Category: Medcom.id News

Bendera One Piece Disinggu Puan saat Sidang Tahunan MPR

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena unik di era media sosial, di mana kritik rakyat hadir dalam bentuk yang kreatif, segar, dan sering kali viral.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jumat, 15 Agustus 2025, Puan mencontohkan berbagai ekspresi kritik yang kini marak di dunia maya, mulai dari ungkapan singkat “kabur aja dulu”, sindiran “Indonesia Gelap”, lelucon politik “negara Konoha”, hingga simbol visual seperti “bendera One Piece”.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri,” ujar Puan.

Makna di balik kata dan simbol
Namun Puan mengingatkan bahwa setiap bentuk kritik baik berupa kata, gambar, maupun simbol selalu membawa pesan mendalam.

“Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan,” tegasnya.

Ia menekankan perlunya kebijaksanaan dari para pemegang kekuasaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami, serta merespons dengan hati yang jernih dan pikiran terbuka.

Menurut Puan, kritik yang sehat seharusnya tidak memicu perpecahan atau kekerasan.

Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik keras terhadap kebijakan bukanlah sarana untuk menyebarkan kebencian atau menghancurkan moral masyarakat. Justru, kritik harus menjadi alat untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bangsa.

“Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain,” ucapnya.

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena unik di era media sosial, di mana kritik rakyat hadir dalam bentuk yang kreatif, segar, dan sering kali viral.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jumat, 15 Agustus 2025, Puan mencontohkan berbagai ekspresi kritik yang kini marak di dunia maya, mulai dari ungkapan singkat “kabur aja dulu”, sindiran “Indonesia Gelap”, lelucon politik “negara Konoha”, hingga simbol visual seperti “bendera One Piece”.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri,” ujar Puan.

Makna di balik kata dan simbol
Namun Puan mengingatkan bahwa setiap bentuk kritik baik berupa kata, gambar, maupun simbol selalu membawa pesan mendalam.

“Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan,” tegasnya.

Ia menekankan perlunya kebijaksanaan dari para pemegang kekuasaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami, serta merespons dengan hati yang jernih dan pikiran terbuka.

Menurut Puan, kritik yang sehat seharusnya tidak memicu perpecahan atau kekerasan.

Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik keras terhadap kebijakan bukanlah sarana untuk menyebarkan kebencian atau menghancurkan moral masyarakat. Justru, kritik harus menjadi alat untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bangsa.

“Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ANN)

15/08/2025 11:18
Jelang Sidang Tahunan MPR 2025, Begini Situasi Senayan

Jakarta: Menjelang Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) rakyat 2025, suasana di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat pagi, 15 Agustus 2025. terpantau ramai lancar.

Melansir Antara, berdasarkan pantauan pada pukul 06.50 WIB, sejumlah aparat gabungan sudah bersiaga untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.

Petugas yang berjaga di lokasi berasal dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Brimob Polda Metro Jaya, Polisi Militer TNI, hingga Pasukan Pengamanan DPR/MPR. Mereka mengatur lalu lintas sekaligus memantau area sekitar kompleks parlemen.

Sejumlah kendaraan dinas dari kementerian, TNI, dan Polri mulai berdatangan ke lokasi. Hal ini menjadi tanda persiapan jelang kedatangan para pejabat tinggi negara.

Agenda Penting: Pidato Kenegaraan
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam agenda ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
Rangkaian acara

Sidang tahun ini mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Rangkaian acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan susunan sebagai berikut:

– Upacara pembukaan
– Mengheningkan cipta
– Pidato pengantar oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani
– Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo
– Penyampaian pidato kenegaraan Presiden
– Persembahan lagu-lagu nusantara
– Penutupan sidang secara resmi

Setelah pidato Presiden, Ketua DPR Puan Maharani akan memimpin kelanjutan agenda sidang tahunan. Acara akan diselingi penampilan lagu-lagu nusantara sebagai bentuk apresiasi budaya sekaligus penghibur suasana sidang yang berlangsung khidmat.

Sidang tahunan ini menjadi salah satu momen penting dalam kalender kenegaraan, tidak hanya sebagai forum pertanggungjawaban kinerja pemerintah, tetapi juga ajang menyampaikan visi kebangsaan di tengah momentum peringatan kemerdekaan.

Jakarta: Menjelang Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) rakyat 2025, suasana di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat pagi, 15 Agustus 2025. terpantau ramai lancar.

Melansir Antara, berdasarkan pantauan pada pukul 06.50 WIB, sejumlah aparat gabungan sudah bersiaga untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.

Petugas yang berjaga di lokasi berasal dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Brimob Polda Metro Jaya, Polisi Militer TNI, hingga Pasukan Pengamanan DPR/MPR. Mereka mengatur lalu lintas sekaligus memantau area sekitar kompleks parlemen.

Sejumlah kendaraan dinas dari kementerian, TNI, dan Polri mulai berdatangan ke lokasi. Hal ini menjadi tanda persiapan jelang kedatangan para pejabat tinggi negara.

Agenda Penting: Pidato Kenegaraan
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam agenda ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
Rangkaian acara

Sidang tahun ini mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Rangkaian acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan susunan sebagai berikut:

– Upacara pembukaan
– Mengheningkan cipta
– Pidato pengantar oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani
– Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo
– Penyampaian pidato kenegaraan Presiden
– Persembahan lagu-lagu nusantara
– Penutupan sidang secara resmi

Setelah pidato Presiden, Ketua DPR Puan Maharani akan memimpin kelanjutan agenda sidang tahunan. Acara akan diselingi penampilan lagu-lagu nusantara sebagai bentuk apresiasi budaya sekaligus penghibur suasana sidang yang berlangsung khidmat.

Sidang tahunan ini menjadi salah satu momen penting dalam kalender kenegaraan, tidak hanya sebagai forum pertanggungjawaban kinerja pemerintah, tetapi juga ajang menyampaikan visi kebangsaan di tengah momentum peringatan kemerdekaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ANN)

15/08/2025 09:07
Mattel Hadirkan Barbie Edisi Khusus Indonesia, Bergaun Merah Motif Batik Sawunggaling

Jakarta: PT Mattel Indonesia meluncurkan boneka Barbie edisi khusus one-of-a-kind bertema Indonesia dalam rangka perayaan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus ulang tahun ke-80 Mattel.

Boneka ini tampil memukau dalam balutan gaun merah berhias motif batik legendaris Sawunggaling, yang memiliki sejarah panjang. Motif ini menggambarkan seekor ayam jantan perkasa, yang merepresentasikan keberanian, keindahan, serta ketangguhan budaya Indonesia.

“Boneka Barbie one-of-a-kind hadir dengan balutan gaun berwarna merah, dengan desain terinspirasi dari motif Sawunggaling—motif yang dipesan langsung oleh Presiden Soekarno dan diciptakan maestro batik Go Tik Swan,” jelas Roy Tendean, Vice President and General Manager PT Mattel Indonesia, dalam peluncuran Barbie one-of-a-kind di Museum Nasional, Kamis, 14 Agustus 2025.

Tak hanya Sawunggaling, gaun Barbie edisi khusus one-of-a-kind juga memadukan motif parang. Salah satu motif batik klasik ini melambangkan kekuatan, tekad, dan ketekunan. Terdapat pula ornamen bunga yang memberi kesan anggun dan mewakili karakter perempuan Indonesia.

“Lalu warna merah menggambarkan semangat bendera Indonesia sekaligus identitas kita,” ujar Roy Tendean.

Roy menegaskan, peluncuran ini bukan sekadar merayakan hari jadi, melainkan juga menandai perjalanan panjang kerja sama antara Mattel dan Indonesia. Sejak 1992, Mattel telah mengoperasikan fasilitas produksi utama di Tanah Air. Kini, melalui PT Mattel Indonesia, lebih dari dua juta boneka diproduksi setiap minggunya.

“Kita merayakan pencapaian luar biasa bagi Indonesia dan Mattel. Hari ini kita merayakan kisah kemajuan, dampak positif, serta nilai-nilai pemberdayaan, ketangguhan, warisan, dan aset budaya,” kata Roy.

