Xcloud.id

Category: Medcom.id News

  • ​Bos WO Ayu Puspita Resmi Tersangka, Langsung Ditahan

    ​Bos WO Ayu Puspita Resmi Tersangka, Langsung Ditahan

    Jakarta: Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Ayu Puspita, bos Wedding Organizer (WO), sebagai tersangka kasus penipuan. Selain Ayu, polisi juga menetapkan tersangka lainnya dalam kasus kasus dugaan penipuan dan penggelapan WO.

    “Pada hari ini, kami sudah menetapkan dua orang tersangka, seorang perempuan dan seorang pria,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Selasa, 9 Desember 2025.
    Ayu dan D Langsung Ditahan
    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan penahanan telah dilakukan kepada Ayu dan seorang berinisial D. Keduanya ditahan di Polres Metro Jakarta Utara.

    “Benar tersangka A (Ayu) dan D ditahan di Jakut,” ujarnya, Selasa.

    Sedangkan untuk tiga tersangka lainnya saat ini ditangani Polda Metro Jaya karena lokasi kejadian perkara berada di luar wilayah hukum Jakarta Utara. “Tiga tersangka lainnya digelarkan di Wasidik PMJ untuk proses penanganannya. Karena 3 tersangka lainnya TKP (tempat kejadian perkara) di luar Jakut,” ungkapnya.

    Sebelumnya, sebanyak 87 orang yang diduga menjadi korban penipuan WO PT Ayu Puspita Sejahtera, membuat laporan di Polres Metro Jakarta Utara terkait adanya dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan perusahaan penyelenggara pernikahan tersebut kepada para korbannya.

    “Saat ini kami mengamankan lima terlapor dan mereka semua statusnya masih saksi dalam pemeriksaan kasus ini,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar di Jakarta.
     

    Ia mengatakan pelapor adalah korban berinisial SOG. Laporannya tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan pasal 378 atau 372 Kitab Hukum Undang Undang Pidana (KUHP) pada Sabtu, 6 Desember 2025.

    Pelapor ini ingin melangsungkan pernikahan menggunakan WO itu dan telah melunasi biaya resepsi Rp82,7 juta ke rekening BCA yang sudah disepakati.

    Ketika waktu resepsi tiba, ternyata WO itu tidak menyiapkan fasilitas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. “Mereka juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut,” kata dia.

    Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata korban WO ini cukup banyak dan sejauh ini sudah 87 orang yang membuat laporan polisi di Polrestro Jakut.

    Ada sejumlah bukti yang dikumpulkan yakni bukti pengiriman uang, cetakan pesan antara pelapor dengan terlapor, data catering dan panduan acara nikah.
    Ia mengatakan saat ini petugas sudah melakukan pengamanan terhadap pelapor serta melakukan pemeriksaan saksi-saksi kejadian ini.

    “Kami melengkapi proses penyelidikan dan menggelar gelar perkara terhadap kasus ini,” kata dia.

    Jakarta: Polres Metro Jakarta Utara menetapkan Ayu Puspita, bos Wedding Organizer (WO), sebagai tersangka kasus penipuan. Selain Ayu, polisi juga menetapkan tersangka lainnya dalam kasus kasus dugaan penipuan dan penggelapan WO.
     
    “Pada hari ini, kami sudah menetapkan dua orang tersangka, seorang perempuan dan seorang pria,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Selasa, 9 Desember 2025.
    Ayu dan D Langsung Ditahan
    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan penahanan telah dilakukan kepada Ayu dan seorang berinisial D. Keduanya ditahan di Polres Metro Jakarta Utara.
     
    “Benar tersangka A (Ayu) dan D ditahan di Jakut,” ujarnya, Selasa.

    Sedangkan untuk tiga tersangka lainnya saat ini ditangani Polda Metro Jaya karena lokasi kejadian perkara berada di luar wilayah hukum Jakarta Utara. “Tiga tersangka lainnya digelarkan di Wasidik PMJ untuk proses penanganannya. Karena 3 tersangka lainnya TKP (tempat kejadian perkara) di luar Jakut,” ungkapnya.
     
    Sebelumnya, sebanyak 87 orang yang diduga menjadi korban penipuan WO PT Ayu Puspita Sejahtera, membuat laporan di Polres Metro Jakarta Utara terkait adanya dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan perusahaan penyelenggara pernikahan tersebut kepada para korbannya.
     
    “Saat ini kami mengamankan lima terlapor dan mereka semua statusnya masih saksi dalam pemeriksaan kasus ini,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar di Jakarta.
     

     
    Ia mengatakan pelapor adalah korban berinisial SOG. Laporannya tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan pasal 378 atau 372 Kitab Hukum Undang Undang Pidana (KUHP) pada Sabtu, 6 Desember 2025.
     
    Pelapor ini ingin melangsungkan pernikahan menggunakan WO itu dan telah melunasi biaya resepsi Rp82,7 juta ke rekening BCA yang sudah disepakati.
     
    Ketika waktu resepsi tiba, ternyata WO itu tidak menyiapkan fasilitas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. “Mereka juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut,” kata dia.
     
    Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata korban WO ini cukup banyak dan sejauh ini sudah 87 orang yang membuat laporan polisi di Polrestro Jakut.
     
    Ada sejumlah bukti yang dikumpulkan yakni bukti pengiriman uang, cetakan pesan antara pelapor dengan terlapor, data catering dan panduan acara nikah.
    Ia mengatakan saat ini petugas sudah melakukan pengamanan terhadap pelapor serta melakukan pemeriksaan saksi-saksi kejadian ini.
     
    “Kami melengkapi proses penyelidikan dan menggelar gelar perkara terhadap kasus ini,” kata dia.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • PLN Minta Maaf Pemulihan Listrik di Aceh Terhambat, Tetap Berkomitmen Percepat Penormalan

    PLN Minta Maaf Pemulihan Listrik di Aceh Terhambat, Tetap Berkomitmen Percepat Penormalan

    Banda Aceh: PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor hingga kini masih belum sepenuhnya pulih.

    Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam agenda Laporan dan Rapat Koordinasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan secara daring dari Banda Aceh, Selasa 9 Desember 2025.

    Sebelumnya di Bireuen pada Minggu (7/12), Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93% pada Minggu malam. Namun kesulitan di lapangan, putusnya akses dan masifnya kerusakan, membuat proses pemulihan listrik terhambat. 

    “Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan di Aceh,” jelas Darmawan.

    Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.

    PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.

    Dalam proses pemulihan, PLN harus mengerahkan upaya luar biasa, termasuk mengangkut material berat melalui jalur udara karena akses darat terputus.

    “Material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli, satu persatu, satu persatu,” tambahnya.

    Namun demikian Darmawan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemulihan di tengah tantangan berat di lapangan. PLN memastikan proses sinkronisasi terus diupayakan secara bertahap dengan pengamanan sistem yang lebih ketat agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan.
     

    PLN juga telah berhasil menyalakan kembali empat kabupaten yang sebelumnya sempat gelap total, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Namun, masih terdapat desa-desa dan jaringan tegangan rendah yang membutuhkan waktu lanjutan untuk dipulihkan. 

    Selain itu, kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa–Pangkalan Brandan, di mana lima tower mengalami roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.

    Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas. Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 MW. 

    Atas kondisi tersebut, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.

    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik, seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko posko pengungsian dan infrastruktur telekomunikasi.

    Di sisi lain, PLN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta PUPR untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi, mempercepat perbaikan infrastruktur, serta mengantisipasi potensi longsor susulan melalui penyisiran menyeluruh di seluruh jalur terdampak.

    Darmawan juga menegaskan komitmen penuh PLN untuk menuntaskan pemulihan kelistrikan Aceh.

    “Kami terus berkomitmen mengerahkan seluruh pasukan kekuatan kami agar sistem kelistrikan Aceh bisa pulih kembali.” pungkas Darmawan.

    Banda Aceh: PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor hingga kini masih belum sepenuhnya pulih.
     
    Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam agenda Laporan dan Rapat Koordinasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan secara daring dari Banda Aceh, Selasa 9 Desember 2025.
     
    Sebelumnya di Bireuen pada Minggu (7/12), Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93% pada Minggu malam. Namun kesulitan di lapangan, putusnya akses dan masifnya kerusakan, membuat proses pemulihan listrik terhambat. 

    “Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan di Aceh,” jelas Darmawan.
     
    Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.
     
    PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.
     
    Dalam proses pemulihan, PLN harus mengerahkan upaya luar biasa, termasuk mengangkut material berat melalui jalur udara karena akses darat terputus.
     
    “Material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli, satu persatu, satu persatu,” tambahnya.
     
    Namun demikian Darmawan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemulihan di tengah tantangan berat di lapangan. PLN memastikan proses sinkronisasi terus diupayakan secara bertahap dengan pengamanan sistem yang lebih ketat agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan.
     

     
    PLN juga telah berhasil menyalakan kembali empat kabupaten yang sebelumnya sempat gelap total, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Namun, masih terdapat desa-desa dan jaringan tegangan rendah yang membutuhkan waktu lanjutan untuk dipulihkan. 
     
    Selain itu, kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa–Pangkalan Brandan, di mana lima tower mengalami roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.
     
    Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas. Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 MW. 
     
    Atas kondisi tersebut, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh.
     
    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.
     
    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik, seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko posko pengungsian dan infrastruktur telekomunikasi.
     
    Di sisi lain, PLN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta PUPR untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi, mempercepat perbaikan infrastruktur, serta mengantisipasi potensi longsor susulan melalui penyisiran menyeluruh di seluruh jalur terdampak.
     
    Darmawan juga menegaskan komitmen penuh PLN untuk menuntaskan pemulihan kelistrikan Aceh.
     
    “Kami terus berkomitmen mengerahkan seluruh pasukan kekuatan kami agar sistem kelistrikan Aceh bisa pulih kembali.” pungkas Darmawan.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Korban Longsor dan Banjir Sumatera Tembus 962 Jiwa, 52 Kabupaten Terdampak

    Korban Longsor dan Banjir Sumatera Tembus 962 Jiwa, 52 Kabupaten Terdampak

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November lalu terus menambah korban dan fasilitas yang terdampak.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis data terbaru, dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah.
    Korban jiwa tertinggi di Agam, Aceh Utara, dan Tapanuli Selatan
    Per Selasa, 9 Desember 2025, BNPB mencatat 962 jiwa meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut.

    Tiga wilayah dengan jumlah korban jiwa tertinggi yakni Agam sebanyak 180 jiwa, Aceh Utara sebanyak 138 jiwa, dan Tapanuli Selatan sebanyak 110 jiwa.
     

    Selain itu, 291 jiwa masih dinyatakan hilang hingga pukul 13.00 WIB hari ini. Sementara korban luka tercatat mencapai 5.598 jiwa.
    52 kabupaten terdampak
    BNPB juga melaporkan bahwa cakupan wilayah terdampak ikut meluas menjadi 52 kabupaten. Kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik pun ikut meningkat signifikan.

    Rinciannya, 157,9 ribu rumah rusak, 1,2 ribu fasilitas umum rusak, 192 fasilitas kesehatan terdampak, 534 fasilitas pendidikan rusak, 425 rumah ibadah rusak, 234 gedung/kantor terdampak, dan 497 jembatan rusak.

    Skala kerusakan ini menunjukkan betapa besar dampak bencana yang terjadi di berbagai wilayah pesisir dan pegunungan.
    Ratusan ribu warga mengungsi
    Jumlah warga yang mengungsi juga terus bertambah, terutama di wilayah Aceh.

    Berikut daerah dengan pengungsi terbanyak diantaranya Aceh Utara sebanyak 299,5 ribu jiwa, Aceh Tamiang: 262,1 ribu jiwa, dan Aceh Timur: 238,5 ribu jiwa.

    Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan logistik, fasilitas kesehatan, hingga tempat penampungan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November lalu terus menambah korban dan fasilitas yang terdampak.
     
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis data terbaru, dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah.
    Korban jiwa tertinggi di Agam, Aceh Utara, dan Tapanuli Selatan
    Per Selasa, 9 Desember 2025, BNPB mencatat 962 jiwa meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut.
     
    Tiga wilayah dengan jumlah korban jiwa tertinggi yakni Agam sebanyak 180 jiwa, Aceh Utara sebanyak 138 jiwa, dan Tapanuli Selatan sebanyak 110 jiwa.
     

    Selain itu, 291 jiwa masih dinyatakan hilang hingga pukul 13.00 WIB hari ini. Sementara korban luka tercatat mencapai 5.598 jiwa.
    52 kabupaten terdampak
    BNPB juga melaporkan bahwa cakupan wilayah terdampak ikut meluas menjadi 52 kabupaten. Kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik pun ikut meningkat signifikan.

    Rinciannya, 157,9 ribu rumah rusak, 1,2 ribu fasilitas umum rusak, 192 fasilitas kesehatan terdampak, 534 fasilitas pendidikan rusak, 425 rumah ibadah rusak, 234 gedung/kantor terdampak, dan 497 jembatan rusak.
     
    Skala kerusakan ini menunjukkan betapa besar dampak bencana yang terjadi di berbagai wilayah pesisir dan pegunungan.

    Ratusan ribu warga mengungsi
    Jumlah warga yang mengungsi juga terus bertambah, terutama di wilayah Aceh.
     
    Berikut daerah dengan pengungsi terbanyak diantaranya Aceh Utara sebanyak 299,5 ribu jiwa, Aceh Tamiang: 262,1 ribu jiwa, dan Aceh Timur: 238,5 ribu jiwa.
     
    Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan logistik, fasilitas kesehatan, hingga tempat penampungan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Daftar Perusahaan Besar yang Diduga Pemicu Banjir Sumatera

    Daftar Perusahaan Besar yang Diduga Pemicu Banjir Sumatera

    Jakarta: Banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah Sumatra dan Aceh kembali memantik sorotan khususnya terkait kondisi ekologis kawasan yang terdampak banjir.

    Para ahli menyimpulkan, rangkaian bencana ini bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan akumulasi kerusakan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun.

    Sejumlah aktivitas industri skala besar diduga berkontribusi terhadap melemahnya daya dukung alam di kawasan hulu. Sejumlah laporan dari organisasi lingkungan dan kajian independen menyoroti praktik pembukaan hutan, perubahan aliran sungai, hingga perluasan aktivitas industri yang dinilai meningkatkan kerentanan ekosistem.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengatakan pemerintah sendiri tengah menyiapkan langkah penegakan hukum.

    “Kami akan melakukan penyelidikan lagi. Mungkin habis ini kami akan terbang sampai ke hulu untuk memastikan apa yang terjadi di hulu,” ujar Hanif Faisol, dikutip dari Metrotvnews.com, Selasa, 9 Desember 2025.
     

    Setidaknya ada beberapa perusahaan besar yang diduga menjadi pemicu terjadi banjir besar di Sumatera.
     
    PLTA Batang Toru

    Proyek PLTA Batang Toru menjadi salah satu yang disorot dalam berbagai laporan lingkungan. Pembangunan terowongan dan infrastruktur diduga berkontribusi pada hilangnya tutupan hutan serta peningkatan sedimentasi sungai.

    Dalam video banjir di Jembatan Trikora, terlihat tumpukan gelondongan kayu yang oleh sejumlah pemerhati lingkungan dikaitkan dengan aktivitas pembangunan di kawasan tersebut.
     
    PT Toba Pulp Lestari (TPL)

    Laporan pemantauan kawasan Batang Toru mencatat alih fungsi ribuan hektare hutan menjadi area tanaman industri. Aktivitas ini dipandang mempercepat degradasi habitat dan melemahkan koridor satwa yang membentang dari Dolok Sibualbuali hingga Batang Toru.
     
    PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)

    Analisis regional yang dirujuk sejumlah media daerah menunjukkan tingkat deforestasi dan degradasi di Daerah Aliran Sungai Batang Toru dalam 10-15 tahun terakhir mencapai puluhan ribu hektar. Angka agregat dari berbagai studi pemetaan hutan memperlihatkan bahwa tekanan ekologis terjadi secara kumulatif dan meluas.

    Hutan, terutama di kawasan hulu, berfungsi menjaga penyerapan air, memperlambat aliran permukaan, serta menstabilkan tanah. Ketika tutupan hutan menyusut atau rusak, kemampuan alam menahan limpasan air berkurang drastis. Kondisi inilah yang membuat wilayah lebih rentan terhadap banjir bandang dan longsor saat hujan lebat.

    Jakarta: Banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah Sumatra dan Aceh kembali memantik sorotan khususnya terkait kondisi ekologis kawasan yang terdampak banjir.
     
    Para ahli menyimpulkan, rangkaian bencana ini bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan akumulasi kerusakan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun.
     
    Sejumlah aktivitas industri skala besar diduga berkontribusi terhadap melemahnya daya dukung alam di kawasan hulu. Sejumlah laporan dari organisasi lingkungan dan kajian independen menyoroti praktik pembukaan hutan, perubahan aliran sungai, hingga perluasan aktivitas industri yang dinilai meningkatkan kerentanan ekosistem.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengatakan pemerintah sendiri tengah menyiapkan langkah penegakan hukum.
     
    “Kami akan melakukan penyelidikan lagi. Mungkin habis ini kami akan terbang sampai ke hulu untuk memastikan apa yang terjadi di hulu,” ujar Hanif Faisol, dikutip dari Metrotvnews.com, Selasa, 9 Desember 2025.
     

