Sambungan Rumah (SR), maka berpotensi dapat penurunan emisi karbon sekitar 380 ribu ton CO² di tahun 2034. Adapun hingga akhir 2024, PGN telah menyambungkan lebih dari 815.000 rumah tangga dengan total panjang pipa jargas mencapai 20.000 km. “Kami memiliki target menambah sekitar 450 ribu sambungan rumah tangga sampai lima tahun mendatang,” ujar Rosa.
     
    Disamping itu, PGN tengah mengembangkan produk baru yaitu biomethane. Biomethane ini adalah limbah agrikultur contohnya dari sawit, jerami dan juga kotoran hewan yang kemudian dijadikan biogas. Nantinya, biomethane akan diinjeksi ke dalam jaringan pipa gas bumi eksisting. “Rencananya Biomethane ini akan on stream di tahun 2027 sebagai bagian dari inisiatif untuk Net Zero Emission,” kata Rosa.
     
    “Dengan strategi Step Out, kami masuk ke bisnis turunan gas bumi lainnya atau green energy seperti ammonia dan hydrogen (H2). Mengingat ini adalah bisnis baru PGN, kami memilih konsep partnership. Dengan partnership yang baik, banyak teknologi yang menarik untuk diterapkan dan memastikan mitigasi risiko ketika memasuki bisnis baru,” jelas Rosa.
     

     
    Beberapa pengembangan proyek gas bumi lainnya yang sedang dikembangkan PGN untuk memperluas utilisasi gas bumi yaitu Pipa Tegal – Cilacap dan rencana LNG storage maupun regasifikasi di Pulau Jawa. Kemudian untuk LNG, PGN terus mengupayakan penyaluran pasokan LNG yang sebagian besar dari Indonesia bagian timur untuk pelanggan, termasuk di Pulau Jawa yang demand-nya sangat besar. Sedangkan untuk CNG, PGN mengutamakan untuk disalurkan ke horeka (hotel, restoran, dan café), UMKM, dan kebutuhan komersial lainnya.
     
    “Apabila pemanfaatan gas bumi dalam bentuk CNG maupun LNG dikombinasikan,  akan membantu pemerintah untuk menurunkan level subsidi,” kata Rosa.
     
    PGN melihat kebutuhan energi akan terus tumbuh dan gas bumi sebagai energi transisi menjadi pilihan utama dalam mendukung energi bersih. Maka PGN optimis bahwa investasi dalam memperluas pemanfaatan gas bumi sejalan dengan cita-cita pemerintah.
     
    “Visi PGN adalah memainkan peran sebagai penyedia gas bumi sebagai energi transisi untuk bumi yang berkelanjutan. Kami memastikan gas bumi yang ramah lingkungan dapat disalurkan kepada pelanggan mulai dari industri hingga rumah tangga,” tutup Rosa.
     

    Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggenjot pemanfaatan gas bumi yang berpeluang menjadi energi prioritas menuju swasembada energi nasional, sejalan dengan bauran energi nasional untuk gas bumi yang diproyeksikan sebesar 22% pada tahun 2025.
     
    “Gas bumi merupakan fossil fuel dengan tingkat emisi lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Sejalan dengan bauran energi tersebut, terdapat porsi yang cukup besar bagi gas bumi untuk dimanfaatkan sebagai energi prioritas,” ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam Energi Mineral Festival 2025 pekan lalu.
     
    Rosa mengungkapkan bahwa PGN telah menetapkan strategi prioritas untuk pertumbuhan perusahaan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rencananya, akan ada beberapa infrastruktur baru yang dibangun untuk memastikan gas bumi disalurkan ke pelanggan dan memberikan manfaat dekarbonisasi yang besar. Salah satunya, PGN akan terus membangun jargas rumah tangga yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar tinggi emisi seperti LPG dan kerosin.
     

     
    Jika jumlah pelanggan jargas mencapai 1 juta Sambungan Rumah (SR), maka berpotensi dapat penurunan emisi karbon sekitar 380 ribu ton CO² di tahun 2034. Adapun hingga akhir 2024, PGN telah menyambungkan lebih dari 815.000 rumah tangga dengan total panjang pipa jargas mencapai 20.000 km. “Kami memiliki target menambah sekitar 450 ribu sambungan rumah tangga sampai lima tahun mendatang,” ujar Rosa.
     
    Disamping itu, PGN tengah mengembangkan produk baru yaitu biomethane. Biomethane ini adalah limbah agrikultur contohnya dari sawit, jerami dan juga kotoran hewan yang kemudian dijadikan biogas. Nantinya, biomethane akan diinjeksi ke dalam jaringan pipa gas bumi eksisting. “Rencananya Biomethane ini akan on stream di tahun 2027 sebagai bagian dari inisiatif untuk Net Zero Emission,” kata Rosa.
     
    “Dengan strategi Step Out, kami masuk ke bisnis turunan gas bumi lainnya atau green energy seperti ammonia dan hydrogen (H2). Mengingat ini adalah bisnis baru PGN, kami memilih konsep partnership. Dengan partnership yang baik, banyak teknologi yang menarik untuk diterapkan dan memastikan mitigasi risiko ketika memasuki bisnis baru,” jelas Rosa.
     

     
    Beberapa pengembangan proyek gas bumi lainnya yang sedang dikembangkan PGN untuk memperluas utilisasi gas bumi yaitu Pipa Tegal – Cilacap dan rencana LNG storage maupun regasifikasi di Pulau Jawa. Kemudian untuk LNG, PGN terus mengupayakan penyaluran pasokan LNG yang sebagian besar dari Indonesia bagian timur untuk pelanggan, termasuk di Pulau Jawa yang demand-nya sangat besar. Sedangkan untuk CNG, PGN mengutamakan untuk disalurkan ke horeka (hotel, restoran, dan café), UMKM, dan kebutuhan komersial lainnya.
     