Boneka Barbie edisi khusus ini diproduksi secara eksklusif di fasilitas PT Mattel Indonesia dan akan mulai dirilis ke publik menjelang 17 Agustus 2025. Lebih dari sekadar koleksi, Barbie ini menjadi simbol sejarah, warisan, dan harapan bagi generasi mendatang.

Jakarta: PT Mattel Indonesia meluncurkan boneka Barbie edisi khusus one-of-a-kind bertema Indonesia dalam rangka perayaan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus ulang tahun ke-80 Mattel.

Boneka ini tampil memukau dalam balutan gaun merah berhias motif batik legendaris Sawunggaling, yang memiliki sejarah panjang. Motif ini menggambarkan seekor ayam jantan perkasa, yang merepresentasikan keberanian, keindahan, serta ketangguhan budaya Indonesia.

“Boneka Barbie one-of-a-kind hadir dengan balutan gaun berwarna merah, dengan desain terinspirasi dari motif Sawunggaling—motif yang dipesan langsung oleh Presiden Soekarno dan diciptakan maestro batik Go Tik Swan,” jelas Roy Tendean, Vice President and General Manager PT Mattel Indonesia, dalam peluncuran Barbie one-of-a-kind di Museum Nasional, Kamis, 14 Agustus 2025.

Tak hanya Sawunggaling, gaun Barbie edisi khusus one-of-a-kind juga memadukan motif parang. Salah satu motif batik klasik ini melambangkan kekuatan, tekad, dan ketekunan. Terdapat pula ornamen bunga yang memberi kesan anggun dan mewakili karakter perempuan Indonesia.

“Lalu warna merah menggambarkan semangat bendera Indonesia sekaligus identitas kita,” ujar Roy Tendean.

Roy menegaskan, peluncuran ini bukan sekadar merayakan hari jadi, melainkan juga menandai perjalanan panjang kerja sama antara Mattel dan Indonesia. Sejak 1992, Mattel telah mengoperasikan fasilitas produksi utama di Tanah Air. Kini, melalui PT Mattel Indonesia, lebih dari dua juta boneka diproduksi setiap minggunya.

“Kita merayakan pencapaian luar biasa bagi Indonesia dan Mattel. Hari ini kita merayakan kisah kemajuan, dampak positif, serta nilai-nilai pemberdayaan, ketangguhan, warisan, dan aset budaya,” kata Roy.

Boneka Barbie edisi khusus ini diproduksi secara eksklusif di fasilitas PT Mattel Indonesia dan akan mulai dirilis ke publik menjelang 17 Agustus 2025. Lebih dari sekadar koleksi, Barbie ini menjadi simbol sejarah, warisan, dan harapan bagi generasi mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(PRI)

15/08/2025 08:03
Pengawasan WNA Harus Humanis, Imipas akan Evaluasi untuk Perbaikan Pelayanan

Jakarta: Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, merespon laporan viral di media sosial terkait warga negara asing (WNA) yang paspornya ditahan saat mengikuti pameran resmi di Indonesia.

Agus menekankan pengawasan terhadap WNA harus tetap dilakukan dengan mengedepankan pelayanan publik yang humanis dan solutif.

“Terima kasih atas banyaknya informasi terkait video tersebut. Ini akan jadi bahan evaluasi kami,” kata Menteri Agus dalam keterangan pers, Kamis, 14 Agustus 2025.

Menteri Agus menegaskan sesuai arahan Presiden Prabowo, pelayanan keimigrasian harus mengutamakan pendekatan yang ramah, mudah diakses, dan memberikan edukasi.

Agus mengaku langsung memerintahkan penarikan petugas Imigrasi yang menahan paspor peserta pameran dagang ke pusat untuk diperiksa. “Kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang pas dan atas kesalahpahaman soal itu,” jelas Agus.

Operasi keimigrasian, menurut Menteri Agus, difokuskan pada WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, seperti pengguna visa wisata untuk tinggal lama, pemegang visa investor yang tidak menanam modal, hingga pelanggar overstay.

“Kami sedang mengkaji apakah pemegang golden visa benar-benar memasukkan dana investasinya ke Indonesia atau tidak,” ungkap Agus.

Menteri Agus menekankan bahwa pengawasan ketat tidak boleh mengorbankan pelayanan prima bagi WNA yang datang secara resmi.

“Ini menjadi evaluasi agar patroli tegas tetap berjalan, tetapi dengan wajah Imigrasi yang ramah, solutif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” beber Agus.

Sebelumnya pemilik akun @yully-wowibuy mengaku kecewa dengan perlakuan yang ia terima. Menurutnya ia mengajukan visa B1 yang berlaku untuk perjalanan bisnis, seminar, pameran, dan kunjungan keluarga.

Namun pada 8 Agustus 2025, petugas Imigrasi mendatanginya di lokasi pameran dan menahan paspornya karena dugaan pelanggaran izin tinggal. “Paspor kami langsung disita, untuk dimintai keterangan,” ujarnya

Jakarta: Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, merespon laporan viral di media sosial terkait warga negara asing (WNA) yang paspornya ditahan saat mengikuti pameran resmi di Indonesia.

Agus menekankan pengawasan terhadap WNA harus tetap dilakukan dengan mengedepankan pelayanan publik yang humanis dan solutif.

“Terima kasih atas banyaknya informasi terkait video tersebut. Ini akan jadi bahan evaluasi kami,” kata Menteri Agus dalam keterangan pers, Kamis, 14 Agustus 2025.

Menteri Agus menegaskan sesuai arahan Presiden Prabowo, pelayanan keimigrasian harus mengutamakan pendekatan yang ramah, mudah diakses, dan memberikan edukasi.

Agus mengaku langsung memerintahkan penarikan petugas Imigrasi yang menahan paspor peserta pameran dagang ke pusat untuk diperiksa. “Kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang pas dan atas kesalahpahaman soal itu,” jelas Agus.

Operasi keimigrasian, menurut Menteri Agus, difokuskan pada WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, seperti pengguna visa wisata untuk tinggal lama, pemegang visa investor yang tidak menanam modal, hingga pelanggar overstay.

“Kami sedang mengkaji apakah pemegang golden visa benar-benar memasukkan dana investasinya ke Indonesia atau tidak,” ungkap Agus.

Menteri Agus menekankan bahwa pengawasan ketat tidak boleh mengorbankan pelayanan prima bagi WNA yang datang secara resmi.

“Ini menjadi evaluasi agar patroli tegas tetap berjalan, tetapi dengan wajah Imigrasi yang ramah, solutif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” beber Agus.

Sebelumnya pemilik akun @yully-wowibuy mengaku kecewa dengan perlakuan yang ia terima. Menurutnya ia mengajukan visa B1 yang berlaku untuk perjalanan bisnis, seminar, pameran, dan kunjungan keluarga.

Namun pada 8 Agustus 2025, petugas Imigrasi mendatanginya di lokasi pameran dan menahan paspornya karena dugaan pelanggaran izin tinggal. “Paspor kami langsung disita, untuk dimintai keterangan,” ujarnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(PRI)

14/08/2025 23:24
TNI Jangkau Pedalaman Papua dengan Helikopter untuk Kegiatan Sosial

Papua: Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar kegiatan sosial operasi bibir sumbing gratis bagi anak-anak yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan Papua dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Ke-6.

Untuk menjangkau anak-anak dari wilayah yang tidak memiliki akses darat atau laut, Panglima Kogabwilhan III, Letjen Bambang Trisnohadi menyebut pihaknya mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.

Bambang memastikan pelaksanaan operasi bibir sumbing yang didukung penuh oleh Kodam XVII Cendrawasih, Yayasan Celebes Cleft Center dan Rumah Sakit Marthen Indey (RSMI) dilakukan oleh dokter serta tenaga medis profesional.

“Alhamdulillah, 10 anak-anak beserta orang tuanya yang tinggal di daerah pelosok seperti Batas Batu, Nabire dan Keerom, tiba dengan selamat di Jayapura. Susah untuk diungkapkan dengan kata-kata ketika melihat senyum, semangat dan antusiasme anak-anak Papua ketika mengikuti kegiatan sosial ini,” kata Bambang dalam keterangan pers, Kamis, 14 Agustus 2025.