     
    Setidaknya ada beberapa perusahaan besar yang diduga menjadi pemicu terjadi banjir besar di Sumatera.
     

    PLTA Batang Toru

    Proyek PLTA Batang Toru menjadi salah satu yang disorot dalam berbagai laporan lingkungan. Pembangunan terowongan dan infrastruktur diduga berkontribusi pada hilangnya tutupan hutan serta peningkatan sedimentasi sungai.
     
    Dalam video banjir di Jembatan Trikora, terlihat tumpukan gelondongan kayu yang oleh sejumlah pemerhati lingkungan dikaitkan dengan aktivitas pembangunan di kawasan tersebut.
     

    PT Toba Pulp Lestari (TPL)

    Laporan pemantauan kawasan Batang Toru mencatat alih fungsi ribuan hektare hutan menjadi area tanaman industri. Aktivitas ini dipandang mempercepat degradasi habitat dan melemahkan koridor satwa yang membentang dari Dolok Sibualbuali hingga Batang Toru.
     

    PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)

    Analisis regional yang dirujuk sejumlah media daerah menunjukkan tingkat deforestasi dan degradasi di Daerah Aliran Sungai Batang Toru dalam 10-15 tahun terakhir mencapai puluhan ribu hektar. Angka agregat dari berbagai studi pemetaan hutan memperlihatkan bahwa tekanan ekologis terjadi secara kumulatif dan meluas.
     
    Hutan, terutama di kawasan hulu, berfungsi menjaga penyerapan air, memperlambat aliran permukaan, serta menstabilkan tanah. Ketika tutupan hutan menyusut atau rusak, kemampuan alam menahan limpasan air berkurang drastis. Kondisi inilah yang membuat wilayah lebih rentan terhadap banjir bandang dan longsor saat hujan lebat.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • ​Kronologi Penipuan WO Ayu Puspita, Digeruduk Ratusan Korban

    ​Kronologi Penipuan WO Ayu Puspita, Digeruduk Ratusan Korban

    Jakarta: Sosok Ayu Puspita juragan Wedding Organizer (WO) ramai di media sosial. Pasalnya WO tersebut diduga melakukan penipuan terhadap para kliennya.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan kasus tersebut bermula saat sejumlah korban atau konsumen ingin melakukan pernikahan dan menggunakan jasa WO milik Ayu Puspita. “Tetapi tidak sesuai spesifikasi baik itu tenda, katering maupun ‘booth’ (stan) makanan yang ada, kemudian pada saat dikonfirmasi tidak ada respons dari WO tersebut,” ucapnya.
    Rumah Ayu Puspita Digeruduk
    Dalam video yang viral di media sosial rumah Ayu Puspita digeruduk oleh ratusan orang yang menjadi korban penipuan pada Minggu, 7 Desember 2025. Mereka datang untuk menuntut pertanggungjawaban dari Ayu selaku pemilik WO.

    Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal mengatakan, polisi menerima adanya aksi massa yang mendatangi rumah pemilik WO. Ia menyebut massa yang datang itu berjumlah sekitar 200 orang. 

    “Sekitar 200 orang yang merupakan para korban berkumpul di kediaman terduga pelaku. Situasi sempat memanas karena massa menuntut pertanggungjawaban dari pihak wedding organizer,” ujarnya seperti dikutip Selasa, 9 Desember 2025.
     

     

    Jumlah Korban WO Ayu Puspita
    Berdasarkan keterangan sementara dari sejumlah korban, dugaan penipuan terjadi karena pelaku tidak memenuhi janji layanan saat hari pelaksanaan acara. Banyak korban yang mengaku WO tersebut tidak muncul pada saat hari H, meski pembayaran telah dilakukan.

    Untuk jumlah kerugian korban, Budi menyebutkan bervariasi, karena masih menunggu hasil dari penyidik Polres Metro Jakarta Utara, termasuk dari Polda Metro Jaya, karena laporan polisi baru diterima Minggu, 7 Desember 2025.

    “Bervariasi, ada yang sekitar Rp40 juta, Rp60 juta, Rp80 juta, ini bervariasi,” katanya.
    Ayu Puspita cs ditangkap Polisi
    Polres Metro Jakarta Utara menangkap Ayu Puspita, pemilik wedding organizer (WO) PT Ayu Puspita Sejahtera (APS). Ayu viral lantaran diduga menipu ratusan calon pengantin yang menggunakan jasanya. Selain Ayu, empat pegawai WO ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut.

    Jakarta: Sosok Ayu Puspita juragan Wedding Organizer (WO) ramai di media sosial. Pasalnya WO tersebut diduga melakukan penipuan terhadap para kliennya.
     
    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan kasus tersebut bermula saat sejumlah korban atau konsumen ingin melakukan pernikahan dan menggunakan jasa WO milik Ayu Puspita. “Tetapi tidak sesuai spesifikasi baik itu tenda, katering maupun ‘booth’ (stan) makanan yang ada, kemudian pada saat dikonfirmasi tidak ada respons dari WO tersebut,” ucapnya.
    Rumah Ayu Puspita Digeruduk
    Dalam video yang viral di media sosial rumah Ayu Puspita digeruduk oleh ratusan orang yang menjadi korban penipuan pada Minggu, 7 Desember 2025. Mereka datang untuk menuntut pertanggungjawaban dari Ayu selaku pemilik WO.
     
    Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal mengatakan, polisi menerima adanya aksi massa yang mendatangi rumah pemilik WO. Ia menyebut massa yang datang itu berjumlah sekitar 200 orang. 

    “Sekitar 200 orang yang merupakan para korban berkumpul di kediaman terduga pelaku. Situasi sempat memanas karena massa menuntut pertanggungjawaban dari pihak wedding organizer,” ujarnya seperti dikutip Selasa, 9 Desember 2025.
     