    “Apabila pemanfaatan gas bumi dalam bentuk CNG maupun LNG dikombinasikan,  akan membantu pemerintah untuk menurunkan level subsidi,” kata Rosa.
     
    PGN melihat kebutuhan energi akan terus tumbuh dan gas bumi sebagai energi transisi menjadi pilihan utama dalam mendukung energi bersih. Maka PGN optimis bahwa investasi dalam memperluas pemanfaatan gas bumi sejalan dengan cita-cita pemerintah.
     
    “Visi PGN adalah memainkan peran sebagai penyedia gas bumi sebagai energi transisi untuk bumi yang berkelanjutan. Kami memastikan gas bumi yang ramah lingkungan dapat disalurkan kepada pelanggan mulai dari industri hingga rumah tangga,” tutup Rosa.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Bersalin di Puskesmas Jam Tiga Pagi, Tetap Dilayani Sepenuh Hati

    Bersalin di Puskesmas Jam Tiga Pagi, Tetap Dilayani Sepenuh Hati

    Jakarta: Tak banyak hal yang lebih menggetarkan hati seorang ibu dibandingkan proses persalinan. Namun bagi Aeni Mahmudah (33), seorang penjahit dari Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ketegangan itu sedikit banyak terobati berkat hadirnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan. Ibu tiga anak ini telah merasakan langsung manfaat besar menjadi peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), terutama saat menjalani persalinan di Puskesmas Rowosari.

    “Saya bersyukur, semua berjalan lancar. Saya dibantu oleh tenaga medis yang cepat dan tanggap. Pelayanannya ramah sekali, padahal saya datang jam tiga pagi,” ungkap Aeni dengan mata berbinar, mengenang proses kelahiran anak ketiganya.

    Meski Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat ia terdaftar bukan di Puskesmas Rowosari, Aeni memilih datang ke Puskesmas tersebut karena jaraknya lebih dekat dengan rumah. Keputusan itu terbukti tepat, karena ia tetap mendapatkan pelayanan yang prima tanpa dipersulit urusan administrasi.

    “Sebenarnya FKTP saya bukan di sini, tapi karena rumah saya lebih dekat dengan Puskesmas Rowosari, saya langsung datang ke sini. Saya senang karena tetap bisa dilayani dengan baik meskipun bukan FKTP saya,” jelasnya, Senin, 21 Juli 2025. 

     

    Yang membuat Aeni semakin bersyukur adalah karena seluruh proses persalinan ditanggung oleh JKN. Ia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, mulai dari pendaftaran hingga selesai persalinan.

    “Dari awal masuk sampai proses selesai, saya tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Semuanya gratis. Saya benar-benar lega. Kalau tidak ada JKN, mungkin saya harus cari pinjaman dulu untuk biaya persalinan. Tapi sekarang saya merasa lebih ringan dan tenang,” ucapnya dengan senyum lepas.

    Bukan hanya sekali Aeni merasakan manfaat program ini. Ia menuturkan bahwa anak keduanya juga lahir di Puskesmas Rowosari dengan layanan yang sama. Semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tanpa biaya tambahan apa pun.

    “Waktu anak kedua lahir, juga di Puskesmas Rowosari. Sama sekali tidak ada kendala, dan pelayanannya juga bagus,” ujarnya.

    Namun, pengalaman berbeda ia alami saat melahirkan anak pertamanya. Ketika itu, ia belum menjadi peserta JKN. Proses persalinan dilakukan di Puskesmas Mojo, dan seluruh biaya harus ditanggung sendiri. Bagi Aeni, yang saat itu masih membangun keluarga dengan penghasilan terbatas, biaya tersebut cukup memberatkan.
     

    “Saya merasa sangat berbeda sebelum dan sesudah punya BPJS Kesehatan. Dulu saya membayar seluruh biaya persalinan sendiri, sekarang lebih tenang karena sudah ada JKN,” ujarnya.

    Aeni juga mengapresiasi inovasi unggulan yang ada di Puskesmas Rowosari, yaitu”Si Bolang Mahir Plus Plus” atau Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran Plus KK & KIA Plus JKN-KIS. Melalui inovasi ini, ibu yang melahirkan tidak hanya mendapatkan layanan persalinan, tetapi juga langsung menerima dokumen penting seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, KIA, serta pendaftaran JKN untuk bayinya sebelum pulang dari fasilitas kesehatan.

    “Inovasi seperti itu sangat membantu. Kita jadi tidak perlu repot lagi mengurus satu per satu dokumen setelah melahirkan. Semua sudah diproses dari rumah sakit, mulai dari akta kelahiran, KK, sampai JKN anak saya. Saya tinggal pulang dengan tenang dan fokus merawat bayi,” ujarnya.

    Aeni juga menyampaikan harapannya agar Program JKN terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di desa-desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun terkendala biaya.

    “Saya bersyukur sudah jadi peserta BPJS Kesehatan. Semoga ke depan pelayanannya bisa terus ditingkatkan, supaya makin banyak orang yang merasakan manfaat seperti saya,” ungkapnya. 
     

    Jakarta: Tak banyak hal yang lebih menggetarkan hati seorang ibu dibandingkan proses persalinan. Namun bagi Aeni Mahmudah (33), seorang penjahit dari Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ketegangan itu sedikit banyak terobati berkat hadirnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan. Ibu tiga anak ini telah merasakan langsung manfaat besar menjadi peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), terutama saat menjalani persalinan di Puskesmas Rowosari.
     