Bambang menuturkan sebelum diterbangkan ke Jayapura, kondisi kesehatan dan mental anak-anak diperiksa dan dipantau terlebih dahulu oleh dokter dari tim medis Satgas Habema serta Satgas Swasembada.

Pemeriksaan kesehatan lanjutan juga dilakukan setibanya mereka di Jayapura, antara lain screening laboratorium dan evaluasi medis menyeluruh untuk memastikan prosedur operasi bibir sumbing yang diikuti anak-anak Papua berjalan aman dan efektif.

“Tujuannya sederhana, kami berharap semakin banyak anak-anak Papua yang tersenyum tanpa rasa minder, dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang percaya diri,” tutur Bambang.

Bambang yang didaulat menjadi Komandan Defile Pas Upacara Gelar Pasukan Operasi di Batujajar 2025 ini mengatakan, kegiatan sosial merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Papua, khususnya anak-anak yang menderita kelainan bawaan seperti bibir sumbing dan langit-langit dalam rongga mulutnya.

Bambang menyebut kesehatan, kemampuan berbicara dan rasa percaya diri anak-anak Papua setelah pperasi bibir sumbing semakin memperbesar kesempatan mereka untuk meraih masa depan bersama anak-anak Indonesia lainnya.

“Insya Allah kegiatan sosial seperti ini akan berlanjut mengingat ini sudah menjadi bagian dari komitmen kami dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun bantuan kemanusiaan lainnya,” ungkap Bambang.

Bambang memastikan jika Kogabwilhan III saat ini telah merencanakan kegiatan sosial lainnya, antara lain operasi katarak, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untk masyarakat Papua.

“Kami ingin memastikan kehadiran TNI tidak hanya terasa saat melaksanakan tugas keamanan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” ujar Bambang

Papua: Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar kegiatan sosial operasi bibir sumbing gratis bagi anak-anak yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan Papua dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Ke-6.

Untuk menjangkau anak-anak dari wilayah yang tidak memiliki akses darat atau laut, Panglima Kogabwilhan III, Letjen Bambang Trisnohadi menyebut pihaknya mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.

Bambang memastikan pelaksanaan operasi bibir sumbing yang didukung penuh oleh Kodam XVII Cendrawasih, Yayasan Celebes Cleft Center dan Rumah Sakit Marthen Indey (RSMI) dilakukan oleh dokter serta tenaga medis profesional.

“Alhamdulillah, 10 anak-anak beserta orang tuanya yang tinggal di daerah pelosok seperti Batas Batu, Nabire dan Keerom, tiba dengan selamat di Jayapura. Susah untuk diungkapkan dengan kata-kata ketika melihat senyum, semangat dan antusiasme anak-anak Papua ketika mengikuti kegiatan sosial ini,” kata Bambang dalam keterangan pers, Kamis, 14 Agustus 2025.

Bambang menuturkan sebelum diterbangkan ke Jayapura, kondisi kesehatan dan mental anak-anak diperiksa dan dipantau terlebih dahulu oleh dokter dari tim medis Satgas Habema serta Satgas Swasembada.

Pemeriksaan kesehatan lanjutan juga dilakukan setibanya mereka di Jayapura, antara lain screening laboratorium dan evaluasi medis menyeluruh untuk memastikan prosedur operasi bibir sumbing yang diikuti anak-anak Papua berjalan aman dan efektif.

“Tujuannya sederhana, kami berharap semakin banyak anak-anak Papua yang tersenyum tanpa rasa minder, dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang percaya diri,” tutur Bambang.

Bambang yang didaulat menjadi Komandan Defile Pas Upacara Gelar Pasukan Operasi di Batujajar 2025 ini mengatakan, kegiatan sosial merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Papua, khususnya anak-anak yang menderita kelainan bawaan seperti bibir sumbing dan langit-langit dalam rongga mulutnya.

Bambang menyebut kesehatan, kemampuan berbicara dan rasa percaya diri anak-anak Papua setelah pperasi bibir sumbing semakin memperbesar kesempatan mereka untuk meraih masa depan bersama anak-anak Indonesia lainnya.

“Insya Allah kegiatan sosial seperti ini akan berlanjut mengingat ini sudah menjadi bagian dari komitmen kami dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun bantuan kemanusiaan lainnya,” ungkap Bambang.

Bambang memastikan jika Kogabwilhan III saat ini telah merencanakan kegiatan sosial lainnya, antara lain operasi katarak, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untk masyarakat Papua.

“Kami ingin memastikan kehadiran TNI tidak hanya terasa saat melaksanakan tugas keamanan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” ujar Bambang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(PRI)

14/08/2025 22:20
Cara Bikin Twibbon HUT ke-80 RI Sendiri Gampang dan Bisa dari HP

Jakarta: Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI sebentar lagi tiba. Selain ikut upacara dan lomba 17-an, banyak orang juga memeriahkannya dengan memasang twibbon bertema kemerdekaan di media sosial.

Twibbon ini biasanya berisi bingkai bertema merah putih, foto profil kita, dan kadang juga tambahan teks ucapan.

Kabar baiknya, kamu nggak perlu jago desain untuk membuatnya. Cukup modal internet dan HP, kamu bisa bikin twibbon HUT ke-80 RI sendiri dalam hitungan menit.

Apa itu Twibbon dan kenapa populer?
Twibbon adalah bingkai digital yang digunakan untuk mempercantik foto profil di media sosial. Biasanya, twibbon digunakan untuk kampanye, acara, atau perayaan tertentu termasuk peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Dengan twibbon 17 Agustusan, kita bisa menunjukkan semangat nasionalisme secara kreatif. Apalagi kalau desainnya unik dan sesuai tema, pasti lebih menarik dilihat.

Cara membuat Twibbon HUT ke-80 RI
Berikut langkah-langkah mudah membuat twibbon HUT ke-80 RI yang bisa kamu lakukan langsung dari HP:

1. Siapkan foto terbaik
Pilih foto yang jelas dan punya pencahayaan bagus. Usahakan wajah terlihat jelas, karena akan menjadi fokus utama twibbon.

2. Pilih website atau aplikasi Twibbon
Beberapa platform populer untuk membuat twibbon antara lain:

Twibbonize (twibbonize.com)
Canva (canva.com)
PicsArt
Remove.bg (untuk hapus background)
3. Cari template bertema kemerdekaan
Ketik kata kunci seperti “Twibbon HUT RI ke-80” atau “Twibbon Kemerdekaan Indonesia 2025”. Pilih desain yang sesuai selera.

4. Unggah foto ke template
Masukkan foto kamu ke bingkai yang sudah dipilih. Sesuaikan posisi dan ukuran supaya pas.

5. Edit dan sesuaikan
Tambahkan teks ucapan, nama, atau elemen tambahan kalau mau. Jangan lupa sesuaikan kontras dan pencahayaan supaya hasilnya lebih rapi.

6. Simpan dan bagikan
Klik tombol unduh, lalu bagikan twibbon di Instagram, Facebook, WhatsApp, atau media sosial lainnya.

Tips membuat Twibbon yang menarik
– Gunakan foto dengan ekspresi ceria untuk menambah kesan positif.
– Pilih warna yang kontras dengan bingkai supaya foto lebih menonjol.
– Pastikan desain sesuai tema HUT ke-80 RI: merah, putih, dan unsur kemerdekaan.

Jakarta: Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI sebentar lagi tiba. Selain ikut upacara dan lomba 17-an, banyak orang juga memeriahkannya dengan memasang twibbon bertema kemerdekaan di media sosial.

Twibbon ini biasanya berisi bingkai bertema merah putih, foto profil kita, dan kadang juga tambahan teks ucapan.

Kabar baiknya, kamu nggak perlu jago desain untuk membuatnya. Cukup modal internet dan HP, kamu bisa bikin twibbon HUT ke-80 RI sendiri dalam hitungan menit.

Apa itu Twibbon dan kenapa populer?
Twibbon adalah bingkai digital yang digunakan untuk mempercantik foto profil di media sosial. Biasanya, twibbon digunakan untuk kampanye, acara, atau perayaan tertentu termasuk peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Dengan twibbon 17 Agustusan, kita bisa menunjukkan semangat nasionalisme secara kreatif. Apalagi kalau desainnya unik dan sesuai tema, pasti lebih menarik dilihat.