     

    Jumlah Korban WO Ayu Puspita
    Berdasarkan keterangan sementara dari sejumlah korban, dugaan penipuan terjadi karena pelaku tidak memenuhi janji layanan saat hari pelaksanaan acara. Banyak korban yang mengaku WO tersebut tidak muncul pada saat hari H, meski pembayaran telah dilakukan.
     
    Untuk jumlah kerugian korban, Budi menyebutkan bervariasi, karena masih menunggu hasil dari penyidik Polres Metro Jakarta Utara, termasuk dari Polda Metro Jaya, karena laporan polisi baru diterima Minggu, 7 Desember 2025.
     
    “Bervariasi, ada yang sekitar Rp40 juta, Rp60 juta, Rp80 juta, ini bervariasi,” katanya.
    Ayu Puspita cs ditangkap Polisi
    Polres Metro Jakarta Utara menangkap Ayu Puspita, pemilik wedding organizer (WO) PT Ayu Puspita Sejahtera (APS). Ayu viral lantaran diduga menipu ratusan calon pengantin yang menggunakan jasanya. Selain Ayu, empat pegawai WO ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Viral! Kayu Berlabel Kementerian Kehutanan dan PT Minas Pagai Lumber Dari Sumbar Terdampar di Lampung

    Viral! Kayu Berlabel Kementerian Kehutanan dan PT Minas Pagai Lumber Dari Sumbar Terdampar di Lampung

    Jakarta: Media sosial kembali diramaikan dengan sebuah kejadian tak biasa yakni ribuan kayu gelondongan terdampar di pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. 

    Kejadian ini langsung menyeret nama PT Minas Pagai Lumber, setelah informasi mengenai identitas kayu tersebut beredar luas di berbagai platform seperti X, Instagram, Threads, hingga TikTok.

    Unggahan viral yang beredar menyebutkan bahwa kayu-kayu gelondongan berjumlah sekitar 4.800 kubik itu berasal dari Sumatera. 

    Informasi tersebut terlihat pada label kuning yang menempel di kayu, lengkap dengan barcode serta keterangan dari Kementerian Kehutanan.

    Peristiwa ini sontak memunculkan berbagai spekulasi publik soal legalitas dan asal usul kayu tersebut.
     

    Kapolda Lampung turun tangan
    Melansir Metrotvnews.com, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf langsung bergerak menuju lokasi untuk memeriksa tumpukan kayu yang terdampar dari kapal tongkang.

    Fokus pemeriksaan aparat adalah selanjutnya adalah nomor identifikasi kayu, barcode, serta stiker resmi Kementerian Kehutanan dan logo SVLK Indonesia.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah kayu-kayu tersebut benar-benar memiliki dokumen legal dan sesuai prosedur.

    Polda Lampung juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai keabsahan dan asal-usul kayu tersebut.

    Jakarta: Media sosial kembali diramaikan dengan sebuah kejadian tak biasa yakni ribuan kayu gelondongan terdampar di pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. 
     
    Kejadian ini langsung menyeret nama PT Minas Pagai Lumber, setelah informasi mengenai identitas kayu tersebut beredar luas di berbagai platform seperti X, Instagram, Threads, hingga TikTok.
     
    Unggahan viral yang beredar menyebutkan bahwa kayu-kayu gelondongan berjumlah sekitar 4.800 kubik itu berasal dari Sumatera. 

    Informasi tersebut terlihat pada label kuning yang menempel di kayu, lengkap dengan barcode serta keterangan dari Kementerian Kehutanan.
     
    Peristiwa ini sontak memunculkan berbagai spekulasi publik soal legalitas dan asal usul kayu tersebut.
     

    Kapolda Lampung turun tangan
    Melansir Metrotvnews.com, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf langsung bergerak menuju lokasi untuk memeriksa tumpukan kayu yang terdampar dari kapal tongkang.
     
    Fokus pemeriksaan aparat adalah selanjutnya adalah nomor identifikasi kayu, barcode, serta stiker resmi Kementerian Kehutanan dan logo SVLK Indonesia.
     
    Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah kayu-kayu tersebut benar-benar memiliki dokumen legal dan sesuai prosedur.
     
    Polda Lampung juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai keabsahan dan asal-usul kayu tersebut.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Fakta-fakta Temuan Polri Soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera

    Fakta-fakta Temuan Polri Soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera

    Jakarta: Penyelidikan yang dilakukan Polri mengungkap adanya 27 sampel kayu dari kawasan DAS Garoga yang terbawa arus banjir. Kayu tersebut diduga kuat tidak berasal dari proses alami.

    Temuan ini mengarah pada kemungkinan adanya aktivitas manusia, termasuk indikasi pembukaan lahan oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di bagian hulu sungai. 

    Saat ini, proses pemeriksaan lanjutan masih terus berjalan. Melansir dari Antara, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Kementerian Kehutanan telah membentuk tim gabungan untuk menelusuri asal-usul kayu tersebut. 

    Berikut ini fakta-fakta penting terkait penyelidikan mengenai kayu gelondongan penyebab banjir Sumatera:
    1. Gunakan 27 sampel kayu di DAS Garoga

    Polri mengumpulkan 27 sampel kayu sebagai bukti awal penyelidikan. Lokasi sampel berada di sekitar posko penyidik di DAS Garoga, Tapanuli Utara.

    “Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” jelas Brigjen Moh. Irhamni.

    Nantinya, sampel ini digunakan untuk melacak asal kayu yang terbawa arus banjir.
     

     

    2. Kayu diduga bukan berasal dari proses alami

    Menurut Irhamni, kayu yang ditemukan didominasi jenis karet, ketapang, dan durian. Hasil identifikasi ahli menunjukkan kayu tersebut berasal dari hasil gergajian, pencabutan menggunakan alat berat, longsor alam, dan proses pengangkutan loader. Beberapa variabel tersebut mengarah pada indikasi kuat keterlibatan aktivitas manusia.
     
    3. Polri memeriksa kepala desa dan warga lokal

    Selain barang bukti kayu, tim telah meminta keterangan dari kepala desa dan saksi-saksi dari warga lokal untuk memahami aktivitas di hulu sungai sebelum banjir terjadi. Keterangan warga menjadi bagian penting untuk memastikan gambaran kejadian.
     