    “Saya bersyukur, semua berjalan lancar. Saya dibantu oleh tenaga medis yang cepat dan tanggap. Pelayanannya ramah sekali, padahal saya datang jam tiga pagi,” ungkap Aeni dengan mata berbinar, mengenang proses kelahiran anak ketiganya.
     
    Meski Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat ia terdaftar bukan di Puskesmas Rowosari, Aeni memilih datang ke Puskesmas tersebut karena jaraknya lebih dekat dengan rumah. Keputusan itu terbukti tepat, karena ia tetap mendapatkan pelayanan yang prima tanpa dipersulit urusan administrasi.

    “Sebenarnya FKTP saya bukan di sini, tapi karena rumah saya lebih dekat dengan Puskesmas Rowosari, saya langsung datang ke sini. Saya senang karena tetap bisa dilayani dengan baik meskipun bukan FKTP saya,” jelasnya, Senin, 21 Juli 2025. 
     
     

     
    Yang membuat Aeni semakin bersyukur adalah karena seluruh proses persalinan ditanggung oleh JKN. Ia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, mulai dari pendaftaran hingga selesai persalinan.
     
    “Dari awal masuk sampai proses selesai, saya tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Semuanya gratis. Saya benar-benar lega. Kalau tidak ada JKN, mungkin saya harus cari pinjaman dulu untuk biaya persalinan. Tapi sekarang saya merasa lebih ringan dan tenang,” ucapnya dengan senyum lepas.
     
    Bukan hanya sekali Aeni merasakan manfaat program ini. Ia menuturkan bahwa anak keduanya juga lahir di Puskesmas Rowosari dengan layanan yang sama. Semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tanpa biaya tambahan apa pun.
     
    “Waktu anak kedua lahir, juga di Puskesmas Rowosari. Sama sekali tidak ada kendala, dan pelayanannya juga bagus,” ujarnya.
     
    Namun, pengalaman berbeda ia alami saat melahirkan anak pertamanya. Ketika itu, ia belum menjadi peserta JKN. Proses persalinan dilakukan di Puskesmas Mojo, dan seluruh biaya harus ditanggung sendiri. Bagi Aeni, yang saat itu masih membangun keluarga dengan penghasilan terbatas, biaya tersebut cukup memberatkan.
     

     
    “Saya merasa sangat berbeda sebelum dan sesudah punya BPJS Kesehatan. Dulu saya membayar seluruh biaya persalinan sendiri, sekarang lebih tenang karena sudah ada JKN,” ujarnya.
     
    Aeni juga mengapresiasi inovasi unggulan yang ada di Puskesmas Rowosari, yaitu”Si Bolang Mahir Plus Plus” atau Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran Plus KK & KIA Plus JKN-KIS. Melalui inovasi ini, ibu yang melahirkan tidak hanya mendapatkan layanan persalinan, tetapi juga langsung menerima dokumen penting seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, KIA, serta pendaftaran JKN untuk bayinya sebelum pulang dari fasilitas kesehatan.
     
    “Inovasi seperti itu sangat membantu. Kita jadi tidak perlu repot lagi mengurus satu per satu dokumen setelah melahirkan. Semua sudah diproses dari rumah sakit, mulai dari akta kelahiran, KK, sampai JKN anak saya. Saya tinggal pulang dengan tenang dan fokus merawat bayi,” ujarnya.
     
    Aeni juga menyampaikan harapannya agar Program JKN terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di desa-desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun terkendala biaya.
     
    “Saya bersyukur sudah jadi peserta BPJS Kesehatan. Semoga ke depan pelayanannya bisa terus ditingkatkan, supaya makin banyak orang yang merasakan manfaat seperti saya,” ungkapnya. 
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Simak Tarif Listrik PLN per kWh, Berlaku Agustus 2025

    Simak Tarif Listrik PLN per kWh, Berlaku Agustus 2025

    Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik PT PLN (Persero) untuk Kuartal III 2025, mencakup periode Juli hingga September tetap sama untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi. Artinya, tidak ada penyesuaian harga yang akan diberlakukan.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan daya saing industri.

    “Triwulan III 2025 tarif listrik diputuskan tetap, kecuali jika pemerintah menetapkan lain,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    Tak hanya itu, tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap tidak berubah. Kelompok ini meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, usaha kecil, industri kecil, serta pengguna listrik untuk keperluan UMKM.

    “Pemerintah berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat terjaga,” lanjutnya. 
     

    Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif listrik nonsubsidi biasanya dilakukan setiap tiga bulan, mengikuti perubahan parameter ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

    Meski parameter ekonomi untuk Triwulan III 2025 yang dihitung berdasarkan realisasi Februari hingga April sebenarnya mengindikasikan kenaikan, pemerintah memutuskan menahan tarif agar tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha.
     
    Berikut ini daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

    2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

    3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

    4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

    5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

    6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

    7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

    10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

    11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

    12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

    13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

    Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik PT PLN (Persero) untuk Kuartal III 2025, mencakup periode Juli hingga September tetap sama untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi. Artinya, tidak ada penyesuaian harga yang akan diberlakukan.
     
    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan daya saing industri.
     
    “Triwulan III 2025 tarif listrik diputuskan tetap, kecuali jika pemerintah menetapkan lain,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    Tak hanya itu, tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap tidak berubah. Kelompok ini meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, usaha kecil, industri kecil, serta pengguna listrik untuk keperluan UMKM.
     