Cara membuat Twibbon HUT ke-80 RI
Berikut langkah-langkah mudah membuat twibbon HUT ke-80 RI yang bisa kamu lakukan langsung dari HP:

1. Siapkan foto terbaik

Pilih foto yang jelas dan punya pencahayaan bagus. Usahakan wajah terlihat jelas, karena akan menjadi fokus utama twibbon.

2. Pilih website atau aplikasi Twibbon

Beberapa platform populer untuk membuat twibbon antara lain:

Twibbonize (twibbonize.com)
Canva (canva.com)
PicsArt
Remove.bg (untuk hapus background)

3. Cari template bertema kemerdekaan

Ketik kata kunci seperti “Twibbon HUT RI ke-80” atau “Twibbon Kemerdekaan Indonesia 2025”. Pilih desain yang sesuai selera.

4. Unggah foto ke template

Masukkan foto kamu ke bingkai yang sudah dipilih. Sesuaikan posisi dan ukuran supaya pas.

5. Edit dan sesuaikan

Tambahkan teks ucapan, nama, atau elemen tambahan kalau mau. Jangan lupa sesuaikan kontras dan pencahayaan supaya hasilnya lebih rapi.

6. Simpan dan bagikan

Klik tombol unduh, lalu bagikan twibbon di Instagram, Facebook, WhatsApp, atau media sosial lainnya.

Tips membuat Twibbon yang menarik
– Gunakan foto dengan ekspresi ceria untuk menambah kesan positif.
– Pilih warna yang kontras dengan bingkai supaya foto lebih menonjol.
– Pastikan desain sesuai tema HUT ke-80 RI: merah, putih, dan unsur kemerdekaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ANN)

14/08/2025 19:03
Kolaborasi OXSI-Pijar Foundation Soroti Peran Strategis Indonesia dalam Geopolitik Global

Jakarta: Oxford Society Indonesia (OXSI) mengadakan Community of Practice (CoP) Discussion Series on Foreign Policy and Geopolitics – Indonesia Perspective bekerja sama dengan Pijar Foundation, menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka dari akademisi, kebijakan publik, dan jaringan internasional untuk membahas posisi dan peluang Indonesia di panggung global.

Pijar Foundation bergabung untuk menyelaraskan acara ini dengan misinya dalam mendorong dialog publik yang terbuka, inklusif, dan berorientasi masa depan, yang menghubungkan berbagai sektor dalam menghadapi tantangan nasional dan global yang kompleks.

Para pembicara meliputi Dr. Vishnu Juwono, alumnus Oxford yang saat ini menjabat sebagai Ketua UI Greenmetric dan Associate Professor di bidang Public Governance di Universitas Indonesia, serta Abid Abdurrahman Adonis, Peneliti di Oxford Internet Institute dan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Oxford (2022–2023).

Mereka membahas posisi strategis Indonesia di tengah pergeseran dinamika kekuatan, warisan kebijakan luar negeri pasca-Trump, dan meningkatnya relevansi middle powers dalam tatanan dunia yang terfragmentasi.

“OXSI pada dasarnya adalah wadah bagi mereka yang pernah menempuh studi di Oxford untuk saling bertukar pengetahuan baik secara internal maupun kepada publik. Kami percaya bahwa diaspora dan returnee Indonesia memiliki peran penting dalam memperkaya wacana kebijakan dan mendorong solusi atas tantangan nasional. Acara seperti ini adalah salah satu sarana bagi kami untuk menghubungkan perspektif global dengan prioritas lokal,” kata Presiden OXSI, Alfi Naufida.

Hal ini sejalan dengan misi Pijar Foundation untuk memperkuat perannya sebagai organisasi nirlaba dan ekosistem yang bekerja mengakselerasi visi Indonesia Maju 2045, dengan fokus pada Future Talent dan Future Planet.

Melalui tiga pilar programnya, pengembangan talenta, inkubasi kewirausahaan inovatif, dan advokasi kebijakan publik, Pijar Foundation mempertemukan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan solusi bagi masa depan Indonesia.

Mewakili Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil menjelaskan, pihaknya berkolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, industri swasta, hingga akademisi dan masyarakat untuk mendorong inovasi dan menjawab tantangan yang mendesak.

“Cakupan kerja kami beragam, termasuk kolaborasi dengan perusahaan modal ventura untuk program khusus kecerdasan buatan, mengingat perannya yang krusial dalam membentuk masa depan industri. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah Inggris melalui E-Tech Hub untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi, serta melalui program kebijakan publik kami memfasilitasi diskusi mengenai tantangan kebijakan Indonesia, tidak hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mengantisipasi kompleksitas masa depan,” ujar Casadira.

Lebih lanjut, diskusi ini menyoroti perlunya Indonesia menyeimbangkan ketahanan domestik dengan diplomasi proaktif, memperkuat keamanan ekonomi dan kemampuan teknologi, serta membangun koalisi strategis middle power untuk mempertahankan multilateralisme.

Para pembicara juga menekankan peran diaspora Indonesia sebagai jembatan menuju kolaborasi global, khususnya dalam menghadapi dampak berkepanjangan dari kebijakan “America First”, ketegangan AS–Tiongkok, dan perubahan geopolitik lainnya.

“Ketika kita berbicara tentang kebijakan luar negeri, prinsip pertama adalah memahami apa yang terjadi di dalam negeri suatu negara, karena itulah yang membentuk apa yang mereka inginkan di kancah internasional. Prinsip kedua adalah bahwa keamanan ekonomi dan teknologi kini menjadi kunci utama dalam kebijakan luar negeri, mirip dengan dinamika yang kita lihat selama Perang Dingin,” terang Abid Abdurrahman Adonis yang menjadi pembicara.

Kegiatan ini menjadi kolaborasi kedua antara OXSI dan Pijar Foundation. Awal tahun ini, kedua organisasi bermitra dalam Kartini Day Talk 2025: Networking Brunch, yang merayakan kepemimpinan perempuan dan pembangunan komunitas.

Jakarta: Oxford Society Indonesia (OXSI) mengadakan Community of Practice (CoP) Discussion Series on Foreign Policy and Geopolitics – Indonesia Perspective bekerja sama dengan Pijar Foundation, menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka dari akademisi, kebijakan publik, dan jaringan internasional untuk membahas posisi dan peluang Indonesia di panggung global.

Pijar Foundation bergabung untuk menyelaraskan acara ini dengan misinya dalam mendorong dialog publik yang terbuka, inklusif, dan berorientasi masa depan, yang menghubungkan berbagai sektor dalam menghadapi tantangan nasional dan global yang kompleks.

Para pembicara meliputi Dr. Vishnu Juwono, alumnus Oxford yang saat ini menjabat sebagai Ketua UI Greenmetric dan Associate Professor di bidang Public Governance di Universitas Indonesia, serta Abid Abdurrahman Adonis, Peneliti di Oxford Internet Institute dan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Oxford (2022–2023).

Mereka membahas posisi strategis Indonesia di tengah pergeseran dinamika kekuatan, warisan kebijakan luar negeri pasca-Trump, dan meningkatnya relevansi middle powers dalam tatanan dunia yang terfragmentasi.

“OXSI pada dasarnya adalah wadah bagi mereka yang pernah menempuh studi di Oxford untuk saling bertukar pengetahuan baik secara internal maupun kepada publik. Kami percaya bahwa diaspora dan returnee Indonesia memiliki peran penting dalam memperkaya wacana kebijakan dan mendorong solusi atas tantangan nasional. Acara seperti ini adalah salah satu sarana bagi kami untuk menghubungkan perspektif global dengan prioritas lokal,” kata Presiden OXSI, Alfi Naufida.

Hal ini sejalan dengan misi Pijar Foundation untuk memperkuat perannya sebagai organisasi nirlaba dan ekosistem yang bekerja mengakselerasi visi Indonesia Maju 2045, dengan fokus pada Future Talent dan Future Planet.

Melalui tiga pilar programnya, pengembangan talenta, inkubasi kewirausahaan inovatif, dan advokasi kebijakan publik, Pijar Foundation mempertemukan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan solusi bagi masa depan Indonesia.

Mewakili Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil menjelaskan, pihaknya berkolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, industri swasta, hingga akademisi dan masyarakat untuk mendorong inovasi dan menjawab tantangan yang mendesak.