    4. Dugaan Land Clearing oleh PT TBS

    Dittipidter menduga adanya pembukaan lahan (land clearing) oleh perusahaan PT TBS di hulu Sungai Garoga. “Penyelidikan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perusahaan yang terindikasi melakukan land clearing,” ujar Irhamni.

    Aktivitas perusahaan berpotensi dianggap menjadi penyebab banyaknya kayu gelondongan yang hanyut.
     
    5. Polri-Kemenhut bentuk tim gabungan investigasi

    Polri bersama Kementerian Kehutanan membentuk tim gabungan untuk memperkuat investigasi. “Jika ditemukan pelanggaran, akan diproses oleh kepolisian,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Jakarta: Penyelidikan yang dilakukan Polri mengungkap adanya 27 sampel kayu dari kawasan DAS Garoga yang terbawa arus banjir. Kayu tersebut diduga kuat tidak berasal dari proses alami.
     
    Temuan ini mengarah pada kemungkinan adanya aktivitas manusia, termasuk indikasi pembukaan lahan oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di bagian hulu sungai. 
     
    Saat ini, proses pemeriksaan lanjutan masih terus berjalan. Melansir dari Antara, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Kementerian Kehutanan telah membentuk tim gabungan untuk menelusuri asal-usul kayu tersebut. 

    Berikut ini fakta-fakta penting terkait penyelidikan mengenai kayu gelondongan penyebab banjir Sumatera:

    1. Gunakan 27 sampel kayu di DAS Garoga

    Polri mengumpulkan 27 sampel kayu sebagai bukti awal penyelidikan. Lokasi sampel berada di sekitar posko penyidik di DAS Garoga, Tapanuli Utara.
     
    “Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” jelas Brigjen Moh. Irhamni.
     
    Nantinya, sampel ini digunakan untuk melacak asal kayu yang terbawa arus banjir.
     

     

    2. Kayu diduga bukan berasal dari proses alami

    Menurut Irhamni, kayu yang ditemukan didominasi jenis karet, ketapang, dan durian. Hasil identifikasi ahli menunjukkan kayu tersebut berasal dari hasil gergajian, pencabutan menggunakan alat berat, longsor alam, dan proses pengangkutan loader. Beberapa variabel tersebut mengarah pada indikasi kuat keterlibatan aktivitas manusia.
     

    3. Polri memeriksa kepala desa dan warga lokal

    Selain barang bukti kayu, tim telah meminta keterangan dari kepala desa dan saksi-saksi dari warga lokal untuk memahami aktivitas di hulu sungai sebelum banjir terjadi. Keterangan warga menjadi bagian penting untuk memastikan gambaran kejadian.
     

    4. Dugaan Land Clearing oleh PT TBS

    Dittipidter menduga adanya pembukaan lahan (land clearing) oleh perusahaan PT TBS di hulu Sungai Garoga. “Penyelidikan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perusahaan yang terindikasi melakukan land clearing,” ujar Irhamni.
     
    Aktivitas perusahaan berpotensi dianggap menjadi penyebab banyaknya kayu gelondongan yang hanyut.
     

    5. Polri-Kemenhut bentuk tim gabungan investigasi

    Polri bersama Kementerian Kehutanan membentuk tim gabungan untuk memperkuat investigasi. “Jika ditemukan pelanggaran, akan diproses oleh kepolisian,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Simak Daftar Tuntutan Demonstrasi Kades di Monas

    Simak Daftar Tuntutan Demonstrasi Kades di Monas

    Jakarta: Massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025. Massa aksi datang dari berbagai daerah di Indonesia.

    Ratusan kades menuntut pemerintah segera mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Aturan tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 19 November 2025 lalu. 
     
    Berikut ini daftar tuntutan dalam demo kades:

    1. ⁠Meminta Presiden RI untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 karena merugikan desa di seluruh Indonesia dengan tidak dicairkannya Dana Desa Tahap II (Non Earmark).

    2. ⁠Meminta Bapak Presiden RI untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih, dan meninjau peraturan lainnya yang menjadikan Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih dengan sistem pemotongan langsung.

    3.. Meminta Presiden RI mencabut peraturan dan/atau tidak menerbitkan aturan melalui Permendes dan peraturan lainnya yang mencabut kewenangan pemerintahan desa dalam tata kelola keuangan melalui Musyawarah Desa.
     

     

    Aksi demo dikawal 1.825 personel gabungan

    Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.825 personel gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek untuk mengawal aksi unjuk rasa yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). 

    Para personel disebar di sejumlah titik strategis. Khususnya di kawasan Monas guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas dan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi aksi. 

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan diminta untuk mengedepankan pendekatan humanis. 

    “Kami mengawal para pengunjuk rasa, dengan mengedepankan profesionalisme serta sikap persuasif di lapangan,” kata Kombes Susatyo.

    Jakarta: Massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025. Massa aksi datang dari berbagai daerah di Indonesia.
     
    Ratusan kades menuntut pemerintah segera mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Aturan tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 19 November 2025 lalu. 
     

    Berikut ini daftar tuntutan dalam demo kades:

    1. ⁠Meminta Presiden RI untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 karena merugikan desa di seluruh Indonesia dengan tidak dicairkannya Dana Desa Tahap II (Non Earmark).
     
    2. ⁠Meminta Bapak Presiden RI untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih, dan meninjau peraturan lainnya yang menjadikan Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih dengan sistem pemotongan langsung.

    3.. Meminta Presiden RI mencabut peraturan dan/atau tidak menerbitkan aturan melalui Permendes dan peraturan lainnya yang mencabut kewenangan pemerintahan desa dalam tata kelola keuangan melalui Musyawarah Desa.
     

     

    Aksi demo dikawal 1.825 personel gabungan

    Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.825 personel gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek untuk mengawal aksi unjuk rasa yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). 
     