    “Pemerintah berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat terjaga,” lanjutnya. 
     

     
    Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif listrik nonsubsidi biasanya dilakukan setiap tiga bulan, mengikuti perubahan parameter ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).
     
    Meski parameter ekonomi untuk Triwulan III 2025 yang dihitung berdasarkan realisasi Februari hingga April sebenarnya mengindikasikan kenaikan, pemerintah memutuskan menahan tarif agar tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha.
     

    Berikut ini daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.
     
    2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.
     
    3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.
     
    4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.
     
    5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.
     
    6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.
     
    7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.
     
    8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.
     
    9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.
     
    10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.
     
    11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.
     
    12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.
     
    13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • 7 Caketum Iluni UI Adu Gagasan

    7 Caketum Iluni UI Adu Gagasan

  • Tembus Pasar Amerika, Batik Madura UMKM Binaan Bank Mandiri Naik Kelas ke Panggung Global

    Tembus Pasar Amerika, Batik Madura UMKM Binaan Bank Mandiri Naik Kelas ke Panggung Global

    Jakarta: Dalam semangat menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, Bank Mandiri terus mengakselerasi komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penguatan ekosistem UMKM nasional. Salah satu bentuk konkret dari langkah ini diwujudkan melalui inisiatif strategis Rumah BUMN (RB) yang dahulu bernama Rumah Kreatif BUMN dan telah berjalan sejak 2017.

    Menurut Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara, program RB bukan hanya menjawab tantangan pengembangan usaha, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal yang terukur dan inklusif. “RB saat ini telah menjadi wadah akselerasi UMKM Indonesia agar mampu naik kelas dan bersaing secara global. Dengan pendekatan berbasis sinergi, kami terus memperluas akses kompetensi, pasar, dan pembiayaan yang dibutuhkan pelaku usaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan,” ujar Ossy sapaan akrab Ashidiq dalam keterangan resminya, Kamis (31/7).

    Hingga pertengahan 2025, Bank Mandiri telah mengelola 23 RB aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini telah menjangkau lebih dari 15.000 UMKM binaan, dengan 1.500 pelatihan terfasilitasi sepanjang tahun lalu, mencakup literasi digital, keuangan, hingga strategi ekspor.

    Salah satu cerita sukses hadir dari Batik Al Warits, UMKM asal Madura yang menjadi binaan RB Surabaya. Mengawali usaha dari skala rumahan sejak 2008, Batik Al Warits memproduksi batik wangi aromatherapy yang kini telah menembus pasar ekspor Australia dan Amerika Serikat.
     

    “Kami tumbuh bersama RB. Selain pelatihan dan akses KUR dari Bank Mandiri, termasuk pendampingan pameran hingga berhasil memperoleh pendanaan 6.000 Euro dari PUM Netherlands. Dana tersebut kami gunakan untuk membeli alat rendam batik yang meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan pasar yang lebih luas,” ujar Pemilik Batik Al Warits Warisatul Hasanah.

    Transformasi RB sejak 2020 menghadirkan lima peran utama: pusat pengembangan UMKM, basecamp millenial, coworking space, posko tanggap bencana, serta literasi dan referral program kemitraan dan KUR. Lewat pendekatan bertingkat seperti Go Modern, Go Digital, Go Online, hingga Go Global, RB diarahkan menjadi katalis UMKM Champion di setiap wilayah.
    Lebih lanjut Ossy menilai, sejak diluncurkan sebagai bagian dari program Kementerian BUMN pada 2017, RB telah menjadi platform terintegrasi yang dirancang untuk memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil di berbagai wilayah. “Bank Mandiri mengambil peran aktif dalam mendukung transformasi ini dengan pendekatan yang tidak hanya menyentuh aspek finansial, namun juga aspek edukasi, teknologi, dan kolaborasi komunitas,” imbuh Ossy. 

    Ke depan, bank berkode emiten BMRI ini akan terus memperluas cakupan RB dengan memperkuat jaringan kemitraan dan digitalisasi layanan. Dengan pemanfaatan teknologi dan data, perusahaan menargetkan peningkatan jumlah UMKM naik kelas secara signifikan hingga 2027, sejalan dengan roadmap akselerasi ekonomi berkelanjutan yang inklusif.

    Jakarta: Dalam semangat menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, Bank Mandiri terus mengakselerasi komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penguatan ekosistem UMKM nasional. Salah satu bentuk konkret dari langkah ini diwujudkan melalui inisiatif strategis Rumah BUMN (RB) yang dahulu bernama Rumah Kreatif BUMN dan telah berjalan sejak 2017.
     
    Menurut Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara, program RB bukan hanya menjawab tantangan pengembangan usaha, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal yang terukur dan inklusif. “RB saat ini telah menjadi wadah akselerasi UMKM Indonesia agar mampu naik kelas dan bersaing secara global. Dengan pendekatan berbasis sinergi, kami terus memperluas akses kompetensi, pasar, dan pembiayaan yang dibutuhkan pelaku usaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan,” ujar Ossy sapaan akrab Ashidiq dalam keterangan resminya, Kamis (31/7).
     
    Hingga pertengahan 2025, Bank Mandiri telah mengelola 23 RB aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini telah menjangkau lebih dari 15.000 UMKM binaan, dengan 1.500 pelatihan terfasilitasi sepanjang tahun lalu, mencakup literasi digital, keuangan, hingga strategi ekspor.

    Salah satu cerita sukses hadir dari Batik Al Warits, UMKM asal Madura yang menjadi binaan RB Surabaya. Mengawali usaha dari skala rumahan sejak 2008, Batik Al Warits memproduksi batik wangi aromatherapy yang kini telah menembus pasar ekspor Australia dan Amerika Serikat.
     