“Cakupan kerja kami beragam, termasuk kolaborasi dengan perusahaan modal ventura untuk program khusus kecerdasan buatan, mengingat perannya yang krusial dalam membentuk masa depan industri. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah Inggris melalui E-Tech Hub untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi, serta melalui program kebijakan publik kami memfasilitasi diskusi mengenai tantangan kebijakan Indonesia, tidak hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mengantisipasi kompleksitas masa depan,” ujar Casadira.

Lebih lanjut, diskusi ini menyoroti perlunya Indonesia menyeimbangkan ketahanan domestik dengan diplomasi proaktif, memperkuat keamanan ekonomi dan kemampuan teknologi, serta membangun koalisi strategis middle power untuk mempertahankan multilateralisme.

Para pembicara juga menekankan peran diaspora Indonesia sebagai jembatan menuju kolaborasi global, khususnya dalam menghadapi dampak berkepanjangan dari kebijakan “America First”, ketegangan AS–Tiongkok, dan perubahan geopolitik lainnya.

“Ketika kita berbicara tentang kebijakan luar negeri, prinsip pertama adalah memahami apa yang terjadi di dalam negeri suatu negara, karena itulah yang membentuk apa yang mereka inginkan di kancah internasional. Prinsip kedua adalah bahwa keamanan ekonomi dan teknologi kini menjadi kunci utama dalam kebijakan luar negeri, mirip dengan dinamika yang kita lihat selama Perang Dingin,” terang Abid Abdurrahman Adonis yang menjadi pembicara.

Kegiatan ini menjadi kolaborasi kedua antara OXSI dan Pijar Foundation. Awal tahun ini, kedua organisasi bermitra dalam Kartini Day Talk 2025: Networking Brunch, yang merayakan kepemimpinan perempuan dan pembangunan komunitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(PRI)

14/08/2025 14:42
Jakarta Jobfest 2025 Digelar 19-20 Agustus, Ada Apa Saja?

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19-20 Agustus 2025.

Bagi kalian yang berencana untuk menghadiri Jobfest 2025, ada beberapa hal ataupun informasi yang harus diketahui.

1. Tersedia 2.000 loker

Dalam acara tersebut sebanyak 40 perusahaan yang menawarkan sekitar 2.000 lowongan kerja bagi masyarakat. Jobfest tahun ini tak hanya menghadirkan lowongan pekerjaan, tetapi juga dikemas dengan hiburan, hingga talkshow soal karier.

2. Tersedia layanan publik

Selain untuk mencari lowongan kerja, masyarakat yang datang juga bisa mengurus pencatatan sipil, perizinan, hingga memanfaatkan layanan Samsat Keliling di lokasi acara.

“Penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta sejak awal menjadi fokus dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno,” ujar Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim kepada wartawan.

Chico menerangkan, kegiatan itu berlangsung di Plaza Bendera Jakarta International Velodrome pada 19-20 Agustus 2025 pukul 10.00-16.00 WIB.

3. Jobfest hadirkan perusahaan lintas sektor

Puluhan perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, keuangan dan asuransi, perdagangan besar, restoran dan perhotelan, hingga jasa kemasyarakatan dan hiburan.

4. Seminar dan talkshow

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, mengatakan festival ini berbeda dari job fair sebelumnya. Jobfest tahun ini menyediakan booth Pusat Pelatihan Kerja, panggung hiburan, serta sesi talkshow yang menghadirkan pembicara dari Pemprov DKI dan perusahaan swasta.

Di Jakarta Jobfest 2025 juga menghadirkan showcase pelatihan mulai dari tata rias, barista, hingga las, mobil.

“Yang membedakan Jobfest 2025 dengan penyelenggaraan job fair di Jakarta sebelumnya, festival ini tidak hanya berisi informasi lowongan kerja, melainkan ada juga seminar atau talkshow peningkatan karir dari pihak pemprov dan swasta yang profesional,” tuturnya.

5. Pengumpulan berkas fisik ditiadakan

Syaripudin memastikan, Pemprov DKI sudah menyiapkan mekanisme untuk mencegah penumpukan peserta di lokasi. Salah satunya dengan menghilangkan proses pengumpulan berkas secara fisik.

“Di Jobfest 2025 tidak ada penumpukan berkas secara fisik, semua dilakukan secara digital guna menghindari penyalahgunaan data. Akan tetap ada walk-in interview, namun mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan peserta,” pungkasnya.

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19-20 Agustus 2025.

Bagi kalian yang berencana untuk menghadiri Jobfest 2025, ada beberapa hal ataupun informasi yang harus diketahui.

1. Tersedia 2.000 loker

Dalam acara tersebut sebanyak 40 perusahaan yang menawarkan sekitar 2.000 lowongan kerja bagi masyarakat. Jobfest tahun ini tak hanya menghadirkan lowongan pekerjaan, tetapi juga dikemas dengan hiburan, hingga talkshow soal karier.

2. Tersedia layanan publik

Selain untuk mencari lowongan kerja, masyarakat yang datang juga bisa mengurus pencatatan sipil, perizinan, hingga memanfaatkan layanan Samsat Keliling di lokasi acara.

“Penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta sejak awal menjadi fokus dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno,” ujar Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim kepada wartawan.

Chico menerangkan, kegiatan itu berlangsung di Plaza Bendera Jakarta International Velodrome pada 19-20 Agustus 2025 pukul 10.00-16.00 WIB.

3. Jobfest hadirkan perusahaan lintas sektor

Puluhan perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, keuangan dan asuransi, perdagangan besar, restoran dan perhotelan, hingga jasa kemasyarakatan dan hiburan.

4. Seminar dan talkshow

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, mengatakan festival ini berbeda dari job fair sebelumnya. Jobfest tahun ini menyediakan booth Pusat Pelatihan Kerja, panggung hiburan, serta sesi talkshow yang menghadirkan pembicara dari Pemprov DKI dan perusahaan swasta.

Di Jakarta Jobfest 2025 juga menghadirkan showcase pelatihan mulai dari tata rias, barista, hingga las, mobil.

“Yang membedakan Jobfest 2025 dengan penyelenggaraan job fair di Jakarta sebelumnya, festival ini tidak hanya berisi informasi lowongan kerja, melainkan ada juga seminar atau talkshow peningkatan karir dari pihak pemprov dan swasta yang profesional,” tuturnya.

5. Pengumpulan berkas fisik ditiadakan

Syaripudin memastikan, Pemprov DKI sudah menyiapkan mekanisme untuk mencegah penumpukan peserta di lokasi. Salah satunya dengan menghilangkan proses pengumpulan berkas secara fisik.

“Di Jobfest 2025 tidak ada penumpukan berkas secara fisik, semua dilakukan secara digital guna menghindari penyalahgunaan data. Akan tetap ada walk-in interview, namun mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan peserta,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(PRI)

13/08/2025 22:24
Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 Resmi Dibuka!

Muhammad Syahrul Ramadhan • 13 Agustus 2025 17:44

Jakarta: Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 resmi dibuka hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. Ajang internasional yang menghadirkan solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.

EDRR Indonesia 2025 secara resmi dibuka oleh Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) didampingi Andy Wismarsyah selaku CEO Seven Event dan juga Fiona Bai selaku Vice President of Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd (SIEC) – CPIT Shanghai. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan pameran, conference, workshop, dan diskusi strategis yang akan berlangsung hingga 15 Agustus 2025.

Pratikno mengapresiasi gelaran EDRR Indonesia 2025. Ia pun menyampaikan harapannya agar pameran ini bisa menjadi wadah kolaborasi serta membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa.

“Saya sangat senang dapat menjadi Co Host dari EDRR 2025. Kita belajar ke Tiongkok untuk melihat teknologi-teknologi terbaru, dan kami tidak hanya ingin membeli produk, tetapi mari kita berinovasi bersama, mari kita produksi bersama,” kata Pratikno.

“Saya berharap EDRR tidak hanya menjadi ajang pameran semata, tetapi menjadi wadah kolaborasi yang lebih mendalam, untuk belajar, berinovasi, menciptakan teknologi baru, dan membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Pratikno.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Andy Wismarsyah, CEO Seven Event, yang menyoroti pentingnya menjadikan Indonesia sebagai pusat kolaborasi dan inovasi kebencanaan global.