    Para personel disebar di sejumlah titik strategis. Khususnya di kawasan Monas guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas dan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi aksi. 
     
    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan diminta untuk mengedepankan pendekatan humanis. 
     
    “Kami mengawal para pengunjuk rasa, dengan mengedepankan profesionalisme serta sikap persuasif di lapangan,” kata Kombes Susatyo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Fakta-fakta Dua Pelari Siksorogo Lawu Ultra 2025 Meninggal saat Berlomba

    Fakta-fakta Dua Pelari Siksorogo Lawu Ultra 2025 Meninggal saat Berlomba

    Jakarta: Dua peserta Siksorogo Lawu Ultra (SLU) 2025, Pujo Buntoro (55) dan Sigit Joko Purnomo (45), meninggal dunia saat berlomba di ajang lari tersebut, Minggu, 7 Desember 2025.

    Keduanya tumbang ketika melintas di jalur Bukit Mitis kilometer 12 dan Bukit Cemoro Wayang kilometer 8.

    Kedua pelari itu dinyatakan meninggal sekitar pukul 10.44 WIB dan 11.30 WIB. Ia menyebut Sigit ditemukan pingsan di Bukit Mitis, tepatnya di kilometer 12 rute Siksorogo.
     
    Kronologi

    Kasi Humas Polres Karanganyar Iptu Mulyadi menjelaskan petugas PMI sempat memberikan pertolongan sebelum peserta dinyatakan meninggal dunia.

    “Saat kejadian, lokasi tersebut sedang hujan lebat. Salah satu saksi menghubungi petugas PMI dan petugas Marsal terdekat dari lokasi. Petugas PMI dan Marsal sempat memberikan pertolongan namun tidak dapat tertolong dan meninggal dunia,” ujar Mulyadi, Senin, 8 Desember 2025.
     

     

    Diduga serangan jantung

    Sigit diduga mengalami serangan jantung. Korban baru dapat dievakuasi ke RSUD Karanganyar sekitar pukul 14.30 WIB. Sementara itu, Pujo Buntoro meninggal di Bukit Cemoro Wayang atau kilometer 8 rute Siksorogo kategori 15 kilometer.

    “Korban Pujo ini sempat tidak sadarkan diri. Pukul 10.44 WIB, saksi mendapatkan informasi dari peserta bahwa ada yang pingsan di Bukit Cemoro Wayang atau kilometer 8 rute Siksorogo kategori 15 kilometer. Pada saat tersebut turun hujan yang cukup lebat. Saksi langsung menghubungi petugas dan memberikan pertolongan pertama juga. Namun korban juga tidak tertolong,” tegas Mulyadi.

    Proses evakuasi baru dapat dilakukan sekitar pukul 15.30 WIB sebelum akhirnya korban dibawa ke RSUD Karanganyar. 
     
    Salah satu peserta punya riwayat sakit paru-paru

    Mulyadi menambahkan, peserta Pujo memiliki riwayat sakit paru-paru dan sesak napas. Kedua pelari merupakan warga Karanganyar, dan dimakamkan keluarga pada Senin, 8 Desember 2025.

    Jakarta: Dua peserta Siksorogo Lawu Ultra (SLU) 2025, Pujo Buntoro (55) dan Sigit Joko Purnomo (45), meninggal dunia saat berlomba di ajang lari tersebut, Minggu, 7 Desember 2025.
     
    Keduanya tumbang ketika melintas di jalur Bukit Mitis kilometer 12 dan Bukit Cemoro Wayang kilometer 8.
     
    Kedua pelari itu dinyatakan meninggal sekitar pukul 10.44 WIB dan 11.30 WIB. Ia menyebut Sigit ditemukan pingsan di Bukit Mitis, tepatnya di kilometer 12 rute Siksorogo.
     

    Kronologi

    Kasi Humas Polres Karanganyar Iptu Mulyadi menjelaskan petugas PMI sempat memberikan pertolongan sebelum peserta dinyatakan meninggal dunia.

    “Saat kejadian, lokasi tersebut sedang hujan lebat. Salah satu saksi menghubungi petugas PMI dan petugas Marsal terdekat dari lokasi. Petugas PMI dan Marsal sempat memberikan pertolongan namun tidak dapat tertolong dan meninggal dunia,” ujar Mulyadi, Senin, 8 Desember 2025.
     

     

    Diduga serangan jantung

    Sigit diduga mengalami serangan jantung. Korban baru dapat dievakuasi ke RSUD Karanganyar sekitar pukul 14.30 WIB. Sementara itu, Pujo Buntoro meninggal di Bukit Cemoro Wayang atau kilometer 8 rute Siksorogo kategori 15 kilometer.
     
    “Korban Pujo ini sempat tidak sadarkan diri. Pukul 10.44 WIB, saksi mendapatkan informasi dari peserta bahwa ada yang pingsan di Bukit Cemoro Wayang atau kilometer 8 rute Siksorogo kategori 15 kilometer. Pada saat tersebut turun hujan yang cukup lebat. Saksi langsung menghubungi petugas dan memberikan pertolongan pertama juga. Namun korban juga tidak tertolong,” tegas Mulyadi.
     
    Proses evakuasi baru dapat dilakukan sekitar pukul 15.30 WIB sebelum akhirnya korban dibawa ke RSUD Karanganyar. 
     

    Salah satu peserta punya riwayat sakit paru-paru

    Mulyadi menambahkan, peserta Pujo memiliki riwayat sakit paru-paru dan sesak napas. Kedua pelari merupakan warga Karanganyar, dan dimakamkan keluarga pada Senin, 8 Desember 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Taman Safari Sambut Kelahiran Bayi Panda Raksasa “RIO”

    Taman Safari Sambut Kelahiran Bayi Panda Raksasa “RIO”

    Jakarta: Taman Safari Indonesia (TSI) mengumumkan kelahiran seekor bayi panda raksasa pada 27 November 2025 di fasilitas konservasinya di Cisarua, Bogor. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberi nama bayi panda tersebut Satrio “RIO”.
     