     
    “Kami tumbuh bersama RB. Selain pelatihan dan akses KUR dari Bank Mandiri, termasuk pendampingan pameran hingga berhasil memperoleh pendanaan 6.000 Euro dari PUM Netherlands. Dana tersebut kami gunakan untuk membeli alat rendam batik yang meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan pasar yang lebih luas,” ujar Pemilik Batik Al Warits Warisatul Hasanah.
     
    Transformasi RB sejak 2020 menghadirkan lima peran utama: pusat pengembangan UMKM, basecamp millenial, coworking space, posko tanggap bencana, serta literasi dan referral program kemitraan dan KUR. Lewat pendekatan bertingkat seperti Go Modern, Go Digital, Go Online, hingga Go Global, RB diarahkan menjadi katalis UMKM Champion di setiap wilayah.
    Lebih lanjut Ossy menilai, sejak diluncurkan sebagai bagian dari program Kementerian BUMN pada 2017, RB telah menjadi platform terintegrasi yang dirancang untuk memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil di berbagai wilayah. “Bank Mandiri mengambil peran aktif dalam mendukung transformasi ini dengan pendekatan yang tidak hanya menyentuh aspek finansial, namun juga aspek edukasi, teknologi, dan kolaborasi komunitas,” imbuh Ossy. 
     
    Ke depan, bank berkode emiten BMRI ini akan terus memperluas cakupan RB dengan memperkuat jaringan kemitraan dan digitalisasi layanan. Dengan pemanfaatan teknologi dan data, perusahaan menargetkan peningkatan jumlah UMKM naik kelas secara signifikan hingga 2027, sejalan dengan roadmap akselerasi ekonomi berkelanjutan yang inklusif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • ESG Bukan Sekadar Komitmen, PGN Buktikan Lewat Aksi Nyata

    ESG Bukan Sekadar Komitmen, PGN Buktikan Lewat Aksi Nyata

    Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina kembali mendapatkan penghargaan atas komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) demi mendorong transisi energi dan keberlanjutan lingkungan. Kali ini PGN memperoleh apresiasi dalam acara Energi dan Mineral Festival 2025 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama B Universe pada kategori Inisiatif Bidang ESG.

    Salah satunya ialah inisiatif PGN di bidang lingkungan hidup melalui program Tani Siaga, yakni kegiatan replanting karet, optimalisasi penggunaan pupuk ramah lingkungan, serta pelaksanaan program mitigasi risiko kebakaran hutan. Program ini telah memberikan dampak signifikan di wilayah Pagardewa, Sumatera Selatan, di mana perkebunan karet yang didampingi PGN mampu menyerap karbon hingga 4,56 ton CO? per hektare per tahun.

    “Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan lingkungan masyarakat sekitar, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap upaya dekarbonisasi nasional,” ucap Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari.
     

    PGN secara konsisten mendukung pengembangan energi berbasis komunitas melalui keterlibatannya dalam program Desa Energi Berdikari (DEB). DEB sendiri merupakan inisiatif Pertamina yang hingga 2025 telah melibatkan lebih dari 200 desa di seluruh Indonesia, guna mendorong kemandirian energi lokal. Pemanfaatan energi terbarukan oleh masyarakat desa melalui DEB mampu menurunkan emisi karbon sebesar 729.493 ton CO? ekuivalen.

    Tidak hanya itu, sebagai komitmen ESG yang menyeluruh, PGN menempatkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai fondasi utama dalam setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan strategis. PGN meyakini bahwa penerapan prinsip tata kelola yang kuat dan berintegritas merupakan faktor penting dalam membangun nilai berkelanjutan yang bermanfaat bagi perusahaan, pemegang saham, masyarakat, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
     

    Lebih lanjut, Rosa menjelaskan bahwa keberhasilan PGN dalam agenda ESG juga tidak terlepas dari peran utama gas bumi sebagai komoditas inti perusahaan.

    “Gas bumi sebagai komoditas utama dalam bisnis PGN memegang peranan penting dalam menurunkan emisi karbon, karena karakteristiknya yang lebih bersih dibanding sumber energi fosil lain seperti batu bara dan minyak bumi. Karena itu, salah satu bentuk nyata kontribusi kami adalah melalui pembangunan jaringan gas (Jargas) yang memperluas akses masyarakat terhadap energi bersih,” tambahnya.

    Penerimaan apresiasi ESG ini mempertegas peran PGN sebagai penggerak utama dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam seluruh lini operasional, PGN berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi menuju masa depan energi yang bersih, inklusif, dan berkelanjutan.

    Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina kembali mendapatkan penghargaan atas komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) demi mendorong transisi energi dan keberlanjutan lingkungan. Kali ini PGN memperoleh apresiasi dalam acara Energi dan Mineral Festival 2025 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama B Universe pada kategori Inisiatif Bidang ESG.
     
    Salah satunya ialah inisiatif PGN di bidang lingkungan hidup melalui program Tani Siaga, yakni kegiatan replanting karet, optimalisasi penggunaan pupuk ramah lingkungan, serta pelaksanaan program mitigasi risiko kebakaran hutan. Program ini telah memberikan dampak signifikan di wilayah Pagardewa, Sumatera Selatan, di mana perkebunan karet yang didampingi PGN mampu menyerap karbon hingga 4,56 ton CO? per hektare per tahun.
     
    “Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan lingkungan masyarakat sekitar, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap upaya dekarbonisasi nasional,” ucap Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari.
     