“Pameran dan forum EDRR 2025 diselenggarakan di Indonesia bukan tanpa alasan. Sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik, kita menghadapi berbagai ancaman bencana yang kompleks dan terus meningkat. Melalui EDRR, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan nasional dengan menghadirkan teknologi terbaru, inovasi, serta kerja sama strategis lintas sektor,” ujar Andy.

Sementara itu, Fiona Bai, Vice President dari Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd – CPIT Shanghai, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi yang sangat besar dari sektor industri dan pemerintah Indonesia.

“Kami sangat senang dapat kembali bekerja sama dengan mitra Indonesia untuk mendukung agenda tanggap bencana global. EDRR tidak hanya menjadi pameran teknologi, tapi juga jembatan diplomasi dan solidaritas internasional. Kolaborasi yang terjalin di sini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga kawasan Asia Tenggara,” ujar Fiona.

Sebagai informasi pameran ini diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, bekerja sama dengan Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium. Penyelenggaraan EDRR 2025 mendapat dukungan penuh dari sebelas kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Geologi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPBD Jakarta). Kehadiran dan dukungan dari berbagai instansi ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik dan berbasis pada teknologi terkini.

Hadirkan Forum dan Perusahaan Terkemuka
EDRR 2025 menghadirkan lebih dari 200 merek peserta dari peserta internasional dan 44 peserta nasional yang akan menampilkan pencapaian terbaru di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Berbagai solusi terkini seperti sistem pengendalian banjir dan drainase kota, peralatan pemadam kebakaran, perlindungan keselamatan, penyelamatan terpadu, teknologi keselamatan industri, layanan medis darurat, hingga pelatihan dan simulasi tanggap darurat dipamerkan dalam ajang ini.

Pada penyelenggaraan EDRR Indonesia 2025 tahun ini terdapat area khusus bertajuk Green and Innovation Cooperation, yang secara khusus menampilkan teknologi canggih dari sektor energi baru Tiongkok, kecerdasan buatan (AI), manufaktur mutakhir, serta layanan kesehatan pintar yang dapat memperkuat efektivitas respons bencana secara lebih efisien dan terukur.

Partisipasi pelaku industri global yang terdiri dari nama-nama besar seperti Changsha Dewater Machinery Technology Co., Ltd., JiuGe Technology, San Group, BGT Technology (Beijing) Co., Ltd., Beijing Terra-Legend Information Technology Co., Ltd., Moonlightia Balloon Light Co., Ltd., Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd., Shanghai Dogood Industry Co., Ltd., Shanghai WaterFun Outdoor Supplies Co., Ltd., Soarscape Technologies Co., Ltd., Creatiphage Biotechnology Co., Ltd. Shanghai, Fenan Safety (Shanghai) Co., Ltd., Safety Plus Industrial Co., Ltd., Shenzhen Safewill Co., Ltd., Shanghai Zhe Xiang Business Management Co., Ltd., Xinle Huabao Medical Products Co., Ltd., Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Shanghai Huiying Industry Co., Ltd., Shenzhen HTI Sanjiang Electronics Co., Ltd., Fujian Sundoor Group, Dalian Insulator Group T&D Co., Ltd., Fujian Centerm Information Co., Ltd., Hangzhou Dotek Technology Co., Ltd., T-Max (Hangzhou) Technology Co., Ltd., Hunan Weiping Technology and Development Co., Ltd., Lisheng Communications Co., Ltd., Stanley, Shanghai Baoya Safety Equipment Inc., HR Intelligent Equipment (Huangshan) Co., Ltd., Flysky Technology Co., Ltd., CDPH (Hainan) Company Limited, Jiaxing Sky Patrol Optoelectronics Co., Ltd., Wuhu Shipyard Co., Ltd., Shanghai Fonzie Technology Co., Ltd., Jiangsu Hongyun Police Equipment Manufacturing Co., Ltd., Zhejiang Chengshi Robot Co., Ltd., hingga Hubei Tri-ring Forging Co., Ltd.

Kehadiran pelaku industri global ini tidak hanya memperkaya wawasan pengunjung akan berbagai inovasi teknologi kebencanaan terbaru, namun juga membuka peluang kerja sama lintas negara serta memperluas pengembangan pasar di Indonesia. Kehadiran para peserta ini memperkuat posisi EDRR Indonesia sebagai platform kolaborasi utama dalam menghadapi tantangan bencana yang kompleks dan dinamis.

“Selama tiga hari penyelenggaraan, EDRR juga menghadirkan 13 forum dan workshop strategis, yang menjadi wadah diskusi kebijakan, inovasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan,” ujar Andy.

Salah satu kegiatan yang menjadi agenda unggulan adalah workshop bertema “Early Warning for All”. Workshop ini menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, sebagai Keynote Speaker.

Selain itu, diskusi strategis ini juga menghadirkan sejumlah narasumber utama yang kompeten di bidangnya, termasuk Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M. CHRMP., Kepala Basarnas, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Plt. Kepala BMKG, Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., Kepala Badan Geologi, Fifi Aleyda Yahya dari Kemenkominfo, Dr. H. Safrizal ZA dari Kementerian Dalam Negeri, Dra. Prasinta Dewi dari BNPB, serta Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI).

Workshop “Early Warning for All” menjadi ruang strategis menguatkan kolaborasi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, inovasi teknologi, dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat sistem peringatan dini. Hal ini sangat penting sebagai upaya mitigasi bencana yang efektif dan sebagai fondasi kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan.

Melalui acara ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat dan terpadu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko bencana secara lebih cepat, tepat, dan efisien.

EDRR Indonesia 2025 membuka kesempatan bagi umum maupun profesional untuk dapat mengakses berbagai inovasi dan diskusi kebencanaan ini dengan melakukan pra-registrasi melalui situs resmi www.edrri.com. Pameran ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan kebencanaan Indonesia yang lebih siap, kolaboratif, dan berbasis teknologi mutakhir.

Jakarta: Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2025 resmi dibuka hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025. Ajang internasional yang menghadirkan solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran.

EDRR Indonesia 2025 secara resmi dibuka oleh Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) didampingi Andy Wismarsyah selaku CEO Seven Event dan juga Fiona Bai selaku Vice President of Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd (SIEC) – CPIT Shanghai. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan pameran, conference, workshop, dan diskusi strategis yang akan berlangsung hingga 15 Agustus 2025.

Pratikno mengapresiasi gelaran EDRR Indonesia 2025. Ia pun menyampaikan harapannya agar pameran ini bisa menjadi wadah kolaborasi serta membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa.

“Saya sangat senang dapat menjadi Co Host dari EDRR 2025. Kita belajar ke Tiongkok untuk melihat teknologi-teknologi terbaru, dan kami tidak hanya ingin membeli produk, tetapi mari kita berinovasi bersama, mari kita produksi bersama,” kata Pratikno.

“Saya berharap EDRR tidak hanya menjadi ajang pameran semata, tetapi menjadi wadah kolaborasi yang lebih mendalam, untuk belajar, berinovasi, menciptakan teknologi baru, dan membangun industri yang bermanfaat bagi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa,” ujar Pratikno.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Andy Wismarsyah, CEO Seven Event, yang menyoroti pentingnya menjadikan Indonesia sebagai pusat kolaborasi dan inovasi kebencanaan global.

“Pameran dan forum EDRR 2025 diselenggarakan di Indonesia bukan tanpa alasan. Sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik, kita menghadapi berbagai ancaman bencana yang kompleks dan terus meningkat. Melalui EDRR, kami ingin memperkuat kesiapsiagaan nasional dengan menghadirkan teknologi terbaru, inovasi, serta kerja sama strategis lintas sektor,” ujar Andy.

Sementara itu, Fiona Bai, Vice President dari Shanghai International Exhibition (Group) Co. Ltd – CPIT Shanghai, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi yang sangat besar dari sektor industri dan pemerintah Indonesia.

“Kami sangat senang dapat kembali bekerja sama dengan mitra Indonesia untuk mendukung agenda tanggap bencana global. EDRR tidak hanya menjadi pameran teknologi, tapi juga jembatan diplomasi dan solidaritas internasional. Kolaborasi yang terjalin di sini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga kawasan Asia Tenggara,” ujar Fiona.