    Nama “Satrio” diambil dari bahasa Indonesia yang berarti “ksatria” atau “pahlawan”. Nama ini melambangkan harapan, ketangguhan, dan komitmen bersama Indonesia–Tiongkok dalam melindungi spesies terancam punah.

    Kelahiran bayi panda ini menegaskan peran Indonesia dalam melindungi spesies terancam punah, mengingat populasi panda raksasa di dunia kini hanya diperkirakan 1.900 individu, sekaligus mempertegas peran Taman Safari Indonesia sebagai lembaga konservasi terpercaya.

    Kelahiran bayi panda raksasa di Taman Safari Indonesia (TSI). Foto: TSI
     
     

    Taman Safari Indonesia Pertegas Peran Sebagai Lembaga Konservasi yang Kredibel 
    Dengan ini, Indonesia pun bergabung dengan negara-negara ASEAN lain yang telah berhasil menyambut kelahiran bayi panda, memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu memenuhi standar internasional dalam pengelolaan dan perlindungan spesies langka.
     
    Adapun bayi panda tersebut merupakan hasil dari program kerja sama konservasi jangka panjang antara Indonesia dan Tiongkok, yang telah berlangsung sejak kedatangan Huchun dan Caitao pada 2017 melalui kemitraan konservasi selama 10 tahun.
     
    Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program reproduksi berbasis sains yang dikembangkan TSI dengan dukungan teknis berkelanjutan dari para ahli Tiongkok. Prosesnya melibatkan pemantauan hormon secara presisi, observasi perilaku intensif, serta penerapan standar kesejahteraan satwa internasional—hal yang krusial mengingat masa subur panda betina hanya berlangsung 24–72 jam per tahun.
     
    Pada 30 November, para spesialis nursery dari Panda Center pun tiba di Indonesia untuk mendukung perawatan awal bayi panda di fase perkembangan yang sangat sensitif. Sedangkan saat ini, kondisi bayi panda stabil dan dipantau selama 24 jam oleh tim Life Science TSI.

     

    Bayi panda raksasa di Taman Safari Indonesia (TSI). Foto: TSI
     
    Beberapa indikator perkembangan awal seperti vokalisasi yang kuat, proses menyusu yang baik, serta peningkatan berat badan yang konsisten menunjukkan perkembangan positif. Dalam 30–60 hari ke depan, bayi panda diperkirakan mulai membuka mata, tumbuh bulu, mengatur suhu tubuh lebih stabil, serta menunjukkan kemampuan motorik awal.
     
    Para ahli dari China Conservation and Research Centre for the Giant Panda (CCRCGP) tetap berada di lokasi untuk memberikan pendampingan teknis. Pada tahap awal ini, bayi panda belum dapat diakses publik demi menjaga kesehatan induk dan anak.

     

    Jakarta: Taman Safari Indonesia (TSI) mengumumkan kelahiran seekor bayi panda raksasa pada 27 November 2025 di fasilitas konservasinya di Cisarua, Bogor. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberi nama bayi panda tersebut Satrio “RIO”.
     
    Nama “Satrio” diambil dari bahasa Indonesia yang berarti “ksatria” atau “pahlawan”. Nama ini melambangkan harapan, ketangguhan, dan komitmen bersama Indonesia–Tiongkok dalam melindungi spesies terancam punah.
     
    Kelahiran bayi panda ini menegaskan peran Indonesia dalam melindungi spesies terancam punah, mengingat populasi panda raksasa di dunia kini hanya diperkirakan 1.900 individu, sekaligus mempertegas peran Taman Safari Indonesia sebagai lembaga konservasi terpercaya.
     

    Kelahiran bayi panda raksasa di Taman Safari Indonesia (TSI). Foto: TSI
     
     

    Taman Safari Indonesia Pertegas Peran Sebagai Lembaga Konservasi yang Kredibel 

    Dengan ini, Indonesia pun bergabung dengan negara-negara ASEAN lain yang telah berhasil menyambut kelahiran bayi panda, memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu memenuhi standar internasional dalam pengelolaan dan perlindungan spesies langka.
     
    Adapun bayi panda tersebut merupakan hasil dari program kerja sama konservasi jangka panjang antara Indonesia dan Tiongkok, yang telah berlangsung sejak kedatangan Huchun dan Caitao pada 2017 melalui kemitraan konservasi selama 10 tahun.
     
    Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program reproduksi berbasis sains yang dikembangkan TSI dengan dukungan teknis berkelanjutan dari para ahli Tiongkok. Prosesnya melibatkan pemantauan hormon secara presisi, observasi perilaku intensif, serta penerapan standar kesejahteraan satwa internasional—hal yang krusial mengingat masa subur panda betina hanya berlangsung 24–72 jam per tahun.
     
    Pada 30 November, para spesialis nursery dari Panda Center pun tiba di Indonesia untuk mendukung perawatan awal bayi panda di fase perkembangan yang sangat sensitif. Sedangkan saat ini, kondisi bayi panda stabil dan dipantau selama 24 jam oleh tim Life Science TSI.

     

     

    Bayi panda raksasa di Taman Safari Indonesia (TSI). Foto: TSI
     
    Beberapa indikator perkembangan awal seperti vokalisasi yang kuat, proses menyusu yang baik, serta peningkatan berat badan yang konsisten menunjukkan perkembangan positif. Dalam 30–60 hari ke depan, bayi panda diperkirakan mulai membuka mata, tumbuh bulu, mengatur suhu tubuh lebih stabil, serta menunjukkan kemampuan motorik awal.
     
    Para ahli dari China Conservation and Research Centre for the Giant Panda (CCRCGP) tetap berada di lokasi untuk memberikan pendampingan teknis. Pada tahap awal ini, bayi panda belum dapat diakses publik demi menjaga kesehatan induk dan anak.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)