    PGN secara konsisten mendukung pengembangan energi berbasis komunitas melalui keterlibatannya dalam program Desa Energi Berdikari (DEB). DEB sendiri merupakan inisiatif Pertamina yang hingga 2025 telah melibatkan lebih dari 200 desa di seluruh Indonesia, guna mendorong kemandirian energi lokal. Pemanfaatan energi terbarukan oleh masyarakat desa melalui DEB mampu menurunkan emisi karbon sebesar 729.493 ton CO? ekuivalen.
     
    Tidak hanya itu, sebagai komitmen ESG yang menyeluruh, PGN menempatkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai fondasi utama dalam setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan strategis. PGN meyakini bahwa penerapan prinsip tata kelola yang kuat dan berintegritas merupakan faktor penting dalam membangun nilai berkelanjutan yang bermanfaat bagi perusahaan, pemegang saham, masyarakat, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
     

     
    Lebih lanjut, Rosa menjelaskan bahwa keberhasilan PGN dalam agenda ESG juga tidak terlepas dari peran utama gas bumi sebagai komoditas inti perusahaan.
     
    “Gas bumi sebagai komoditas utama dalam bisnis PGN memegang peranan penting dalam menurunkan emisi karbon, karena karakteristiknya yang lebih bersih dibanding sumber energi fosil lain seperti batu bara dan minyak bumi. Karena itu, salah satu bentuk nyata kontribusi kami adalah melalui pembangunan jaringan gas (Jargas) yang memperluas akses masyarakat terhadap energi bersih,” tambahnya.
     
    Penerimaan apresiasi ESG ini mempertegas peran PGN sebagai penggerak utama dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam seluruh lini operasional, PGN berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi menuju masa depan energi yang bersih, inklusif, dan berkelanjutan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Jakarta Bidik Posisi Pusat Ekonomi Kreatif Berbasis IP Lewat Festival Kekayaan Intelektual 2025

    Jakarta Bidik Posisi Pusat Ekonomi Kreatif Berbasis IP Lewat Festival Kekayaan Intelektual 2025

    Jakarta: Jakarta memperkuat komitmennya untuk menjadi pusat kreativitas dan inovasi ekonomi berbasis kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) di Asia Tenggara melalui Festival Kekayaan Intelektual (FKI) 2025 yang digelar di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada 1-2 Agustus 2025
     
    Didukung oleh Komite Ekonomi Kreatif Jakarta (KE JKT) dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, FKI 2025 mempertemukan pelaku industri kreatif, regulator, akademisi, investor, komunitas kreator, hingga pembuat kebijakan guna merumuskan arah baru ekosistem IP Jakarta dan memperkuat posisinya di tingkat global menjelang perayaan 500 tahun kota ini pada 2027.
     
    Ketua Umum KE JKT, Robby Wahyudi, menyebut Jakarta memiliki energi kreatif besar yang memerlukan ekosistem sehat untuk menjadi nilai ekonomi berkelanjutan.
     

     
    “Kekayaan intelektual bukan sekadar perlindungan hukum, tapi fondasi pertumbuhan ekonomi kreatif kota. Harapannya, FKI memicu kolaborasi antar-kreator, industri, dan pemerintah agar Jakarta menempati peta IP global,” jelasnya.
     
    Sejalan dengan itu, Andhika Permata selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, menekankan pentingnya mengubah ide kreatif menjadi aset yang terlindungi. Ia juga memperkenalkan Filminginjakarta.co.id sebagai langkah menuju “Kota Sinema” untuk memudahkan perizinan, lokasi, dan produksi film di Jakarta.
     
    Sementara itu, Atika Nur Rahmania, Kepala Bappeda DKI Jakarta, menilai momentum Jakarta 500 tahun sebagai kesempatan emas untuk mengintegrasikan pengelolaan IP dalam perencanaan kota.
     

     
    “IP adalah bagian dari identitas dan daya saing kota modern. FKI menjadi forum penting untuk mensinergikan kebijakan perencanaan kota dengan aspirasi para kreator, sehingga visi Jakarta sebagai kota global yang kreatif dan berkelanjutan dapat terwujud,” ujarnya.
     
    FKI 2025 menghadirkan diskusi panel, paparan kebijakan, dan sesi inspiratif bersama tokoh industri kreatif serta perwakilan pemerintah. Topiknya meliputi inovasi regulasi, strategi perlindungan hak cipta dan merek, hingga peluang komersialisasi karya.
     
    Festival ini diharapkan menjadi tonggak kolaborasi jangka panjang, membangun ekosistem IP Jakarta yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di panggung dunia.

    Jakarta: Jakarta memperkuat komitmennya untuk menjadi pusat kreativitas dan inovasi ekonomi berbasis kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) di Asia Tenggara melalui Festival Kekayaan Intelektual (FKI) 2025 yang digelar di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada 1-2 Agustus 2025
     
    Didukung oleh Komite Ekonomi Kreatif Jakarta (KE JKT) dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, FKI 2025 mempertemukan pelaku industri kreatif, regulator, akademisi, investor, komunitas kreator, hingga pembuat kebijakan guna merumuskan arah baru ekosistem IP Jakarta dan memperkuat posisinya di tingkat global menjelang perayaan 500 tahun kota ini pada 2027.
     
    Ketua Umum KE JKT, Robby Wahyudi, menyebut Jakarta memiliki energi kreatif besar yang memerlukan ekosistem sehat untuk menjadi nilai ekonomi berkelanjutan.
     

     
    “Kekayaan intelektual bukan sekadar perlindungan hukum, tapi fondasi pertumbuhan ekonomi kreatif kota. Harapannya, FKI memicu kolaborasi antar-kreator, industri, dan pemerintah agar Jakarta menempati peta IP global,” jelasnya.
     