Sebagai informasi pameran ini diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, bekerja sama dengan Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium. Penyelenggaraan EDRR 2025 mendapat dukungan penuh dari sebelas kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Geologi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPBD Jakarta). Kehadiran dan dukungan dari berbagai instansi ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem manajemen bencana yang terkoordinasi dengan baik dan berbasis pada teknologi terkini.

Hadirkan Forum dan Perusahaan Terkemuka
EDRR 2025 menghadirkan lebih dari 200 merek peserta dari peserta internasional dan 44 peserta nasional yang akan menampilkan pencapaian terbaru di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Berbagai solusi terkini seperti sistem pengendalian banjir dan drainase kota, peralatan pemadam kebakaran, perlindungan keselamatan, penyelamatan terpadu, teknologi keselamatan industri, layanan medis darurat, hingga pelatihan dan simulasi tanggap darurat dipamerkan dalam ajang ini.

Pada penyelenggaraan EDRR Indonesia 2025 tahun ini terdapat area khusus bertajuk Green and Innovation Cooperation, yang secara khusus menampilkan teknologi canggih dari sektor energi baru Tiongkok, kecerdasan buatan (AI), manufaktur mutakhir, serta layanan kesehatan pintar yang dapat memperkuat efektivitas respons bencana secara lebih efisien dan terukur.

Partisipasi pelaku industri global yang terdiri dari nama-nama besar seperti Changsha Dewater Machinery Technology Co., Ltd., JiuGe Technology, San Group, BGT Technology (Beijing) Co., Ltd., Beijing Terra-Legend Information Technology Co., Ltd., Moonlightia Balloon Light Co., Ltd., Shenzhen Grenergy Technology Co., Ltd., Shanghai Dogood Industry Co., Ltd., Shanghai WaterFun Outdoor Supplies Co., Ltd., Soarscape Technologies Co., Ltd., Creatiphage Biotechnology Co., Ltd. Shanghai, Fenan Safety (Shanghai) Co., Ltd., Safety Plus Industrial Co., Ltd., Shenzhen Safewill Co., Ltd., Shanghai Zhe Xiang Business Management Co., Ltd., Xinle Huabao Medical Products Co., Ltd., Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Shanghai Huiying Industry Co., Ltd., Shenzhen HTI Sanjiang Electronics Co., Ltd., Fujian Sundoor Group, Dalian Insulator Group T&D Co., Ltd., Fujian Centerm Information Co., Ltd., Hangzhou Dotek Technology Co., Ltd., T-Max (Hangzhou) Technology Co., Ltd., Hunan Weiping Technology and Development Co., Ltd., Lisheng Communications Co., Ltd., Stanley, Shanghai Baoya Safety Equipment Inc., HR Intelligent Equipment (Huangshan) Co., Ltd., Flysky Technology Co., Ltd., CDPH (Hainan) Company Limited, Jiaxing Sky Patrol Optoelectronics Co., Ltd., Wuhu Shipyard Co., Ltd., Shanghai Fonzie Technology Co., Ltd., Jiangsu Hongyun Police Equipment Manufacturing Co., Ltd., Zhejiang Chengshi Robot Co., Ltd., hingga Hubei Tri-ring Forging Co., Ltd.

Kehadiran pelaku industri global ini tidak hanya memperkaya wawasan pengunjung akan berbagai inovasi teknologi kebencanaan terbaru, namun juga membuka peluang kerja sama lintas negara serta memperluas pengembangan pasar di Indonesia. Kehadiran para peserta ini memperkuat posisi EDRR Indonesia sebagai platform kolaborasi utama dalam menghadapi tantangan bencana yang kompleks dan dinamis.

“Selama tiga hari penyelenggaraan, EDRR juga menghadirkan 13 forum dan workshop strategis, yang menjadi wadah diskusi kebijakan, inovasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan,” ujar Andy.

Salah satu kegiatan yang menjadi agenda unggulan adalah workshop bertema “Early Warning for All”. Workshop ini menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, sebagai Keynote Speaker.

Selain itu, diskusi strategis ini juga menghadirkan sejumlah narasumber utama yang kompeten di bidangnya, termasuk Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.I.P., M.M. CHRMP., Kepala Basarnas, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Plt. Kepala BMKG, Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., Kepala Badan Geologi, Fifi Aleyda Yahya dari Kemenkominfo, Dr. H. Safrizal ZA dari Kementerian Dalam Negeri, Dra. Prasinta Dewi dari BNPB, serta Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI).

Workshop “Early Warning for All” menjadi ruang strategis menguatkan kolaborasi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, inovasi teknologi, dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat sistem peringatan dini. Hal ini sangat penting sebagai upaya mitigasi bencana yang efektif dan sebagai fondasi kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan.

Melalui acara ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat dan terpadu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko bencana secara lebih cepat, tepat, dan efisien.

EDRR Indonesia 2025 membuka kesempatan bagi umum maupun profesional untuk dapat mengakses berbagai inovasi dan diskusi kebencanaan ini dengan melakukan pra-registrasi melalui situs resmi www.edrri.com. Pameran ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun masa depan kebencanaan Indonesia yang lebih siap, kolaboratif, dan berbasis teknologi mutakhir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(RUL)

13/08/2025 20:15
Revisi UU PPMI Harus Memberikan Perlindungan Menyeluruh Pekerja Migran

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

“Langkah revisi UU PPMI harus memperhatikan berbagai dimensi perlindungan yang belum diatur sepenuhnya untuk meminimalisir berbagai penyimpangan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran: Lebih Progresif atau Regresif? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 13 Agustus 2025.

Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Irjen Pol. Dr. Dwiyono, S.I.K., M.Si. (Sekjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Martin Manurung (Wakil Ketua Badan Legislasi /Baleg DPR RI), dan Syofyan S.H (Ketua Umum Serikat Awak kapal transportasi Indonesia / SAKTI) sebagai penanggap.

Selain itu hadir pula Anis Hidayah, S.H., M.H. (Ketua Komnas HAM) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, pekerja migran menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri.

Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, potensi ekonomi melalui pendapatan negara dari para pekerja migran itu tidak luput dari berbagai masalah.

Masalah yang dihadapi, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, antara lain pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya perlindungan PMI dan keluarganya secara menyeluruh.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap amanat Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mesti menjiwai proses revisi UU PPMI saat ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dwiyono mengungkapkan, latar belakang revisi UU PPMI agar kita mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI.

Diakui Dwiyono, sistem perlindungan yang berjalan saat ini belum berjalan maksimal. Sejumlah upaya, jelas dia, harus segera diupayakan dengan penguatan tata kelola dalam pelayanan PMI.

Salah satunya, ujar Dwiyono, perlu penguatan atase ketenagakerjaan di sejumlah negara yang sebelumnya di bawah Kementerian Tenaga Kerja, agar dalihkan ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Dwiyono, isu strategis dalam revisi UU PPMI ini terkait jangkauan dan arah kebijakan dalam melindungi PMI, sehingga dibutuhkan perbaikan kelembagaan dan tata kelola dalam pelayanan PMI.

Pemerintah, tegas Dwiyono, tetap concern terhadap perlindungan PMI perempuan yang bekerja sebagai domestic worker sejak mendaftar hingga bekerja di luar negeri.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung mengungkapkan, revisi UU PPMI merupakan usulan dari Baleg DPR RI yang melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi PMI.

Diaku Martin, PMI yang menghadapi masalah umumnya berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur yang benar.

Menyikapi kondisi tersebut, menurut Martin, diperlukan upaya revisi UU PPMI sebagai landasan hukum yang kuat agar negara mampu memperbaiki tata kelola pelayanan dan memberikan perlindungan PMI secara menyeluruh.

Saat ini, ungkap Martin, Baleg sudah membentuk Panja dan pada rapat pleno Baleg 17 Maret 2025 disepakati RUU PPMI sebagai RUU usulan DPR RI.

Selain itu, tambah dia, pemerintah juga sudah mengirimkan Surat Presiden terkait pembuatan DIM dalam revisi RUU PPMI ke pimpinan DPR RI.

Martin berpendapat, RUU PPMI harus sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi PMI dan mengurangi keberadaan PMI non prosedural dengan mengubah menjadi PMI yang prosedural.

Ketua Umum SAKTI, Syofyan mengungkapkan perlindungan yang dibutuhkan pelaut mencakup perlindungan pada saat pra penempatan, pada masa kerja, dan purnakerja.

Revisi UU PPMI, tegas Syofyan, harus mampu memberi perlindungan dalam bentuk kepastian hukum.

Karena, ujar Syofyan, sejatinya UU Pelayaran yang ada saat ini tidak mengatur pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing.

Syofyan mengungkapkan, perlindungan pra penempatan yang diharapkan pelaut dalam bentuk proses rekrutmen yang adil, informasi yang transparan, pelatihan dan sertifikasi, jaminan sosial dan asuransi, serta dokumen perjalanan yang lengkap.

Syofyan mengusulkan agar dalam revisi UU PPMI memasukkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan ILO Convention 180 sebagai konsideran dan norma dalam pengaturan bagi pelaut.

Selain itu, tambah dia, menghapus Pasal 64 UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur pekerja yang mengalami masalah dalam penempatan dan/atau selama bekerja di luar negeri dan selanjutnya mengatur pelaut dalam UU PPMI yang baru.

Terpenting, tegas Syofyan, harus ada lembaga tripartit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaut.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah berpendapat diskusi yang melibatkan sejumlah pihak terkait permasalahan PMI ini sangat penting dalam upaya revisi UU PPMI.

Prinsip-prinsip HAM, tegas Anis, harus bisa dimasukkan dalam proses revisi UU PPMI.

Menurut Anis, sejumlah potensi pelanggaran HAM kerap terjadi pada proses pra penempatan kerja terkait hak-hak PMI, karena informasi yang diberikan kepada PMI di sektor informal, perikanan, dan perkebunan misalnya, tidak komperhensif.

Anis menegaskan, upaya pengawasan dalam penerapan regulasi yang berlaku kelak harus konsisten dilakukan, karena banyak celah aturan dalam penempatan PMI yang disalahgunakan.

Wartawan senior Saur Hutabarat berharap, dengan dibentuknya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak ada lagi saling lempar antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PMI.

Menurut Saur, akses hukum di negara penempatan PMI harus diperkuat dan dimudahkan prosesnya.

Selain itu, tegas Saur, hak PMI untuk menyimpan paspor harus diperhatikan. Karena, tambah dia, bila paspor disimpan oleh perusahaan atau majikan tempat bekerja akan terjadi permasalahan baru.

Sebaik-baiknya tempat penyimpanan paspor PMI, menurut Saur, adalah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat mereka bekerja.

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

“Langkah revisi UU PPMI harus memperhatikan berbagai dimensi perlindungan yang belum diatur sepenuhnya untuk meminimalisir berbagai penyimpangan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran: Lebih Progresif atau Regresif? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 13 Agustus 2025.

Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Irjen Pol. Dr. Dwiyono, S.I.K., M.Si. (Sekjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Martin Manurung (Wakil Ketua Badan Legislasi /Baleg DPR RI), dan Syofyan S.H (Ketua Umum Serikat Awak kapal transportasi Indonesia / SAKTI) sebagai penanggap.

Selain itu hadir pula Anis Hidayah, S.H., M.H. (Ketua Komnas HAM) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, pekerja migran menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri.

Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, potensi ekonomi melalui pendapatan negara dari para pekerja migran itu tidak luput dari berbagai masalah.

Masalah yang dihadapi, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, antara lain pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya perlindungan PMI dan keluarganya secara menyeluruh.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap amanat Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mesti menjiwai proses revisi UU PPMI saat ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dwiyono mengungkapkan, latar belakang revisi UU PPMI agar kita mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI.

Diakui Dwiyono, sistem perlindungan yang berjalan saat ini belum berjalan maksimal. Sejumlah upaya, jelas dia, harus segera diupayakan dengan penguatan tata kelola dalam pelayanan PMI.

Salah satunya, ujar Dwiyono, perlu penguatan atase ketenagakerjaan di sejumlah negara yang sebelumnya di bawah Kementerian Tenaga Kerja, agar dalihkan ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Dwiyono, isu strategis dalam revisi UU PPMI ini terkait jangkauan dan arah kebijakan dalam melindungi PMI, sehingga dibutuhkan perbaikan kelembagaan dan tata kelola dalam pelayanan PMI.

Pemerintah, tegas Dwiyono, tetap concern terhadap perlindungan PMI perempuan yang bekerja sebagai domestic worker sejak mendaftar hingga bekerja di luar negeri.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung mengungkapkan, revisi UU PPMI merupakan usulan dari Baleg DPR RI yang melihat banyaknya permasalahan yang dihadapi PMI.

Diaku Martin, PMI yang menghadapi masalah umumnya berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur yang benar.

Menyikapi kondisi tersebut, menurut Martin, diperlukan upaya revisi UU PPMI sebagai landasan hukum yang kuat agar negara mampu memperbaiki tata kelola pelayanan dan memberikan perlindungan PMI secara menyeluruh.

Saat ini, ungkap Martin, Baleg sudah membentuk Panja dan pada rapat pleno Baleg 17 Maret 2025 disepakati RUU PPMI sebagai RUU usulan DPR RI.

Selain itu, tambah dia, pemerintah juga sudah mengirimkan Surat Presiden terkait pembuatan DIM dalam revisi RUU PPMI ke pimpinan DPR RI.

Martin berpendapat, RUU PPMI harus sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi PMI dan mengurangi keberadaan PMI non prosedural dengan mengubah menjadi PMI yang prosedural.

Ketua Umum SAKTI, Syofyan mengungkapkan perlindungan yang dibutuhkan pelaut mencakup perlindungan pada saat pra penempatan, pada masa kerja, dan purnakerja.

Revisi UU PPMI, tegas Syofyan, harus mampu memberi perlindungan dalam bentuk kepastian hukum.

Karena, ujar Syofyan, sejatinya UU Pelayaran yang ada saat ini tidak mengatur pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing.

Syofyan mengungkapkan, perlindungan pra penempatan yang diharapkan pelaut dalam bentuk proses rekrutmen yang adil, informasi yang transparan, pelatihan dan sertifikasi, jaminan sosial dan asuransi, serta dokumen perjalanan yang lengkap.

Syofyan mengusulkan agar dalam revisi UU PPMI memasukkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan ILO Convention 180 sebagai konsideran dan norma dalam pengaturan bagi pelaut.

Selain itu, tambah dia, menghapus Pasal 64 UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur pekerja yang mengalami masalah dalam penempatan dan/atau selama bekerja di luar negeri dan selanjutnya mengatur pelaut dalam UU PPMI yang baru.

Terpenting, tegas Syofyan, harus ada lembaga tripartit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaut.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah berpendapat diskusi yang melibatkan sejumlah pihak terkait permasalahan PMI ini sangat penting dalam upaya revisi UU PPMI.

Prinsip-prinsip HAM, tegas Anis, harus bisa dimasukkan dalam proses revisi UU PPMI.

Menurut Anis, sejumlah potensi pelanggaran HAM kerap terjadi pada proses pra penempatan kerja terkait hak-hak PMI, karena informasi yang diberikan kepada PMI di sektor informal, perikanan, dan perkebunan misalnya, tidak komperhensif.

Anis menegaskan, upaya pengawasan dalam penerapan regulasi yang berlaku kelak harus konsisten dilakukan, karena banyak celah aturan dalam penempatan PMI yang disalahgunakan.

Wartawan senior Saur Hutabarat berharap, dengan dibentuknya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak ada lagi saling lempar antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PMI.

Menurut Saur, akses hukum di negara penempatan PMI harus diperkuat dan dimudahkan prosesnya.

Selain itu, tegas Saur, hak PMI untuk menyimpan paspor harus diperhatikan. Karena, tambah dia, bila paspor disimpan oleh perusahaan atau majikan tempat bekerja akan terjadi permasalahan baru.

Sebaik-baiknya tempat penyimpanan paspor PMI, menurut Saur, adalah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat mereka bekerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(RUL)

13/08/2025 19:09