    Sejalan dengan itu, Andhika Permata selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, menekankan pentingnya mengubah ide kreatif menjadi aset yang terlindungi. Ia juga memperkenalkan Filminginjakarta.co.id sebagai langkah menuju “Kota Sinema” untuk memudahkan perizinan, lokasi, dan produksi film di Jakarta.
     
    Sementara itu, Atika Nur Rahmania, Kepala Bappeda DKI Jakarta, menilai momentum Jakarta 500 tahun sebagai kesempatan emas untuk mengintegrasikan pengelolaan IP dalam perencanaan kota.
     

     
    “IP adalah bagian dari identitas dan daya saing kota modern. FKI menjadi forum penting untuk mensinergikan kebijakan perencanaan kota dengan aspirasi para kreator, sehingga visi Jakarta sebagai kota global yang kreatif dan berkelanjutan dapat terwujud,” ujarnya.
     
    FKI 2025 menghadirkan diskusi panel, paparan kebijakan, dan sesi inspiratif bersama tokoh industri kreatif serta perwakilan pemerintah. Topiknya meliputi inovasi regulasi, strategi perlindungan hak cipta dan merek, hingga peluang komersialisasi karya.
     
    Festival ini diharapkan menjadi tonggak kolaborasi jangka panjang, membangun ekosistem IP Jakarta yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di panggung dunia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • NFA Percepat Penyaluran Beras SPHP

    NFA Percepat Penyaluran Beras SPHP

    Jakarta: Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengoptimalkan penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui berbagai jalur distribusi. Hal itu untuk memperkuat upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, khususnya komoditas beras.

    Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, seusai menghadiri  konferensi pers terkait temuan beras tidak sesuai mutu, bersama sejumlah instansi terkait di Gedung Mabes Polri, Jakarta.

    “Kami sudah menugaskan Bulog untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke berbagai jalur Mitra Perum Bulog. Pemerintah Daerah, unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian, kita dorong untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta menjamin akses masyarakat terhadap pangan pokok strategis,” kata Ketut.

    Menurut Ketut, NFA terus memantau kondisi lapangan secara intensif dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan harga yang wajar. 

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir, pemerintah telah mengantisipasi dan memastikan kecukupan pangan bagi masyarakat di tengah kondisi ini. 

    “Kami sudah memastikan kepada Aprindo, ritel modern, pasar tradisional, serta Satgas Pangan Daerah maupun Pusat, minta agar mereka tetap mengisi, dengan catatan perbaikan produksi dilakukan,” kata Helfi.

    Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengimbau masyarakat tidak khawatir dengan pasokan beras di pasaran. Arief menegaskan, stok beras di Bulog aman dan cukup, distribusi beras SPHP menjadi instrumen stabilisasi yang terus dipercepat.

    Arief juga mengimbau pelaku usaha mematuhi standar mutu dan melakukan perbaikan terhadap praktik produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

    “Kami imbau kepada para pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian harga dengan kualitas aktual produknya, serta memperbaiki proses produksinya. Tidak ada larangan untuk menjual beras tersebut, asalkan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Arief dalam kunjungan kerja di Kota Kupang, NTT.

    Jakarta: Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengoptimalkan penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui berbagai jalur distribusi. Hal itu untuk memperkuat upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, khususnya komoditas beras.
     
    Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, seusai menghadiri  konferensi pers terkait temuan beras tidak sesuai mutu, bersama sejumlah instansi terkait di Gedung Mabes Polri, Jakarta.
     
    “Kami sudah menugaskan Bulog untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke berbagai jalur Mitra Perum Bulog. Pemerintah Daerah, unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian, kita dorong untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta menjamin akses masyarakat terhadap pangan pokok strategis,” kata Ketut.

    Menurut Ketut, NFA terus memantau kondisi lapangan secara intensif dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan harga yang wajar. 
     
    Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir, pemerintah telah mengantisipasi dan memastikan kecukupan pangan bagi masyarakat di tengah kondisi ini. 
     
    “Kami sudah memastikan kepada Aprindo, ritel modern, pasar tradisional, serta Satgas Pangan Daerah maupun Pusat, minta agar mereka tetap mengisi, dengan catatan perbaikan produksi dilakukan,” kata Helfi.
     
    Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengimbau masyarakat tidak khawatir dengan pasokan beras di pasaran. Arief menegaskan, stok beras di Bulog aman dan cukup, distribusi beras SPHP menjadi instrumen stabilisasi yang terus dipercepat.
     
    Arief juga mengimbau pelaku usaha mematuhi standar mutu dan melakukan perbaikan terhadap praktik produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
     
    “Kami imbau kepada para pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian harga dengan kualitas aktual produknya, serta memperbaiki proses produksinya. Tidak ada larangan untuk menjual beras tersebut, asalkan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Arief dalam kunjungan kerja di Kota Kupang, NTT.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (FZN)

  • Siap-siap War! Ini Link Pendaftaran Peserta Upacara 17 Agustus 2025 di Istana

    Siap-siap War! Ini Link Pendaftaran Peserta Upacara 17 Agustus 2025 di Istana

    Jakarta: Buat kamu yang ingin ikutan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025 siap-siap untuk war. Nantinya bakal ada sekitar 8 ribu undangan yang 80 persennya diperuntukkan untuk masyarakat umum.

    “Undangan yang akan kami sebar sebagian besar kami alokasian menurut arahan Presiden (Prabowo Subianto) untuk masyarakat umum. Dari 8 ribu undangan atau 8 ribu peserta upacara, 80 persennya adalah masyarakat umum,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat, 1 Agustus 2025.
     
    Tahun ini memang pemerintah akan menambah alokasi undangan untuk masyarakat umum dan mengurangi jumlah pejabat yang diundang. Juri menyebut hal ini menunjukkan bahwa acara ini benar-benar bersifat inklusif.

    Nah, buat Sobat Medcom yang ingin merasakan pengalaman mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka bisa melakukan pendaftaran secara daring. Pendaftaran dibuka mulai 4 Agutus 2025 melalui website pandang.istanapresiden.go.id.

    “Jadi kepada masyarakat umum, kami ingin mengimbau jika berminat menjadi peserta Upacara Detik-Detik Proklamasi Ke-80, nanti siap-siap untuk war undangan HUT ke-80 RI mulai tanggal 4 Agustus 2025,” katanya. 

    Jadi pastikan kamu mencatat link pendaftaran serta jadwalnya agar tidak ketinggalan untuk war undangan upacara di Istana Negara pada 17 Agustus 2025 nanti.
     

    Upacara peringatan detik-detik Proklamasi akan diramaikan dengan kirab bendera dan teks proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana yang dikawal oleh pasukan berkuda mulai pukul 08.00 WIB.
    Syarat mengikuti Upacara 17 Agustus di Istana

    Berikut syarat Upacara 17 Agustus di Istana Negara pada 2024 lalu yang bisa jadi acuan buat kamu yang ingin ikutan di tahun ini:

    Mengisi formulir di laman pandang.istanapresiden.go.id
    Mengunggah foto diri
    Undangan hanya berlaku untuk satu orang
    Berusia minimal 18 tahun dan tidak diperkenankan membawa anak balita
    Membawa undangan resmi saat upacara (undangan resmi diambil langsung di Gedung Krida Bhakti sesuai dengan jadwal pengambilan yang diinformasikan melalui e-mail dan WhatsApp, serta tidak dapat diwakilkan)
    Telah melakukan vaksin Covid-19 ke-3 atau booster
    Disarankan memakai pakaian nasional atau baju adat
    Membawa identitas diri (KTP/Paspor/SIM/Lainnya) saat mengambil undangan dan hadir saat upacara
    Menempati tempat duduk sesuai dengan blok yang tertera pada undangan
    Tidak membawa makanan dan minuman dari luar
    Menjaga suasana kondusif saat upacara HUT RI berlangsung.

    Jakarta: Buat kamu yang ingin ikutan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025 siap-siap untuk war. Nantinya bakal ada sekitar 8 ribu undangan yang 80 persennya diperuntukkan untuk masyarakat umum.
     
    “Undangan yang akan kami sebar sebagian besar kami alokasian menurut arahan Presiden (Prabowo Subianto) untuk masyarakat umum. Dari 8 ribu undangan atau 8 ribu peserta upacara, 80 persennya adalah masyarakat umum,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat, 1 Agustus 2025.
     
    Tahun ini memang pemerintah akan menambah alokasi undangan untuk masyarakat umum dan mengurangi jumlah pejabat yang diundang. Juri menyebut hal ini menunjukkan bahwa acara ini benar-benar bersifat inklusif.
     
    Nah, buat Sobat Medcom yang ingin merasakan pengalaman mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka bisa melakukan pendaftaran secara daring. Pendaftaran dibuka mulai 4 Agutus 2025 melalui website pandang.istanapresiden.go.id.

    “Jadi kepada masyarakat umum, kami ingin mengimbau jika berminat menjadi peserta Upacara Detik-Detik Proklamasi Ke-80, nanti siap-siap untuk war undangan HUT ke-80 RI mulai tanggal 4 Agustus 2025,” katanya. 
     
    Jadi pastikan kamu mencatat link pendaftaran serta jadwalnya agar tidak ketinggalan untuk war undangan upacara di Istana Negara pada 17 Agustus 2025 nanti.
     

     
    Upacara peringatan detik-detik Proklamasi akan diramaikan dengan kirab bendera dan teks proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana yang dikawal oleh pasukan berkuda mulai pukul 08.00 WIB.
    Syarat mengikuti Upacara 17 Agustus di Istana

    Berikut syarat Upacara 17 Agustus di Istana Negara pada 2024 lalu yang bisa jadi acuan buat kamu yang ingin ikutan di tahun ini:

    Mengisi formulir di laman pandang.istanapresiden.go.id
    Mengunggah foto diri
    Undangan hanya berlaku untuk satu orang
    Berusia minimal 18 tahun dan tidak diperkenankan membawa anak balita
    Membawa undangan resmi saat upacara (undangan resmi diambil langsung di Gedung Krida Bhakti sesuai dengan jadwal pengambilan yang diinformasikan melalui e-mail dan WhatsApp, serta tidak dapat diwakilkan)
    Telah melakukan vaksin Covid-19 ke-3 atau booster
    Disarankan memakai pakaian nasional atau baju adat
    Membawa identitas diri (KTP/Paspor/SIM/Lainnya) saat mengambil undangan dan hadir saat upacara
    Menempati tempat duduk sesuai dengan blok yang tertera pada undangan
    Tidak membawa makanan dan minuman dari luar
    Menjaga suasana kondusif saat upacara HUT RI berlangsung.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.

    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.

    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.
    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.

    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.

    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 

    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 

    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.

    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 

    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.
     
    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
     
    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.
     
    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.

    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.
     
    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.
     
    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 
     
    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 
     
    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.
     
    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 
     
    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)